DAERAH
Ketua DPD RI Dukung BUMD PJL Jadi Pusat Pengolahan Limbah B3
MOJOKERTO, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan dukungannya kepada BUMD PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) menjadi Pusat Pengolahan Limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur. Dukungan tersebut disampaikan langsung LaNyalla saat mengunjungi PT Pratama Jatim Lestari yang berada di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (7/3). Kehadiran Senator asal Jawa Timur itu disambut Haries Purwoko, yang menjabat Direktur Utama PT. PJL sejak Juni 2020, serta puluhan karyawan. Dijelaskan Haries, PT PJL adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2019 menyediakan layanan pengumpulan, daur ulang, pengolahan dan pembuangan untuk limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Haries juga menjelaskan mengenai One Package Service yang dimiliki PT PJL. “One Package Service merupakan unique selling kami, di antaranya meliputi kerja sama dengan jasa pengangkutan (transporter), jasa pengumpul, jasa pengolahan dan jasa pemanfaat limbah,” urainya. Menurutnya, misi PT PJL antara lain menciptakan area pemanfaatan yang luas dan sesuai untuk pengelolaan limbah, menambah fasilitas pengolahan dengan kualitas terbaik, memberdayakan SDM masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan publik. “Kemudian mengumpulkan setiap ahli di bidangnya untuk mengoperasikan PPSLB3 Dawar Blandong,” ujarnya. “Hingga saat ini terdapat banyak customer kami yang telah bekerjasama dalam pengelolaan limbah industri. Hubungan pihak customer dengan PT Pratama Jatim Lestari dalam pengelolaan limbah B3 mengarah kepada konsep 3R (Reuse, Recycle & Recovery), serta sesuai dengan sistem cradle to grave,” jelasnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3. “Jangan pernah anggap sepele masalah limbah. Dampak yang dapat ditimbulkan sangat luar biasa. Bisa merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, saya mendukung PT PJL menjadi pusat pengolahan limbah B3 terbesar dan terbaik di Jawa Timur,” katanya. LaNyalla yang sedang melaksanakan tugas reses di Jawa Timur itu menegaskan bahwa Jatim adalah provinsi besar di Indonesia. “Dengan status tersebut, saya rasa Jawa Timur memang membutuhkan pusat pengolahan sampah berbahaya agar lingkungan dapat terus terjaga,” katanya. Lebih lanjut LaNyalla mengatakan, seperti diketahui, semakin hari, krisis lingkungan di bumi semakin mengkhawatirkan. Dilansir dari situs resmi United Nations Environment Programme (UNEP), yang merupakan organisasi PBB di bidang lingkungan hidup, disebutkan bahwa sekitar 7 miliar dari 9,2 miliar ton plastik yang dihasilkan dari tahun 1950-2017 telah menjadi limbah plastik. UNEP juga mengatakan bahwa setiap menit setara dengan satu truk sampah plastik dibuang ke laut kita. Selain itu, limbah organik juga tak kalah mengkhawatirkannya dengan limbah plastik. Data dari UNEP melaporkan bahwa 931 juta ton atau sekitar 17% dari makanan yang tersedia pada tahun 2019 terbuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah, pengecer, restoran, dan sebagainya. “Limbah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah dapat disortir untuk dilakukan pemilahan terhadap barang-barang yang dapat didaur ulang. Itulah prinsip pengolahan limbah yang baik bagi lingkungan. Dengan melakukan pengolahan limbah yang baik, kita telah membantu menjaga dan merawat bumi ini agar bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Untuk anak cucu rakyat Indonesia tercinta,” pungkasnya.(*)
LaNyalla Harapkan Lahirnya Banyak Golfer Muda
SURABAYA, FNN – Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melaksanakan reses di Jawa Timur. Bertempat di Graha Kadin Jawa Timur, Sabtu (4/3), pengurus Pengprov PGI juga diwakili oleh Ketua PGI Jatim Deddy Suhayadi. Ia melaporkan hasil musyawarah nasional yang melahirkan nama Japto S Soerjosoemarno sebagai Ketua Umum PB PGI periode 2023-2027. Kepada LaNyalla, Deddy menyampaikan harapannya terhadap ketua umum terpilih tersebut. “Tentu saja di bawah kepemimpinan pak Japto, kita berharap akan hadir atlet-atlet nasional yang bisa meraih prestasi di mancanegara. Banyak lahir golfer-golfer muda,” kata Deddy. Selain itu, imbuh Deddy, di bawah kepengurusan pak Japto akan menggalakkan turnamen terbuka untuk perempuan, junior, amatir, sampai senior. “Kami dukung pak Japto karena mentargetkan bisa melahirkan golfer berkelas dunia bertaraf internasional. Karena kita di ASEAN saja belum bergeming, kami juga berharap bahwa golfernya nanti adalah dari Jawa Timur. Karena Atlet Jawa Timur, dari Jawa Timur untuk Indonesia dan untuk prestasi dunia. Alhamdulillah kita juga punya 10 lapangan golf, dan Jawa Timur salah satu daerah yang bergeliat melahirkan atlet,” beber Deddy. Dukungan juga disampaikan LaNyalla. Ia berharap PGI bisa lebih bersinar lagi di bawah kepemimpinan Japto. Kata LaNyalla, Japto merupakan sosok yang sangat tepat memimpin PGI. “Beliau punya leadership yang baik, setelah saya mendengar rogram-programnya juga fokus pada pembinaan usia dini bahkan di sekolah sekolah. Semoga saja dengan program pembinaan ini setidaknya kita bisa melahirkan satu pegolf juara dunia sebab kita belum pernah punya selama ini. Ini harus lahir di bawah kepemimpinan Pak Japto. Sekali lagi selamat,” tutur LaNyalla. Seperti diketahui, nama Japto Soelistyo Soerjosoemarno terpilih sebagai nahkoda atau Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI) baru periode 2023-2027 dalam musyawarah nasional (Munas) di Intercontinental Jakarta Pondok Indah, 21 Februari 2023. Ia mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Ahmad Sahroni dan Boy Rafli Amar. Japto menggantikan Murdaya Po yang selama dua periode terakhir menjadi ketua umum PB PGI yakni 2014-2018 dan 2018-2023. “Olahraga itu harus diurus sepenuh hati, karena tidak bisa mencari uang di olahraga itu, yang ada harus keluar uang. Selain itu, kepengurusan harus lahir dari orang-orang yang profesional. Selamat bekerja untuk pak Japto,” pungkas LaNyalla.(*)
Bertemu Ketua DPD RI, Asperapi Minta Kemenparekraf Buat Standar Biaya Perizinan Pameran
SURABAYA, FNN – Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur mengeluhkan tidak adanya standar biaya perizinan pameran. Hal itu terungkap saat jajaran pengurus Asperapi bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melakukan agenda reses di Jawa Timur, Sabtu (4/3/2023). Kepada LaNyalla, Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan standar harga perizinan untuk menggelar pameran. “Semua unsur pentahelix terkait harus kolaborasi, Kemenparekraf sebagai leading sectornya menentukan standar biaya. Itu karena selama ini belum ada standar harga yang ditetapkan. Jadi, masing-masing daerah berbeda. Oleh karenanya, kami berharap ada standar yang pasti mengenai biaya perizinan pameran ini. Bukan dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Yusuf kepada LaNyalla di Kantor Kadin Jatim. Yusuf berharap LaNyalla dapat memperjuangkan aspirasi lembaganya. Sebab, selama ini biaya perizinan pameran tak memiliki basis yang jelas standar pembiayaannya. “Biaya perizinan itu tak jelas standar itemnya apa. Artinya rujukannya kemana. Sehingga, biaya perizinan pameran di satu kota dan kota lainnya di Jawa Timur ini bisa berbeda-beda,” kata Yusuf. Apalagi, selama ini setiap kali berurusan dengan biaya perizinan seringkali dihadapkan pada orang perorangan. Tentu saja standar biaya perizinannya akan berbeda-beda. “Maka harus ada batasan-batasan yang jelas dengan standar yang juga jelas. Jadi jelas kami harus berurusan dengan siapa, bukan orang perorangan saja,” tutur Yusuf. Menurut Yusuf perbaikan saat ini adalah momentum tepat kebangkitan pariwisata di Indonesia. “Ini adalah momentum kebangkitan pariwisata nasional secara menyeluruh. Tak hanya soal pameran, tapi juga Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dan juga konser-konser musik. Harus ada standar biaya yang jelas,” katanya. Menanggapi hal tersebut, LaNyalla sependapat jika harus ada batasan dan standar yang jelas dalam hal biaya perizinan pameran. “Tentu agar ada kepastian bagi penyelenggara terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka. Jangan mempersulit dan memberatkan industri. Pameran itu melibatkan banyak rakyat. Sektor pariwisata juga terangkat jika pameran berjalan dan banyak. Keterisian Hotel juga baik. Jadi saya akan dorong ini, “kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengaku Asperapi sejauh ini berkontribusi terhadap laju perputaran perekonomian di daerah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi Asperapi. Kata LaNyalla, kontribusi positif ini jangan dihambat oleh tangan-tangan jahat. Karena dari pameran adalah suatu sarana yang efektif untuk tujuan promosi baik itu produk tertentu, sosialisasi program perusahaan, serta informasi tentang keunggulan suatu produk kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar. “Jadi goalnya pergerakan ekonomi rakyat. Saya dulu juga berkarier di dunia pameran, jadi sudahlah, sekarang yang baik-baik saja kalau urusan rakyat itu. Pameran itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya.(*)
LaNyalla Minta BPS Perhatikan Sektor Pertanian
SURABAYA, FNN – Sektor pertanian di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap semua pihak ikut mendukung peningkatan sektor ini, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut LaNyalla saat menyambangi kantor BPS di Jawa Timur, Jumat (3/3/2023), pertanian adalah sektor yang penting dan vital di masyarakat. “Pertanian itu adalah sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena pangan adalah kebutuhan mendasar seluruh manusia,” tutur La nyalla yang sedang melaksanakan Reses di Jawa Timur. Oleh karena itu, LaNyalla berharap pertanian mendapatkan perhatian lebih. “Kita tidak boleh abai terhadap sektor ini. Penguatan pertanian pun harus didukung data-data akurat agar kita bisa mengetahui dimana kelebihan dan apa kekurangan yang harus dikerjakan,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu pun berharap BPS bisa memberikan data akurat yang dibutuhkan pemerintah. Sementara Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, mengatakan tahun ini akan dilakukan sensus pertanian di Jawa Timur. “Tahun ini kita melakukan sensus pertanian. Namun, karena karena potensi pertanian Jatim tinggi, petugas yang dibutuhkan cukup banyak, 32 ribu petugas sensus pertanian. Kami lakukan seleksi, kami juga melakukan pelatihan, nanti menjadi bekal petugas bulan Mei tersebar di seluruh kota,” katanya. Dadang menambahkan, BPS juga melibatkan masyarakat terkait sensus. “Kita membayar orang, kita juga meng-cover keselamatan kerja selama dua bulan,” katanya lagi. Menurut Dadang, gubernur Jatim sampai saat ini mendukung kegiatan BPS. “Alhamdulillah kami disupport oleh beliau serta jajarannya. Mohon dukungan juga khususnya dari anggota DPD yang di jatim untuk kegiatan kami ini. Karena ini bersinggungan dengan masyarakat sehingga harapan kami sebetulnya dukungan dari berbagai institusi,” ujarnya. Dijelaskannya, kesulitan yang biasanya ditemui adalah responden orang level atas, atau yang ada di daerah elit. “Kami juga butuh dukungan ataupun support dari berbagai pihak, termasuk DPD sebagai perwakilan dari masyarakat, agar dapat melaksanakan pengumpulan data lebih kepada masyarakat ke atas, kawasan elit. Alhamdulillah kehadiran pak Nyalla ke kantor kami membuat kami punya spirit untuk terus mendorong program-program kami untuk masyarakat,” terangnya.(*)
Tampung Aspirasi di Pesantren Al Rosyid, LaNyalla Diminta Selamatkan Bangsa
BOJONEGORO, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengisi kunjungan reses di Jawa Timur dengan mendatangi Pondok pesantren Al Rosyid Kendal Dander, Bojonegoro, Kamis (2/3). Kehadiran Senator asal Jawa Timur itu disambut hangat pimpinan pesantren, Kyai ‘Alamul Huda Masyhur. “Kami belum merasa puas, kalau belum beliau sendiri hadir di Pondok Pesantren Al Rosyid, kami ingin spesial, anak-anak punya keinginan. Kami ingin menghormat Bapak Ketua DPD karena beliau ini adalah pimpinan DPD RI yang mobilnya pun RI 7, sebentar lagi mudah-mudahan bisa RI 1,” katanya. Kyai ‘Alamul Huda menilai bukan hal mustahil LaNyalla bisa menjadi RI 1. “Pak Jokowi dulu pengusaha mebel saja bisa kemudian menjadi walikota bukan mustahil. Insya Allah yang terbaik buat Pak LaNyalla, lanjutkan perjuangan dan jadilah Presiden,” katanya. Ia menambahkan, sangat salut dengan LaNyalla yang selalu mencintai Pondok Pesantren. Maka dari itu, pihaknya senang LaNyalla hadir di Al Rosyid yang juga milik umat dan milik bangsa. “Beliau dengan ikhtiarnya selalu berbicara tentang UUD 45, untuk terus menyehatkan bangsa Indonesia, karena saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak problematika. Maka bagi kami menjawabnya melalui pendidikan, karena pendidikan itu satu-satunya senjata yang paling mutakhir untuk bisa mengangkat bangsa Indonesia menuju bangsa yang bermartabat. Salah satunya pendidikan untuk mengembalikan UUD 45 ke naskah asli,” katanya. Menurutnya, edukasi yang luar biasa sangat penting untuk mengubah dunia. “Pondok pesantren ini sarana menuju perubahan arah bangsa menjadi lebih baik lagi. Tahun 2045 adalah tahun Indonesia Emas. Ketika bonus demografi ini terjawab dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara maju dan terhormat di tengah bangsa lain,” katanya. Sementara Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan dirinya bertekad untuk meluruskan perjalanan bangsa. “Sebagai Ketua DPD RI, saya beranggapan mendapatkan amanah untuk meluruskan bangsa ini. Yang pertama sejak amandemen 1999 sampai tahun 2002 di situ terjadi pembegalan UUD 1945 yang asli diubah 95 persen menjadi UUD 2002,” katanya. “Kita tidak pernah mengajarkan berdemokrasi liberal, berdemokrasi individualisme. Tapi nyatanya, tahun 2002 arah perjalanan bangsa hanya dilakukan oleh partai politik bersama presiden,” imbuh dia. Menurut LaNyalla, hal seperti ini sangat tidak diinginkan oleh founding fathers. Sebab, saat UUD 1945 dibuat, di situ para pemuka agama, intelektual dan tokoh-tokoh lainnya menyepakati memakai sistem sendiri. Sistem yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang super majemuk. Yaitu sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Karena sejak tahun 2002 Pancasila ditinggalkan, sebagai Ketua DPD LaNyalla berusaha mengembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah aslinya, untuk kemudian disempurnakan dengan teknik adendum. “Kita menjiplak Demokrasi liberal ala barat yang menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung, dan sejak saat itu terjadi polarisasi dan perpecahan di masyarakat,” ujarnya. Dilanjutkan oleh LaNyalla, seandainya mengikuti rumusan bernegara yang disusun oleh para pendiri bangsa, pemilihan presiden itu di MPR. Di lembaga tertinggi itulah semua elemen rakyat terwakili sehingga demokrasinya berkecukupan. “Di situ ada utusan golongan, ada utusan daerah dan ada utusan dari parpol,” katanya. Dijelaskannya, sebelum amandemen 2002, MPR menjadi lembaga tertinggi negara yang terdiri dari anggota DPR kemudian utusan golongan, utusan daerah. “Penjelmaan rakyat ada di dalam MPR itu adalah yang diutus dan yang dipilih. Yang dipilih pada saat itu adalah parpol, sekarang hanya parpol dan DPD,” katanya. LaNyalla mengatakan sudah keliling ke seluruh Indonesia dan mendengarkan aspirasi masyarakat. “Rakyat kita menjadi miskin yang terstruktur, hal-hal yang seperti ini seharusnya sudah tidak ada. Karena apa, karena kita ini memiliki kekayaan yang sangat besar sekali, di perut bumi Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, banyak harta karun yang justru bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. UUD 2002 membuat Indonesia diatur oleh bangsa lain. LaNyalla mengatakan para senator pun sempat protes saat ia menyampaikan jika kita harus kembali kepada UUD 1945. “Banyak anggota DPD RI protes. Karena katanya kalau kita kembali kepada UUD 1945 berarti DPD RI bubar. Saya mengatakan tidak, karena kita dipilih langsung oleh rakyat,” jelasnya. Ia menjelaskan, DPD RI ini dipilih oleh rakyat harusnya DPD RI ini juga mewakili rakyat. Sama dengan anggota DPR. Bedanya DPR dari unsur parpol, DPD dari unsur perseorangan. Sehingga harus sama dan equal. Sehingga, dalam penyempurnaan Konstitusi asli nanti, DPR RI harus terdiri dari dua unsur. Peserta dari pileg dari parpol dan peserta pileg dari unsur perorangan. “Ini akan membuat terjadi check and balances proses di DPR. Sehingga keputusan penting terhadap bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh ketua umum parpol saja,” tandasnya. Sedangkan utusan daerah diisi oleh tokoh daerah, tokoh adat dan raja atau sultan Nusantara. Sementara utusan golongan diisi para tokoh organisasi dan profesional di semua bidang. “DPR RI melalui parpol dan melalui perseorangan itu dipilih. Kemudian utusan golongan dan utusan daerah itu yang diutus. Itu yang selalu saya sampaikan kepada seluruh kalangan, baik di pondok pesantren dan universitas di seluruh Indonesia. Saatnya kita semua berfikir bahwa selama kita menggunakan UUD 2002 kita tidak akan bisa maju, karena nilai yang kita perjuangkan bukan nilai Pancasila,” terangnya.(*)
Reses ke Jatim, LaNyalla Pantau Persiapan Pra PON ke Markas KONI
Dipublikasikan pada MSURABAYA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memantau persiapan pra PON Jawa Timur disela-sela tugas reses ke KONI Jatim, Minggu (26/2/2023). Menurut LaNyalla, pra PON adalah bagian dari persiapan tim untuk menghadapi PON XIX maupun kejuaraan lainnya. “Kita ingin memastikan Jawa Timur bisa mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya. Sehingga banyak yang bisa lolos dari ajang pra PON,” tuturnya. LaNyalla berharap persiapan maksimal dapat dilakukan agar Jawa Timur bisa merealisasikan target juara umum. “Sebagai salah satu kekuatan olahraga di tanah air, Jawa Timur harus bisa berbuat banyak di PON. Hasil terbaik harus dicapai yaitu menjadi juara umum PON XIX juga kejuaraan nasional lainnya. Untuk itu, persiapan dan evaluasi harus benar-benar dijalankan dengan maksimal,” katanya. Sementara Ketua KONI M. Nabil, yang langsung menyambut LaNyalla, mengatakan pihaknya mempersiapkan atlet melalui Pusat Pelatihan Daerah (Puslatda) Jatim 100-V KONI Provinsi Jatim Tahun 2023. Nabil menyampaikan, Puslatda ini bertujuan untuk memberikan bekal latihan yang terbaik bagi para Atlet Jatim sebelum berkompetisi di ajang PON tahun 2024 mendatang. Ia menyatakan, sebelum mengikuti PON terlebih dahulu para atlet akan bertanding pada ajang Pra PON yang akan dilaksanakan tahun 2023 sekitar bulan Februari di 56 nomor cabor pada pra PON. “Tantangan kita hari ini adalah jumlah nomor yang diperebutkan pada Pra PON sangat banyak mencapai 1.033. Untuk itu, kita akan melakukan seleksi mulai dari Cabor Premium, Akuatik hingga cabor pada nomor nomor baru,” terangnya. Salah satu cabang olahraga di Jawa Timur yang mulai mempersiapkan diri adalah muaythai. Buktinya, Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (Pengprov MI) Jawa Timur telah sukses menggelar Liga Muaythai yang dimulai dengan seri pertama di Surabaya, sejak 25 hingga 26 Februari 2023. Ajang ini digunakan untuk menjaring atlet baru yang diproyeksikan masuk Puslatda Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara. Kejuaraan ini sendiri digeber di Surabaya Town Square Mall hingga akhir tahun 2023. Pemilihan mall yang berlokasi di Surabaya selatan itu karena saat ini menjadi mall sport yang banyak dikunjungi oleh banyak olahragawan untuk berlatih. “Ini akan menjadi ajang pencarian bakat yang sistematis,” kata Ketua Pengprov MI Jatim, Baso Juherman. Dijelaskannya, muaythai Jatim sudah mulai mempersembahkan prestasi yang membanggakan, baik pada level nasional maupun internasional. Baso bertekad untuk terus membawa muaythai Jatim meraih prestasi. Karena itu, dia berupaya memaksimalkan Liga Muaythai sebagai proses seleksi mendapatkan atlet potensial. Apalagi persaingan memperebutkan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara semakin dekat. Informasi yang dihimpun, perhelatan Pra PON cabang olahraga muaythai digelar di Solo, Jawa Tengah, Juni 2023 mendatang. “Jadi tujuan dari Liga Muaythai untuk menjaring atlet-atlet Jawa Timur untuk mengisi nomor-nomor pertandingan yang akan dilaksanakan pada Pra PON nanti,” tegas Baso. “Target (Pra PON) tentu meloloskan sebanyak-banyaknya atlet. Karena nanti hanya akan ada enam provinsi yang lolos (PON). Mudah-mudahan semua nomor yang diikuti Jatim bisa kita lolos,” tambahnya.(*)
Tinjau Kesiapan KPU Jatim, Ketua DPD RI Bahas Proporsional Tertutup
SURABAYA, FNN – Untuk memastikan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 tidak menemui masalah, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengunjungi Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Sabtu (25/2/2023). LaNyalla diterima langsung Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, beserta jajarannya, antara lain Insan Qoriawan (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan), Miftahur Rozaq (Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik), Nurul Amalia (Ketua Divisi Data dan Informasi) dan Rochani (Ketua Divisi SDM Litbang). “Sebagai anggota DPD RI, saya datang ke KPU Jatim untuk melakukan fungsi pengawasan. Saya ingin melihat sejauh mana persiapan KPU Jatim dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti,”ujar LaNyalla saat melakukan agenda reses di Jawa Timur, tersebut. LaNyalla mengapresiasi kinerja KPU Jatim yang telah mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 dengan baik. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga usai “Mendengar paparan teman-teman Komisioner KPU Jatim, kita optimis Pemilu dan Pileg 2024 di Jawa Timur akan berjalan sukses,” ujar dia. Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan soal polemik Pemilu Legislatif dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Menurutnya, jika disuruh memilih dirinya lebih memilih sistem proporsional tertutup. “Sistem proporsional tertutup secara ideal akan memberikan tempat bagi kader terbaik partai untuk diberangkatkan ke gedung dewan. Mereka yang selama ini bekerja keras membangun partai, mengikuti proses pengkaderan, berkeringat, akan mendapat prioritas. Meskipun mungkin tidak populer atau tidak punya kemampuan finansial untuk meraup suara dalam sistem proporsional terbuka,” papar dia. Sebaliknya sistem proporsional terbuka memberi peluang kepada bukan kader utama partai untuk melenggang ke Senayan. Karena batu ujinya adalah popularitas yang berbanding lurus dengan elektabilitas. “Bahkan mungkin saja mereka yang terpilih ‘belum’ utuh memahami platform perjuangan partainya. Karena memang dia bukan aktivis partai tersebut. Baru beberapa bulan memakai jaket partai. Hanya karena sangat dikenal oleh publik, sehingga terpilih,” ujar dia. Atas nama KPU Jatim, Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berterimakasih dengan kunjungan Ketua DPD RI ke kantornya. Kunjungan tersebut merupakan dukungan yang besar dan menambah energi bagi KPU Jatim dalam melaksanakan seluruh proses Pemilu. “Alhamdulillah secara garis besar dan sampai sejauh ini KPU Jatim belum mendapatkan kendala berarti dalam mempersiapkan tahapan Pemilu. Semoga ke depannya tetap on the track,” kata dia.(*)
Pelaku Wisata Minta Ketua DPD RI Dorong Kolaborasi Stakeholder di Jatim
SURABAYA, FNN – Para pelaku pariwisata Jawa Timur (Jatim) yang diwakili Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim berharap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong para pelaku pariwisata di Jawa Timur untuk saling berkolaborasi agar pariwisata bangkit kembali pasca pandemi. Harapan itu disampaikan rombongan pengurus PHRI Jatim yang dipimpin oleh Ketuanya Dwi Cahyono saat bertemu Ketua DPD RI di kantor Kadin Jatim, Surabaya, Jumat (24/2/2023). Dwi Cahyono menyampaikan saat ini pariwisata di Jatim memang sudah mulai menggeliat kembali setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Namun perlu campur tangan berbagai pihak untuk percepatannya. Apalagi, katanya, para pelaku bisnis hotel dan restoran, tidak bisa bergerak sendirian. Sebab sektor pariwisata sangat berkaitan dengan berbagai bidang lainnya. “Saat ini merupakan momentum tepat untuk membangkitkan kembali sektor tersebut. Tetapi kami memandang perlunya kolaborasi berbagai pihak. Karena itulah, kami berharap Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI mendorong pihak-pihak terkait untuk satu tekad dan satu irama bagaimana menggerakkan kembali pariwisata di Jatim. Salah satunya dalam hal promosi ke setiap daerah di Indonesia lainnya,” tuturnya. Dijelaskan Dwi, kolaborasi akan semakin mempercepat perkembangan kemajuan pariwisata. Hal ini akan berdampak luas bagi masyarakat. “Kami berharap tidak muluk-muluk. Kami ingin ada pergerakan wisatawan nusantara saja dari berbagai daerah di Indonesia ke Jatim. Potensi pariwisata di Jatim masih terbuka luas dan sangat besar. Jika mampu digerakkan dengan baik, tentu akan menggerakkan juga ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Semoga kolaborasi-kolaborasi bisa melahirkan paket paket wisata di Jawa Timur yang disukai pasar wisatawan,” papar dia. Ketua DPD RI menegaskan pihaknya akan mendorong stakeholder di daerah untuk berperan serta dan bersama-sama dalam percepatan kemajuan pariwisata. Pemerintah harus fokus dan pasti hadir dalam hal ini. “Kami mendukung upaya-upaya para pelaku pariwisata. Kami juga sepakat bahwa sektor pariwisata sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya akan dorong stakeholder terkait untuk berkolaborasi,” kata LaNyalla. Kata LaNyalla, sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki banyak ragam adat, tradisi dan budaya. tak satu pun daerah di Republik ini yang tak memiliki adat, tradisi dan budaya khas yang menjadi keunggulan suatu wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Ada banyak kearifan lokal yang patut dikembangkan dan dilestarikan sebagai keunggulan Provinsi Jatim. Oleh karenanya, pria asli Bugis itu mendorong agar Jatim mengembangkan wisata budaya sebagai salah satu kekuatan dalam menopang sektor perekonomian. “Jawa Timur ini sarat dengan budaya. Sesungguhnya, budaya merupakan kekuatan tersendiri bagi Jawa Timur. Kearifan lokal ini banyak memberikan makna yang luas dalam kehidupan bermasyarakat,” tutur LaNyalla. Selain sebagai identitas diri, LaNyalla menilai budaya juga memberikan harmoni terhadap masyarakatnya. Jawa Timur, LaNyalla melanjutkan, memiliki kekayaan budaya yang hingga kini masih menjadi tradisi yang dilestarikan masyarakat. LaNyalla mencatat setidaknya ada tujuh tradisi adat Jawa yang masih lestari hingga saat ini. Di antaranya adalah Tumpeng Sewu, Sekaten, Kebo-Keboan, Gerebek Maulud, Karapan Sapi, Upacara Kasada dan Larung Sasaji. “Tradisi itu kemudian menjadi keistimewaan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oleh karenanya, saya mendorong agar hal ini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya. Tawarkan itu kepada wisatawan dan promosikan terus,” saran LaNyalla. Menurut LaNyalla, kekayaan budaya yang masih melekat dan populer di hati masyarakatnya tidak hanya memiliki arti sosial yang mendalam, tetapi juga mampu memberikan dampak lainnya jika dilestarikan sebagai objek dalam kepariwisataan. “Budaya itu selama ini menjadi daya tarik paling utama, setelah itu baru alam, setelah itu baru wisata buatan. Tonjolkan terus budaya kita, maka Jatim akan menjadi pemenang di pariwisata,” pungkasnya.(*)
Kepala Daerah Harus Mampu Gali Potensi Ekonomi Lokal
JAKARTA, FNN – Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. “Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD,” kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. “Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi “Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah,” ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. “Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya,” ujar LaNyalla.(*)
Anggota DPD Bisa Keluarkan Mosi Tidak Percaya Jika Tamsil Tidak Dilantik
JAKARTA, FNN — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi meminta pimpinan MPR segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR. Diingatkannya, DPD RI bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke pimpinan MPR mengabaikan hasil Sidang Paripurna DPD yang sudah memutuskan mengganti Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung. “Pimpinan MPR harus melaksanakan putusan dari DPD terkait pergantian wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Kita sudah paripurnakan (usulan penggantian, Red) ini,” papar Fachrul, Kamis (16/2/2023). Diingatkannya, DPD sudah melakukan sidang paripurna untuk pemilihan wakil ketua MPR secara demokratis. Hasilnya terpilih Tamsil Linrung yang diajukan untuk menggantikan Fadel Muhammad. Tamsil Linrung, menurut Fachrul, harus segera dilantik. Hal ini karena menyangkut citra baik kelembagaan. Jika pimpinan MPR tidak segera melantik berarti MPR tidak melaksanakan perintah UU. \"Ini berbahaya karena nggota DPD bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke ketua MPR. Ini kan kuncinya ada di Ketua MPR,” kata Fachrul. Jangan sampai, lanjut Fachrul, ada 136 anggota DPD kecewa dengan Ketua MPR. “Jangan menunjukkan etika ketatanegaraan yang tidak baik. Ini sudah ada putusan hukum yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan berarti menunjukkan citra yang tidak baik bagi MPR saat ini,” paparnya. Fachrul mengingatkan pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Fadel Muhammad terkait penggantian dirinya dengan Tamsil. Sehingga Fadel sudah tidak punya legitimasi menjadi Wakil Ketua MPR. “Secara hukum maupun putusan di parlemen, Pak Fadel sudah tidak sah,” kata Fachrul. Pimpinan MPR, menurut Fachrul, harus segera melantik Tamsil. Pimpinan MPR diminta untuk tidak berpolitik dengan tidak segera pelantikan Tamsil. “Pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Pak Fadel, yang mempersoalkan hasil sidang paripurna DPD yang memutuskan menggantinya,” kata anggota DPD dari daerah pemilihan Aceh ini. Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro, mengatakan, melihat dari kasus Fadel Muhammad ini, serupa yang terjadi pada kasus penggantian wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Saat itu Fahri yang bermasalah dengan partainya, yaitu PKS. Saat itu PKS mencopot Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR. Namun pergantian itu tidak bisa dilakukan karena alasan proses hukum belum inkracht. \"Sampai masa jabatannya selesai Pak Fahri masih bercokol sebagai wakil pimpinan DPR,” kata Bawono. Jika harus menunggu proses hukum selesai, dari gugatan hingga banding berkali-kali, maka prosesnya bisa panjang. Bisa melebihi masa jabatnnya di DPR. “Hingga waktu itu PKS gagal mencopot Fahri untuk digantikan kader lain,” ungkap dia. Dijelaskannya, proses politik dan proses hukum tidak bisa seiring sejalan. Dalam proses hukum ada tertib administrasi dan tertib hukum, sementara proses politik akan sangat tergantung kekuasaan siapa yang lebih kuat. (sws)
