ALL CATEGORY
Namarin: Rencana Penggabungan Pelni dan ASDP ke Pelindo Keblinger
JAKARTA, FNN | Wacana penggabungan PT ASDP dan PT Pelni ke PT Pelindo yang pernah dilontarkan Menteri BUMN Erick Thohir dan telah disetujui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merupakan kebijakan yang sesat pikir. Hal itu diutarakan Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, Senin malam, 3 Februari 2025. “Erick Thohir sepertinya tak berpikir panjang dengan gagasan penggabungan tadi. Ini kebijakan yang sesat dan juga keblinger,” kata Siswanto. Menurut dia, merger Pelindo saat ini dinilai banyak pihak berhasil dan sejauh ini ada sejumlah pencapaian yang patut diapresiasi. “Namun bukan berarti tidak ada masalah atau tantangan yang mencuat dan belum dapat diatasi oleh top management sampai saat ini,” jelasnya. Sambung Siswanto, dengan akan bergabungnya Pelni dan ASDP ke dalam jajaran Pelindo, tentunya masalah akan semakin besar. Ia menjelaskan bahwa tantangan pertama dari integrasi asimetris ini pada sisi bisnis yang cukup berbeda jauh. Dua entitas pertama adalah perusahaan pelayaran sedangkan entitas kedua merupakan operator pelabuhan. “Direksi Pelindo jelas akan menghadapi kendala pengelolaan nantinya karena tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam bidang pelayaran,” bebernya. Kondisinya tidak akan lebih baik seandainya “penghuni” baru grup Pelindo itu nantinya dijadikan anak usaha yang membidangi bisnis perusahaan. “Masalahnya terletak pada ketidakcocokan genetis kedua bidang usaha, bagai air dan minyak,” ungkapnya. Ia mencontohkan perusahaan pelayaran Malaysia, MISC, yang berada di bawah bendera Petronas, boleh dibilang “hidup segan mati tak mau”. Grup Pelindo memang memiliki cucu usaha dalam usaha pelayaran, dalam hal ini Jasa Armada Indonesia (JAI), tetapi status ini tidak dengan sendirinya menjadikan Pelindo dapat mengelola bisnis pelayaran. Soalnya, kata Siswanto, JAI hanyalah perusahaan pelayaran yang bergerak dalam jasa towing di seputaran pelabuhan sementara Pelni dan ASDP merupakan pemain perairan jauh alias lintas wilayah. Tantangan berikutnya menurut Siswanto ialah masa depan bisnis yang tidak prospektif. “Baik Pelni dan ASDP sesungguhnya perusahaan yang kinerjanya biasa-biasa saja. Malah relatif berdarah-berdarah. Segmen usaha yang digeluti tergolong bidang yang tidak menjanjikan,” ungkapnya. “Kalau ini sudah keputusan menteri, ya semoga penggabungan ini berjalan baik lah,” pungkas Siswanto. (Dh)
Saran ke Presiden Prabowo:Menuju Indonesia Emas, Mulai Hari ini Adili Dalang Pagar Laut!
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor KITA diaspora AS semingguan lebih kenyang menonton video-video youtube yang mengekspos bentrokan warga masyarakat Banten dengan para oknum preman, konon ternak oligarki PIK2 soal pagar laut yang dikapling kapling bersertifikat. Berbagai bentrokan antara kelompok rakyat dan sekelompok kecil preman garang yang mati matian membela Ko Aguan telah menjadi drama tontonan kita. Sedih bak perang saudara sesama orang miskin. Seorang teman diaspora saksi hidup peristiwa berdarah Mei 98 berkomentar begini: \"Ya Tuhanku, jangan sampai gara gara proyek PIK2 punya Ko Aguan, kejadian nahas Mei 98 berulang lagi...sadarkanlah mereka yang bertikai untuk berdamai demi persatuan bangsa. Kalian sedang diadu domba \". Ada lagi video yang mengekspos para preman memperkusi pengacara/aktivis Achmad Khozinudin yang membela hak rakyat Banten. Dia dikeroyok para preman hingga tidak berdaya.De facto kedua kelompok itu adalah masyarakat ekonomi lemah pribumi(maaf kalau istilah kuno pribumi dipakai). Miris mereka seperti domba domba yang diadu pemodal. Disatu sisi kelompok rakyat kampung Moncong merasa ditindas oleh bos PIK2 karena tanah mereka dibayar murah dan sungai mereka diuruk dengan dalih untuk proyek PSN. Sementara kelompok para preman sudah tentu membela bosnya all out demi upah uang yang mereka terima. Konyolya Khozinudin ini berada dilokasi berniat bela rakyat Banten, sayang tidak dikawal oleh Ruslan Buton atau Said Didu. Sehingga dia diperkus para preman hampir bonyok. Bos PIK2 Ko Aguan ini adalah etnis Tionghoa seperti juga mayoritas para konglomerat oligarki, kecuali Bakri Grup, CT Grup, dan oligarki pendatang baru seperti Toba Grup milik LBP. Stigma negative oknum kelompok usaha oligarki etnis Tionghoa 9 Naga kembali merebak dan kali ini Ko Aguan yang disinyalir menjadi sumber pemicu konflik dipesisir Banten. Bukan saja diaspora, banyak masyarakat Indonesia luas yang menilai dan kuatir bahwa pola ekspansi PIK2 yang terkesan manipulatif ini berpotensi memicu konflik horizontal seperti yang dikuatirkan para diaspora AS tadi.Untuk mencegah kemungkinan ini kita berharap para aparat penegak hukum akan dapat menyelesaikan konflik Banten ini dengan terang benderang tanpa menyisakan kasus hukum yang mengambang dan tidak berkeadilan. Law enforcement yang pasti mengadili siapapun yang bertanggung jawab dengan pagar laut, pengurukzn sungai dan pemalsuan sertifikat. Bila bentrokan bentrokan ini berlanjut terus, ini berpotensi membuat orang orang Indonesia keturunan Tionghoa yang juga rakyat biasa seperti saudara saudarinya kelas menengah dan kelas menengah kebawah yang tidak tahu apa apa, akan menjadi korban amukan masa ke Ko Aguan yang sampai hari ini belum kedengaran keberadaannya. Tidak semua konglomerat itu berprilaku nakal seperti persepsi masyarakat terhadap grup usaha Agung Sedayu oligarki Tionghoa yang serakah itu. Data Google menunjukan bahwa rencana luas PSN PIK2 itu 2650 hektar!Bandingkan dengan Disneyland di Anaheim, Amerika Serikat, 30 menit dari Los Angeles, yang hanya 268 hektar! Jadi PSN PIK2 itu ternyata 10 x lebih besar dari Disneyland! Luar biasa.Disatu sisi kita mengapresiasi ide besar Aguan untuk membangun dan menggerakkan sektor properti di PIK2.Tapi kita prihatin melihat pola tata laksana pembebasan tanah rakyat yang terkesan manipulatif tidak manusiawi dan melanggar hukum seperti kasus pagar laut dan terbitnya sertifikat sertifikat dilaut Jawa dengan proses kilat berdalih proyek PSN PIK2. Kalau di AS kasus begini sudah masuk perkara organized crime. Dan sudah pasti FBI turun tangan. Beda memang di Indonesia, penegakan hukum itu bertautan erat dengan uang dan kekuasaan. Sepertinya keadilan dan demokrasi itu bukan milik semua orang ditanah air kita yang tercinta ini. Terkesan hukum kita itu milik yang berkuasa dan berduit, milik penguasa dan oligarki, tajam kebawah, tumpul keatas dengan orkestrasi para pengacara jahat. Katanya kita menuju era emas ditahun 2045. Beda sekali dengan Donald Trump yang kekeuh bilang : \"The golden age of America begins TODAY.\"Kalau kasus pagar laut dan PSN PIK 2 diadili para dalangnya, maka Presiden Prabowo dapat berkata dengan lantang:\"Kita menuju Indonesia Emas TODAY dengan menegakkan HUKUM dan memberantas KORUPSI!\" Indonesia Emas, Prabowo adMulai Hari ini dengan Aksi Adili Dalang Pagar Laut! Oleh Jon A.Masli, MBA(Diaspora USA&Corporate Advisor). Kita diaspora AS semingguan lebih kenyang menonton video video youtube yang mengekspos bentrokan warga masyarakat Banten dengan para oknum preman, konon ternak oligarki PIK2 soal pagar laut yang dikapling kapling bersertifikat. Berbagai bentrokan antara kelompok rakyat dan sekelompok kecil preman garang yang mati matian membela Ko Aguan telah menjadi drama tontonan kita. Sedih bak perang saudara sesama orang miskin. Seorang teman diaspora saksi hidup peristiwa berdarah Mei 98 berkomentar begini:\"Ya Tuhanku...Jangan sampai gara gara proyek PIK2 punya Ko Aguan, kejadian nahas Mei 98 berulang lagi...sadarkanlah mereka yang bertikai untuk berdamai demi persatuan bangsa. Kalian sedang diadu domba \". Ada lagi video yang mengekspos para preman memperkusi pengacara/aktivis Achmad Khozinudin yang membela hak rakyat Banten. Dia dikeroyok para preman hingga tidak berdaya.De facto kedua kelompok itu adalah masyarakat ekonomi lemah pribumi(maaf kalau istilah kuno pribumi dipakai). Miris mereka seperti domba domba yang diadu pemodal. Disatu sisi kelompok rakyat kampung Moncong merasa ditindas oleh bos PIK2 karena tanah mereka dibayar murah dan sungai mereka diuruk dengan dalih untuk proyek PSN. Sementara kelompok para preman sudah tentu membela bosnya all out demi upah uang yang mereka terima. Konyolya Khozinudin ini berada dilokasi berniat bela rakyat Banten, sayang tidak dikawal oleh Ruslan Buton atau Said Didu. Sehingga dia diperkus para preman hampir bonyok. Bos PIK2 Ko Aguan ini adalah etnis Tionghoa seperti juga mayoritas para konglomerat oligarki, kecuali Bakri Grup, CT Grup, dan oligarki pendatang baru seperti Toba Grup milik LBP. Stigma negative oknum kelompok usaha oligarki etnis Tionghoa 9 Naga kembali merebak dan kali ini Ko Aguan yang disinyalir menjadi sumber pemicu konflik dipesisir Banten. Bukan saja diaspora, banyak masyarakat Indonesia luas yang menilai dan kuatir bahwa pola ekspansi PIK2 yang terkesan manipulatif ini berpotensi memicu konflik horizontal seperti yang dikuatirkan para diaspora AS tadi.Untuk mencegah kemungkinan ini kita berharap para aparat penegak hukum akan dapat menyelesaikan konflik Banten ini dengan terang benderang tanpa menyisakan kasus hukum yang mengambang dan tidak berkeadilan. Law enforcement yang pasti mengadili siapapun yang bertanggung jawab dengan pagar laut, pengurukzn sungai dan pemalsuan sertifikat. Bila bentrokan bentrokan ini berlanjut terus, ini berpotensi membuat orang orang Indonesia keturunan Tionghoa yang juga rakyat biasa seperti saudara saudarinya kelas menengah dan kelas menengah kebawah yang tidak tahu apa apa, akan menjadi korban amukan masa ke Ko Aguan yang sampai hari ini belum kedengaran keberadaannya. Tidak semua konglomerat itu berprilaku nakal seperti persepsi masyarakat terhadap grup usaha Agung Sedayu oligarki Tionghoa yang serakah itu. Data Google menunjukan bahwa rencana luas PSN PIK2 itu 2650 hektar!Bandingkan dengan Disneyland di Anaheim, Amerika Serikat, 30 menit dari Los Angeles, yang hanya 268 hektar! Jadi PSN PIK2 itu ternyata 10 x lebih besar dari Disneyland! Luar biasa.Disatu sisi kita mengapresiasi ide besar Aguan untuk membangun dan menggerakkan sektor properti di PIK2.Tapi kita prihatin melihat pola tata laksana pembebasan tanah rakyat yang terkesan manipulatif tidak manusiawi dan melanggar hukum seperti kasus pagar laut dan terbitnya sertifikat sertifikat dilaut Jawa dengan proses kilat berdalih proyek PSN PIK2. Kalau di AS kasus begini sudah masuk perkara organized crime. Dan sudah pasti FBI turun tangan. Beda memang di Indonesia, penegakan hukum itu bertautan erat dengan uang dan kekuasaan. Sepertinya keadilan dan demokrasi itu bukan milik semua orang ditanah air kita yang tercinta ini. Terkesan hukum kita itu milik yang berkuasa dan berduit, milik penguasa dan oligarki, tajam kebawah, tumpul keatas dengan orkestrasi para pengacara jahat. Katanya kita menuju era emas ditahun 2045. Beda sekali dengan Donald Trump yang kekeuh bilang : \"The golden age of America begins TODAY.\"Kalau kasus pagar laut dan PSN PIK 2 diadili para dalangnya, maka Presiden Prabowo dapat berkata dengan lantang:\"Kita menuju Indonesia Emas TODAY dengan menegakkan HUKUM dan memberantas KORUPSI!\"
Usut Pidana Penipuan dan Pemalsuan SHM dan SHGB Laut sampai Jokowi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) di atas perairan laut dapat dipastikan merupakan dokumen bodong, alias palsu, dan tindak pidana pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman penjara 8 tahun. Pelaku dan pihak yang terlibat sudah jelas, terang-benderang. Polisi tunggu apa? Pejabat penerbit sertifikat dan pembeli atau penadah sertifikat (SHM dan SHGB) palsu ini mengaku, lahan di perairan laut tersebut dulunya, tahun 1980an, merupakan tanah daratan. Mereka berdalih, tanah daratan tersebut sekarang menjadi daerah perairan laut karena terjadi abrasi, yaitu proses pengikisan tanah di daerah pesisir pantai, sehingga membuat tanahnya musnah dan menjadi daerah perairan. Pengakuan telah terjadi proses abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980 hingga sekarang, sehingga membuat tanah daratan hilang menjadi perairan laut, sangat mengada-ada, dan masuk modus penipuan. Oleh karena itu, sertifikat tanah (SHM dan SHGB) yang diterbitkan berdasarkan fakta palsu (penipuan) merupakan sertifikat tanah tidak sah, alias palsu. Ada dua alasan kenapa pengakuan abrasi di pantai utara Tangerang merupakan berita bohong dan masuk tindak pidana penipuan. Pertama, faktanya tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980an sampai sekarang. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan, antara lain oleh Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250201103218-199-1193423/beber-data-satelit-pakar-bantah-pagar-laut-tangerang-untuk-abrasi Sebelum itu juga sudah banyak kajian dan penelitian yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah yang mengamati garis pantai utara Jawa, termasuk Tangerang, untuk kurun waktu tertentu, misalnya 30 tahun. Berdasarkan penelitian ini, juga terbukti tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang. Kedua, seandainya terjadi abrasi sehingga membuat tanah daratan musnah, dan menjadi daerah perairan laut, maka hak atas tanah tersebut juga musnah. Menurut UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Pasal 27 huruf b menyatakan bahwa hak milik akan hilang (atau hapus) apabila tanahnya musnah: “Hak milik hapus bila tanahnya musnah”. Tanah bisa musnah karena peristiwa erosi atau abrasi, atau bencara alam lainnya. Hak milik yang hilang (hapus) atas tanah yang musnah tidak bisa dipulihkan kembali. Karena itu, pengakuan hak atas tanah di perairan pantai utara Tangerang jelas mengandung unsur tindak pidana penipuan. Sebagai konsekuensi, semua dokumen kepemilikan tanah yang diterbitkan atas dasar pernyataan palsu (baca: penipuan) tersebut merupakan dokumen atau sertifikat tidak sah, baik penerbitan surat Girik dan Letter C yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, maupun konversi surat tersebut menjadi SHM atau SHGB. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen dan sertifikat “aspal”, asli tapi palsu, tersebut terbukti secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat pemalsuan dokumen (sertifikat) kepemilikan tanah. Dalam hal ini, kepala desa, pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional), termasuk kepala BPN, sampai notaris, patut diduga secara bersama-sama terlibat dalam sindikasi pembuatan sertifikat bodong di perairan pantai utara Tangerang tersebut. Tindak pidana pemalsuan dokumen diatur di dalam UU Pidana, antara lain Pasal 264 KUHP, dengan ancaman penjara 8 tahun. Selain itu, pembeli atau penadah sertifikat tanah palsu di perairan pantai utara Tangerang juga patut diduga kuat menjadi bagian tidak terpisah dari sindikat pemalsuan sertifikat tanah. Pembeli sertifikat palsu pantai utara Tangerang diperkirakan mendapatkan keuntungan paling besar dari pemalsuan sertifikat ini. Yang terakhir, proses pemalsuan sertifikat pantai utara Tangerang sudah terjadi sejak 2022/2023, pada masa pemerintahan Jokowi. Pemalsuan dokumen ini berjalan sangat lancar karena melibatkan sindikat dari pejabat desa sampai pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan wakil menteri ATR. Bahkan patut diduga, juga melibatkan, atau atas sepengetahuan, Jokowi. Karena, jumlah sertifikat palsu tersebut sangat banyak, dengan luas tanah sangat luas, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan hektar. Oleh karena itu, pihak kepolisian RI wajib mengusut tuntas skandal sertifikat palsu yang membuat gaduh seisi Republik ini sampai ke pelaku intelektualnya, sampai ke pejabat tinggi negara termasuk Jokowi. Presiden Prabowo harus memastikan skandal sertifikat palsu ini dapat dibongkar tuntas. (*)
Konsistensi GCG Jadi Kunci PTPN IV PalmCo Dukung Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi
Jakarta | FNN - PTPN IV PalmCo, salah satu Sub Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) yang mengelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik negara di seantero Indonesia kembali berhasil mencatatkan penilaian positif terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Untuk tahun buku 2023, perusahaan yang mendapat mandat dari pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional tersebut memperoleh skor GCG mencapai 92,55 atau termasuk ke dalam kategori sangat baik. Dari enam aspek yang dinilai, mulai dari komitmen, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pengungkapan dan aspek lainnya, skor PTPN IV PalmCo menjadi penilaian yang tertinggi di lingkungan PTPN grup. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan skor yang tinggi bukan menjadi sasaran mutlak tetapi lebih kepada bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan secara sempurna. \"Yang terpenting dalam penerapan GCG bukan sebatas pada tingginya skor, namun bagaimana dengan impelementasi governance yang baik, mampu mendorong setiap insan PalmCo agar menjaga integritas, bekerja profesional, dan tumbuh dalam kolaborasi,\" kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (03/02/2025). \"Sehingga mampu membawa perusahaan tidak hanya sebagai yang terluas, namun juga yang terdepan dan membawa banyak manfaat bagi semua pemangku kepentingan,\" lanjut sosok yang persisten menjalankan transformasi selama enam tahun terakhir di PTPN tersebut. Penilaian GCG PTPN IV PalmCo tahun buku 2023 dilakukan melalui metode self assessment dengan quality assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI melalui mekanisme fokus group diskusi (FGD). Skor yang diperoleh oleh Perusahaan yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada pengukuran sebelum PTPN IV mengalami restrukturisasi, skor GCG yang meliputi sebanyak 43 indikator, 153 parameter, dan 568 faktor uji kesesuaian, Perusahaan mencatatkan skor 92,43. Jatmiko juga mengapresiasi BPKP RI yang telah memberikan asistensi serta kolaborasi yang apik sehingga pelaksanaan self assessment dapat berlangsung dengan baik. Juga untuk Holding Perkebunan yang telah menginisiasi agenda self asesmen bersama di lingkungan PTPN. \"Terimakasih kepada BPKP RI atas pendampingan dan kolaborasi yang sangat baik. Skor ini juga menjadi amanah agar perusahaan dan seluruh insannya betul-betul menunjukkan perilaku yang berAKHLAK,\" urainya. Walau hasil asesmen GCG meningkat Jatmiko berpesan bahwa ruang perbaikan masih terbuka lebar. Ia meminta kepada segenap karyawan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan komitmen serta kerja keras. \"Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Kita punya amanah besar dalam ketahanan pangan dan energi negeri ini. Impelementasi GCG yang baik akan mengakselerasi kedua hal besar tersebut,” tutupnya. (Ida)
Bangkit dan Kembali Menjadi Negara yang Merdeka
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 hasil Amandemen bangsa dan negara ini kata Pujangga Ronggowarsito \"Koyodene gabah diinteri.\" Sebuah ungkapan bahasa Jawa. Yang mengibaratkan sebagaimana gabah (bulir padi) yang diinteri (diletakkan di atas nyiru, tampah, dan diputar putar). Ini merupakan upaya para petani untuk memilih padi yang bernas dan membuang padi yang kosong. Pada saat diputer itulah maka bulir padi itu akan senantiasa bergerak mengikuti manusia yang menggerakkan. Mau digerakkan ke kanan ikut ke kanan. Mau digerakkan ke kiri ikut ke kiri. Semuanya ikut. Nggak peduli yang berisi maupun yang kosong yang pandai maupun yang bodoh itu lah demokrasi Liberal yang sedang menjadi agama di negeri ini. Pernyataan di atas adalah permisalan suatu bangsa yang sedang kehilangan jatidiri nya , suatu kelompok masyarakat yang benar benar tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Suka ikut-ikutan. Dan sejak prinsip kita diamandemen bangsa ini tidak sadar apa yang sedang terjadi. IIkut sana ikut sini. Nggak tahu mana yang benar dan yang salah Tuntunan jadi tontonan begitupun sebaliknya. Para ulama dan pemimpin Agama juga tidak mampu memberikan nilai nilai kebenaran ,cerdik pandai guru -guru besar ikut terseret dengan demokrasi liberal demokrasi tanpa makna dan tanpa prinsip dalam berbangsa dan bernegara . Bung Karno sudah mengatakan jauh hari \"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Itulah yang terjadi sekarang ketika prinsip prinsip berbangsa dan bernegara ditinggalkan . Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus.Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. (pidato Soekarno ). Prinsip kita sebagai bangsa dan negara telah diamandemen dan kita jika tidak sadar akan terjadi perang saudara.UUD 2002 semakin jauh untuk mewujudkan Ke adilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia . Kita gadaian negara ini pada negara China dan segala kekayaan ibu pertiwi digaruk dan kita biarkan keserakahan terus berlanjut. Bangsa Indonesia ini di beri kekayaan alam nya yang luar biasa tetapi salah dalam memimpin sehingga mengundang Negara China untuk menggadaikan negara . Sejak amandemen UUD1945 bangsa ini dikuasai oleh 9 Naga Oligarkhy ini yang menguasai negara dan oleh pejabat negara justru diberi kekuasaan untuk menguasai ekonomi Indonesia menguasai politik Indonesia dengan mengamandemen UUD 1945 ,menghapus prinsip-prinsip bernegara. Akibat nya yang terjadi \"4 Indonesian richest ppl\'s wealth is on par with 100 million people of its population [kekayaan 4 orang terkaya Indonesia setara 100 juta penduduk],\" cuitnya. Jadi kalau penduduk Indonesia berjumlah 280 juta hanya dikuasai oleh 9 Naga .Apakah yang demikian negara ini punya tujuan berdiri nya .Apa begini prinsip -prinsip negara yang di Proklamasikan Soekarno Hatta. Mengapa semua ini terjadi karena kita salah kelola dan berkhianat dalam berbangsa dan bernegara dan lebih para lagi kita serahkan negara bangsa ini pada negara Chiña . “Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat.” Saat ini Tuhan mengirim pemimpin sekaliber Prabowo yang sedang memimpin dan melawan membersihkan residu yang ditinggalkan oleh penguasa sebelum nya ,tetapi juga sangat berat sebab menteri menteri yang ada masih residu kekuasaan masa lalu dan mereka masih memegang kunci seperti Kapolri,Menteri dalam negeri ,menteri keuangan ,dan bahkan Program strategis Makan Bergizi Gratis dikuasai Projo dan sudah tercium terjadi pembusukan . Sangat berat bagi Prabowo untuk menegakan Indonesia dan sedang terjadi perang dengan oligarkhy rupa nya dimulai dari reklamasi laut yang ilegal dan akan terus menyasar perkebunan sawit yang selama ini dikuasai mafia tanah akan disikat habis . Jadi akibat sepuluh tahun pemerintahan menghalalkan segala cara sampai memberi kosensi waktu pada investor selama 190 tahun jelas ini adalah pelanggaran konstitusi dan UU Agraria maka harus dibatalkan. Ingat apa yang sudah dikatakan Bung Karno. \"Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” Merdeka saja tidak bisa berdiri apalagi Bersatu,Berdaulat,Adil dan Makmur .semakin jauh dari panggang api.Rakyat harus bersatu untuk kembali keUUD 1945 dan Pancasila untuk kembali menjadi bangsa yang Merdeka. (*)
PDKN Desak Presiden Prabowo Segera Ganti Kapolri Listyo Sigit
Jakarta | FNN - Skandal pemagaran laut sejauh 30,16 km di pesisir utara Tangerang Banteng, menguak kejahatan keagrarian: laut di perairan pesisir wilayah yang beririsan dengan ibukota Jakarta itu ternyata oleh BPN Tangerang diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan dan hak guna bangunan (SHGB) atas nama korporasi. Tindakan BPN yang dituding banyak kalangan sebagai delik pidana kelautan itu memantik murka semua kalangan, terutama aktivis masyarakat sipil. Polri yang berkewajiban menangani cepat masalah ini, ternyata ditengarai tak bergeming. “Kemana saja tuan Kapolri Listyo Sigit Prabowo? Toh Presiden Prabowo sudah perintahkan mengusut tuntas skandal pemagaran berikut sertifikasi wilayah laut itu, juga dalangnya,” kata Rahman Sabon Nama, Minggu pagi (2/2/2025). Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini justru mempertanyakan ketaat-asasan, integritas dan loyalitas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal tindak pidana skandal itu. Utamanya skandal ilegal sertifikasi (SHM dan SHGB) perairan laut yang melibatkan Kementerian Agraria dan pejabat BPN serta kepala desa. Terhadap Kapolri Listyo Sigit Rahman juga mengungkapkan bahwa di era kepemimpinannya, kelewat banyak kasus kejahatan hukum dilakukan anggota Polri: kasus kejahatan Sambo, kejahatan Cyber, kejahatan beking narkoba, judi online, penambangan ilegal, sampai dengan beking mafia pencaplokan tanah rakyat diberbagai wilayah. “Pelibatan diri anggota Polri dalam kejahatan-kejahatan itu memberi indikasi kuat bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit lalai mengemban tugas dan ketaatasasan dalam penegakan hukum dan menjaga nama baik, martabat, dan wibawa institusi Kepolisian Republik Indonesia kata Rahman. Alumnus Lemhanas ini mencatat sederet kasus hukum dugaan keterlibatan anggota Polri yang marak viral memenuhi ruang publik di medsos pada era Listyo Sigit menjadi Kapolri. Terkait hal diatas,maka urgen untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan pemerintahan Prabowo ,PDKN mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kapolri Lystio Sigit Prabowo, sekaligus segera melakukan reformasi ditubuh Polri secara menyeluruh, untuk menyikapi perkembangan negara saat ini dalam tatanan ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan merujuk pada eskalasi tantangan Kamtibmas yg cepat berubah. Keberhasilan kinerja pemerintah 100 hari pertama sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 , maka Presiden diminta untuk segera melakukan pembersihan ditubuh Polri secara menyeluruh dan konsisten guna memulihkan kepercayaan publik terhadap Institusi Polri untuk mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan menjaga Kamtibmas tegas Rahman. (*)
Banten Melawan Aguan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUNCUNG adalah Desa di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Desa yang terbabat PIK 2 melalui manipulasi PSN. 1 Februari 2025 menjadi momen kebersamaan masyarakat Muncung denga aktivis dan Jawara Banten serta jajaran Kesultanan Banten. Ribuan rakyat tumpah ruah mengikuti aksi menolak proyek PIK 2. Pusat aksi dilaksanakan di batas area pesawahan yang telah direbut Aguan. Mengerikan keserakahan manusia kapitalis yang tega menggusur tanah rakyat. Dibantu oleh aparat mata duitan yang rela diperalat untuk menzalimi rakyatnya sendiri. Meski awalnya dihadang oleh preman bayaran hingga ada persekusi segala, namun ternyata keok oleh keberanian peserta aksi. Mahasiwa IMM ikut berada dalam barisan perlawanan. Beberapa perwakilan warga Muncung menyampaikan pengalaman buruk akibat penggusuran dan intimidasi. Beberapa tokoh berorasi baik dari unsur purnawirawan, kesultanan, kyai dan ulama, ormas, advokat, emak-emak, maupun jawara serta pondok pesantren. Sentral isu pada desakan pencabutan PSN, pembatalan PIK 2, dan penghukuman pelanggar hukum. Jokowi adalah sumber masalah, pelindung atas dugaan berbagai kejahatan yang dilakukan Aguan di PIK 2 baik korupsi, kolusi, subversi maupun pelanggaran HAM berat. Tangkap dan adili Jokowi mengemuka, demikian juga dengan tangkap dan adili Aguan. Perwakilan Kesultanan Banten menyinggung sikap penolakan pada proyek PIK 2. Sesungguhnya Sultan beserta tokoh-tokoh Banten sudah membuat pernyataan sikap yang isinya : Menolak PIK 2 dan memohon kepada Presiden untuk mencabut PIK 2 sebagai PSN. Adapun alasan penolakan adalah merugikan masyarakat Banten, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran etika, moral, hukum dan HAM, menimbulkan perpecahan dan adu domba, menumbuhkan kemiskinan dan mempersulit usaha pencarian nafkah (nelayan dan petani). Pernyataan Sikap ditandatangani oleh Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja, MBA (Sultan Banten Ke XVIII), KH Tb Fathul Adzhim Khotib (Penasehat Kesultanan), KH Lukman Harun (Tokoh Ulama Banten), Prof. Tb JIP Muhibuddin Hamid (Tokoh Masyarakat Banten), H. Chotib Afif Amrullah (Koordinator AHWA Banten, DKI, Jabar), KH Astari (Panglima Kesultanan Banten) dan A. Rauf Ismail (Ketua APP TNI Banten). Masyarakat Banten siap untuk melawan Aguan yang dinilai telah menodai kedamaian, keterbukaan, dan keadaban masyarakat Banten. Proyek PIK 2 telah menginjak-injak nilai keadilan, kebersamaan, bagkan keagamaan. Pernyataan Sikap Kesultanan diawali dengan motto \"Banten adalah Islam, Islam adalah Banten\". Perjuangan Banten melawan Aguan dengan PIK 2 nya berbasis pada nilai-nilai historis tokoh-tokoh pejuang Banten seperti Sultan Ageng Tirrayasa, Syekh Nawawi Al Bantani, dan Syekh Yusuf Al Makasari Al Bantani. Mereka berkhidmat dengan tulus dan berani untuk menjaga wibawa kesultanan, kemasyarakatan dan keagamaan. Masyarakat Banten bertekad akan bergerak terus untuk mendesak Pemerintah agar segera mencabut status PSN PIK 2, membatalkan proyek PIK 2 dan mengembalikan hak-hak rakyat Banten yang telah dirampas dengan paksa dan penuh tipu muslihat oleh Aguan dan mitra-mitra kolusi jahatnya. (*)
Jokowi Akan Menjegal, Menghambat, bahkan Menjatuhkan Prabowo Subianto
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEHIDUPAN politik adalah pertikaian dan konflik yang tidak pernah berakhir, masing - masing yang terlibat akan mempertahankan kepentingan dan kekuatannya untuk tetap eksis. Saling mengamati, mendeteksi, mengenal, mengidentifikasi tanda - tanda, pola yang tersingkap dari lawan atau musuh politiknya adalah variabel wajib untuk mengatakan perang atau berkawan, adalah prasyarat untuk menentukan tindakan, arah dan tujuan politiknya. Inilah yang sedang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bersama timnya membuntuti sepak terjang semua kebijakan yang sedang dan akan diambil dan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Presiden Jokowi adalah pelaku politik sekalipun dalam perannya hanya sebagai budak, boneka Oligarki dan RRC dalam kesulitan melepaskan diri dari kewajiban dan beban tugasnya yang merasa belum selesai pada masa kekuasaannya. Situasi dan kondisi politik yang sudah lepas dari kekuasaannya memaksa dirinya harus bereaksi dengan fleksibel pada perkembangan politik yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi selama ini sukses memaksakan putranya sebagai Wakil Presiden dan menempatkan orang - kepercayaannya di Kabinet Merah Putih, belum bisa merasa tenang dan menjamin dirinya, karena ancaman hukum setiap saat siap menerkam dirinya. Untuk terlibat secara langsung dalam kekuasaan adalah tidak mungkin sedangkan memutuskan diri dengan tugas melindungi dan mengamankan Oligarki sesuai mandat dari Xi Jinping terus menjadi tugas, beban yang harus dilaksanakan dengan rekayasa dan cara apapun yang harus dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno (masih berperan layaknya sebagai Sekretaris Negara - kabinet KIM ) mengabarkan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp (konon anti sadap) berisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM ) di masa Jokowi. \"Ya tentu saja (ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo)\". Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Informasi ini sesungguhnya sangat peka hanya bagi masyarakat awam dianggap info biasa. Bahkan di kalangan pengamat politik pun radar tangkapan dan analisis berbeda. Tetap datar dan menganggap sebagai informasi normal dan wajar. Dari rekaman kasak kusuk yang terekam bahwa Grup WA Kabinet Indonesia Maju (KIM) ide langsung dari mantan Presiden Jokowi, sama saja Jokowi sedang membangun kabinet bayangan, dengan anggota para Menteri Kabinet KIM untuk menandingi Kabinet Merah Putih. Visi kerjanya persis Visi Kabinet Indonesia Maju (KIM) termasuk sukses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan sukses Program Strategis Nasional (PSN) sama artinya sukses program oligarki dan misi OBOR / BRI RRC. Kekuatan oposisi inilah yang akan melawan Kabinet Merah Putih dengan tujuan dan arah memperlancar program Oligarki hampir dipastikan akan dipimpin mantan Presiden Jokowi dangan dukungan full dari oligarki. Kalau Presiden Prabowo Subianto masih bersifat lunak dan ramah atas sinyal yang membahayakan ini, bisa terjadi Prabowo Subianto akan dijegal, dihambat bahkan akan dijatuhkan di tengah jalan dari kekuasaannya. Wallua\'lam. (*)
Presiden Prabowo Kembalilah kepada Jati Dirinya (Negara dalam Kondisi Gawat Darurat)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Mencederai kesepuluh jari tidaklah seefektif memutuskan salah satunya. (Mao Tse-tung - 1983 - 1976). Mantan Presiden Jokowi akan melakukan gangguan, menghambat Presiden Prabowo Subianto, kalau pesan dari Jokowi di Solo, diabaikan \"jangan mengganti menteri titipannya, jangan mengganggu oligarki\". Strategi penghambatan yang tidak tampak di permukaan Jokowi \"memberikan ancaman\", Ancaman yang disampaikan bahwa oligarki akan menimpakan balasan yang lebih kuat seolah - olah akan membahayakan negara dan dirinya. Kalau mengganggu dan atau mengingkari janjinya akan mendatangkan kerusakan ekonomi negara yang hebat. Oligarki diserupakan seperti sarang lebah yang tidak boleh di ganggu\". Tampaknya mantan Presiden Jokowi dengan back up Oligarki merasa masih berkuasa, masih menghantui dan membayangi dirinya. Pakaian baju putih lengan panjang masih melekat seolah - olah masih sebagai Presiden, melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk memenuhi impiannya masih berkuasa dengan pengawalan layaknya seorang Presiden. Jokowi menyamarkan kelemahannya ingin tetap mengendalikan Prabowo Subianto, dengan strategi penyesatan, memanipulasi penampilan, membangun reputasi seolah olah masih tangguh, layak di hormati dan meminta agar disegani dengan menakut nakuti Presiden Prabowo Subianto. Merasa dirinya masih berkuasa, merekayasa akan menghambat, bahkan akan menjegalnya kalau Prabowo mengingkari janjinya dengan tindakan perlawanan \"Pasif Agresif\" diam diam akan menghambat kerja Kabinet Merah Putih. Tampaknya Presiden Prabowo Subianto mengetahui betul apa yang sedang dilakukan Jokowi, tetap bersikap ramah, seperti mencoba mengendalikan persepsi Jokowi tentang dirinya akan memenuhi janjinya \"tidak akan mengganti para menteri titipannya dan tidak akan mengganggu kerja Oligarki\" Presiden Prabowo Subianto sebenarnya memiliki karakter seperti John Boyd (1927 - 1997) : pilot pesawat tempur paling dihormati di basis Angkatan Udara Nellis di Nevada, \"berkeyakinan bahwa reputasi adalah kuncinya. Permainan politik tampak menyenangkan dan memuaskan, namun di saat berbahaya, sulit, politik yang hanya menyenangkan jauh lebih berbahaya akan merusak semuanya\" Bisa saja Prabowo Subianto selama ini bersikap ramah tetapi sesuai sumpahnya sebagai tentara (Jenderal) tidak boleh terus bersikap ramah dan penurut kepada Jokowi, sebagai pengkhianat yang telah menggadaikan kedaulatan negara. Kembalilah pada \"jati dirinya\" , negara dalam kondisi gawat darurat, kembalilah pada sikapnya sebagai patriot sejati membela rakyat dan negara. Adili Jokowi (potong salah satu jarinya), sikat Oligarki dan semua penghianat negara, Ketika sikap itu sudah muncul pada Presiden Prabowo Subianto, Jokowi tidak akan berani main-main mengancam atau mengintimidasi. Seperti kata Machiavelli, \"Anda lebih baik ditakuti daripada dikasihani\". Kembali pada jati dirinya. (*)
Gagal Sebagai Presiden Tiga Periode - Berhasil Sebagai Presiden Grup WA KIM
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MANTAN Presiden Jokowi terus menapaki nasibnya dengan gemilang, gagal merekayasa jabatannya tiga periode sebagai Presiden, sukses besar sebagai Presiden Grup WA KIM dengan anggotanya tetap para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Nasib baik atau mujur tetap berpihak pada dirinya, sebagai Presiden Grup WA KIM tanpa rekayasa yang rumit melalui Pemilu dengan biaya besar, proses aklamasi sebagai Presiden Grup WA KIM berjalan mulus tanpa pertikaian dan bebas persaingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui, para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menuturkan, komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp berisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) di masa Jokowi. _\"Ya tentu saja ( ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo )\"_ Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Hebatnya anggota KIM di grup WA tidak menuntut gaji bulanan, hanya tetap akan mendapatkan honor yang lebih besar dari pada sebagai menteri apabila sukses menjaga _*proyek Oligarki* dari semua gangguan termasuk gangguan dari Presiden Prabowo Subianto. Layakknya sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, tetap di tuntut loyalitas, kepatuhan dan ketaatan wajib tegakkan lurus terhadap kepada Jokowi dengan pola kerja dan komandonya menyerupai Polit Biro PKI RRC. Semua anggota Kabinet KIM memiliki tugas pokok sesuai visi Presiden Jokowi mengawasi kerja Presiden Prabowo Subianto tetap mendukung dan mensukseskan proyek Oligarki, dengan pengawasan ketat Presiden Grup WA KIM. Apabila keadaan darurat karena Prabowo mengganggu atau menghambat proyek Oligarki, semua menteri KIM wajib melawan dan balik mengganggu Presiden Prabowo, apabila diperlukan segera bertindak cepat jatuhkan Presiden Probowo dari jabatannya sqebagai Presiden di tengah jalan. Dalam kondisi normal rapat Kabinet KIM cukup kordinasi dan rapat rapat via Grup WA KIM, dalam kondisi darurat akan ada panggilan untuk menghadap Presiden Grup WA KIM ke kediaman Presiden Jokowi di Kota Solo. Apabila kau sudah tidak punya malu, lakukan apapun sekehendamu. (*)
POPULER
