ALL CATEGORY
Sidang MK, KPU-Bawaslu Tak Kuasa Membantah Dalil Jutaan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
Jakarta | FNN - Ketua Majelis Panel 2 Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan menjelaskan secara komprehensif dan detail menyusul ditemukannya bukti lebih dari sejuta tanda tangan palsu dalam Pilgub Sulsel 2024. \"Jumlah sejuta itu kan signifikan. Makanya kami ingin penjelasan yang agak komprehensif dari termohon berkaitan dengan ini. Kan di situ itu, pemilih begini dan banyak tanda yang sama dan segala macamnya. Itu yang kami perlukan penjelasannya. Tolong itu jelaskan agak detail,\" cecar Saldi dalam sidang di MK, Senin (20/1/2025). \"Kota Makassar kan bukan kota yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kota lain di Sulawesi Selatan, sama kayak Padang kalau di Sumatera Barat. Masa orang datang memilih tidak tanda tangan dengan jumlah yang banyak itu harus dikasihkan rasionalnya ke kami dengan bukti-bukti yang kuat,\" cecar Saldi, lagi. Setelah pihak Bawaslu menjelaskan terbata-bata, Saldi Isra mengajukan pertanyaan ke KPU Sulsel. \"Apa yang bisa dijelaskan oleh KPU sebagai pemain utama, coba jelaskan. Kalau satu dua lupa itu masuk akal, tapi kalau puluhan orang tidak tanda tangan dalam satu TPS itu pertanyaan besar?\" kata Saldi. Menyikapi jalannya persidangan, Juru Bicara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan \"Danny\" Pomanto - Azhar Arsyad (DIA), Asri Tadda, optimistis akan memenangi gugatan di MK. \"Alhamdulillah, kita sudah mengikuti jalannya sidang. Terlihat bahwa pihak termohon, dalam hal ini KPU Sulsel, termasuk juga Bawaslu Sulsel, begitu sulit menjelaskan soal fakta pemilih tanpa tanda tangan atau tanda tangan pemilih yang dipalsukan,\" ujar Asri. Diketahui, gugatan utama pasangan DIA ke MK berkisar pada dugaan tanda tangan palsu yang tersebar di setiap TPS se-Sulawesi Selatan. Dugaan ini, menurut Asri, berawal dari pembatasan partisipasi pemilih melalui berbagai cara, termasuk tidak mendistribusikan seluruh undangan memilih kepada wajib pilih. \"Pemilih yang tidak hadir ke TPS digunakan hak pilihnya oleh oknum KPPS untuk mencoblos pasangan tertentu dan membubuhkan tanda tangan palsu atas nama pemilih tersebut. Ini terjadi secara terstruktur dan masif,\" ungkap Asri. Tim Danny-Azhar menemukan dugaan tanda tangan palsu yang jumlahnya mencapai 90 hingga 130 per TPS. \"Kalau dirata-rata, kami dapatkan sekitar 110 tanda tangan palsu per TPS dari total 14.548 TPS di Sulsel. Dengan demikian, terdapat 1.600.280 tanda tangan palsu,\" jelasnya. Asri menyebut bahwa dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu dapat dilihat melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah melalui analisis selisih partisipasi pemilih. Berdasarkan temuan tim DIA, rata-rata hanya 50% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menerima undangan memilih. \"Kami juga menemukan rata-rata 9 orang per TPS tidak hadir mencoblos karena persoalan jarak. Itu sekitar 1,96% dari total DPT,\" ujar Asri. Dari data ini, tim DIA menghitung total realisasi pemilih sebesar 48,04%, jauh lebih rendah dari angka partisipasi versi KPU Sulsel sebesar 71,8%. \"Dengan selisih ini, terdapat 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel,\" paparnya. Pendekatan kedua adalah dugaan tanda tangan palsu. Dengan temuan rata-rata 110 tanda tangan palsu per TPS, jumlah total mencapai 1.600.280. Kedua pendekatan ini memberikan hasil yang hampir serupa, yaitu 1.587.360 suara tak bertuan dan 1.600.280 tanda tangan palsu. \"Dari temuan tim hukum DIA ini, dapat disimpulkan bahwa pasangan Danny-Azhar adalah pemenang sesungguhnya dari Pilgub Sulsel,\" kata Asri. Menurutnya, jika suara \"siluman\" tersebut dikurangi dari perolehan pasangan nomor urut 2, maka pasangan DIA unggul secara signifikan. \"Pasangan 02 memperoleh 3.014.255 suara, tetapi setelah dikurangi suara siluman, hanya tersisa 1.587.360. Sedangkan pasangan DIA memperoleh 1.600.029 suara. Jadi jelas, kami adalah pemenang sesungguhnya,\" tegas Asri. Asri optimis gugatan DIA di MK akan berlanjut ke sidang pokok perkara. \"Kami yakin fakta-fakta yang kami hadirkan di persidangan akan memperkuat posisi kami. Insya Allah, DIA akan memenangkan Pilgub Sulsel secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi,\" pungkasnya. (*)
WASPADAI OPERASI PENYELAMATAN AGUAN (OPA)
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PIK-2 dengan status PSN dan kasus pagar laut membuat Aguan kalang-kabut. Skenario penguasaan wilayah pantai dan laut mulai terbongkar. Lolosnya kejaran hukum pada kasus suap Aguan kepada Anggota DPRD DKI saat pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang membuat percaya diri untuk PIK-1 menuju PIK-2, kini terbentur ombak yang membuat Aguan pening. Sulit menafikan bahwa pagar laut PIK-2 terkait Aguan. Aidid dan lainnya boleh berteriak-teriak, tetapi fakta, logika, dan saksi mata membungkam teriakan itu. Dari pagar laut menuju Aguan yang bisa-bisa terpaksa nyebur ke laut. Aguan dikejar masyarakat, bangsa dan negara. Kepala Naga nyaris terpenggal. Pagar laut tidak boleh menenggelamkan Aguan, untuk itu perlu operasi penyelamatan Aguan (OPA). Jokowi sebagai penjamin dan penanggungjawab sudah kehilangan gigi. Semakin unjuk gigi semakin belepotan penampilan si doi. Kini gantungan hanya pada Prabowo yang mungkin dapat memanfaatkan kesempatan. Skenarionya adalah membongkar pagar laut yang terlanjur diketahui dan diramaikan. Dengan hilangnya pagar itu pembicaraan dan berbagai implikasinya juga hilang. Termasuk pemeriksaan dan penangkapan. Isu hukumtenggelam perlahan-lahan lalu dilupakan. Rakyat memang mudah lupa. Aguan tahu itu. Mulai perintah bongkar dari Prabowo untuk marinir yang segera bergerak mencabuti pagar bambu dengan melibatkan nelayan. KKP meradang sebab pihaknya yang memasang spanduk segel. Merusaknya bukan saja menurunkan wibawa tetapi memang pelanggaran pidana. Setelah Prabowo memanggil KKP akhirnya pembongkaran dilakukan bersama. Hari ini pembongkaran tuntas dengan kegembiraan rakyat, ada tokoh nyebur-nyebur juga. Kemenangan atas kezaliman. Meskipun demikian \"perang\" belum usai. PSN masih melekat dan PIK-2 tetap berjalan. Dua hal yang merupakan tuntutan utama rakyat. Penjahat belum ada yang diperiksa apalagi ditahan. Pembuat pagar laut masih dibuat misteri. Pasca pembongkaran dikhawatirkan justru menjadi X-files atau case closed. Aguan selamat. Ali Hanafiah, Engcun, Arsin, dan Sandi Martapraja harus diminta keterangan dan diproses hukum. Mereka dapat menjadi pintu masuk ke Aguan. Tanpa proses yang seksama Aguan akan kabur melompati pagar laut, bahkan pagar darat. Setelah rakyat terkepung pagar laut, saatnya rakyat membuat pagar betis untuk mengepung Aguan. Aguan tidak boleh lolos. Waspadai Operasi Penyelamatan Aguan (OPA).Aguan bukan a cuan, yang tidak punya cuan. Ia memilikinya dan dengan itu ia bisa membeli hukum, aparat penegak hukum, ulama, pejabat, atau lainnya. Angin pun dapat dimasukkan ke dalam objek sasaran. Jurus angin cuan biasa dimainkan Aguan dengan gesit dan profesional. Ia adalah Naga penyembur api. Tahap yang dinanti kini adalah pencabutan PSN PIK 2 sebagai wujud dari evaluasi PSN secara menyeluruh. PSN BSD dan PIK-2 merupakan proyek kontroversial Jokowi yang harus dibenahi dan atau segera dibasmi.Tenggelamkan Aguan. Anthoni Salim, Airlangga, dan Jokowi. Bongkar kolusi dan korupsi perusak negara. (*)
AGUAN: Mulutku adalah Undang--undang (Jokowi Pengkhianat dan Sumber Malapetaka)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Prabowo harus ingat pondasi strategi RRC akan menggilas dan menguasainya Indonesia sejak di tanda tangani 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU) antata Indonesia dan China setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4 /2019 ). Lahirnya Undang Undang pesanan milik Taipan Oligarki : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada hari, Selasa (03/10/2023). UU IKN jelas tipuan RRC akan menguasai Jakarta dan wilayah penyangga lainnya, maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024. Sejak lahirnya UU tersebut sama saja penyerahan kawasan Aglomerask mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur?), kepada Taipan Oligarki. Sejak itu Indonesia akan di paksa masuk dalam percaturan geopolitik RRC, yaitu strategi lebensraum RRC (perluasan wilayah dengan menganeksasi negara lain) dan frontier RRC (kuasai tanah rakyat kaum pribumi dengan paksa) untuk hunian pendatang baru etnis Tionghoa ke Indonesia. Lahirlah Program Strategis Nasional (PSN) dengan PP No. 3 Tahun 2016, tiga tahun setelah Xi Jinping menyalakan OBOR Global. Maka munculah PSN proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk menguasai pantai di seluruh Nusantara sebagai hunian etnis Tionghoa. UU dan PP di atas akan melindungi sistem implementasi dari teori lebensraum dan frontier-nya Xi Jinping melalui proxy agent RRC. PSN - PIK jangkauan, sasaran dan penguasanya bukan hanya PIK 1 dan 2, mereka akan menjangkau sampai PIK 11 (sepanjang pantai pulau Jawa) bahkan akan menjangkau semua pantai di seluruh Nusantara. Penguasaan pelabuhan strategis itu menjadi prioritas karena pelayaran internasional akan lewat selat tersebut (Sealane of Communicatios ) selanjutnya akan di garap di pantai sepanjang pulau Jawa. RRC akan caplok / kuasai dulu simpul simpul transportasi baik laut, darat maupun udara. Selanjutnya merambah kuasai semua pelabuhan sebagai titik episentrumnya.Tiba saatnya RRC akan membangun pangkalan militer di Indonesia. Jadi bukan salah dengar, pada saat pertemuan dengan perwakilan masyarakat Banten. \"Aguan, berkata : Mulut saya adalah Undang-undang\", karena semua UU dan peraturan milik Taipan Oligarki, karena Presiden Jokowi (saat itu) boneka atau satgas Oligarki. Juga tidak salah baca, James Riyadi dalam tajuk tulisan “Eksistensi Rakyat China di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang. Ibu kota Jakarta harus pindah ke Kalimantan Timur dan Jakarta akan di sulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur), dan sesuai Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.\" Juga tidak salah dengar, ketika Dahuk Sri Tahir akan mengawal Gibran harus jadi Presiden adalah untuk memperlancar dan mengamankan kekuasaan RRC ( Taipan Oligarki ) di Indonesia. Rakyat Indonesia jangan terkecoh hanya melawan pematokan laut tapi lawan hentikan dan hancurkan semua pembangunan hunian etnis Tionghoa ( PIK 1 dan 2 ) dan PIK lainnya. Jokowi adalah pengkhianat negara dan sumber petaka kehancuran negara.(*)
Debt Switch Surat Utang Negara Melanggar Undang-Undang, Diancam Pidana Penjara 20 Tahun
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEPULUH tahun terakhir, kondisi keuangan negara semakin tidak sehat. Utang pemerintah membengkak dari Rp2.600 triliun (2014) menjadi Rp8.700 triliun lebih pada akhir 2024. Yang lebih memprihatinkan, bunga utang pemerintah Indonesia sangat tinggi. Yield obligasi negara tenor 10 tahun mencapai 7,2 persen lebih. Jauh lebih tinggi dari yield obligasi negara-negara tetangga seperti Malaysia (3,83 persen), Thailand (2,45 persen), Vietnam (3,16 persen), dan bahkan Philipina (6,27 persen). Artinya, risiko utang pemerintah Indonesia jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga tersebut. Baik risiko kurs maupun risiko gagal bayar. Surat utang negara yang jatuh tempo tahun ini sangat besar, mencapai Rp800 triliun. Dari jumlah tersebut, surat utang negara yang dipegang Bank Indonesia (BI) mencapai Rp100 triliun. https://www.kompas.id/artikel/antisipasi-dampak-global-pemerintah-tukar-utang-jatuh-tempo-2025-senilai-rp-100-triliun Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai panik. Bagaimana melunasi utang ugal-ugalan duet Jokowi dan Sri Mulyani, yang mulai jatuh tempo. Akhirnya, diambil jalan pintas. Debt switch. Yaitu, surat utang lama (yang jatuh tempo) ditukar dengan surat utang baru. Di pasar sekunder. Jalan pintas debt switch ini tidak hanya dengan BI, tetapi juga dengan investor lainnya. https://amp.kontan.co.id/news/selain-bi-pemerintah-akan-lakukan-debt-switch-secara-berkala-dengan-pelaku-pasar Wacana debt switch menunjukkan Menteri Keuangan benar-benar sedang panik. Sampai berani melanggar undang-undang. Karena, tidak seperti korporasi, pemerintah tidak boleh melakukan debt switch. Hal itu diatur di dalam undang-undang No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UU 24/2002). Pertama, Pasal 1 ayat (2) UU 24/2002 berbunyi, penerbitan dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali, alias surat utang negara baru, hanya dapat dilakukan di pasar perdana: “Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.” Setelah terbit di pasar perdana, surat utang negara baru kemudian bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Pasal 1 ayat (3) UU 24/2002: “Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.” Artinya, pemerintah tidak bisa langsung transaksi surat utang negara di pasar sekunder, termasuk melalui mekanisme debt switch, tanpa penawaran atau penjualan terlebih dahulu di pasar perdana. Kedua, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2002 secara tegas mengatur, surat utang negara yang jatuh tempo wajib dibayar pada saat jatuh tempo, dan dana untuk membayar pokok utang tersebut wajib disediakan di dalam APBN. Pasal 8 ayat (2): “Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo.” Pasal 8 ayat (3): “dana untuk membayar bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.” Artinya, surat utang negara yang jatuh tempo tidak boleh dibayar dengan cara menukar dengan surat utang baru, alias debt switch. Pelanggaran terhadap ketentuan penerbitan (dan penjualan) surat utang negara seperti diatur di dalam UU 24/2002 diancam hukuman pidana penjara antara 10 sampai 20 tahun, seperti diatur di Pasal 19 ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Surat Utang Negara tidak berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua puluh miliar rupiah dan paling banyak empat puluh miliar rupiah.” Ketiga, debt switch harus dimaknai sebagai dua transaksi. Pertama, transaksi penerbitan dan penjualan surat utang negara baru di pasar perdana. Kedua, dana hasil penjualan surat utang negara tersebut digunakan untuk membayar surat utang negara (baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum). Artinya, debt switch antara Kemenkeu dengan BI secara substansi merupakan transaksi pembelian surat utang negara oleh BI di pasar perdana. Karena, Kemenkeu hanya dapat menerbitkan surat utang negara untuk pertama kali di pasar perdana. Oleh karena itu, transaksi seperti ini melanggar Pasal 55 ayat (4) UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan Bank Indonesia hanya boleh membeli surat utang negara di pasar sekunder, tidak boleh di pasar perdana: “Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara …. kecuali di pasar sekunder.” Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (4) tersebut diancam pidana penjara antara 1 sampai 3 tahun, serta denda antara enam miliar rupiah hingga lima belas miliar rupiah, seperti diatur di Pasal 70 UU BI. Utang ugal-ugalan rezim Jokowi, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah membuat masalah serius di tahun pertama Pemerintahan Prabowo. Untuk itu, Prabowo harus waspada sepenuhnya. Jangan sampai terjebak manuver penyelesaian utang Sri Mulyani, yang secara terang-benderang melanggar undang-undang, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. (*)
Progres Program Tanam Padi PTPN: Tumbuh Subur dan Potensi Tambah Pendapatan Petani Sawit
Jakarta | FNN - Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (Tampan) yang diinisiasi Sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, pada akhir tahun kemarin menunjukkan perkembangan yang memuaskan. Bersama Riset Perkebunan Nusantara, Institut Pertanian Bogor, serta didukung penuh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN, hamparan padi di tengah tanaman sawit muda itu tumbuh subur dan diproyeksi akan segera panen. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025) mengatakan, hingga kini, tim pengembangan budidaya padi Gogo di sela-sela areal hamparan sawit muda terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pilot project tersebut. Hasilnya, tanaman padi gogo yang identik di lahan kering itu tumbuh subur dan berpotensi memproduksi gabah secara optimal. \"Alhamdulillah, teman-teman di lapangan terus memantau perkembangan tanaman padi Gogo di sela-sela sawit muda masyarakat di Kabupaten Siak. Hasilnya sangat baik sekali dan sesuai dengan proyeksi kita semua. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera panen,\" kata dia semringah. Kick Off Program TAMPAN yang juga bagian kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto itu dilaksanakan di lahan petani peserta program peremajaan sawit rakyat PTPN IV PalmCo di akhir November 2024. Dari 60 hektare sawit milik petani yang tergabung dalam Koperasi Produsen Karya Maju tersebut, 20 hektare areal sela berhasil dimaksimalkan menjadi hamparan padi melalui skema intercropping. Jatmiko menjelaskan berdasarkan pertumbuhan padi yang sangat baik ini, diproyeksi 50 ton gabah kering akan segera dipanen pada April mendatang. Dengan begitu, petani akan memperoleh tambahan pendapatan mencapai Rp250 juta untuk satu siklus panen, atau setengah miliar rupiah untuk satu tahun menjelang sawit mereka mulai menghasilkan tandan buah segar. \"Insya Allah, rekan-rekan petani, selain fokus utama kita adalah untuk membantu penguatan ketahanan pangan, juga akan mendapatkan penghasilan tambahan hingga Rp8 juta per kepala keluarga untuk satu kali siklus panen,\" paparnya. Jatmiko memaparkan, program yang berhasil membuat petani sawit kian tersenyum bangga karena dilibatkan menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional tersebut akan terus diperluas. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pertanian, total perkebunan sawit rakyat di Indonesia mencapai 6,94 juta hektare di seluruh Indonesia. 40 persen diantaranya atau sekira 2,8 juta hektare telah memasuki fase tanaman tua dan harus segera diremajakan. \"Dari 2,8 juta sawit yang memasuki usia renta di Indonesia, terdapat potensi PSR nasional seluas 400 ribu hektare per tahun. Dari angka tersebut, PTPN diharapkan dapat berkontribusi sebesar 40 ribu hektare per tahun. Artinya, terdapat potensi program intercropping seluas 206 ribu hektare selama lima tahun mendatang,\" jelasnya. Sementara jika luasan areal TAMPAN selama lima tahun mendatang dapat terwujudkan, ia mengatakan petani PSR yang menanam padi intercropping sawit berpeluang menghasilkan sedikitnya setengah juta ton gabah atau 258.491 ton padi untuk masyarakat Indonesia. Senada, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin menambahkan program TAMPAN ini memberikan pendapatan produktif kepada Petani. \"Yang sebelumnya lahan PSR pada masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 1 dan 2 yang berstatus idle, dapat dimanfaatkan guna menanam padi gogo selama dua tahun pertama. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,\" kata pria berkacamata itu. Ia pun mengatakan bahwa PTPN IV PalmCo sangat fokus dalam khittahnya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani. Berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari pemerintah, BPDPKS, dan ekosistem MAKMUR BUMN, PTPN mendorong agar petani dapat memperoleh berbagai dukungan dalam memperkuat para petani sawit Indonesia. Untuk itu, ia pun mengimbau kepada petani yang sedang dilema saat sawitnya memasuki usia renta untuk menjadi bagian dari gerakan akselerasi PSR dan penguatan ketahanan pangan. \"Kemitraan ini benar-benar kita bangun untuk memberikan rekan-rekan petani terus bertumbuh. Bermitra, berarti kami akan membantu semaksimal mungkin. Saat telah telah menjalin kemitraan, maka petani dapat segera mengurus CPCL untuk mendapatkan bantuan benih dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Hal ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil panen,\" ujarnya. Heri Suyono salah satu petani plasma PTPN IV PalmCo yang memiliki areal PSR seluas 2 hektare mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Ia mengakui beruntung KUD tempat ia bernaung menjadi bagian dari pilot project penting itu. \"Dalam masa transisi peremajaan sawit, kami membutuhkan pendapatan. Program ini sangat baik dan penting. Dengan adanya program TAMPAN, lahan yang sebelumnya tidak produktif kini dapat menghasilkan padi gogo. Saya sangat bersyukur karena insya Allah pendapatan dari hasil panen padi ini akan membantu memenuhi kebutuhan keluarga,\" paparnya. (ida).
Prabowo, Donald Trump dan Masa Depan Dunia
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle MENJELANG jam 12 malam kemarin istriku minta teleponan kami berhenti. Penyebab karena bapaknya 84 tahun minta istri dan anak-anak aku menemani dia nonton TV pidato Donald Trump, Presiden Amerika ke 55 (dan 45). Mertua dan anak-cucunya ada di rumahnya di pinggiran pantai Noord Zee Belanda. Aku tidak sempat menonton pidato Trump live, karena sudah ngantuk. Kebetulan jam malam tidur di Indonesia. Kelihatannya di berbagai belahan barat dunia Pidato Trump ditunggu semua manusia. Pastinya Trump akan membawa perubahan besar di dunia ke depan. Bahkan, dalam pidatonya Trump mengatakan akan sangat cepat perubahan itu terjadi. Pagi tadi saya berkesempatan menonton pidato Trump dan membaca draft pidatonya. Pidato ini sangat penting untuk dikaji pemimpin Indonesia agar kebangkitan Indonesia ditangan presiden Prabowo Subianto berjalan dalam arah yang terhormat. Searah dan sebisanya tidak benturan dengan kebijakan Trump. Ada delapan hal penting yang perlu kita cermati dari Trump, yang mungkin searah dengan Prabowo dalam garis kepemimpinan mereka. Ada yang perlu kita cermati dalam dataran global. Pertama, Inward-looking oriented. Trump menegaskan di alenia pertama pidatonya \"I will, very simply, put America first\". Pernyataan ini mengandung konsekuensi fokus Trump adalah kesuksesan negaranya sendiri. Meskipun Trump berpikir pada perdamaian dunia, seperti diucapkan dalam bagian pidato lainnya, mayoritas pidatonya tentang kehebatan Amerika. Tentang pentingnya orang Amerika dan bangsa Amerika. Ada hal baik dari satu sisi pidato Trump. Akan terjadi deglobalisasi dan multilaterisme poros dunia. Poros yang membuat Indonesia punya ruang yang cukup mengurus dirinya sendiri. Tanpa adanya benturan negatif dengan negara lainnya, khususnya negara-negara maju. Bisa saling menguntungkan. Sisi negatifnya adalah ketika kekuatan uang dan teknologi tidak dibagikan kepada negara-negara berkembang. Akibatnya industrialisasi dan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat. Sisi ini yang perlu diantisipasi oleh Presiden Prabowo dan seluruh anggota kabinet Merah-Putih. Kedua, dalam pidatonya, Trump menegaskan Tuhan tidak dilupakan. Dia mengenang perjuangan Martin Luther King. Lalu Bangsa Amerika di bawah Tuhan. Pernyataan ini mengandung makna adanya acuan peradaban pada paradigma berketuhanan. Masyarakat barat selama ini kurang percaya kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Indonesia sebagai negara bertuhan, mempunyai kesempatan untuk melakukan dialog peradaban berbasis ketuhanan. Bukan Atropocena, dengan dunia barat. Trump sendiri mengatakan dalam pidatonya menghormati perbedaan rasial dan agama. Ketiga, tentang revolution of common sense. Dalam pidatonya Trump menyinggung revolusi common sense. Maksudnya memang terarah pada kepentingan bangsanya. Namun, istilah common sense menunjukkan akal manusia penting dalam kemajuan. Indonesia mempunyai pemimpin yang saat ini percaya pada sains dan teknologi. Hal itu dipertegas presiden pada kesempatan pidato di Kadin seminggu lalu. Keempat, Trump akan \"sending troops to southern border\" dan mencap gengster krimal sebagai teroris. Bagian ini menegaskan \"White Supremacy\". Sejak lama Trump menginginkan Bangsa Amerika memiliki Amerika. Pikiran seperti ini juga ada pada presiden Prabowo. Prabowo ingin kaum pribumi kita menguasai tanah-tanah, laut dan pantai. Serta membagi keadilan secara merata. Trump dan Prabowo sepertinya rasis. Tapi, jika kita percaya bahwa ada fase tertentu bahwa definisi pemihakan atau \"afirmative policy\" merupakan jalan keluar dari krisis kebangsaan. Untuk itu\"afirmative policy\" harus dianggap sebagai kekecualian yang diperlukan. Diperlukan untuk menyelamatkan dan mengangkat rakyat kecil. Penggunaan tentara juga merupakan salah satu cara Prabowo Subianto memastikan dia dituruti. Prabowo menurunkan tentara untuk mengatur aset yang dicuri, seperti di laut utara Tangerang. Begitu juga nantinya dengan di perkebunan kepala sawit. Sikap Presiden Prabowo yang seperti ini menunjukkan mereka percaya bahwa penegakan kedaulatan sudah bersifat \"perang\". Prabowo juga menunjukkan negara harus dikelola orang-orang pintar. Sikap itu dia tunjukkan dalam pidatonya di Golkar, ketika menyinggung sekolah Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang merupakan suatu kekecualian. Dengan keinginan pada orang-orang pintar, berarti Prabowo tidak ingin gengster kriminal berkuasa. Fenomena Sambo, Teddy Minahasa dan sejenisnya yang merupakan jaringan kejahatan berkuasa melalui alat negara terjadi di era Jokowi. Mungkin di era ini akan tersingkir. Kelima, mengalahkan inflasi dan biaya hidup tinggi. Trump berjanji segera menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Inflasi ditekan, dan biaya hidup dimurahkan. Orientasi kesejahteraan rakyat ini juga dilakukan Prabowo dengan sungguh-sungguh. Kenaikan upah buruh, penganuliran PPN 12%, penghapusan judi online, peningkatan kesejahteraan guru, mafia pupuk dilakukan Prabowo. Dulu di Indonesia yang kaya terus menikmati keuntungan. Keenam, merebut Panama Canal dari kekuasaan Cina. Trump akan mengambil Panama Canal (Terusan Panama) dari \"kekuasaan\" Cina. Dengan alasan historis dimana pembiayaan projek itu oleh Amerika, Trump tidak setuju negara Panama menyerahkan Kanal itu ke China. Trump akan mencaploknya. Trump sendiri di luar pidatonya sudah mengatakan akan mengambil alih Green Land dari Denmark. Prabowo mendefinisikan kedaulatan Indonesia di sekitar Laut Cina Selatan (LCS) dalam pendekatan realisme politik. Wilayah yang terdampak pengakuan China dimiliki bangsa kita. Prabowo percaya diri mengatur kerjasama dengan RRC di daerah LCS tersebut. Trump dan Prabowo sama sama menghitung ulang wilayah kekuasaan mereka ketika mulai berkuasa. Tentu saja pilihan ini merupakan konsekuensi deglobalisasi tadi. Keujuh, mau menguasai planet mars dan lainnya. Trump ingin mempercepat invasi manusia ke Mars dan bintang-bintang lainnya. Langkah ini memang besar peluangnya ketika Elon Musk masuk dalam kabinetnya. Langkah ini memang Indonesia belum bisa meniru. Hanya, Prabowo memastikan industrialisasi akan dipacu kedepan sebagai sarat kemajuan bangsa. Sekali lagi dia percaya sains dan teknologi untuk kemajuan. Kedelapan, stop war, spirit of unity. Dalam akhir pidatonya Trump menekankan kekuatan Amerika akan menghentikan semua perang di dunia. Membangun dunia yang bersatu. Kebijakan ini menunjukkan ambisi Trump setelah negara dan bangsanya kembali nomer satu terbaik dan terhebat di dunia, dia akan menjaga dunia. Sebuah catatan moral untuk kebaikan. Tentu saja Prabowo dalam skala tertentu berusaha memainkan peran perdamaian dunia. Terutama keinginan Prabowo menggalang perdamaian di Timur Tengah. Prabowo memulai langkah itu dengan perang Palestine dan Israel. Catatan Akhir Keinginan Trump Make America Great Again dan keinginan Prabowo membangun Indonesia Raya yang jaya kembali merupakan agenda besar dunia. Agenda yang sedang terjadi saat ini. Prabowo sudah bertelpon beberapa waktu lalu dengan Trump untuk berjumpa dan berdiskusi. Semua segera terealisasi. Tentu saja Prabowo mempunyai peluang masuk dalam daftar pemimpin dunia yang bakal ikut mengatur tatanan dunia baru. Prabowo bersama Trump, Putin, Xi Jinping, Erdogan, dan lainnya. Setidaknya, di Asia Timur, dengan kekuatan dagang sebesar $ 3 triliun dollar lebih, di mana seluruh dunia ingin terlibat, Prabowo Subianto akan menjadi faktor penting dan utama. Prabowo juga dapat menjadi jembatan Brics dan G20. Presiden Prabowo bisa melihat Trump dan Xi Jinping serta pemimpin dunia lainnya dalam sebuah peluang cooperation. Tentu saja bukan competition. Langkah itu bisa dilakukan setelah masing-masing menyelesaikan urusan dalam negerinya. Untuk itu, mari kita sambut kehadiran Trump di dunia politik global. Semoga kerjasama Trump dan Prabowo nantinya tetap baik dan berguna bagi dunia dan kejayaan Indonesia.
Negara Telah Dikangkangi Penguasa Merangkap Pengusaha
Oleh Rahman Sabon Nama | Ketua PDKN POTRET Indonesia terkini negara telah dikuasai mafia dan pengusaha merangkap penguasa. Laut pun dikavling dan tanah ulayat rakyat eks Kerajaan Kesultanan Nusantara pun dicaplok untuk kepentingan oligarki Cina. Ketimpangan dan keadilan dapat memicu konflik sosial tinggal dipelupuk mata apabila Presiden Prabowo lamban bertindak. Hanya satu prosen rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan artinya pemimpin Republik Indonesia telah berkhianat pada para Raja Sultan Kerajaan Nusantara yang telah dengan sukarela menanggalkan mahkota kerajaannya dan menyerahkan rakyat dibekas wilayah kedaulatannya untuk kemerdekaan Indonesia Tetapi sekarang justru rakyatnya disia siakan janji kemerdekaan yg tertuang dalam konstutusi UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945 dikhianti, kehidupan para petani dan nelayanpun dimatikan tanahnya dicaplok lautpun dikavlin-kavling artinya negara telah dikuasai para Mafia dan penguasa merangkap menjadi pengusaha.Padahal negara melarang atas pengkavlingan dan pemagaran laut ,dan anehnya ada yang mengaku pemegang Sertifikat HGB atas Pengkavlingan Laut . Maka saya pastikan sertifikat HGB itu Aspal (Asli tapi palsu) artinya ada permufakatan jahat kongkalokong anatara Menteri Agraria dan pengusaha melakukan tindak pidana makar dan subversif . Menterinya telah berkhianat pada negara dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya melakukan merfukatan jahat pada bangsa dan negara, hukumannya berat bisa hukuman mati . Kini rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah dari rakyat pribumi Indonesia telah beralih ke WNI non pribumi China . Tanah tanah rakyat diberbagai wilayah dicaplok rakyat terusir paksa dari tempat tinggalnya dan lahan pertanian untuk kehidupannya dirampas dari tanah tumpah darah kelahirannya. Di era rezim Joko Widodo berbagai kebijakan dengan memfasilitasi Swasta China atas nama pemerintah menggunakan aparat negara mencaplok tanah rakyat , lautpun dikavling mematikan kehidupan masyarakat nelayan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di propinsi Banten , DKI , Riau ,Kalimantan dan Maluku maupun di seluruh wilayah NKRI banyak tanah-tanah Eigendom Verponding yang dikuasai pemerintah pusat maupun daerah dan oleh masyarakat yang tanahnya dicaplok dengan alasan untuk kepentingan Proyek PSN .Padahal tujuannya untuk memfasilitasi China membangun pemukiman dan industri diwilayah pesisir guna memindahkan imigran asal China daratan melalui proyek PSN untuk menguasai NKRI. Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo saat ini adalah menghentikan dan mencabut ijin proyek PSN serta menghentikan Pengkavlingan laut dan pencaplokan tanah rakyat. Kepada yang menguasai tanah tersebut sesuai dengan UU No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya. Bagi yang menguasai Tanah Eigendom Verponding hanya punya Surat HGB, HGU,HPL mereka tidak punya Surat Tanah Hak Milik. Berdasarkan Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yg mengatur tanah adat , negara mengakui bahwa tanah adat /tanah ulayat sebagai hak milik masyarakat adat eks kerajaan / kesultanan Nusantara.Untuk menjamin Kepastian hukum bahwa Hak ulayat masyarakat Melayu Rempang dan masyarakat Banten/ Sunda dan masyaraka Betawi adalah suatu persekutuan masyarakat adat atas suatu wilayah eks Kerajaaan Kesultanan Nusantara. Dalam UUPA tegas mengatur Hak Milik masyarakat adat atas hak ulayat untuk memanfaatkan tanah,hutan,air dan isi yang terkandung didalamnya. Dalam UUPA juga menyatakan hak milik atas tanah adalah turun temurun yang termuat dalam Eigendom Verponding merupakan Hak Perorangan dan Hak Komunal. Oleh karenanya kembalikan tanah hak ulayat masyarakat Melayu Rempang Riau, Banten dan di Batu Raden Cianjur serta tanah hak kesultunan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. (*).
PSN & Pagar Laut: Kekuatan Regulator Negara vs Kekuatan Kekayaan Oligarki
Oleh Gde Siriana | Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), kandidat doktor Ilmu Politik Dinamika relasi oligark pengembang dan pemprov DKI pada kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dalam konteks pembangunan, kehadiran oligark adalah suatu keniscayaan. Negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi mau tidak mau membutuhkan investor besar, sehingga memberi ruang pada oligark untuk berperan besar dalam pembangunan. Oligark dapat dijelaskan sebagai pengusaha yang super rich, menguasai struktur pasar di mana bisnisnya berlangsung yang ditandai dengan adanya hambatan kompetisi, dan memiliki kemampuan mempengaruhi pemerintah dalam rangka penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan mereka yang bertentangan dengan kepentingan publik (Gottfied, 2019). Tujuan oligark adalah pertahanan kekayaan (Winters, 2011), akumulasi kekayaan (Robison & Hadiz, 2004) dan keberlanjutan kekayaan (Gottfried, 2019). Relasi simbiosis yang terbangun antara negara atau pemerintah dengan oligark dapat mengalami pasang-surut. Dalam kurun waktu tertentu, pemerintah dapat mendominasi oligark, dan di kurun waktu yang lain oligark terlihat lebih mendominasi pemerintah (Siriana, 2025). Kemampuan pemerintah mendominasi oligark terletak pada keseimbangan kekuatan regulator pemerintah dan kekuatan kekayaan oligark. Pemerintah sebagai penguasa regulasi dapat menentukan kepada oligark mana distribusi ekonomi terbesar termasuk berbagai privilege tertentu diserahkan. Pemerintah juga dapat menentukan oligark mana yang harus disisihkan atau disingkirkan karena dianggap tidak loyal kepada penguasa. Sebaliknya oligark berupaya mendominasi pemerintah, atau setidaknya beradaptasi dengan penguasa baru, melalui kekuatan sumber daya tidak terbatas yang dimilikinya dan kolektivitas jejaring sesama oligark. Pada waktu tertentu oligark dapat tidak mendukung rezim penguasa bahkan menjatuhkan pemerintah yang sah bilamana dianggap mengancam keberlanjutan kekayaan oligark. Dengan demikian dalam proses upaya saling mendominasi tersebut menyebabkan relasi symbiosis antara oligark dan pemerintah dapat berjalan dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor basis kekuasaan, derajat kepentingan, ketergantungan sumberdaya, dan elemen-elemen demokrasi (Siriana, 2025). Sebagai contoh, dalam pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta (RTJ) di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, terlihat oligark pengembang mendominasi Pemprov DKI Jakarta melalui perijinan pelaksanaan yang diterbitkan tidak mematuhi aturan reklamasi yang lebih tinggi. Sebaliknya pemberlakuan aturan kontribusi tambahan terhadap pengembang oleh Gubernur Basuki, yang belum diatur dalam Perda Reklamasi, merupakan bentuk upaya Pemprov DKI mendominasi oligark pengembang, yang kemudian gagal dijalankan karena ditolak pengembang. Sedangkan di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, terkesan Pemprov DKI Jakarta mendominasi oligark pengembang dengan dihentikan permanen pembangunan RTJ. Namun demikian, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas properti yang telah dibangun di atas pulau reklamasi telah memungkinkan aktivitas komersial berlanjut di atas pulau reklamasi. Dengan demikian tujuan oligark pengembang, yaitu keberlanjutan kekayaan, tetap tercapai. Fenomena Pagar Laut Pesisir Tangerang Berbagai media mainstream nasional telah melaporkan ditemukan pagar laut yang dibangun sekitar 500 meter dari bibir pantai membentang sepanjang lebih dari 30 kilometer. Pagar laut tersebut melintasi wilayah pesisir puluhan desa nelayan di enam kecamatan. Anehnya, sejumlah pihak yang sebenarnya layak dianggap mengetahui, pada awal pagar laut viral di media sosial, menyatakan ketidaktahuan mereka mengenai pembangunan pagar laut tersebut. Misalnya Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepolisian Repubik Indonesia, hingga Kepala Desa. Padahal masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang telah memprotes keberadaan pagar laut tersebut sejak awal tahun 2024 karena menghalangi aktivitas mereka dalam menangkap dan menambak ikan. Tetapi protes tersebut tidak mendapatkan perhatian dan respon instansi terkait. Lokasi pagar laut yang berdekatan dengan area pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, membuat kecurigaan publik mengarah kepada pengembang. Tetapi pihak PIK 2 telah membantah keterlibatan dalam pembangunan pagar tersebut. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pagar laut tersebut tidak terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Belakangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pagar laut dibuat secara terstruktur untuk jadi daratan dengan tujuan menahan abrasi. Sedangkan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengakui bahwa terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area pagar laut Tangerang. Dalam perkembangannya diketahui pemilik Sertifkat HGB tersebut, antara lain PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Melihat pembangunan pagar laut tersebut tidak berijin maka itu dapat dianggap illegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun hingga saat ini identitas individu atau entitas yang secara langsung bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut belum diungkap pemerintah secara resmi. Pemerintah dan otoritas resmi beralasan masih melakukan investigasi untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan pagar laut. Kasus pembangunan pagar laut Tangerang tersebut, sesungguhnya memiliki kesamaan dengan kasus pembangunan reklamasi Teluk Jakarta, yaitu pelanggaran atas ketentuan dan aturan yang berlaku terkait pembangunan wilayah pesisir. Pernyatan beberapa instansi pemerintah yang tidak mengetahui pembangunannya menunjukkan kelemahan dalam birokrasi pemerintah di berbagai level terkait tata ruang dan perizinan. Selain itu pagar laut telah menciptakan konflik ruang antara pengembang dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh lainnya, fenomena konflik ruang juga terjadi di banyak tempat di Indonesia, seperti misalnya terjadi sebelumnya di Sentul City, Wadas, dan Rempang. Pengembang atau investor dengan berbekal perijinan tertentu, yang juga disertai dengan perlindungan hukum dan politik oleh penguasa, dapat melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat setempat. Kalaupun ada penggantian material, masyarakat menerima sejumlah uang yang jauh dari asas keadilan. Terlepas dari aturan-aturan terkait sertifikat HGB hanya diperuntukkan untuk daratan, dan tidak berlaku untuk sungai atau laut, pada prinsipnya proses penerbitan sertifikat HGB harus mengacu pada ketentuan tata ruang dan perizinan terkait lainnya. Kepatuhan dalam proses perijinan terkait pembangunan wilayah merupakan cara pemerintah mengendalikan pembangunan agar memenuhi prinsip keadilan, dan menunjukkan bahwa negara berdaulat penuh di darat, laut dan udara. Dominasi Oligarki Pengembang dan Peran Aktor Supra-power Mengamati kronologi pembangunan pagar laut Tangerang, dapat dipastikan bahwa proses awal pembangunan pagar laut dilakukan di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melihat bahwa pembangunan tersebut ‘tidak diketahui’ institusi terkait patut diduga adanya upaya sistematis dan terstruktur, yang mengendalikan birokrasi pemerintah sehingga tak berdaya, membiarkan, atau pura-pura tidak mengetahui. Dalam beberapa kajian operasional oligark, kekuatan sumberdaya oligark dan jejaring sesama oligark mampu mempengaruhi berbagai instansi terkait untuk memuluskan tujuan bisnis oligark. Tidak itu saja, oligark juga mampu memobilisasi masyarakat sipil, termasuk kepala desa, LSM dan media tertentu, untuk bekerja sama demi kepentingan oligark. Pengakuan sekelompok nelayan bahwa mereka yang mengerjakan pembangunan pagar laut dapat menjadi contoh. Mereka mungkin saja dipekerjakan dalam pembangunan tersebut, tetapi tentu saja ada pihak yang memberi pekerjaan dan membiaya pekerjaan tersebut. Pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer yang diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp.10 miliar membuktikan bahwa tidak mungkin masyarakat nelayan setempat berswadaya dalam biaya pembangunan. Ada kekuatan kapital oligarki pengembang tertentu yang mempekerjakan mereka. Dari fakta-fakta di atas, ini menunjukkan bahwa oligark pengembang tertentu terlihat mendominasi pemerintahan Jokowi. Publik dapat melihat jejak kehadiran oligark pengembang pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden Jokowi yang mengusung rezim infrastruktur selalu memberi karpet merah pada investor. Bahkan Presiden Jokowi pernah menginstruksikan para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengawal investasi. Saya mengkritisinya dalam sebuah artikel di Koran Tempo 8 Desember 2021, karena demi investasi tetapi berpotensi menabrak aturan perundang-undangan. Dalam operasinya, oligark menggunakan aktor Supra-power untuk menyelaraskan berbagai urusan yang terkait dengan berbagai institusi berwenang. Aktor Supra-power adalah pejabat negara yang kewenangannya melampaui posisinya dalam struktur birokrasi/institusi. Di dalam sistem yang korup dan tidak memiliki kepastian hukum, aktor Supra-power mampu memanfaatkan peluang dan cenderung melakukan abuse of power demi keuntungan dirinya dan kelompoknya, misalnya dengan memanfaatkan celah hukum/regulasi tertentu. Oligark selalu membutuhkan aktor Supra-power karena dianggap berani menabrak atau menyiasati aturan, kuat secara politik dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya karena memiliki kemampuan mengkoordinasikan banyak pihak yang berkepentingan (Siriana, 2025). Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, aktor supra-power diperankan oleh Gubernur Basuki. Dia tidak saja mampu memanfaatkan celah hukum dalam perizinan reklamasi, tetapi juga mampu mendapatkan dukungan politik dari pemerintah pusat saat itu. Gubernur Basuki memainkan perannya sebagai konduktor kepentingan oligark, misalnya terkait AMDAL, pengukuran dan permohonan sertifikat lahan reklamasi kepada instansi terkait. Bahkan dia tidak mendapatkan sanksi apapun dari Menteri Dalam Negeri saat itu meskipun pejabat pemerintah pusat lainnya menganggap perizinan reklamasi Teluk Jakarta dan ketentuan kontribusi tambahan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Mengamati kronologi pembangunan pagar laut, dapat dipastikan juga terdapat peran aktor Supra-power, yang mampu mengendalikan situasi sehingga berbagai instansi menyatakan ketidak tahuan atas pembangunan tersebut. Seolah-olah sebagai ‘operasi senyap’ bagi institusi. Suatu operasi yang akan berjalan mulus jika tidak ada protes nelayan sekitarnya. Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo 1. Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membuktikan keberpihakannya pada prinsip keadilan dan masyarakat lemah, yang berualang kali disampaikan dalam beberapa pidatonya. Atas kasus pagar laut ini, pemerintah perlu membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan masyarakat dan kampus, tidak hanya elemen kementerian dan kepolisian saja. 2. Pemerintah perlu bersinergi dan harmoni dalam merespon persoalan ini, tidak menunjukkan sikap yang berbeda atau mengedepankan ego sektoral. Misalnya nampak dari perbedaan sikap antara KKP dan TNI AL. Perbedaan sikap hanya akan menimbulkan kebingungan dan kecurigaan public akan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. 3. Pemerintah harus segera memerintahkan penanggung jawab pembangunan pagar laut illegal di Kabupaten Tangerang untuk segera membongkarnya. Selain itu menuntut semua pihak yang terlibat secara hukum. Pemerintah harus mengendalikan perilaku oligark agar sepak terjang mereka tidak merugikan kepentingan umum. Fakta-fakta telah menunjukkan bahwa perilaku oligark tak ubahnya seperti organisasi mafia yang menguasai birokasi dan institusi penegakan hukum. 4. Dalam rangka clean governance yang sering disampaikan Presiden Prabowo, perlu diungkap siapa aktor-aktor supra-power yang terlibat dalam pembangunan pagar laut, maupun penerbitan SHGB secara illegal di kawasan tersebut. Pejabat negara yang terlibat harus dikenakan sanksi etik dan pidana. Harus ada bentuk efek-jera yang diterapkan Presiden Prabowo untuk mendapatkan kepercayan rakyat. Meskipun survei kepuasan pada 100 hari pemerintahannya tinggi, tetapi evaluasi penuh atas kinerja pemerintah setelah enam bulan, seperti diinginkan Presiden Prabowo, dapat saja tingkat kepuasan masyarakat menurun bilamana persoalan pagar laut ini tidak transaparan dan hanya diselesaikan secara politik. 5. Dalam konteks tertentu, pembangunan oleh pihak swasta baik yang dilakukan di darat maupun laut tanpa diketahui oleh aparat negara, berpotensi membahayakan keamanan nasional sehingga dapat dianggap sebagai tindakan subversif. Karena itu peran TNI sangat penting dalam rangka menjaga kedaulatan negara. TNI harus mampu menjaga jarak dengan para oligark agar tidak terjadi konflik kepentingan. (*)
Sebelum Terlambat Presiden Segeralah Keluarkan Maklumat "Seret Jokowi"
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Thomas Jefferson mengatakan bahwa penindasan terhadap suatu bangsa lebih banyak dilakukan oleh penguasa dari bangsa itu sendiri daripada oleh penguasa asing. Kaum Pribumi sebagai Pendiri Negara, Pemilik Negara dan Penguasa Negara, saat ini kembali menjadi budak dan tamu di tanah airnya sendiri. Mantan Presiden Jokowi sebagai boneka Oligarki telah mengukir karya besar memberi karpet merah kepada Oligarki ikut mengelola negara, sampai pada perbuatan nekad telah dan akan mendirikan negara dalam negara seperti PIK 1 dan sedang berlangsung membangun Negara Aguan di PIK 2. Pada hari Senin 20 Januari 2025, menyertai Bapak Said Didu check perkembangan di PIK 2. Lokasi pertama yg kita kunjungi adalah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang tempat TNI AL bongkar pagar kemarin - tapi hari ini istirahat. Sepanjang jalan yang di lalui terlihat dengan jelas pembangunan negara Aguan tetap berjalan, akibat lalu-lalang kendaraan berat jalan rusak parah, tanah yang sudah mereka kuasa ditutup pagar setinggi sekitar 4 meter. Lokasi yang masih terbuka yang sudah di kuasai berderet deret Dump Truck sedang berlangsung penimbunan tanah, terlihat di sana sini sudah berdiri bangunan (gedung) permanen menjulang tinggi lambang kekuasaan dan keangkuhan PIK 2. Di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga laut sedang pasang, rakyat dan beberapa tokoh masyarakat yang tahu Said Didu datang menyambut dengan ramah dengan rintihan meminta tolong bebaskan kami masyarakat di sini dari ancaman, penindasan dan kepungan kampung rakyat dari banjir Hampir semua kampung bagian dalam, dekat pantai sudah terkepung banjir karena penimbunan tanah sudah tidak peduli lagi dampaknya bagi masyarakat sekitarnya. Pindah tempat menuju Desa Tanjung Burung, Kec Teluk Naga, Tangerang - pinggir Sungai Cisadane, bermaksud sewa kapal kecil akan mengitari pantai yang bisa dijangkau. Dalam persiapan dan kapal kecil sudah merapat datanglah preman mengaku ini wilayah saya. Menghindari keributan dan bahaya lainnya terpaksa kita pergi dan rencana sewa kapal, kontak via HP dibatalkan. Pindah tempat akan masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang di gang masuk di kanan kiri sudah terpasang spanduk / baliho larangan masuk bagi Said Didu dkk. Mobil terus memutar di lokasi yang sedang melakukan penimbunan tanah. Sosok Said Didu dianggap musuh yang berbahaya bagi Aguan (PIK 2),terpampang foto baliho Said Didu di pintu masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dan desa lainnya. Hebatnya Aguan membuat perlawanan oleh warga pribumi setempat yang sudah menjadi antek dan budaknya. Semua yang mengikuti perkembangan pembangunan negara dalam negara lebih luas dari negara Singapura khususnya di PIK 2, akan terkecoh kalau hanya fokus di pematokan laut. Pematokan laut di beberapa tempat sepertinya akan dibangun pelabuhan pantai pendukung Negara Agunan yang tidak lama akan berdiri megah sebagai hunian etnis cina sesuai perintah Xi Jinping. Jalan keluarnya Presiden Prabowo Subianto keluarkan situasi \"DARURAT PERANG, SERET JOKOWI\" untuk melawan perampas kedaulatan negara, tangkap adili dengan hukuman mati bagi siapapun yang terlibat. (*).
KPK Akan Periksa Megakorupsi Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan LAPORAN Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada tanggal 10 Januari 2025 telah ditindaklanjuti pihak KPK dan kini laporan beserta dokumen pendukung tersebut telah berada di tangan Pimpinan KPK. Hal ini diketahui berdasarkan Surat KPK No K/190/PM 00.0/30-35/01/2025 dengan sifat Segera yang ditujukan kepada Azam Khan dan Rizal Fadillah Advokat dari TPUA tanggal 15 Januari 2025. Isi Surat tersebut sebagai berikut : \"Sehubungan dengan laporan Saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan langsung tanggal 10 Januari 2025, kami menyampaikan apresiasi atas peran serta Saudara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut kami teruskan kepada Pimpinan KPK dan Biro Hubungan Masyarakat KPK\" Surat ditandatangani Eko Marjono Divisi Bidang Informasi dan Data a.n Pimpinan setelah melalui proses Konsultasi saat penyerahan dan Verifikasi atau Penelaahan pasca penyerahan. TPUA tentu mengapresiasi tahap kajian dan langkah yang disiapkan oleh Pimpinan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi tersebut. TPUA menyampaikan harapan bahwa KPK dapat merespons rilis OCCRP tentang status mantan Presiden RI Joko Widodo yang masuk sebagai Finalis Orang Terkorup untuk Tahun 2024. TPUA berharap KPK dapat memanggil Joko Widodo atau Jokowi agar rilis segera terklarifikasi. Publik pun banyak yang menduga bahwa memang selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Jokowi itu melakukan korupsi bahkan mega korupsi. Pada Pilpres 2019 saja sudah ada kesaksian dari Danto Restyawan mantan Direktur KA dalam persidangan korupsi DJKA bahwa ada tugas dari Menhub untuk menggalang dana pemenangan Jokowi-Ma\'ruf Amin. Jokowi bungkam saat ditanya. Itu baru Kereta Api, bagaimana dengan BUMN lain. Dana APBN untuk Covid 19 luar biasa tersedot tanpa pengawasan. Jokowi menerbitkan Perppu pembebasan hukum perdata, pidana maupun administrasi bagi penggunaan dana APBN. Bila ini diaudit dengan seksama pasti besar sekali jebolnya uang negara. Jokowi ongkang-ongkang kaki. Saat Konsultasi TPUA menyampaikan dua contoh kasus \"besar\" dan \"kecil\" yang semuanya mudah untuk disidik. Pertama, dugaan korupsi pada ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan segala kemudahannya yang menyebabkan pengawasan lemah. Jokowi kuat dalam memegang kendali otoritas. Lebih dari 500 trilyun disinyalir menguap. PPATK menyatakan 36,67 % mengalir kepada ASN dan politisi. Airlangga menyebut bahwa dana PSN selama 8 tahun telah teralokasi 1500 trilyun. Kedua, kasus rumah hadiah negara untuk Jokowi. Ia mendapat hadiah jauh lebih besar daripada Presiden sebelumnya yang berdasar aturan rumah senilai maksimal 20 Milyar atau tanah 1500 M2. Sedangkan Jokowi memperoleh 12.000 M2 yang jika dinilai harga tanahnya saja minimal 120 Milyar belum bangunan. Tanah itupun sudah \"dikorupsi\" 3000 M2. Penggelontoran Bansos Pilpres 2024, dana APBN proyek IKN, bancakan tambang nikel, timah, batubara, emas dan lainnya, manipulasi hutang luar negeri, Kereta Cepat, Tax Amnesti, gratifikasi dan fadilitasi famili, BTS, hingga Judi Online potensial untuk menggendutkan rekening Jokowi. Kolusi penguasa dan pengusaha menjadi modus dari korupsi strategis nasional (KSN). Strategis dan sistematis korupsi Jokowi dimulai dari identitas atau ijazah palsu (documentary corruption) kemudian penyalahgunaan jabatan atau wewenang (authority corruption) dan berakhir pada perampokan kekayaan (financially corruption). Pemeriksaan korupsi Jokowi harus bersifat menyeluruh, meski KPK dapat memulai dari kasus per kasus. Mega korupsi Jokowi harus mulai diusut. OCCRP tidak sembarang mempublikasi. (*)
POPULER
