ALL CATEGORY
Indonesia Harus Ambil Peran Lakukan 'Geopolitic Pressure' dan 'Geopolitics Approuch untuk Palestina
_*Berikut Kami Kirimkan Kemb Jakarta | FNN - Pengamat geopolitik global Tengku Zulkifli Usman mengatakan, Indonesia perlu segera membangunkan negara-negara Arab dan Dunia Islam soal isu Palestina. Indonesia harus menjadi promotor atau leader dalam membangun kesadaran kolektif untuk segera memerdekakan Palestina dan mengucilkan Israel dari pergaulan dunia. \"Kita ingin Indonesia menjadi promotor dan leader baru Dunia Islam,\" kata Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talks bertajuk \'Respon Nitizen Arab terhadap Sikap Indonesia tentang Palestina\', Rabu (20/11/2024) sore. Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pidatonya yang mengguncang dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 10-11 November 2024, perlu terus digulirkan. \"Jadi apa yang sudah dimulai Pak Anis Matta, harus semakin banyak bergulir dalam 5 tahun ke depan ini. Banyak hal-hal strategis yang bisa dilakukan Indonesia, karena merupakan amanat konstitusi,\" katanya. Tengku Zulkifli Usman (TZU) mengingatkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menjadi target utama Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netayanhu Israel untuk melakukan normalisasi hubungan kedua negara. \"Israel bisa jadi akan menggunakan Donald Trump (Presiden Amerika Serikat terpilih) untuk menekan Pak Prabowo melakukan normalisasi hubungan. KIta berharap Pak Prabowo tidak tergoda,\" katanya. TZU menilai Donald Trump nantinya akan memberikan tekanan kuat kepada Presiden Prabowo untuk segera melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Israel dengan berbagai kebijakannya. \"Kita berharap tidak ada normalisasi hubungan dengan negara yang tidak normal (Israel). Indonesia harus bermanfaat bagi dunia Islam dan perdamaian dunia,\" katanya. Politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, kemerdekaan Palestina hanya bisa dicapai apabila Indonesia mengambil peran untuk melakukan \'geopolitic pressure\' dan \'geopolitics approuch\' \"Yang dibutuhkan Palestina sekarang adalah geopolitic pressure\' dan \'geopolitics approuch. Memberi tekanan ke Israel dan mendekati negara-negara Arab untuk bersatu. Semua itu bisa di lakukan oleh Indonesia,\" katanya. Bela Palestina Sementara itu, Aktivis Kemanusiaan, Founder Nusantara Palestina Center Abdillah Onim mengatakan, rakyat Palestina dan masyarakat Arab menyampaikan terima kasih kepada Indonesia yang bersikap tegas di KTT OKI-Liga Arab, disaat negara Arab tidak berbuat apa-apa. \"Indonesia bukan negara tetangga, tetapi cintanya kepada Palestina luar biasa. Pidato Wamenlu Anis Matta telah memotivasi masyarakat di Dunia Islam,\" kata Abdillah Onim. Bang Onim, sapaan akrab Abdillah Onim, mengatakan, negara-negara Arab harusnya membela Palestina, bukan Indonesia. \"Israel jelas-jelas sudah melakukan holocaust, genozida kepada warga Gaza, Palestina. Orang tua, perempuan, ibu hamil, dan anak-anak dibunuhi oleh Israel secara kejam. Sementara bangsa Arab hanya menyaksikan dan diam saja. Israel itu lebih jahat dari jahiliyah,\" katanya. Karena itu, WNI yang sudah tinggal di Gaza selama 15 tahun ini, mengatakan, masyarakat Arab mengapresiasi pidato yang disampaikan Wamenlu Anis Matta sebagai sikap tegas soal Palestina. \"Tanggapan masyarakat Arab sangat luar biasa. Harusnya mereka yang berada di barisan depan membela Palestina, bukan Indonesia. Bangsa Arab lebih banyak mendukung Israel, semua kaget dengan sikap tegas Indonesia,\" katanya. Sehingga pidato Wamenlu Anis Matta di KTT OKI-Liga Arab ini menjadi angin segar bagi Palestina. \"Kita bersyukur ada orang asing (Indonesia) yang mengingatkan dan membangunkan kita. Ini menjadi angin segar bagi Palestina,\" katanya. Bang Onim mengaku telah bertemu dengan Wamenlu Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih atas nama bangsa Palestina, sebelum bertolak ke Yordania dan Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. \"Pak Wamenlu juga rencananya akan ke Mesir pada Desember untuk bertemu dengan Presiden Mesir supaya pintu perbatasan Mesir bisa dibuka untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,\" ujarnya. Diplomat Senior Indonesia Yuli Mumpuni Widarso menambahkan, Wamenlu Anis Matta memiliki kapasitas melebihi diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Anis Matta dinilainya adalah orang yang tepat terkait urusan Dunia Islam, sehingga mendapatkan apresiasi yang luar biasa. \"Saya kira Pak Prabowo mengirimkan utusan yang tepat, karena ini KTT-nya luar biasa. Maka orang yang dikirim tentunya juga luar biasa, kita bukan lagi bicara diplomat atau tidak, tetapi orang yang tepat,\" kata Yuli Mumpuni. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan, bahwa pernyataan yang disampaikan Wamenlu Anis Matta di KTT OKI-Liga Arab mewaliki suara umat Islam di seluruh dunia, disaat negara Arab tidak memiliki keberanian. \"Pak Anis Matta diaspresiasi luar biasa, respon untuk Indonesia cukup positif. Adakah keberanian dengan Arab seperti Indonesia? Saya kira tidak ada, hanya Indonesia yang berani,\" tegas Yuli Mumpuni Widarso. Mantan Dubes Indonesia Untuk Aljazair dan Spanyol ini meminta peran Indonesia terus ditingkatkan dengan menggalang lebih aktif dukungan banyak negara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak agar Palestina menjadi anggota penuh dan merdeka. \"Indonesia harus lebih aktif lagi menggalang dukungan sekarang sudah berhasil. Ada banyak negara di PBB anggota PBB yang sudah mendesak jadi agar Palestina anggota penuh, dan merdeka. Kita berharap lebih banyak negara lagi yang mendukung,\" pungkasnya. (*)
Penunjukan Politisi sebagai Dirut ASDP, Namarin Kritik Erick Thohir
Jakarta, FNN | Kabar mengejutkan datang dari industri maritim nasional. Pada Selasa, 19 November 2024 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merombak susunan komisaris dan direksi. Politisi PPP, Achmad Baidowi ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Namun yang menuai polemik, Erick menunjuk politisi PKB Heru Widodo menjadi Direktur Utama ASDP menggantikan Ira Puspadewi. Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi melontarkan kritik tajam kepada Kementerian BUMN atas penunjukkan Dirut ASDP tersebut. “Di Kementerian BUMN ada yang namanya talent pool, yang berisi kebanyakan anak muda, yang dipersiapkan untuk memimpin BUMN. Tapi dengan dipilihnya politisi atau mantan politisi menunjukkan Erick tidak tertib dan lebih mendahulukan politik dibanding sistem,” kata Siswanto, Kamis, 21 November 2024. Menurut dia, penunjukkan Heru Widodo seperti keputusan sporadis yang tidak dipikirkan secara matang. Siswanto melihat, latar belakang Heru yang merupakan mantan Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB sama sekali tidak berkaitan dengan dunia maritim. “Ya kalau untuk komisaris oke lah, tapi kalau untuk dirut saya kira ini bukan sosok the right man in the right place. Ini suatu bentuk kebobrokan sistem di awal pemerintahan baru,” tegasnya. Kendati demikian, pengamat maritim yang dikenal kritis ini mengapresiasi penunjukkan Yossianis Marciano sebagai wakil direktur utama dan Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai direktur operasi dan transformasi. “Jadi dua orang ini (Yossianis dan Rio) pernah berkiprah di Pelindo, tentunya sangat mengerti dengan bidang di ASDP,” pungkasnya. ASDP memiliki fungsi utama dalam menyediakan akses transportasi publik antar pulau, menyatukan pulau-pulau besar, dan menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan. ASDP menjalankan armada ferry sebanyak lebih dari 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan dan 36 pelabuhan di seluruh Indonesia. (DH)
Rakyat Melarat vs Konglomerat Keparat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Proyek PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 sangat menyakitkan rakyat. Berkedok sebagai obyek wisata yang diajukan statusnya sebagai PSN oleh Menteri Pariwisata saat itu Sandiaga Uno. Menko Perekonomian \"pesakitan\" Airlangga Hartato menetapkan PIK 2 sebagai PSN. Proyek di Teluk Naga itu naga-naganya bakal terus menuai masalah dan potensial menimbulkan konflik sosial. Sementara itu Presiden Prabowo tidak bersuara atau sibuk dengan omon-omon sendiri seperti tidak peduli dengan nasib rakyat yang semakin melarat dibantai konglomerat. Semestinya cepat ia bersikap dengan mencabut PSN untuk PIK 2 dan evaluasi izin-izin PIK 2. Bila betul Prabowo ingin berbuat demi rakyat sebagaimana isi pidatonya, maka segera batalkan PIK 2. Konglomerat pemilik Agung Sedayu Group A guan dan Salim Group Anthony Salim merasa jumawa sukses melobi Jokowi untuk mendapat fasilitas PSN. Perlu pemeriksaan seksama dugaan tejadinya kolusi antara kedua pengusaha naga itu dengan Uno, Airlangga dan Jokowi. Adakah suap atau bentuk korupsi lainnya ? Peristiwa pembakaran truk dan perlawanan kepada aparat, meski diawali insiden, merupakan wujud dari kemarahan rakyat atas kesewenang-wenangan konglomerat. Pembuatan tembok hingga penutupan akses adalah cermin dari arogansi patung naga tinggi dan panjang. Kompleks pecinan yang mengindikasi betapa dalamnya kesenjangan yang terjadi. Perilaku ekslusif dapat berakibat kebencian bahkan kemarahan. Nampaknya Jokowi mencanangkan jalur pesisir pantai utara untuk kawasan pecinan. Betapa bahayanya penggusuran tanah-tanah rakyat secara paksa lewat pembelian harga murah. Konglomerat akan beruntung banyak. Rakyat melarat terus diperas oleh konglomerat keparat yang dibantu pejabat. PIK 2 mengancam disintegrasi sosial dan nasional. Rakyat Banten yang gelisah akan terus marah. Sulit meredam perlawanan. PSN yang memihak konglomerat adalah sumbu ledak dari kekesalan dan kemarahan. Ketidakadilan membuat rakyat berani bahkan nekad. Tidak peduli dengan aparat. Kasus terlindas truk bocah telah membuat tunggang langgang aparat akibat lemparan batu. Intifadah rakyat Banten. Konglomerat di PIK 1, PIK 2, BSD, Rempang dan PIK lain memang semakin keparat. Mereka seenaknya berbuat tanpa peduli bahwa ada warga lain yang teraniaya. Konglomerat itu bukan sekedar mencari keuntungan ekonomis tetapi berusaha mengendalikan para pejabat. Aparat pun membekingi. Kekayaan telah berhasil mengatur kebijakan dan mengendalikan kekuasaan. PIK 2 adalah bentuk kepercayaan diri konglomerat etnik China untuk membangun apapun tanpa takut reaksi baik resolusi, petisi, maupun demonstrasi. Bacalah kondisi di seluruh Indonesia betapa mengerikannya keadaan. Hampir semua kompleks perumahan menengah ke atas apalagi perumahan elit dihuni oleh mayoritas etnis China. Ada diskriminasi alami akibat \"keuangan yang berkuasa\". Fakta ini patut untuk menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah.Rakyat pribumi jangan dibiarkan melarat akibat lahan-lahan miliknya hilang dimakan naga-naga kecil dan besar. Jika kebijakan tetap dalam status quo dan kesenjangan sosial semakin tajam maka hukum dialektika akan berlaku yakni tesis berhadapan dengan antitesis. Keadaan yang mungkin terjadi itu adalah rakyat melarat akan berhadapan dengan konglomerat keparat. PIK 2 mengajarkan serangan intifada yang bakal sulit untuk dikalahkan. (*)
Tak Ada Alasan PIK 2 Berstatus Proyek Strategis Nasional
Oleh Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 PSN lainnya secara jelas dan nyata telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Penetapan PSN harus ada prosedur dan persyaratannya. Pertama, ada penyelundupan hukum, bahwa proyek strategis nasional seolah-olah bukan untuk kepentingan umum, sehingga tidak perlu ada kajian strategis dalam hal pengalihan fungsi lahan. (Pasal 19 dan Pasal 44.) Kalau proyek strategis nasional bukan untuk kepentingan umum, jadi untuk siapa, apakah untuk orang perorangan? Kalau bukan untuk kepentingan umum, kenapa harus ada “strategis”, dan ada “nasional”, dan kenapa harus diberi label proyek strategis nasional, yang digunakan untuk mengusir rakyat dari tempat tinggal yang sudah turun menurun sejak nenek moyang mereka? Pasal 173 UU Cipta Kerja tidak menyebut, PSN bisa diselenggarakan oleh badan usaha swasta. Melainkan Pasal 173 ayat (1) secara eksplisit mengatakan, ….. PSN bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Pasal ini menutup kemungkinan PSN diberikan kepada swasta. Pengaturan teknis UU Cipta Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Pasal 2 ayat (2) PP tersebut memasukkan unsur Badan Usaha bisa mendapat fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang berarti telah menyimpang dari Pasal 173 UU Cipta Kerja tersebut, yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Kemudian Pasal 2 ayat (4) mengatur, hanya Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah saja yang mendapat Kemudahan Pengadaan: Badan Usaha tidak mendapat Kemudahan Pengadaan. Pasal 2 ayat (4):_Selain fasilitas Kemudahan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mendapatkan kemudahan pengadaan. Pasal 2 ayat (5) mangatakan, menteri mengkoordinasikan fasilitas Kemudahan PSN. Untuk PSN PIK2, menteri mana yang koordinasi? Pasal 3 ayat (2) mewajibkan, status PSN hanya bisa ditetapkan berdasarkan pengajuan usulan, baik oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau badan usaha, kepada Menteri, dan Menteri wajib melakukan evaluasi. (2) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan Badan Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pertanyaannya: siapa yang mengajukan status PSN PIK2 (dan juga BSD), kepada menteri mana, dan apakah sudah ada hasil evaluasinya? Terakhir, pengusiran warga dari tempat tinggalnya dengan mengatasnamakan PSN, dan pemaksaan warga untuk menjual rumah dan lahan tempat tinggalnya, melanggar Hak Asasi Manusia seperti diatur di Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. (*)
Anis Matta: Presiden Prabowo Ingin Indonesia Mengambil Peran Besar Kepemimpinan di Dunia Islam
Jakarta | FNN - Pidato Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 10-11 November 2024 lalu, tidak hanya menggema di seluruh dunia, khususnya Dunia Islam karena isi dan pesannya yang tegas, serta tajam, tetapi juga karena kejujuran dan kedalaman spiritual yang ia pancarkan. Dalam acara Tasyakuran perayaan HUT ke-5 Partai Gelora pada Minggu (17/11/2024) lalu, Anis Matta yang juga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) itu, mengatakan, bahwa teks pidatonya baru dibuat pada malam hari di KBRI Riyadh, jelang pelaksanaan KTT OKI-Liga Arab pada 11 November 2024. \"Teks pidatonya dibuat pada malam acara itu dimulai usai pertemuan pertama dengan menteri-menteri luar negeri. Dibuatnya di KBRI, Riyadh bersama Pak Dubes (Abdul Aziz Ahmad), staf KBRI dan teman-teman dari Kemenlu,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024). Menurut Anis Matta, teks pidatonya yang dibacakan dihadapan Raja Arab Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, para pemimpin Arab dan Dunia Islam lainnya, dibuat mendadak dan tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. \"Acaranya mendadak sekali, saya baru dikasih tugas mendadak. Undangannya mendadak sekali, sepekan sebelumnya. Sampai kita berangkat, agendanya juga masih belum jelas, mau ngapain KTT ini,\" katanya. Wamenlu RI untuk Dunia Islam ini mengaku, baru mengetahui konteks dari KTT OKI-Liga Arab 2024 setelah ada pertemuan persiapan dengan para menteri luar negeri pada 10 November 2024. \"Ketika pertemuan pertama dengan menlu-menlu, saya sampaikan pidato dalam bahasa arab tanpa teks. Di situ kita bicara usulan mengenai resolusi, dari sini saya baru mengerti konteks pertemuan KTT OKI-Liga Arab kali ini,\" ujarnya. Karena itu, usai pertemuan pertama dengan para menteri luar negeri tersebut, ia langsung memimpin rapat di KBRI Riyadh untuk menyiapkan isi dan pesan dalam teks dalam bahasa Arab saat pertemuan kedua KTT OKI-Liga Arab. \"Alhamdulillah, semua resolusi pada hari pertama yang kita usulkan, poin-poinnya masuk dalam teks pidato. Resolusi dalam bahasa Arab ini akan dibacakan dihadapan Raja Arab dan Presiden-presiden untuk dijadikan resolusi,\" katanya. Anis Matta sengaja menyampaikan pidato dalam bahasa Arab dihadapan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan para pemimpin Arab, karena selain dia fasih berbahasa Arab, agar isi dan pesan yang diampaikan dapat dipahami dan diterima. \"Saya juga ingin menyampaikan supaya kita jujur dengan diri sendiri. Waktu saya ditawari jabatan Wamenlu ini, saya bilang ke Presiden bahwa, bahasa inggris saya tidak terlalu bagus. Bahwa bahasa Inggris saya tidak cukup buat level seorang menteri atau wamenlu,\" ungkapnya. Namun, Prabowo tidak mempermasalahkan dirinya tidak terlalu bagus dalam berbahasa Inggris, karena yang diperlukan untuk urusan Dunia Islam itu bukan bahasa Inggris, tetapi harus fasih berbahasa Arab. \"Kata beliau, di Dunia Islam tidak diperlukan bahasa Inggris, yang diperlukan bahasa Arabnya. Kalau begitu saya bilang oke, Insya Allah. Sebab, tugas saya menjadi Wamenlu RIuntuk menjadikan Indonesia sebagai juru bicara Islam kepada dunia,\" tegasnya. Sehingga pidatonya di KTT OKI-Liga Arab dihadapan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan 30 kepala negara dan menteri luar negeri yang hadir dalam KTT tersebut, disampaikan dalam bahasa Arab, meskipun Indonesia levelnya paling rendah mengirimkan wakilnya, seorang Wamenlu. \"Jadi 30 negara hampir semua negara kepala negara yang bicara dan ada beberapa menlu. Hanya saya yang paling rendah levelnya, Indonesia, tetapi saya sampaikan dalam bahasa Arab,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Indonesia mengambil peran besar di Dunia Islam, bukan sekedar menjadi negara pasif. Sebab, Prabowo punya perhatian khusus kepada Dunia Islam. \"Dunia Islam ini bagi beliau, adalah latar besarnya Indonesia. Kita Disini di dunia Islam, karena Indonesia paling besar secara populasi, juga paling besar secara ekonomi. Tetapi belum mengambil peran kepemimpinannya di dunia Islam,\" kata Pakar Geopolitik Global ini. Indonesia, kata Anis Matta, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap memimpin Dunia Islam dipanggung dunia internasional. Indonesia akan menyuarakan aspirasi dan kepentingan Dunia Islam di tingkat global. \"Jadi kira-kira itu, tujuan kita dibawah kepemimpinan Pak Prabowo. Yaitu mengambil peran-peran kepemimpinan Dunia Islam, dan kemarin itu uji coba pertama (KTT OKI-Liga Arab),\" pungkas Ketua Umum Partai Gelora ini. (ida).
Maklumat Jogja: Negara dalam Bahaya
Jakarta | FNN - Maklumat Yogyakarta telah mengeluarkan peringatan dini tentang adanya bahaya yang mengancam negara agar Presiden RI segera menyelamatkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tanggal 18 Mei 2024, dan secara terus menerus pada ; \"Yogjakarta, 24 Agustus 2024\"\"Yogyakarta,14 September 2024\"\"Yogjakarta, 10 Oktober 2024\"\"Yogjakarta, 13 Oktober 2024\"\"Yogjakarta, 25 Oktober 2024\"\"Yogjakarta, 28 Oktober 2024\"\"Yogyakarta, 05 November 2024\" Maklumat Yogyakarta meminta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera kembali ke UUD 45, sesuai amanat pendiri Bangsa Indonesia, dan apabila negara lambat mengambil kebijakan politik, negara dalam bahaya, akan terus dalam goncangan dan kedaulatan NKRI terancam. Maklumat Yogyakarta, kembali mengingatkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah Indonesia telah berubah menjadi Proyek Strategis Oligarki (PSO), telah mengancam kedaulatan negara, dan menyimpang dari tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45 bawa tujuan negara \"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia\", maka Maklumat Yogyakarta meminta : Pertama, batalkan program Proyek Strategis Nasional ( PSN ) batalkan semua proyek yang berlindung atas nama PSN otomatis batalkan Proyek PIK 2 dan tinjau kembali PIK 1. Kedua, segera audit semua kebijakan dan peraturan pendukungnya secara menyeluruh dan semua pemilik sahamnya, proyek PIK 2 dan pembangunan PIK 1. Ketiga, tangkap, periksa dan adili Oligarki dan semua yang terlibat pengembang PSN, dengan segala kejahatannya Keempat, kembalikan semua tanah rakyat dan negara sesuai kepemilikannya dan bebaskan dari cengkeraman oligarki. Kelima, Presiden Prabowo Subianto harus konsisten dengan ucapannya, pernah menyatakan tidak akan membiarkan adanya kekuasaan negara dalam negara (20/10/2024). Keenam, negara segera mengambil keputusan kembalikan Tenaga Kerja Asing (TKA ) yang membahayakan kedaulatan NKRI, mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup kaum Pribumi. Ketujuh, mental penjajah masih hidup di Indonesia, pemerintah tidak mementingkan bangsa dan tanah air. Kedelapan, mendorong Indonesia untuk melibatksn kerja sama dengan para ahli hukum untuk memastikan setiap perjanjian yang mereka buat dengan RRT sejalan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Apabila himbauan ini diabaikan Presiden Prabowo Subianto, maka menjadi hak rakyat sebagai pemilik syah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengambil tindakan yang di perlukan untuk menyelamatkan keutuhan dan keselamatan NKRI. Maklumat ini ditandatangani di Yogjakarta, pada 19 November 2024 oleh Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab, Prof. Dr. Soffian Effendi, Prof. Dr. Kaelan. (*)
Jokowi Turun Gunung, Elektabilitas RIDO Tetap Anjlok, Diprediksi Kalah dalam Pilkada DKI
Jakarta | FNN – Berbagai upaya dilakukan pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk mendongkrak elektabilitasnya, ternyata sia-sia. Bahkan eksploitasi hubungan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi justru semakin membuat antipati rakyat Jakarta. Pamer kedekatan dengan dua sosok itu justru semakin menenggelamkan elektabilitasnya. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Ahad (17/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Jokowi mau turun gunung puluhan kali pun, kata Halim, tak akan mampu mendongkrak elektabilitas pasangan RIDO. Penyebabnya jelas, pelecehan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukna oleh RK maupun Suswono. “Secara demonstratif Ridwnan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. Hasil polling beberapa lembaga survei pasangan RIDO yang sebelumnya diprediksi menang satu putaran, kini elektabilitasnya terus merosot. Pasangan nomor urut satu ini didukung oleh 12 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, sekarang posisinya di nomor dua di bawah pasangan nomor urut tiga Pramono dan Rano Karno. Sedangkan cagub-cawagub independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardan belum beranjak dari juru kunci di urutan ketiga. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyimpulkan, Pramono-Rano unggul signifikan dari RK-Suswono pada saat survei dilaksanakan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen. Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen. Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan. Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei. Jebloknya pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga tampak dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Kamis (24/10/2024). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan periode 10-17 Oktober 2024 kepada 1.200 responden itu, Pramono-Rano memiliki elektabilitas 41,6 persen, sementara pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono 37,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya memiliki elektabilitas 6,6 persen. Sementara Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menerangkan, keunggulan Pramono-Rano dari RIDO ini, secara statistik belum menunjukkan siapa pemenangnya. Namun, selain unggul, dukungan pada pasangan Pramono-Rano juga terlihat lebih solid dan kuat dibanding pasangan lain. Dalam pengamatan LSI, kata Djayadi, sejak pertengahan sampai September lalu, paslon RIDO, mengalami penurunan. Sementara perlahan-lahan terjadi peningkatan keterpilihan pasangan Pramono-Rano sampai dengan Oktober 2024. LSI juga mengutip peningkatan dan penururan keterpilihan Pramono-Rano juga RIDO tersebut, dari hasil survei para surveyor lainnya. Djayadi memaparkan, dalam hasil survei LSI pada 6-12 September lalu, surveyor masih menempatkan keunggulan RIDO daripada Pramono-Rano pada angka keterpilihan 51,8 persen berbanding 28,4 persen. Sebelumnya pasangan RIDO memimpin perolehan hasil survei tertinggi. Survei yang dilakukan Poltracking 9-15 September lalu, paslon RIDO unggul 47,5 persen, namun saat itu paslon Pramono-Rano mengalami peningkatan 31,5 persen. Kemudian dari hasil survei Charta Politika sepanjang 19-24 September, peningkatan elektabilitas pasangan Pramono-Rano naik ke angka 36,5 persen, namun tetap unggul paslon RIDO 48,3 persen. Dan pada periode 10-17 Oktober, survei LSI, kata Djayadi menunjukkan keterbalikan yang membawa keunggulan RIDO merosot ke angka 37,4 persen, di bawah paslon Pramono-Rano 41,6 persen. “Penurunan yang dialami oleh pasangan Ridwan-Suswono atau RIDO ini, cenderung pindah, lebih dari 10 persen pindah ke Pramono-Rano, sedikit yang pindah ke pasangan Dharma-Kun,” kata Djayadi. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kenaikan suara paslon Pramono-Rano masih akan terus meluas. Penilaiannya itu merespons hasil survei terbaru LSI. \"Paslon ini, bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas, termasuk pemilih Golkar yang tidak solid mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO),\" kata Ray di Jakarta. Menurut Ray, sejak awal dirinya melihat elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) ini tidak bisa memperoleh suara signifikan. Ray memprediksi suara pasangan RIDO sangat berpotensi untuk dikalahkan oleh pasangan Pramono-Rano karena pemilih pasangan RIDO hanya berpaku pada pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara pasangan Pramono-Rano bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas. Termasuk pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga tidak solid mendukung pasangan RIDO. \"Saya tidak terlalu terkejut. Sejak dari awal saya sudah punya keyakinan Pram sama Rano akan dapat mengimbangi RIDO,\" ujar Ray. (her)
Tembok China Changcheng
Oleh M Rizal Fadillah | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Tembok besar China atau Great Wall of China dibangun di masa dinasti Ming berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan Mongol. Berfungsi pula sebagai kontrol perbatasan dan imigrasi. Dikenal sebagai tembok panjang atau Changcheng. Panjang keseluruhan 13.171 Mil. Salah satu keajaiban dunia ini kini menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Di Indonesia kini mulai ada kehebohan soal tembok yang membatasi sebuah kompleks perumahan dan kawasan wisata di pantai utara Tangerang, namanya Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Pemiliknya A guan atau Sugianto Kusuma atau Guo Zaiyuan, salah seorang \"naga\" konglomerat penentu ekonomi Indonesia. Pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat menyakiti rakyat. Tembok PIK 2 mengingatkan tembok China. Ada kedigjayaan, pertahanan, bahkan keangkeran di sana. Berasumsi bangsa di luar tembok adalah barbar. PIK 2 dibuat seperti negara dalam negara, negara China yang ada di Indonesia. Simbol Naga besar berdiri di gerbang seakan abai pada lambang negara Garuda. Naga telah menggusur bahkan menggigit Garuda. Kasus pelaporan ke Kepolisian Said Didu atas sikap kritisnya oleh seorang Kades di Tangerang ternyata membuka borok proyek dan meningkatkan perlawanan rakyat. Isu suap Aguan 50 milyar kepada anggota DPR dalam program reklamasi terangkat kembali. KPK harus bergerak serius. Said Didu potensial menjadi martir gerakan perlawanan masif. Bukan sebatas bermuara pada Jokowi tetapi bakal membuat belepotan Prabowo. Presiden pewaris dosa. Tembok China berhasil ditembus Genghis Khan dan merontokkan Dinasti Song yang dilanda perpecahan. Kendali atas tembok besar hilang, bahkan problema internal cukup menggelisahkan ada suap menyuap yang merupakan skandal dan melemahkan kekuatan. Akhirnya Mongol mampu menjebol tembok dan menguasai China. Tembok China PIK 2 adalah simbol eksklusivitas, pamer kemewahan, pengukuh kesenjangan, membangun \"forbidden city\" atau kota terlarang, serta sumber pendapatan pejabat dan penistaan pribumi. Penjajahan berbasis etnis. Rakyat dilarang bersikap diskriminatif atas dasar etnis, tetapi etnis China bersikap diskriminatif kepada kaum pribumi. Ada tembok panjang Changcheng di bangun yang membatasi Kerajaan China PIK 2. Saatnya evaluasi kebijakan diskriminatif pemerintah yang menggusur dan \"merampas\" tanah rakyat Indonesia untuk kepentingan orang-orang kaya etnis China. Jangan berteriak-teriak diskriminasi padahal kebijakan sendiri diskriminatif. PIK 2 adalah diskriminasi yang nyata. Ada tembok pemisah yang memilukan. Pembauran warga hanya ceritra tragedi yang terjadi adalah negara dalam negara. Tembok diskriminasi harus dijebol. Pengusaha China jangan berperilaku seperti Zionis yang menggusur dan menindas warga Palestina. PIK 2 tidak berguna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hanya tontonan dari kemewahan sang penjajah. Percuma mengkriminalisasi Said Didu, Banten bisa membara. (*)
Siapa yang Antek Asing?
Oleh Tata Kesantra | Ketua Umum FTA Saya dapat pesan pendek melalui WA dari sahabat dan teman diskusi, wartawan senior Hersubeno Arief, pada Jumat malam sekitar pukul 21.00 waktu New York. Katanya \"wuihh ada apa nih kok anda jadi trending nomor 2 di X (twitter) dalam beberapa jam terakhir?\". Saya cukup kaget karena saya tidak punya akun di X dan lebih kaget lagi karena saya jadi trending karena di anggap sebagai antek asing, anti pancasila dan provokator. Saya bertanya-tanya agenda apalagi ya?, pengalihan isu?, tapi masak iya. Ini pasti kerjaan buzzer yang buat heboh agar dana mereka bisa dicairkan. Sejak pembubaran acara \"Silaturahmi Kebangsaan FTA\" di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, bulan September 2024 lalu, memang nama saya dan FTA kerap dikait-kaitkan sebagai antek-antek asing/antek Amerika dan punya agenda mengekspor demokrasi liberal ke Indonesia. Apa yang jadi dasar pemikiran semua label-label tersebut? Apakah karena saya sebagai diaspora yang sudah cukup lama menetap di New York sehingga dianggap tidak punya lagi rasa memiliki (sense of belonging) terhadap tanah air sehingga dilabel sebagai antek asing?. Ataukah FTA yang hampir 5 tahun belakangan ini banyak mengkritisi penguasa, dan kebetulan saya adalah pendiri dan ketua umumnya, dianggap mengganggu kepentingan orang-orang tertentu? Apapun alasannya, saya pastikan pihak- pihak yang membuat tuduhan terhadap saya sebagai diaspora, lupa akan sejarah perjuangan serta peran mahasiswa dan warga Indonesia yang hidup di luar negeri, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Artinya kita tidak bisa mengecilkan peran para diaspora dalam perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan. Bagaimana perjuangan diaspora pelajar di Mesir yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Raya di bawah pimpinan Prof. Abdulkahar Muzakkir, mereka berjuang dengan menulis pada majalah-majalah, seperti Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Merdeka, dan Usaha Pemuda. Karena terlihat membangkitkan semangat perlawanan berlebih, maka Belanda dan Inggris sebagai negeri yang berkuasa pun melarang peredarannya di Indonesia. Demikian juga dengan Persatuan Pemuda Indonesia Malaya (Perpindom) di Mesir yang mengutus ketuanya Janan Thaib ke Belanda untuk menemui Ketua Perhimpunan Indonesia Mohammad Hatta dalam rangka koordinasi perjuangan Indonesia di luar negeri. Selain Hatta, pemuda yang tampil dalam organisasi Perhimpunan Indonesia tersebut antara lain adalah Sutan Sjahrir, Ali Sastroamidjojo dan Sukiman Wirjosandjojo. Merekalah yang kelak memimpin jalannya laju negara Indonesia selepas merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan diaspora para pelajar Indonesia sudah bersatu meski terbentang jarak ribuan kilometer dan tinggal jauh dari tanah air. Bahwa sebagai anak bangsa yang ingin melihat kehidupan saudara saudaranya di tanah air menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur dan lebih adil, maka sebagai wujud kepedulian dan menunjukkan rasa kebersamaan dari diaspora terhadap situasi dan kondisi di tanah air adalah mengangkat issu dan permasalahan yang dihadapi oleh saudara saudaranya ke forum internasional. Perjuangan dan suara warga negara Indonesia di luar negeri atau lebih dikenal dengan sebutan diaspora, yang sekalipun hidupnya jauh dan taraf sosial ekonomi diatas rata rata saudara saudaranya di tanah air, masih memberi perhatian dan konsen dengan keadaan di tanah air, mestinya dilihat sebagai hal yang positif dari dalam negeri, bukannya malah di cibir dan dilabel sebagai antek antek asing. Demikian halnya dengan keberadaan Forum Tanah Air. Suatu forum diskusi aktivis diaspora bersama aktivis di tanah air mesti dilihat sebagai salah satu wadah perjuangan untuk menyuarakan keadaan di tanah air serta mencari solusi dari situasi dan kondisi yang terjadi dengan memberi ide, gagasan dan pikiran alternatif yang di perlukan guna lebih memaksimalkan upaya upaya perbaikannya. Selama sekitar 3 tahun sejak lahirnya di bulan Februari 2020, FTA telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai pihak, baik tokoh, pakar, akademisi, praktisi, politisi dan juga aktivis untuk memetakan permasalahan di tanah air yang dirasa perlu untuk diperbaiki. Akhirnya awal tahun 2023, FTA mengeluarkan Manifesto Politik yang berisi 10 tuntutan yang perlu mendapat perhatian untuk dibenahi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di semua strata sosial. Bukan suatu kebetulan bila beberapa waktu belakangan ini, tuntutan tuntutan dalam Manifesto Politik mulai mendapat perhatian dari elite dan lembaga terkait di tanah air. Beberapa diantaranya adalah soal ambang batas 20% untuk pencalonan kepala daerah. Ambang batas pencalonan kepala daerah yang tadinya perlu dukungan minimal 20% dari kursi partai politik atau koalisi partai politik akhirnya diturunkan berkisar pada 6.5% hingga 10%, disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing masing daerah tersebut. Para pengamat dan ahli hukum tata negara melihat perubahan ambang batas untuk kepala daerah bisa membuka jalan bagi penghapusan atau setidaknya penurunan ambang batas pencalonan presiden (PT20%) yang sejauh ini sudah di mintakan Judicial Review ke MK oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk FTA, namun di tolak oleh hakim MK. PT20% memberi peluang bagi partai2 politik untuk bermain diantara mereka dan menjadi pintu masuk politik uang dari oligarki. Tuntutan lainnya adalah memisahkan POLRI dari Presiden, yang berpotensi penguasa di eksekutif (presiden) berpeluang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan polisi. Melalui Perpres no.139 tahun 2024, POLRI tidak lagi berada dibawah presiden dan kedudukannya sejajar dengan TNI. Tuntutan untuk merevisi UUMD3 khususnya tentang hak P.A.W. (Pergantian Antar Waktu) bagi anggota DPR oleh partai politik. Wacana untuk merevisi UUMD3 sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional DPR, sekalipun belum jelas urgensi dan ketentuan apa dalam undang undang tersebut yang akan diubah. Mengembalikan naskah UUD 1945 asli yang merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa dari hasil 4X amandemen, sehingga hasil karya, cita cita, tujuan dan kesepakatan para pendiri bangsa tetap lestari. Adapun hal hal yang belum diatur dalam UUD 1945 yang asli akan dibuatkan dalam bentuk amandemen/adendum yang disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi bangsa dan negara selama tidak menyimpang dari naskah asli UUD 1945. Sejauh ini upaya tokoh dan aktivis untuk kembali ke UUD 1945 menemui kesulitan karena gerakan kembali ke UUD 1945 masih berjalan sendiri-sendiri. Belakangan para tokoh dan aktivis sepakat untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan pandangan dan bersama sama, bersatu padu memperjuangkan gerakan kembali ke UUD 1945. Para tokoh dan aktivis bersepakat untuk membuat Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat realisasi kembali ke UUD 1945. FTA ikut aktif mengambil bagian dalam Pokja tersebut. Saya sendiri masuk sebagai salah satu dari Dewan Penasihat. Mungkin terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa adanya beberapa perubahan dan upaya memperbaiki situasi dan kondisi bangsa adalah buah dari hasil tuntutan FTA dalam Manifesto Politik. Namun satu hal yang tidak bisa di nafikan serta dipungkiri bahwa upaya dan perubahan sistem untuk memperbaiki situasi dan kondisi bangsa sudah di suarakan dan tertuang dalam Manifesto Politik FTA yang di luncurkan di awal tahun 2023. Dengan demikian bila ada pihak yang melabeli saya dan/atau FTA kelak, maka wajib di tanyakan kepada mereka sejauh mana mereka tahu tentang FTA dan perjuangannya selama ini. Apakah mereka sudah pernah membaca dengan seksama Manifesto Politik FTA?. Jangan jangan merekalah yang antek antek asing. Salam perjuangan dari New York. (*)
Anis Matta: Partai Gelora akan Buat Sayap Organisasi dan Rekruitmen Anak-anak Muda Masuk ke Pengurusan di DPP
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto memiliki narasi dan mimpi besar yang sama ingin menjadikan Indonesia lima besar dunia atau negara superpower baru. Karena itu, keberadaan Partai Gelora di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini, diyakini dapat mempengaruhi dan membawa perubahan besar bagi Indonesia di masa mendatang. Diketahui, di dalam Kabinet Merah Putih, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. \"Adanya kesamaan narasi ini, maka untuk menjawab tantangan terbesar tersebut, kita akan memperbesar struktur, kader dan kekuatan riil politik Partai Gelora,\" kata Anis Matta saat menyampaikan arahan dalam Tasyakuran HUT ke-5 Partai Gelora, Minggu (17/11/2024). Karena itu, Partai Gelora akan melakukan beberapa keputusan penting dalam waktu dekat. Pertama adalah melakukan perubahan struktur organisasi dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). \"Kita akan mengubah struktur DPN menjadi DPP. Kita akan memperbanyak dan melakukan rekruitmen besar-besaran. Kita akan merekrut anak-anak muda masuk di kepengurusan DPP,\" katanya. Kedua, Partai Gelora akan memberikan fokus besar kepada kaderisasi dan kepemimpinan, serta gebrakan besar rekruitmen kader mulai tahun ini, guna mencapai target Pemilu 2029. \"Ketiga, kita mulai akan membuat sayap-sayap organisasi sebagai supporting system yang kita perlukan ke depan, khususnya dalam bidang kepemudaan dan kewanitaan, serta bagian kerja spesifik lainnya,\" ujar Anis Matta. Anis Matta berharap dengan adanya pemekaran organisasi, maka beban untuk mewujudkan narasi dan mimpi besar Partai Gelora tidak hanya dipikul oleh para pendiri saja, tetapi juga akan dipikul lebih banyak orang. \"Mudah-mudahan pemekaran organisasi yang kita lakukan di DPP ini, juga akan diikuti DPW dan DPD untuk melakukan pemekaran struktur organisasi serupa,\" kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam ini. Menurut Anis Matta, pemekaran struktur organisasi Partai Gelora ini dalam rangka proses untuk menciptakan gelombang dan dampak lebih besar lagi bagi Indonesia. \"Saya dan Pak Fahri punya tugas yang berat, karena kehadiran kita dalam pemerintahan harus ada dampak besar bagi Indonesia. Dan untuk itu, kita perlu mendukung bersama-sama, dengan melakukan pemekaran struktur di wilayah masing-masing,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini yakin dengan adanya pemekaran struktur organisasi dari pusat hingga daerah, serta fokus pada pembenahan kaderisasi dan kepimpinan, Partai Gelora akan lolos ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang. \"Kita akan menetapkan satu standar mengenai langkah kita dalam menghadapi Pemilu 2029 mendatang. Sehingga pada 2029 nanti, kita Insya Allah lolos ke Senayan,\" pungkas Anis Matta. (ida).
POPULER
