DAERAH

Pangkas Habis Anggaran Jalur Sepeda, Pj Gubernur DKI Akan Berhadapan dengan Rakyat

Jakarta, FNN – Beberapa hari terakhir ini, warga Jakarta, terutama penggiat sepeda dan pemerhati lingkungan, dihebohkan oleh dua hal. Bagaimana tidak, di saat berbagai kota di seluruh dunia ingin memperpanjang jalur sepedanya, karena berkaitan dengan usaha memperbaiki iklim agar ramah lingkungan, DKI Jakarta justru menghentikan pembangunan jalur sepeda.  Bukan hanya penghentian jalur sepedanya semata, tetapi anggaran untuk maintenance-nya juga dinolkan. Itu kehebohan pertama. Kehebohan kedua, terkait dengan pengalihan atau hibah dana subsidi transportasi di sirkuit penumpang Transjakarta sebesar Rp 409 miliar ke pembelian kendaraan untuk TNI dan Polri di DKI Jakarta. Bagaimana mungkin ketika orang berharap subsidi transportasi agar orang berpindah ke transportasi publik, tapi ternyata dananya malah dipotong untuk membelikan kendaraan sebuah instansi yang kita tahu anggarannya sudah sangat besar, terutama Polri. Dua kehebohan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta ini banyak disoroti masyarakat dan media besar secara serius. Hersubeno Arif, wartawan senior FNN pun menyorotinya dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 17 November 2022, dengan mengundang nara sumber Doktor Hamdani, mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan dan keuangan, dan dua kali menjadi Penjabat Gubernur, yaitu Bali dan Sumatera Barat. Dari sisi perspektif kebijakan dan masalah keuangan mengenai boleh tidaknya Pj Gubernur melakukan hal ini, Hamdani menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi kewenangan, sejauh mana kewenangan dari seorang Pj Gubernur sudah diatur secara lebih tegas dalam PP 49 Tahun 2008. Dalam PP tersebut ada larangan-larangan, antara lain, pertama, melakukan mutasi pegawai; kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat  sebelumnya; ketiga, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Atas dasar hal itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 70 Tahun 2021. Instruksi ini terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi Kepala Daerah yang berakhir pada 2022. Menurut Hamdani, instruksi ini dikeluarkan berkaitan dengan banyaknya kepala daerah (setidaknya ada 7 Gubernur) yang masa jabatannya berakhir  pada 2022. Penjabat Gubernur itu bukan bukan pejabat politis sehingga dia tidak mengemban visi misi, tidak membawa visi misi. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 itu diminta kepada Kepala Daerah atau dalam hal ini Gubernur  yang berakhir pada 2022 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2003-2026. Ini seperti RPJMD, sebagai acuan untuk penyusunan RKPD 2003 dan dalam rangka untuk penyusunan APBD 2023. Dengan demikian, program bagi Gubernur yang berakhir 2022 itu kuat sekali untuk APBD 2023. Setidaknya dua dokumen yang dipegangnya. “Jadi, bagi kepala daerah yang berakhir 2022, legacy yang berkaitan dengan APBD 2023 ini kuat sekali. Pertama, ditopang oleh Pergub atau Perkada RPD 2023-2006,” kata Hamdani. Kedua, Pergub atau Perkada RKPD 2023. Jadi, kuat sekali legacy-nya tadi. Kalau hanya demikian, karena yang menjadi acuan penyusunan APBD itu adalah RKPD, dengan sendirinya tentu tidak mudah bagi seorang Penjabat Gubernur mengganti atau mengubah. Tetapi, memang dalam aturan tadi dimungkinkan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, apakah Penjabat Gubernur DKI sekarang sudah mendapat izin dari Mendagri atau belum, perlu dikonfirmasi lagi. “Yang perlu dipertanyakan adalah: pertama, apakah anggaran tersebut ada dalam RKPD 2023? Kalau tidak, berarti ada proses anggaran yang tidak didukung dengan proses perencanaan pembangunan, karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang masalah tata kelola pengeluaran keuangan daerah itu, mesti diawali dari perencanaan pembangunannya yang ada dalam RKPD sehingga tidak ujug-ujug dia muncul dalam APBD saja,” ujar Hamdani. Berkaitan dengan usulan-usulan yang apakah kegiatan sepeda itu dihilangkan atau kegiatan subsidi untuk transportasi massa dihibahkan, lanjut Hamdani wa yang harus kita pahami adalah kalau subsidi untuk transportasi massa itu dihilangkan, harus diingat bahwa itu merupakan unsur wajib, itu pelayanan dasar, wajib dan dasar, karena menyangkut sosial kemasyarakatan yang tidak bisa kita kurangkan atau kita hilangkan. Apalagi kalau dibarter dengan hibah. Ketentuan hibah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hibah dapat dialokasikan apabila telah terpenuhi urusan wajib tadi. Jadi tidak bisa tiba-tiba muncul anggaran hibah. Kemudian hibah tadi juga tidak bisa muncul dalam proses apalagi kalau sudah lewat WAPPS. Jadi, ketika usulan-usulan tadi disampaikan atau proposal yang masuk dan permohonan masuknya sekarang dan itu lewat, tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran pembangunan, maka sudah bisa dipastikan tidak memiliki legalitas untuk dianggarkan. Jika demikian peraturannya maka apa yang bisa dilakukan? Apakah publik bisa mengajukan keberatan soal ini atau mekanismenya seperti apa? Menjawab pertanyaan ini Hamdani menjelaskan, kalau berkaitan dengan dokumen perencanaan anggaran, kita bisa melihat rencana pembangunan di situsnya DKI Jakarta. Jika yang berkaitan dengan warga yang merasa terdampak dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi sebagian warga tadi, pertama kita melihat bahwa seorang penjabat mundur manakala program itu merupakan program lanjutan, maka yang harus diperhatikan adalah kesinambungan dari program yang sudah ada. Bagaimana pemanfaatannya bisa maksimal kalau di tengah jalan diamputasi. Program ini kan sudah dimusyawarah dan diputuskan dalam Musrembang, sehingga jika ada perubahan harus dipertemukan antara Gubernur dan warga dalam RKPD-nya. “Jadi, rencana pembangunan yang ada dalam RPD bukan merupakan selera personal. Ini adalah kemauan warga dan merupakan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan warga, juga dengan DPRD,” lanjut Hamdani. Bahasan selengkapnya bisa disaksikan di Herubeno Point. (ida)

Bukan Orang Baru, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Jakarta, FNN – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Pelantikan Penjabat ini dilaksanakan pada Senin (17/10/2022) di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri. \"Mengangkat saudara Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun,” kata Tito. Heru bukanlah orang baru dan telah berkarier selama belasan tahun di Pemprov DKI Jakarta. Ia juga dikenal dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada saat Ahok mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok ingin menjadikan Heru sebagai Calon Wakil Gubernur melalui jalur independen. Namun akhirnya Ahok mencalonkan diri lewat jalur politik dan berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat, politisi PDIP. Awal karir Heru sebenarnya telah dimulai pada 1993 sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara dan terus menanjak. Pada 2013, posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta diemban oleh Heru. Lalu tahun 2014, Heru ditunjuk Jokowi untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Jabatan Kepala Biro Daerah-lah yang membuatnya bisa dekat dengan Jokowi dan akhirnya diberikan kepercayaan lebih. Hanya setahun menjabat Wali Kota, lalu pada 2015 ia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kini Heru resmi dilantik jadi Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022. Heru terpilih dari tiga kandidat. Terdapat dua kandidat lainnya, yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah. (Fer)

Pamitan, Anies Tetap Akan Jalankan Amanah Konstitusi untuk Jakarta dan Indonesia

Jakarta, FNN – Menuju akhir jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggelar acara perpisahan bersama Wakil Gubernurnya, Ahmad Riza Patria dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara yang digelar di Pendopo Balaikota, Jakarta Pusat pada Jumat Sore (14/10/22) yang dibuka dengan tari-tarian tradisional dan nyanyian lagu Betawi yang membuat seluruh hadirin ikut menari. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan rasa senang dan terima kasih dapat bekerja dengan Anies dan mengakhiri sambutannya dengan doa. Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Riza Patria di dalam sambutannya. Riza juga menyampaikan permohonan maaf selama dua tahun masa kerjanya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Acara pun disambung dengan sambutan Anies Baswedan sebagai acara inti perpisahan. Dalam pidatonya, Anies memaparkan berbagai prestasi Jakarta selama lima tahun masa jabatannya. Dia mengatakan yang tersulit dalam memimpin adalah kolaborasi, yang kemudian menjadikan ruang rapat sebagai ruang diskusi, bukan instruksi yang menjadi antitesis dari sebuah kesulitan, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota bertaraf dunia. \"Kita mempercayai di belakang karya, di situ ada gagasan, ada narasi. Dan, kita secara perlahan menyaksikan publik pelan-pelan mulai merasakan apa yang disebut sebagai karya dan bagaimana gagasan di belakangnya,\" ucap Anies. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengatakan, meski masa jabatannya berakhir, dirinya akan tetap menjalankan amanah konstitusi bahkan yang lebih besar untuk Jakarta dan Indonesia. \"Anies Baswedan untuk dapat membangun Jakarta secara langsung telah berhenti di sini. Tapi tidak dengan ibu bapak sekalian. Perjuangan memajukan kota secara langsung, membahagiakan keluarga, menjalankan amanah konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial akan terus berlanjut,\" tutur Anies. \"Kita yang di pemerintahan ini, bekerja dengan rencana yang jelas dan itu saya titip kepada ibu dan bapak sekalian. Rencana-rencana ke depan adalah untuk diwujudkan bersama-sama,\" tukas Anies menitipkan Jakarta kepada ASN dan warga Jakarta. Anies juga menyatakan selama lima tahun memimpin Jakarta, dirinya merasa berada di lingkungan yang menyenangkan, guyub, dan bersaudara. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu, mulai dari partai politik yang mengusung, seluruh jajaran ASN, dan warga Jakarta. (Rac)

Survei IPO soal Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar dinilai paling diharapkan Publik

Jakarta, FNN – Bahtiar, calon Penjabat Gubernur Jakarta menjadi sosok yang paling dipilih warga untuk menahkodai roda pemerintahan DKI Jakarta paska periode kepemimpinan Anies Baswedan selesai. Persepsi warga itu tercermin dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menelaah siapa tokoh yang paling diharapkan publik Jakarta untuk mengisi jabatan Pj Gubernur hingga 2024 mendatang. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa warga Jakarta menginginkan sosok yang menahkodai wilayah yang telah menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan di republik ini, adalah sosok yang ramah dan merakyat (34 persen), netral dari kepentingan politik (27 persen), dan netral dari polarisasi politik masa lalu (11 persen). “Bahtiar dianggap masyarakat Jakarta sebagai tokoh yang paling mungkin meredam polarisasi, dan ini bagus karena akan berdampak pada kepercayaan publik atas penunjukan Pj Gubernur,” ujar Dedi saat menggelar Konferensi pers hasil survei yang dilakukan pada periode 23-26 September 2020 itu pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam survei tersebut, Bahtiar mampu mengungguli dua calon Pj lainnya, yaitu Heru Budi Hartono dan Marullah Matali ketika responden disodori pertanyaan siapakah calon penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih jika Bapak/Ibu diberi hak suara untuk memilih. Dari pertanyaan itu, Bahtiar meraih skor 37 persen, Marullah Matali 24 persen, dan Heru Budi Hartono 8 persen. Sementara 31 persen responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. “Masyarakat berharap pada Bahtiar setidaknya karena tiga fakto, ia dinilai mapan dan punya kapasitas dalam hal birokrasi, tidak memiliki latar belakang politis dan memiliki integritas sebagai ASN,” imbuhnya. Menurutnya, posisi Bahtiar yang saat ini tercatat sebagai ASN di Kemendagri, menjadikan ia dinilai publik sebagai sosok yang paling netral di antara dua calon Pj Gubernur Jakarta lainnya sehingga terbebas dari intervensi dan kepentingan politik. Untuk diketahui, Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan, kemudian Marullah Matali menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. “Bahtiar diuntungkan oleh posisinya di Kemendagri, dengan posisi itu ia menjadi satu-satunya tokoh yang bebas persepsi, bukan orangnya Anies Baswedan, juga bukan orangnya Jokowi (Joko Widodo). Ini harapan publik mengapa Bahtiar diunggulkan untuk rekomendaesi Pj Gubernur,” pungkas Dedi. Untuk diketahui, survei IPO tersebut dilakukan di DKI Jakarta secara hybrid (melalui kuesioner digital dan sambungan telepon) dengan jumlah responden 400 orang melalui sambungan telepon, dan 1.000 orang melalu kuesioner digital. Margin error 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Bun/*)

Kontribusi Koperasi dan UMKM Jatim Terhadap PDRB Tembus 57,81 Persen

Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan I Jawa Timur kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jatim. Orang nomor satu di Jatim itu optimis, dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak semakin mewujudkan terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di Jawa Timur. “Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu Satu melalui festival UMKM ini sesuatu yang perlu kita dukung bersama. Alhamdulillah hari ini kita melakukan proses penguatan sinergi dan kolaborasi yang diharapkan akan menjadi bagian dari seluruh penguatan energi kita untuk bisa membangun percepatan pensejahteraan masyarakat melalui program UMKM Jatim supaya naik kelas,” tutur Gubernur Khofifah. Sebanyak 120 pelaku UMKM Jatim binaan Kemenkeu Jatim, mengikuti festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur bertajuk, “UMKM Jatim Bangkit, Ekonomi Melejit” mulai tanggal 28-30 September 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 39, Semambung, Kabupaten Sidoarjo. Opening Ceremony Festival UMKM Satu Jawa Timur yang dihadiri Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim John L Hutagaol, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani secara resmi dibuka oleh Gubernur Khofifah ditandai dengan pemukulan kentongan pada Rabu, (28/9/2022). Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, sinergi mewujudkan UMKM yang terus tumbuh dan tangguh sangat diperlukan. Melalui konsep Pentahelix collaboration antara pemerintah, dunia bisnis, komunitas, perguruan tinggi, media, dan sektor keuangan, menjadi kunci dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM Jawa Timur. “Ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya. Upaya aktif Gubernur Khofifah dan sinergi berbagai pihak itu terbukti meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2021, Koperasi UMKM Jatim memberikan kontribusi sebesar 57,81 persen terhadap PDRB Jatim atau setara dengan Rp 1.418,94 triliun. Capaian tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang mencapai Rp 1.361,39 triliun dengan kontribusi sebesar 57,25 persen dengan jumlah koperasi aktif saat ini sebanyak 22.970. Hal ini semakin menegaskan bahwa koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. “Sedangkan berdasarkan data Kementerian UMKM RI, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta dengan kontribusi PDRB sebesar 61 persen atau senilai Rp 574 triliun. Jumlah yang sangat signifikan. Maka dampaknya juga besar. Jadi UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi kita,” imbuhnya. Dalam mendukung aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan berbagai program dengan pendekatan lima aspek pemberdayaan, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan serta pemasaran. Khusus akselerasi pemasaran produk dan mendorong digitalisasi koperasi UMKM, Gubernur Khofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab. Bahkan sudah ada Kampus UMKM Shopee Ekspor yang ada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM yang bertempat di Malang. “Jawa Timur salah satunya bekerja sama dengan shopee. Bahkan ada kampus UMKM shopee dan dalam satu batch bisa 40 orang. Sekali proses 3 bulan dan itu free of charge. Karena itu proses literasi digital dilakukan sangat detail bagaimana cara memotret, hingga diajarkan bagaimana live streaming cara memasarkan produk sistem managemen FIFO (first in first out),” urainya. Selain itu, sertifikasi halal yang menjadi target nasional. Sejauh ini, kata Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim mengkoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin. Namun saat ini masih ditemuian beberapa kendala. Hal ini menyebabkan sulit melakukan percepatan layanan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Semoga sinergi dan kolaborasi yang lebih luas akan berseiring dengan upaya percepatan seritifikasi produk halal. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM. Selama ini, Pemprov Jatim dibantu Bank Indonesia telah menyiapkan rumah kurasi untuk mengkurasi produk-produk UMKM sehingga standar dari produk UKM ini relatif baik dan mengetahui bagaimana grade dari produk mereka. “Kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah kurasi dan format-format pelatihan seperti itu supaya standardisasinya juga semakin bagus,” ungkapnya. Menurutnya, sangat penting menekankan literasi digital melalui rumah kurasi. Sebab, seperti yang disampaikan founder Alibaba Jack Ma, bahwa tahun 2030 UMKM di dunia 99% secara online dan 85 persen menggunakan e-commerce, maka literasi digital adalah sebuah kebutuhan mendesak. “Ini akan menjadi bagian dari sinergitas merajut bagaimana penguatan UMKM kita. Jadi apa yang sudah diinisiasi Kemenkeu Satu Jatim saya rasa akan jadi gravitasi. Setiap gravitasi baru insya Allah akan memberikan nilai tambah dan semangat baru seperti yang sudah dilakukan bu Uly mengolah potensi sarang burung walet sampai eksport,” tandasnya. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Produk minuman sarang burung walet, Uly Sarojah menceritakan kesan dan pesan peran pemerintah membantu usahanya menjual minuman sarang burung walet. Mulanya, Uly bercerita, saat pandemi covid mewabah di Indonesia, Februari 2020, usaha fashion menjual sepatu mengalami gulung tikar. Tidak menyerah, Uly melihat peluang menjual asupan produk minuman kesehatan. Setelah melakukan riset dan penelitian, ditemukan peluang untuk mengolah dan menjual minuman sarang burung walet. “Saat itu banyak orang belum paham khasiatnya. Kami pun mulai melakukan penjualan,” ujarnya. Diakui Uly, awalnya sulit mencari pasar. Ditambah belum memiliki perizinan dan lain-lain. Namun dukungan Dinkop, Kabupaten Gresik penjualan produknya sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. “Dibantu pembuatan kelengkapan izin legalitas, membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mencari market pasar,” ungkapnya. Usaha minuman sarang burung walet semakin meningkat ketika Uly bertemu dengan Bea Cukai Gresik. Melalui program klinik ekspor, dirinya dibantu membuat NIB untuk bisa memasarkan produk ke luar negeri. Hasilnya, beberapa negara seperti Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang tertarik dengan produk minuman sarang burung walet. “Melalui bisnis matching, buyer asal Hongkong tertarik dengan produk kami. Oktober 2021, kami ekspor ke Hongkong dengan transaksi senilai Rp 800 Juta. Saat ini proses ke negara Jepang. Selain dibantu NIB ekspor, Uly mengaku ada beberapa hal yang dibantu bea cukai Gresik, yakni pengurusan BPOM dan meningkatkan kualitas produk. “Packaging sangat mempengaruhi minat pembeli di Hongkong dan Alhamdulillah diterima oleh negara Hongkong,” ungkapnya. (mth/*)

Anies Baswedan Resmikan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan taman literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, Ahad sore, 18 September 2022. Anies yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket Jakarta, datang ditemani istrinya, Fery Farhati, yang disambut dengan sebuah tarian tradisional serta dipakaikan sebuah selendang biru bercorak kedaerahan. Adapun taman literasi memiliki luas sekitar 9 ribu meter persegi dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari ampiteater; paviliun; ruang baca, literasi, dan komunitas; healing garden; plaza anak; dan titik baca. Sebelum meresmikan taman literasi, Anies berkeliling mengunjungi seluruh taman literasi dan melihat berbagai fasilitas yang ada. Dalam pidatonya, Anies mengatakan, kegiatan di taman literasi harus benar-benar hidup, mulai dari membaca hingga tukar gagasan. Literasi menjadi fondasi dari segala kompetensi. “Jadi ini semacam tempat bertemunya gagasan, ya di Indonesia tapi juga tempatkan Jakarta sebagai kota dunia. Kita menyambut pelaku-pelaku literatur dari berbagai tempat di dunia karena kita memang kelasnya dunia,” tutur Anies penuh semangat “Pesan saya harus ada aktivitas rutin yang tak perlu undangan,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini sesaat sebelum meresmikan taman literasi. Taman yang semula hanya memiliki satu fungsi, kini menjadi ruang ketiga yang dapat dinikmati oleh masyarakat hingga menjadi fasilitas publik yang dapat memajukan bangsa melalui literasi. (Rac)

Ruslan Tawari: Pejabat Bupati Seram Barat Jangan Bikin Resah Rakyat

Ambon, FNN  – Sekretaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Maluku Dr. Ruslan Tawari mengingatkan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) agar tidak membuat keresahan di masyarakat. Jangan bikin gaduh rakyat dengan hal-hal yang remeh-temeh. Bupati segera bangun ketenangan, soliditas dan kekompakan dengan masyarakat SBB. Rangkul dan ajak bicara itu tokoh agama dan tokoh adat. “Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin sebaiknya sering datang dan ketemu dengan tokoh agama dan tokoh adat. Sering bersilaturahmi itu baik untuk semua aspek. Bukan malah bersikap tidak bijak, tidak terpiji dan tidak elok dengan menarik paksa kendaraan yang sudah dihibakan oleh Bapati-bupati sebelumnya kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB, “ujar Dr. Ruslan Tawari. Diingatkan, menjadi pejabat publik di Maluku ini berbeda dengan daerah lain. Rasa hormat masyarakat Maluku kepada tokoh agama dan tokoh adat sangat tinggi. Kadang-kadang penghormatan itu melebihi ketaatan kepada norma hukum positif. Kalau tokoh agama dan tokoh adat yang menghimbau masyarakat supaya mentaati hukum, itu lebih mudah dibandingkan suara dari pejabat publik.  “Sebaiknya Bupati Andi Chandra banyak belajar dari Gubernur Maluku, Pak Murad Ismail yang sangat mengayomi dan menghormati tokoh agama dan tokoh adat di Maluku. Selain itu, sangat menghargai lembaga-lembaga keagamaan. Gubernur Maluku selalu membuka diri untuk berkomunikasi kapan saja bila tokoh agama dan tokoh adat mau. Tidak ada hambatan komunikasi kapan saja antara tokoh agama dan tokoh adat dengan Gubernur Maluku. Itu sikap yang benar, “kata Ruslan Tawari.  Ditambahkan, sangat disayangkan kalau benar pimpinan keagamaan di SBB sulit untuk bersilaturahmi dengan Penjabat Bupati SBB. Apalagi sudah menunggu berjam-jam di kantor Bupati, namun tidak juga bisa ditemui. Sangat keterlaluan. Itu sikap yang tidak bijak dan tidak layak sebagai seorang pamong. Sikap yang terkesan didominasi oleh keangkuhan dan arogansi kekuasaan Penjabat Bupati. Sikap yang sangat tidak pantas untuk menjadi pejabat publik di Maluku. Mungkin di provinsi lain yang cocok. Pak Andi Chandra As’adudin harus ingat bahwa menjadi Penjabat Bupati SBB itu bekerja sebagai seorang pamong dan pemimpin sipil. Bukan lagi berbaju komandan. Untuk itu, semua sikap dan kebijakan Penjabat Bupati seharusnya untuk membangun soliditas dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Bukan sebaliknya, malah membuat keresahan dan kegaduhan di rakyat bawah atau akar rumput.  Semua pejabat publik di Maluku diwajibkan untuk memahami dan mengetahui event-event keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), Perparani, Perparawi dan lain. Dengan demikian, anggarannya juga sudah harus disiapkan melalui APBD, baik itu pada APBD Provinsi atau semua Kabupaten-Kota. Bukan malah bertanya-tanya lagi apa itu Perparani, apa itu Pesparawi dan apa itu MTQ? Sikap penjabat Bupati SBB yang tidak menghargai lembaga-lembaga keagamaan di SBB membuat pimpinan lima kegamaan di Provinsi Maluku, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha bereaksi keras. Melalui Uskup Diosis Amboina, Mgr Seno Ngutra menyatakan sikap Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin telah menciderai toleransi antar umat beragama di Maluku. Misalnya, dengan membuat kebijakan dan bersikap yang tidak manusiawi kepada tokoh agama di SBB.  “Tindakan tidak terpuji Bupati SBB ini bukan yang pertama kali, tetapi berulang kali terhadap keberagaman umat beragama di Maluku, khususnya Kabupaten SBB. Untuk itu, lima pimpinan keagamaan di Maluku akan menyurati Manteri Dalam Negeri, dengan tembusan Presiden Joko Widodo untuk menolak Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati SBB, “ujar Uskup Seno Ngutra (Malukuterkini.com 13/09/20220).   “Saya menduga Bupati SBB terlalu berambisi untuk hilangkan predikat disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada laporang keuangan Pemda SBB. Mungkin saja berharap bisa dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), agar Pak Andi Chandra bisa diperpanjang lagi satu tahun setelah berakhir masa jabatan di bulan Mei 2023. Namun itu kan tidak harus dengan menarik mobil dan kendaraan yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan di SBB, “himbau Ruslan Tawari.  Bupati SBB kata Ruslan Tawari, tinggal perintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melengkapi surat-surat hibah atau pinjam pakai yang memang diperlukan untuk itu. Bukan malah menarik mobil dari para pimpinan lembaga keagaamn di SBB seperti para debt collector menarik mobil kredit atau mobil leasing akibat telat bayar cicilan. Apalagi Bupati sampai juga mempersoalkan lembaga-lembaga keagamaan tidak membayar pajak tahunan kendaraan. Itu jelas tidak pantas, dan sangat keterlaluan Pak Bupati. “Semoga saja Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin tidak gagal paham soal kebaradaan APBD. Kan APBD itu miliknya rakyat Kabupaten SBB. Sementara lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama dan tokoh adat di SBB itu sebagai simbol nyata dari masyarakat SBB. Apa yang salah kalau surat-surat kendaraan tersebut dilengkapi? Selanjutnya diberikan pinjam-pakai kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB? “tanya Ruslan Tawari. (KL) 

Untuk Membantu Mengendalikan Inflasi, Gubernur Jambi Mewajibkan ASN Beli Beras Lokal

Jakarta, FNN - Gubernur Jambi Al Haris mengatakan telah mengeluarkan imbauan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi yang dipimpinnya untuk membeli beras lokal demi membantu upaya pengendalian inflasi.Haris menjadi salah satu kepala daerah yang kebagian sorotan karena provinsi Jambi menempati daftar inflasi year on year (yoy) tertinggi, sebesar 7,7 persen, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan paparan dalam arahan pengendalian inflasi daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.Haris menjelaskan harga beras menjadi faktor kedua terbesar atas tingkat inflasi di Jambi dan ia beserta jajarannya sudah berusaha melakukan intervensi, tapi masih mengalami kendala di lapangan.\"Beras banyak tapi harganya belum bisa dianggap laku di pasaran karena bersaing dengan beras premium, karena banyak dari Sumsel (Sumatera Selatan),\" katanya kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta selepas kegiatan.\"Beras lokal harganya murah, tapi cenderung merek luar yang lebih familiar. Kita imbau semua ASN wajib beli beras lokal, mengurangi pembelian beras premium,\" ujar Haris menambahkan.Sejumlah langkah juga telah ditempuh Haris beserta jajarannya untuk menanggulangi harga cabai sebagai komoditas penyumbang utama inflasi di Jambi. Menurut Haris, Jambi telah memasok cabai lokal maupun mendatangkan dari luar provinsi dan dilanjutkan operasi pasar yang diklaim telah sukses menurunkan harga dari Rp100.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.\"Jangka menengah kita memberikan bibit cabai ke semua warga Jambi. Ada gerakan bersama tanam cabai, semua kita kasih bibit agar supaya tiga minggu ke depan ada panen,\" ujarnya.Kendati saat ini Jambi berada di posisi tingkat inflasi provinsi tertinggi, Haris cukup yakin angka 7,7 persen tersebut bisa turun.\"InsyaAllah 7,7 bisa turun. Beliau (Presiden Jokowi) minta inflasi di bawah 5 persen. (Target kami) ikut Presiden, menekan itu paling tidak bisa 6. Kemarin 8,55 ini turun 7,7, bulan depan bisa 6,\" kata Haris.Dalam paparannya saat menyampaikan arahan pengendalian inflasi daerah, Presiden Jokowi menyebutkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi dengan 7,7 persen, Sumatera Barat (7,1), Kalimantan Tengah (6,9), Maluku (6,7), Papua (6,5), Bali (6,4), Bangka Belitung (6,4), Aceh (6,3), Sulawesi Tengah (6,2), dan Kepulauan Riau (6).Presiden mempertanyakan keberadaan lima provinsi di Pulau Sumatera dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi yoy terburuk tersebut. \"Dan lima provinsi dan 10 provinsi. Hati-hati. Saya juga tidak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul. Ini ada di Sumatera lima provinsi itu,\" ungkap Presiden.Presiden meminta pemerintah daerah yang wilayahnya berada di jajaran inflasi tertinggi untuk segera melakukan intervensi. Haris menjadi salah menjadi salah satu kepala daerah yang hadir langsung di Istana Merdeka mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi daerah. (Sof/ANTARA)

LaNyalla Imbau Pemprov Jatim Minta Bupati Evaluasi Akses Infrastruktur Desa

Surabaya, FNN – Ambrolnya jembatan gantung di Probolinggo, Jawa Timur, disesalkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Terlebih, peristiwa itu menyebabkan puluhan siswa dan guru SMPN 1 Pajarakan terluka karena terjatuh ke sungai. LaNyalla pun meminta Pemprov Jatim segera meminta para Bupati se-Jatim untuk melakukan evalusi akses infrastruktur desa. Ia juga mengingatkan agar forum Musrenbang Jatim juga membicarakan terkait infrastruktur desa. “Segera lakukan inventarisasi persoalan akses masyarakat desa dan segera ambil tindakan. Pemeliharaan rutin perlu dilakukan secara berkala,\" kata LaNyalla yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Minggu (11/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menyesalkan masih adanya jembatan gantung yang sudah tua dengan konstruksi yang sudah lapuk dan tidak layak pakai. Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses strategis masyarakat yang masih digunakan. \"Kalau ada evaluasi dan pemeliharaan rutin, insiden ini tentu tak terjadi. Maka perlu perhatian dari pemerintah daerah secara berkala, rutin, agar dapat diambil tindakan pencegahan dan tidak merugikan masyarakat,\" kata LaNyalla. LaNyalla meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta monitoring jembatan gantung yang ada di desa-desa yang terdapat sungai-sungai jembatan gantung yang merupakan akses warga dalam aktivitas sehari-hari. \"Insiden ini juga bisa menjadi indikator pemerataan pembangunan di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Bagaimana pemerintah perlu mewujudkan akses jalan yang memberikan rasa aman, baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi,\" ujarnya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menyatakan 40 siswa dan satu guru terjatuh ke sungai saat jembatan gantung di Desa Kregenan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terputus, Sabtu (10/9/2022). Jembatan gantung itu menjadi penghubung antara Desa Kregenan di Kecamatan Kraksaan dan Desa Pajarakan Kulon di Kecamatan Pajarakan yang sering digunakan oleh warga di dua desa setempat. Sebanyak 28 orang mengalami luka ringan dan 13 orang dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Waluyojati. (mth/*)

Konsolidasi Desa Bersatu Siapkan Capres 2024 Peduli Desa

Jakarta, FNN - Hasil konsolidasi lima organisasi desa sepakat bersatu menjemput calon Presiden 2024 mendatang. Desa Bersatu menjadi wadah yang ditujukan untuk mengonsolidasikan kekuatan desa dalam menentukan calon Presiden pada Pemilu yang akan datang. Dengan adanya wadah ini diharapkan dapat menjaring dan mengantarkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memihak dan memiliki visi misi untuk kemajuan desa. Sehingga desa memiliki bargaining position dalam menentukan kebijakan nasional ke depan. Melalui Desa Bersatu ini diharapkan desa tidak lagi menjadi penonton, tetapi juga ikut mengambil peranan.  Hal ini diutarakan dalam konferensi pers bertajuk Konsolidasi Desa Bersatu yang diprakarsai oleh 5 organisasi desa, diantaranya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPDNAS), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI). “Kami sudah sepakat akan menggelar konvensi untuk menjaring capres yang didukung perangkat desa pada Pemilu 2024. Konsepnya kami akan menjaring capres dan cawapres yang mempunyai visi dan misi pembangunan desa,” kata Asri Anas di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022). Rincian kegiatan konvensi penjaringan nama capres 2024, dimulai dari pra konvensi yang akan digelar pada Okotober 2022 di Jakarta, dilanjutkan dengan lima kali Konvensi daerah yang dilaksanakan pada 5 Provinsi berbeda. Terakhir, konvensi final akan digelar pada Juni 2023 di Jakarta. Para anggota Desa Bersatu akan membahas tujuh nama bakal capres selama konvensi. Dalam keterangannya Asri Anas selaku Ketua Dewan Pengarah, mencontohkan 7 nama diantaranya Puan Maharani, Airlangga, Anies Baswedan, Prabowo, AHY, Ridwan Kamil, dan Sandiaga. Nama-nama ini dinilai kemudian, dipilih 3 besar oleh peserta dalam konvensi yang akan diumumkan pada konvensi final di Jakarta. Selain menjaring capres 2024, dalam konvensi tersebut juga akan menentukan poin-poin yang menjadi aspirasi desa untuk dilaksanakan oleh para calon presiden. “Tiga nama capres yang terpilih di Konvensi Final harus menandatangani kontrak politik dengan Desa Bersatu. Kontrak ini  isinya poin-poin aspirasi yang berkonsentrasi pada pembangunan desa,” Terang Asri Anas. Nantinya, salah satu dari capres dan cawapres hasil konvensi Desa Bersatu akan diberikan dukungan penuh dalam proses pemengan Pemilu, termasuk akan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan partai politik yang mengusung capres yang terjaring dari hasil konvensi.