DAERAH
MPR Tidak Perlu Menunggu Proses Hukum Selesai untuk Lantik Wakil Ketua MPR yang Baru.
JAKARTA, FNN — Pengamat hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menunggu poses hukum yang diajukan Fadel Muhammad selesai. Mereka bisa langsung melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. “Jadi terletak pada apakah fakta yang dipakai (dalam pencopotan Fadel, Red) cukup atau tidak. Kalau faktanya cukup maka MPR tidak perlu menunggu proses hukum. Bahkan bisa diabaikan,” ungkap Margarito, Senin (13/2/2023). Pernyataan ini disampaikan terkait dengan belum dilantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR. Dalam prosesnya Fadel diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua MPR. Proses pelantikan belum dilakukan karena menunggu proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Menurut Magarito, semuanya tinggal kemauan MPR. “Kalau MPR mau sebenarnya mereka punya dasar untuk melakukan tindakan itu (melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel, Red),” paparnya. MPR tidak perlu ragu untuk melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad. Kalau faktanya cukup maka MPR bisa segera mengambil keputusan, tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti punya pendapat yang sama. Menurutnya, MPR bisa saja langsung mengganti Fadel dengan Tamsil. “Kalau nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tinggal disesuaikan saja dengan putusan pengadilan,” kata Ray. Bagi Ray, masalah ini lebih tergantung pada kemauan internal MPR. “Apakah MPR mau mempercepat atau memang memperlambat. Karena tidak ada ketentuan yang khusus mengatur itu,” kata dia. Selain itu, kata Ray, DPD juga harus menyuarakan masalah ini lebih kuat kalau memang ingin segera ada penggantian. Bagi Ray akan lebih baik jika pimpinan MPR segera melakukan penggantian. “Lebih baik dilantik saja dulu (Tamsil, Red). Kalau nanti ada keputusan baru ya sesuaikan dengan keputusan itu,” ungkap Ray. (sws)
LaNyalla Tekankan Pentingnya Masyarakat Dibekali Kemampuan Dasar Kebencanaan
Jakarta, FNN – Maraknya bencana di sejumlah daerah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap masyarakat dibekali kemampuan menangani kebencanaan. “Sudah saatnya dibekali pengetahuan dasar penanganan kebencanaan. Masyarakat kita di sejumlah daerah seringkali berhadapan langsung dengan bencana,” ujar LaNyalla, Selasa (14/2/2023). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kemampuan penanganan bencana penting untuk dibekali kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang deteksi dini dan mengetahui langkah evaluasi diri dalam menghadapi bahaya bencana. “Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis kebencanaan, mengenali bahaya dan langkah penanganannya. Saya kira hal ini harus menjadi program pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait,” ujar LaNyalla. LaNyalla mengatakan, anjuran BNPB bahwa masyarakat bisa membuat jalur evakuasi di rumah dan membuat atau menggunakan alat deteksi dini gempa bumi untuk menghindari bencana, menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai masyarakat di daerah rawan bencana. “Saya menilai anjuran BNPB itu merupakan hal positif dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mampu secepatnya menghindari bencana,” harap LaNyalla. Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan alat-alat rumah tangga sebagai sistem peringatan dini gempa bumi sederhana, namun tepat guna. Peringatan dini gempa bumi dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang mudah dijumpai di rumah. Misalnya, dengan menyusun kaleng secara bertingkat. Sehingga dapat menjadi alarm jika terjadi gempa bumi. Kaleng-kaleng bekas diisi batu dan disusun secara bertingkat. Maka, ketika gempa susulan terjadi kaleng-kaleng ini akan jatuh.(*)
La Nyalla Sambut Baik Pembangunan Trading House di Negara Sasaran Ekspor
JAKARTA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah membangun trading house di negara-negara sasaran ekspor. Menurut LaNyalla, trading house bisa membantu pelaku UMKM memperluas pasar. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, target kontribusi ekspor produk UMKM pada 2024 mencapai angka 17 persen. Sedangkan kontribusi saat ini UKM menyumbang angka 15 persen. “Dan itu masih jauh dibanding dengan Korea Selatan yang mencapai 19,7 persen, Malaysia 17,3 persen, dan Thailand sebesar 28,7 persen,” tuturnya, Senin (13/2/2023). LaNyalla menambahkan, pemerintah harus membuat langkah konkret untuk meningkatkan produk UMKM agar dapat masuk pasar global. Oleh sebab itu, LaNyalla mendukung langkah pemerintah yang berencana membentuk trading house di negara-negara sasaran ekspor. “Langkah ini adalah hal yang positif. Namun pemerintah harus mendukung para pelaku UMKM agar dapat memperluas pasar dan mendorong pemain lokal untuk naik kelas,” katanya. LaNyalla mengakui hal itu memang tidak mudah. “Namun langkah itu yang paling berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha kecil,” tuturnya. Oleh karena itu, LaNyalla berharap pelaku UMKM memanfaatkan Sarinah Trading House. Terutama para pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar terutama yang ingin merambah ekspor. “Dengan adanya Sarinah sebagai agregator bisnis pelaku UKM bisa terbantu terkait dengan permasalahan pengurusan logistik, persyaratan atau lainnya,” ujarnya.(*)
LaNyalla Optimistis Manado Jadi Kota Berbasis Digital
Manado, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap Kota Manado mampu menjadi kota berbasis digital usai menggelar Rakornas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri 2023. Apalagi, digitalisasi sudah merambah ke semua sektor, termasuk juga kependudukan. “Digitalisasi telah terjadi di semua sektor, tak terkecuali kependudukan. Oleh sebab itu, Kota Manado harus bisa memanfaatkan momen Rakornas untuk meningkatkan pelayanan secara digital,” tutur LaNyalla, yang sedang kunjungan kerja di Manado, Sabtu (11/2/2023). Ia menambahkan, dibutuhkan komitmen yang terstruktur guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pelayanan publik berbasis Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, menurut LaNyalla sangat positif. “Namun, tentu saja digitalisasi kependudukan bukan hanya untuk kepentingan pemilu semata. Tetapi juga untuk kepentingan yang lainnya terutama terkait administrasi,” katanya. LaNyalla menambahkan, data kependudukan merupakan basis data berbagai macam layanan. “Digitalisasi tak dapat dielakan lagi. Dan Manado dapat menjadikan Rakornas sebagai momen untuk menjadi kota digital termaju di Indonesia bagian Timur,” katanya. Calon Ketua Umum PSSI itu juga berharap Manado dapat menjadi percontohan kota digital bagi daerah lainnya di Sulawesi Utara. “Dan tentunya bukan hanya terkait data kependudukan, melainkan digitalisasi semua sektor untuk memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja,” katanya.(ida)
La Nyalla: Rakyat Tak Berdaya Menghadapi Ketidakadilan
Ciamis, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai hak rakyat untuk memperbaiki kerusakan bangsa dirampas akibat adanya Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002. Faktanya, menurut LaNyalla, rakyat Indonesia sebagai pemilik negara ini tidak bisa berbuat apa-apa melihat banyak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Melihat kemiskinan struktural yang sulit dientaskan. Melihat utang pemerintah semakin jauh meningkat dan banyak lagi paradoksal dan penyimpangan terhadap cita-cita nasional. Saat mengisi Seminar Nasional di Universitas Galuh Ciamis, Ketua DPD RI membahas hal itu. “Mengapa rakyat tidak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi bangsa saat ini? Karena kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden,” ujar LaNyalla, Kamis (9/2/2022). Menurutnya Perubahan Konstitusi yang dilakukan bangsa ini di tahun 1999 hingga 2002 silam membuat partai politik dan DPR RI serta pemerintah memiliki peran yang sangat kuat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Padahal seharusnya demokrasi kita berkecukupan dan utuh. Semuanya terwadahi. Tanpa ada yang ditinggalkan. Karena bangsa ini super majemuk. Dengan penduduk lebih dari 500 suku dan tersebar di pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. “Dan para pendiri bangsa sudah merumuskan satu sistem yang paling cocok, sistem sendiri bukan ikuti liberal barat murni, atau sistem komunisme timur. Yaitu Demokrasi Pancasila. Karena hanya sistem Demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari Penjelmaan Rakyat,” ujar dia. Konsepsi sistem bernegara tersebut tertuang di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Dimana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Wakil-wakil yang dipilih, adalah peserta Pemilihan Umum. Sedangkan Wakil-wakil yang diutus, adalah mereka yang diusung dan diberi amanat oleh kelompok mereka. Sehingga terdapat dua utusan, yaitu Utusan Daerah, berisi para tokoh daerah atau Raja-Sultan Nusantara dan masyarakat adat. Sedangkan Utusan Golongan adalah mereka yang terdiri dari Organisatoris dan Profesional yang aktif di bidangnya. “Karena jika MPR hanya diisi melalui Pemilu, maka Demokrasi yang berkecukupan tidak akan terpenuhi. Pemilu hanya sanggup menjamin keterwakilan secara Kuantitatif, baik distrik maupun proporsional,” paparnya. Sedangkan utusan, lanjut LaNyalla, adalah mereka yang menjamin keterwakilan secara Kualitatif. Mereka memang pelaku dan pegiat aktif yang tidak melepaskan identitas dan profesinya, karena memang mereka utusan dari pegiat-pegiat di bidangnya. “Sebaliknya, mereka yang masuk melalui jalur Partai Politik atau peserta Pemilu, wajib melepaskan “identitas” atau profesinya, untuk menghindari conflict of interest saat menyusun Undang-Undang,” lanjut dia. Kemudian mereka bersama-sama menyusun Arah Perjalanan Bangsa melalui GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandataris atau petugas yang diberi mandat. Sehingga Presiden adalah petugas rakyat. Bukan petugas partai. Dilanjutkan LaNyalla, yang menjadi persoalan kemudian adalah posisi DPD RI. Karena Rumusan Asli Sistem Bernegara para pendiri bangsa ini tidak mengenal Sistem Bi-Kameral. Yakni tidak mengenal DPD yang dipilih melalui Pemilu. Lembaga Tertinggi Negara yang bernama MPR hanya diisi melalui dua jalur. Jalur yang dipilih melalui Pemilu dan jalur yang diutus. Sehingga hanya berisi Anggota DPR yang dipilih dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan yang diutus. “Oleh karena itu, sebagai tawaran penyempurnaan UUD Naskah Asli melalui Amandemen dengan Teknik Adendum, saya mengusulkan agar DPR, tidak hanya diisi oleh peserta pemilu dari unsur partai politik saja. Tetapi juga diisi oleh peserta pemilu dari unsur perseorangan,” tukasnya. Sehingga anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu dari unsur perseorangan, berpindah menjadi satu kamar di DPR RI. Karena pada hakikatnya mereka sama-sama dipilih melalui Pemilu. “Masuknya anggota DPR RI peserta pemilu dari unsur perseorangan, akan membawa dampak positif setidaknya dalam 3 hal,” tuturnya. Pertama; memperkuat mekanisme check and balances terhadap eksekutif. Kedua; mencegah koalisi besar partai politik dengan pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat. Dan ketiga; sebagai penyeimbang dan penentu dalam pengambilan keputusan-keputusan penting di DPR RI. “Sehingga keputusan di DPR RI tidak hanya dikendalikan oleh Ketua Umum partai politik saja. Karena anggota DPR RI dari unsur perseorangan tidak mempunyai Ketua Umum,” jelasnya. Utusan Daerah tetap diisi oleh utusan-utusan daerah, yang idealnya dihuni oleh Raja dan Sultan Nusantara serta masyarakat adat. Sementara Utusan Golongan diisi oleh utusan-utusan dari Organisasi dan para Profesional. Para utusan ini harus diberi hak untuk memberikan pertimbangan yang wajib diterima oleh DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang. Hal itu sekaligus sebagai penguatan fungsi Public Meaningful Participation atau keterlibatan publik dalam penyusunan Undang-Undang. Sehingga hasil akhirnya, kita memperkuat sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, tanpa mengubah struktur atau konstruksi sistem bernegara, dimana penjelmaan rakyat harus berada di Lembaga Tertinggi Negara. “Bagaimana caranya hal itu terwujud? Dengan kita sepakati sebagai Konsensus Nasional, agar bangsa ini kembali kepada Pancasila. Dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita amandemen dan sempurnakan kelemahannya dengan teknik adendum. Tanpa mengubah sistem bernegaranya. Itulah yang sekarang sedang saya tawarkan kepada bangsa ini,” tuturnya. Ketua DPD RI didampingi Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi SB. Tuan rumah yang hadir antara lain Rektor Universitas Galuh (Unigal), Prof. Dr Dadi, Drs, M.Si, para Wakil Rektor, Dekan FISIP Unigal, H Cecep Yahya Supena, SH, MH, M.Si, Ketua Yayasan Pendidikan Galuh, Hj Pupung Oprianti, M.Kes dan civitas akademika Unigal.(*)
Ketua DPD RI Ingatkan Pers Jaga Netralitas di Tahun Politik
Jakarta, FNN – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023), mendapat sambutan positif dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sejumlah harapan disampaikan LaNyalla. Di antaranya mengenai netralitas pers nasional. Menurut LaNyalla, HPN adalah momen istimewa untuk para insan pers nasional. “Buat seluruh insan pers tanah air, selamat merayakan HPN 2023. Semoga event ini menjadi momentum bagi para insan pers untuk meningkatkan lagi profesionalitasnya,” kata LaNyalla, Rabu (8/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. “Tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoax,” katanya. Calon Ketua Umum PSSI itu mengatakan, pers harus menjadi pengawal dari jalannya demokrasi di tanah air. “Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus dijaga. Sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan,” katanya. Untuk tahun ini, peringatan HPN 2023 diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Tema yang diusung adalah ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’. (*)
Senator DPD Tamsil Linrung Menjamu Rombongan Mufti Malaysia
Jakarta, FNN - Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia diharapkan menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan dakwah dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Pasalnya Perdana Menteri ke 10 Malaysia itu punya sejarah hubungan yang kuat dengan tokoh-tokoh dakwah dan pendidikan di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung dengan Mufti Kuala Lumpur Profesor Madya Dr. Datuk Luqman bin Haji Abdullah di D’Procope Tangerang Selatan. “Pertama-tama, saya haturkan tahniah kepada saudara-saudara atas usainya perhelatan politik di Malaysia, dimana Datuk Sri Anwar Ibrahim terpilih secara demokratis sebagai PM yang baru. Kedua, kami sudah lama menjalin hubungan dengan Datuk Sri Anwar dalam kerjasama di bidang pendidikan dan kepemudaan. Beliau tercatat sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) bersama pengurus besar HMI pada masa itu,” papar Tamsil Linrung melalui keteragan tertulis, Rabu (8/2). Di hadapan Datuk Luqman bersama rombongan dari Universitas Malaya, Senator asal Sulawesi Selatan ini menambahkan, bahwa Anwar Ibrahim merupakan figur yang punya rekam jejak peduli pada penguatan relasi Indonesia dan Malaysia. Hal itu juga dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai destinasi lawatan resmi pertama usai pelantikan Anwar sebagai PM. Kedekatan tersebut, merupakan bentuk otentik interaksi saling membangun dua negara serumpun. Datuk Lukman menuturkan, salah satu program yang dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim adalah memperkuat syiar Islam. Termasuk menggelar pengajian rutin di kediaman Perdana Menteri yang terbuka untuk umum. Hal itu merupakan pertama kalinya dilakukan di Malaysia. Pengajar di Universitas Malaya ini menilai, upaya Anwar Ibrahim dalam mendekatkan umat dengan dirinya diharapkan mampu mengokohkan negeri jiran itu setelah melalui momentum politik yang tegang. Di kesempatan itu, Datuk Luqman mengundang Tamsil Linrung untuk melakukan kujungan balasan ke Malaysia bersama Habib Haykal untuk menjajaki potensi-potensi kerjasama dakwah dan pendidikan. Di akhir pertemuan, Tamsil menghadiahkan buah pikiranya berupa buku bertajuk Kalibrasi Kiblat Bangsa kepada rombongan Mufti Kuala Lumpur tersebut. Pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Yayasan Manba\'ul Huda Nusantara, Habib Haykal Lc itu, juga hadir Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Universitas Malaya, Profesor Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor, dan Dr Ahmad Suryadi Nomi, Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta jajaran Direksi Tali Foundation. Habib Haykal berharap, silaturahmi Senator DPD RI dengan Mufti Negeri Persekutuan ini menjadi simpul yang memperkuat hubungan kedua negara, termasuk dalam pertukaran pelajar, pemuda dan da’i. “Kita berdo’a, silaturahmi ini mendapat curahan berkah. Menandai babak baru dalam mengembangkan hubungan Indonesia dan Malaysia di sektor dakwah dan pendidikan yang sejak lama terjalin dengan baik,” tutup Habib Haykal.
Selamat 1 Abad NU, Ketua DPD Dorong Perjuangan Mabadi Khaira Ummah 0 18
Jakarta, FNN – Gagasan besar yang dirumuskan KH Mahfudz Siddiq tentang Mabadi Khaira Ummah adalah salah satu karya universal besar Ulama NU yang patut terus diperjuangkan. Terutama di era perubahan konstelasi global dan makin melemahnya Daulat Rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberi ucapan selamat atas peringatan Harlah 1 Abad NU, yang dipusatkan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. KH Mahfudz Siddiq, santri KH Hasyim Asyari yang juga menemani Rais Akbar NU dalam kepengurusan PBNU yang diamanatkan kepadanya di tahun 1937, telah merumuskan prinsip dasar pembentukan umat terbaik. Melalui lima sikap dasar. Sehingga prinsip ini dikenal dengan Al Mabadi Al Khamsah. “Yaitu, As-Shidqu (jujur), Al-Amanah wal Wafa bil Ahdi (dapat dipercaya), Al-Adalah (bersikap adil), At-Ta’awun (saling tolong menolong) dan Al-Istiqamah (konsisten),” urainya, Selasa (7/2/2023) di Jakarta. Sehingga Gerakan Mabadi Khaira Ummah ini adalah pembentukan umat terbaik, atau bisa kita sebut sebagai masyarakat madani atau civil society yang berdaya, karena itu seharusnya dapat ikut menentukan Arah Perjalanan Bangsa menuju kebaikan warga. “Nah ini penting saya sampaikan, karena sistem bernegara kita hari ini, terutama konstruksi sistem-nya telah berubah dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Dimana para pendiri bangsa banyak dari kalangan Ulama besar NU,” tukas LaNyalla. Sejak reformasi, kita melakukan Amandemen Konstitusi menjadikan tidak ada lagi ruang dan tempat bagi elemen civil society untuk berada di Lembaga Tertinggi Negara. Karena lembaga tersebut hanya diisi peserta pemilu. Baik dari unsur partai politik, maupun DPD RI. Tetapi dominasi kekuatan ada di DPR RI yang merupakan unsur peserta pemilu dari partai politik. “Dan yang lebih mengancam masa depan adalah nilai-nilai yang ada di pasal-pasal Konstitusi hasil Reformasi, ternyata bukan lagi mencerminkan Pancasila. Tetapi mencerminkan nilai-nilai ideologi lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Ini hasil kajian akademik yang valid,” imbuhnya. Tentu pengingkaran terhadap Pancasila ini bisa saja disebut perusakan secara diam-diam. Sedangkan kita semua tahu, Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang paling teguh memegang Amanah Pancasila sebagai konsensus Ulama. Seperti pernah dikatakan Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin, yang mengatakan; “Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena ini sudah Mujma’alaih, atau Konsensus para ulama!”. Saya berharap NU dalam menjalani titik kedua menuju abad berikutnya dapat memimpin derap dan langkah bangsa ini demi mewujudkan kembali kedaulatan negara di tangan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa, yang tentu harus kita perkuat dan sempurnakan, benar-benar menjadi jawaban atas sistem bernegara terbaik di dunia. (*)
Ketua DPD RI Minta Pemda Utamakan Anggaran untuk Program Prioritas
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran harus diutamakan pada skala prioritas, terutama pemulihan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. \"Saya minta para kepala daerah mengelola anggaran secara efisien. Fokuskan kepada hal-hal yang substantif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, pengawasan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan,\" ujar LaNyalla, Selasa (31/1/2023). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal-hal yang tidak perlu lebih baik dikurangi atau lebih disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan hasil yang diperoleh. Apalagi, sambung LaNyalla, teknologi informasi sudah sangat maju. Segala hal yang bisa dilakukan dengan media teknologi, hal itu lebih dimaksimalkan. \"Kita dorong pemanfaatan teknologi informasi yang perkembangannya sudah sedemikian pesat. Para kepala daerah bisa memanfaatkan hal itu. Misalnya rapat-rapat, ataupun konsultasi terkait program kerja, bisa dilakukan dengan zoom. Artinya mengurangi pertemuan atau rapat-rapat secara offline,\" tutur dia. LaNyalla yakin para kepala daerah lebih paham program mana yang menjadi prioritas dan perlu didahulukan. Sehingga efisiensi dapat lebih optimal dan anggaran yang ada digunakan untuk program skala prioritas. \"Intinya adalah serapan anggaran untuk program utama harus lebih besar dibanding program penunjangnya,\" tukas LaNyalla.(*)
Tarif Sudah Naik, Tapi Pelayanan PDAM Kota Tangerang Buruk
Jakarta, FNN - Pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Tirta Benteng (lebih dikenal PDAM), Kota Tangerang, Probinsi Banten belakangan semakin buruk. Padahal, perusahaan yang menyedot air dari Cisadane itu sudah menaikkan tarif, terutama tarif dasar (abodemen) yang membuat pelanggan geleng-geleng kepala. Buruknya pelayanan tersebut bisa dibuktikan dengan seringnya air mati ke rumah pelanggan. Rabu, 21 Desember 2022 kemarin, aliran air ke rumah pelanggan di wilayah Cipondoh mati total sejak sekitar pukul 8.00 pagi. Hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 16.30, air belum mengalir. Tidak ada penjelasan dari pihak Perumda Tirta Benteng mengapa air mati total. Selain itu, tidak ada juga bantuan air yang didrop atau dipasok melalui mobil tangki air. \"Ini penyakit PDAM tidak melayani pelanggan,\" demikian perbincangan pelanggan di WhatsApp Grup (WAG), Rabu kemarin. Sedangkan pelanggan lainnya menuliskan tiga penyakit PDAM Kota Tangerang. Pertama, air kecil, sering mati, suka keruh seperti teh dan kopi, terutama malam hari (waktunya mutar) Kadang keruh pukul 23.00, pukul 01.00, pkl 03.00 dan menjelang subuh). Dulu keruh juga siang hari sering. Kedua, tiba-tiba tagihan melompat, padahal yang pakai itu-itu juga. Kalau tagihan melompat bulan September misalnya, Oktober dan seterusnya normal lagi. Ketiga, padahal, tarif air sudah naik, terutama abodemen. Pegawai PDAM yang mengaku bagian Hubungan Masyarakat, Syarif yang dikirim video aliran air mati hanya membalas dengan kalimat memohon maaf. \"Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya🙏,\" kata Syarif dalam jawabannya. Tidak ada penjelasan kenapa mati dan sampai kapan baru hidup lagi. Apalagi, tidak menyebut akan ada pengiriman air melalui mobil tangki air. Sebelumnya, para pelanggan mengeluhkan berbagai pelayanan PDAM Tirta Benteng yang buruk setelah tarif dinaikkan. Yang paling banyak dikeluhkan adalah lonjakan tagihan yang di luar akal dan sangat memberatkan. Misalnya, ada pelanggan yang tiba-tiba ditagih Rp 2, 3 juta lebih. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 300.000. Ada lagi pelanggan yang tiba-tiba ditagih Rp 3 juta lebih. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 150.000. Setelah dicek ke kantor PDAM, katanya, menunggak atau ada sisa yang belum dibayar tiap bulan selama 20 bulan. \"Aneh juga, kok 20 bulan, tapi tidak ada pemutusan, apalagi peringatan. Padahal, aturannya jika tiga bulan menunggak, akan ada peringatan sebelum diputus,\" ujar pelanggan tersebut. Sedangkan pelanggan lainnya mengeluh tiba-tiba tagihan naik Rp 100.000 dari biasanya. Kejadiannya, pada tagihan September 2022. \"Biasanya paling tinggi Rp 150.000, naik jadi Rp 250.000. Anehnya, kok bulan Oktober dan November sudah normal lagi,\" kata pensiunan salah satu BUMN tersebut. Apa yang dialaminya juga banyak terjadi pada pelanggan lainnya. Tiba-tiba tagihan air naik bulan September 2022. Tetapi, bulan berikutnya normal lagi. Padahal, orang yang menggunakan air di dalam rumah pelanggan tidak bertambah. Penggunaan air juga biasa saja. (Anw).
