ALL CATEGORY
Peringatan Maulid Jadi Pengingat Bagi Umat Islam untuk Selalu Mengikuti Jejak Keteladanan Rasulullah SAW
Jakarta | FNN - Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Raihan Iskandar mengatakan, dalam setiap bulan Rabiul Awal, umat muslim selalu diingatkan dengan satu pribadi yang agung, yakni Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terjadi pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul awal 1446 H/Tahun 2024 ini. Peringatan maulid ini juga menandakan, bahwa Rasulullah diutus Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia mengenai ajaran universal yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. \"Yaitu ajaran kasih sayang, persaudaraan dan perdamaian yang misi utamanya adalah menyebarkan agama tauhid, dimana Islam adalah agama kasih sayang untuk semua makhluk,\" kata Raihan Iskandar dalam keterangannya, Senin (16/9/2024). Menurut Raihan, Rasulullah juga berhasil menyempurnakan moralitas dalam membimbing umatnya dengan integritas, kesabaran dan kasih sayang sesama manusia. \"Beliau juga melakukan perubahan sosial yang sangat signifikan di masyarakat Arab saat itu, yang saat itu tengah diliputi kejahiliyahan dan kebodohan, diambang perpecahan dan peperangan,\" katanya. Melalui ajaran yang dibawanya, Rasulullah SAW berhasil membangun keadilan sosial dan kesetaraan, serta persamaan derajat. Dimana Islam, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama dan status sosial. \"Beliau dengan tegas menentang perbudakan dan penindasan. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atau orang tidak arab, tidak juga yang berkulit putih atau kulit hitam, semua berdasarkan kesetaraan dan persaudaraan,\" katanya. Hal ini yang kemudian menjadi dasar lahirnya peradaban Islam. Tidak hanya itu, Rasulullah begitu perhatian terhadap kaum lemah atau wong cilik, serta peduli terhadap kaum yang tertindas seperti fakir miskin, yatim-piatu dan kaum wanita. \"Beliau mempromosikan ajaran keadilan bagi kelompok yang lemah, dimana sebelumnya tidak mendapatkan hak yang layak di masyarakat, termasuk dalam peran politik,\" katanya. Atas dasar itu, Rasulullah mendirikan Negara Madinah, sebuah negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan hukum yang kuat, serta persatuan umat dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, yang diatur dalam Piagam Madinah. \"Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang menjamin hak-hak warga negara baik muslim maupun non muslim. Menciptakan perdamaian diantara suku dan agama, serta menjadi model suatu masyarakat multikultural untuk dapat hidup secara damai,\" katanya. Rasulullah, kata Raihan, juga menerapkan hukum-hukum Islam tanpa pandang bulu, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin atau antar kelompok etnis tertentu. \"Sebagai nabi dan rasul, Muhammad SAW juga memimpin langsung mempertahankan umat dari serangan musuh-musuhnya. Menegakkan etika risalah perang seperti tidak menyakiti wanita dan anak-anak,\" ujarnya. Bahkan Rasulullah juga mempromosikan perdamaian dan diplomasi, daripada perang. Kebijakan ini tentu saja menguntungkan perkembangan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam jangka panjang. Rasulullah mengirimkan utusannya kepada para pemimpin dunia pada masanya seperti Raja Persia, Mesir dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk mengajak mereka kembali kepada Islam. \"Ini menujukkan, bahwa beliau membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, sehingga bisa menjadi contoh sempurna bagi umat, bukan ambisi atau kepentingan pribadi beliau,\" ujarnya. \"Mudah-mudahan dengan kita banyak diingatkan tentang kisah keutamaan beliau yang begitu luar biasa. Peringatan hari kelahiran beliau diharapkan menjadi pengingat bagi umat Islam agar terus mengikuti jejak langkah beliau menjadi rahmatan lil alamin,\" pungkasnya. (*)
Fufufafa dalam Perwatakan Iblis
Oleh: Ady Amar | Kolumnis Diriku tak hendak berspekulasi seperti kebanyakan orang. Meski jejaknya mulai tampak terlihat dengan menyebut pemilik akun Kaskus Fufufafa itu Gibran Rakabuming Raka. Diriku lebih memilih untuk tak meyakininya. Tak meyakini Gibran pemilik akun itu. Nalarku mempercayai bahwa akun Fufufafa sejatinya perwatakan iblis. Hanya iblis yang mampu menggerakkan pikiran jahat dan ujaran super jorok sebagaimana gencar diberitakan. Tak ingin dalam tulisan ini mengulang menyebut narasi jahat itu. Tak ingin memunculkan rasa mual tanpa bisa memuntahkannya. Akun Fufufafa menyedot pemberitaan setidaknya dalam dua pekan ini. Entah sampai kapan bisa bertahan. Tak mustahil bertahan sampai waktu yang lama. Bahkan akan makin menjadi-jadi selepas Jokowi menanggalkan jabatannya, dan digantikan Prabowo Subianto. Fufufafa akan makin intensif dibicarakan, dan mengkristal menemukan pijakan mencari tahu siapa sebenarnya pemilik akun itu. Meski dipastikan tak lain seseorang dengan perwatakan iblis. Para pihak yang tak mempercayai atau bahkan mempercayai, bahwa akun Fufufafa sejatinya perwatakan yang digerakkan iblis akan terus memburu dengan kemarahan yang sangat. Berburu lewat penerawangan orang pintar, atau bahkan melibatkan intelejen guna mengungkap siapa sebenarnya pemilik akun meresahkan itu. Kemarahan satu pihak dan pihak lainnya yang nama-namanya disebut dengan norma tak beradab, tentulah tak sama. Ekspresi kemarahan satu pihak dan pihak lainnya kedepan sulit diprediksi. Tentu setelah Jokowi tak lagi bertuah, tak mampu lagi bermain-main dengan hukum semaunya. Maka, saatnya perburuan itu menemukan siapa pemilik akun yang sebenarnya. Bicara ekspresi kemarahan mengingatkan pada Joko Pekik, seorang pelukis yang meluapkan kemarahan pada rezim Soeharto yang memenjarakannya setelah rezim ekspresif itu tumbang. Muncul kreatifitas atas karya lukisnya, berjudul \"Berburu Celeng\". Dalam karya lukis itu tampak celeng dipinggul ramai-ramai rakyat dalam suka cita keriangan. Ungkapan kepuasan dari perburuan panjang. Celeng dinisbatkan pada rezim yang tumbang. Itulah ekspresi kemarahan seorang seniman yang dieksplor dalam karya lukisnya. Entah kemarahan macam apa nantinya ditumpahkan para pihak yang namanya disebut dengan kompleksitas tak selayaknya, khususnya Prabowo Subianto. Tidak dicukupkan pada Prabowo seorang yang disasar, tapi perlu sampai keluarganya jadi sasaran akun Fufufafa dengan amat jahatnya. Hal yang tak patut dan tak sepantasnya. Pilihan narasi jorok dan rasis diumbar Fufufafa, sesuatu yang diluar nalar bisa dilakukan jenis manusia macam apa pun. Tak salah jika menyebut cuma watak iblis yang mampu melakukan perbuatan itu menjadi bisa dibenarkan. Akun Fufufafa memposting narasi jahatnya, itu disekitaran 2013 sampai awal 2019, saat Prabowo Subianto berhadapan dua kali dengan Jokowi dalam perebutan capres (2014-2019 dan 2019-2024). Spekukasi memunculkan dari beberapa postingan yang menyasar Prabowo itu menunjuk pada akun milik Gibran. Akun Fufufafa identik dengan akun Gibran yang lain--itu menurut pakar yang mengutak-atik mencari kebenarannya--menyerang pribadi siapa saja yang berdiri berhadapan dengan sang bapak. Tentu masih perlu pembuktian. Dan, diriku masih tetap tak hendak mempercayai. Masa _sih_ Gibran yang berwajah polos punya watak demikian busuk. Diri ini, sekali lagi, tak ingin mempercayai, tak bisa menerima seorang wakil presiden terpilih dengan masa lalu tak terpuji. Memalukan. Tak dinyana takdir membawa Gibran sebagai wakil presiden berpasangan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Bersamaan pula muncul akun Fufufafa. Membuat suasana psikologis presiden terpilih dan wakilnya menjadi tak nyaman. Prabowo sampai saat ini masih tampak menahan diri. Tak hendak bicara akan akun Fufufafa, yang menyerang diri dan kehormatan keluarganya. Para elit Partai Gerindra mengatakan, bahwa Prabowo tak mempersoalkan hal-hal demikian. Menganggap itu lucu-lucuan saja... Jika benar demikian hebatlah Prabowo itu. Dan lebih hebat lagi jika sikap itu akan tetap ditunjukan saat ia menjadi presiden yang tak anti kritik. Tak memakai tangan kekuasaan untuk menyumpal mulut para oposan yang mengkritiknya. Hari-hari menjelang pelantikan presiden dan wakilnya, Prabowo-Gibran, seperti berjalan begitu cepatnya. Tanggal 20 Oktober 2024 pasangan capres terpilih itu akan dilantik. Namun menuju hari pelantikan apa pun peristiwa bahkan yang tak dikehendaki mungkin saja terjadi. Tak ada yang bisa memastikan akan muluskah pelantikan itu sesuai jadwal yang ditetapkan, atau ada peristiwa lain yang memaksa skenario pelantikan jadi berantakan. Aksi relawan Berani Mati pembela Jokowi dan keluarganya akan menggelar aksinya 22 September, itu akankah jadi jalan masuk penggagalan pelantikan presiden terpilih. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi.**
IKN Program Tipuan dan Pengalihan Isu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADA tiga program licik RRC berurutan yakni rencana penjualan 28 proyek raksasa ke China senilai Rp1.296 triliun, wacana pemindahan ibu kota, dan wacana The New Jakarta Project 2025. Jika menekuni secara detil ketiga rencana itu saling berjalin, saling menguatkan satu sama lain, yaitu obsesi China menguasai Indonesia. Sampai munculnya ide memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, dengan program yang dipandu kekuatan RRC. Jokowi harus masuk perangkap One Belt One Road (OBOR) sekarang berubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI). 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding–Mou) antara pebisnis Indonesia dan China telah diteken setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4 /2019 ). RRC memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah Program OBOR untuk menguasai Jakarta dengan strategi licik : The New Jakarta Project 2025 disiapkan oleh para taipan properti berdasarkan pesanan China dengan legacy meniru pengalihan Singapura dari dominasi warga Melayu menjadi dominasi warga China keturunan. Project New Jakarta 2025 adalah proyek masa depan, untuk membangun perekonomi negeri China di Indonesia akan menjadikan Jakarta seperti Singapura. Lupakan wacana rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, itu semata taktik dan strategi licik untuk menutupi rencana busuk The New Jakarta Project 2025. Sejak awal Jokowi sudah disetting minimal harus berkuasa 3 (periode) untuk tugas khusus membuang Presiden penggantinya, harus dijauhkan ke Ibukota di luar Jakarta dan membuat UU tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKIJ) menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta ( DKJ ). Adalah kepentingan politik RRC kalau bisa menguasai Jakarta sekitarnya berati menguasai Indonesia, bukan ingin menguasai Kalimantan Timur (IKN). Saat ini Presiden Joko Widodo secara resmi sudah berhasil membuat dan menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024.10 Mei 2024. Tugas Jokowi berikutnya siapa yang diharus menguasai Jakarta sebagai boneka RRC, harus dimuat dalam UU tersebut. Munculah psl 55 ayat 3 bahwa : “Mantan ibu kota” Jakarta yang bakal menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) akan menjadi urusan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Inilah awal petaka Gibran Rakabuming Raka, dipaksakan harus jadi Wakil Presiden walaupun harus menabrak UU dan merekayasa Pilpres curang dengan segala cara. Skenario peta politik licik seperti ini Prabowo harus di ingatkan dan diberi rekomendasi atas nama rakyat ; - Batalkan UU no 2 / 2024- Jangan sampai membuat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara. - Jangan sampai membuat peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan sesuai Pasal 71 UU tersebut.- Batalkan program IKN.- Hentikan atau buang Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hanya cara itu, untuk menyelamatkan Prabowo. Kalau Presiden Prabowo Subianto berani mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu ke IKN sama artinya Prabowo bunuh diri jadi presiden, harus di buang ke IKN Kalimantan Timur. Harus ingat bahwa program IKN adalah program tipuan dan pengalihan isu akan membuang Presiden RI dari Jakarta dan Jakarta akan di kuasai RRC (Cina). (*)
Membaca Aura Politik Anies
Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan. Oleh: Ady Amar | Kolumnis Anies Baswedan memang tak melaju di Pilkada DKJ. Anies diganjal. Dijegal keras begal nomor wahid. Mulyono namanya. Modal kuasa yang dimiliki mampu menutup peluang partai politik mencalonkannya. Meski elektabilitas keterpilihan Anies tak terkejar dari paslon yang disiapkan istana (KIM Plus), Ridwan Kamil dan Suswono, tetap saja tak ada partai yang bernyali mengusungnya. Keterpilihan Anies tak bisa dibandingkan pula dengan paslon yang diusung PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi dengan paslon independen yang disiapkan sebelum putusan MK--PDIP saat itu tidak bisa mengusung calonnya sendiri--agar paslon yang didukung istana tidak kehilangan muka jika harus melawan kotak kosong. Putusan MK 60 dan 70 itu menyelamatkan PDIP untuk bisa ikut dalam Pilkada DKJ. Partai yang hasil pilegnya mendapat suara pemilih 7,5% bisa mencalonkan sendiri calonnya. Karenanya, PDIP terselamatkan. Mestinya putusan MK itu juga berdampak pada Anies Baswedan. Lain nasib PDIP lain pula nasib Anies, yang memang harga mati tak boleh diusung partai manapun. PDIP yang semula ingin mengusungnya dibuat berpikir ulang. Istana menyodorkan Pramono Anung sebagai _win win solution_. Pramono memang kader senior PDIP. Namun Pramono terlalu lama menyusu di istana. Hampir sepuluh tahun. Karenanya, ia calon yang diikutkan untuk sekadar ikut. Tidak sampai diharapakan bisa memenangkan kontestasi. Sebagai begal politik, tentu tak ada kamus rasa malu dinalar Mulyono. Berbangga partai politik bisa jadi sanderanya. Dibuat tak berkutik. Tak berani bersikap dengan independensi selayaknya. Tapi ada juga partai yang luput dari sanderanya, namun justru menyodorkan diri untuk disandera. Memilih masuk dalam lingkar kekuasaan, meski dengan meninggalkan suara konstituennya. Anies yang sedianya diusung PDIP, Senin (26 Agustus) lalu sudah hadir di kantor DPP PDIP untuk diumumkan namanya. Rencana pukul 13.00 namanya diumumkan Megawati Soekarno Putri. Tapi urung dilakukan. Konon sejam sebelum PDIP mengumumkan nama Anies dan Rano Karno, muncul sprindik ancaman dilayangkan Mulyono. Jika PDIP tetap nekat maka kasus korupsi BTS yang menyeret Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani akan diangkat. Sprindik yang mampu buat nyali PDIP _mingsrut_. Pengumuman paslon PDIP untuk Pilkada DKJ pun ditunda. Agar tak mencolok Pilkada PDIP beberapa wilayah lain pun diundur. Keesokan harinya nama Pramono Anung dan Rano Karno resmi diusung PDIP. Sekali lagi Anies terkunci. Pintu yang dibuka MK tak mampu buat partai bisa mengusung calonnya sendiri tergerak mencalonkannya. Partai yang tergahung dalam KIM Plus, yang karena putusan MK disinyalir bisa jalan sendiri-sendiri menentukan paslonnya lalu bergeming. Partai-partai itu layak dicatat dalam benak publik telah melakukan persekongkolan jahat membunuh Anies. Aura politik Anies coba dimatikan dengan dipaksa tak bisa mengikuti Pilkada DKJ. Tak ingin Anies jadi pemenangnya. Bahkan Anies diharap tak lagi bisa bersuara menghangatkan atmosfer perpolitikan. Anies dicukupkan sampai disitu saja. Di 2029 Anies diharapkan tak lagi jadi ancaman. Belum juga Prabowo Subianto dilantik pada 20 Desember 2024, sebagai Pesiden RI ke-8, panitia persiapan agar ia terpilih kembali di 2029 sudah bekerja dengan rapi. Maka, tak boleh ada Anies yang bisa jadi penghalangnya. Lantas apakah aura politik Anies menjadi redup? Belum tentu. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Di mana Anies mampu membuat sendiri panggung besarnya mengorkestrasi rakyat yang berharap perubahan. Rakyat pendukungnya, setidaknya yang memilihnya pada Pilpres 2024, menuntut dihadirkannya partai baru yang dinahkodainya. Partai yang membawa semangat perubahan. Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan.**
Timnas Garuda dengan 14 Pemain Naturalisasi: Kita Bangga atau Malu?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora di USA & Corporate Advisor BANYAK Diaspora di AS menonton siaran ulangan Timnas Garuda yang menahan seri Timnas Australia. Kami bangga di satu sisi, tetapi ketika membaca tweet senior tokoh masyarakat eks Dubes Polandia, Pak Peter Gontha yang galau mengekspresi rasa malunya dengan fakta bahwa 9 orang dari skuad Garuda adalah pemain naturalisasi. Ketika dicek lagi ternyata ada 14 orang yang tadinya warga negara Belanda, Belgia, Spanyol dan lainnya (silahkan di cek lagi), jadi teringat waktu Shin Tae Yong (STY) mulai merekrut pemain-pemain asing, banyak orang merasa galau seperti Pak Peter tadi. Mungkin sekali ada jutaan penggemar sepakbola yang merasa malu karena nasionalisme martabat sebagai bangsa Indonesia terusik ketika di setiap Timnas bertanding, bintang-bintang pemain naturalisasi yang turun berperan. Tapi perasaan ini belum terungkap selama ini. Baru ketika tweet pak Peter Gontha viral dengan ekspresi galau, netizen-netizen pun sadar. Sebagai eks pemain sepak bola di waktu kuliah di Amerika Serikat dan pembina tim sepak bola anak-anak mahasiswa Indonesia di Los Angeles, saya merasa berhak memberikan kritik membangun kepada PSSI yang kita cintai dan kepada Ketumnya Pak Erick Thohir yang kita hormati. Betul kita kagum dan angkat topi dengan upaya-upaya Pak Erick Thohir yang merestrukturisasi PSSI. Gebrakan-gebrakan positif beliau banyak sudah dalam membenahi PSSI, termasuk merekrut STY. Corporate restructuring di PSSI itu memang sukses di bawah kepemimpinan sang superman, yang juga Menteri BUMN. Tapi selalu ada ruang kritik membangun, yaitu kritikan yang tidak dapat dipungkiri bahwa mengapa Timnas kita itu didominasi pemain-pemain asing yang dinaturalisasi? Salahkah kebijaksanaan itu? Tentu tidak, karena tidak melanggar AD/RT PSSI. Tapi ini miris dan tidak logis karena sebagai bangsa yang besar dengan 275 juta jiwa seakan kita tidak punya harga diri harus mengimpor pemain-pemain dari Eropa dan negara lain. Bukankah Indonesia itu gudangnya talenta sepak bola terutama di Papua dan daerah-daerah Indonesia Timur yang belum terjamah? Mungkin tim pencari talenta PSSI belum percaya dengan talenta dan IQ orang-orang kita yang memang masih rendah menurut lembaga survei? Atau mungkin PSSI ingin mendapat hasil restructuring yang lebih instan dengan merekrut pemain-pemain asing seperti di semua klub sepak bola dunia. Tapi ketika yang namanya Timnas, kita mempertaruhkan martabat kita sebagai bangsa Indonesia yang besar dengan kibaran merah putih. Eporia kemenangan Timnas Garuda baru-baru ini, dapat dilihat termasuk ketika skuad Garuda menahan Timnas Australia yang disambut gegap gempita di Gelora Bung Karno (GBK) dengan bendera merah putih dimana mana. Tapi miris ketika kita menyaksikan Presiden Jokowi turun ke lapangan menyalami para pemain-pemain naturalisasi yang berwajah ganteng berkulit putih. Terlihat beliau bangga dan wajahnya berseri seri. Kamera-kamera TV sepertinya kurang menayangkan momen serupa kepada pemain-pemain yang berkulit sawo matang. Penonton di GBK-pun terpaksa ikut arus merayakan pesta keberhasilan Timnas dengan setengah sadar mengelu-elukan Timnas skuad Garuda yang 9 pemainnya yang turun berlaga tadi adalah pemain-pemain naturalisasi. Mereka ikut bereporia, bahkan senyap-senyap terdengar memuji Jokowi dengan teriakan-teriakan \"Mulyono, Mulyono...\" berkali-kali entah apa maksud teriakan itu. Yang jelas excited bangga bisa menahan seri Australia. Kita kerap tidak sadar membohongi diri sendiri, bahwa Timnas kita hebat. Hebat dan bangga bila mayoritas pemain-pemain itu putra-putra Indonesia yang berkulit sawo matang atau hitam seperti anak-anak Papua atau Indonesia Timur.Lebih kaget lagi ketika menonton video bagaimana Pak Erick Thohir menyemangati para pemain Timnas dengan bahasa Inggris sepotong-potong. Ini aneh. Bukankah Bahasa indonesia yang seharusnya yang dipakai berkomunikasi dengan Timnas? Cetus tetanggaku Jason, orang Texas yang nikah dengan mbak Sumiyati “This is weird, why didn\'t Erick speak in Bahasa Indonesia? Yet he spoke broken English\".Sepontan saya jawab, “Because those players are naturalised Indonesians.They are in fact Europeans.” Langsung kamipun lanjut membahas fenomena bagaimana STY dan Erick Thohir dapat berkomunikasi efektif dengan para pemainnya dengan maksimal dan efektif dengan bahasa Inggris logat Korea dan Indonesia. Bayangkan si pelatih Korea bahasa Inggris dan Indonesianya terbatas. Para pemain naturalisasi tidak fasih Bahasa Indonesia. Terus pemain asli Indonesianya juga terbatas bahasa Ingrisnya. Luar biasa memang. Amazing they can do it terutama Coach STY. Sehingga iapun laris ditawarin menjadi bintang iklan di berbagai produk dalam negeri. Sementara pelatih-pelatih Indonesia yang pernah sukses membawa tim U 18 tidak berkesempatan beriklan. Memang Indonesia is a land of opportunity bagi STY yang kalau di Korea dia tidak akan punya fasilitas expat semewah yang dia dapat dari PSSI.Pokok kritikan ke PSSI dan Erick Thohir adalah kita cinta PSSI dan ingin negeri kita bermartabat di mata dunia. Phenomena corporate restructuring PSSI adalah contoh klasik kelemahan bangsa kita yang terkadang kurang menghargai bangsa sendiri. Kalau boleh dikatakan belum sempurna melaksanakan praktek Good Corporate Governance. Jadi saran untuk PSSI, adalah pergilah ke Papua dan daerah-daerah Indonesia lainnya, burulah talenta-talenta sepakbola nasional kita. Mungkin mereka anak-anak orang miskin tapi ingat Messi, Pogba, Pele dll itu juga anak-anak kampung orang miskin. STOP merekrut talenta asing. Jangan menelantarkan talenta-talenta bibit sepak bola di daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Mereka bangsa Indonesia asli yang kita patut banggakan. (*).
Sail to Indonesia 2024 di Pantai Gelora Sumbawa Diikuti oleh banyak Negara, Termasuk dari Amerika dan Australia
Jakarta | FNN - Sail to Indonesia-West Indonesia Yacht Rally Tahun 2024 di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi oleh dibuka Penjabat Gubernur NTB Mayjen Pur Hasannudin dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah, Sabtu (14/9/2024) sore. Pembukaan kegiatan berpusat di Pantai Gelora di Desa Rhee, Utan, Sumbawa, NTB. Sebanyak 20 negara dan 48 yacht internasional ikut berpartisipasi dalam Sail to Indonesia 2024 ini, yang akan berlangsung pada 13-18 September. Pantai Gelora adalah pantai yang pengelolaannya diinisiasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah. Pantai Gelora diresmikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta pada 24 November 2020. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno saat menyampaikan sambutan melalui video tapping dalam Acara \'Welcoming Ceremony Sail To Indonesia Tahun 2024\' mengapresiasi kegiatan ini, karena menjadi momentum bagi bangkitnya kegiatan wisata bahari di Sumbawa. \"Wow, ini pantainya bang Fahri Hamzah. Terima kasih sudah mengundang kami. Kegiatan ini, kami yakin menjadi momentum bangkitnya wisata bahari di Kabupaten Sumbawa,\" kata Sandiaga, Sabtu (14/9/2024). Menparekraf menyampaikan selamat kepada Sumbawa yang menjadi tuan rumah lagi kegiatan Sail to Indonesia Tahun 2024, yang berlangsung pada 13-18 September di Pantai Gelora. \"Welcoming Ceremony yang diadakan di Pantai Gelora, pantai yang sangat indah ini akan membuat yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga menikmati kuliner, kopi dan budaya lokal sumbawa,\" katanya. Sehingga diharapkan para yachter dunia bisa ikut serta mempromosikan pariwisata Sumbawa, baik melalui media sosial maupun media konvensional. \"Saya Sandiaga Uno, Menparekraf sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada kegiatan Sail to Indonesia dan West Indonesia Yacht Rally 2024 ini,\" ujarnya. Sandiaga juga berharap melalui kegiatan ini dapat memicu wisatawan mencanegara dan domestik untuk berkunjung ke Sumbawa, terutama ke Pantai Gelora semakin banyak. \"Para yachter dunia kita harapkan akan semakin banyak datang ke Pantai Gelora, sehingga akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dan pendapatan daerah,\" katanya. Kesadaran Bangsa Maritim Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju sebenarnya sudah memberikan konfirmasi bakal hadir dalam pembukaan Sail to Indonesia 2024. Namun, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan semua menterinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 12 September, maka mereka batal menghadiri dan mengutus pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) untuk hadir. \"Pantai Gelora ini, dulu tidak terurus, saya lahir dan besar di sini. Kemudian kita identifikasi mana-mana lokasi yang bisa dikelola setelah saya pensiun. Kita ini orang pesisir, akrab dengan laut dam kita ingin munculkan tumbuhnya kesadaran menjadi bangsa maritim,\" kata Fahri hamzah. Selama empat tahun Fahri Hamzah mengaku membersihkan Pantai Gelora menjadi bersih dan bernilai seperti sekarang, sehingga bisa dinikmati masyarakat lokal, Indonesia pada umumnya dan dunia, karena keindahannya tidak kalah dengan Bali dan Lombok. \"Saat peresmian bendungan di Sumbawa beberapa waktu lalu, saya sempat ajak Pak Bas (Menteri PuPR Basuki Hadimuljono) muter-muter, saya ajak beliau ke Pantai Gelora, Beliau memuji tempat ini, dan sekarang kawan-kawan kita dari luar negeri juga memuji tempat ini,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Pantai Gelora dapat memberi suasana baru dalam penyelenggaraan Sail to Indonesia, karena para yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan laut, tetapi potensi-potensi lainnya. \"Pantai Gelora adalah ekspos bahwa Indonesia ke depan akan berbasis laut, membuka seluruh akses laut untuk percepatan pertumbuhan. Ini baru pertama kali dan kita harapkan nanti, pesertanya akn lebih banyak lagi,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini. Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, bahwa ide acara di Sail to Indonesia 2024 di Pantai Gelora sejalan dengan program KKP, yakni konservasi laut dan lingkungan kawasan perairan. Dimana sebanyak 12 destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa, NTB untuk menyambut peserta Sail Ito ndonesia 2024. Diketahui, selama lima tahun berturut-turut, titik sandar Sail to Indonesia berada di Labuhan Badas. Padahal Kabupaten Sumbawa memiliki titik labuh destinasi wisata yang cukup banyak seperti Pantai Gelora, di wilayah barat. Pantai Gelora sengaja diperkenalkan sebagai destinasi baru, karena mengkonsepkan pantai, darat dan pegunungan. Sehingga diharapkan sebanyak 48 yacht yang berasal dari Australia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, Filipina dan negara lain akan melaksanakan kegiatan budaya dan bersosialosasi dengan masyarakat hingga 18 September 2024 Selain itu, para yachter juga akan melakukan penanaman mangrove di teluk dalam sekitaran Pantai Gelora, yang didukung KKP. Kemudian dilanjutkan dengan suguhan Hiu Paus di Labuhan Jambu, Tarano. Selanjutnya, destinasi wisata di pegunungan, di daratan ada kerapan kerbau, dan kuliner makanan khas tradisional Sumbawa. Rencananya para yach akan diajak membuat timung atau jajan tradisional. Lalu membuat kain tenun di Desa Poto serta memberdayakan UMKM lokal di lokasi venue acara untuk menjual berbagai macam suguhan. Melalui event Sail to Indonesia ini, pemerintah berharap dapat mempromosikan pariwisata. Terutama kekayaan Sumbawa dengan garis pantai 900 Km² juga tersimpan berbagai kekayaan alam dan budaya yang eksotis. (Ida)
Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Anjingnya Swie Teng
Jakarta | FNN - Penggusuran paksa tanah rakyat di era rezim Jokowi terus berlangsung selama mantan tukang kayu itu berkuasa. Paling anyar terjadi di daerah Babakan Madang, Bogor yang diincar pengembang Sentul City untuk memperluas kekuasaannya. Peristiwa ini ramai setelah media sosial memviralkan rumah-rumah masyarakat yang terkruang dan terisolasi lantaran menolak menjual kepada pengembang Sentul City. Akibatnya masyarakat harus mencari akses yang lebih jauh untuk mencapai jalan yang biasa dilalui. Bahkan pemindahan makam warga yang dilakukan pengembang dinilai masyarakat tidak layak. Hal ini diungkap mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam kanal YouTube pribainya, Kamis, (12/9/2024). Yang juga bikin hati miris kata Gatot adalah ada masyarakat yang dipolisikan karena mencabut kunci escavator yang menyerobot paksa masuk ke lahannya untuk menggusur dan membersihkan lahan. Anehnya, pemilik lahan dengan bukti surat kepemilikan leter C akhirnya dibebaskan polisi tetapi terpaksa menjual lahannya seluas 1 ha hanya senilai Rp.100 juta atau tanahnya dihargai hanya Rp.10ribu per meter. Warga yang memiliki surat kepemilikan sah atas tanah mereka dan telah tinggal di situ kurang lebih 30 tahun menolak penggusuran Sentul City. Tetapi aksi penolakan mereka justru tidak didukung oleh Lurah yang sudah dipilih oleh warga. Menghilangnya Lurah dalam aksi penolakan menyebabkan warga desa mendatangi kediaman Gatot Nurmantyo yang juga menjadi tetangga mereka pada Rabu 11 September 2024. Di hadapan masyarakat Babakan Medang, Gatot Nurmantyo dengan tegas mengatakan, \"Jangan ragu-ragu menyampaikan keluhan, saya bukan anjingnya Swie Teng. Emangnya Swie Teng pemilik Republik ini? Sebagai tetangga saya harus bela masyarakat. Saya gak mau bisa tidur enak, tapi tetangga nangis susah. Saya rela nyawa saya untuk bela warga yang mengalami kayak gitu.\" \"Ganti rugi harus iklas bagi yang punya rumah, jangan dikendalikan (pengembang). Mau pindah ke mana warga kalo ganti ruginya cuma Rp20juta.\" Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa warga yang sudah tinggal lama di situ, punya akta jual beli yang diketahui kepala desa, serta bayar PBB seharusnya tidak bisa digusur pengembang. Gatot juga menyarankan warga yang telah menerima uang dengan terpaksa dari pengembang segera mengembalikannya kepada pengembang. (*)
Fenomena Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Dinilai Menjadi Ancaman Serius Bagi Keberlanjutan Demokrasi di Indonesia
JAKARTA | FNN - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A mengatakan, fenomena maraknya calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024, tidak hanya terjadi sekarang, tetapi juga sudah terjadi pada Pilkada sebelumnya. Diketahui, pada Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten dan lima kota. \"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas itu sebenarnya melegakan dan mengurangi calon tunggal, meskipun masih ada sekitar 40-an yang melawan kotak kosong. Saya pastikan jumlahnya akan melonjak tajam, kalau tidak ada amar putusan tersebut,\" kata Siti Zuhro, Rabu (11/9/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Fenomena Pilkada 2024; Bersama atau Melawan Kotak Kosong?\' yang ditayangkan di Gelora TV tersebut, Siti Zuhro mengungkapkan, hal itu terjadi karena adanya himbauan koalisi besar di tingkat provinsi, kabupaten/kota dari elite partai politik (parpol) ditingkat nasional. Tentu saja hal ini menjadi ironi, bahkan anomali dalam demokrasi Indonesia yang multi partai. Dimana semua parpol justru bergabung dalam satu koalisi besar atau gemuk, karena adanya kepentingan pragmatis yang sama. \"Itu bisa kita lihat di Pilkada Jawa Timur dan Jakarta, diamana sebagian besar parpol mengusung Ibu Khofifah dan Pak Ridwan Kamil. Kalau yang memenuhi ambang batas, bisa mencalonkan, tapi kalau tidak bisa, maka akan melawan kotak kosong,\" katanya. Situasi memprihantikan ini, menurut dia, merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), serta berlanjut di Pilkada sekarang. \"Partai politik sedang kehilangan kedaulatannya dan kehilangan otonominya. Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine-fine saja,\" katanya. Padahal, kata dia, demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman yang cukup serius, karena Pilkada 2024 tidak menghasilkan kompetisi dan calon yang layak. Ada kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan edukasi kepada publik. \"Ini semacam warning terhadap kualitas demokrasi kita, demokrasi kita semakin mundur. Pembenahannya harus dimulai dari partai politik itu sendiri, dan tentunya kita mengapresiasi Partai Gelora yang telah mengangkat tema ini dalam diskusi, \" tandas Peneliti Utama BRIN ini. Siti Zuhro berpendapat, keberadaan sistem multi partai seperti sekarang, perlu ditinjau ulang dan dilakukan penyederhanaan, karena menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. \"Kita harus mendorong perbaikan Paket Undang-undang (UU) Politik, karena mungkin usianya sudah sangat tua, sementara sekarang banyak perubahan yang sifatnya sangat mendasar. Perlu diadopsi atau direspon partai politik dan dipayungi undang-undang,\" katanya. Paket UU Politik saat ini, menurutnya, perlu dilakukan reformasi total agar demokrasi Indonesia lebih substantif, bukan demokrasi prosedural. Yakni antara lain dengan merevisi UU Parpol, UU Pilpres, UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), UU Pemilu dan UU Pilkada. \"Kita ini mau take off menjadi negara yang kokoh, Indonesia Emas 2045. Maka harus dimulai sekarang agar kita tidak gagal, sehingga perlu ada kompetisi. Tetapi kompetisi sekarang ini, kelihatan hambar,\" paparnya. \"Masa sih orang bernyawa harus disandingkan melawan kotak kosong yang tidak bernyawa. Ini pelecehan betul, menangnya tidak enak, kalahpun tidak enak. Ini yang harus kita benahi,\" tegas Siti Zuhro. Bukan Hal Positif Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Dr Junef Ismailiyanto menilai fenomena calon tunggal melawan kotak kosong bukan hal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia. \"Partai Gelora memandang ini bukan hal yang positif buat kami, apalagi demokrasi kita. Karena tidak sesuai dengan proses atau model pembangunan nasional ke depan, yang berbasis otonomi daerah,\" kata Junef Ismailiyanto. Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah menyatakan, akan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dalam program pembangunan nasionalnya. Artinya kepemimpinan di daerah diharapkan akan menjadi ujung tombak bagi pembangunan di daerahnya masing-masing \"Kalau kita lihat jumlah kotak kosong yang semakin naik, hal ini tentunya akan menjadi evaluasi kita bersama. Sekali lagi ini bukan hal positif buat parpol mapun buat demokrasi kita, sehingga perlu ada solusinya,\" katanya. Seharusnya putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah, kata Junef, dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol untuk memajukan kadernya sebagai calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024, bukan justru adanya mendukung calon tunggal. Partai Gelora sendiri telah menerbitkan 429 Surat Keputusan (SK) rekomendasi, dimana 285 SK diantaranya yang didaftarkan di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada disetujui. Terdapat di 27 Pemilihan Gubernur, 213 Pemilihan Bupati dan 45 Pemilihan Walikota. \"Sehingga kita punya cakada dari kader kami. Kita ada Pak Hadi Mulyadi, pendiri partai, Ketua DPW Kalimantan Timur menjadi calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pak Hadi Mulyadi ini juga dicalonkan PDIP,\" jelasnya. Lalu, ada Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan Syamsari Kitta yang maju sebagai calon bupati di Pilkada Takalar. Kemudian Ketua DPD Partai Gelora Polewali Mandar, Sulawesi Barat Pak Zainal Abidin sebagai calon wakil bupati di Pilkada Polman. \"Selanjutnya ada cakada kader kita di Boalemo, Luwu Utara, Bone Bolango, Balikpapan, Bontang dan Sumbawa. Lalu, di Jayapura ada Pak Daniel Mebri, orang Papua asli. Kemudian di Tabalong, serta terakhir di Yogyakara,\" jelasnya. Sedangkan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan. fenomena calon tunggal dan kotak kosong adalah konsekuensi dari pembatasan hak kepersetaan Pemilu, termasuk di Pilkada. \"Hak pilih Hak Asasi Manusia. Di dalamnya ada hak dipilih, hak mencalonkan dan hak memilih. Hak dipilih ini, hak menjadi peserta Pemilu dan Pilkada dari pasca reformasi hingga sekarang semakin dibatasi persyaratannya,\" kata Usep Hasan Sadikin. Misalkan adanya ambang pencalonan dari Pilpres, kemudian diterapkan di Pilkada. Lalu, adanya syarat pencalonan jalur perseorangan yang semakin sulit, sehingga bukan syarat dukungan saja, tapi juga verifkasi faktualnya diubah dari sampling menjadi sensus. \"Jadi konsekuensi dari syarat yang amat berat, bukan hanya mendorong praktik ilegal seperti memanipulasi, tetapi juga berakibat pada hak politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang utama dalam demokrasi. Di saat yang sama parpol sebagai lembaga utama demokrasi, itu juga dipersulit,\" ujarnya. Karena itu, Perludem bersyukur melihat gebrakan Partai Gelora yang bisa membangun partainya dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk dalam mencalonkan kadernya sendiri di Pilkada. \"Gelora ini relatif berdaya, ketika partai lain, terutama partai baru sulit melakukan untuk memenuhi syarat ini. Sebab, syarat pendirian partai politik, Pemilu dan Pilkada di Indonesia, adalah syarat yang terberat di dunia,\" katanya. Akibatnya, hak politik masyarakat untuk dipilih atau dicalonkan menjadi terhambat dan semakin ekstrem di Pilkada 2024. Sehingga calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024 ini semakin banyak. \"Kita berharap DPR tidak menyepakati adanya Pilkada ulang di 2025, tetapi juga harus melarang calon tunggal yang kalah lawan kotak kosong untuk maju lagi. Kalau sekarang kan tidak jelas, dibolehkan dan mau sampai kapan, kalau calon tunggal kalah lagi lawan kotak kosong di Pilkada ulang,\" pungkasnya. (*)
Jokowi Akan Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK menjadi Panglima TNI, dan selama Jokowi nasih berkuasa, Gatot sering menyoroti isu kebangkitan PKI, agar semua waspada Pada tahun 2017 jelang peringatan G30S/PKI, ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk memutar film p ehengkhianatan G30S/PKI. Semua prajurit, mulai dari tingkat Kodim, Korem, hingga Babinsa, wajib menonton film buatan tahun 1980-an itu. Jenderal Gatot sekalipun sudah purnawirawan masih mendidih ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, memuat isi ingin permintaan maaf kepada PKI, mengadakan rehabilitasi dan bantuan sosial kepada pelanggaran HAM, arahnya untuk membela dan melindungi PKI Agar semua lebih peka dan waspada dengan statemen Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, Jokowi dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Afiliasi Jakowo terpapar PKI sangat fulgar, ini tersanbung dengan pernyatan Bambang Tri ( Jokowi Under C weover II ) bahwa Jokowi terpapar PKI. Rencana aksi pasukan sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta. Jokowi memilih September ( biasa menghindar itu bukan perintahnya ), jelas memberi isyarat terkait dengan peristiwa G 30 S PKI. Peristiwa ini sangat mungkin masih tersambung dengan semangat Aidit setelah mendapatkan arahan MaoTse Tung. Mengingatkah kita dialog Mao Tse Tung dengan Aidit tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking , menjelang meletusnya PKI : Mao : Kamu harus bertindak cepatAidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalangMao : Baiklah, lakukan apa yg yang saya nasihatkan kepadamu - habisi semua jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikuti mu.Aidit : Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.Mao : Di Shensi Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja. Rencana aksi pasukan bergaya sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta, yang berbau narasi perjuangan PKI, akan nyasar kemana. Konon Konsolidasi Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi (yang akan lengser dari kekuasaannya) dilakukan 22 September ini akan berkulminasi pada kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, tekad untuk apa. Jokowi silahkan unjuk keberanian tetapi semua harus sadar bahwa Tugu Proklamasi adalah monumen perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia bukan monumen pembela pada PKI. Tampaknya Jokowi benar benar sudah limbung, nanar, berjalan tanpa arah, seolah olah masih akan terus berkuasa, di balut ketakutan yang acut resiko hukum yang sudah mengintai diri dan keluarganya. Semua rekayasa politiknya sudah buntu dan mentok, terkesan seperti tidak siap lengser dari kekuasaannya. Peringatan waspada dari Jenderal ( Purn ) Gatot Nurmantyo tetap relevan. Kalau aksi akan membuat kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, ada niat akan menggangu rencana pelantikan Prabowo Subianto 20 Oktober mendatang, sama artinya Jokowi akan bunuh diri. (*)
Kerajaan Nusantara Diklaim Punya Saham Mayoritas di The FED, Koleksi Sejuta Ton Emas
Jakarta | FNN - Tak ada bank di dunia yang mampu mengkoleksi emas sejuta ton. Tak ada negara yang cadangan devisanya sejuta ton emas. Hanya Indonesia yang milik Kerajaan Nusantara yang memiliki kemampuan itu. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pemegang asset collateral Kerajaan Nusantara, Dr. Rahman Sabon Nama, kepada wartawan di kediamannya Komplek Perumahan Sarana Indah Permai, Kota Tangerang Selatan, Rabu, 11 September 2024. Rahman Sabon Nama yang merupakan cucu buyut dari seorang Panglima Perang Jelajah Nusantara dari Kerajaan Sunda Kecil – Nusa Tenggara, dan Kerajaan Buton Sulawesi Tenggara, Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, mengatakan bahwa Kerajaan Nusantara memiliki simpanan emas tidak kurang dari 1 juta ton yang disimpan sebagai asset collateral di The FED. Sebagai informasi, The FED adalah bank sentral milik Amerika Serikat, yang memiliki otoritas untuk menjaga stabilitas peredaran uang dollar di dunia. The FED didirikan berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat, Federal Reserve Act, yang ditandatangani oleh Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, pada 23 Desember 1913 di Kongres AS. Untuk mencetak uang dengan jumlah tertentu, bank sentral itu menjadikan simpanan (asset collateral) sebagai dasar penerbitan uang dollar AS. “Tetapi hingga kini belum dilakukan sinkronisasi antara aset Kerajaan Nusantara dengan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Sehingga emas sejuta ton bagaikan berada di negeri awan, mengambang tanpa negara, dan menggantung tanpa arah, walaupun Collateral Asset itu terbukukan dalam sistem keuangan dan perbankan dunia,” ungkap Rahman Sabon Nama yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN). Tokoh kerajaan-kerajaan Nusantara itu menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan jalan keluar dari perkara harta karun Indonesia di The FED ini. Solusi yang ditawarkan PDKN, sebuah Parpol Non Kontestan Pemilu 2024, adalah dengan melibatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Langkah awal yang perlu dilakukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR RI yang menetapkan bahwa Kerajaan Nusantara diakui keberadaannya di bumi Nusantara Indonesia. Alasan utama dan sahihnya adalah karena para raja dan sultan di seantero Nusantara telah dengan kebesaran hati dan jiwa menyerahkan segenap kebesaran berupa kekuasaan, mahkota, martabat bahkan tanah kedaulatan beserta isi yang terkandung di dalam bumi, termasuk rakyatnya, kepada negara Republik Indonesia lewat Presiden Soekarno beberapa waktu pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945,” jelas Ketum PDKN, Dr. Rahman Sabon Nama. Penyerahan kekuasaan, sambungnya, hingga penyerahan wilayah kedaulatan, termasuk rakyat yang berada di wilayah Kesultanan dan Kerajaan tersebut terkandung perjanjian dan komitmen bahwa NKRI berkewajiban menyejahterakan dan memakmurkan Kesultanan dan Kerajaan berikut seluruh rakyatnya yang telah digabungkan ke dalam Negara Kesatuan RI. Perjanjian dan komitmen akan kesejahteraan dan kemakmuran yang wajib dipenuhi oleh NKRI terpatri dalam UUD 1945 yang Asli dan Pancasila 18 Agustus 1945. “Tetapi sampai dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun 2024 ini, realitasnya masih jauh panggang dari api. Namun kami para Raja dan Sultan yang tergabung dalam Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) yang hebat dan luar biasa itu tidak permasalahkan, atau belum mau permasalahkan, dan belum sampai mempertimbangkan untuk Mencabut Mandat bergabung dengan NKRI,” tambah Rahman Sabon Nama yang pada saat wawancara didampingi Dewan Pakar PDKN di bidang keuangan dan perbankan, Ir. Sugito. Hari ini, di tengah negara Republik Indonesia menghadapi multi krisis, keterbelahan sosial (polarisasi), keberadilan hukum, serta krisis ekonomi dan keuangan, para Raja Sultan Nusantara tetap memiliki komitmen tanggung jawab moral untuk mengambil peran perbaikan dan pelurusan jalannya pengelolaan negara. Jajaran para Raja dan Sultan yang berjumlah ratusan dari seluruh nusantara ini meminta presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, untuk melakukan kebijakan politik pasca pelantikan. “Kami meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk pertama, mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke Naskah Asli UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. Kedua, agar Collateral Aset Dinasti yang tersimpan di dalam negeri maupun di luar negeri dapat digunakan menjadi strong point utama untuk menghantarkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan Indonesia memberi dampak pula bagi keamanan dan perdamaian dunia, maka PDKN meminta Presiden terpilih 2024 berkordinasi dengan MPR agar Sidang Umum MPR RI mengeluarkan TAP MPR menetapkan Kerajaan Nusantara diakui di seluruh Nusantara Indonesia dan Kerajaan Induk adalah pemegang Collateral Aset Dinasti, sedangkan kerajaan-kerajaan yang bersifat lokal di Indonesia merupakan paduan kebersamaan dalam kesatuan Raja Sultan Nusantara lokal di Indonesia,” terang Dr. Rahman Sabon Nama sambil berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto benar-benar menyimak dan mempertimbangkan solusi yang diusulkan PDKN ini. (abd).
POPULER
