SANGATTA, FNN  — Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat Kutai Timur menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kutim, Selasa (28/10/2025). Mereka menuntut perombakan total tata kelola pemerintahan daerah dan transparansi penggunaan anggaran tahun 2025–2026.

Dalam orasinya, massa menilai sejumlah program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun tanpa melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan diduga sarat usulan fiktif.

“Banyak program prioritas rakyat tidak diakomodasi, sementara proyek lain justru menumpuk di wilayah tertentu tanpa permintaan masyarakat,” bunyi pernyataan sikap massa yang diterima redaksi.

Massa juga mendesak Bupati Kutai Timur, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si, mencopot dan mengganti jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)—termasuk Sekda, BPKAD, Bappeda, Bapenda, LPBJ, serta kepala dinas yang dianggap gagal merancang program “pro rakyat.”

Isu pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) turut disorot. Mereka menilai penyaluran dana CSR perusahaan tambang dan perkebunan tidak merata dan belum menyentuh masyarakat desa maupun pesisir.

Selain itu, massa menuntut:

• Keterbukaan data pembangunan hingga level kecamatan dan desa.

• Penolakan utang daerah untuk proyek yang dinilai tidak realistis.

• Pengetatan penerimaan tenaga kerja lokal.

• Penutupan tempat hiburan malam dan prostitusi ilegal, serta penerbitan Perda Anti Miras.

• Penataan ulang tata ruang wilayah yang bersinggungan dengan HGU dan kawasan hutan.

Mereka juga mendesak aparat penegak hukum memeriksa TAPD dan kepala dinas yang diduga memonopoli anggaran. “Kami akan turun dengan massa lima kali lipat dan memboikot seluruh program 2026 bila tuntutan ini diabaikan,” tegas Koordinator Aksi, Arsil Dyago Tandi Tasik.

Pemkab Kutim Janji Evaluasi

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan akan mengevaluasi TAPD dan instansi terkait. Ia mengakui masih ada kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah.

“Tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna. Itu nanti akan kami evaluasi bersama berdasarkan bukti-bukti yang ada,” ujar Ardiansyah seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Kutim, pro.kutaitimurkab.go.id.

Ardiansyah juga berjanji membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Namun, ia meminta warga memberi waktu agar evaluasi berjalan sesuai prosedur.

Isu Transparansi di Daerah Kaya Sumber Daya

Kutai Timur merupakan salah satu daerah penghasil batu bara dan sawit terbesar di Kalimantan Timur. Namun, distribusi pembangunan dinilai belum merata. Sejumlah kecamatan pesisir dan pedalaman masih tertinggal fasilitas dasar, sementara proyek besar menumpuk di pusat kota.

Aksi ini dinilai menjadi simbol meningkatnya kesadaran publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat kini makin berani mengawasi APBD, karena mereka tahu uang itu milik publik, bukan elit.

Aksi yang berlangsung tertib itu berakhir menjelang sore dengan janji lanjutan dialog antara perwakilan masyarakat, DPRD, dan Pemkab Kutim. Namun, di lapangan, publik menunggu: apakah janji evaluasi itu akan benar-benar dijalankan, atau sekadar menjadi retorika politik jelang tahun anggaran baru. (DH)