ALL CATEGORY
Akhiri Segera Peran Bank Sentral "Negara Dalam Negara" (Bagian-2)
by Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum Jakarta FNN – Jum’at (23/01). Persis seperti di oligarki Inggris. Para oligarki Amerika juga harus menempuh jalan berliku untuk mendirikan Bank Sentral. Perlu memutar dengan berbagai cara dan taktik untuk sampai ke penciptaan Bank Sentral. Polanya menyicil isu dan gagasan. Dari bank nasional milik swasta dengan hak hidup sementara, lalu dilanjutkan lagi untuk kurun waktu tertentu, sampai tibanya UU yang memberi hak mereka hidup selama-lamanya. Para oligarki tersebut sangat jeli dalam mengenali demokrasi dan rule of law. Begitu teridentifikasi sebagai keunggulan tak tertandingi dari mereka. Demokrasi dan rule of law menjadi tatanan paling berharga, Malah paling sederhana untuk dikecohkan. Konsep-konsep dasar demokrasi dan rule of law adalah berkah terbesar untuk mereka. Pemilu boleh saja terlihat bebas. Hasilnya sangat demokratis kata orang-orang yang punya agenda menunggangi pemilu. Tetapi siapa yang menjadi calon presiden? Siapa dari mereka yang harus menang dan harus kalah, terlalu mudah bagi mereka untuk diskenariokan. Setiap kandidat, siapapun mereka, butuh uang besar untuk menang. Uang adanya di tangan mereka. Uang bukan ditangan rakyat biasa. Tanam Orang di Pemerintah Kerja secara berjaringan, itulah ciri mereka. Pada titik itulah Nathan Meyer Rothschid dan keluarganya menyelam dalam dunia perbankan. Boleh jadi merupakan penjelasan paling signifikan tentang gagasan Bank Sentral di Amerika. Mirip kemunculan Bank of England. Amerika mengawalinya dengan First American Bank 1791. Bank ini diinisiasi pembentukannya oleh Alexander Hamilton, Menteri Keuangan dari Presiden pertama Amerika George Washington. Mirip-mirip seperti Bank of England. Masa berlaku First American Bank 1791 ini hanya 20 tahun. Persis cara mempertahankan kelangsungan Bank of England. Amerika juga segera menemukan kenyataan harus berperang dengan Inggris tahun 1812. Kebutuhan uang untuk membiayai militer menjadi salah satu sebab penting. Bahkan mungkin saja yang paling utama. Amerika harus melanjutkan masa operasi bank itu. Akhirnya disahkan melalui operasi Second American Bank 1816. Masa berlakunya baru akan berakhir nanti di tahun 1836. Ketika berakhir, Presiden Andrew Jackson yang menurut David S. Schwartz dalam Defyng McCulloch? Jackson’s Bank Veto Reconsidered, dimuat pada Arkansas Law Review Vol 72 Nomor 1 Tahun 2019, menyebut bank sebagai “Monster”. Presiden Andrew Jackson tidak mau memperpanjang masa operasi First American Bank ini. Memang Nicholas Bidle menasihatinya agar tidak menveto, tetapi Andrew Jackson tidak memedulikan nasehat tersebut. Bukan itu saja. Presiden Jackson juga menarik uang-uang pemerintah dari Second National Bank, atau bank swasta. Uang-uang itu dialihkan ke State Bank. Tindakan ini dinilai oleh Hendry Clews, Bankir Eropa, sangat menyakitkan untuk Bank of England. Menurut penilaian Handry Clews, tindakan ini mengakhiri aliran uang kertas dari Inggris ke Amerika. Akibatnya, terjadi kepanikan keuangan pada tahun 1837. Menariknya, krisis ini justru memunculkan J.P. Morgan sebagai pemain dalam dunia keuangan. Koneksi antara J.P Morgan dengan Rothschlid segera tercipta sesudah itu. George Peabody menjadikan Junius S. Morgan sebagai suksesornya. Morgan segera terhubung dalam usaha dengan N. M Rothschild Company. Relasi ini dilaksanakan dengan memperbesar jumlah pengapalan besi untuk pembuatan jalan kereta api di Amerika. Terlihat sebagai pola standar kelompok bankir menggolkan gagasannya. Polanya dengan menciptakan krisis. Dua puluh tahun setelah krisis keuangan tahun 1837, terjadi lagi krisis keuangan di tahun 1857. Krisis itu datang bersamaan dengan berakhirnya perang Amerika-Mexico. Menariknya, Amerika segera memasuki perang saudara antara Uara-Selatan selama tiga tahun sejak 1861, yang bibitnya telah lama tersemai. Lebih menarik lagi, pada tahun 1861 itu juga Abraham Lincoln memasuki kekuasaan sebagai Presiden. Entah disengaja atau tidak, tetapi Abraham Lincoln, Presiden paling dikenang dalam diskursus demokrasi ini, segera menemukan kenyataan yang begitu pahit. Disadari atau tidak, kabinet Lincoln diisi sedikitnya empat menteri, yang bukan saja tidak cukup untuk dikenalnya, tetapi mereka bekerja untuk agenda dan kepentingan para bankir. Lord Charnwood dalam bukunya yang berjudul “Abraham Lincoln” diterbitkan tahun 1917, mengidentifikasi empat figur yang tidak dikenal Lincoln masuk dalam kabinetnya. Keempat menteri itu adalah Seward dari New York, (Menteri Luar Negeri), Salmon P. Chase dari Ohio (Menteri Keuangan), Georege Bates dari Missouri (Jaksa Agung), dan Gideon Wells (Pensylvania), menggantikan Comeron perwakilan Pensylvania, yang dikenal dengan skandal korup. Lincoln jelas telah menghadapi masalah di kabinetnya. Rebeca Cristine Roberts dalam tesis Magister pada Birmingham University 2015 mengidentifikasi sejumlah hal menarik. Menurutnya, Seward justru menghendaki agar Lincoln mungkinkan Inggris ikut campur dalam perang Utara-Selatan itu. Seward berpendapat Ratu Inggris memiliki kedudukan istimewa di Amerika. Inggris dan Amerika menurut Seward adalah dua Negara yang bersahabat. Dalam kenyataannya, Inggris tidak netral dalam perang Utara-Selatan ini. Menurut identifikasi Petterson, Inggris dan Perancis, negeri yang bankir teratasnya ditempati oleh Rothschild bersaudara, malah mengirimkan pasukan untuk membantu Selatan, yang menjadi pemicu perang saudara ini. Perang Dan Krisis Lincoln juga menghadapi masalah keuangan. Carisa Peterson, dalam Dady “War” Buck How Lincoln Founded The Civil War and Father The Modern System of American Finance, yang dmuat dalam Lincoln Memorial University Law Review Vol 7 Nomor 1, 2020, menunjukan sepanjang 1857-1861 pendapatan negara merosot sebesar U$ 41.5% miliar. Sementara pengeluaran pemerintah berkisar U$ 65 miliar. Ralp H. Petterson menyodorkan fakta yang cukup eksplosif. Menurut Petterson, Salmon P. Chase, Menteri Keuangan Kabinet Abraham Lincoln, yang kelak namanya digunakan sebagai nama sebuah bank “Chase Manhattan Bank” (milik kelompok Rockeffeler), mengancam para bankir lainnya. Ancamannya adalah jika mereka tidak “menerima obligasi” yang dikeluarkannya, maka dia akan “membanjiri negara dengan uang kertas.” Perang itu membutuhkan duit besar. Bankir tahu kondisi itu. Perang Inggris dengan Prancis tahun 1815 memberi pengetahuan terbaru tentang masalah kebutuhan perang ini. Perang memerlukan peralatan, dan hal-hal yang lain saling berkaitan. Lincoln harus menanganinya dengan cepat. Tidak mau bergantung dan dipermainkan bankir, Lincoln segera memutuskan sikapnya tidak meminjam uang dari bankir. Menurut Petterson, Lincoln juga mengambil sikap tidak menciptakan uang yang berbunga. Dia segera mendirikan State Bank, tindakan yang diam-diam dinantikan dan dikehendaki oleh Bankir internasional, yang bekerja melalui Salmon P. Chase, Menteri Keuangan. Cara Loloskan Agenda Lincoln terjebak? Itu satu hal. Tahun 1863 pemerintahan Lincoln segera menemukan National Currency Act, yang setahun kemudian diubah menjadi National Banking Act. UU ini menjadi dasar pendirian National Bank. Bank ini dirancang untuk menyediakan uang yang dipinjamkan kepada pemerintah. Untuk tujuan itu mereka dapat “mecetak” (tanda petik dari saya) uang kertas dalam jumlah besar. Uang ini, tulis Petterson lebih jauh, bukan hanya tidak didukung emas, tetapi juga bebas utang. Dalam penilaian Petterson, Lincoln dengan tindakannya tersebut, telah memasuki permainan yang berbahaya. Dia menantang bankir Internasional. Tetapi Lincoln tak memedulikan pandangan Petterson itu. Telah berhasil menjadikan Salmon P. Chase sebagai proxy mereka dalam pemerintahan Lincoln, bankir internasional segera meluncurkan gagasan pajak progresif kepada kongres. Bukan Lincoln, tetapi Salmon P. Chase yang menggemakan gagasan tersebut. Gagasan ini terlihat logis, karena kala itu pendapatan negara telah merosot jauh. Gagasan pajak progresif dirancang dalam skema berikut. Pendapatan sebesar U$10.000 dikenakan pajak 3%. Dan pendapatan melebihi jumlah itu dikenakan pajak sebesar 5%. Terlihat kebijakan ini akan menambah pendapatan negara. Digambarkan oleh Paul Post dalam “Lincoln Gamble”, disertasi pada Rutledge University 2009, Lincoln memunculkan gagasan menghentikan perang. Kepada mereka di Selatan yang memberontak, akan diberi Amensty. Dan wilayah Selatan akan direkonstruksi, dibangun oleh pemerintah federal. Sayangnya gagasan Lincoln ini mendapat penolakan dari jaringan bankir, terutama yang ada di Kongres. Kenneth Stamp, justru menghendaki rekonstruksi. Namu tanpa disertai hal lainnya. Hasrat ini terlihat terlalu minim pada level rasionalitasnya. Untuk menyediakan biaya rekonstruksi, maka pendapatan negara harus diperbesar. Dengan demikian, maka UU tentang pendapatan nasional muncul sebagai sesuatu yang mutlak disediakan. Lincoln tidak menyukai gagasan ini. Lincoln menyatakan akan memveto UU tersebut. Kenyataannya, Revenue Act 1862, dikenal dengan nama Stamp Tax, tetap dibuat. Bersamaan dengan itu keluar juga : Legal Tender Act 1862. Setahun kemudian Kongres mengeluarkan lagi National Currency Act 1863, yang diubah menjadi National Bangkin Act 1864. Dalam Legal Tender Act, Menteri Keuangan, yang tidak lain adalah Salmon P. Chase diberi wewenang menerbitkan paper note untuk membayar utang pemerintah. Juga mencetak uang kertas sebesar U$ 150 miliar. Uang ini dikenal dengan greenback. Leluasakah para bankir dengan National Banking Act 1864? Yang memberi pemerintah kewenangan mendirikan State Bank? Kelak jelas pada semua aspeknya, kebijakan ini dinilai bankir sebagai kebijakan yang meruggikan mereka. Dengan alasan tidak senapas dengan mekanisme pasar. Sukseskah Lincolbn dengan National Banking Act itu? Tidak juga. National Banking Act justru menandai kemenangan para bankir. Mengapa? Memang setelah tahun itu dibuat Michigan Act 1837. Tetapi Act ini mengatur pendirian Bank pakai charter. Persis seperti di Inggris pada tahun 1694. Praktis sejak 1837, tidak ada lagi UU yang menjadi dasar kelangsungan bank national. Bankir, sekali lagi, sukses besar dengan National Banking Act 1864 itu. Dimana letak suksesnya? National Banking Act itu menjadi dasar 1.500 bank yang telah beroperasi setelah 1837 memiliki pijakan sebagai bank nasional. Pola ini terlihat mirip dengan yang dipakai di Inggris. Persis Inggris dengan Tonage Act dan Continuance Act. Mereka menyamarkan tujuan utamanya. Lincoln dilantik lagi sebagai Presiden untuk periode keduanya pada tanggal 4 April 1865. Memang telah begitu banyak UU dibuat, termasuk The Banking Act 1864. Tetapi entah mengapa, karena Lincoln masih terlihat berseberangan dengan rencana oligarkis itu, atau sebab lain, sehingga Lincoln mati ditembak John Wilkes Boot dan mati pada tanggal 14 April 1865. (Bersambung)
Akhiri Segera Peran Bank Sentral "Negara Dalam Negara"
by Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum (Bagian-1 Dari Empat Tulisan) Jika Amerika memperbolehkan bank swasta mengendalikan masalah mata uang, lalu olah inflasi, kemudian olah deflasi, maka bank dan perusahaan yang akan tumbuh di sekeliling mereka mengambil harta kekayaan sampai anak-anak mereka tidak memiliki rumah di benua yang ditaklukan oleh ayah mereka (Thomas Jefferson, Presiden Amerika 1801-1809). Jakarta FNN – Selasa (21/02). Para oligarki, dimanapun selalu begitu. Panjang akalnya. Mahluk yang bertuhankan uang ini, selalu menggunakan kekuatan uang untuk mengubah dan membeli kekuasaan. Uang itu, akan terlihat pada uraian selanjutanya adalah komoditi. Begitu pola yang dipakai para oligarkis untuk mendefenisikan kekuasaan. Uang dipakai kelompok ini mengubah tatanan politik. Merekalah yang menentukan siapa yang berkuasa. Mereka juga leluasa menulis huruf-huruf hukum. Oligarkis pulalah yang memberi isi dan warna terhadap demokrasi. Mereka jugalah yang memberi bentuk terhadap konsep rule of law. Untuk itu, kenali benar prilaku dan sepak-terjang meraka dalam mendikte dan mengendalikan kekuasaan. Semua keinginan oligarkis itu dicapai dengan menyodorkan uang. Caranya macam-macam. Hutang kepada pemerintah, dipakai sebagai alat untuk menekan. Menukarnya dengan kepentingan mereka. Faktanya mereka berhasil. Begitu terlihat sangat jelas pada sejarah kemunculan bank sentral di muka bumi ini. Bank Of England Merangkak dari bawah lalu melingkar, menjadi tipikal oligarkis dalam menciptakan bank sentral. Dalam sejarahnya, cara ini dimulai dari Inggris, dengan Bank of England. Mengubah tatanan sosial dan politik klasik, itu langkah awalnya. Berikutnya, dengan menempatkan orang mereka di pusaran kekuasaan. Selanjutnya, memunculkan isu baru. Setelah itu membawa isu baru tersebut memasuki gedung parlemen. Begitulah yang diperolah dari Inggris dan Amerika dalam kasus pendirian bank sentral. Untuk kasus Inggris, mereka terilhami oleh kesuksesan besar yang dicapai oleh Bank of Amsterdam yang beroperasi sejak tahun 1609. Kenyataan itu merangsang Samuel Lambe, yang memanfaatkan kekacauan politik di Inggris tahun 1658. Di tengah kekacauan tersebut, Samuel Lambe, seorang pedagang Inggris asal London mengusulkan pendirian Bank Sentral. Sayangnya gagasan ini gagal. Kegagalan itu disebabkan parlemen yang beralasan Raja Inggris dapat mengumpulkan uang tanpa perlu meminta persetujuan dari parlemen. Walaupun gagal, penggagas bank sentral tak patah arang. Tahun 1683, lima tahun sebelum revolusi, muncul kembali gagasan yang mirip. Tetapi kali ini datang dari William Petterson, yang juga seorang pedagang kaya raya di London. Petterson mengusulkan, bukan sentral bank melainkan Bank of Credit. Ternyata hasilnya gagal lagi. Menariknya, gagasan itu juga muncul di tengah suhu politik yang terus memanas, karena sikap Raja James II. Ketika itu Raja James II teridentifikasi bekerja dalam skema Louise ke-XIV dari Perancis. Louise ingin memastikan Eropa menganut keyakinan agama yang sama dengan dirinya. James berada dalam skema ini. Sikap ini tidak disukai oleh kalangan non istana, khsusnya di parlemen. Akhirnya Inggris jatuh ke dalam revolusi “Glorius Revolution 1688”. Revolusi ini sukses besar. Raja James II melarikan diri ke Perancis. Tahta kerajaan kosong. Terjadilah serangkaian perubahan fundamental. Pada umumnya studi sejarah tata negara mengidentifikasi revolusi Inggris ini mengonsolidasi prinsip rule of law, dan supremasi parlemen. Dikonsolidasi dalam “The Bill of Right 1689”, tak lama setelah revolusi itu. Manis dalam semua dimensi saat itu. “The Bill of Right 1689” menggulung hampir semua prerogative raja. Gema kesuksesan ketika itu telah berhasil menyembunyikan ekspektasi orang kaya, yang sedari awal bekerja dibalik layar revolusi itu. Tujuan mereka untuk mendirikan bank sentral. Tujuan ini tak teridentifikasi oleh kebanyakan orang. Menampilkan perannya sebagai perencana dibalik layar revolusi. Mereka tahu begitu raja menghilang, dan seluruh kekuasaannya dibatasi. Langkah berikutnya dialihkan ke parlemen, maka Inggris akan mengalami masalah. Apa itu masalahnya? Kerajaan akan jatuh ke dalam tidak-pastian untuk mendapatkan uang. Perangkat kerajaan tidak berungsi di satu sisi. Sementara di sisi lain parlemen tak memiliki perangkat untuk mengumpulkan uang. Inggris pun akhirnya jatuh secara praktis ke dalam keadaan ketidak-pastian untuk mendapatkan cara dalam mengumpulkan pajak dan cukai. Satu hal telah pasti terjadi adalah Raja dan Ratu telah berhutang budi kepada Peterson dan kawan-kawannya. Balas budi, quid pro quo, menjadi senjata besar kelompok ini. Hutang budi ini dimanfaatkan oleh oligarkis, yang dengan caranya berakibat Raja dan Ratu pinjam uang dari mereka. Dalam identifikasi Eugene Mullins, melalui British Treasury, kerajaan segera meminjam uang kepada mereka sebesar 1.250.000 pound. Tidak itu saja, Mullins mencatat Menteri Keuangan Inggris ini juga mengusulkan agar kerajaan segera mengeluarkan apa yang disebut dengan a royal charter for the Bank of England. Bank of England, sejauh itu bukan punya pemerintah. Bank ini milik sejumlah orang kaya di London. Kepemilikan bersama ini dilakukan dalam bentuk shareholder. Tiga tahun setelah itu, gagasan ini digemakan oleh William Petterson, orang kaya Ingris yang memperlancar kedatangan William dan Marry. William Petterson, segera mengajukan satu proposal kepada parlemen. Inti dari proposal itu adalah perlu didirikan satu bank nasional. Cerdik, walaupun bermaksud mendirikan bank sentral, tetapi nama itu tidak disebut dalam proposal. Yang disebut adalah bank nasional. Itu saja, tidak lebih. Cara ini, dalam kenyataannya, setelah lebih dari satu abad dipakai oleh kelompok Wall Street di Amerika dalam game pendirian The Federal Reserve. Tahu kerajaan sedang babak belur oleh revolusi, Petterson dalam rangka menggolkan proposalnya, menjanjikan kepada parlemen pinjaman kedua kepada kerajaan. Bunga yang dikenakan pada pinjaman kedua itu sebesar 6% dan menejemen fee 5.000 pound dan right isue. Untuk sesaat memang belum berhasil. Tetapi proposal itu telah didiskusikan oleh parlemen. Menurut H. Goodman dari Pensylvania University dalam kajiannya tentang The Formation of Bank of England: A Respons to Changing Political and Economic, yang dimuat dalam Journal Penn History Review, Lord Charles Montagu yang merupakan Commissioner of Tresury menyambut proposal Petterson. Montagu justru mengambil sikap aneh. Dia perbesar jumlah pinjaman, tetapi menurunkan bunganya. Besaran pinjaman dan hutang menjadi 1.250.000 pounds. Kecerdasan Peterson segera bertemu dengan keberanian parlemen dalam megambil risiko. Peterson telah tahu bahwa negara itu telah merupakan coleteral tak tertandingi. Disisi lain, parlemen justru hendak membuktikan kepada pedagang ini bahwa mereka memiliki integritas dan krediblitas. Menariknya keberanian ini berlangsung di tengah ketakutan kaum Tory tahu bahwa bank akan berkuasa melebihi kerajaan. Kekhawatiran yang sama muncul juga di kaum Whigh, yang oposisi. Mereka tidak yakin bank bisa dikendalikan kelak. Keadaan itu tidak cukup kuat menghentikan hasrat parlemen untuk membuktikan bahwa mereka memiliki integritas dan kredibilitas. Politik balas budi -quid pro quo- dipenuhi parlemen dengan membentuk Way and Means Act, sering disebut Tonage Act 1694. Tonage Act bukanlah UU, yang secara spesifik sebagai UU perbankan, apalagi untuk bank sentral. Jadi Bank Sentral Tonage Act mengatur cara dan persyaratan pengenaan pajak dan cukai pada perusahan pelayaran. Uang itu harus diletakan di bank. Dengan begitu, maka harus diadakan satu bank. Jadilah Tonage Act sebagai dasar pendirian bank. Itu sebabnya pembicaraan tentang Bank of England selalu merujuk Tonage Act 1694. Akibat tidak dirancang untuk menjadi UU perbankan, mengakibatkan durasi operasi Bank of England menjadi terbatas. Akibatnya, itu Bank of England harus diperpanjang lagi opresional pada tahun 1706, dengan landasan Royal Charter. Lawrence Broz dan Richard S. Grossmman, dalam Paying for Privileg: the Politial Economic of Bank of England Charter 1694-1844, yang diterbitkan pada tahun 2002 mencatat, sejak 1694 hingga 1844 diterbitkan dua belas Royal Charter untuk memperpanjang masa berlaku Bank of England. Siasat yang sangat rapi dan licin. Keduanya mencatat, perpanjangan masa operasi Bank of England selalu dinegosiasikan dengan Parlemen. Negosiasi tersebut selalu dilakukan setiap kali kerajaan membutuhkan uang. Termasuk untuk keperluan opersional dan membiayai kebutuhan militer. Kebiasaan berhutang yang dilakukan kerajaan, oleh oligarki digunakan sebagai dasar meminta perpanjangan operasi bank. Bahkan Bank of England sejak 1697 telah muncul sebagai korporasi swasta yang monopoli perdagangan bank notes. Memang belum berfungsi sebagai Bank Sentral, tetapi sejak tahun itu, sudah terlihat mereka memainkan peran sentral dalam isu perbankan Inggris. Menurut Peter Howels dalam The US Fed and the Bank of Englad: Ownership, Structure and Independence, hingga tahun 1825 baru dibuat aturan yang secara khusus tentang Bank. Aturan ni dikenal dengan Banking Act 1825. UU ini merupakan respon atas krisis keuangan yang terjadi pada tahun itu. Krisis ini dalam kenyataannya menjadi pijakan Bank of Land muncul sebagai kohesi dan stablitas perbankan bank-bank regional yang kecil. Fungsi itu, karena kenyataan, dikehendaki oleh bank-bank kecil, dalam kata-kata mereka note sisue by larger harus ditampilakn secara lebih terpercaya. Dalam jangka panjang, menurut Howels, hal itu menunjukan bahwa bank-bank komersial tidak menarik diri sebagai penyeimbnang Bank of England. Mereka dalam kenyataan itu merasa lebih bijaksana menggunakan bank note yang diterbitkan Bank of England. Krisis itu berlangsung, dalam kenyataannya hingga tahun 1857. Yang menarik, ketika itu Inggris telah memiliki Bank Charter Act 1844. Sering disebut Continuance Act 1844. Motifasi dasar UU ini adalah memastikan Bank of England mengontrol kebijakan keuangan dan ekspansi kredit. Kontrol itu dimaksudkan sebagai cara menstabilkan makro ekonomi. Berfungsi seperti itu mengakibatkan Peter Howel mengidentifikasi untuk pertama kalinya, Bank of England bertindak sebagai bank sentral. Sekali lagi ini, disebabkan Bank of England, bertanggung terhadap stailitas harga. Toh fungsi sebagai lending of the last resort, telah diperankan dari jauh sebelumnya, dan menguat pada saat krisis 1825 itu. Pada titik itu terlihat oligarki ini tidak mementingkan nama. Yang paling dipentingkan oligarki adalah fungsi institusionalnya. Apapun namanya, yang penting berfungsi sebagai bank sentral. Cara ini kelak dipakai oleh oligarki Amerika yang terkoneksi dengan oligarki Inggris, memprakarsai pembentukan The Federal Reserve. Agar terkonsolidasi, UU ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mereorganisasi bank ke dalam dua bidang. Sir Robert Peel diberi kewenangan itu. Reorganisasi itu dilakukan dengan membagi menejemen bank ke dalam dua, yaitu departemen untuk masalah pokok dan departemen perbankan. Terhadap isu pertama diurusi pemerintah, khususnya menteri keuangan. Sedangkan isu kedua diurusi sepenuhnya oleh Bank of England. Cara kerja ini menarik pada semua aspeknya. Sebab pemerintah tak mengurus kebijakan keuangan, tetapi harus memberi jaminan terhadap kebijakan keuangan yang dibuat oleh Bank. Luar biasa mulusnya. Setiap bank notes yang diterbitkan oleh bank swasta sebesar 14 miliyar pound, menurut Bank Charter Act, harus ditopang dengan surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Menariknya, Enggene Mullins mengidentifikasi dalam kata-katanya, Bank of England was synonymous with the name of Baron Nathan Mayer Rothschild. Padahal pada awalnya, Bank ini dimiliki oleh 1.330 orang, dengan nilai saham tidak lebih dari 10.000 pound. Didalamnya termasuk Nathan Rothschild. Satu langkah kecil saja telah mematikan mereka 1.330 orang itu. Bank of England segera jatuh ke tangan Nathan Rothschild usai Perang Waterloo. Perang antara Inggris melawan Perancis pada tahun 1815. Napoleon memimpin pasukan Perancis dan Wellington memimpin pasukan Inggris. Perang ini menjadi penentu dominasi satu di antara dua negara itu di Eropa. Siapa yang memenangkan perang menjadi penting dalam konteks itu. Keluarga Rotcshild, dengan Nathan dipuncakanya, dan ini yang membedakan mereka dengan bankir lainnya. Memiliki sejumlah kurir. Dapat disebut inteljen yang ditanam dalam pasukan inggris yang ikut dalam Perang Waterloo itu. Nathan yang telah tahu kalau Inggris memenangkan pertempuran itu, berpura-pura muram disaat pasar modal dibuka. Kemuraman Nathan dimaknai koleganya bahwa Inggris kalah perang. Akibatnya, mereka melepaskan saham-sahammya. Nathan lalu membeli saham-saham itu dengan harga murah. Menurut Ralp Epperson, keesokan harinya datang berita Inggris memenangkan perang itu. Berita itu memicu kenaikan harga saham secara drastic. Nathan meraup untung besar. Betulah Nathan. Nathan Meyer Rotschild akhirnya tertakdir sebagai orang terkaya di Inggris sampai saat ini. Dia, dengan kekayaan itu menyombongkan diri. Menurut Eugene Mullins, dengan kata-kata “The man that controls Britain’s money supply, controls the British Empire, and I control the British money supply”. (bersambung) 662
Korban Banjir Aceh Tamiang Tempati Huntara: Terima Kasih, Pak Presiden Prabowo
ACEH TAMIANG, FNN | Harapan baru mulai tumbuh di tengah fase pemulihan darurat pascabencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan data terbaru per 17 Januari 2026, sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) mulai direlokasi ke unit Hunian Sementara (Huntara). Ini menandai babak baru bagi para penyintas yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Aceh telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana hingga 22 Januari 2026 guna memastikan percepatan pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Sapitri, warga asal Desa Sukajadi, menjadi salah satu penghuni awal di komplek Huntara blok A17. Baginya, Huntara ini adalah penyelamat setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi memprihatinkan di tenda pengungsian. \"Kalau dibilang orang, desa kami itu \'desa yang hilang\'. Bukan cuma harta, tapi desanya benar-benar hilang tersapu banjir. Terima kasih, pak Prabowo, \" ujar Sapitri. Dia menceritakan bagaimana ia dan empat anaknya harus bertahan dari cuaca ekstrem di tenda. \"Di sini jauh lebih nyaman. Di tenda, kalau jam tiga pagi embun sudah menetes masuk, kalau siang panasnya seperti dikukus.\" Senada dengan Udra, Herlinawati yang juga menempati unit di blok yang sama, merasa bersyukur meski masih menghadapi kendala logistik harian. \"Kami bersyukur tidak lagi kehujanan, meski saat ini dapur umum masih dalam tahap penataan dan akses sekolah anak-anak menjadi lebih jauh,\" ungkapnya. Data Kerusakan dan Capaian Pemulihan Berdasarkan citra satelit Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), skala kerusakan di Aceh Tamiang tercatat sangat masif: Total bangunan terdampak sekitar 58.000 bangunan mengalami kerusakan. Fasilitas publik sebanyak 285 rumah ibadah dan 12 Puskesmas mengalami kerusakan berat, termasuk peralatan medis dan armada ambulans yang terendam lumpur. Selanjutnya, kondisi pemukiman, banyak rumah warga di bantaran sungai kini hanya tersisa pondasi akibat terjangan banjir bandang. Di sisi lain, BNPB melaporkan progres positif pada infrastruktur transportasi. Saat ini, 90% jalan utama telah berhasil dibersihkan dari material lumpur. Tumpukan kayu gelondongan yang sebelumnya menyumbat kawasan kritis seperti Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dan Kota Lintang Bawah juga telah dibersihkan dan dialihkan untuk membangun tanggul darurat. Target Relokasi dan Kendala Lapangan Huntara yang dikelola di Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, direncanakan menjadi rumah bagi warga selama dua tahun ke depan. Realisasi, per 16 Januari, sebanyak 154 KK telah menempati unit. Ini dari target pemerintah mengejar penyelesaian total 600 unit Huntara untuk warga di zona merah (Kota Lintang dan Sukajadi). Namun, transisi ini bukan tanpa hambatan. Di lapangan, tim pemulihan masih menghadapi tantangan berupa minimnya penerangan jalan umum akibat infrastruktur listrik yang rusak. Selain itu, ada sebagian warga yang masih enggan direlokasi karena khawatir kehilangan akses mata pencaharian di pusat kota Kuala Simpang. Untuk mengatasi masalah permanen, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk penyediaan lahan Hunian Tetap (Huntap). Sementara itu, tim medis TNI, Polri, BUMN, dan relawan terus melakukan sistem \"jemput bola\" untuk memantau kesehatan para pengungsi di Huntara, terutama mengantisipasi penyakit pascabanjir pada lansia dan anak-anak. []
Korupsi Minyak Oplosan Pertamina, Djony Bunarto Tjondro Segera Dipanggil Kejagung
JAKARTA, FNN | Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti nama Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Djony Bunarto Tjondro, yang dinilainya memiliki sejumlah irisan penting dengan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan BBM nonsubsidi di Pertamina yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Menurut Uchok Sky, meskipun Djony Bunarto Tjondro dan Riva Siahaan tidak memiliki hubungan sedarah, terdapat benang merah yang patut ditelusuri aparat penegak hukum. Salah satunya adalah keterkaitan anak usaha Astra Group, PT United Tractors Tbk, melalui anak perusahaannya PT Pamapersada Nusantara, yang disebut ikut terseret dalam pusaran perkara tersebut. “PT Pamapersada Nusantara disebut telah diperkaya sebesar Rp 958.380.337.983 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM nonsubsidi yang menjerat Riva Siahaan,” kata Uchok Sky saat bincang-bincang dengan awak media, Minggu (28/12/2025). Selain itu, Uchok Sky juga menyinggung kesamaan latar belakang pendidikan antara Djony Bunarto Tjondro dan Riva Siahaan. Keduanya merupakan alumni Universitas Trisakti. Djony Bunarto Tjondro merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Trisakti, sementara Riva Siahaan adalah lulusan Manajemen Ekonomi dari universitas yang sama. Yang tak kalah penting, lanjut Uchok Sky, Djony Bunarto Tjondro pernah menjabat sebagai Komisaris PT United Tractors Tbk pada periode 2017–2020. Saat ini, Djony juga tercatat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT United Tractors Tbk dan PT Pamapersada Nusantara, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Astra 2024. Dalam perkara dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi tersebut, Uchok Sky menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) belum maksimal. Ia menyoroti belum dibukanya penyelidikan terhadap 13 perusahaan yang diduga menjadi penikmat harga solar nonsubsidi di bawah bottom price dan bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP). “Makanya CBA mendesak Kejagung untuk membuka penyelidikan secara menyeluruh. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memanggil jajaran komisaris dan direksi United Tractors, termasuk melalui anak usahanya PT Pamapersada Nusantara, ke Gedung Bundar Kejagung,” tegas Uchok Sky. Bahkan, menurutnya, jika dibutuhkan Kejagung juga perlu memanggil Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Direktur PT Astra International Tbk untuk dimintai keterangan guna memperoleh informasi dan fakta yang terang-benderang. Sebagai informasi, Djony Bunarto Tjondro saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Ia pertama kali diangkat melalui keputusan RUPS Tahunan pada 16 Juni 2020 dan kembali menjabat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 19 April 2023. Sebelumnya, Djony menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Astra International Tbk sejak 2019 dan Direktur Perseroan pada periode 2015–2019. Ia bergabung dengan Grup Astra sejak 1990 dan hingga kini memegang sejumlah jabatan strategis di berbagai anak usaha Astra. Beberapa jabatan tersebut antara lain Presiden Komisaris PT Toyota-Astra Motor, PT United Tractors Tbk, PT Pamapersada Nusantara, PT Astra Honda Motor, dan PT Astra Digital Internasional. Djony juga pernah menjabat Presiden Direktur PT Astra Sedaya Finance (2009–2013) serta Chief Executive Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation pada periode 2013–2018. CBA berharap Kejagung bertindak objektif dan transparan dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi ini, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik penetapan harga di bawah ketentuan. Wartawan berupaya menghubungi pihak PT Astra International Tbk, namun sampai berita ini dipublikasikan, pihak yang bersangkutan belum memberikan keterangan. (SAR)
Pulihkan Kelistrikan Aceh Tamiang, PLN Kualasimpang Fokus Keamanan Warga
KUALA SIMPANG, FNN – Proses pemulihan kelistrikan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabanjir besar kini telah mencapai 98 persen. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kualasimpang saat ini tengah memfokuskan untuk menormalkan sambungan listrik langsung ke rumah warga guna memastikan keamanan instalasi. Manager PLN ULP Kualasimpang, Fadli Agustian, mengatakan sebanyak 158 personel gabungan disiagakan untuk menuntaskan sisa pemulihan. Jumlah ini terdiri dari 120 personel BKO (Bawah Kendali Operasi) asal Sigli, Subulussalam, dan Banda Aceh, serta didukung 38 personel dari unit lokal. \"Sebelumnya, tim nasional dari Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Timur juga turun membantu membangun kembali jaringan yang sempat hilang diterjang banjir,\" ujar Fadli Agustian saat memberikan keterangan terkait progres pemulihan. Fadli menjelaskan bahwa setelah berhasil mengamankan dan melakukan screening pada gardu-gardu induk, tahap selanjutnya adalah menormalkan sambungan APP (Alat Pembatas dan Pengukur) atau kWh meter di rumah pelanggan. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru menyalakan listrik jika kondisi rumah masih basah atau berlumpur. \"Kami melakukan screening ketat. Jangan menyalakan listrik dulu sebelum dipastikan instalasi rumah benar-benar aman dari tegangan listrik. Ini untuk menghindari musibah baru seperti tersengat listrik atau korsleting,\" tegasnya. Menurut Fadli, kendala utama di lapangan saat ini adalah tebalnya endapan lumpur di rumah warga yang baru kembali dari pengungsian. Pihaknya terus melakukan pendampingan kepada warga yang melapor untuk memastikan pengecekan teknis dilakukan oleh tim PLN terlebih dahulu. Dampak dan Sisa Desa yang Belum Menyala Banjir kali ini berdampak sangat luas. Dari total 74.000 pelanggan di Kabupaten Aceh Tamiang, hampir 100 persen atau sekitar 72.000 pelanggan terdampak. Hanya wilayah pegunungan dengan sekitar 2.000 pelanggan yang tidak mengalami gangguan. Saat ini, PLN tengah bekerja keras melistriki 6 desa terakhir yang masih padam. \"Di enam desa tersebut, rata-rata terdapat 200 hingga 300 pelanggan per desa. Kami terus berupaya menuju 100 persen pulih,\" tambah Fadli. Terkait adanya kebijakan stimulus atau penggratisan biaya bagi korban banjir, Fadli menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rilis resmi dari PLN Pusat mengenai mekanisme tersebut. \"Fokus kami saat ini adalah percepatan penormalan di sisi pelanggan dan penggantian kWh meter yang rusak akibat terendam air. Kami ingin memastikan listrik kembali menyala dengan aman di seluruh Aceh Tamiang,\" pungkasnya.
Tumpukan Kayu Balok Sisa Longsor yang Tutupi Akses Lubuk Sidup Mulai Dibersihkan
ACEH TAMIANG, FNN – Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, yang beberapa waktu lalu menyerupai hamparan kayu gelondongan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir November mulai dibersihkan. Pantauan di lapangan pada Kamis (15/1/2026), petugas mulai mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan material kayu besar yang menimbun area sekitar Masjid Nurussalam. Gelondongan kayu yang terbawa arus deras tersebut semula menutup total akses jalan menuju desa. Setelah lumpur berhasil disingkirkan, fokus utama kini beralih pada pembersihan balok-balok kayu yang menghalangi fasilitas umum dan pemukiman warga. \"Alat berat yang semula digunakan untuk membersihkan lumpur, kini difokuskan untuk mengevakuasi tumpukan kayu gelondongan, terutama di titik-titik vital seperti masjid,\" lapor reporter FNN di lokasi. Sambil menunggu pembersihan sisa material tuntas, personel TNI lainnya sedang membangun jembatan gantung darurat sepanjang 120 meter. Jembatan ini sangat mendesak karena menjadi satu-satunya urat nadi yang menghubungkan Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan Aras Sembilan di Kecamatan Bandar Pusaka setelah jembatan permanennya tersapu banjir. Dampak hantaman balok kayu dan luapan air ini begitu masif hingga meluluhlantakkan rumah dan ladang usaha warga. Saat ini, warga hanya bisa mengandalkan tenda darurat dari Kementerian Sosial dan BNPB serta bantuan dari organisasi relawan sambil mulai membangun kembali kehidupan mereka dari nol. Kondisi serupa juga terjadi di pedalaman Desa Pantai Kera, Aceh Timur, di mana jembatan putus memaksa warga menggunakan perahu untuk mobilitas harian. Keberadaan jembatan gantung darurat menjadi prioritas utama TNI mengingat pentingnya akses tersebut bagi warga pedalaman yang saat ini masih terisolasi akibat material kayu dan putusnya infrastruktur.
TNI Bangun Jembatan Sementara di Atas Sungai Tamiang Pasca Terjangan Banjir
ACEH TAMIANG, FNN | Prajurit TNI AD dari jajaran Korem 011/Lilawangsa membangun jembatan gantung sepanjang 120 meter di atas Sungai Tamiang, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Infrastruktur vital ini sebelumnya putus total akibat diterjang banjir besar. \"Kami sudah 18 hari membangun jembatan ini dan kami targetkan dalam waktu satu bulan lagi dapat berfungsi sebagai jembatan penyeberagan,\" ujar salah seorang anggota TNI yang mnyambut kedatangan 4 orang wartawan dari Jakarta, Kamis 15 Januari 2026. Menurutnya, jembatan ini hanyalah jembatan sementara sebelum jembatan yang permanen dibangun kembali. Pembangunan jembatan tersebut merupakan prioritas utama untuk memulihkan urat nadi perekonomian warga. Selain di Lubuk Sidup, TNI AD juga tengah menggarap proyek serupa di pedalaman Desa Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, yang juga mengalami nasib serupa. Sejumlah prajurit TNI telah bekerja selama beberapa hari terakhir untuk menyambung kembali akses yang menghubungkan Kecamatan Sekerak dan Bandar Pusaka tersebut. Kondisi pasca-robohnya jembatan rangka baja Aras Sembilan – Lubuk Sidup memang sangat menyulitkan warga. \"Warna dan pendatang terpaksa kembali menyeberangi sungai menggunakan perahu boat berbayar sejak jembatan itu hantam banjir,\" kata prajurit tersebut. Berdasarkan catatan, jembatan permanen yang roboh itu sebelumnya merupakan jalan lintas provinsi yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai difungsikan penuh sejak 2010. Robohnya jembatan ini membuat transportasi warga kembali ke pola lama. Jalur ini sebenarnya memiliki sejarah transportasi air yang panjang. Pada era 1990-an, jalur penyeberangan ini dilayani oleh sarana getek atau rakit mesin milik Dinas Perhubungan Aceh Tamiang yang dikelola oleh pemerintah desa setempat, sebelum akhirnya digantikan oleh jembatan permanen. Pembangunan jembatan gantung oleh TNI AD ini diharapkan dapat segera rampung dalam waktu dekat guna mengakhiri ketergantungan warga pada jasa penyeberangan boat dan mengembalikan kelancaran distribusi logistik di Aceh Tamiang.
Zulhas Didesak Pecat Anggota DPR RI Muhammad Hatta, Disinyalir Gelapkan Dana Saksi
JAKARTA, FNN | Ketegasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) dinantikan para kader dan pejuang partai di daerah khususnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Seruan ketegasan itu datang dari empat calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 lalu yang dalam setahun terakhir terus mencari keadilan. Keempat caleg yang bertarung di daerah pemilihan (dapil) Boyolali tersebut adalah Yamto (Caleg DPRD Boyolali), Agus Purwanto (Ketua Bappilu DPD PAN Boyolali), Atik Rahmawati (Caleg DPRD Boyolali), dan Sendi Rahma Utavi (Caleg DPRD Boyolali). \"Saya dilamar oleh Mohammad Hatta yang berjanji akan membiayai pertarungan di Boyolali termasuk uang saksi dan serangan fajar. Tapi janji itu sampai sekarang belum dipenuhi, malah nomor ponsel saya ikut diblokir,\" tegas Yamto. Hal itu diungkapkan Yamto dalam acara Dialog Kebangsaan LIRANEWS bertajuk \"Menunggu Ketegasan Zulkifli Hasan, Membongkar Kasus Money Politics di Jawa Tengah\" yang digelar di kantor LIRANEWS di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Yamto menambahkan, ia dan rekan-rekannya sesama caleg yang dikecewakan telah melakukan upaya kekeluargaan dengan mendatangi secara langsung Mohammad Hatta yang telah terpilih sebagai anggota DPR RI. Sayangnya, upaya tersebut kembali gagal. \"Padahal kami menyaksikan secara langsung ada uang dalam empat plastik kresek yang diserahkan Pak Zulhas kepada Mohammad Hatta di Jakarta. Uang itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kampanye dan uang saksi di TPS,\" ungkap Yamto. Keterangan Yamto juga diperkuat Agus Purwanto yang juga menyaksikan secara langsung penyerahan uang dalam empat kantong kresek tersebut. \"Waktu itu Pak Zulhas bilang, \'Oke saya bantu Rp1 miliar,\' maka kami menduga total uang dalam kresek itu berjumlah Rp1 miliar,\" ungkap Agus. Agus menambahkan, seharusnya uang dalam kresek itu dibuka oleh Mohammad Hatta dan dibagikan secara proporsional kepada seluruh caleg. Tapi faktanya sampai sekarang uang itu tidak jelas nasibnya,\" katanya. Hal senada juga dilontarkan Atik Rahmawati, yang bahkan ikut mendampingi Mohammad Hatta saat musim kampanye. Usai terpilih saat sebagai anggota DPR, Atik mengaku pernah bertemu dengan Mohammad Hatta dan menagih soal janji kampanye termasuk kejelasan uang dalam kresek. Namun dalam pertemuan itu, sambung Atik, Mohammad Hatta dengan enteng menjawab akan memberikan uang Rp100 juta kepada seluruh caleg PAN di Boyolali yang berjumlah 41 orang. \"Pak Hatta waktu itu bilang gampang kalau soal urusan itu, nanti saya kasih Rp100 juta per caleg,\" ujar Atik menirukan ucapan Hatta. Namun faktanya, janji itu hingga kini tidak pernah ditepati. Sementara itu, Sendi Rahma Utavi mengaku cukup trauma dengan peristiwa ketika didatangi para saksi yang tidak memperoleh honor. Sendi tidak bisa berbuat banyak karena memang uang yang dijanjikan Mohammad Hatta tidak pernah diterima. \"Saya merasa dirugikan karena saksi yang direkrut menuntut uang saksi dan saya tidak bisa berbuat banyak,\" kata Sendi. (sar)
Menagih Gugatan 13 Poin: Bupati Kutai Timur dalam Kendali Sekda?
JAKARTA, FNN | Gelombang aksi yang pecah pada 28 Oktober 2025 di Kutai Timur (Kutim) menyisakan tanda tanya besar yang hingga kini belum terjawab: benarkah Bupati Ardiansyah Sulaiman tengah tersandera oleh jajaran teknokratnya sendiri? Dari munculnya program \"siluman\" hingga alokasi anggaran yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan akar rumput, rakyat kini menuntut pembersihan total di jantung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekadar mengingatkan, pada Selasa tersebut, ratusan warga dari berbagai kecamatan yang dikoordinasi oleh Arsil Dyago menggelar mosi tidak percaya di halaman Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kutim. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Kalimantan Timur ini dituding sedang mengalami krisis tata kelola. Anggaran daerah dinilai telah menjelma menjadi \"rimba belantara\" yang lebih memihak pada kepentingan elite birokrasi ketimbang kesejahteraan rakyat. Sorotan paling tajam dalam aksi tersebut justru tidak diarahkan langsung kepada Bupati Ardiansyah Sulaiman secara personal, melainkan kepada \"mesin\" birokrasi di bawahnya. Nama Sekretaris Daerah (Sekda), BPKAD, Bappeda, hingga Bapenda disebut sebagai aktor utama di balik lahirnya program-program yang dianggap \"ngaco\" oleh massa. Rumusnya sederhana namun fatal: usulan yang diminta warga saat kunjungan kerja atau reses justru raib, sementara program yang tidak pernah diajukan masyarakat tiba-tiba melenggang mulus masuk ke dalam dokumen APBD. Namun, hingga detik ini, Bupati Ardiansyah Sulaiman tampak belum mengambil tindakan tegas. Kebuntuan ini memicu spekulasi liar: apakah sang Bupati memang tersandera oleh pengaruh kuat Sekda atau ada \"utang budi\" yang belum lunas? Bau Amis Modal Pilkada Kasak-kusuk di Sangatta mulai merembet ke arah yang lebih gelap: mahar dan modal politik. Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah pemaksaan lelang proyek instalasi pengolahan air (IPA) SPAM di awal masa Pilkada. Proyek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini diduga bukan sekadar infrastruktur, melainkan \"brankas\" untuk membiayai kontestasi. Nama H. Herman mencuat ke permukaan, disebut-sebut sebagai donatur utama di balik layar. Namun, benang merah antara donatur dan kebijakan anggaran diduga ditarik oleh sosok bernama Anggara. Nama Anggara kini menjadi misteri yang paling dicari kebenarannya; namanya santer disebut dalam berbagai keperluan Bupati, mulai dari urusan teknis hingga pengaturan proyek-proyek strategis yang melibatkan pihak ketiga. Aparat Penegak Hukum (APH) kini ditantang untuk mengklarifikasi peran sosok Anggara ini. Jika benar ia menjadi \"operator\" yang mengatur lalu lintas anggaran demi membalas jasa para donatur, maka Kutai Timur bukan lagi dipimpin oleh mandat rakyat, melainkan oleh kehendak para pemodal yang disamarkan dalam dokumen TAPD. Technocratic Capture atau Sandera Politik? Dalam diskursus politik pembangunan, situasi ini dikenal dengan istilah Technocratic Capture. Kondisi ini terjadi ketika pejabat karier dan pengelola anggaran memiliki kuasa yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga visi politik pemimpin yang dipilih rakyat justru menjadi pajangan. Namun di Kutim, istilah ini mungkin perlu ditambah: Political Debt Capture. Wakil Bupati Mahyunadi seolah mempertegas spekulasi tersebut. Dengan nada retoris sekaligus menyengat, Mahyunadi mengakui adanya banyak kejanggalan dalam proses penganggaran selama masa jabatannya. \"Masyarakat tidak mungkin berteriak kalau aspirasinya terakomodasi. Tidak mungkin demo kalau sudah adil,\" tegasnya di hadapan massa kala itu. Pernyataan ini seolah menjadi konfirmasi bahwa ada sumbatan besar di tubuh birokrasi yang sulit ditembus, bahkan oleh pimpinan daerah sekalipun. Ke-13 poin tuntutan yang diajukan—termasuk transparansi data digital dan penolakan terhadap utang daerah—adalah manifestasi dari dahaga publik akan akuntabilitas. Masyarakat Kutim mulai jengah dengan pola pembangunan top-down yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite kontraktor dan birokrat pengatur lelang. Rakyat tidak lagi butuh tanda tangan di atas kertas atau janji-janji manis. Mereka menunggu bukti konkret. Jika perombakan jajaran TAPD tak kunjung dilakukan dan nama-nama seperti Anggara tidak diklarifikasi, maka tuduhan bahwa Bupati hanyalah \"wayang\" dari kendali Sekda dan donatur akan sulit dibantah. Kutai Timur hari ini adalah ujian nyali bagi Ardiansyah Sulaiman. Pilihannya hanya dua: melakukan pembersihan radikal untuk memutus rantai \"setoran\" politik, atau membiarkan kewibawaannya perlahan sirna ditelan kepentingan para pembisik dan pemodal. []
Target Kabinet Zaken:Prasyarat Mendukung Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menuju 8 Persen
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Chairman of Indonesian Corporate & Leadership Institute GOOD bye 2025 ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi hanya mendekati 5.2% di akhir tahun 2025. Lumayan, kata banyak pengamat ekonomi mengingat segudang beban masalah ekonomi dan sosial yang ditinggal rezim Jokowi harus dipikul oleh pemerintahan Prabowo. Beban pembayaran utang Rp 11.000 triliun dengan pembayaran pokok dan bunga sampai Rp800 triliun per tahun menjadi stumbling block utama fiskal Indonesia. Sehingga pemerintah pada tahun 2025 terpaksa harus memangkas berbagai pos APBN termasuk anggaran kesejahteraan rakyat. Tatanan infrastruktur ekonomi yang rapuh ini tiba-tiba dikejutkan pula oleh Trump\'s New Economic Effect dengan pemberlakuan tarif ratusan persen ke China dan hampir semua negara di dunia yang mengekspor ke AS. Fenomena ini mengguncang geopolitik ekonomi dunia. Para pelaku ekonomi pun berbalik memegang dolar Amerika dan emas yang tadinya bullish mau pegang Yuan ketika BRICS mendeklarasi dedolarisasi membudayakan mata uang Yuan. Alhasil nilai tukar Rupiah terhadap US Dolarpun melemah. Leadership Trump memang kontroversial dengan kebijakan tarifnya yang ternyata didukung para penasihat ekonomi kapitalis Republican, terkecuali Jeffrey Sach ekonom Columbia University. Sach memang gigih menentang kebijakan ekonomi Trump selama ini. Kita juga kaget ketika Indonesia sempat dikenakan tarif 39%. Kebijakan Trump ini berdampak negatif ke industri non migas, terutama industri padat karya seperti tekstil, garment, elektronik dan alas kaki serta produk produk UKM kita yang menjadi lebih mahal masuk ke pasar AS. Namun berkat upaya Presiden Prabowo melobb\'i Trump, akhirnya tarif turun ke 19%. Namun produk produk AS masuk Indonesia dikenakan 0%. Di sini kita melihat gaya kepemimpinan asli Donald Trump sebagai Business Strategist ulung. Dia berhasil membuat Prabowo menerima deal ini. Maklumlah Trump itu entrepreneur sepuh. Beda sekali dengan Obama dan Biden yang warna leadershipnya lebih ke kepenekanan politik dan public administration sosial demokrasi ketimbang Trump yang kapitalis imperialis. Gelombang tekanan ekonomi 2025 belum reda ketika Presiden harus mengeksekusi janji kampanyenya, yaitu kebijakan populis MBG dengan anggaran dana Rp71 triliun untuk tahun lalu. Konon tahun 2026 anggaran MBG naik drastis menjadi Rp335 triliun. Belum lagi program Koperasi Merah Putih yang menganggarkan Rp 40 - 60 triliun untuk pembangunan 80.000 desa. Resiko fiskalpun tidak terhindari sehingga government spending APBNpun harus dipangkas di sana sini. Para pelaku bisnispun menjadi apatis karena belum ada porsi yang significant untuk sektor swasta. Kesemua ini membuat sistim ekonomi kita bertambah pincang karena sektor swasta bertambah tercekik untuk mengekspansi bisnisnya. Ekonomipun vacuum dan bertambah lesu sejak 2025. Arus modal asingpun keluar seperti terefleksi oleh neraca perdagangan kita yang memburuk selama 3 kwartal tahun 2025. Tahun ketidakpastian berbisnis karena belum ada arah kebijakan yang jelas dari Kabinet Merah Putih yang masih dijabat orang-orang rezim sebelumnya. Mereka banyak mendapat kritikan para pengamat yang menilai mereka tidak kompeten karena belum berhasil mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama tim ekonomi Kemenko Ekuin yang terkesan auto pilot duduk manis, belum menelurkan kebijakan yang menstimulus pertumbuhan sektor riil. Pengangguran belasan juta orang, kemiskinan tercatat seratusan juta lebih menurut laporan Bank Dunia dan PHK berlanjut. Janji Wapres ciptakan lapangan kerja terkesan bohong besar. Penanganan mega korupsi seperti sinetron tayang di media massa, heboh, lalu hilang tak berbekas. Boleh dibilang The worst economic year selama satu dekade ini. Puncaknya ketika demo besar terjadi di bulan Agustus 2025 membuat pemerintah shocked untuk berintrospeksi. Syukurlah Presiden Prabowopun mengambil langkah yang amat berani dan tepat memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengangkat ekonom street smart Purbaya menjadi Menkeu di bulan September 2025. Dalam hitungan kurang dari seminggu dia dilantik, Purbaya mengguncang fiskal Indonesia dengan memindahkan dana nganggur dari BI sebesar Rp 275 triliun ke bank bank Himbara dengan target menggairahkan ekonomi. Seperti api unggun yang nyaris padam, ketika diguyur bensin, ekonomi Indonesiapun bergairah lagi, walau belum maksimal penyerapannya. Paling tidak Menkeu Purbaya telah membangkitkan optimisme para pelaku ekonomi yang tertekan bertahun oleh Menkeu Sri Mulyani dengan kebijakan kebijakan monotonnya. Seakan kemampuannya hanya sebatas jurus menaikkan pajak dan berutang memanjakan sektor pemerintah membangun proyek-proyek infraststruktur yang tidak produktif. Termasuk juga program program bansos populis yang menyerap puluhan triliun rupiah setiap tahun. Pola fiskalnya tidak mengimbangi menggerakkan sektor swasta terutama industrialisasi manufaktur, kecuali industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sektor manufaktur dan pertanianpun terbengkalai selama hampir sepuluh tahun. Kita bersyukur dengan gebrakan Purbaya walau beliau menarik kembali Rp 75 triliun karena penyerapan yang belum maksimal. Mengapa gagal serap? Jawabannya adalah, para pelaku ekonomi masih ragu karena belum melihat adanya kebijakan kebijakan dari tim menteri menteri ekonomi Kemenko Ekuin yang incapable. Para pelaku ekonomi belum melihat ada langkah strategis economic restructuring yang jelas. Belum terdengar ada GBHN dan road map yang jelas yang seharusnya dibuat oleh tim Kemenko Ekuin dengan tujuh Kementerian dibawah koordinasi Airlangga Hartarto. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan kebijakan yang memicu sektor riil. Kalau Donald Trump berani melakukan aksi operasi militer OPERATION ABSOLUTE RESOLVE menangkap Maduro, mengapa Prabowo tidak mempertimbangkan melakukan aksi \"Operation Absolute Resolve Economic and Cabinet Restructuring\". Tanpa aksi strategis ini, upaya Menkeu Purbaya tidak akan optimal TANPA DIBARENGI dengan kebijakan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, berkelanjutan menggerakan sektor riil terutama manufaktur, perdagangan dan properti yang menjadi kunci penggerak pertumbuhan ekonomi. Being optimistic tidaklah cukup mendukung Menkeu Purbaya kalau kabinet ekonomi hanya tidak mengimbanginya dengan kebijakan stimulus mereka. Kuncinya hanya reshuffle para anggota kabinet yang tidak kompeten/ berprestasi. Dampak reshuffle leadership kabinet akan lebih efektif dari gebrakan fiscal dan moneter Purbaya selama tiga bulan ini. Foreign Direct Investment dan para investor nasional juga lagi wait and see melihat reshuffle kabinet. Mereka ini berpotensi berinvestasi Rp5000 sampai Rp7000 triliun. Ini penting mengingat untuk menggerakkan pertumbuhan 1% saja perlu investasi Rp.7000 an triliun. Danantarapun tidak akan mampu berinvestasi mengingat keterbatasan keuangannya. Belum lagi penerimaan pajak tahun 2026 yang belum dapat tumbuh normal. Tiada jalan lain daripada restructuring leadership dengan zaken kabinet yang bermetokrasi dengan menteri menteri yang berkompeten untuk menelurkan kebijakan kebijakan baru mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 6% tahun 2026. IHSGpun pasti akan melejit melampaui 9000 kalau ada reshuffle kabinet. 2026 is the year of turning around Indonesian economy, kalau terjadi RESHUFFLE dan up scaling kualitas leadership kabinet merah putih. Kalau tidak terjadi, optimisme para pelaku ekonomi akan turun drastis dan akan sulit menuju economic growth 8% by 2029. Rakyat berharap besar Pak Prabowo akan sanggup mereshuffle kabinetnya tahun ini. Insya Allah🙏🏾
POPULER