ALL CATEGORY
"Menghidupi Kehidupan, Bukan Menghabisinya”: Menggugah Kembali Kesadaran Sejati Bangsa
Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi | Deputi Bidang Perhubungan DPP PD “Yang hidup itu menghidupi dan menghidup-hidupi. Sedang para penyembah berhala, memilih merusak, mengeksploitasi dan menghabisi.” Menurut seorang filosof, Kang Irwanto. Kalimat ini bukan sekadar permainan diksi yang indah. Ia adalah cermin jernih yang menggugat batin kita: masihkah kita hidup sebagai manusia merdeka yang menghidupi kehidupan—atau justru telah berubah menjadi mesin-mesin penjarah, pengeksploitasi, dan pengingkar jiwa kita sendiri? 1. Bangsa Merdeka Bukan Bangsa Bebas Tanpa Arah Bung Karno dan para pendiri bangsa tidak memproklamasikan kemerdekaan hanya untuk mengganti warna bendera dari merah-putih-biru menjadi merah-putih. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah penancapan tiang agung untuk mendirikan rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia—sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai spiritual dan keadilan yang lahir dari kesadaran mendalam bangsa Nusantara. Rumah ini didirikan dengan fondasi kokoh berupa: • Spiritualitas kesejatian sebagai ruh, berpijak pada akar esoteris peradaban Nusantara. • Ideologi kejujuran dan keadilan, dengan semangat egaliter-komunal, gotong royong, dan kekeluargaan bangsa. • Nilai-nilai universal Pancasila dan UUD 1945 Asli, bukan versi hasil amandemen yang disusupi kepentingan sektoral. • Kesadaran Bhinneka Tunggal Ika sebagai simpul kesatuan dalam keragaman. • Dan kalimatun sawa, titik temu nilai-nilai kemanusiaan dari berbagai agama dan suku: spiritualitas, ideologi keadilan, filsafat demonstratif dan intuisi ilahi, paradigma sains yang membebaskan, modal sosial yang merekatkan, serta akhlak sosial dan semesta. 2. Ironi: Pendidikan Nilai yang Tak Membangun Kesadaran Ironisnya, setelah bertahun-tahun bangsa ini digembleng dengan PPKN, ribuan jam Pendidikan Pancasila dan Kewiraan, hasilnya tidak mewujudkan masyarakat warga yang hidup dengan kesadaran. Yang muncul justru bangsa yang tercerabut dari ruhnya sendiri—hidup dalam mentalitas pragmatis, konsumtif, oportunistik. Amandemen UUD 2002 yang menurut Prof. Dr. Kaelan mengubah 97% isi UUD 1945 Asli menjadi simbol “pengkhianatan konstitusional” terhadap jiwa proklamasi. Lahirnya sistem demokrasi prosedural tanpa semangat keadilan substansial telah menggeser arah perjalanan bangsa. Hukum digerogoti oleh kepentingan, dan nilai-nilai digantikan oleh narasi transaksional. Kita hidup, tapi tidak menghidupi. Kita berkegiatan, tapi tidak menghidup-hidupi. 3. Harapan: Partai Demokrat sebagai Model Sistem Paripurna Zaman Ini Namun, di tengah hiruk-pikuk sistem yang tercerabut dari akar, ada cahaya yang tumbuh: Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menunjukkan model paripurna dari upaya membangun sistem politik yang bersesuaian dengan kebutuhan zaman dan ruh kebangsaan. Langkah AHY memperkenalkan satu per satu pengurus Partai Demokrat dengan menyebut latar belakang, kapasitas, dan integritas mereka adalah sebuah langkah progresif. Ini bukan sekadar pencitraan; ini adalah bentuk akuntabilitas politik yang mengakar pada kesadaran bahwa jabatan adalah amanah—bukan hadiah. Lebih dari itu, cara AHY menjelaskan secara terbuka mengapa seseorang diberi jabatan tertentu mencerminkan gaya kepemimpinan yang berani, rasional, dan bertanggung jawab. Ia membangun partai sebagai civil institution, bukan sekadar kendaraan elektoral. Komposisi pengurus mencerminkan keberagaman generasi, profesionalitas, serta semangat kolaboratif lintas bidang. Model ini bukan hanya menjawab tantangan demokrasi modern, tapi juga menyentuh nilai-nilai dasar Nusantara: gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah dalam keberagaman. AHY tidak sekadar memimpin partai; ia menghidupkan kembali nilai-nilai berpartai dengan kesadaran kebangsaan. 4. Kembali Menjadi Bangsa yang Hidup Kita mesti bangkit dari tidur panjang. Bangsa yang hidup adalah bangsa yang menyuburkan kehidupan. Ia tidak membunuh harapan, tidak mengeksploitasi sesama, tidak merampas masa depan generasi mendatang. Kita harus kembali kepada spiritualitas sejati, ideologi keadilan sosial, filsafat yang berpijak pada akal dan intuisi, sains sebagai alat pembebasan, serta membangun kembali modal sosial yang menjadi lem perekat peradaban. Etika personal dan sosial mesti hadir sebagai kompas, bukan hanya retorika. Dan dalam lanskap politik, partai-partai harus bertransformasi dari instrumen kekuasaan menjadi institusi pendidikan kebangsaan. Di sinilah Partai Demokrat menunjukkan arah. Ia bukan partai masa lalu, tapi partai yang sedang menenun masa depan. Akhir yang Bukan Akhir Menghidupi kehidupan bukan pilihan retoris. Ia adalah panggilan ruhani, perintah sejarah, dan suara sunyi leluhur Nusantara yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Jika kita masih percaya pada cita-cita proklamasi, masih mendengar detak jantung Pancasila, dan masih merasa nyeri saat melihat kemunafikan dan ketidakadilan merajalela—maka kita tahu, jalan kita belum selesai. Kita sedang menuju rumah sejati kita: Indonesia yang hidup, yang menghidupi, dan yang menghidup-hidupi semua anak bangsanya. Dan tugas itu, saudaraku, adalah tugas kita semua. ⸻
Kiat PalmCo Konsisten Tingkatkan Protas Petani di Atas Standar Nasional
Jakarta | FNN - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo terus membuktikan komitmennya dalam meningkatkan produktivitas petani sawit mitranya. PalmCo berhasil meningkatkan produktivitas petani mitranya hingga melampaui standar nasional. Seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi mitra binaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PalmCo, produktivitas rata-rata sawit Tanaman Menghasilkan (TM) tahun pertamanya mencapai 12,57 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare per tahun, atau lebih tinggi 0,57 ton dibandingkan dengan standar nasional yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterngan tertulisnya, Ahad (22/03) di Jakarta. “Alhamdulillah, dari lebih 10 ribu Ha areal PSR perusahaan, produktivitas TBS kebun sawit petani binaan kami konsisten di atas standar nasional setiap tahunnya,” buka Jatmiko. Tidak hanya rata-rata keseluruhan di atas standar, ditambahkan Jatmiko, bahkan terdapat pula KUD-KUD yang mampu mencapai tonase jauh lebih tinggi. “Seperti KUD Makarti Jaya di Riau, TM 1 nya tembus 18 ton TBS per hektare per tahun, jauh di atas standar nasional yang hanya 12 ton,” bebernya. Keberhasilan tersebut juga berkelanjutan hingga usia menghasilkan di tahun-tahun berikutnya, seperti TM 2, lima puluh persen berada di atas standar nasional dengan capaian produktivitas ada yang menyentuh 21 ton per hektare atau lebih tinggi dari standar nasional di 15 ton. “Sementara untuk TM 3 sampai 5, protasnya 100 persen di atas standar,” ujar Jarmiko lagi. Pencapaian tersebut tidak lepas pola single management yang mengedepankan kesetaraan antara Perusahaan bersama petani plasma maupun kelembagaannya. “Pola Single Management artinya seluruh proses pengelolaan kebun dilakukan Perusahaan dengan standar terbaik yang ada. Mulai dari penggunaan bibit bersertifikat pemberian bimbingan teknis, pendampingan, budidaya kebun, sampai hal-hal yang mampu memberi nilai tambah bagi petani,” ungkap Jatmiko. Value added yang diberikan perusahaan kepada petani plasma yang bermitra secara single management dijalankan dalam berbagai bentuk seperti digitalisasi melalui pemetaan geospasial, hingga sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk petani. “Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk petani di pasar global, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa premium fee bagi mereka karena telah menerapkan praktik perkebunan yang memperhatikan lingkungan, tuturnya. Hadiyanto Ketua KUD Makarti Jaya yang mencatatkan produktivitas tertinggi di kemitraan PalmCo menuturkan bahwa dukungan dari PalmCo telah memberikan dampak nyata bagi petani. Dengan adanya pendampingan dari PalmCo, mereka lebih memahami bagaimana menerapkan Good Agricultural Practices. “Melalui PalmCo, kami menjadi tahu bagaimana praktik budidaya pertanian yang baik, benar, ramah lingkungan,” sebut Hadyanto. Alhasil selain hasil panen dan produktivitas yang meningkat tinggi, juga berimbas langsung pada kesejahteraan petani. “Sekarang ini, per kavling itu (2 Ha) gajian 10-15 juta perbulan. Dan untuk lebaran nanti ada tambahan Rp 15 juta lagi,” terangnya. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin melihat keberhasilan koperasi yang telah menerapkan single management, seyogyanya dapat menjadi agen-agen peremajaan sawit rakyat (PSR) bagi kelompok lainnya. Ditambah masalah umum dan mendasar sawit rakyat di Indonesia adalah produktivitas yang masih jauh dibawah standar industri. “Melalui koperasi yang sudah sukses, kami berharap mereka dapat menggaet dan menjadi offtaker untuk kelompok petani lain. Yang masih berkutat dengan protas yang rendah,” kata Irwan. “Dengan pola seperti ini, petani mendorong petani lainnya, mudah-mudahan dapat mempercepat akselerasi PSR dan memperluas dampaknya,” tutupnya. (Ida)
Gerakan Pangan Murah PalmCo: 160 Ton Migor dan Gula Ludes Diserap Masyarakat
Jakarta | FNN - Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, terus berupaya menstabilkan harga pangan pokok selama Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar Pasar Murah secara masif. Sepekan menjelang Idul Fitri ini, lebih dari 160 ton Minyak Goreng dan Gula kemasan telah ludes diserap masyarakat. Pasar Murah yang dijalankan dalam program bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) PalmCo ini merupakan bentuk komitmen perusahaan perkebunan negara tersebut dalam memastikan kelancaran distribusi bahan pangan terjangkau bagi masyarakat, terutama minyak goreng kemasan dan gula kemasan, di tengah meningkatnya kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan antusiasme masyarakat terhadap pasar murah sangat tinggi, dari 33 titik unit kerja PalmCo yang menggelar GPM di berbagai kabupaten/kota yang ada di Indonesia itu, ratusan ribu paket ludes diserbu masyarakat hanya dalam hitungan jam. “Alhamdulillah pelaksaan GPM di pekan ketiga Ramadhan berjalan lancar. Untuk migor kemasan terjual 87 ribu bungkus dan gula kemasan 81 ribu bungkus,” sebut Jatmiko dalam keterangan tertulisnya Sabtu (22/03) di Jakarta. Setiap bungkus minyak goreng berukuran 1 liter dan gula 1 kilo tersebut juga habis terjual dalam hitungan yang sangat cepat. “Ada beberapa lokasi yang bisa menghabiskan 1 sampai 5 ton pangan hanya dalam 2 jam sejak penjualan dibuka. Ini artinya program anjuran pemerintah ini sangat diterima masyarakat,” tukasnya. Tingginya permintaan oleh masyarakat, disambut PalmCo untuk terus berencana mengadakan kegiatan serupa hingga minggu terakhir bulan puasa atau akhir maret ini. “Masih ada kurang lebih 53 ton minyak goreng ‘minyakita’ pouch 1 liter dan hampir 60 ton gula pasir ‘nusakita’ kemasan 1 kg yang akan dijual di minggu terakhir Ramadhan ini untuk seluruh masyarakat. Semoga masyarakat kita senantiasa bisa mendapatkan akses bahan pangan dengan harga terjangkau,” harap Jatmiko. Lebih jauh disampaikan pria yang dinobatkan sebagai Bapak Petani Plasma oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat Indonesia tersebut, dari 36 titik rencana awal, PalmCo telah berhasil melaksanakan GPM di 33 titik. “Adapun untuk titik lainnya yang belum menjalankan GPM lebih dikarenakan kendala logistik dan kita akan terus mengupayakan dengan maksimal,” tukasnya lagi. GPM sendirii telah dijalankan di 33 titik operasi pasar di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Sebagaimana diketahui, PalmCo selain secara mandiri melaksanakan GPM, PTPN grup bersama BUMN lain seperti ID Food, Bulog, bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, mendapat mandat dari pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok masyarakat melalui sinergi BUMN. Untuk kolaborasi ini sendiri, target besar ditetapkan pemerintah untuk memasarkan beras, telur, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, hingga jagung kepada masyarakat dengan harga murah. (*)
Lewat Sobat Aksi Ramadan 2025 PalmCo Tebarkan Kebaikan di Masjid maupun Ponpes Sumut dan Riau
Medan | FNN - Generasi muda PTPN IV PalmCo, Perusahaan sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) laksanakan program Sobat Aksi Ramadhan 2025. Para karyawan Gen Z dan Milenial Perusahaan sawit terluas di dunia itu melaksanakan kegiatan sosial berupa aksi gotong royong, bersih-bersih lingkungan, pembagian santunan bagi anak yatim, kaum dhuafa, serta diakhiri dengan buka puasa bersama. Anak muda yang tergabung dalam BUMN Muda dan Srikandi PTPN IV PalmCo tersebut mengunjungi dan melaksanakan aksinya di mesjid-mesjid yang ada di Sumatera Utara dan Riau, berturut-turut selama 3 hari sejak Selasa sampai Kamis, 18 hingga 20 Maret 2025. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa, menyebutkan bahwa Program Sobat Aksi Ramadan 2025 ini didukung oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan oleh semua perusahaan negara di mana PalmCo hadir memberikan kepedulian dan berbagi kebahagiaan, meningkatkan kesejahteraan serta membantu masyarakat di bulan Ramadhan. “Total ada 30 relawan yang turun ke tiga titik pelaksanaan, yakni dua lokasi di Sumatera Utara dan satu lokasi di Riau,” buka Jatmiko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/03). Dua titik pertama ada di Sumatera Utara yakni di Masjid Al-Falah, Kabupaten Langkat, dan Masjid An-Nasuha, Kota Medan. Sementara itu, satu titik lainnya berada di Provinsi Riau dan dipusatkan di Pondok Pesantren Roudhul Ulum, Kabupaten Siak. Menurut Jatmiko, program ini juga merupakan upaya mendukung misi Asta Cita ke delapan Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan harmoni sosial dan meningkatkan toleransi antarumat beragama. “Sobat Aksi Ramadhan tidak hanya melibatkan relawan atau volunteer yang terdiri dari BUMN Muda PTPN IV serta Srikandi PTPN IV, namun juga melibatkan Masyarakat, Santri dan Pengurus Masjid/Ponpes sehingga terjalin kebersamaan,” katanya. “Harapannya untuk karyawan muda kita yang mengikuti juga tentunya semakin meningkatkan loyalitas dan semangat karyawan, serta menciptakan budaya yang lebih baik dengan meningkatkan empati dan kepedulian sosial,” harap Jatmiko lagi. Callista, seorang BUMN Muda PTPN IV Regional I mengungkapkan rasa bangganya bisa turut serta berkontribusi dalam kegiatan Sobat Aksi Ramadan 2025. “Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi saya dan teman-teman karena tidak hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga, tetapi juga merasakan langsung kebersamaan dengan masyarakat setempat,” sebut perempuan 27 tahun tersebut. “Melihat senyum anak-anak yatim dan masyarakat yang menerima bantuan memberikan pengalaman yang menambah semangat kami untuk terus berbuat kebaikan,” ungkapnya. Senada dengan Callista, Susan yang sehari-harinya bekerja di Regional II mengungkapkan rasa syukurnya karena sebagai non-muslim dapat ikut terlibat dan merasakan keseruan dalam kegiatan Ramadan ini. “Sobat Aksi Ramadhan PalmCo mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu,” imbuhnya. Ustadz Afrianto, salah satu pengurus Pondok Pesantren Roudhul Ulum yang kini memiliki puluhan santri dan santriwati dengan ekonomi menengah kebawah menyampaikan rasa terimakasih terhadap Sobat Aksi Ramadhan. “Terimakasih PalmCo, insya Allah banyak manfaat bagi santri dan santriwati karena menambah kenyamanan dalam menuntut ilmu maupun beribadah bagi kami yang baru saja merintis Pondok Pesantren selama 2 tahun ini,” sebut Afrianto. “Kebersihan itu sebagian dari iman. Marilah kita mensucikan hati kita dengan menjaga sesuatu yang terlihat seperti yang kita lakukan hari ini,” tutupnya. (Ida).
Dilaporkan Pengusaha ke Polisi, Kadis LHK Sumut Dapat Dukungan Sejumlah LSM
MEDAN, FNN | Tindakan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Yuliani Siregar, membongkar pagar seng di kawasan hutan lindung mendapat dukungan sejumlah pihak. Lantaran tindakannya itu, Yuliani dipolisikan ke Polda Sumut oleh perusahaan tambak udang PT Tun Sewindu. Yuliani dituding menjadi inisiator pembongkaran pagar seng yang mengkavling 48 hektar sempadan pantai di Dusun 3, Desa Rugemuk, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang. Kawasan bakau yang sudah berubah menjadi ladang dan kebun ini, statusnya adalah hutan lindung. PT Tun Sewindu mengklaim sebagai pemilik lahan itu. Tindakan Yuliani tersebut antara lain mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Dukungan juga diberikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti \"Laksamana Serdang\", Tuah bersama perwakilan Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Forestry Desa Regemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deliserdang. Terakhir organisasi yang menamakan diri Relawan Tegak Lurus Prabowo. \"Kami sangat berterima kasih atas dukungan moril Relawan Tegak Lurus Prabowo,\" ucap Yuliani Siregar saat menerima Rinno Hadinata, S.sos selaku Ketua Korwil Relawan Tegak Lurus Prabowo Sumatra Utara, Kamis 10 Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dan telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ketua Presidium Tegak Lurus Prabowo, Arse Pane, mengatakan tindakan Yuliani sudah seharusnya dilakukan karena sesuai dengan kewenangannya. Mengamankan Lahan Negara Yuliani Siregar mengatakan pembongkaran dilakukannya atas dasar penegakan hukum. Berdasarkan data dari Dinas LHK, lahan yang dikuasai PT Tun Sewindu adalah hutan negara. \"Saya menegakkan hukum, bukan pencuri, tidak ada korupsi. Saya mengamankan lahan negara, ini namanya penindakan. Sebelumnya saya dimarahi pimpinan, harus bertindak duluanlah,\" katanya. Pada 23 Februari 2025, warga setempat bersama Dinas LHK Sumut membongkar pagar seng di kawasan hutan lindung. Yuliani turun langsung ke lokasi, memastikan bahwa kawasan itu milik negara bukan perorangan. \"Saya sama masyarakat membongkarnya. Alasan pertama, ada pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan lindung. Mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin,\" ujar Yuliani. (DH)
Kapolri Tidak Kecam Penembak Tiga Anggota Polda Lampung Yang Tewas?
by Joharuddin Firdaus/Pemeharti Politik Sosial dan Budaya TIGA anggota Polisi Daerah (Polda) Lampung tewas ditembak saat menggrebek judi sabung ayam. Tiga anak bangsa ini dipastikan meninggal dunia saat melakukan tugas resmi sebagai polisi. Bukan mereka sedang melakukan kegiatam yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok. Untuk sementara dua oknum anggota TNI diduga yang melakukan penembakan kepada 17 polisi yang menggrebek lokasi judi ayam. Kapolri Pak Jendral Listyo Sigit Prabowo dari Serang Banten menyatakan “bersama dengan Panglima TNI Pak Jendral Agus Subianto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polda Lampung. Tujuannya untuk menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Sementara di tingkat provinsi Kepolda Lampung dan Komandan Korem 043/Garuda Hitam juga terus melakukan investigasi bersama”. Kapolri juga menyatakan bahwa “selalu mendorong seluruh anggota polsi untuk meningkatkan samangat dan bekerja dengan baik. Selalu bekerja dengan penuh semangat. Namun anggota polisi supaya selalu lebih hati-hati dan menjaga sinergitas, dan soliditas untuk kepentingan rakyat”. Masyarakat Indonesia, dan mungkin saja dunia dibuat bingung, kaget, sedih, bahkan mungkin marah kepada Kapolri setelah medengar pernyataan Pak Jendral Sigit. Benar-benar pernyataan sikap dari Kapolri yang kering dan hampa. Tidak bemakna, tidak berisi dan tidak berkelas sebagai Kapolri. Rakyat pasti marah karena anggota polisi yang meninggal dalam tugas tersebut dibiayai sejak mulai dari pendidikan sampai meninggal itu dengan uang dari pajak rakyat. Pernyataan yang tidak menggambarkan pesan Pak Jendral Sigit sebagai seorang hebat. Bukan sebagai tokoh yang sedang memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Seakan-akan yang mereka meninggal itu bukan anak buah Pak Jendral Sigit. Seakan-akan anggota Polisi Lampung yang meninggal itu bukan anggota polisi. Jangan begitulah Pak Jendral Sigit, sebab tiga anggota Polisi itu punyak bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya istri dan punya anak. Keluarganya pasti sedih Pak Kapolri. Kapolri melakukan kordinasi dengan Panglima TNI itu standar baku kalau ada gesekan di level bawah antara anggota Polisi dengan TNI dil lapangan. Dinaikkan pangkat anumerta satu tingkat lebih tinggi, itu juga wajib hukumnya. Apalagi untuk anggota yang gugur saat melakukan tugas di lapangan. Semua Kapolri dipastikan akan melakukan langkah-langkah sama dengan yang Pak Jendral Sigit lalukan itu. Semua yang sudah Kapolri Pak Sigit lakukan bersama Panglima TNI itu adalah tahapan-tahapan yang harus secara oficial. Namun yang sangat diperlukan dari Pak Sigit adalah sentuhan kemanusiaan kepada anggota tiga Polisi yang meninggal dunia tersebut bersama keluarganya. Kejadian penembakan tiga anggota Polda Lampung ini bukan saja bikin rakyat marah. Namun mungkin semua anggota TNI ikut juga marah, karena sangat memalukan dan mencoreng muka TNI. Pantasnya itu Pak Kapolri Sigit bikin dulu pernyatakan sikap bahwa “intitusi Polri turut atau sangat prihatin dan belasungkawa yang mendalam dengan kejadian tersebut. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua sebagai bangsa. Diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi pada waktu-waktu mendatang. Bukan saja institusi Polri yang merugi, namun yang rugi adalah bangsa Indonesia”. Pak Kapolri Jendral Sigit harusnya jangan takut untuk menyatakan sikap mengecam kejadian ini. Jangan juga takut kehilangan jabatan sebagai Kapolri. Pasti Pak Presiden Prabowo Subianto mendukung Pak Sigit soal. Namun kalau sampai kehilangan jabatan sebagai Kapolri juga, maka bintangnya Pak Sigit tidak mungkin turun ke bintang tiga. Toh, Pak Sigit sudah menjabat Kapolri selama empat tahun lebih. Bahkan menjadi Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak reformasi 1998. Kapolri Pak Jendral Sigit yang baik dan hebat. Kejajdian yang menimpa tiga anggota Polsek Nagara Batin, Polres Way Kanan, Polda Lampung ini bikin semua anggota Polri dari sabang sampai Merauke resah dan sedih. Khawatirnya anggota polisi menjad takut untuk bertindak menghadapi gangguan keamanan dan penyakit masyarakat. Khawatir kalau bakal terulang anggota Polda kembali. Ayo Pak Jendral Sigit, belum terlambat kooo. Bikinlah pernyataan sikap yang isinya mengecam kejadian penembakan terhadap tiga anggota Polda Lampung yang tewas belum lama ini. Pendek saja kelimatnya. Bilang saja begini “Polri sangat prihatin, turut belasungkawa yang mendalam serta mengecam dengan kejadian tersbut”. Jangan ikuti kelukuan Mulyono yang tidak mempunyai rasa empati terhadap kematian anak bangsa, seperti kejadian penembakan di KM 50 dulu itu.
Maluku Butuh Sekda Sebagai Koordinator Penggerak Ekonomi
by Kisman Latumakulita/Pemerhati Pembangunan Maluku SELAMA 51 tahun beberapa bulan Provinsi Maluku dipimin oleh Gubernur yang berlatar belakang aparatur pemerintah. Baik itu yang berasal dari TNI dan Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimulai sejak Pak Gubernur Pak Semeru tahun di 1973, sampai dengan Pak Murad Ismail yang berakhir di bulan April 2024. Selama kurun waktu 51 tahun itu pula ASN Provinsi Maluku dibentuk dalam karakter berpikir dan bertindak dan bekerja sebagai aparat dan birakrat tulen. Kerjanya bikin perencanaan pembangunan itu dan ini yang menyerap anggaran. Lalu kerjakan proyek dengan baik. Hasilnya dilaporkan kepada tingkatan birokrat yang lebih tinggi secara berjenjang, bahwa pekerjaan bagus bagus dan bagus. Setelah masa untuk pensiun tiba, berakhirlah penugasan dan Dharma Bhakti kepada tanah air, nusa, bangsa dan negara. Menikmati hari tua dengan cucu-cucu sambil meningkatkan ibadah kepada Allaah Subhaanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini juga terjadi pada sebagian besar aparat pemerintahan di provins-provinsi lain di tanah air. Kecuali provinsi Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Aparat di ketiga provinsi ini dibentuk dengan karakter intrepreneurship. Para pejabatnya dituntut untuk membuat kebijakan yang mampu mendatangkan value ekonomi untuk masyarakat. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di tiga daerah ini tertingi di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu naik tiap tahun. Belakangan, dalam sepuluh tahun terakhir, provinsi Sulawesi Selatan saat dipimpin oleh Gubernur Pak Syahrul Yasin Limpo juga meinguti Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Pejabat dan ASN Sulawesi Selatan diwajibkan untuk berpikir dan berprilaku sebagai intrepreneurship. Bersamaan waktunya, setiap tahun lebih dari 100 anak-anak pintar di daerah ini dibiyai Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Pak Syahrul Yasin Limpo pernah berkelakar “kalau mau beli orang pintar dan doktor, maka belilah dari Sulawesi Selatan. Stoknya sangat banyak”. Alahmdulillah Provinsi Maluku hari ini ditakdirkan Allaah Subhaanahu Wata’ala dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubenur yang berlatar belakang pengusaha. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath ini sebagai dwi tinggal pimpinan Maluku yang punya jiwa intrepreneurship. Pada umumnya para intrepreneurship punyak sikap dan kepercayaan yang tinggi terhadap kegiatan kewirausahaan. Setiap spending harus berdampak secara ekonomi langsung kepada masyarakat. Pak Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahan berkali-kali mengingatkan aparat birokrat bahwa semua yang dipakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik rakyat. Dibeli dengan uang dari pajak rakyat. Harus dipakai untuk melayani rakyat. Dipakai untuk memajukan rakyat. Dimanfaatkan untuk melepaskan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pak Prabowo rupanya sangat mengerti akan prilaku aparat birokrat ini. Faktanya masih banyak yang gagal paham soal ini. Dikiranya jabatan di pemerintahan itu milik pribadi dan keluraganya. Kadang-kadang dipakai memarah-marahii rakyat, dan membentak-bentak rakyat. Bahkan terkadang kebablasan sampai memaki-maki rakyat. Maluku di bawah Pak Hendrik dan Abdullah Vanath harus membuat lompatan dalam penggunaan setiap rupiah keuangan daerah. Tidak bisa lagi seperti kebiasaan yang sudah-sudah. Pakai atau belanjakan uang sampai habis di akhir tahun. Setelah itu bikin perencanaan baru yang mirip-mirip. Lalu minta anggaran lagi untuk dihasibiskan tahun depan. Meskipun anggaran daerah itu tidak memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebiasaan ini sebaiknya dirubah di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Setiap satu rupiah spending di luar gaji yang menjadi haknya ASN haruslah berbasis value ekonomi langsung kepada masyarakat. Minimal berdampak langsung kepada masyarakat di sekitar proyek itu apa? Aparat bukan hanya bikin laporan tentang perkembangan dan kemajuan proyek bla bla bla selesai. Dilanjutkan pemeriksaan dari pengawas juga selesai. Lalu bendahara caikan atau bayar. Untuk itu ke depan, semua Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Provinsi Maluku agar tidak lagi berpikir dan bekerja yang biasa-biasa saja. Harus berani membuat lompatan pada setiap pengambilan keputusan sebagai pembantu Gubernur yang dipercaya menjadi Kepala Dinas atau OPD. Paksa diri untuk berfikir manfaat value ekonomi apa yang didapat masyarakat dari kebijakan atau proyek yang dibuat? Kepala Dinas dan OPD tidak perlu malu-malu belajar, bertanya dan berdiskusi dengan mereka yang paham dan punya kelebihan. Kebetulan guru besarnya sudah tersedia setiap saat di dalam kantor Gubenur Maluku. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath adalah guru besar yang paling pas. Bapak berdua punya latar belakang, ilmu dan pengalaman sebagai intrepreneurship. Pasti dengan senang hati besedia untuk mengajari anak buahnya setiap saat. Jangan takut untuk bertanya hanya khawatir nanti dibilang tidak paham dan tidak mengerti. Tidak paham dan tidak mengerti lebih baik kalau ditempatkan sebagai awal dari keberhasilan yang hendak digapai. Pesan orang tua-tua di kampong “ kalau rajin bertanya nanti ose pandai. Sedangkan kalau malu bertanya sesat di jalan”. Dengan demikian, kalau setiap hari masuk kantor, tidak hanya berkutat dengan soal-soal rutinitas keadmitrasian semata. Harus melangkah ke depan untuk membaca, belajar dan bertanya tentang dampak anggaran proyek yang berkiatan loss and benafi kepada masyarakat itu apa dan bagaimana? Paling kurang apa benafit yang bakal di dapat masyarakat nanti? Dampaknya itu uang rakyat harus dirasakan manfaat ekonomi rakyat. Jangan sampai proyek selesai, namun masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi apa dari proyek tersebut. Bukan juga hanya Kepala Dinas dan OPD yang dapat bagian di depan sekian persen. Sisanya sekian persen lagi nanti diambil setelah proyek selesai. Makelar proyek atau penghubung juga dapat bagian sekian persen. Sisanya sekitar 10% lagi untuk vendor yang mengerjakan proyek di lapangan. Kebiasaan Kepala Dinas dan OPD yang hanya sekdar sebagai komandan administrasi dan pengawasan harus diakhiri di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Selanjutnya Kepala Dinas dan OPD yang tidak punya jiwa intrepreneurship harus rela untuk tidak dapat jabatan sampai pensiun. Provinsi Malaku hari ini tidak sedang membutuhkan kepala administrasi rutin yang begitu-begitu saja. Kalau hanya paham soal adminitrasi, lebih pas kalau menjadi Kepala Perpustakaan saja. Untuk mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD yang berkarakter intrepreneurship, maka dibutuhkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang punya kemampuan di atas rata-rata. Tidak yang biasa-biasa saja. Tidak hanya bisa kerja rutinitas adiminitrasi saja. Harus yang berfikir out of the box. Sekda yang bisa meyakinkan para investor, baik dalam maupun luar negeri bahwa kalau berinvetasi di Maluku itu bakal untung besar. Sekda yang harus punya kemampuan berkominikasi bisnis setingkat di bawah Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Kemampuan bahasa Inggris juga perlu. Minimal mengerti kalau ada orang bicara bahasa Inggris. Sekda yang bisa berpikir mencari beasiswa gratis dari lembaga-lembaga donor, baik dari dalam dan luar negeri untuk anak-anak pintar dari Maluku ambil kuliah S1, S2 dan S3 di luar negeri. Ditagetkan setiap tahun ada 25-50 anak Maluku kuliah S1, S2 dan S3 ke luar negeri. Pulang dari luar negeri, mereka wajib menjadi ASN Pemda Maluku. Bukannya Sekda yang kalau Gebernur bergerak ke luar dari Kota Ambon, harus basoso untuk ikut dalam rombongan Gubernur. Kalau bagitu, apa tempo Sekda bekerja mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD mambangun ekonomi masyarakat Maluku? Maluku tidak butuh Sekda provinsi yang punya hobby pasang baliho dan spanduk di jalan-jalan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur saat hari-hari besar keagamaan dan nasional. Sekda itu kerpala Sekretariat. Ruang lingkupnya untuk itu internal birokrat. Keluar kalau memang dibutuhkan saja. Bukan untuk dikenal publik. Kepala Skretariat pasang baliho dan spanduk di jalan itu kecelakaan sejarah. Baliho dan spanduk itu hanya untuk pejabat politik saja, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekda yang tidak dikenal masyarakat itu bagus dan hebat. Namun hasil kerjanya yang perlu untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Provinsi Maluku hari ini butuh Sekda yang befikir dengan lompatan atau lari. Sekda yang punya jiwa visioner, inovatif, komunikatf dan kolaboratif. Supaya bisa dikuti oleh Kepala Dinas, OPD dan seluruh birokrat di Pemda Maluku. Sekda setiap hari harus bisa menugaskan para Kepala Dinas OPD mamaksa diri berpikir tentang value ekonomi masyarakat hari ini, besok dan nanti itu apa? Selamat bekerja untuk Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Beta dorong dan gabung jurus dari luar pagar saja “Par Maluku Pung Bae”. Amin amin amin.
Omong Kosong Dwi Fungsi ABRI Rebound
by Haris Rusly Moti/Eksponen Mahasiswa 1998 Yohyakarta “…Revisi UU TNI Tidak Menyalahi Semangat Reformasi karena Hanya Mengatur Penugasan TNI di Wilayah Jabatan Operasional Profesional Kementerian/Lembaga…” Pertama, pada prinsipnya kami tetap menghormati partisipasi publik dalam mengkritisi dan memberi masukan untuk menyempurnakan revisi UU TNI dan Polri. Sikap kritis ini mesti diletakan dalam pijakan dan arah yang sejalan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pancasila dan UUD 1945. Kedua, saya menilai salah satu ciri supremasi sipil yang tampak di depan dengkul dan jidat kita adalah ketika revisi UU TNI dilakukan oleh lembaga tinggi negara DPR. Padahal merupakan representasi kehendak masyarakat sipil. Anggota DPR-nya berasal dari banyak Parpol dan Parpol adalah organisasi politik masyarakat sipil. TNI hari ini tidak lagi mempunyai fungsi sosial dan politik. TNI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di era Orde Baru dulu. TNI hanya dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan terkait revisi dengan UU yang mengatur dirinya. TNI sekarang hanya menjadi pelaksana dari UU yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga tinggi negara seperti DPR. Hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Sepanjang era reformasi, TNI membuktikan dirinya tunduk pada keputusan lembaga negara yang dikendalikan oleh politis sipil. Kenyataan itu menunjukan bahwa supremasi sipil bahkan tampak nyata di depan jidat dan dengkul kita. Dibuktikan ketika sedang berlangsung revisi UU TNI. Ketiga, jika kita perhatikan, berbeda dengan era Orde Baru. Melalui peran Sosial Politik (Sospol) ABRI, ada jabatan Kasospol ABRI dan Fraksi ABRI di DPR dan MPR. Ketika itu disebut Dwi Fungsi ABRI lantaran selain berfungsi sebagai institusi pertahanan negara. ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial dan politik. Menjadi dinamisator dan stabilisator politik ABRI menjadi konduktor dan terlibat langsung membuat keputusan politik kenegaraan di lembaga tinggi dan tertinggi negar. Termasuk keputusan yang mengatur tugas pokok dan fungsi ABRI. Begitulah era supremasi militer. Dimana kekuatan sipil tunduk diatur secara sosial dan politik oleh militer. Sementara saat ini ada Pilkada, Pilpres dan Pileg langsung. Dimana institusi sipil seperti Parpol yang memainkan peran sentral. Keempat, jadi menurut barisan gagal paham dan salah kaprah, jika revisi UU TNI ini dikaitkan dengan Dwi Fungsi ABRI rebound. Padahal revisi UU TNI sama sekali tidak bertentangan dengan semangat reformasi. Tidak juga mengembalikan peran Sospol TNI. Omong kosong tuduhan militerisme rebound yang hari ini distempel ke dalam naskah revisi UU TNI. Oleh karena itu, mereka yang mengobarkan ketakutan dan trauma terkait ancaman militerisme atau Dwi Fungsi rebound tidak memiliki alas teori yang kuat. Persis sibolang yang ngelantur di siang bolong. Barisan dan gerombolan menghayal ditkom saja. Kelima, jika kita perhatikan revisi UU TNI, maka hanya mengatur terkait penugasan perwira TNI di wilayah operasional kementerian dan lembaga negara. Banyak institusi negara, khususnya kementerian dan lembaga yang membutuhkan profesionalitas dan keahlian khusus perwira TNI. Untuk itu harus dibuat undang-undangnya. Penugasan itu justru mengikuti semangat meritokrasi di tubuh TNI. Prajurit TNI yang ditugaskan adalah perwira profesional yang mempunyai kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Perlu dicatat perwira-perwira TNI tersebut disekolahkan dengan biaya oleh negara. Mestinya negara dapat memaksimalkan keahlian mereka untuk terlibat memajukan kesejahteraan rakyat. Perlu juga diperhatikan jabatan-jabatan operasional di kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh perwira TNI. Tidak mutlak juga diisi oleh perwira TNI. Semua sangat tergantung pimpinan yang menggunakannya. Apakah dari TNI, Polri atau sipil, yang kewenangan pengangkatannya ada pada pimpinan yang menggunaknnya. Malah ketika menugaskan prajurit TNI di wilayah operasional atau penugasan pada kementerian dan lembaga tersebut juga dilakukan oleh lembaga negara non militer. Artinya tetap dalam pengawasan institusi sipil. Lalu ditemukan dimana anggapan Dwi Fungsi TNI yang dibilang mau rebound lagi itu? Kelima, jika diperhatikan sebelum dilakukan revisi UU TNI, banyal perwira TNI sudah sering kali ditugaskan di jabatan prifesional operasional kementerian dan Lembaga. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan program pembangunanan. Untuk itu, sekarang sisiapkan payung peraturan perundang-undangannya. Sebagai contoh disaat pandemi Covid, Letnan Jendral TNI Doni Monardo (almarhum) yang saat itu menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk jadi Kepala Satgas Covid. Jenderal Doni adalah tentara aktif yang memimpin dan menggerakan seluruh jajaran TNI dan Polri dalam penangan Covid. Seluruh rakyat negeri ini diperintah Jendral Doni Monardo untuk mengunci diri di dalam rumah. Bikin kegiatan dan pekerjaan kantor dikerjakan dari rumah. Hanya prajurit TNI, Polri dan petugas kesehatan yang ditugaskan menantang maut. Kalau melihat itu baik kalau pakai mata dan hati. Jangan hanya pakai dengkul dan jidat saja. Jenderal Doni Monardo diangkat dan tunduk pada keputusan Presiden RI, yang pejabat sipil. Revisi UU TNI dilakukan agar penempatan perwira TNI yang dibutuhkan kapasitas dan keahliannya, terutama yang terkait dengan pertahanan negara, mempunyai landasan hokum. Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Publik patut menudukung pengisian jabatan profesional dan operasional di kementerian dan lembaga oleh perwira profesional TNI. Keenam, kita memaklumi penyakit bawaan aktivis LSM yang cara berpikirnya cenderung dikotomis. Parsial dalam melihat tata kelola negara. Padahal negara itu sebuah sistem yang berdiri di atas banyak aspek dan unsur. Aada banyak sekali elemen yang saling menopang secara kompatibel antara satu dengan yang lainya. Mestinya kita mulai belajar mempertimbangkan multi aspek. Selain persoalan demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil, ada aspek pertahanan dan keamanan negara yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Pertahanan dan keamanan negara sangat berperan menopang sebuah negara dapat bertahan. Jadi patut untuk menjadi pertimbangan dalam mengkritisi tata kelola negara. Revolusi digital mengajarkan pada kita apa yang disebut sebagai kolaborasi. Kita butuh kolaborasi sipil dan militer. Prilaku dikotomisasi, bahkan otonomisasi yang dibangga-banggakan selam ini sudah gagal dan kehilangan relevansinya. Kita butuh adanya kolaborasi, integrasi dan kosentrasi dari dan oleh semua kekuatan bangsa. Kolaborasi, integrasi dan konsentrasi dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah gagasan Bersama. Gagasan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Negara yang tidak lagi terus-menerus menjadi bangsa inlander. Negara yang dicucuk hidungnya persis kebo oleh Lembaga-lembaga donor asing. Go ahed revisi UU TNI. Lanjut terus, dan jangan pernah berhenti. Publik pasti mendukung revisi UU TNI yang menempatkan perwira TNI di jabatan profesional dan operasional kementerian dan Lembaga, karena tidak mengancam supremasi sipil. Tidak juga bertentangan demokrasi dan semangat reformasi.
Selamat Tinggal Kolonialisme Keuangan Indonesia
by Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi MEMANG tidak mudah untuk memahami semua langkah Presiden Prabowo. Langkahnya menjebol lorong dan jalan sempit. Tabrak sana tabrak sini masuk. Setelah itu masuk, dan ok gas dan ok gas. Intinya adalah bagaimana tujuan strategisnya memimpin negeri ini tercapai. Sampai-sampai ada yang menilai kalau Prabowo telah melanggar peraturan peundang-perundangan yang ada. Sayangnya, mereka yang menilai Presiden Prabowo melanggar peratutan itu tidak juga paham sejarah undang-undang dibuat. Terutama undang-undang yang dibuat setelah reformasi. Semua aturan yang di setelah rezim Orde Baru jatuh memiliki watak, sifat, karakter sebagai neo kolonialisme (nekolim) dan imperialisme baru. Zaman reformasi adalah era keemasan nekolim dan pasar bebas. Pikiran sebagian besar orang saat ini membayangkan seakan aiakan UUD 1945 yang dibuat saat kemerdekaan Indonesia, dan segenap undang-undang hasil perjuangan bangsa Indonesia masih berlaku. Masih menjiwai dan menjadi dasar dari seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang ini. Padahal faktanya tidak. Dalam hal amandemen UUD 1945 dan pembuatan undang-undang di masa reformasi 98, semuanya dibiayai oleh rezim internasional. Mereka beropreasi melalui operator-operator di Indonesia. Atas nama reformasi, semua undang-undang yang menjadi ruh dan pondasi pendirian bangsa diobrak-abrik. Bikin undang-undang yang memposisikan Indonesia selalu tergantung kepada asing atas nama pasar bebas. Demikian juga pejabat-pejabat yang diangkat di lembaga-lembaga paling strategis. Semuanya adalah para pejabat yang sejalan dengan pemikiran antek-atek nekolim. Walaupun di dalam hati dan pikiran para pejabat itu masih ada tersisa UUD 1945 asli dan semangat kemerdekaan. Namun mereka haruslah tetap mengikuti semua regulasi nekolim yang berlaku di negara ini. Kondisi ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa para pejabat dan banyak intelektual kita memang lulusan sekolah para nekolim. Akibatnya, begitu leluasa mereka dalam membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan nekolim. Hasilnya, Indonesia menjadi negara jajahan model baru untuk nekolim. Sumberdaya alam dirampok sesuka hati. Didukung dengan sistem mineter dan fiskal yang dikendalikan nekolim. Lalu dari mana Presiden Prabowo haris melakukan pembenahan? Tentu saja dimulai dari puncak menara ekonomi. Dimulai dari puncak masalah-masalah ekonomi. Apa saja itu? Jawabannya masalah kedaulatan keuangan. Bahasa sederhana itu karena uang mengatur segalanya. Orang dari Sumatera Utara bilang “hepeng do mangatur persoalan au”. Untuk level negara anak medan bilang “hapeng do mangatur negara on”. Uang yang dapat mengatur pejabat mengatur orang. Namun lebih dari sekadar uang, keuangan mengatur negara. Keuangan juga dapat membubarkan fungsi-fungsi negara. Orang boleh memegang uang. Namun permainan terhadap nilai uang, bukan di tangan negaranya. Apalagi di tangannya tidak pernah ada kewenangan. Perubahan sedikit saja sistem keuangan, dapat membubarkan negara beserta fungsinya. Wajar kalau Prabowo memulai pembenahan itu puncak yakni keuangan. Sebagai pertanda dan isyarat kalau Prabowo paham dengan kondisi kekulutan keuangan yang ada. Serangkaian kebijakan Presiden Prabowo menjebol dinding kebiasaan dari lama antek-antek nekolim. Kebijakan tabrak masuk, pada level tertinggi diambil Presiden Prabowo. Dimulai dari menjebol rezim fiskal dengan pemotongan anggaran 10%. Kemudian akan ditingkatkan lagi menjadi 30%. Kebijakan ini didasarkan atas asumsi utama yakni bocor dan praktek utama ijon APBN di depan sebelum disahkan di DPR. Keiasaan ijon APBN di depan ini berhasil dilakukan para politisi, yang bekerja sama dengan oligarki kelas atas yang menjadi koordinator. APBN adalah bancakan utama para kapitalis kelas atas Indonesia. Proyek-proyek APBN dijadikan makanan tahunan mereka. Makanya walaupun APBN bocor, APBN jebol. Namun APBN terus saja dengan deficit yang sengaja dikendalikan. APBN terus ditopang utang dan pembiayaan. Lalu Presiden Prabowo membuat Danantara. Antek-antek kapitalis dan nekolim kaget. Danantara ini adalah kebijakan rekonsentrasi untuk melawan dekonsentrasi selama reformasi. Dari atas atau puncak Danantara, presiden melihat bagaimana uang dari modal nasional Indonesia mengalir ke mana saja? Mengalir ke taipan mana? Uang lari ke luar negeri berapa? Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekarang ini adalah yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN. ICOR sebagai gambaran bahwa tingkat pengembalian modal di Indonesia paling rendah di ASEAN. Membuat investor enggam investasi di Indonesia. Semua ini karena lini keuangan itu bocor dijebol oligarki kapitalis. Mereka tidak pernah puas dengan kehancuran yang telah dibuat kepada keuangan negara. Kebijakan Presiden Prabowo yang paling mengagetkan, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun adalah memberlakukan pembatasan lalu lintas devisa. Tentu saja semua orang kaget. Lalulintas devisa adalah jantung bekerjanya sistem ekonomi kapitalis nekolim di Indonesia sekarang. Tanpa ada lalulintas devisa yang bebas, sistem ekonomi nekolim dan kapitalis menjadi lumpuh. Ada undang-undang sistem devisa bebas yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Selama lebih dari 25 tahun terakhir rezim devisa bebas begitu digjaya, kuat dan leluasa. Melawan indahnya lalulintas rezim devisa bebas, itu sama dengan menabrak tembok yang tebal dari baja dan besi. Nyatanya sekarang Prabowo tabrak masuk dinding yang keras itu. Tabrak, oke tancap gas dan jalan. Prabowo menggunakan seribu taktik. Undang-udang sistem lalu lintas devisa bebas memang tidak dibatalkan. Pemerintah Prabowo hanya memberlakukan sistem devisa bebas terbatas tertentu. Pemerintah membatasi lalulintas devisa menyangkut sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Sumberdaya alam itulah ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Sumberdaya alam itulah penopang ekonomi Indonesia. Komoditas sumberdaya alamlah yang membuat oligarki Indonesia kaya raya, dan super sugih sampai lebih tujuh turunan. Walaupun dalam kenyataannya negara dan bangsa Indonesia masih tetap kere keriting. Sayangnya, Presiden Prabowo paham permainan mereka salama ini. Sebagai Presiden, Prabowo telah mengunci mereka dengan kuncian “Habib Nurmagomedov”. Nekolim kaget kalau sudah dikunci, karena Praboeo paham permainan mereka.
Siapa Pasukan Pemukul Presiden Prabowo?
by Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi DUNIA saat ini berubah dengan cepat. Namun Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah yang lebih cepat lagi. Langkahnya sama sekali tidak terduga-duga oleh para menterinya. Sebagian besar anak buahnya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ada yang mencoba menjelaskan, namun dengan tatapan mata yang kosong seperti Sri Mulyani. Tidak paham yang dimaui Presiden apa? Sebagian yang lain mencoba memberikan pemahaman. Sayangnya yang disampaikan itu salah. Misalnya, penjelasan yang disampikan terkait dengan Danantara. Ada lagi yang mecoba memanifestasikan kebijakan Presiden Prabowo seperti launching Bank Emas. Namun penjelasan yang sangat memalukan dan konyol. Dikira Bank Emas itu seperti perusahaan pegadaian. Sungguh benar-benar menyedihkan, karena pembantu presiden gagal paham. Dunia kini tengah menyaksikan action Presiden Amerika Serikat Donal Trump yang membuat berbagai kebijakan kontoversial. Trump memotong anggaran pemerintahnya. Termasuk memangkas berbagai bantuan luar negeri. Trump juga keluar dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Langkah berikutnya, Trump memberlakukan tarif besar besar-besaran kepada negara yang menjadi pesaingnya. Donal Trump dengan gagah dan bangga membuat berbagai kebijakan yang mengubah haluan Amerika menuju proteksionisme. Trump tidak peduli dengan tanggapan dari negara lain. Tujuannya untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan nasional Amerika. Untuk itu, Amerika Serikat menjalankan proteksionisme secara terbuka dan telanjang. Tanpa tendeng aling-aling. Dunia dibuat tersentak kaget. Hampir mirip dengan Trump di Indonesia. Namun lebih tinggi dari yang dilakukan Donald Trump. Presiden Prabowo melakukukan gerakan banting setir. Benar-benar mengubah rute ekonomi Indonesia. Membuat kebijakan yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah reformasi Indonesia. Jika dilihat dari level kebijakan ekonomi, maka yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini adalah Top of The Top Level. Benar-benar mengagetkan. Banyak pihak yang dibuat terperanga dan tekaget-kaget antara percaya dan tidak. Para pengikutnya yang tidak paham, pasti langsung merinding dan asam lambunya naik. Penyebabnya, banyak bohir-bohir mereka yang lama bakal terkena dampak kebijakan Presiden Prabowo. Rezim devisa yang menjadi kebanggan pamain uang kotor dibuat tidak bisa berkutik. Sebuah kebijakan yang tidak pernah terbayangkan berani dilakukan oleh pemeritah negara Republik Indonesia sejak merdeka. Selama ini Indonesia tersandera oleh rezim devisa bebas. Ketika Prabowo menghentikan rezim devisa bebas, maka berhentilah semua agenda neoliberalisme di Indonesia. Otomatis berhenti juga kebiasaan lama menikamti liberalsiasi keuangan dan liberalsiasi perdagangan di Indonesia. Kebiasaan pencurian dan penggarongan sumber daya alam Indonesia akan terhenti. Berhenti pula berbagai korupsi dalam perdagangan bebas yang selama ini membuat Indonesia kere. Rezim devisa bebas merupakan alat beroperasinya seluruh perampokan sumber daya alam Indonesia. Menjadi alat utama beroperasinya seluruh praktek pencucian uang di negeri ini. Selain itu, sebagai sarana yang paling penting untuk oligarki menghindari kewajiban pajak dan kewajiban keuangan kepada Indonesia. Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupa-rupanya mereka rezim devisa bebas inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerfull mengatur ekonomi Indonesia. Beraksi dengan leluasa tanpa ada yang bisa mencegah meraka. Namun kali jadi ayam sayur. Kebijakan berikutnya yang juga berada pada level kedua bidang ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah lembaga untuk mengonsentrasikan sumber daya keuangan Indoensia yang terpragmentasi. Selama ini dibelah-belah oleh para oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng. Danantara akan melawan ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan modal asing. Lembaga pembiayaan seperti Danantrara adalah pernyataan sikap Presiden Prabowo. Mengumumkan kepada dunia bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung pada uang dan pasar uang para oligarki. Tidak juga bergantung pada modal asing. Nah, Rosan Rorlani harus mengerti dan paham pesan ini. Jangan sampai bingung dan gagal paham. Selama ini mereka para oligarki menjatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sengaja mendesain APBN paket hemat. APBN sengaja dibuat kecil, agar ekonomi Indonesia terus menghiba kepada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit ini berkolaborasi dengan para pengambil keputusan di bidang moneter dan keuangan. Targetnya membuat APBN dengan paket hemat. Bayangkan saja. Daya keruk oligarki terhadap sumberdaya alam yang naik berkali-kali lipat. Sumberdaya alam yang diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Sayangnya, setoran mereka kepada APBN tetap seupil. Tidak berubah dan bertambah dalam satu dekade terakhir. Mengapa demikian? Semua itu berkat bantuan dari para penguasa moneter dan para penguasa pajak Indonesia. Danantara adalah kekauatan ekonomi besar yang baru. Gabungan kekuatan moneter dan fiskal yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN Indonesia selama ini. Lebih besar daya dobraknya dari otoritas moneter manapun di Indonesia. Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama \"efisensi\". Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil Presiden Prabowo. Selama ini ekomomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus selalu defisit. Kalua tidak defisit, maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih. APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan dari luar pajak, yaitu utang utang dan utang. Tanpa pembiayaan utang, maka ekonomi tidak dapat tumbuh. Semua logika pembenaran agar APBN tetap bikin utang dibangun. Tujuannya, agar pemerintah terus mengambil utang jumbo. Kalau bikin utang, maka para makelar utang dan makelar proyek APBN bernyanyi dengan judul lagu ‘’disini senang disana senang’’. Sekarang sori ye, sori ye kata Presden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN dibuat tidak berkutiik. Para makelar ijon APBN yang dananya telah dipotong di awal, mendadak banyak yang mengalami vertigo. Para politisi dan makelar sebentar lagi berhadapan dengan para penagih utang. Akan ditagih uang yang sudah diijonkan untuk APBN. Kapan proyek APBN yang sudah diijon itu mereka dapat. Apalagi Prabowo telah mengehentikan semua praktek ijon APBN. Langkah efisiensi akan terus dilakukan sampai lima tahun ke depan untuk memotong kebiasaan ijon proyek APBN. Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan para oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Semua orang juga tau bahwa kebanyakan penyelengara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi Indonesia adalah pasar bebas. Kekuatan ekonomi adalah pajak dan utang. Sementara stabilitas ekonomi adalah nilai tukar. Semua instumen yang nyata-nyata adalah persepsi, dipandang sebagai kenyataan. Anehnya, dipaksa untuk harus diikuti. Untuk merealisasikan persepsi itu, maka harus ciptakan utang uatang dan utang di APBN. Sekarang mereka melihat Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang kosong. Perasaan mereka hancur seperti hancurnya para bohir oligarki. Para pejabat meneter dan keuangan Indonesia terperanga antara percaya dan tidak kepada Presdein Prabowo. Baru sadar kalau Presiden Prabowo paham dan khatam tenta masalah moneter dan fiskal. Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo harus membuat pasukan yang kuat menghadapi dewa linglung ini. Bukan saja para oligarki yang linglung. Penguasa moneter dan fiskal sudah merasa aman dan nyaman selama ini juga lingling. Untuk itu, Presiden Prabowo perlu dan segera siapkan pasukan pemukul, sekaligus pasukan untuk bertahan. Para dewa moneter, fiskal dan sumberdaya alam sekarang memang linglung. Namun mereka juga bakal menyiapkan serangan balik dadakan.
POPULER