ALL CATEGORY
Menunggu Godot dan Gibrot
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENUNGGU Godot adalah judul drama \"Waiting for Godot\" karya pengarang Irlandia Samuel B Beckett. Bercerita tentang dua prajurit Estragon (Gogo) dan Vladimir (Didi) yang menunggu pimpinannya Jenderal Godot yang tak kunjung datang. Akhirnya itu menjadi penantian sia-sia atau konyol. Drama ini pernah dipentaskan oleh Bengkel Teater WS Rendra. Ada dramawan Putu Wijaya, Chaerul Umam dan Rendra sendiri. Rakyat Indonesia kini terus mendiskusikan dan menunggu datangnya ijazah asli Jokowi baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Bertahun telah menunggu sejak Bambang Tri melempar kepenasaran hingga kini tidak muncul-muncul juga ijazah misterius itu. Adakah akan seperti drama berjudul Menunggu Godot ? Pada tahun 2022 Bambang Tri menggugat secara perdata Jokowi dalam hal kepalsuan ijazah-ijazahnya. Akan tetapi penulis buku \"Jokowi Undercover\" tersebut justru ditangkap dan ditahan. Akibatnya gugatan terpaksa dicabut. Perjuangan berlanjut pada proses pidana di Surakarta. Pertimbangan hukum Putusan PT dan MA membuktikan bahwa dugaan kepalsuan ijazah Jokowi benar adanya. Bambang Tri tidak terbukti berbohong dalam kasus tersebut. Gugatan berikut adalah perkara perdata di PN Jakpus. Bambang Tri dibersamai Hatta, Muslim, Taufik dan Rizal sebagai Penggugat. Eggi, Damai, Kurniati, Azzam dan lainnya bertindak sebagai Kuasa. Proses masih berlangsung. Sudah 2 bulan berjalan, sang ijazah asli Jokowi tidak nongol juga. Masih sembunyi, tidak dimiliki atau memang palsu ? Nampak Jokowi bukan pihak \"te goeder trouw\" (beritikad baik). Pengadilan pun dipermainkan. Ketua Majelis kabur, sidang bertele-tele, dan agenda dipaksakan. Menanti ijazah Jokowi keluar bagai menunggu Godot. Sambil menunggu Godot, rakyat sekarang juga sedang menunggu Gibrot. Maksudnya Gibran adu otak dan mungkin adu otot. Debat Capres kemarin Gibran unjuk otot dengan mengangkat-angkat kedua lengan menjadi suporter aktraktif dan over aktif. Pasangan Prabowo ini berulah gemoy dan gaspol. Publik meragukan kualitas anak haram konsitusi itu. Kasus asam sulfat cukup membekas. Untung diralat, jika tidak mungkin ada ibu hamil yang meledak. Debat Cawapres yang akan diadakan pada 22 Desember 2023 ternyata dipindahkan dari gedung KPU ke sebuah Hotel. Cak Imin, Gibran dan Mahpud akan adu otak di depan mata rakyat Indonesia. Ada visi dan tanya jawab atau sedikit saling serang. Yang nampak paling ditunggu adalah tampilan Gibran. Mungkin karena pola komunikasi yang selama ini \"mininalis\", \"kurang analitis\" dan \"culunis\". Seperti sang ayah, putera \"dibawah umur\" Ini juga punya masalah dalam hal ijazah. Sama-sama dipertanyakan dan diragukan. Bedanya Jokowi produk domestik sedang Gibran dari luar negeri. Tidak tanggung-tanggung Singapura dan Australia. Rakyat ingin segera melihat secara terbuka kualitas akademis lulusan Singapura dan Australia tersebut. Karenanya kedatangan Gibran sangat ditunggu. Setelah lelah menunggu Godot kini rakyat menunggu Gibrot. Gibran adu otak, bukan adu otot. Jika ketiga Capres juga hadir di arena, akankah kita mendapatkan tontonan dukungan \"akting\" Prabowo yang membalas support Gibran kemarin ? Ada cibiran dan tarian \"joget gemoy\"? Semoga acara Debat adalah tahapan untuk mencari Presiden dan Wakil Presiden terbaik, bukan mendapatkan Pelawak dan Assisten Pelawak. Bandung, 17 Desember 2023.
Anis Matta: Posisi Politik Umat Islam di Indonesia Sangat Rapuh dan Selalu Jadi Korban Pertarungan Pilpres
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, bibit-bibit pembelahan luar biasa di tengah masyarakat seperti yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, mulai terlihat lagi di Pilpres 2024. Hal ini bisa menjadi bibit disintegrasi baru bagi bangsa, sementara krisis besar yang sedang mengancam dunia saat ini sedang menuju puncaknya dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemimpin dan para elite nasional. \"Akibat peristiwa pembelahan sebelumnya, banyak korban yang meninggal dari umat Islam. Makanya, saya tidak pernah bisa memahami, pertarungan Pilpres pada tahun 2014 dan 2019 antara Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) yang meninggal umat Islam,\" kata Anis Matta dalam Dialog Keumatan dengan tokoh Kota Bandung, Minggu (17/13/2023). Menurut Anis Matta, posisi politik umat Islam dalam politik di Indonesia sangat rapuh dan selalu menjadi korban setiap ada pertarungan Pilpres. \"Ini kegelisahan secara pribadi melihat betapa rapuhnya posisi politik umat kita di sini, bahwa setiap kali ada pertarungan Pilpres kita selalu menjadi korban,\" katanya. Bahkan ketika terjadi krisis besar yang menyebabkan perang supremasi antara negara adidaya, bangsa Indonesia selalu menjadi korban seperti terjadinya peristiwa G30S PKI. \"Kalau ada Pilpres yang korban umat Islam dan kalau ada pergolakan global, yang jadi korban Indonesia seluruhnya. Dua-duanya peristiwa ini, kita menjadi korban, sehingga kita sebagai bangsa perlu bersatu,\" katanya. Anis Matta menegaskan, ketika semua komponen bangsa bersatupun, belum tentu dapat menghadapi krisis berlarut saat ini, apalagi dalam kondisi terpecah belah. \"Di sinilah kita perlunya kesadaran tentang krisis besar saat ini, karena keretakan besar dari krisis itu akan menimbulkan banyak korban. Kita harus bersatu sebagai bangsa,\" katanya. Sebagai perwakilan umat Islam di Koalisi Indonesia Maju (KIM), Anis Matta saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pendekatan kepada para tokoh dan ulama di berbagai daerah, untuk menyampaikan agenda keumatan yang diperjuangkan Partai Gelora dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anis Matta sudah melakukan dialog dengan tokoh dan ulama di Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah. Di Jawa Barat selain di Bandung, Anis Matta telah berdialog dengan tokoh dan ulama se-Bogor Raya, Kabupaten Bekasi, Kawarang dan Purwakarta. \"Jadi ketika ayat-ayat Al-Qur\'an diterjemahkan ke dalam gerakan politik, kita mesti sadar untuk menyampaikan ayat-ayat itu tidak seperti kita ceramah di mimbar-mimbar masjid, tapi harus kita ubah menjadi cara berpikir, menjadi kebijakan politik dan ekonomi. Ini yang sedang dilakukan oleh Partai Gelora,\" katanya. Yakni seperti mendorong kebijakan kuliah gratis, yang akan menjadi alat pemberdayaan ilmu pengetahuan, karena di dalam Al Qur\'an hal itu disebut 750 kali, \"Dengan kebijakan kuliah gratis itu, maka setiap orang bisa kuliah gratis. Kalau yang kaya bisa kuliah di luar negeri, tapi kalau yang miskin bisa kuliah gratis. Nah, penduduk miskin di Indonesia paling banyak umat Islam. Itulah cara kita memperjuangkan agenda keumatan,\" katanya. Dengan kuliah gratis, lanjut Anis Matta, akan menjadikan orang lebih berdaya, karena memiliki pengetahuan. Sehingga akan memutus mata rantai kemiskinan, serta memperpendek jurang antara orang kaya dan orang miskin. \"Disinilah perlunya kelanjutan dari rekonsiliasi yang telah dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Intinya peristiwa rekonsiliasi itu, menjaga stabilitas kita semua. Semua bersatu menghadapi krisis yang sedang terjadi, sehingga berbagai program yang direncanakan bisa berjalan,\" katanya. Untuk menjaga stabilitas ini, Anis Matta telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar membentuk koalisi besar. Namun, disayangkan Partai Nasdem dan PKB keluar dari koalisi mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara PDIP juga keluar dengan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. \"Jadi kita usulkan ke Pak Jokowi, yang tersisa itu tetap bersatu, dan akhirnya disepakati pasangan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari rekonsiliasi tersebut,\" pungkasnya. Pemimpin Negara Islam Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Partai Gelora dirancang untuk menjadi partai besar. Partai Gelora, menurutnya, akan melahirkan pemimpin-pemimpin kelas dunia yang akan menjadi perwakilan umat Islam di dalam lembaga-lembaga multilateral dunia. \"Sekarang ini di lembaga multilateral seperti di Dewan Keamanan PBB, tidak ada perwakilan negara Islam atau mewakili mayoritas umat Islam. Suatu hari Partai akan memimpin Indonesia, membawa Indonesia menjadi superpower baru supaya bisa duduk sebagai pemimpin dunia,\" katanya. Indonesia, kata Fahri, bisa menjadi pemimpin dunia, karena berpenduduk muslim terbesar di dunia. \"Itu bisa terjadi asalkan umat Islam tidak terpecah dan tidak menjadi bahan bakar terus setiap ada Pilpres, sehingga bisa menjadi negara superpower baru,\" katanya. Menurutnya, Indonesia sedang ditunggu negara-negara Islam untuk menjadi pemimpin negara Islam. \"Umat Islam paling strategis sekarang ini, namanya bangsa Indonesia karena secara populasi besar, sumber daya alamnya juga. Tinggal memperkuat teknologi, ekonomi dan militer untuk menjadi superpower baru,\" katanya. Karena itu, Fahri berharap agar umat Islam mendukung pasangan Prabowo-Gibran, karena membawa agenda yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. \"Jangan ikut-ikutan orang lain, kita punya agenda sendiri. Umat punya agenda sendiri, jangan mau dipakai partai yang sudah mau habis, lalu ngambil posisi kanan dan tiba-tiba menjadi partai Islam,\" katanya. Fahri tak habis pikir terhadap partai tersebut, yang tiba-tiba menjadi partai Islam dan terus mengkonsolidasikan kekuatan umat. Padahal selama ini, partai tersebut memusuhi umat Islam, namun hanya karena mendukung capres kanan Anies Baswedan menjadi partai Islam, dimana dia saat kita berdarah-darah memperjuangkan umat? \"Jangan percaya dengan pemimpin partai itu, Tidak benar dia memperjuangkan kepentingan umat. Yang benar itu partai kita, dipimpin oleh seorang ulama, seorang pemikir Islam dan pemikir dunia,\" tegasnya. (Ida).
Gravitasi Jantung Jokowi Jebol
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PRESIDEN terlalu percaya diri merasa masih memiliki kekuatan yang diandalkan. Tidak menyadari ada pusat Gravitasi yang menyatukan semua strukturnya tiba tiba bisa rontok seketika. Pusat itu bisa kekuatan, kekayaan, popularitasnya dan apa yang paling disayangi ambruk seketika. Ketika kekuatan sudah menyingkir, terbongkar kekayaannya ternyata hasil korupsi, popularitas hanya saat berkuasa dan anak yang paling disayangi dijadikan tumbal nafsu kekuasaan. Hampir semua titik gravitasi Jokowi itu mulai terkena serangan maut yang pasti tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Juga mulai muncul serangan rakyat yang cukup berani soal tipuah, kebohongannya yang selama ini dirasa bisa berjalan mulus mulai diretas di media sosial. Akan tiba waktuku alat pelindung dan pengaman dirinya yang selama ini bisa dikendalikan baik polisi atau TNI , akan menyingkir ketika tiba saatnya Jokowi yang sudah lemah dan melemah kekuasaannya tidak lagi layak untuk di lindungi. Jokowi sepertinya kurang bahkan mungkin tidak menyadari urusan naluriah ketika rakyat mulai muak atas kepemimpinannya akan berbalik menjadi kekuatan yang akan menyerang dirinya. Dan ini sangat berbahaya terjadi di ahir masa jabatannya. Kasus Gibran akan sangat fatal sebagai pusat gravitasi yang sangat mudah diserang sebagai kelemahan yang akan meluluh lantakkan kekuatan Jokowi dan sangat mudah semuanya akan ambruk berantakan. Memukul langsung pusat gravitasi Jokowi sebagai penopangnya cara terbaik untuk mengakhiri semua carut marut kepemimpinan Jokowi yang ugal ugalan. Penopang kekuatan Jokowi juga berada pada kekuasaannya yang hanya mengandalkan amunisi dari Oligargi dan sebagai pelayan RRC, semua akan menjadi sejarah hitam hidupnya. Pusat gravitasi biasa bersifat abstrak dan sangat sulit diramalkan tetapi berbeda dengan pusat gravitasinya justru di pertontonkan dengan fulgar dan terbuka sebagai sasaran perlawanan rakyat. Jokowi saat berdiri di balik sebuah dinding yang terbuka dan akan membenturkan kepalanya kedinding tersebut atau terkepung oleh perlawanan rakyat sehingga dinding pelindungnya akan roboh. Karena salah sendiri tidak hati hati selama memegang dan memiliki kekuasaan justru di ahir masa jabatannya membuka gravitasinya untuk di serang dan dihancurkan oleh rakyatnya atau bahkan akan ambruk dengan sendirinya Semua pondasi dinding kekuatan dan grativasinya mulai goyah dan rontok . Setiap penguasa mempunyai pusat gravitasi yang paling terdesentralisasi harus dijaga komunikasi jaringan yang rentan dari serangan. Tidak ada pembalikan terhadap prinsip ini semua akan berakhir dari dirinya sendiri. Termasuk terlalu memaksakan diri Gibran sebagai titik serangan jantung yang sangat mematikan, semua aib Jokowi akan jebol dari gravitasinya**\"
Anis Matta Perkenalkan Agenda Keumatan kepada Para Tokoh dan Ulama di Bekasi, Karawang dan Purwakarta
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta terus melakukan pendekatan kepada para tokoh dan ulama dalam rangka memperkenalkan progam agenda keumatan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun program agenda keumatan yang diperkenalkan Anis Matta adalah persatuan bangsa, bantuan gizi ibu hamil dan kuliah gratis. Hal itu disampaikan Anis Matta di sela-sela Bincang Keumatan dengan tokoh dan ulama se-Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta di Hotel Holiday Inn, Jababeka, Cikarang Utara, Sabtu (16/12/2023). \"Ini adalah rangkaian roadshow, Saya dan para pimpinan di DPN Partai Gelora ke Jawa Barat. Sebelumnya, saya berkunjung ke Jawa Timur dan Jawa Tengah dan sekarang saya keliling di Jawa Barat ini titik yang ke-2 Bekasi dan kemarin di Bogor Raya. Nah, insyallah selanjutnya kita di Bandung Raya,” ucap Anis Matta. Menurut Anis Matta, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, selain Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan lumbung suara basis utama Partai Gelora dan pasangan Prabowo-Gibran dan Partai Gelora. \"Jadi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten ini akan menjadi lumbung suara basis utama Partai Gelora, Ini akan juga menjadi basis utama. Kalau ingin lolos threshold 4 persen, kira-kira setengahnya disumbangkan oleh Jawa Barat,\" katanya. Untuk itu, Partai Gelora menyampaikan kepada para tokoh ulama di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta mengenai program agenda keumatan yang akan diperjuangkan, serta alasan mendukung Prabowo-Gibran. \"Alasan kita mendukung Prabowo-Gibran yang pertama ini adalah urusan persatuan bangsa. Alhamdulillah ini tentu kekuatan kita bersama. Beliau sudah rekonsiliasi dengan pak Jokowi sejak tahun 2019 dan ini mengakhiri pembelahan yang terjadi di masyarakat,\" ungkapnya. Yang kedua, lanjut Anis Matta, agenda keumatan yang diperjuangkan adalah bantuan gizi untuk ibu hamil dan kuliah gratis. \"Karena sejak bangku sekolah SD hingga SMA sudah dibantu pemerintah, maka kita teruskan sampai ke bangku kuliah,\" ujarnya. Anis Matta mengatakan, sengaja mengajak para tokoh dan ulama di wilayah di berbagai setempat untuk berbincang mengenai agenda keumatan. Sebab, Partai Gelora merepresentasikan kepentingan keummatan di Koalisi Indonesia Maju (KIM). \"Mengapa Partai Gelora menjadi wakil ummat di Koalisi Indonesia Maju, karena agenda kita seluruhnya agenda keummatan. Mereka yang hadir merupakan ustad di grassroot yang hari-hari bergaul dan bertemu dengan ummat sebagai binaan mereka, hari ini kita perkenalkan apa agenda keummatan yang kita perjuangkan,\" jelasnya. Jangan Jadi Pemain Pinggiran Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, umat Islam harus memiliki penerawangan tentang masa depan, sehingga tidak terus menerus menjadi korban politik di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi pembelahan antara Islam dan nasionalis. Sebab, Pemilihan Presiden (Pilres) sekarang menciptakan pembelahan yang luar biasa seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. \"Latar belakang inilah yang membuat para inisiator dan pendiri Partai Gelora memikirkan secara serius apa benar nasib umat seperti ini. Dianggap sebagai ekstrim kanan yang dianggap tidak layak diajak bernegara, dan tidak bisa menjadi pemimpin negara,\" kata Fahri. Umat Islam, kata Fahri, dianggap bukan kelompok moderat, sehingga tidak diberikan ruang dalam bernegara dan hanya jadi alat untuk meraih kekuasaan saja. \"Jadi umat Islam itu harus membuktikan perannya, apalagi di tengah situasi geopolitik global sekarang yang tidak menentu. Kalau tidak, umat Islam tidak akan pernah menjadi besar, dan akan menjadi pemain pinggiran terus\" katanya. Fahri berharap umat Islam perlu membangun narasi politik gagasan seperti yang dilakukan Partai Gelora. Dengan adanya narasi tersebut, umat Islam tidak lagi mendapatkan tuduhan minor atau miring, karena sudah mengedepankan politik jalan tengah. \"Jangan sebaliknya, seperti partai yang sudah habis, melompat dan mengambil suara kanan melalui seorang figur yang ditarik ke dalam partainya. Mereka mendapatkan efek dari Islam, tetapi umat terbelah lagi,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, dengan menggandeng calon presiden yang berafiliasi dengan kelompok kanan, partai tersebut seolah-olah telah memperjuangkan kepentingan umat Islam. Padahal partai tersebut, hanya menunggangi umat Islam untuk kepentingan politik sesaat. \"Seolah-olah mereka sedang berjuang untuk umat, di mana mereka ketika kita mengalami masa kesulitan. Kita harus berhadapan dengan mereka, dan sekarang mereka seolah-olah berjuang untuk umat. Dimana mereka ketika kita berdarah-darah,\" katanya balik bertanya. Fahri justru mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berani mengambil keputusan, mengakhiri pembelahan politik dan melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo demi persatuan bangsa. \"Keputusan Pak Jokowi berani mengambil keputusan untuk keluar dari kelompok ekstrim kiri dan Pak Prabowo dari eksrim kanan, itu keputusan yang tidak gampang. Beliau sadar bahwa bangsa ini tidak boleh pecah, sehingga perlu politik jalan tengah,\" katanya. Fahri berharap agar umat Islam kembali lagi ke politik jalan tengah dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Upaya rekonsiliasi yang sudah digagas Presiden Jokowi dan Prabowo harus kembali di lanjutkan di Pemilu 2024. \"Bahwa agenda terpenting kita adalah bersatu dan menang. Jangan mau ikut agenda orang lain, apalagi dibawa partai yang tidak pernah memperjuangkan umat. Jangan mau dikomporin oleh partai dan orang-orang tertentu yang tidak pernah serius memikirkan agenda keumatan. Umat harus ikut agenda kebangsaan kita, memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat,\" pungkasanya. Dalam bincang keumatan ini, selain dihadiri tokoh dan ulama se-Kabupaten Bekasi, Karawangan dan Purwakarta, juga dihadiri para pengurus DPN, DPW Jawa Barat , DPD, kader dan para simpatisan. (Ida)
Dugaan Pelanggaran Sangat Jelas, Pemakzulan Jokowi Hanya Persoalan Kalkulasi Angka di DPR/MPR
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PRESIDEN harus taat konstitusi, harus taat hukum. Presiden melanggar hukum dan konstitusi wajib diberhentikan atau dimakzulkan. Kalau presiden diduga melanggar hukum atau konstitusi, DPR wajib memanggil presiden untuk mencari fakta atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran tersebut. Kalau terbukti, DPR minta presiden diberhentikan. Proses pemakzulan merupakan hal normal di negara demokrasi, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR kepada presiden. Proses pemakzulan juga sedang berjalan di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, diduga telah menerima keuntungan finansial dari bisnis konsultan anaknya, Hunter Biden, ketika Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Hunter Biden diduga telah menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan ayahnya ketika itu untuk kepentingan bisnisnya. Investigasi awal sudah dilakukan. Proses pemakzulan terus bergulir. Awal minggu ini, DPR AS sudah menyetujui untuk menjalankan proses penyelidikan pemakzulan Joe Biden. Di dalam negeri, juga bergema suara masyarakat menuntut pemakzulan presiden Jokowi, karena diduga kuat telah melanggar hukum dan konstitusi. Masyarakat mempunyai daftar panjang dugaan pelanggaran tersebut. DPR tinggal melakukan proses penyelidikan untuk mencari bukti atas dugaan pelanggaran hukum dan konstitusi Jokowi. Tampaknya, pembuktian untuk itu tidak terlalu sulit. Karena dugaan pelanggaran hukum atau konstitusi Jokowi cukup jelas. Antara lain, kasus MK-Gate atau Gibran-Gate yang secara kasat mata melanggar konstitusi, melanggar hak konstitusi DPR sebagai lembaga legislasi, dan melanggar UU anti KKN, anti Nepotisme. Anwar Usman, adik ipar Jokowi dan paman Gibran, terbukti melanggar hukum dan konstitusi terkait moral dan etika tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan hakim wajib bersikap independen dan profesional, memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, serta adil. Jokowi juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya dengan melakukan perubahan UU KPK yang independen menjadi di bawah kekuasaan presiden (eksekutif). Perubahan UU KPK ini diduga kuat untuk melakukan intervensi atau menghalangi proses pemberantasan korupsi, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Terbukti, indeks persepsi korupsi turun dari skor 40 (2019) menjadi 34 (2022). Artinya, ada kekuatan besar yang menghambat proses pemberantasan korupsi. Selain itu, PERPPU dan UU Cipta Kerja, UU IKN secara kasat mata juga terindikasi kuat melanggar konstitusi. PERPPU Cipta Kerja bersifat manipulatif. Krisis ekonomi global yang menjadi alasan kegentingan memaksa telah membohongi publik dan melanggar konstitusi, karena faktanya tidak ada krisis ekonomi global. UU Cipta Kerja juga merugikan keuangan negara, perekonomian negara, serta merugikan keuangan masyarakat. Kebijakan harga test PCR yang sangat mahal menguntungkan pihak tertentu, dengan merugikan keuangan negara dan keuangan masyarakat. Karena, menurut konstitusi pasal 33 ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti test PCR, harus dikuasai negara, tidak boleh dikuasai swasta apalagi dengan harga yang bersifat “mark up” alias kemahalan. Kebijakan kartu Pra Kerja juga diduga menyalahgunakan kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu, antara lain penyedia platform pelatihan yang bersifat oligopolistik beraroma KKN, yang merugikan keuangan negara. Penetapan APBN secara sepihak oleh Presiden, melalui Peraturan Presiden (Perpres No 54/2020, No 72/2020, PP No 98/2022), sangat jelas melanggar konstitusi, yang berbunyi bahwa APBN harus ditetapkan dengan UU APBN, setelah dibahas bersama, dan mendapat persetujuan, DPR. Mungkin masih banyak kasus dugaan pelanggaran hukum dan konstitusi lainnya, seperti proyek kereta cepat Jakarta Bandung, proyek infrastruktur termasuk jalan tol, atau pertambangan termasuk perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, nampaknya tidak sulit bagi DPR untuk mencari fakta dan bukti atas dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tergantung dari kemauan DPR saja, apakah mau menegakkan hukum dan konstitusi. Setelah DPR yakin, dan terbukti, presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau konstitusi, proses selanjutnya DPR minta Mahkamah Konstitusi menetapkan presiden telah melanggar hukum atau konstitusi. Untuk itu, DPR memerlukan 384 suara (kursi parlemen), dari total 575 kursi parlemen, untuk bisa mengajukan permohonan proses pemakzulan presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Proses selanjutnya di MPR. Untuk bisa memberhentikan presiden diperlukan 534 suara, dari 711 anggota MPR. Memang, jumlah angka di atas kelihatannya sangat besar. Apakah mungkin? Sebaliknya, kalau semua anggota DPR berpikir objektif dan taat konstitusi, jumlah angka di atas sangat mudah dicapai. Bahkan bisa jauh lebih besar dari angka minimum yang diperlukan. Apakah DPR saat ini masih bisa menegakkan konstitusi? Waktu yang akan menentukan. (*)
Di Hadapan Umat, Fahri Hamzah Tegaskan Partai Gelora akan Jadikan Umat Islam Lebih Berwibawa
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah yakin Partai Gelora suatu saat akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Sebab, Partai Gelora punya mimpi besar menjadikan umat Islam lebih berwibawa, serta menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Bincang Keumatan dengan tokoh se-Bogor Raya di Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) sore. \"Partai Gelora itu dasarnya Pancasila seperti dasar negara, jatidirinya Islam. Sehingga Partai Gelora dengan Indonesia tidak ada bedanya. Itulah sebabnya, kita yakin suatu hari Partai Gelora akan menjadi partai terbesar di Indonesia,\" kata Fahri Hamzah. Menurut Fahri, Pancasila sebagai dasarnya dan Islam sebagai jatidirinya itu merupakan satu kombinasi nilai-nilai dasar ideologi yang digali dan di temukan para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya para ulama. \"Kita dulu itu negara kerajaan, kesultanan Islam, maka kita mendirikan negara Indonesia, digali dasarnya, ketemulah 5 poin itu di dalam Pancasila. Nah, ketika kita mencari dasar bagi partai, ketemulah Pancasila. Tapi jatidirinya Islam, sebagaimana jatidiri bangsa. Itu kita tulis di AD/ART partai,\" katanya. Sehingga, kata Fahri kembali menegaskan, bahwa antara Indonesia dan Partai Gelora, tidak ada bedanya. Hal ini, yang diyakini Partai Gelora suatu hari nanti akan menjadi partai terbesar di Indonesia, karena tidak adanya perbedaan itu. \"Dasarnya Pancasila seperti dasarnya negara kita, jatidirinya Islam seperti jatidirinya bangsa Indonesia,\" tegas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Karena itu, Partai Gelora akan mendorong Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa mewakili umat Islam sebagai bangsa yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sedangkan Kristen Protestan bisa diwakili Amerika Serikat, Katolik mewakili Eropa, China mewakili agama Budha dan Hindu diwakili India. \"Jadi kalau Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang beragama Islam terbesar, maka mimpi besar Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai superpower baru itu, bukan hanya cuma protes soal Palestina nggak didengar. Tapi kita bener-bener bisa kirim kapal induk dan pesawat tempur untuk mencegah kekejaman Israel,\" katanya. Dengan demikian, kata Fahri, Indonesia akan membuat Islam punya wibawa di mata dunia, karena memiliki power atau kekuatan dalam menegakkan keadilan di Palestina maupun di Myanmar yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya, serta di negara-negara yang umat Islam didzalimi. \"Jadi bagaimana caranya supaya Indonesia menjadi superpower baru dan bisa menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang punya power, adalah dengan cara memenangkan Partai Gelora di 2024,\" katanya. Sebab, Partai Gelora adalah satu-satunya partai yang memimpikan Indonesia sebagai superpower baru, sehingga umat Islam punya wibawa di dunia. \"Jadi siapa yang akan membuat umat Islam punya wibawa di Indonesia dan dunia. Indonesia sebagai superpower baru, namanya Partai Gelora. Menangkan Partai Gelora sebagai partai terbesar yang memimpin Indonesia,\" katanya kembali menegaskan. Fahri menambahkan, untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru harus memiliki mimpi besar, tidak hanya sekedar mendirikan partai untuk mengajukan calon anggota legislatif (caleg) saja. \"Jadi mimpinya harus besar, kalau bikin partai hanya mau nyaleg, itu cemen banget itu. Kita bikin partai ini supaya negara kita punya mimpi besar. Karena sekarang banyak mimpi yang cemen-cemen mimpinya itu,\" katanya. Fahri berharap Indonesia punya mimpi besar kembali. Partai Gelora ingin membangkitkan bangsa Indonesia agar punya mimpi besar sebagaimana mimpi para pendiri bangsa. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. \"Itu mimpi pendiri bangsa kita dan mimpi inilah yang ingin dihidupkan kembali oleh Partai Gelora. Karena itulah Partai Gelora, adalah Indonesia itu sendiri. Partai Gelora itu, jantung dan jiwanya Indonesia. Ini mimpi kita, suatu hari rakyat Indonesia akan sadar, bahwa kita akan membangkitkan Indonesia, membangkitkan umat, menjayakan partai ini, Inilah harapan Partai Gelora\" pungkasnya. (Ida?
Debat Capres, Fakta Melawan Fiksi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih \"Belajarlah menciptakan cukup banyak kabut maka anda akan membebaskan diri dari pengamatan musuh yang terdidik. Anda akan mempunyai ruang bermanuver, mengetahui kemana harus menuju, sedangkan musuh akan tersesat makin dalam kedalam kabut\" Begitu semangat ingin menang pada Pilpres 2024 dan betapa berharganya seorang anak kandungnya harus menang, maka strateginya terus dikawal dengan fiksi dan kebohongan. Terbukti dalam debat capres muncul dialog bermuatan fakta dijawab dengan fiksi. Dalam penggalan dialog soal pencemaran udara di Jakarta Anies Baswedan menjawab dengan fakta Prabowo lari ke alam fiksi. Demikian pada Jawaban Ganjar Pranowo lebih suka lari ke fiksi dari kegagalannya mengelola pembangunan di Jawa Tengah, resiko dugaan korupsi yang terus membayanginya. Pada tanya jawab capres serang mereka dengan mengganggu fokus mereka yang sudah penuh dengan pikiran fiksi untuk melemahkan mereka maka yang akan terjadi pertanyaan fakta pasti akan di jawab dengan fiksi. Penyesatan terbaik adalah yang didasarkan pada kemenduaan mencampur fakta dengan fiksi, sehingga yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Otak dan pikirannya akan tersandera. Rakyat ingin gagasan segar murni lahir dari gagasan dan pikiran yang jujur bahwa maju sebagai presiden adalah semata ingin bersama rakyat, untuk kepentingan rakyat dan berjuang untuk rakyat . Otak atau pikiran yang sudah terjebak pada kemenduaan pikiran , justru yang ada dalam benaknya hanya ingin cari aman dari Oligarki. Simbolnya bahwa saya akan meneruskan program Jokowi Presiden sebelumnya, dengan berbohong secara terbuka di forum dialog Capres. Tidak peduli negara dalam bahaya, rakyat terpenjara dalam dalil dalil pembangunan investasi dampaknya mematikan kehidupan rakyat dalam kesusahan dan jatuh dalam kemiskinan. Kayaknya Anies Baswedan paham bahwa mengendalikan lawannya dalam dialog capres dengan data dan realita, kondisi seperti ini otomatis akan mengendalikan mereka masuk dalam kendang kendalinya. Jawaban fiksi sekalipun di bungkus mirip realita tidak akan bisa menembus realita karena realita bersifat objektif. Seorang Capres tetap akan menguasai lawan debatnya selagi tetap bersikap jujur dengan pikiran dan gagasannya yang bersih berjuang untuk rakyat. Siapapun tidak akan bisa menyembunyikan kebohongan dan kebodohannya hanya lewat perkataan, penampilan, nada suara, tindakan tertentu (joged joged), semua akan sia sia. Rakyat pasti paham dan mengetahui mana kejujuran dan mana kebohongan.**
Simak, Begini Cara Partai Gelora Perjuangkan Agenda Umat Islam
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora kerap mendapatkan pertanyaan dari umat mengenai asas partai, apakah Islam atau tidak, serta agenda umat yang akan diperjuangkan. \"Saya mau jelaskan, bahwa partai ini asasnya adalah Pancasila, tapi jati dirinya Islam. Soal agenda umat, Partai Gelora punya cara berpikir tentang keagamaan, yang akan menentukan agenda apa yang akan diperjuangkan,\" kata Anis Matta dalam Bincang Keumatan dengan tokoh se-Bogor Raya di Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/2023) sore. Menurut Anis Matta, penderitaan umat Islam pada dasarnya ada dua, yakni penderitaan spritual dan kemiskinan. Penderitaan spiritual itu, disebabkan oleh kekufuran manusia, sedangkan penderitaan kemiskinan akibat dari kesulitan dalam menjalani hidupnya. \"Maka kita harus mengubah orang-orang di kelas bawah menjadi pemimpin-pemimpin dunia di kemudian hari. Jadi kira-kira begini cara kerjanya, kalau kita ingin memperjuangkan agama di bidang politik,\" katanya. Untuk tindaklanjutnya, kata Anis Matta, diperlukan pemberdayaan umat. Sebab, sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk antara 270-280 juta jiwa, 10 % atau sekitar 30 juta jiwa adalah penduduk miskin. \"Kalau negara ini adalah negara muslim terbesar di dunia, artinya kalau kita bilang ada 10 persennya orang miskin, itu adalah kaum muslimin, orang Islam yang ada di Indonesia,\" katanya. Sekarang, kata Anis Matta, Partai Gelora sedang memperjuangkan kelompok miskin ini, supaya bisa keluar dari kemiskinan. Sementara pada sisi lain, sekitar 27 % bayi yang dilahirkan setiap tahunnya mengalami stunting, sehingga hal ini juga perlu diperjuangkan. \"Nah, sekarang bagaimana caranya kita memperbaiki nasib orang-orang ini semua. Kita bisa melakukan itu, apabila kita mempunyai kekuatan politik yang menghapuskan kemiskinan ini dari negeri kita. Dan itulah yang akan diperjuangkan Partai Gelora,\" katanya. Anis Matta lantas mencontohkan kesuksesan yang diraih Rasulullah SAW dalam mendirikan negara Madinah dalam waktu 13 tahun. Hal itu tidak lepas dari upaya Rasulullah SAW untuk memberdayakan rakyat seperti mengajak secara bersama-sama dalam membangun masjid dan mendirikan sekolah-sekolah. \"Salah satu cara yang sesuai dengan ajaran agama yang bisa membuat orang ke luar dari garis kemiskinan adalah dengan memberikan pendidikan. Tapi kita harus menguasai anggaran agar kita bisa membuat sekolah gratis 16 tahun hingga kuliah,\" katanya. Partai Gelora, lanjut Anis Matta, akan mengubah masyarakat yang tidak mampu menjadi masyarakat berpengetahuan. \"Jadi negara harus menyediakan fasilitasnya, supaya semua orang bisa melaksanakan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Insya Allah, kita mau memperjuangkan orang bisa belajar gratis 16 tahun sampai kuliah agar tercipta masyarakat berpengetahuan,\" katanya. Anis Matta mengatakan, beginilah cara Partai Gelora dalam menerapkan ajaran agama dalam bentuk memperjuangkan kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat. \"Sehingga kita tidak perlukan lagi diteriakkan di mimbar-mimbar masjid, karena semua agenda umat sudah menjadi kebijakan negara. Itulah perlunya ulama terlibat dalam politik, karena agama kita mengatur caranya bagaimana seharusnya agama dibawa ke dalam politik itu,\" katanya. Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora adalah perwakilan umat Islam di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang siap memperjuangkan semua agenda umat apabila pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden di 2024.. \"Partai Gelora adalah perwakilan umat di Koalisi Indonesia Maju. Partai Gelora akan memperjuangkan agenda umat dalam kehidupan bernegara dengan cara begini,\" katanya. Selain akan memperjuangkan pendidikan gratis hingga jenjang kuliah, Partai Gelora juga akan mendorong negara memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil dan 1.000 hari pertama agar bayi-bayi yang dilahirkan tidak stunting. \"Kita berharap bayi-bayi yang lahir pada 2024 akan menjadi bayi-bayi bahagia, karena negara memberikan faslitas semua. Sehingga akan membawa keberuntungan buat generasi di Indonesia,\" pungkasnya. (*)
Menjawab Loyalis Buta Prabowo Yang Menyerang Anies Tanpa Dasar
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior SELESAI debat pertama capres, seorang loyalis buta Prabowo Subianto mencaci maki Anies Baswedan habis-habisan. Dia sebut Anies diangkat Prabowo dari comberan. Anies tidak punya unggah-ungguh, tak beradab, arogan, merendahkan, dan lain sebagainya. Saya sebut Loyalis Buta (LB) karena orang ini sama sekali tidak punya sisi rasional kalau dia menulis tentang Prabowo. Pokoknya, yang hebat itu hanya Prabowo. Si LB mengatakan Prabowo adalah orang yang paing baik. Sudah banyak berbuat untuk rakyat. Banyak membantu pesantren, dan sebagainya. Sampailah dia pada cerita tentang heroisme Prabowo ketika bertugas di Timor Timur (Timor L’Este) pada masa konflik antara TNI dan kelompok perlawanan dari 1975 sampai 1999. Kata LB, Pak Prabowo hampir mati kena tembak musuh. Pokoknya bagi LB, yang pernah menjadi teman saya juga, Pak Prabowo adalah segala-galanya. Orang yang paling baik sedunia. Yang paling ikhlas dan seterusnya. Ini sangat menyesatkan. Dia tidak menceritakan pengkhianatan Pak Prabowo terhadap orang-orang yang mendukung beliau sampai korban nyawa dan babak belur dipukuli aparat keparat demi membela sengketa pilpres 2019. Tanpa peduli perasaan para korban kekerasan aparat itu, Pak Prabowo malah masuk ke kabinet Jokowi. Dan kemudian menikmati hidup nyaman sebagai menteri pertahanan dengan anggaran 134 triliun rupiah untuk 2023. Tentunya ini jumlah yang sangat “gemoy”. Dan belakangan banyak dugaan korupsi anggaran besar ini. Para pendukung Pak Prabowo di pilpres 2019 semakin pedih ketika beliau memuja-muji Jokowi tanpa batas (unlimited). Jokowi presiden terbaik, Jokowi membela rakyat kecil, dan di dalam debat capres pertama dia katakan Jokowi bukan diktator. Benar juga, bukan diktator. Karena semua kesewenangan Jokowi menabrak konstitusi dilakukan oleh orang lain yang menduduki jabatan di berbagai instansi negara. Si LB juga tidak menceritakan tindakan Prabowo dengan Tim Mawar-nya yang sampai sekarang masih dipertanyakan karena tidak jelas penyeleaiannya. Dia juga tidak menceritakan tindakan Prabowo mengepung rumah Presiden BJ Habibie di Kuningan, Jakarta, dan juga mengepung Istana Merdeka sehari setelah Pak Habibie dilantik menggantikan Soeharto pada 22 Mei 1998. Waktu itu, Prabowo bertugas sebagai Pangkostrad. Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto –yang sekarang akhirnya sekubu dengan Pak Prabowo— mengatakan Pangkostrad melakukan pengepungan itu tanpa sepengetahuan dia. Habibie memecat Prabowo dari jabatan Pangkostrad. Dan Dewan Kehormatan Perwira TNI mengeluarkan surat pada 21 Agustus 1998 yang berisi rekomendasi pemecatan Pak Prabowo dari TNI. Apa tujuan pengepungan Presiden Habibie waktu itu? Kata Pak Prabowo untuk mengamankan Presiden. Tapi, dalam buku memoirnya “Detik-detik Yang Menentukan” (2006), Pak Habibie bercerita tentang Prabowo yang menunjukkan sikap melawan dalam pembicaraan empat mata di ruang kerja Presiden. Ketika Habibie mengatakan langsung kepada Prabowo bahwa pengaman presiden adalah tugas Paspampres, dia menjawab sambil marah: “Presiden apa Anda? Anda naïf.” Kembali ke cerita LB tentang kepahlawanan Pak Prabowo di Timor Timur. Bukan Prabowo saja yang hampir mati semasa perang melawan pasukan separatis di sana. Banyak prajurit ABRI (Angakatan Bersenjata RI, sebelum disebut TNI) yang gugur. Banyak pula kisah heroik lainnya yang bahkan jauh lebih dahsyat dari pengorbanan Prabowo. Ada cerita lain. Tentang arogansi Pak Prabowo. Grace Natalie, mantan ketum PSI, mengatakan bahwa Prabowo menunjukkan penyesalannya pernah dekat dengan umat Islam. Untuk Anda ketahui, Grace ini dulu benci sekali kepada Pak Prabowo tapi sekarang menjilatnya habis-habisan begitu Jokowi mendukung Prabowo. Menyesal didukung umat Islam? Tentu Prabowo berhak menunjukkan sikap tidak lagi suka dengan kalangan Islm, dan Grace Natalie mengkorfimasinya. Ini sebetulnya sangat bagus. Anda telah menarik garis demarkasi ideologi dan asas perjuangan sosial-politik dua pihak. Sekarang tidak abu-abu lagi. Terakhir, soal Prabowo yang digambarkan oleh LB (Loyalis Buta) sebagai figur pembela rakyat. Ini tidak benar seluruhnya. Pak Prabowo tidak mungkin akan mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Sebab, untuk ikut pilpres 2024 ini saja dia bergantung pada dukungan Jokowi. Dukung Jokowi itu sama dengan kepentingan oligarki bisnis. Karena itu, kalau Prabowo duduk di kursi presiden maka dia pasti akan mendahulukan agenda para taipan rakus penggarong kekayaan negara. Prabowo sendiri punya kepentingan pribadi dan keluarga besarnya. Ingat, Hashim Djojohadikusumo adalah salah seorang pengusaha besar yang sekaligus adik kandung Pak Prabowo. Hashim mengaku punya sejumlah proyek besar yang terkait dengan IKN atau lokasinya dekat IKN. Satu perusahaan penyediaan air bersih dan satu lagi produksi biofuel (bahan bakar nabati). Kedua proyek ini bernilai sekitar USD700 juta atau setara Rp10 triliun. Binsis Hashim pastilah lebih mulus lagi kalau Prabowo ada di Istana.[]
Jaksa N Terduga Penerima Suap Masih Bungkam
Jakarta | FNN - Jaksa berinisial N yang bertugas di Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memberikan respons setelah 10 jam dikonfirmasi oleh wartawan FNN, Jum\'at (15/12/2023). Diketahui sebelumnya sebagaimana diberitakan portal portonews.com bahwa ada percakapan antara seseorang dengan jaksa senior dalam kasus senpi ilegal. Isu ini terungkap oleh akun twitter @MataPolos. Akun ini mengunggah postingan soal adanya intervensi pihak kepolisian kepada salah satu jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam postingannya, akun tersebut menyebut ada seseorang yang menamakan dirinya Budi mengirim pesan WhatsApp kepada seorang jaksa bernama Arya Satria yang merupakan salah satu JPU pada kasus senjata api (senpi) yang ditangani Bareskrim Mabes Polri. Budi menyebut telah terjadi suap oleh perwira menengah Polri berinisial AI dan satu anggotanya bintara berinisial FB kepada jaksa berinisial N. Jaksa N ini adalah ketua tim JPU pada kasus Senpi tersebut. Kedua polisi itu, sesuai unggahan twitter tersebut, memberikan uang tunai yang dibagi ke beberapa amplop sebanyak 9 orang dalam perkara senpi yang diduga ilegal. Penyidik Bareskrim tengah memproses berkas perkara ke P19. “Selamat malam Pak Arya, kami mendapat informasi serta dokumentasi terkait adanya oknum Pamen Polri inisial AI dan satu anggotanya bintara inisial FB datang ke ibu N (jaksa memakai hijab dengan seragam bintang 1) dengan memberikan uang tunai rupiah yang sudah dibagi ke beberapa amplop dan sudah diterima 9 orang dalam perkara senpi ilegal yang sedang P19 di Bareskrim Mabes Polri. Untuk menjaga marwah kejaksaan agung harusnya praktik ini tidak terjadi karena merupakan tindak pidana korupsi,” demikian tangkapan layar WA Budi kepada Arya Satria sebagaimana diunggah oleh akun @MataPolos. Budi yang mengaku pegiat antikorupsi tersebut menyarankan kepada Jaksa Ary Satria untuk menghentikan praktik semacam itu karena hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Budi juga mengancam akan melakukan tindakan dan berkoordinasi dengan KPK. “Kami akan melakukan tindakan hukum dengan berkoordinasi dengan Jamwas dan Dirdik KPK, terkait hal ini,” kata Budi dalam tangkapan layar yang diunggah akun Twitter @MataPolos tersebut. Di akhir pernyataannya Budi menyarankan untuk membentuk budaya good governance and clean. Arya Satria dalam chattingan tersebut menanyakan siapa Budi, tetapi tidak dijawab. Untuk diketahui menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, Kode P19 digunakan jika Jaksa Penuntut Umum menilai hasil penyidikan belum lengkap. Pembuatan P19 ini hanya bisa dilakukan sekali. Akun Twitter tersebut menduga bocoran chatting WA tersebut ada kaitannya dengan kasus Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra. Sumber di Mabes Polri menyebut, uang yang diserahkan penyidik AI dan FB kepada Jaksa N sebesar Rp50 juta. Jumlah itu adalah ‘uang muka’ dari total Rp250 juta yang dijanjikan. Sebagai imbalan, kedua polisi tadi minta agar JPU mau meningkatkan kasusnya menjadi P21 alias berkas sudah lengkap. Sebelumnya Dito Mahendra dicari pihak kepolisian lantaran diduga terlibat kepemilikan senjata ilegal. Dua rumah Dito telah di geledah. Yaitu, di Jalan Intan RSPP Nomor 8, Cilandak Barat; dan di Jalan Taman Brawijaya III, Nomor 6A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dan kantor Dito Mahendra yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (13/3/2023). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Dari penggeledahan itu ditemukan 15 pucuk senjata api yang setelah ditelusuri oleh Polri, sembilan di antaranya berstatus ilegal. Sembilan senpi itu adalah pistol Glock 17, Revolver S&W, pistol Glock 19 Zev, pistol Angstatd Arms, senapan Noveske Refleworks, senapan AK 101, senapan Heckler and Koch G 36, pistol Heckler and Koch MP 5, dan senapan angin Walther. Atas perbuatannya, Dito dijerat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur soal kepemilikan senjata api ilegal. Namun Dito menyangkal senjata api yang dimilikinya itu ilegal. Menurut dia, semua senjata api itu sah dan ada surat-suratnya. Akun @MataPolos mempertanyakan apakah lantaran polisi tak mampu memenuhi P21 sehingga mereka harus mendesak Kejagung untuk segera mengeluarkan P21? Entahlah. Yang jelas, penyidik polisi diduga telah menyiapkan Rp 250 juta untuk segera menerbitkan P21. Sejauh ini media menghubungi Arya Satria untuk mengkonfirmasi perihal bocoran chatting soal 9 amplop yang diterima jaksa N, namun belum mendapatkan jawaban. (ant/portonews.com)
POPULER
