ALL CATEGORY
Mantan Wakapolri Oegroseno Berharap Parcok Dibubarkan
JAKARTA, FNN.COM | Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Oegroseno menegaskan bahwa Parcok (Partai Coklat) wajib dibubarkan. Oegroseno merasa terganggu dengan istilah Parcok, sebab sesungguhnya tidak ada Parcok, yang ada hanya polisi. \"Jadi, bubarkan istilah Parcok, kembalikan ke istilah yang benar, yakni polisi. Polisi tetap dibutuhkan,\" paparnya. Menurut Oegroseno kepolisian tidak bisa dibubarkan. Kepolisian harus tetap ada dan di bawah presiden. Sebab kalau berada di bawah kementerian, akan terjadi jual beli jabatan. Sementara Pengamat Kebijakan Publik Sofyan Said menyarankan kepolisian dikembalikan ke posisi semula di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya agar mudah dikontrol dan tidak berada di bawah presiden langsung. Sedangkan Pengamat Politik dan Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menyatakan tidak setuju pendapat mantan Menkopolhukam Mahfudz MD yang bilang bahwa sudah benar polisi di bawah presiden. \"Saya tidak setuju pernyataan Pak Mahfud. Justru persoalan di kepolisian karena lembaga ini berada langsung di bawah presiden. Listyo merasa hebat dan kuat karena atasannya Presiden,\" kata Ginting dalam acara yang sama, Dialog Kebangsaan. Menurut Ginting polisi merasa lembaga paling kuat. \"Di satu sisi bertugas penegakan hukum, di sisi lain posisi di bawah presiden sehingga mereka merasa menjadi super body, akibatnya polisi menjadi alat kekuasaan Presiden,\" paparnya. Ginting juga heran terhadap polisi yang tidak memproses kasus-kasus besar yang tidak ada diproses. \"Tiga kasus besar Sambo, Tedy Minahasa, dan Kanjuruhan tidak ada sanksi sama sekali. Tidak ada kelanjutannya,\" tegasnya. Selamat Ginting tidak setuju kepolisian berada di bawah Kemendagri. Ia lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Hukum, karena masih satu rumpun dalam penegakan hukum dan mudah mengontrolnya. Sementara untuk Brimob, Ginting lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Pertahanan. Reformasi kepolisian kata Ginting harus bersifat struktural, kultural, dan hukum dalam arsitektur ketahanan nasional. Jangan sampai, kata Ginting, polisi bekerja sendiri. Contoh dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Polisi tidak melibatkan kejaksaan. Polisi sampai mengurusi separatisme tetapi kasus ijazah palsu diputuskan sendiri. (*)
Reformasi Polri: Potong Satu Generasi
POLRI berdiri di simpang jalan sejarah. Mandat konstitusional untuk melindungi dan mengayomi rakyat kini terancam oleh budaya lama yang menutup diri, impunitas, serta orientasi kekuasaan. Reformasi kepolisian yang digulirkan sejak dua dekade lalu belum juga menyentuh akar persoalan. Yang muncul baru reformasi prosedural, bukan kultural. Kini saatnya langkah berani diambil: potong satu generasi untuk menyelamatkan masa depan Polri. Makna “memotong satu generasi” bukanlah ajakan untuk membinasakan, melainkan membersihkan. Generasi lama yang masih terjebak dalam pola pikir feodal dan militeristik mesti digantikan oleh kepemimpinan baru yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi sejati tak mungkin lahir tanpa perombakan kepemimpinan. Sejarah menunjukkan, setiap lembaga yang gagal memperbarui dirinya akan tumbang di tangan zaman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah menegaskan posisi Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mandiri dan terpisah dari militer. Namun, hukum di atas kertas tidak otomatis menjelma dalam tindakan. Amnesty International dalam Unfinished Business: Police Accountability in Indonesia (2009) mencatat lemahnya mekanisme akuntabilitas dan masih kuatnya budaya impunitas. Human Rights Watch pun menyoroti penggunaan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil. Kelemahan ini tak hanya melukai publik, tetapi juga merusak kehormatan Polri itu sendiri. Reformasi tanpa pergantian generasi kepemimpinan hanya melahirkan “reformasi setengah hati”. Harold Crouch dalam Political Reform in Indonesia after Soeharto menegaskan bahwa perubahan sejati menuntut keberanian mengganti elit lama yang mengakar pada struktur lama. Muhamad Haripin dan Sarah Nuraini Siregar dalam kajian BRIN (The Defects of Police Reform in Indonesia) menyebut reformasi Polri gagal karena lebih menitikberatkan pada instrumen birokrasi, bukan transformasi budaya. Langkah radikal diperlukan. Pertama, audit etik dan kinerja terhadap perwira menengah dan tinggi harus dilakukan melalui mekanisme vetting terbuka. Mereka yang terindikasi menutup pelanggaran atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan mesti dipensiunkan dini secara terhormat. Kedua, perkuat lembaga pengawas eksternal yang benar-benar independen. Komnas HAM dan Ombudsman harus memiliki akses penuh terhadap penyelidikan kasus pelanggaran. Ketiga, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) mesti direformasi total agar tidak menjadi “polisi di antara polisi” yang kehilangan objektivitas. Keempat, pendidikan ulang dengan kurikulum baru berbasis HAM, community policing, dan de-eskalasi konflik wajib diterapkan. Seperti ditegaskan dalam Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity terbitan UNODC, integritas hanya tumbuh melalui sistem pendidikan dan penghargaan yang konsisten. Kofi Annan pernah berkata, “Tanpa keadilan, tak akan ada perdamaian yang abadi.” Pesan itu relevan bagi Indonesia. Tanpa akuntabilitas yang nyata atas pelanggaran aparat, reformasi Polri hanya menjadi jargon. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan pernyataan normatif. Proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, agar rasa percaya publik dapat tumbuh kembali. Tentu, langkah ini tidak mudah. Akan ada resistensi dari dalam tubuh kepolisian sendiri. Namun, keberanian untuk berubah adalah ukuran sejati profesionalisme. Seperti halnya bangsa-bangsa lain yang sukses menata ulang lembaga kepolisiannya—Jepang pasca-Perang Dunia II, atau Georgia pasca-revolusi mawar—reformasi menyakitkan pada awalnya, tetapi menyelamatkan di kemudian hari. Reformasi Polri bukan semata proyek kelembagaan, melainkan fondasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Polisi adalah wajah pertama negara di mata rakyat. Bila wajah itu keras dan tak ramah, maka kepercayaan publik akan lenyap. Sebaliknya, bila Polri menegakkan hukum dengan nurani dan akal sehat, rakyat akan kembali percaya bahwa negara berpihak pada keadilan. Kini pilihan di tangan pemerintah dan pimpinan Polri: mempertahankan status quo atau memotong satu generasi demi lahirnya kepolisian baru yang profesional, humanis, dan bersih. Reformasi Polri bukan opsi—ia adalah keniscayaan sejarah. (*)
Presiden Prabowo Kembalikan Marwah Indonesia di Fora Internasional
Oleh Aaat Surya Safaat/Wartawan Senior Forum News Network (FNN)- Setelah melakukan kunjungan singkat ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto tiba di New York Amerika Serikat pada 21 September 2025 untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadiran Presiden Prabowo di Markas Besar PBB tersebut menjadi momen “historis”. Pasalnya, sudah lebih dari sepuluh tahun Presiden Republik Indonesia absen di forum internasional itu. Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk berbicara sebagai pembicara ketiga. Setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 23 September 2025. Sidang ke-80 Majelis Umum PBB 2025 kali ini dengan tema “Better together: 80 years and more for peace, development, and human rights”. Sidang yang memang digelar secara tahunan oleh Majelis Umum PBB (UN General Assembly) yang merupakan salah satu utama PBB. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo nampaknya segera menghidupkan kembali peran Indonesia di panggung Internasional. Semangat lama yang pernah membawa Indonesia disegani di panggung dunia dengan berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dipegang secara konsisten. Politik Bebas Akrif yang dipilih Indonesia itu, kini diyakini telah hadir kembali dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB dan di berbagai ajang internasional lain, serta kunjungan kenegaraan ke berbagai negara sahabat memberi kesan bahwa pemerintahannya disambut baik dunia internasional. Dalam waktu yang relatif singkat, arah diplomasi luar negeri Indonesia berubah wajah. Dari pendekatan yang cenderung pasif dan reaktif, menjadi aktif, aspiratif. Sekaligus lebih tegas dengan tetap berkomitmen menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan ke luar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar. Juga merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Secara historis, politik luar negeri bebas-aktif merupakan pengejawantahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendarisnya dengan judul “Mendayung di antara dua karang”. Secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terikat. Namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antar-bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional. Tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif cukup berat. Namun Prabowo memiliki kemampuan untuk memperbesar kontribusi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional, Presiden memiliki keterampilan dalam bernegosiasi serta mempunyai jaringan luas di dunia internasional. Presiden Prabowo memposisikan Indonesia secara nyata sebagai salah satu pemain kunci dalam arena global. Peran yang sesuai dengan visinya untuk mengembalikan peran aktif Indonesia di fora internasional. Prabowo menegaskan, Indonesia tidak akan sekadar menjadi “penonton”. Indonesia akan berperan sebagai salah satu penentu dalam menjaga perdamaian, baik di tingkat regional maupun global. Prabowo berperan sebagai “Komandan Diplomasi Indonesia” yang tidak hanya aktif di berbagai forum internasional. Lebih dari itu, berkomitmen mengejar perintah Konstitusi. Harus menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia, terutama dengan memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Prabowo dikenal memiliki jaringan luas di kancah internasional. Sebagai putera dari ahli ekonomi terkemuka, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo (almarhum), Prabowo pernah menempuh pendidikan di Sekolah Para Komando Fort Bragg, Amerika Serikat, dengan prestasi terbaik di antara mahasiswa asing, bersama Raja Yordania Abdullah II. Setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negara Eropa sebelum kembali ke Indonesia untuk berkecimpung di dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya, Hashim Djojohadikusumo, seorang konglomerat, dan kemudian terjun ke dunia politik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Keahlian dalam berkomunikasi dan jaringan internasional yang dimiliki Prabowo, seperti yang terlihat saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan merupakan keuntungan besar bagi Indonesia. Apalagi saat ini Prabowo didukung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diyakini memiliki pemahaman yang baik tentang diplomasi dan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono juga secara jelas menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan WNI di luar negeri. Presiden Prabowo juga tampaknya ingin membangun citra di dunia internasional bahwa Indonesia peduli dengan masalah-masalah global. Aktif berupaya ikut menanganinya. Namun situasi internasional yang kompleks dan masalah ekonomi domestik yang tidak ringan menjadi tantangan serius bagi Prabowo ke depan. Presiden Prabowo dituntut untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif secara konsisten. melakukan diplomasi yang fleksibel tanpa mengabaikan kepentingan nasional Indonesia. Salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang krusial ke depan adalah keberlanjutan diplomasi Indonesia dengan dua raksasa ekonomi, yakni China dan Amerika Serikat. Meski kondisi AS dan China masih terlibat perang dagang, Indonesia tidak boleh timpang dengan memprioritaskan satu negara saja. Politik luar negeri Indonesia harus diwujudkan dalam kebijakan yang terus menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Terutama tetap menjalin hubungan baik dengan China sebagai negara besar di Asia dan AS sebagai negara adidaya di dunia. Termasuk tentu dengan negara-negara sahabat di lingkungan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB September 2025 ini merupakan langkah strategis untuk menguatkan posisi Indonesia di kancah global. Selain itu, penguatan sistem pertahanan dengan kenaikan anggaran setiap tahun perlu menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil Presiden Prabowo. Disamping terus membangun kedaulatan maritim yang tangguh agar angkatan bersenjata Indonesia selalu siap siaga dan disegani negara-negara lain. Kiranya tepat adagium atau lebih tepatnya peribahasa Latin yang menyatakan, “Si vis pacem para bellum” . Artinya \"jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang\". Penulis adalah Kepala Biro Kantor Berita ANTARA di New York tahun 1993-1998 dan Direktur Pemberitaan ANTARA tahun 2016. Saat ini Mendapat Amanah Sebagai Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.
Hari Buruh, Sinergi PalmCo dan Serikat Pekerja Berbuah Transformasi Mumpuni
Jakarta | FNN - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei tahun ini dimaknai oleh Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo dan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN IV sebagai momentum keberhasilan meletakkan pondasi awal untuk perubahan. Di tengah gelombang transformasi dan restrukturisasi pasca 1 tahun merger, keduanya memperlihatkan kolaborasi dari harmoni hubungan industrial. Transformasi ini bermula dari langkah strategis pemerintah yang mengonsolidasikan seluruh PTPN anak usaha menjadi tiga Subholding komoditas, termasuk penggabungan entitas usaha kelapa sawit ke dalam PTPN IV PalmCo. Proses merger tersebut menuntut tidak hanya penyesuaian sistem dan struktur, tetapi juga penyelarasan visi seluruh elemen perusahaan, termasuk para pekerja dan organisasinya. Dalam proses integrasi itu, Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) dari eks PTPN III, IV, V, VI, dan XIII bersatu dalam satu wadah yang kini dikenal sebagai SPBUN Tingkat Perusahaan PTPN IV PalmCo. Melalui Musyawarah Nasional yang digelar pada Juli 2024 lalu, Muhammad Iskandar dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum SPBUN Tingkat Perusahaan. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyampaikan bahwa kolaborasi antara manajemen dan serikat pekerja menjadi salah satu faktor kunci yang membuat proses transformasi berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa perubahan fundamental tidak akan berhasil tanpa adanya kepercayaan dari masing-masing pihak. “Proses merger bukanlah hal yang mudah, namun sinergi dengan serikat pekerja menjadi kunci utama sehingga proses integrasi ini dapat berjalan on the track dan memberikan hasil yang baik, tidak hanya bagi Perusahaan tetapi juga bagi seluruh insan pekerja,” kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (01/05). Ia juga menegaskan bahwa PalmCo selalu berupaya untuk menjaga komunikasi dua arah yang sehat, terbuka dan membangun, demi mewujudkan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. “Kami menyadari bahwa keberhasilan transformasi korporasi bukan hanya ditentukan oleh strategi dan sistem, tapi juga oleh kekuatan sosial dalam tubuh perusahaan. Dan serikat pekerja, sebagai mitra terbesar dalam perjalanan perubahan ini, menunjukkan kedewasaannya untuk tidak hanya menuntut aspirasi, namun juga mendengar kondisi,”sambungnya. Senada dengan itu, Direktur SDM dan Teknologi Informasi PTPN IV PalmCo Suhendri mengungkapkan bahwa pasca integrasi, SPBUN tingkat Regional yang tersebar di unit-unit kerja bersepakat untuk tetap menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2023 sebagai dasar relasi industrial. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap kesinambungan hak-hak pekerja di tengah perubahan struktur korporasi. “Walau berasal dari latar belakang dan kebijakan kerja yang berbeda sebelum merger, seluruh pengurus dan anggota SPBUN menunjukkan semangat kebersamaan dalam menyongsong kebijakan bersama yang lebih menyeluruh,” ujar Suhendri. Lebih jauh, disampaikannya bahwa saat ini proses penyelarasan aspirasi tengah berlangsung di seluruh unit kerja dan akan menjadi fondasi bagi penyusunan PKB baru yang direncanakan rampung pada Oktober 2025. “Kami sangat menghargai kematangan hubungan industrial yang telah dibangun oleh SPBUN bersama manajemen. Proses ini tidak hanya tentang harmonisasi administratif, tetapi juga membuktikan bahwa transformasi bisa berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” pungkasnya. Sementara itu, Muhammad Iskandar selaku Ketua Umum SPBUN Tingkat Perusahaan PTPN IV PalmCo menegaskan bahwa serikat pekerja kini memiliki orientasi yang semakin strategis, tidak hanya sebagai penyambung aspirasi karyawan, tetapi juga sebagai mitra perusahaan dalam mengawal proses perubahan. “Kami di SPBUN meyakini bahwa perusahaan yang sehat akan membawa kesejahteraan bagi karyawannya termasuk keluarganya. Maka kami mengambil sikap mendukung penuh proses transformasi PalmCo, tentu sambil terus mengawal hak dan kepentingan pekerja secara konstruktif, ucapnya. Iskandar menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan di tengah proses restrukturisasi agar tidak disusupi kepentingan-kepentingan sepihak yang akan mengganggu pencapaian tujuan bersama. “Dibawah naungan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSBUN) PTPN, setelah merger justru kami semakin solid. Kami tidak ingin transformasi ini hanya berhenti di tataran kebijakan. Kami ingin menjadi bagian dari penggerak budaya kerja baru yang lebih profesional, terbuka, dan menjunjung tinggi kesejahteraan kolektif, tambahnya lagi. Bagi Iskandar dan anggotanya, Hari Buruh tahun ini pun menjadi tonggak dalam merefleksikan hubungan industrial yang sehat sebagai fondasi dari kesejahteraan pekerja dan perusahaan yang berkelanjutan. “Di PalmCo, relasi antara pekerja dan manajemen telah tumbuh menjadi hubungan yang saling memperkuat, bukan saling menegasikan. Dialog terbuka terus digalakkan, dan semua pihak memiliki semangat yang sama, perusahaan sehat karyawan sejahtera,” tutupnya. (*)
Punya Kebun Terluas, Ini Cara PalmCo Jamin K3 Karyawannya
Jakarta | FNN - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo dikenal sebagai Perusahaan yang saat ini mengelola perkebunan sawit terluas, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berbanding lurus dengan luasannya, terdapat lebih dari 70 ribu karyawan yang tersebar di berbagai Provinsi yang mendapat jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Perusahaan. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya menyebutkan sejak mengalami restrukturisasi pada akhir 2023 lalu serta dengan terlaksananya kerjasama operasi bersama sub holding PTPN lainnya, yakni PTPN I SupportingCo, PalmCo kemudian mengurusi lebih dari 643 ribu Ha areal tertanam dengan lebih dari 70 ribu karyawan yang tersebar di Nusantara. “Areal kita sangat luas. Karyawannya banyak. Maka memperkuat budaya K3 di seluruh lini operasional dan unit kerja, adalah kunci untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua,” buka Jatmiko. Guna membangun budaya tersebut, pihaknya percaya konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keselamat Kesehatan Kerja (SMK3) yang diamanatkan Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan menjadi pondasi agar sikap dan perilaku karyawan yang selalu bersandarkan kepada norma K3 dapat diwujudkan. “Kami memandang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan hanya sebagai kewajiban formal tetapi menjadi budaya yang harus hidup dalam keseharian seluruh insan PalmCo. Seperti apapun fasilitas K3 yang kita siapkan, mulai dari rambu-rambu, perlengkapan dan peralatan pendukungnya, atau memberikan pelatihan hingga melakukan simulasi, jika K3 itu tidak menjadi budaya kerja karyawan, maka jaminan yang kita harapkan, sulit terwujud,” katanya. Untuk itu disampaikan Jatmiko, penerapan sistem yang memaksa karyawan agar memiliki kesadaran atas pentingnya K3 dan juga mendorong pelaksanaannya secara berkelanjutan, akan membantu membentuk budaya K3 pada diri tenaga kerjanya. “Sejak SMK3 diundangkan pertama kali tahun 1996 silam, sejak itu pula PTPN menaruh komitmen dalam penerapannya,” ungkap Jatmiko. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PalmCo tercermin dari capaian Sertifikasi SMK3 yang didapat oleh Perusahaan yang juga concern atas Pengelolaan Sawit Plasma dan Swadaya tersebut. “Saat ini sudah 160 unit kerja kami di seluruh regional yang bersertifikat K3. Diantaranya bahkan konsisten mempertahankan penghargaan Zero Accident. Ada 28 kebun/pabrik yang mendapatkan zero accident tahun lalu,” beber Jatmiko. Momentum Hari K3 Internasional Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Internasional yang jatuh pada 28 April 2025 lalu, juga dimaknai PalmCo untuk mempertahankan momentum positif atas konsistensi Perusahaan dan karyawannya dalam mengimplementasikan SMK3. Jatmiko menegaskan bahwa seluruh unit operasional tersertifikasi SMK3 baik kebun maupun pabrik, harus mengimplementasikan dan mempertahankan standar K3 tertinggi sebagai wujud dari transformasi budaya kerja menuju perusahaan perkebunan modern yang kompetitif secara global. Termasuk menggesa unit kerja lain yang baru saja bergabung untuk dapat tersertifikasi K3. “Road map kami untuk 5 tahun mendatang, 100 persen unit kerja PalmCo tersertifikasi SMK3. Untuk tahun ini, kita rencanakan 11 kebun dan pabrik yang memperolehnya,” sebut Jatmiko. 11 unit tersebut tersebar di Aceh, Jawa Barat, Banten, hingga pulau Kalimantan. Selain SMK3, PalmCo juga memfasilitasi ribuan karyawannya agar memperoleh Ahli K3 Umum, AK3 Kebakaran, dan Surat Izin Operator serta sertifikasi keahlian personal lain yang membantu karyawan benar-benar terampil dan aman saat bekerja. Dari sisi jumlah, terdapat 268 AK3 Umum yang sekarang tersebar di kebun maupun Pabrik Perusahaan. “Kita akan selalu mefasilitasi sertifikasi keahlian K3 yang dibutuhkan Karyawan. Karena menjamin keselamatan, kesehatan serta keamanan dari aset terpenting di Perusahaan, merupakan salah satu kunci kami supaya kami mampu terus bertumbuh dan memberi sebesar-besar manfaat seperti yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan,” tutup Jatmiko. (*).
PalmCo Bantu Ribuan Warga, Cek Daftar Aksinya Dimana Saja
Jakarta | FNN - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holdingnya yang berfokus mengelola komoditi Perkebunan Kelapa Sawit, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo kembali menggulirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di berbagai wilayah operasionalnya yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa untuk bulan April 2025 ini saja, sejumlah inisiatif sosial dan lingkungan didistribusikan dan menyasar langsung kepada kebutuhan dasar masyarakat. “Selama periode April ini, PalmCo telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan dan program TJSL utamanya guna membantu kebutuhan mendasar masyarakat,” buka Jatmiko di Jakarta, Selasa (29/04). Bantuan yang disalurkan antara lain pemenuhan akses air bersih, bantuan makanan bergizi untuk pengentasan angka stunting, peningkatan kenyamanan pemudik melalui pembangunan posko arus balik, sampai distribusi minyak makan dan gula kemasan murah bagi masyarakat pasca lebaran. Tak hanya itu, disampaikannya, pelestarian ekosistem, perawatan infrastruktur dan sosial seperti masjid, panti asuhan, serta kegiatan edukatif seperti pemberian pelatihan keterampilan hingga itu pemberdayaan Gen Z, turut menjadi program yang diimplementasikan pada bulan kelahiran ibu Kartini tersebut. “Sepanjang April, ribuan warga menerima bantuan program TJSL berbagai bidang. Harapan kita kebutuhan ekonomi, sosial, rohani hingga ekologi dan pendidikan yang diperlukan masyarakat, dapat dipenuhi,” kata Jatmiko. Dirinya mengaku saat kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi, maka perkebunan sebagai suatu usaha yang amat dekat dengan society, tentu akan mampu tumbuh berkelanjutan. “Hakikatnya ini bukan hanya untuk masyarakat penerima bantuan. Tapi kami yakin, jika masyarakat dan seluruh pemangku kepentingandi sekitar PalmCo ini mempunyai rasa memiliki atas perkebunan negara ini, maka TJSL yang kami salurkan akan kembali kepada kami dalam bentuk sustain and growth,” sebutnya. Sedangkan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin mengungkapkan bahwa program TJSL dijalankan merata di Kantor Direksi sampai ke 7 lokasi Regionalnya yang tersebar di Indonesia. “Kami berupaya agar program yang dijalankan oleh Head Office maupun Regional sampai Kebun dan Pabrik dapat tepat sasaran dalam penyalurannya,” ucap Irwan. Untuk mencapai efektifitas tersebut, Irwan menyatakan pihaknya banyak berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga pendidikan. “Kolab dengan Pemda di 7 Provinsi, saat ini kami tengah membangun tujuh fasilitas air bersih yang akan dinikmati oleh lebih dari 800 Kepala Keluarga (KK) di wilayah terpencill,” tukasnya. Tidak hanya bekerjasama dengan pemerintah, PalmCo juga menbangun sinergi bersama BUMN lain, mulai dari penyediaan minyak makan dalam operasi pasar hingga turut membuka posko arus balik Lebaran di sejumlah titik. “Untuk posko mudik seperti di Pelabuhan Batam, PTPN IV bersinergi dengan Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan Perum Perhutani, sementara di Stasiun Pasar Senen, PTPN IV berkolaborasi dengan Kereta Api Indonesia (KAI) dan MIND ID. Posko lainnya juga hadir di Bandara Kualanamu Medan dimana kita mengerjakannya bersama Angkasa Pura Indonesia dan INALUM. Terakhir untuk dua titik Rest Area Tol Pekanbaru-Dumai bersama Hutama Karya dan Semen Indonesia (SIG),” bebernya panjang lebar. Dalam hal pembinaan pemuda, bekerjasama dengan organisasi setempat, Perusahaan membantu kesuksesan Kejuaraan Voli U-15 MAVI Sumatera Utara. Tidak hanya itu, PalmCo melalui unit Kebun Dolok Hilir & Kebun Laras, Korporasi yang baru direstrukturisasi setahun terakhir itu memperbaiki jalan penghubung dari Dolok Ilir ke Jembatan Bahapal serta jalur Nagori Naga Jaya I menuju Laras. “Bersama Pemkab Simalungun kita tentukan titik perbaikan yang paling priotitas, lalu kita kerjakan bersama. Totalnya kurang lebih 5 Km,” kata Irwan. Lebih lanjut, mantan Direktur PTPN II itu menyampaikan bahwa di Regional IV yang beroperasi di provinsi Jambi dan Sumatera Barat, PalmCo turut menyalurkan makanan bergizi yang pemberiannya berkelanjutan kepada 106 anak stunting. Tak hanya itu, bantuan juga disalurkan untuk mendukung pembangunan masjid dan panti asuhan di 3 Kota. Sedangkan di ujung utara pulau Sumatera, untuk wilayah kerja Regional VI yang ada di Aceh, Irwan mengatakan Regional yang ada di Serambi Mekah tersebut telah memberikan pelatihan pembuatan pakan udang berbasis mangrove di Kota Langsa. “Harapan kami tidak hanya membuka peluang usaha baru, tapi juga mendorong tumbuhnya kewirausahaan lokal,” sebut Irwan. Selain pelatihan pembuatan pakan, Regional VI juga kembali meneruskan program pemberian Makanan Tambahan (PMT) tahap dua wilayah di Aceh Timur dan Aceh Tamiang kepada 276 anak Stunting. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program TJSL yang kita jalankan semakin relevan dengan kebutuhan lokal serta selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional,” tutup Irwan. (*).
Profesionalitas Pengadaan Barang dan Jasa Kunci Transformasi PTPN IV Regional III
Pekanbaru | FNN – PTPN IV Regional III, salah satu bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, telah menjadikan digitalisasi sebagai insiatif penting dalam mewujudkan profesionalitas pengadaan barang dan jasa secara konsisten. Pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa diawali dengan keberadaan e-procurement yang berlangsung secara berkesinambungan sejak 2012 atau pada saat entitas tersebut bernama PTPN V, dan terus disempurnakan melalui integrated procurement system (IPS) pada 2020. Region Head PTPN IV Regional III Ahmad Gusmar Harahap dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin menyebutkan kebijakan tersebut sejalan dengan strategi pemegang saham yang telah menerapkan sistem pengelolaan vendor berbasis teknologi dan standar ketat guna menjadi kunci untuk memastikan fair play di seluruh entitas yang bernaung di dalamnya. Melalui platform ini, tegas dia, seluruh proses tender dapat dipantau secara real-time, mulai dari pengajuan penawaran hingga penentuan pemenang. \"Dengan sistem digital, kami bisa memastikan tidak ada ruang untuk praktik tidak transparan. Vendor juga bisa mengakses informasi secara terbuka,\" tuturnya. Selain itu, sistem yang telah dibangun sedemikian rupa tersebut turut dilengkapi fitur evaluasi kinerja vendor berdasarkan kualitas produk, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap kontrak yang telah disepakati. Langkah-langkah perbaikan, lanjutnya, menjadi hal mutlak untuk dilakukan dalam menjaga dan meningkatkan kemitraan tersebut mengingat vendor dan PTPN Regional III adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam mendukung transformasi perusahaan. Berdasarkan demografi vendor yang bermitra dengan PTPN Regional III, mayoritas mereka telah bermitra di atas lima tahun yang berarti bahwa hubungan antara vendor dan perusahaan berjalan dengan harmonis serta saling mendukung untuk berkembang satu dengan lainnya. Sepanjang tiga tahun terakhir, rata-rata kepuasan penyedia barang dan jasa di PTPN Regional III mencapai 90%. Keterikatan pemasok yang bermitra dengan PTPN I hingga PTPN XIV juga menyentuh angka rata-rata di 82% dan loyalitas di angka 81%. \"Bagi kami persentase tingkat kepuasan itu bukan angka semata, namun bukti bahwa kami mampu menjaga dan meningkatkan komitmen tinggi untuk bermitra secara positif bersama penyedia barang dan jasa,\" tegas Gusmar. Dalam perjalanannya, PTPN IV Regional III juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil sebagai langkah mendukung perekonomian setempat. Saat ini, sejumlah UMKM telah menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan, terutama pada sisi on-farm. Salah satunya adalah Rumbio Jaya Steel, kelompok usaha pandai besi yang telah menjadi pemasok utama kegiatan on-farm entitas. \"Kami terus mendorong dan melakukan pendampingan agar UMKM mitra memiliki standar kualitas tinggi,\" tuturnya. Lebih jauh, Corporate Secretary and Legal PTPN IV Regional III Andiansyah Hamdani turut menambahkan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang telah diterapkan entitas selama lebih dari satu dekade tersebut praktis mematahkan tudingan yang berupaya dihembuskan oleh sejumlah pihak. Dengan tegas ia menolak klaim tidak transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta tuduhan tersebut dinilai tidak akurat dan mengabaikan sistem digital yang telah dijalankan secara konsisten selama 13 tahun terakhir untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. \"Perusahaan telah bermitra dengan puluhan vendor terpercaya melalui platform e-procurement yang tercatat, melibatkan fungsi pengawasan internal, eksternal, serta auditor independe. Seluruh proses pengadaan—mulai dari perencanaan, pemilihan vendor, hingga pembayaran—dilakukan melalui sistem terintegrasi yang dapat diakses oleh pihak berwenang, termasuk badan pengawas,\" tegas dia. Klaim ketidaktransparanan justru bertolak belakang dengan bukti sistemik yang dibangun PTPN IV Regional III. Inisiatif digital selama 13 tahun menjadi fondasi kuat dalam transformasi dan penguatan perusahaan. (*)
Hari Bumi 2025, Ini Langkah PalmCo Percepat Dekarbonisasi untuk Net Zero Emisi
Jakarta | FNN – Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda dekarbonisasi nasional dan mempercepat langkah menuju target Net Zero Emisi. Melalui implementasi strategi keberlanjutan yang menyeluruh, PalmCo terus memperkuat peran sebagai pelaku industri yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (24/04). Memperingati hari bumi 2025, maka sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi dari sektor perkebunan dan perubahan penggunaan lahan atau Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF), dekarbonisasi di lingkungan Perusahaan pengelola perkebunan sawit terluas di dunia itu dijalankan dalam dua aktivitas utama. “Impelementasi Dekarbonisasi di PalmCo dijalankan dalam dua aktivitas besar. Pertama dekarbonisasi berbasis alam melalui pengelolaan komoditas utama kelapa sawit serta komoditi lain berupa kopi, teh, dan karet,” buka Jatmiko. “Pengelolaan perkebunan lestari dipastikan zero burning. Kemudian dalam hal budidaya juga sangat concern terhadap perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, penanaman areal hingga pengurangan penggunaan pestisida,” beber Jatmiko. PTPN IV juga telah menyusun rencana pengelolaan air berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan operasional di sektor perkebunan dan manufaktur, menerapkan sistem manajemen lingkungan tersertifikasi ISO 14001 dan ISO 45001 sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja yang berstandar internasional. Selain itu, PalmCo pun mengantongi sertifikasi RSPO, ISPO, ISCC, hingga European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk memastikan rantai pasok produknya bebas dari praktik deforestasi. Dengan tata kelola perkebunan berkelanjutan yang dijalankan itu, PTPN IV berhasil mencatatkan serapan karbon sebesar 873.395 ton CO₂ ekuivalen melalui pengelolaan lahan berkelanjutan seluas lebih dari 600.000 Hektar. “Berdasarkan perhitungan tahun 2024, areal perkebunan PalmCo mampu menyerap karbon yang merupakan sumber emisi gas rumah kaca sebesar 873 ton CO₂E pertahun,” katanya lagi. Angka serapan yang tergolong besar bagi industri sejenis. Selanjutnya, disampaikan mantan Wadirut ITDC dan Dirkeu PTPN III (Persero) tersebut, selain dekarbonisasi berbasis alam, terdapat pula aktivitas dekarbonisasi melalui pengelolaan energi baru terbarukan. Saat ini PTPN IV telah mengoperasikan 7 Biogas yang bersumber dari limbah cari sawit dan 1 pabrik Biomas yang memanfaatkan limbah padat. Tidak hanya menghasilkan energi yang dipergunakan dalam mengganti penggunaan bahan bakar fossil di pabrik-pabrik Perusahaan, teknologi ini juga berkontribusi dalam penurunan emisi sebesar 191.107 Ton CO₂E. “Perhitungan kita, tahun lalu 150ribu CO₂E dan dengan tambahan dua fasilitas yang kita lanjutkan operasinya di Sei Mangkei dan Pagar Merbau, kita dapat membatasi 191 ribu ton CO₂E.Selain itu, PalmCo menargetkan pengurangan konsumsi energi sebesar 10% pada tahun 2025 melalui kampanye efisiensi energi yang diterapkan di seluruh unit kerja,” sebut Jatmiko. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis dan dengan momentum Hari Bumi ini memperkuat tekad PTPN IV agar terus mempercepat langkah-langkah dekarbonisasi yang terukur. Sementara itu, Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat dampak positif dari setiap inisiatif lingkungan yang dijalankan perusahaan. “Sustainability bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi tentang bagaimana kita membangun masa depan yang adil, lestari, dan saling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan dengan memastikan seluruh langkah PTPN IV selaras dengan tujuan Global dan Nasional dalam pengendalian perubahan iklim,” kata Ugun. Menurut Ugun, kedepannya dalam mendukung sustainability dan kelestarian lingkungan dengan cara penggunaan energi ramah lingkungan dan mengupayakan penurunan emisi karbon dalam proses operasional perusahaan, PalmCo berencana membangun puluhan Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), Biogas Co-Firing, dan BioCNG hingga tahun 2030 nanti. Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak terhadap penurunan emisi karbon pada proses penggunaan energi dalam kegiatan operasional perusahaan. “Semoga target tersebut dapat kita wujudkan baik secara mandiri maupun bersama mitra. Insya Allah, strategi untuk terus menggesa dekarbonisasi yang melahirkan circular economy yang berdampak pada percepatan net zero emisi dapat kita raih bersama-sama,” tutupnya. (Ida)
Soal Selisih Ganti Rugi, Begini Fakta Sebenarnya Kesepakatan dengan Apkasindo
Banten | FNN - Menanggapi pemberitaan yang berkembang terkait klaim ganti rugi atas selisih timbangan Tandan Buah Segar (TBS) di PKS Kertajaya PTPN IV Regional I Banten, Manajer PKS Kertajaya Ukhri Yatmoko memberikan klarifikasi terkait masalah yang terjadi. Dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa petani anggota APKASINDO Banten menuntut ganti rugi kepada PTPN IV PKS Kertajaya sebesar Rp 3,6 miliar. Ukhri Yatmoko menegaskan bahwa kesepakatan seperti yang tertuang di surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Wawan Ketua DPW APKASINDO, Dr. Ir. Gulat Me Manurung, MP., C.IMA Ketua DPP APKASINDO Banten dan dari pihak PTPN IV Joni Raja Siregar SEVP Operation II PTPN IV Regional I yang dilaksanakan di Kantor DPP APKASINDO pada 8 April 2025, menunjukkan bahwa PTPN IV PKS Kertajaya hanya akan memberikan ganti rugi berdasarkan hasil uji tera ulang yang sah dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini Unit Metrologi dan bukan berdasarkan klaim yang tidak didukung bukti yang valid. Lebih lanjut, Ukhri Yatmoko menjelaskan bahwa hasil uji tera ulang yang dilakukan oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Lebak, pada 10 April 2025 menjadi dasar untuk memberikan ganti rugi. \"Kami tidak dapat mengganti kerugian berdasarkan klaim yang tidak memiliki bukti yang jelas. Kami hanya akan bertindak sesuai dengan hasil tera ulang yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang,\" ujar Ukhri Yatmoko. Pemberitaan yang menyebutkan bahwa PTPN IV PKS Kertajaya telah menyanggupi untuk membayar seluruh tuntutan petani sebesar Rp 3,6 miliar, tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena kesepakatan tersebut telah diformalkan dalam surat pernyataan bersama, yang mencakup komitmen bahwa petani dan pihak PTPN IV menunggu hasil tera ulang lembaga yang berwenang dan bertindak sesuai dengan hasil tera ulang yang ada. Ukhri Yatmoko juga mengungkapkan bahwa sebelum hasil tera ulang tersebut keluar, pihak PTPN IV PKS Kertajaya sudah melaksanakan prosedur maintenance timbangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Manajemen PTPN IV menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif terhadap setiap keputusan yang dihasilkan dari proses tera ulang resmi serta senantiasa menaati prosedur hukum yang berlaku. PTPN IV juga telah merespons tuntutan APKASINDO secara terbuka dan sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama. PTPN IV menghimbau semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berjalan dan menunggu hasil resmi yang telah disepakati sebagai dasar keputusan bersama. Komitmen perusahaan adalah tetap transparan, bertanggung jawab, dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. (*)
PTPN IV PalmCo Kerjasama dengan PLN Elektrifikasi 8,1 MW Pabrik Sawit
Jakarta | FNN - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo melalui Regional III yang beroperasi di Provinsi Riau terus memperluas sinergitas yang telah terjalin bersama PT PLN (Persero). Terkini, kedua perusahaan negara tersebut menyepakati untuk memperkuat posisi masing-masing entitas melalui penyaluran 8,1 Megawatt listrik PLN guna mengoptimalkan operasional lima pabrik kelapa sawit PTPN IV Regional III di Bumi Lancang Kuning. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan keempat pabrik kelapa sawit yang teraliri listrik andal PLN itu adalah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Rokan, PKS Tandun, dan PKS Terantam dengan masing-masing tersambung listrik sebesar 1,73 MW, PKS Sei Intan sebesar 1,385 MW, serta PKS Lubuk Dalam sebesar 1,5 MW. “Total 8,1 megawatt listrik yang dialirkan untuk 5 PKS,” buka Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/04). Kerjasama tersebut juga menjadi kelanjutan dari kerjasama elektrifikasi yang dimulai Regional III, dulu PTPN V, bersama PLN yang memang dimulai dimasa Jatmiko masih memimpin di PTPN V sebelum integrasi. Penyambungan listrik untuk empat PKS secara resmi ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dengan total daya 6,6 MVA di kantor UP3 Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan dilanjutkan dengan penandatanganan integrated business solutions di Kantor PLN UID Riau-Kepri belum lama ini. \"Alhamdulillah, melalui sinergitas dengan PLN, semakin memperkuat ikhtiar kita mewujudkan astacita ketahanan pangan melalui operasional yang didukung sistem kelistrikan yang andal,\" kata Jatmiko. Program Electrifying Agriculture (EA) memberikan jaminan ketersediaan listrik untuk penguatan operasional perusahaan. Selama lima tahun terakhir, PTPN IV Regional III telah mengusung beragam strategi, terutama memanfaatkan digitalisasi dalam memperkuat operasional perusahaan yang membutuhkan dukungan kelistrikan yang andal. Beragam inovasi yang dihasilkan tidak hanya ditempat sebagai supporter, melainkan sebagai driver kemajuan perusahaan sehingga terbentuk value innovation. Untuk itu, Jatmiko menjelaskan bahwa program Electrifying Agriculture sejalan dengan semangat perusahaan dalam akselerasi dan optimasi serta mengoptimalkan by product cangkang sawit sebagai tambahan pendapatan perusahaan. \"Tentunya sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi perusahaan hingga dampak lingkungan,\" kata dia. Dalam setahun, PTPN IV Regional III berpotensi mengoptimalkan cangkang sawit yang sebelumnya sebagai bahan bakar boiler menjadi by product yang turut andil memberikan dampak positif tambahan pendapatan hingga Rp8,3 miliar per tahunnya. Secara keseluruhan program EA di PTPN IV PalmCo Regional III sukses memenuhi kebutuhan listrik di 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 8.632 Rumah Karyawan PTPN IV Regional IIII. “Kami berharap kerja sama ini bisa terus diperkuat dan dikembangkan untuk kemajuan bersama di masa depan,” tukas Jatmiko. Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau, Tonny Bellamy menjelaskan, melalui program EA, PLN ingin mendukung pelaku usaha di sektor agrikultur untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional yang berujung pada peningkatan keuntungan. Program ini juga membuat kegiatan usaha dari pelaku bisnis menjadi lebih ramah lingkungan. “PLN bersama PalmCo telah sepakat untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan layanan kelistrikan PLN di areal perkebunan milik negara. Kami optimis, langkah ini mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi bagi Perusahaan,” ujar Tommy. Ia menambahkan, layanan kelistrikan PLN ini merupakan bentuk dukungan penuh satu-satunya perusahaan listrik negara itu untuk mendorong pertumbuhan bisnis PalmCo menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. “PLN terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor perkebunan untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan,\" tuturnya. (*)
POPULER