DAERAH
Dosa-dosa Hitam Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi & Panji Laras | Kajian Politik Merah Putih Sesuai Maklumat Jogjakarta point 3 : Apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berjalan di luar kendali UUD 45 dan Pancasila, maka keadaan yang tidak terkendali harus diserahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di ahir masa jabatannya sebagai Presiden, Jokowi akan menorehkan catatan hitam yang tidak akan bisa di hapus, dilupakan atau ditelan oleh perjalanan waktu. Sangat mungkin berdampak hukum akan menimpanya dirinya. Tak pelak dampak kerusakannya akan menjadi beban negara dan rakyat Indonesia. Tim kecil berusaha menelusuri tindakan dan kebijakan Jokowi yang di luar kendali UUD 45 dan Pancasila, terlacak beberapa kebijakan yang merupakan dosa hitamnya, antara lain: 1. Regulasi dan kebijakan pemerintah selalu diputuskan melalui mekanisme yang jauh dari jangkauan publik dan kepentingan rakyat. 2. Kebijakan asal asalan KA Cepat Jakarta - Bandung, akan berdampak buruk dan sangat tidak diperlukan oleh dan untuk rakyat. 3. Proses penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang tidak memperhatikan Accountability, Participation, Predictability, and Transparency. 4. Brutal dan represif dalam menyikapi pendapat dan aspirasi di ruang publik. 5. Ada 622 pelanggaran dan serangan terhadap kebebasan sipil meliputi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. 6. Penyempitan kebebasan ruang sipil di ranah digital. 7. Ada 89 peristiwa berkaitan dengan UU ITE, baik penangkapan, pelaporan, hingga pemenjaraan dengan total 101 korban. 8. Masifnya pembangunan dan Proyek Strategis Nasional yang memicu konflik terhadap masyarakat, perampasan tanah dan pengusiran warga dari tempat tinggalnya. 9. Ada 964 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sektor sumber daya alam dan pembangunan. 10. Politik berkepihakan terhadap pemilik modal secara terang-terangan. 11. Memberikan \"karpet merah\" bagi kepentingan oligarki. 12. Aktor terbesar dalam konflik agraria; swasta 732 peristiwa, kepolisian 178 peristiwa, pemerintah 113 peristiwa, dan TNI 20 peristiwa. Contohnya kericuhan di Pulau Rempang, ada konflik di wilayah adat masyarakat Seruyan. 13. Empat tahun pemerintahan Jokowi kultur kekerasan dan militeristik yang muncul secara terang-terangan. 14. Aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai \"senjata\" untuk menyelesaikan berbagai masalah. 15. Gagalnya Jokowi melakukan pembenahan terhadap Polri. Gagal Merevisi UU Peradilan Militer dan potensi menguatnya militerisme. 16. Akuntabilitas BIN dan penyalahgunaan intelijen. 17. Dalam banyak kasus, hukum dijadikan sebagai alat penguasa untuk melakukan pembungkaman. 18. Ketidaknetralan dan politik cawe-cawe Jokowi dalam kajian ketatanegaraan merupakan bentuk penyimpangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi. 19. Sudah 10 tahun dan dua putaran UPR, Indonesia belum juga meratifikasi OPCAT untuk isu penyiksaan dan ICPPED pada isu penghilangan paksa. 20. Melakukan kecurangan Pemilu dengan brutal dan TSM (terstruktur, sistemik, masif). 21. Menggunakan ijazah yang diduga palsu, berkali kali sidang di pengadilan mengalami jalan buntu tanpa bukti ijazah asli Jokowi. 22. Kriminalisasi ulama dan pendakwah yang vokal menegakkan amar ma\'ruf dan nahi munkar. 23. Bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di berbagai tempat selama rezim Jokowi berkuasa (al. kasus KM 50). 24. Mem- back up terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 25. Membungkam dan menjadikan DPR hanya jadi tukang stempel pemerintah. 26. Menyandera para Ketum Parpol. 27. Mematikan fungsi oposisi. 28. Membiarkan macam-macam mafia ikut mengatur kebijakan pemerintah. 29. Menghidupkan kembali paham komunisme. 30. Membiarkan negara dijajah oleh China komunis. Bahkan membebaskan China membangun pemukinan khusus dengan dalih pembangunan reklamasi pantai. 31. Secara tidak langsung Presiden Jokowi bermain halus menggerogoti APBN untuk kepentingan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 32. Jokowi dinilai membangun politik dinasti sebagai salah satu cara upaya dari penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara. 33. Menghidupkan kembali pemerintah otoroter. Tahun 1998 mahasiswa sudah berhasil melakukan pergerakan untuk mewujudkan reformasi, tapi hari ini cita-cita reformasi terancam padam dan gagal. 34. Adanya pelemahan pemberantasan korupsi dan melindungi para koruptor. Akan berdampak terhadap kestabilan negara, berdampak pada praktik-praktik korupsi merebak kemana mana 35. Jokowi dinilai abai kepada kesejahteraan masyarakat. Kinerja para pejabat publik tidak mengendepankan fungsinya sebagai public service. 36. Melabrak aturan dan UU melalui tangan Paman Usman di MK, demi politik dinastinya. 37. Jokowi adalah pengkhianat terhadap gerakan Reformasi 1998. . 38. Jokowi membiarkan Kaesang menjadi Ketua Umum sebuah parpol padahal belum lama menjadi anggota Parpol PSI. Ternyata ada misi politik donastinya untuk menjadi Gibernur 39. Bersama DPR mengesahkan UU DKJ yang bakal memberi kekuasaan besar kepada Gibran di wilayah Aglomerasi. 40. Membuat UU Penyiaran yang akan memberangus kebebasan pers seperti zaman Orde Baru. 41. Bersama dengan DPR Jokowi hendak merevisi UU MK (yang pernah ditolak Mahfud MD), tujuannya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas, sama seperti dilemahkannya KPK. 42. Melalui Mendikbud mengubah macam isi kurikulum berbau komunis. Menaikkan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) hingga 500%. 43. Melalui Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi menyediakan 1 juta hektar lahan untuk digarap petani China (yang diduga kuat adalah Tentara Merah China), menambah jumlah tentara China yang sebelumnya masuk lewat TKA China”. 44. Melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pajak di sektor ekonomi bakal naik sampai 12%, semuanya bakal kena pajak. 45.Tarif Dasar Listrik, BBM terus naik tidak peduli ekonomi rakyat yang makin silit. 46. Hampir semua harga barang (dan jasa) bakal naik, sedangkan pendapatan tetap, PHK massal terus terjadi, dan peluang kerja sangat sulit terutama setelah membanjirnya TKA China. 47. Di era Jokowi, China sangat diistimewakan termasuk ideologi komunis mulai merongrong ideologi Pancasila. 48. Kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang simpang siur, justru di gunakan untuk kepentingan politiknya. 49. Masifnya penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam kebebasan berekspresi. 50. Institusi polri digunakan sebagai pelindung kekuasaan yang akhirnya mengucilkan perlindungan terhadap rakyat. 51.Tidak serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi hingga melemahkan KPK. 52. Pengesahan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law merupakan tren buruk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 53. Dinyatakan bersalah atas buruknya kualitas udara, tapi presiden justru mengajukan banding. 54. Minimnya perlindungan hukum dan HAM dalam praktik buruk pinjaman online (pinjol). 55. Persoalan Papua: dari otonomi khusus jilid ii, diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap aktivis Papua semakin masif. 56. Mandeknya pembahasan RUU PKS dan RUU PRT menunjukkan pemerintah tidak tegas memberikan perlindungan terhadap warga negara. 57. Watak buruk dan berbahaya pembanguna proyek dengan dalih Proyek Strategis Nasional ( PSN ). 58. Minimnya perlindungan negara terhadap pekerja migran di luar negeri. 59. Pepesan kosong janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan akan memberikan ganti rugi dan mengampuni kekejaman PKI sebagai korban. 60. Gagap dalam melakukan penanggulangan berbagai bencana alam. 61. (1) Beberapa proses yang tak lazim dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada naskah akademik; (2) Ribuan halaman RUU Cipta Kerja dibahas dalam waktu sangat singkat dan cenderung berubah-ubah; (3) UU Cipta Kerja malah memandatkan pemerintah untuk melahirkan ratusan peraturan pelaksana baru; (4) UU Cipta Kerja banyak yang melayani kepentingan korporasi, salah satunya Pasal 57 yang mengubah Pasal 162 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ). (5)UU Cipta Kerja semakin memberi kewenangan yang besar terhadap Polri karena bisa menerbitkan perizinan berusaha sekaligus pendidikan dan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; (6) UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan yang berpotensi mendorong Polri lebih represif, antara lain mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (7) UU Cipta Kerja hanya memberikan ilusi investasi. 62. Utang negara yang ugal ugalan beresiko gagal bayar dan menyitaan aset negara. 63. Pemindahan dan pembangunan IKN yang diserahkan ke pihak asing (khususnya China) sama dengan menjual ke daulatan negara dan takluk kepada penjajah gaya baru. 64. Polemik terkait nasib warga Kampung Susun Bayam, Jakarta, diusir oleh sekelompok petugas keamanan pada Selasa (21/5/2024). Tindakan semena mena, tidak mausiawi demi kepentingan penjajah gaya baru. 65. Program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mendapat penolakan masyarakatbukan karena dinilai memberatkan pekerja. Tetapi melanggar konstitusi. 66. Jokowi begitu mudah mengubah dan membuat Keppres, UU, Perpu sesuai keinginan penjajah gaya baru tidak peduli merugikan rakyat. Kondisi tersebut otomatis akan menjadi beban berat bagi siapapun Presiden yang akan meneruskan estafet sebagai Presiden selanjutnya. Konsekuensi lebih lanjut Jokowi harus siap menerima resiko seberat beratnya atas kebijakan yang menyimpang dari Konstitusi UUD 45 dan Pancasila. Sesuai point 4 \"Maklumat Jogjakatta\" : \"Dalam kondisi darurat Revolusi Rakyat adalah salah satu cara yang syah menentukan dan mengambil kebijakan negara sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia\" Inisiator, Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta, 18 Mei 2024, antara lain: - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. (*)
Yayasan HBK Peduli Tegaskan Tak Dukung Salah Satu Paslon di Pilbup Lombok Timur 2024
Mataram | FNN - Ketua Yayasan \"HBK Peduli\" Rannya Agustyra Kristiono angkat bicara perihal adanya sejumlah orang yang mengeklaim berasal dari relawan yang menyebut dirinya \"HBK Center\" mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Bupati Lombok Timur. Diketahui, \"HBK\" merupakan akronim dari Almarhum Mantan Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra asal Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Lombok. Rannya, yang juga putri Almarhum HBK itu dengan tegas mengatakan bahwa relawan yang menyebut dirinya \"HBK Center\" tak ada kaitannya dengan Yayasan HBK Peduli yang selama ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Timur. Rannya menerangkan bahwa HBK Center memang dulu pernah ada, tetapi dipakai hanya untuk kepentingan tim pemenangan Pileg 2019 Almarhum HBK. Setelah pileg selesai, HBK Center sudah bubar dan tidak ada lagi. Rannya menerangkan, saat ini, Yayasan HBK Peduli merupakan yayasan sosial yang berdiri sendiri. Tidak memiliki jaringan dengan nama lain di kabupaten/kota. \"Perlu kami sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Lombok Timur bahwasanya, sekelompok orang yang mengatakan dirinya berasal dari relawan \"HBK Center\" bukanlah bagian dari kami (HBK Peduli), tidak afiliatif dengan kami,\" ungkap Rannya dalam keterangannya kepada media pada Jumat (31/5/2024). Rannya menerangkan, memang, sejumlah orang yang tergabung dalam HBK Center tersebut pernah menjadi keluarga besarnya di Yayasan HBK Peduli. Namun, orang-orang tersebut dahulunya telah dipecat lantaran ada persoalan yang diperbuat. Orang-orang tersebut, kata Rannya yang menjadi penggerak relawan HBK Center. \"Dulu Pak Ihsan memang pernah menjadi bagian dari kami (HBK Peduli) namun saat itu sudah dipecat. Jadi mereka, tidak lagi memiliki hak untuk mengeklaim menjadi bagian daripada keluarga besar kami. Kami sudah tidak lagi memiliki keterkaitan dengan mereka,\" ujar Rannya. Rannya menyayangkan sikap yang ditunjukkan orang-orang di HBK Center. Apalagi sampai mendeklarasikan dukungan kepada salah satu paslon yang akan berlaga di Pilbup Lombok Timur. \"Tentu kami menyanyangkan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan, atau mencatut nama kami. Ini sama sekali tidak benar, apalagi sampai ada deklarasi dukungan yang sifatnya sangat politis. Kami perlu meluruskan persoalan ini agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,\" terang Rannya. Untuk urusan dukung-mendukung di Pilkada, Selaku Ketua Yayasan HBK Peduli, Rannya menggarisbawahi bahwa pihaknya tegak lurus terhadap apapun keputusan dari Partai Gerindra. \"Jangan sampai akan mengkait-kaitkan kami dalam urusan dukungan ini. Kami tegak lurus dan menghormati apapun sikap politik dari Partai Gerindra, khususnya di Pilbup Lombok Timur,\" beber Wakil Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu. Rannya pun mengajak seluruh pihak untuk beepolitik dengan tetap mengedepankan etika dan fatsun politik yang saling menghargai, tidak mengadu domba apalagi memecah belah. \"Semua pihak harus bersikap dewasa dalam berpolitik. Jangan menggunakan segala cara hanya dengan tujuan yang politis,\" bebernya. Diketahui, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sejumlah media, Relawan HBK Center mengarahkan dukungannya kepada Syamsul Luthfi-Abdul Wahid untuk Pilkada Lombok Timur 2024. Tim dari HBK Center telah bersilaturahmi ke kediaman Syamsul Luthfi di Desa Dasan Pekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Relawan HBK Center pun telah melebur dan bergabung menjadi relawan LUTHFI WAHID. Dukungan ini secara resmi disampaikan kepada calon Bupati Lombok Timur, HM Syamsul Luthfi. “Dukungan kami telah disampaikan kepada calon bupati, H. Muhammad Syamsul Luthfi, pada malam Selasa, 28 Mei 2024, di kediaman beliau di Gelang Lombok Timur,” ungkap Ketua Relawan Luthfi Wahid, Muh Ihsan. Ihsan menegaskan bahwa relawan yang telah bergabung siap sepenuh hati untuk mendukung dan memenangkan pasangan HM Samsul Luthfi dan H. Abdul Wahid. Sebagai sosok yang turut berperan dalam pengembangan Ormas Laskar Sasak sejak awal berdirinya, mantan ketua DPD LS Lotim yang kini bergabung dalam DPP LS, menyatakan komitmennya sebagai relawan Luthfi Wahid. Ihsan menilai bahwa pasangan Luthfi-Wahid merupakan pilihan yang ideal dan rasional dalam Pilkada 2024, lebih baik daripada kandidat lainnya. “Pasangan Luthfi-Wahid adalah pilihan yang sangat ideal. Dengan niat yang tulus, paket LUTHFI – Wahid ini diharapkan dapat membawa Lombok Timur menuju mandiri, adil, jujur, unggul, maju, dan harmonis ke depannya,” tambahnya. (Ard)
Otonomi Khusus Jawa Barat, Siapapun Pemimpinnya
Oleh M Rizal Fadilllah | Mantan Anggota DPRD Jawa Barat Mungkin pilihan Jawa Barat merdeka terlalu jauh, karenanya jalan terdekat agar Jawa Barat dapat melompat lebih maju, mandiri dan sejahtera adalah Otonomi Khusus. Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Keluhuran budaya dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Jawa Barat perlu untuk diakui kekhususannya. Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota DKI Jakarta telah berkontribusi besar bagi perkembangan Ibu Kota. Kini Ibu Kota telah diundangkan untuk pindah ke Kaltim. Jakarta berstatus Daerah Khusus saja. Jawa Barat tentu prihatin atas pencopotan status Ibu Kota Jakarta. Saatnya memikirkan penggabungan kembali sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah saat Jawa Barat, Jakarta dan Banten bersatu dalam Negara Pasundan. Sebelum terlalu jauh melangkah, ada baiknya Jawa Barat diberi penghargaan sebagai daerah yang berposisi strategis. Untuk itu Daerah Otonomi Khusus layak untuk disematkan kepada Jawa Barat. Akar kesejarahan yang lekat dengan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Pajajaran menjadi dasar bagi kekhasan budaya Jawa Barat. Nilai budaya Sunda yang luhur. Kesultanan Cirebon kental dengan nilai keagamaan. Di bawah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati Kesultanan Cirebon berkembang dan memasuki masa keemasannya. Begitu juga dengan Kerajaan Islam Sumedang Larang di Sumedang, Majalengka dan Subang. Sumedang Larang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Haji pertama di Jawa Barat adalah Bratalegawa putera Bunisora Raja Kerajaan Galuh. Prabu Kiansantang putera Prabu Siliwangi menjadi penyebar agama dan bergelar Syech Rohmat Suci. Begitu juga dengan putera kedua Prabu Siliwangi yaitu Nyi Rara Santang atau Hajjah Syarifah Mudaim tidak lain adalah ibu dari Sunan Gunung Jati. Dengan demikian sejak dahulu hingga kini Jawa Barat memiliki kekhasan dari sisi budaya dan agama. Oleh karenanya demi kemajuan Jawa Barat dengan tingkat kemandirian yang tinggi, maka sudah sepatutnya Jawa Barat menjadi Daerah dengan status jelas dan tegas \"Otonomi Khusus\". Fenomena Pemerintahan kini yang sentralistik dinilai sangat merugikan Jawa Barat, karenanya Otonomi Khusus menjadi opsi absolut bagi kemajuan Jawa Barat. Kebijakan Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dinilai memecahbelah dan tidak konstruktif bagi Provinsi. Keuntungan besar justru didapat oleh Pemerintah Pusat. Motto yang sudah bagus dahulu saat menjadi Negara Pasundan patut untuk dipakai atau sekurangnya direvitalisasi sebagai filosofi : \"Gemah Ripah, Pasir Wukir, Loh Jinawi\" (Kemakmuran dan kegembiraan dari lautan hingga gunung membuat semua orang sejahtera dan panjang umur). Kini di tengah deru Pemilu Kepala Daerah termasuk pemilihan Gubernur Jawa Barat, maka masyarakat Jawa Barat harus mengamanatkan kepada siapapun yang turut berkompetisi agar menjadikan Otonomi Khusus Jawa Barat sebagai misi perjuangannya. Jika \"letoy\" atau sekedar berlomba untuk menikmati jabatan, maka rakyat Jawa Barat jangan memilih pemimpin model tukang \"cari aman\" seperti ini. Ia bukan pejuang bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian Jawa Barat. Apalagi jika lebih kental untuk menjadi boneka Pusat ketimbang pemimpin Daerah. Jawa Barat tidak butuh pemimpin yang letoy, gemoy dan geboy. Pemimpin pesolek yang semata gemar pada pencitraan. \"Ngan loba gaya euweuh kabisa jeung teu boga kawani\" (cuma banyak gaya tidak punya kemampuan dan keberanian). (*)
Maju Pilgub Papua Pegunungan, Bupati Mamberamo Raya Daftar ke Partai Gelora
JAKARTA | FNN - - Bupati Mamberamo Raya John Tabo mengambil formulir pendaftaran bakal calon Gubernur Papua Pegunungan dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebagai partai baru, Partai Gelora sendiri memiliki satu kursi di DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari hasil Pemilu 2024 lalu, di provinsi yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada 2022 itu. John Tabo datang sendiri ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di Jakarta, untuk mengambil formulir pendaftaran tersebut, pada Selasa (21/5/2024) malam. Kedatangannya juga sekaligus untuk menyampaikan visi-misinya sebagai bakal calon Gubernur Papua Pegunungan. John Tabo diterima Ketua Desk Pilkada Partai Gelora Rico Marbun, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gelora, dan Sekretaris Desk Pilkada Juned Ismailiyanto. \"Partai Gelora ini partai luar biasa, dicintai anak-anak muda Papua. Dimana-mana, semua teriakkan Gelora, Gelora, Gelora. Anak muda Papua sekarang punya semangat luar biasa,\" kata John Tabo di Jakarta Selasa malam. Melihat hal itu, John Tabo pun mengaku tergerak hatinya untuk mendaftar dan mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Gelora, partai yang dipimpin Anis Matta dan Fahri Hamzah ini. \"Saya tergerak hati untuk mendaftar ke Gelora. Kita akan besarkan Gelora, kita bangun bersama anak-anak muda untuk memajukan Papua Pegunungan,\" katanya. Menurut John Tabo, visi-misi Partai Gelora sesuai dengan visi-misinya, yakni pengembangan sumber daya generasi muda. Anak muda merupakan investasi masa depan bangsa yang harus dikembangkan. \"Mengivestasikan anak-anak muda di kabupaten/kota dan provinsi di Papua itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin 2029, Partai Gelora akan masuk Senayan,\" tegasnya. Selain John Tabo, ada tokoh Papua lainnya yang juga mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 dari Partai Gelora pada Selasa (21/5/2024). Dia adalah Peniel Waker, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Peniel Waker menyatakan siap maju dan akan bertarung dalam Pilkada 2024 Kabupaten Puncak. \"Kami di Gelora sekarang untuk memaparkan visi-misi sebagai calon bupati Puncak. Kami ingin membangun Kabupaten Puncak sebagai rumah bersama, yang menghargai perbedaan dan menghargai gotong-royong,\" kata Peniel Waker. Peniel mengaku senang dengan kehadiran Partai Gelora di Kabupaten Puncak, dan yang langsung mendapat tempat di hati rakyat Papua. Sehingga sebagai partai baru, Partai Gelora langsung mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Puncak. \"Kami senang, Partai Gelora muncul di tengah kami. Partai ini akan menjadi partai besar, maka kami ambil rekomendasi ini. Kami akan berjuang bersama Partai Gelora untuk Indonesia,\" ujar Peniel. Sekretaris Desk Pilkada Partai Gelora Juned Ismailiyanto mengatakan, Partai Gelora langsung memberikan Surat Keputusan (SK) Penugasan kepada John Tabo dan Peniel Waker. SK penugasan tersebut, bisa digunakan untuk menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya, terkait pencalonan mereka di Pilkada Serentak 2014. \"Begitu mendaftar ke Partai Gelora langsung kita kasih SK Penugasan agar bisa digunakan untuk menjalin komunikasi dengan partai lainnya,\" kata Junef. Surat rekomendasi dukungan Partai Gelora kepada John Tabo sebagai bakal calon Gubernur Papua Pegunungan dan Peniel Wakel sebagai calon Bupati Puncak, Papua Tengah akan segera diberikan. Rekomendasi dukungan akan di tandatangani Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik. \"Rekomendasi akan segera diberikan, nanti ditandatangani ketua umum dan sekjen,\" pungkas Junef. (ida)
Selamat Ginting: Airin Seng Ada Lawan di Pilgub Banten
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan hingga kini Airin Rachmi Diany menjadi cikal bakal calon Gubernur Banten terkuat dan terpopuler. \"Bahkan mantan Walikota Tangerang Selatan dua periode itu seperti seng (tidak) ada lawan sepadan di Banten dari segi elektabilitas maupun popularitas,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (11/5/2024). Menurutnya, hasil pemilu legislatif 2024 lalu mencatat Airin Rachmi Diany sebagai peraih suara terbanyak ketiga se-Indonesia. Sehingga kapasitas dan kapabilitas Airin sesungguhnya sudah berada di tingkat nasional, bukan sekadar provinsi lagi. Untuk Provinsi Banten, lanjut Ginting, Airin yang baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif DPR RI ternyata jauh berada di atas Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan mantan Gubernur Banten Rano Karno dari PDIP, serta para petahana lainnya. \"Untuk pemilihan gubernur faktor figur menjadi nomor satu dibandingkan faktor partai politik. Airin sebagai kader Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi tambah lengkap. Apalagi Golkar juga menjadi partai yang meraih kursi terbanyak di DPRD Banten, bersama PDIP dan Gerindra, yakni 14 kursi,\" ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Selain tiga partai tersebut, lanjut Ginting, masih ada PKS yang meraih 13 kursi dan Demokrat 11 kursi. Maka partai-partai tersebut sudah mengukur diri jika akan mengajukan cikal bakal calon Gubernur Banten. \"Karena Airin seng ada lawan, maka partai-partai itu justru akan berebut untuk menjadi cikal bakal calon wakil gubernur mendampingi Airin,\" ungkap Ginting yang berpendidikan doktoral ilmu politik itu. Diungkapkan, para mantan Gubernur Banten seperti Rano Karno dari PDIP maupun Wahidin Halim yang kini bergabung ke Partai Nasdem, kini tinggal kenangan, karena taji politiknya sudah lemah. \"Airin memiliki jaringan keluarga yang berpengaruh dalam lingkungan pemerintahan dan politik di tanah Banten. Termasuk catatan positif Airin saat memimpin Kota Tangerang Selatan selama dua periode. Belum lagi kekuatan Partai Golkar yang merata di provinsi tersebut sejak era Orde Baru hingga kini membuatnya sulit untuk dibendung,\" ujar Ginting yang lama menjadi wartawan nasional bidang politik ini. Sehingga, lanjut Ginting, jika sekarang muncul tokoh-tokoh lokal yang akan maju dalam Pilgub Banten, hanya sebagai penggembira untuk mendapatkan simpati agar bisa diduetkan dengan Airin. Belum lagi dari hasil survei elektabilitas Airin mustahil dikejar kandidat lain. \"Jadi hal yang mustahil Airin dapat dikalahkan jika belum muncul tokoh sepadan,\" pungkas Ginting.
Dikhawatirkan Akan Bertingkah Menjadi Anak-anak, Prabowo Ditinggalkan Pendukung di Purwokerto
Purwokerto | FNN - Kekhawatiran masyarakat akan adanya pemimpin kekanak-kanakan makin meluas, seiring dengan makin massifnya penolakan terhadap capres Prabowo - Gibran. Jika sebelumnya kekhawatiran itu terjadi pada masyarakat perkotaan, kini masyarakat di daerah pun mulai sadar, bahwa kelak akan ada capres yang berkarakter anak-anak. Ramai-ramai masyarakat luas mulai meninggalkannya, termasuk di Kota Satria, Purwokerto. Hal ini disampaikan oleh Shinta dan Ella warga Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah saat berbincang dengan wartawan FNN, Jumat (04/01/2024). Dua anak milenial itu menilai Prabowo terlalu tua untuk menjadi presiden Republik Indonesia. \"Orang yang sudah tua, pikirannya akan kembali ke anak kecil,\" katanya. Sedangkan Gibran terlalu muda untuk menjadi presiden, apalagi dengan proses yang dipaksakan. \"Kematangan seorang pemimpin mutlak diperlukan. Dari beberapa kali debat capres dan cawapres, publik tahu siapa yang tidak dewasa,\" terangnya. Jadi, kata Shinta mereka akan menjadi pasangan anak-anak memimpin bangsa ini, hal mana akan membahayakan bangsa Indonesia sendiri. Shinta dan Ella menyarankan Prabowo maupun Gibran bisa menahan diri nafsu berkuasa, sebab masih banyak putra bangsa yang lebih mumpuni dan diterima masyarakat. \"Seharusnya kesadaran atau tahu diri, muncul dari mereka,\" kata lulusan perguruan tinggi di Purwokerto tersebut. Senada dengan Shinta dan Ella, Slamet Riyadi pemuda Purwokerto yang sering nongkrong di depan Masjid Raya menyayangkan Prabowo mengambil cawapres Gibran. \"Saya heran, kenapa Pak Prabowo memilih Gibran,\" kata Slamet yang sejak awal mendukung Prabowo namun tahun ini memilih Anies Baswedan. \"Saya dulu jagoin Prabowo, tetapi tahun ini pilih Anies. Saya kecewa dulu dia merapat ke Jokowi,\" paparnya dengan bahasa ngapak yang khas. Oleh karena itu, kini Slamet memutuskan untuk mendukung pasangan Anies - Cak Imin. Di samping kecewa pada Prabowo, dukungan ke Anies disebabkan oleh banyaknya warga Purwokerto yang mendukung pasangan ini. Slamet menyebut beberapa tokoh Purwokerto mendukung AMIN, seperti Haji Tohirin Sokaraja (pengusaha getuk goreng), Pak Turyo Kasepuhan Alun alun dan Banser PKB di wilayah Purwokerto. Perihal mengapa rakyat harus menolak Prabowo, Koordinator Kajian Merah Putih Sutoyo Abadi menyebut bahwa Prabowo telah terperangkap kekuasaan oligarki yang membahayakan negara. Ia tidak kokoh pada pendiriannya untuk menyelamatkan negara, dan terkesan hanya mencari aman bersekutu dengan penguasa untuk meraih kekuasaan. Sikap oportunis Prabowo, kata Sutoyo terbaca dari sikap politiknya dengan pengorbanan umat Islam (khususnya para pendukungnya pada pemilihan presiden 2019). \"Umat penyumbang suara terbanyak ini ditinggalkan begitu saja. Sungguh menyakitkan. Aneh sekarang mereka kembali mengais -ngais suara umat Islam,\" paparnya. Kengerian sudah terbaca di depan mata, bahwa jika Prabowo berkuasa kata Sutoyo, perlawanan rakyat akan membesar. Apalagi jika akan meneruskan pola kepemimpinan Jokowi. \"Sangat mungkin berpotensi lahirnya people power atau revolusi,\" pungkasnya. (abd).
Solo Terbelah, Masyarakat di Sekitar Pasar Klewer ternyata Pilih Anies-Muhaimin
Solo | FNN - Masyarakat Solo yang beraktivitas di seputaran Pasar Klewer Solo, ternyata banyak yang menyatakan dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan - Muhaimin dalam Pilpres, 14 Februari 2024 kelak. Ada beberapa orang yang diwawancarai seperti tukang becak, tukang parkir dan pedagang minuman. Mereka antara lain Paidi, Paryono, Jumadi, Suyoto, dan Jalidin. Rata-rata Mereke menganggap Anies Baswedan merupakan sosok yang santun dan pintar. Paidi tukang parkir yang sudah puluhan tahun mangkal di pasar Klewer mengaku pada putaran pertama ia akan memilih Ganjar - Mahfud, akan tetapi pada putaran kedua, jika jagoannya tidak masuk, ia akan memilih pasangan AMIN. \"Saya lihat Pak Anies bagus. Orangnya kalem dan tampak taat beragama,\" katanya. Sedangkan untuk pasangan Prabowo-Gibran, ia tak tertarik sama sekali untuk memilih capres paling sepuh tersebut. \"Tidak tertarik pada dia (red-Prabowo), sudah tua,\" katanya. Sementara Paryono teman seprofesinya menyatakan dengan tegas akan memilih AMIN. \"Dari ketiga calon itu, yang paling sreg untuk saya hanya Anies Baswedan. Orangnya nriman (tidak neko-neko),\" kata warga, Telukan Grogol, Sukoharjo tesebut. Tak kalah heroik adalah Jumadi. Tukang becak di kawasan perbelanjaan pakaian terbesar di Solo itu mantap memilih Anies - Muhaimin. Pasalnya, Anies memiliki pasangan yang pas yakni tokoh Nahdlatul Ulama, Muhaimin Iskandar. \"Saya tertarik pada Cak Imin,\" kata Jumadi, warga Joyotakan itu. Suyoto, tukang es teh yang mangkal di depan Masjid Agung Surakarta - satu kawasan dengan pasar Klewer juga terpikat pada pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Ketertarikan ini disebabkan oleh seringnya ia menonton televisi dan media sosial serta diskusi dengan teman teman di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai orang Solo ia merasa tidak ada kewajiban harus memilih jagoan Jokowi, yakni Prabowo - Gibran. \"Saya dulu memilih Pak Jokowi, tetapi sekarang saya akan memilih Anies,\" paparnya. Menurutnya Prabowo sudah terlalu tua dan masih emosional. \"Masih sering marah, orangnya,\" lanjutnya. Ada perubahan signifikan dari hasil survei Pilpres 2024. Jika sebelumnya diberitakan pasangan Prabowo -Gibran mencapai angka 50 persen, kini klaim itu terbantahkan dengan adanya hasil survei CSIS (Center for Stratagic Information Studies) akhir Desember 2023. Survei CSIS dilakukan pada 13-18 Desember 2023. Ada sekitar 1.300 orang responden dengan margin of error +/-2,7 persen. Prabowo-Gibran: 43,7 persen, Anies-Cak Imin: 26,1 persen, dan Ganjar-Mahfud: 19,4 persen. Sementara LSI Denny JA merilis hasil survei terbaru pada Jumat, 29 Desember 2023. Hasilnya Prabowo-Gibran: 43,3 persen, Anies-Cak Imin: 25,3 persen, dan Ganjar-Mahfud: 22,9 persen. (*)
Alamak, Gibran Tak Punya Daya Tarik Bagi Anak Muda Kreatif
Klaten | FNN – Sosok Gibran Rakabuming Raka, cawapres yang pencalonannya dipaksakan itu, tak punya daya pikat bagi anak- anak muda yang kritis dan kreatif. Penilaian ini disampaikan oleh Sumarto, pedagang es yang mangkal di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. \"Saya pribadi tidak suka dengan gaya Gibran, niru-niru bapaknya,\" katanya saat diwawancara media, Rabu (3/1/2024). Sarjana ekonomi sebuah perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah itu melihat ada pemandangan yang tak layak dicontoh dari proses pencawapresan Gibran. \"Saya kok merasa negara ini keluar dari jalur budaya kejujuran, terbuka, dan etika. Semua yang baik-baik dan normal, sekarang dibuat tidak baik dan menyimpang. Lalu atas nama peraturan, hal yang buruk itu jadi kebiasaan dan dianggap benar,\" katanya beralasan. Sumarto yang baru setahun lulus itu, kini mengisi waktu dengan berjualan es. Ia meyakini orang-orang seperti dirinya banyak sekali jumlahnya, hanya saja tidak terungkap ke publik. \"Cek berapa jumlah pengangguran saat ini. Tapi kan hidup harus tetap jalan. Gak papa saya jualan, nasib orang beda-beda,\" katanya bersemangat. Namun kadang miris juga melihat \"nasib baik\" Gibran yang semuanya serba mulus. Sedangkan banyak masyarakat yang tersakiti dari cara berpolitik keluarga Jokowi. \"Alih alih mencintai, justru saya apatis terhadap kenyataan itu,\" paparnya. Hal senada dikemukakan oleh Marto Suwito, tukang parkir di seputar Candi Prambanan, Klaten Jawa Tengah. Gibran, katanya bukan contoh yang baik untuk perjuangan anak muda. Hal itu akan menular pada kasus kasus yang lain dimana, orang tua memberikan fasilitas istimewa kepada anaknya dengan cara paksaan. \"Buruk banget caranya,\" kata Suwito singkat. Efek buruk Gibran telah membuka mata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam peristiwa baliho di Batam. Seperti diketahui ikon Kota Batam dikotori oleh pemasangan baliho jumbo pasangan Prabowo Gibran di tempat itu. Akibatnya banyak masyarakat yang malas datang ke tempat itu. Imbasnya fotografer yang biasanya panen order, justru sebaliknya, karena ada baliho pasangan capres yang bukan pada tempatnya. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, sosok Gibran telah mendegradasi elektabilitas Prabowo yang sangat tajam. \"Mungkin kalau cuma foto Prabowo masih banyak yang memaklumi, tetapi begitu berdampingan dengan Gibran, orang langsung berubah psikologinya karena the chemistry doesn\'t mix,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube nya, Senin (1/1/2024). Rocky menyinyalir tim Prabowo menganggap harus dipaksa terus-menerus, dengan harapan makin lama akan suka. \"Apa pun keadaannya, sudah menjadi semacam diktum bahwa yang menginginkan perubahan adalah mereka yang memungkinkan politik itu dihela lebih cepat ke depan. Sedangkan yang tidak menginginkan perubahan tentu menganggap ya sudah di sini saja,\" paparnya. Rocky prihatin pada para fotografer yang selalu menunggu momentum, namun terganggu adanya baliho Prabowo. Momentum akhir tahun yang mereka harapkan bisa mendapat pelanggan lebih banyak, akan tetapi rezeki mereka seret gara-gara ada foto Gibran. Ironis kata Rocky bahwa banyak orang malas berfoto di WTB (Welcome to Batam) karena di situ ada fotonya Gibran. Padahal, selama ini Gibran diharapkan bisa menggaet pemilih muda yang jumlahnya sangat besar, di atas 50 persen. Jumlah ini menjadi pasar perebutan yang besar. Jadi, pada pemilu kali bukan lagi pemilih warga di pedesaan yang diperebutkan, tapi justru pemilih muda. Tetapi, sepertinya Gibran tidak bisa masuk lagi di situ. “Kelihatannya sudah final, pemilih muda yang terdidik pasti lebih mendengar ketua BEM UI, ketua BEM UGM, atau ketua BEM UNS daripada mendengar kampanye yang ada kehadiran Gibran. Karena, akhirnya anak-anak muda ini tahu bahwa Gibran itu hanya ditempelkan. Bukan karena idenya ada, tapi karena keinginan Jokowi untuk menjamin kelangsungan rezimnya,” ujar Rocky. Sebaliknya, lanjut Rocky, diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Anies jauh lebih menarik, seperti yang dikemas dalam Desak Anies. Dari acara tersebut otomatis orang ingin menguji Anies teguh atau tidak, konsisten atau tidak pada ide-idenya, yang itu tidak mungkin didapatkan dari Gibran. “Jadi, bagi anak-anak muda ini, kecenderungan untuk kembali pada politik yang basisnya akal sehat, basisnya perdebatan intelektual, basisnya pemeriksaan metodologi, itu tidak pada Gibran karena Gibran tidak terlatih untuk berpikir secara metodologis. Dia bisa ucapin sesuatu dalam 10 - 20 menit karena dia hafal. Jadi, lama-lama anak-anak muda ini tahu cara Gibran menerangkan idenya,” ujar Rocky. Akhirnya Bawaslu menurunkan baliho Prabowo – Gibran yang dipasang di landmark Batam. Akan tetapi, penurunan baliho dilakukan setelah tahun baru, sehingga fotografer keliling di area WTB (Welcome to Batam) sudah telanjur seret rezekinya, sebab ketika pada tahun baru banyak turis yang tidak mau difoto di tempat tersebut. Mereka tidak mau berfoto di area itu karena di belakang mereka ada baliho Prabowo dan Gibran. (*)
Tak Jalankan Perintah Pengadilan, LIRA akan Polisikan Dirjen Penegakan Hukum KLHK
Batam, FNN- LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) akan memproses hukum Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan 9 orang jajaran di Kantor Pos Gakkum, Batam, Kepri karena tidak menjalankan perintah pengadilan. “Kami akan polisikan mereka atas dasar abuse off power yang merugikan pengusaha pelayaran puluhan miliar,” ujar Direktur LBH LSM LIRA sekaligus Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal, SH kepada media di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Mereka yang menjadi korban adalah pengusaha pelayaran anggota Hiplindo (Himpunan Pengusaha Lira Indonesia). Secara kronologis, Jusuf Rizal menjelaskan, kasus ini bermula ketika PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans bekerjasama dengan pihak perusahaan dari Malaysia melakukan ekspor Fuel Oil dari Malaysia, transit melalui Pelabuhan Kepulauan Riau untuk kemudian diekspor ke China sebagaimana ketentuan yang berlaku. Fuel oil itu transit kapal (floting di laut/ship to ship) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Pelabuhan Batu Ampar) untuk kemudian dipindahkan ke kapal lainnya (ship to ship) sesuai aturan yang berlaku guna dibawa ke tujuan China. Perusahaan PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans telah memenuhi seluruh persyaratan dalam kegiatan usaha angkut tersebut, mulai izin Bea dan Cukai, Depertement Perhubungan serta kemudian diperkuat dari hasil uji loboratorium bahwa Fuel Oil tersebut bukan Limbah B3. Namun di tengah kegiatan pemindahan Fuel Oil di Kapal Floting (ship to ship) yang telah berjalan serta diketahui dan diawasi petugas Bea Cukai, Pelabuhan dan Departemen Perhubungan, tiba-tiba kapal MT Tutuk didatangi sejumlah oknum dari Gakkum KLHK Batam, Propinsi Kepri, bernama Sunardi, Penyidik PNS KLHK didampingi 3-4 orang staff menggunakan Kapal Patroli KPLP. Kemudian mengambil sampel Fuel Oil dan melakukan penyegelan Kapal MT Tutuk tanpa dasar, serta tanpa ada perintah, melakukan penyegelan (Pengadilan). Tidak terima adanya penyegelan yang dianggap tidak sesuai prosedur, atas dasar bahwa Fuel Oil menurut Sunardi cs adalah limbah B3, maka PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans melakukan pra pradilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Pra Peradilan kemudian dimenangkan oleh PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans dengan keputusan tanggal 27 April 2022 antara lain menyatakan tidak sah tindakan tersebut. Pengadilan lalu memerintahkan KLHK mengembalikan muatan Kapal ke keadaan semula. Selanjutnya juga memerintahkan KLHK untuk membuka kembali pita kuning penyitaan yang dipasang oleh mereka pada tank valve manifold. Akan tetapi pihak Gakkum KLHK Batam bukannya melaksanakan Keputusan Pengadilan Batam, malah Pejabat Pengawas KLHK, Neneng Kurniasih kembali ke kapal MT Tutuk dengan alasan mengambil sampel Fuel Oil. Dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 106 memasukkan Limbah B3 ke Wilayah Indonesia menjadikan Direktur Perusahaan PT Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans, Wiko, menjadi tersangka. Pada tanggal 20 November 2023, Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup selaku Penyidik PNS, Antonius Sardjanto memanggil Wiko (Anak Budianto) guna menghadap sejumlah penyidik PNS di Kantor Pos Gakkum Kepulauan Riau, Jl. Ir. Sutami No. 1 Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau untuk diminta keterangan sebagai tersangka. Sejumlah penyidik PNS tersebut antara lain Neneng Kurniasih, Sunardi, Chepi Supiyana, Probo Mulyarto Nawa, Budi Kurnayadi, dan Haryadi. Jusuf Rizal mengatakan para penyidik PSN tersebut menganggap fuel oil adalah limbah B3, tanpa dasar dengan hanya melihat karena berwarna hitam. Padahal sudah ada keterangan hasil laboratorium dari PT Sucofindo maupun laboratorium independen lain yang menyebutkan berdasarakan hasil laboratoriun, jika fuel oil tersebut bukan B3. “Dari aspek inilah diduga adanya unsur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009,” ujar Jusuf Rizal. DH
Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah Siap Maju di Pilkada DKI
Jakarta | FNN - Kontestasi Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 jadi fokus utama partai politik saat ini. Bukan cuma partai, para calon kepala daerah pun belum bicara banyak soal pemilihan kepala daerah sebelum dua pemilihan tersebut selesai. Begitu juga dengan Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang enggan mengungkapkan langkah politiknya sebelum Februari 2024. Meski menyatakan siap maju lagi dalam pilgub, namun pria yang akrab disapa Bang Zull ini belum memilih. Sebab dia sedang mempertimbangkan antara maju lagi di NTB untuk periode kedua atau menjajal tantangan baru dengan maju di Pilgub DKI Jakarta. Dia menegaskan baru akan memilih antara NTB atau Jakarta setelah Februari nanti. \"Itu setelah Februari 2024 karena ngomongin Pilkada di hari ini terlalu jauh,yang jelas sebagai Kader Partai saya patuh kepada keputusan Partai apakah tetap di NTB atau DKI,\" kata Bang Zul, Jumat (10/11/2023). Bukan tanpa alasan Zulkieflimansyah mempertimbangkannya antara NTB atau Jakarta. Dia sempat mengatakan jika akhir akhir ini banyak masyarakat yang mengusulkan dirinya untuk maju di Pilkada di dua provinsi tersebut. Di tempat terpisah, Ketua DPW PKS DKI, Khoirudin menilai mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah layak maju sebagai bakal calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Hal itu dikatakan Khoirudin berdasarkan hasil survei internal PKS terhadap para kader yang layak diusung menjadi kepala daerah. Nama Zulkieflimansyah masuk dalam radar untuk bertarung di Pilgub DKI. \"Kami lihat di sosok Bang Zul (sapaan akrab) ini sangat pas jika memimpin DKI, karena beliau salah satu kader terbaik kami memiliki cukup pengalaman di Jakarta dan juga pernah memimpin di NTB,\" kata Khoirudin saat dihubungi, Jumat (10/11/2023). Dirinya mengatakan, selain Zulkieflimansyah ada juga sosok Ahmad Heryawan (Aher) yang masuk survei PKS untuk ditawarkan menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Aher sudah tidak bisa menjadi Gubernur lagi karena sudah dua periode. \"Sedangkan bang Zul masih ada satu periode, sehingga kami tawarkan untuk di Pilgub DKI untuk kali yang kedua,\" ujar dia. Dia menjelaskan, banyak kriteria yang bisa menjadi acuan PKS untuk mengusung calon gubernur. Salah satu kriteria yang paling menonjol adalah berpengalaman di Jakarta baik dari sisi politik maupun bisnis. Sebab, menurutnya, di Jakarta semua top level mulai dari pebisnis, ahli ekonomi dan juga para elit politiknya di banding daerah lain. Sehingga, diperlukan pemimpin yang bisa menjadi penyeimbang. \"Bang Zul cukup berpengalaman soal itu. Kemampuan komunikasinya tidak diragukan lagi, dan begitu juga dengan gaya politiknya yang sudah menasional,\" kata Khoirudin. Meski demikian dia mengatakan bahwa PKS membuka peluang untuk semua kader terbaiknya untuk diusulkan menjadi calon kepala daerah yang mana nantinya seluruh keputusan akan diserahkan ke DPP PKS. \"Berhubung Pilgubnya masih lama, ya kami tetap membuka peluang figur lainua melirik kepala daerah yang mumpuni untuk bisa kami usung,\" tutup Khoirudn. Untuk diketahui, PKS menempati urutan Ke tiga setelah PDIP dan Gerindra sebagai partai terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan jumlah kursi sebanyak 16 kursi dari 106. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah salah satu Kader PKS yang sangat layak untuk Maju Calon Gubernur DKI jakarta di pilkada 2024 mendatang. \"Terkait kesiapan, Doktor Zulikieflimansyah untuk maju Calon Gubernur DKI Jakarta saya sebagai Sekjen PKS sangat Welcome , Persiapkanlah yang terbaik dan kita kita putuskan, yang penting bahwa perjuangan ini adalah kebersamaan dan saya yakin dia bisa.\" Ucap Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Selain itu Habib juga mengatakan salah satu kader PKS yang sangat layak maju di DKI adalah Zulkieflimansyah. \"Zulkieflimansyah itu sangat mampu beliau sudah punya jam terbang pengalaman yang baik , kemampuan gizi dan energi yang positif.\" \" Ucapnya. Berikut ini profil Zulkieflimansyah Tempat, Tanggal Lahir: Sumbawa Besar, 18 Mei 1972 Facebook: Bang Zul Zulkieflimansyah Instagram: @zulkieflimansyah Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1995) Msc Bidang Pemasaran dan Bisnis Internasional di Department of Marketing, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom (1997) Msc Bidang Industrialisasi di Department of Economics University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom (1998) Doktor Ekonomi Industri di Department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom (2001) Riwayat Pekerjaan Staf Pengajar Syariah Economic and Banking Institute (2001-2004) Staf Pengajar Sekolah Komando Angkatan Laut (SESKOAL) (2001-2004) Staf Pengajar Pascasarjana Teknik Industri, Universitas Trisakti (2002-2003) Staf Pengajar Swiss German University (2002-2003) Direktur Laboratorium Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE UI (2002-2003) Direktur National Leadership Centre (2001-sekarang) Direktur Institute for National Competitiveness, Pascasarjana Manajemen FE UI (2002-2003) Direktur Riset Pascasarjana FE UI (2002-2004) Pimpinan Program Extension FE UI (2002-2004) Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UI (1994-sekarang) untuk program S1, S2, dan S3 Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKS di Komisi VII yang membidangi ESDM, Ristek, dan Lingkungan Hidup. Sejak November 2011 pindah ke Komisi XI sebagai Wakil Ketua Komisi yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan bank. Riwayat Organisasi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (sekarang menjadi BEM UI) (1994-1995) Presiden Strathclyde Moslem Student Association, Glasgow, UK (1996-1997) Ketua Pelajar Indonesia di Glasgow, UK (1996-1997) Ketua Mahasiswa Muslim Indonesia di Britania Raya dan sekitarnya (1996-1997) Prestasi Peneliti muda terbaik Indonesia bidang Ekonomi dan Manajemen (2003) Pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Pendiri Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Pendiri Akademisi Komunitas Alat Berat Otat Maras Penditi TKIT, SDIT, dan SMPIT Samawa Cendekia Pendiri SMK Al Kahfi. (*)
