ALL CATEGORY
Jokowi Pasti Menyerah
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIDAK ada yang statis pergantian perubahan dalam kehidupan pasti tiba. Semua terbaca dengan jelas dalam peradaban dan sejarah kekuasaan manusia di muka bumi ini. Semua jejak keangkuhan, kesombongan, kejahatan, kebiadaban, kekejaman, kebengisan, penipuan, kelicikan bagi manusia pasti akan berakhir menjadi bencana bagi pelakunya. Bencana kecil hukuman sesama manusia untuk sementara bisa dihindari dengan berbagai rekayasa. Bencana besar adalah pengadilan Tuhan sedikitpun manusia tidak akan bisa menghindarinya. Seorang penguasa tidak lebih hanya menjalankan amanah untuk kebaikan bersama rakyatnya. Apapun definisi politik, hukum atau apapun namanya hanya sarana menjalankan tugas yang diamanahkan. Sebagai mantan Presiden mestinya bisa hidup tenang justru terkena penyakit Skizofrenia : \"gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang, gangguan tersebut menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, seolah olah masih berkuasa \". Keadaan yang sesungguhnya Jokowi sedang mengalami kepanikan, ketakutan pada stadium parah, dengan nasib setelah lepas dari kekuasaannya yang tidak menentu. Jokowi mungkin tidak sadar mengendalikan bagaimana persisnya sasaran bereaksi adalah akan melahirkan berbagai kemungkinan. Salah sasaran akan membuat penurunan pada frustasi, kelelahan dan putus asa. Jokowi mengelola dan menentukan terlalu banyak cara mengamankan dirinya paska lengser dari segala ancaman hukuman dari rakyat. Akan menjadikan dirinya nanar, kelelahan, melakukan banyak kesalahan dan akhirnya akan kehilangan kendali atas situasinya. Kondisi terburuk Jokowi adalah kondisi kebuntuan, menjadikan kemandegan mental, kehilangan untuk berfikir. \"Pada titik seperti ini segalanya hilang\" Bahwa kepanikan, ketakutan dan emosi adalah kelumpuhan dan akan menjadi kalang kabut. Kejatuhan mental selalu akan mengawali kejatuhan fisik tidak lama lagi Jokowi akhirnya akan menyerah. Tapak sejarah ini semoga jadi Ibrah bagi Prabowo Subianto - jangan sembrono dalan mengelola dan mengendalikan negara. (*).
Pagar Laut 30 KM, Jelas Alat Bukti Kejahatan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENYEGELAN pagar laut oleh pihak Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) patut untuk diapresiasi, meskipun janggal bin aneh bahwa pihak KKP baru tahu setelah sekian lama terpasang, itupun akibat reaksi dari banyak pihak yang menolak proyek kontroversial PIK 2 dengan status PSN nya tersebut. Panjang 30 KM bukan hal yang tersembunyi. Pihak perusahaan Aguan pemilik proyek PIK 2 membantah bertanggungjawab atas pembuatan pagar laut tersebut. Publik membaca dengan mudah bahwa pihak yang berkepentingan adalah pihak PT PIK 2. Jika tidak ada pihak yang mengaku telah membuat maka pagar misterius 30 KM mungkin akan menjadi salah satu keajaiban dunia. Buatan Jin atau Alien? Terakhir muncul nama Ali Hanafiah Alijaya yang diramaikan orang yang bertanggungjawab pemagaran. Ia dalam Channel Eddy Mulyadi disebut sebagai monster yang menakutkan bagi rakyat sehingga rakyat terpaksa melepaskan hak tanahnya untuk kepentingan proyek PIK 2. Ali Hanafiah dikenal sebagai etnis Cina tangan Aguan. Dengan munculnya nama ini semestinya pihak aparat penegak hukum harus mulai mengendus dan bergerak. Polisi segera bertindak untuk menahan dan memproses hukum. Barang-barang bukti segera disita. Pagar laut 30,16 KM yang telah disegel KKP adalah salah satu alat bukti kejahatan itu. Adanya pernyataan bahwa KKP akan membongkar pagar laut tanpa izin tersebut jelas sangat keliru. Pagar itu alat bukti, tidak boleh dibongkar sebelum diproses hukum si pembuat dan penyuruhnya. Nanti pengadilan yang menentukan statusnya. Jika tiba-tiba KKP membongkar, maka KKP telah melakukan \"obstruction of justice\". Terjadi pengulangan kasus KM 50 untuk pagar laut 30 KM. Borok-borok Aguan di PIK 2 semakin terlihat. Setelah dugaan pemberian status PSN PIK 2 sebagai tukar guling Aguan menyelamatkan Jokowi di IKN, lalu ungkapan Nusron Wahid bahwa PIK 2 melanggar hukum soal RTRW, RDTR dan status hutan lindung, kemudian penyelundupan hukum PSN dan mafia pertanahan, kini pagar laut pun terungkap. Memang Aguan harus ditangkap. Pemerintahan Prabowo tidak boleh tinggal diam. Semangat mengevaluasi PSN itu bagus tetapi kebijakan nyata yang dapat mencegah kerusakan bahkan kejahatan itu harus didahulukan. Prabowo berhak untuk memerintahkan aparat Kepolisian untuk segera bertindak agar memproses para pelanggar hukum. PIK 2 adalah proyek berbahaya. Bahaya penggerusan kedaulatan rakyat oleh sekelompok orang yang menjadi penentu kebijakan. Oligarki mengubah dan menginjak-injak demokrasi. Bahaya hukum yang telah menjadi mainan kepentingan bisnis, termasuk penegak hukum yang diperalat. Bahaya kesenjangan sosial akibat pagar-pagar kekayaan, relasi atau etnik. Bahaya hankamneg akibat investasi yang berimplikasi pada invasi dan kolonialisasi. Dalam kaitan pagar laut 30 KM bukan prioritas untuk membongkar, tetapi menangkap dan memproses hukum pelaku atau pembuat, penyerta kerjasama, serta pihak yang menyuruhnya. Nampaknya akan banyak pihak terlibat termasuk mereka yang membiarkan terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut. PIK-2 yang ditempeli PSN adalah skandal besar pengusaha besar yang berkolusi dengan pejabat dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi Banten. Bahkan terkait dengan permainan Pemerintah Pusat di masa Presiden Jokowi. Lazim jika kolusi disana bersarang korupsi. Pagar laut adalah jembatan awal Kepolisian, Kejaksaan atau KPK untuk memeriksa dan menyelidiki kejahatan yang terjadi dalam proyek PIK 2. Ada pemaksaan, penyerobotan, penipuan, penggelapan, suap, gratifikasi hingga kolusi dan korupsi. PIK 2 merupakan skandal nasional. Selesaikan secara mandiri sebelum OCCRP dan lembaga internasional lain melempar rilis baru. (*).
HARGAI KEPUTUSAN PSSI, Selamat Bekerja Coach Patrick
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior \"Setiap malam sebelum tidur. Aku akan mengecup pasanganku\". Itu wujud rasa cinta! Timnas Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Rakyat mencintainya. Rakyat akan mengecupnya! Tak ada kultus individu! Yang terbersit, bagaimana Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 (AS-Kanada-Meksiko). Titik! Ini bukan soal Shin Tae Yong (STY). Bukan soal Patrick Kluivert. Juga bukan soal Erick Thohir. \"I don\'t care about popularity\", suatu ketika polemik penggantian STY membuncah. Erick bereaksi! Mengikat perilaku 11 pemain yang diinginkan PSSI, adalah struktur dasar. Itu adalah fondasi utuh, \"beton bertulang\" yang akan sulit menatanya kembali. Seandainya \"approach\" yang tersedia, membuat para pemain tak nyaman. Mungkin hasil 1-2 Indonesia versus China di \"matchday\" ke-4 lalu, akan berbeda. Ini adalah \"case study\". Tidak mungkin Indonesia kalah lawan China (di Qingdao Youth Football Stadium)! Trend positif di \"matchday\" ke-3 versus Bahrain (meski wasit Al-Kaf curang), ditambah bagusnya permainan Jay Idzes dkk. Mestinya Indonesia menang! Shin Tae Yong, telah \"mencuri hati\" masyarakat Indonesia. Sebuah fakta. Sejuta harapan, dimanifestasikan publik kepada mantan pelatih \"World Cup\" Timnas Korea Selatan (2018) ini. Shin Tae Yong tak diharap pergi secepat ini. \"Pesta\" belum usai, mengapa harus berpisah! Sebuah negeri yang \"gila bola\" dan pelatihnya dicintai. Publik haus kebanggaan, meski cuma sejumput. STY telah membangkitkan harapan \"mustahil\", dengan ketatnya persaingan poin di Group C. Polemik penggantian Shin Tae Yong kepada mantan bintang: Belanda, Ajax Amsterdam, dan Barcelona (Patrick Kluivert), membuat sengit pertengkaran di media sosial. Publik terkejut, dan terkesima. STY tak diharap pergi. Meski \"kekayaan\" prestasi STY belum megah. Namun, tangga yang didaki telah manampakkan fenomena \"suggestion impulse buying\". Bukan sekadar membeli produk (pelatih), bukan sekadar \"membeli\" STY. Lebih dari itu, prestasi Shin Tae Yong telah \"tersaji\" baik di depan mata. Lolos ke Piala Asia hampir di semua kelompok usia, maju ke putaran tiga Pra-Piala Dunia, dan rangking tiga klasemen sementara Group C. Itu yang membuat publik \'kepincut\'. Shin Tae Yong \"reputable\". Pilihan PSSI mengganti Shin Tae Yong, tentu ada alasan. Tidak secara eksplisit dikemukakan. Namun narasi ada persoalan komunikasi, melahirkan praduga implisit. Terdapat masalah antara Shin Tae Yong dengan pemain. Saya yakin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dihadapkan pada soal pelik. Kehilangan pemain, atau kehilangan Shin Tae Yong? Kehilangan pemain, ekuivalen dengan kehilangan asa lolos ke Piala Dunia. Sementara kehilangan Shin Tae Yong, lebih bisa disederhanakan. Bisa cepat dicari pengganti, tanpa perlu proses dokumen dan sumpah. Sejatinya, hingga diambil keputusan cepat. Erick Thohir pasti sudah mendapat masukan. Ada persoalan antara pemain-STY. Tak ada tanda-tanda STY akan diganti. Inilah yang membuat publik \"shock\", dan bereaksi keras. Ketua Umum PSSI dikejar \"deadline\". \"Deadline\" untuk memastikan: Mees Hilgers, Kevin Diks, Eliano Reijnders, Elkan Baggott. Bahkan: Jairo Riedewald dan Elo Romeny, untuk bisa dan mau bermain 20 Maret versus Australia, dan 25 Maret melawan Bahrain. PSSI tentu ingin kesempatan bermain di Piala Dunia, terbuka lebar. Dimotori sebagian besar pemain keturunan, sang Ketua Umum ingin memastikan. Semua pemain diaspora, tak ada lagi yang beralasan cedera, atau karena \"mal-komunikasi\" dengan pelatih. Hari ini dijadwalkan, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Landzaat akan tiba di Indonesia. Sehari kemudian, besok (Minggu) mereka akan diperkenalkan pada publik sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru. \"Teluk budi, pangkal akal\". Langkah yang dilakukan Ketua Umum PSSI, terlepas dari apa pun sudah tepat. Tak ada kultus individu, kepentingan bangsa di atas segalanya. Hargai keputusan PSSI. Apa yang dilakukan, tentu sudah Arif dan bijaksana. Selamat bekerja \"Coach\" Patrick Kluivert! (***).
Aguan, Anthoni Salim dan Agung Sedayu Grup Dalang Pagar Laut PSN PIK-2
Oleh Faisal S Sallatalohy | Pemerhati Kebijakan Publik Muannas Alaidid, selaku kuasa hukum membantah keterlibatan bos-nya, Aguan dalam kasus pemagaran laut sepanjang 30 Km di pesisir Tanggerang, Banten. Melindungi belang busuk korporasi oligarki perampas lahan warga, Muannas keberatan dengan semua pemberitaan dan pernyataan yang mengatakan Agung Sedayu Group sebagai dalang pemagaran laut. Menurutnya, Aguan tidak mungkin terlibat pemagaran laut yang berdampak mengahalangi akses masyrakat nelatan terhadap sumber daya perikanan mencari nafkah. Aguang memiliki komitmen tinggi libatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan propertinya. Preeettt..... Berhentilah \"kibul mengibul\". Jilat kembali semua \"bacot konyol\" itu. Masyarakat udah cerdas dalam memahami kelicikan, keserakahan, kerakusan konglomerat Cina di Indonesia. Praktik busuk mereka merampas lahan warga, terlihat terang seterang sinar matahari di langit yg menerangi bumi. Aguan berani. Sangat berani melakukan apapun dengan kekuatan uang dan sikap aeogansinya menindas masyarakat, merampas lahan mereka secara tidak adil dengan memanfaatkan, jaringan APDESI, oknum pejabat Pemda dan dilindungi pula oleh kekuasaan Jokowi selama hampir 10 tahun. Info dari masyarakat setempat, Projek pagar laut itu, dijalankan orang-orang Aguan secara berantai. Pelaksana proyek lapangan namanya Memet, warga desa Lemo, Kecamatan Teluknaga atas perintah Gojali. Perintah kepada Gojali diberikan Ali Hanafiah Lijaya, gerombolan mafia tanah, orang kepercayaan yg bertanggung jawab terhadap pengembangan peoyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Ketika misteri pagar laut ini terungkap, Hojali dan Ali Hanafiah disuruh menghilang entah kemana. Anehnya, pagar laut ini sudah ada sejak Agustus 2024 lalu. Proyek sepanjang 30 Km, terbentang memagari 16 desa di 6 kecamatan, sama sekali tidak tercium kepolisian dan pemerintah. Mustahil pagar sepanjang, wujud yg sangat mencolok, terbuka, melintasi 6 kecamatan, dikerjakan dan bertahan selama itu tanpa ada info yg dikantongi kepolisian dan pemerintah. Maka jadi wajar jika masyarakat menduga, pemerintah Mulyono yg menetapkan kawasan PSN dengan irisan kepentingan bisnis Aguan di PIK 2, pasti tau dan berada di balik misteri pagar laut ini. Polisi dan pemerintah harus bertindak tegas dan profesional. Usut dan tangkap Aguan serta Anthoni Salim sebagai pemilik PIK 2 yang berperan dibalik misteri pagar laut. Peristiwa ini adalah pelanggaran hukum berat yang harus dipidana seberat-beratnya. Bila perlu husir itu Aguan pulang ke tanah asal nenek moyangnya di Cina sana. Datang ke Indonesia hanya untuk merampok, menindas rakyat, dan mencuri aset milik rakyat banyak. Pagar laut dibuat tanpa izin, dapat dikatakan sebagai upaya mengkapling, menguasai dan mencuri aset negara milik rakyat Indonesia secara ilegal. Wajib dihukum seberat-beratnya. Lebih lagi Aguan itu asalnya orang asing. Rantai bisnisnya di Indonesia tidak terlepas dari visi-misi Cina menjadikan Indonesia sebagai bagian dari aset penjajahan yang harus dikuasai dan dikendalikan. Maka apa yang dilakukan Aguan adalah melanggar kedaulatan negara berdasar Pasal 106 KUHP tentang makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara di bawah kekuasaan asing Cina. Tidak ada cerita pengampunan. Jika Aguan terbukti sebagai dalangnya, maka ancaman pidana makar yang pantas diberikan padanya seringan-ringannya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Sekarang kita lihat nyali dan sikap Prabowo. Berani gak bantai para pelakunya. Atau masih tetap komitmen dengan perilaku omon-omon?
Laut Jawa Dipagar Penjajah, Pemerintah Lelet, Masih Berwacana
Tangerang | FNN - Tindakan pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, kian menjadi perhatian masyarakat luas. Anehnya pemerintah terkesan lamban merespons. Diketahui, pagar laut itu membentang sepanjang 30,16 km di wilayah perairan Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di Kabupaten Tangerang. Merespons hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penyelesaian masalah pemagaran laut yang rawan akan penyalahgunaan tata ruang tersebut. Menanggapi respons pemerintah, mantan anggota KSP Rahman Sabon Nama menyatakan geram bahwa negara segenting ini tapi pemerintah masih berwacana, bukannya bertindak cepat. \"Menkopolhukam dan Menteri Pertahanan harus mengusut segera pemagaran laut sepanjang 30 KM di ujung hidung Pantai Utara Jakarta itu,\" tegasnya di Jakarta, Jumat (20/01/2025). Rahman meminta seluruh komponen bangsa Indonesia harus segera bertindak. Sebab semua masyarakat memiliki kepentingan bersama terhadap laut yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di laut dalam rangka menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di laut. Tujuannya untuk dapat mewujudkan kondisi keamanan di laut dari penyelundupan barang-barang terlarang agar negara segera menegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Oleh karena itu lanjut Rahman, Menkopolhukam harus segera memanggil Menteri Pertahanan, Panglima TNI , Menteri KKP dan Panglima TNI AL, karena pemagaran laut sepanjang 30 KM menjadi isu nasional yang sangat penting mengingat kerugian negara yang dialami negara amat besar akibat dari berbagai pelanggaran hukum dapat digunakan untuk ilegal migrant dengan maraknya imigran asal daratan China Tiongkok yang berbondong-bondong masuk dan menetap di Indonesia. Mereka dipastikan akan melakukan ilegal loging, narkoba dan penyelundupan senjata ilegal dan ilegal mining. Menurut Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly itu, setidaknya ada dua dimensi pendekatan hukum yang perlu dilakukan Menkopolhukam dalam menegakan keamanan di laut di depan hidung Istana presiden Jakarta yaitu menegakkan kedaulatan dan menegakan hukum sehingga kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain. (Ida).
Inilah Sejarah dan Dosa Hitam Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Jokowi akan menorehkan sejarah hitam yang tidak akan bisa dihapus, dilupakan atau ditelan oleh perjalanan waktu. Berdampak hukum akan menimpanya dirinya. Tak pelak dampak kerusakanya akan menjadi beban negara dan rakyat Indonesia. Terlacak dari penelusuran tindakan dan kebijakan Jokowi yang di luar kendali UUD 45 dan Pancasila, beberapa kebijakan yang merupakan dosa hitamnya, antara lain: 1. Regulasi dan kebijakan pemerintah selalu diputuskan melalui mekanisme yang jauh dari jangkauan publik dan kepentingan rakyat 2. Kebijakan asal asalan KA Cepat Jakarta Bandung, akan berdampak buruk dan sangat tidak perlukan oleh dan untuk rakyat. 3. Proses penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang tidak memperhatikan Accountability, Participation, Predictability, and Transparency. 4. Brutal dan represif dalam menyikapi pendapat dan aspirasi di ruang publik. 5. Ada 622 pelanggaran dan serangan terhadap kebebasan sipil meliputi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. 6. Penyempitan kebebasan ruang sipil di ranah digital. 7. Ada 89 peristiwa berkaitan dengan UU ITE, baik penangkapan, pelaporan, hingga pemenjaraan dengan total 101 korban. 8. Masifnya pembangunan dan Proyek Strategis Nasional yang memicu konflik terhadap masyarakat, perampasan tanah dan pengusiran warga dari tempat tinggalnya 9. 964 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sektor sumber daya alam dan pembangunan. 10. Politik berkepihakan terhadap pemilik modal secara terang-terangan. 11. Memberikan \"karpet merah\" bagi kepentingan oligarki. 12. Aktor terbesar dalam konflik agraria; swasta 732 peristiwa, kepolisian 178 peristiwa, pemerintah 113 peristiwa, dan TNI 20 peristiwa. Contohnya kericuhan di Pulau Rempang. Ada konflik di wilayah adat masyarakat Seruyan. 13. Empat tahun pemerintahan Jokowi kultur kekerasan dan militeristik yang muncul secara terang-terangan. 14. Aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai \"senjata\" untuk menyelesaikan berbagai masalah. 15. Gagalnya Jokowi melakukan pembenahan terhadap Polri.Gagal Merevisi UU Peradilan Militer dan potensi menguatnya militerisme. 16. Akuntabilitas BIN dan penyalahgunaan intelijen. 17. Dalam banyak kasus, hukum dijadikan sebagai alat penguasa untuk melakukan pembungkaman. 18. Ketidaknetralan dan politik cawe-cawe Jokowi dalam kajian ketatanegaraan merupakan bentuk penyimpangan dan penghianatan terhadap konstitusi. 19. Sudah 10 Tahun dan dua putaran UPR, Indonesia belum juga meratifikasi OPCAT untuk isu penyiksaan dan ICPPED di isu penghilangan paksa. 20. Melakukan kecurangan Pemilu dengan brutal dan TSM. 21. Menggunakan ijazah yang diduga palsu, berkali kali sidang di pengadilan mengalami jalan buntu tanpa bukti ijazah asli Jokowi 22. Kriminalisasi ulama dan pendakwah yang vocal menegakkan amar ma\'ruf dan nahi munkar. 23. Bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di berbagai tempat selama rezim Jokowi berkuasa (al. kasus KM.50). 24. Mem- back up terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 25. Membungkam dan menjadikan DPR hanya jadi tukang stempel pemerintah. 26. Menyandera para Ketum Parpol. 27. Mematikan fungsi oposisi. 28. Membiarkan macam macam mafia ikut mengatur kebijakan pemerintah. 29. Menghidupkan kembali paham komunisme. 30. Membiarkan negara dijajah oleh China komunis. Bahkan membebaskan China membangun pemukinan chusus dengan dalih pembangunan reklamasi pantai. 31. Secara tidak langsung Presiden Jokowi bermain halus menggerogoti APBN untuk kepentingan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 32. Jokowi dinilai membangun politik dinasti sebagai salah satu cara upaya dari penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara. 33. Menghidupkan kembali pemerinyah otoroter. Tahun 1998 mahasiswa sudah berhasil melakukan pergerakan untuk mewujudkan reformasi, tapi hari ini cita-cita reformasi terancam padam dan gagal. 34. Adanya pelemahan pemberantasan korupsi dan melindungi para koruptor. Akan berdampak terhadap kestabilan negara, berdampak pada praktik-praktik korupsi merebak kemana mana 35. Jokowi dinilai abai kepada kesejahteraan masyarakat. Kinerja para pejabat publik tidak mengendepankan fungsinya sebagai public service. 36. Melabrak aturan dan UU melalui tangan Paman Usman di MK, demi politik dinastinya. 37. Jokowi adalah pengkhianat terhadap gerakan Reformasi 1998. . 38. Jokowi membiarkan Kaesang menjadi Ketua Umum sebuah parpol padahal belum lama menjadi anggota Parpol PSI. Ternyata ada misi politik donastinya untuk menjadi Gibernur 39. Bersama DPR mengesahkan UU DKJ yang bakal memberi kekuasaan besar kepada Gibran di wilayah Aglomerasi. 40. Membuat UU Penyiaran yang akan memberangus kebebasan pers seperti zaman Orde Baru. 41. Bersama dengan DPR Jokowi hendak merevisi UU MK (yang pernah ditolak Mahfud MD), tujuannya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas, sama seperti dilemahkannya KPK. 42. Melalui Mendikbud meribah macam isi kirikulim berbau komunis. Akan menaikan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) naik 500%. 43. Melalui Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi menyediakan 1 juta hektar lahan untuk digarap petani China (yang diduga kuat adalah Tentara Merah China), menambah jumlah tentara China yang sebelumnya masuk lewat TKA China”. 44. Melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pajak di sektor ekonomi bakal naik sampai 12%, semuanya bakal kena pajak. 45.Tarif Dasar Listrik, BBM terus naik tidak peduli ekonomi rakyat yang makin silit. 46. Hampir semua harga barang (dan jasa) bakal naik, sedangkan pendapatan tetap, PHK massal terus terjadi, dan peluang kerja sangat sulit terutama setelah membanjirnya TKA China. 47. Di era Jokowi China sangat diistimewakan termasuk ideologi komunis mulai merongrong ideologi Pancasila. 48. Kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang simpang siur, justru di gunakan untuk kepentingan politiknya. 49. Masifnya penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam kebebasan berekspresi. 50. Institusi polri digunakan sebagai pelindung kekuasaan yang akhirnya mengucilkan perlindungan terhadap rakyat. 51.Tidak serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi hingga melemahkan KPK. 52. Pengesahan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law merupakan tren buruk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 53. Dinyatakan bersalah atas buruknya kualitas udara, tapi presiden justru mengajukan banding. 54. Minimnya perlindungan hukum dan ham dalam praktik buruk pinjaman online (pinjol). 55. Persoalan Papua: dari otonomi khusus jilid ii, diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap aktivis Papua semakin masif. 56. Mandeknya pembahasan RUU PKS dan RUU PRT menunjukan pemerintah tidak tegas memberikan perlindungan terhadap warga negara. 57. Watak buruk dan berbahaya pembanguna proyek dengan dalih Proyek Strategis Nasional ( PSN ). 58. Minimnya perlindungan negara terhadap pekerja migran di luar negeri. 59. Pepesan kosong janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan akan memberikan ganti rugi dan mengampuni kekejaman PKI sebagai korban. 60. Gagap dalam melakukan penanggulangan berbagai bencana alam. 61. (1) Beberapa proses yang tak lazim dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada naskah akademik; (2) Ribuan halaman RUU Cipta Kerja dibahas dalam waktu sangat singkat dan cenderung berubah-ubah; (3) UU Cipta Kerja malah memandatkan pemerintah untuk melahirkan ratusan peraturan pelaksana baru; (4) UU Cipta Kerja banyak yang melayani kepentingan korporasi, salah satunya Pasal 57 yang mengubah Pasal 162 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ). (5)UU Cipta Kerja semakin memberi kewenangan yang besar terhadap Polri karena bisa menerbitkan perizinan berusaha sekaligus pendidikan dan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; (6) UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan yang berpotensi mendorong Polri lebih represif, antara lain mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (7) UU Cipta Kerja hanya memberikan ilusi investasi. 62. Utang negara yang ugal ugalan beresiko gagal bayar dan menyitaan aset negara. 63. Pemindan dan pembangunan IKN yang di serahkan ke pihak asing ( khususnya China ) sama dengan menjual ke daulatan negara dan takluk kepada penjajah gaya baru. 64. Polemik terkait nasib warga Kampung Susun Bayam, Jakarta, diusir oleh sekelompok petugas keamanan pada Selasa (21/5/2024). Tindakan semena mena, tidak mausiawi demi kepentingan penjajah gaya baru. 65. Program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mendapat penolakan masyarakatbukan karena dinilai memberatkan pekerja. Tetapi melanggar konstitusi. 66. Jokowi begitu mudah mengubah dan membuat Keppres, UU, Perpu sesuai keinginan penjajah gaya baru tidak peduli merugikan rakyat. Kondisi tersebut otomatis akan menjadi beban berat bagi siapapun Presiden yang akan meneruskan estafet sebagai Presiden selanjutnya. Konsekuensi lebih lanjut Jokowi harus siap menerima resiko seberat beratnya atas kebijakan yang menyimpang dari Konstitusi UUD 45 dan Pancasila. (*)
PELATIH INDONESIA, Kluivert & Warisan Rinus Michels
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior PATRICK Kluivert tidaklah sementereng Rinus Michels. Tidak juga se-agung Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Bert van Marwijk, Louis van Gaal, atau Erik ten Hag. Sebagai \"coach\", Kluivert belum sampai pada \'chapter\' mereka. Bahkan lewat \"grade\" sedikit ke bawah, dengan Frank Rijkaard. Kluivert belum sampai di situ. Kluivert yang seangkatan dengan Giovanni van Bronckhorst, dikenal sebagai \'striker\' haus gol. Dibesarkan Ajax Amsterdam, dan berkiprah selama enam tahun (1998-2004) di Klub elite Barcelona. Keturunan Suriname (dari Ayah), mantan asisten pelatih Timnas Belanda ini, sangat produktif. Selama berada di Barcelona, dari 182 penampilan, Kluivert mencetak 90 gol. Bila dihitung prosentase, \'average\' (rata-rata) setengah (0,5) gol dia ciptakan di setiap pertandingan. Rekapitulasi golnya makin terlihat, bila dihitung kurun 14 tahun (1994-2008) berkarier di tujuh Klub elite Eropa (Ajax, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, Lille). Dalam 343 kali tampil, sebanyak 149 gol berhasil dilesakkannya. Tak keliru. Bila pelatih berusia 48 tahun ini, ingin menjadikan Timnas Indonesia \"panen gol\" di empat sisa \"matchday\" kualifikasi Piala Dunia Group C Zona Asia. Pilihan PSSI kepadanya, tidaklah salah. Angka statistik, pun menunjuk dan membenarkan probabilitas itu. Dalam 79 penampilannya memperkuat Timnas senior Belanda (1994-2004), sebanyak 40 gol telah dia ciptakan. Prosentasenya, hampir sama setengah (0,5) gol rata-rata dari setiap pertandingan. Diakui. Kluivert yang pernah meraih trofi Champion Cup (1994-1995) bersama Ajax Amsterdam, kondisinya belum secemerlang \'coach\' Rinus Michels, Leo Beenhakker, atau Dick Advocaat. Popularitasnya juga tidak lebih kuat ketimbang Frank Rijkaad, atau Johan Cruijff. Patrick Kluivert, dengan pengalaman lebih banyak sebagai asisten pelatih Timnas Senior: Belanda (2012-2014), Kamerun (2018-2019), NEC Nijmegen (2010-2011), AZ (2008-2010), Brisbane Roar (2010), akan berjuang bersama pemain Timnas Indonesia, meraih tiket Piala Dunia. Membawa Belanda menduduki posisi 3 Piala Dunia 2014. Patrick Kluivert (asisten pelatih Louis van Gaal), akan dikenang sebagai pemain berintelegensia tinggi. Gol tunggal yang diciptakannya tahun 1995 (UEFA Champion), telah mengantarkan Ajax ke tampuk singasana. Kluivert adalah salah satu, dari empat generasi emas yang memperkuat Timnas Belanda dengan kualitas mumpuni. Nama-nama: Johan Cruijff, Rob Resenbrink, Marco Van Basten, adalah tiga nama lain, yang pernah di \"takuti\" dalam kompetisi-kompetisi Dunia-Eropa. Prestasi Kluivert sebagai penyerang berbahaya (Eropa), memang tidak bisa dianggap sebelah mata. Mengikuti tiga kejuaraan Eropa (UEFA), Piala Dunia FIFA 1998, torehan lima gol di Piala Eropa tahun 2000, adalah monumen bagi mantan pelatih Timnas Curacao (2015) ini. Tak salah, bila kemudian FIFA yang berpusat di Zurich, mencantumkan Kluivert dalam FIFA 100. Sebuah daftar berisi 125 pesepakbola dunia terbaik, yang masih hidup di tahun 2004. Sampai kini, Kluivert menjadi salah satu penyerang terbaik di Timnas Belanda yang pernah ada. Sekalipun prestasinya sebagai pelatih, belum sementereng saat jadi pemain. Talenta Kelahiran Amsterdam (Belanda) ini, akan mencoba membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 (AS-Kanada-Meksiko). Yang tentunya juga menarik. Keberadaan Patrick Kluivert, akan lebih memudahkan komunikasi Calvin Verdonk dkk, dalam menerapkan sepak bola khas Belanda, \"Total Football\". Rinus Michels, sang \"designer\" sepak bola ala Belanda telah membekali Kluivert. Dia adalah Guru bagi semua pemain, dan pelatih asal Belanda sampai kini. Yakinlah, Kluivert sudah siap membawa Indonesia ke panggung \"World Cup \'26\". (*).
Warga Pribumi Demo Tolak PSN PIK-2, Kaki Tangan Oligarki Menghadang
Tangerang | FNN - Meski sempat dihadang kaki tangan oligarki, aksi unjuk rasa (Unras) oleh massa pribumi menolak proyek PIK-2, telah sukses digelar pada hari Rabu, 8 Januari 2025 di Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Selain masyarakat setempat dan tokoh lokal, hadir pula para tokoh nasional antara lain; Abraham Samad, Roy Suryo, Ust Alfian Tanjung (Pendakwah), Mayjen TNI Purn Syamsu Djalal (mantan DANPOM TNI era Soeharto), KH Muhyiddin Junaidi (Ulama MUI). Hadir pula Mayjen TNI Purn Soenarko, Dr Marwan Batubara, Rizal Fadilah, Edy Mulyadi, KH Sobri Lubis, Kolonel Purn Sugeng Waras. Hanya saja, Unras tersebut tanpa dihadiri oleh Said Didu. Unras ini bertujuan untuk menolak dan menghentikan Proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim di wilayah Provinsi Banten. Pembenaran dan manfaat proyek PIK-2 tersebut gencar disuarakan para buzer, demikian juga oleh Nono Sampono selaku Direktur Utama milik Perusahaan Aguan. \"Sudah jelas dan tegas, bahwa proyek PIK-2 milik Aguan ini tidak memiliki dasar yuridis (illegal) secara formal dan transparan. Pelanggaran hukum yang terjadi antara lain proyek PSN PIK-2 tidak berdasarkan kajian RTRW, dan izin peruntukan lahan,\" kata Juju Purwantoro, penasihat hukum warga terdampak. Juju menegaskan bahwa lahan yang akan digarap seluas kurang lebih 1.836 Ha ini ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. Sesuai keterangan Menteri ATR BPN Nusron Wahid masih belum jelas konversi peruntukannya. Agar tidak berlarut-larut, perlu keputusan segera dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, sesuai aturan PSN Tropical Coastland diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, Menurut Juju, pemasangan pagar laut sepanjang 30.16 km, diurugnya empang- empang milik warga dan juga sungai, sampai saat ini tidak memiliki ijin, dan tidak ada juga pihak yang bertanggung jawab. Akibat operasinya truk-truk proyek PIK-2 tanpa batas waktu telah menimbulkan kecelakaan, juga korban jiwa. Belum lagi akses jalan yang ditutup, polusi, kerusakan jalan dan lingkungan, banjir, dll. Menghalangi fungsi laut, kata Juju adalah melanggar ketentuan internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Hal itu juga dilarang, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya jelas, adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik publik yang adil dan terbuka tanpa ada yang bisa mengklaim menjadi milik pribadinya. Aksi Deklarasi Rakyat Melawan Oligarki di Desa Kohod tersebut, telah terjadi penghalangan dan pelarangan akses menuju lokasi Unras oleh para preman. Anehnya para preman tersebut justru bukan dari penduduk lokal Banten, tapi sebagian besar orang- orang dari wilayah timur Indonesia. Mereka tampak dilindungi oleh aparat kepolisian, untuk menghalangi konvoi pengunjuk rasa. Padahal sesuai Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mereka sudah melakukan pemberitahuan tentang adanya Unras tersebut. Agar kasus PSN dan PIK-2 tersebut memiliki kepastian hukum, tidak merugikan lingkungan (darat, laut) juga rakyat, maka Presiden Prabowo Subianto harus segera menghentikan proyek tersebut. (And).
Tangkap dan Adili Jokowi, Airlangga, Aguan, dan Anthony Salim
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan AGENDA Deklarasi Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) di area gusuran PIK-2 Kampung Kramat Kecamatan Paku Haji Tangerang cukup seru, dalam arti diganggu preman-preman Aguan yang mencoba membubarkan acara. Emak-emak peserta deklarasi baik dari ARM maupun lainnya tanpa dikomando langsung menggebrak, menghadang dan melawan. Dibantu oleh para jawara dan elemen lain, maka gerakan preman-preman itu berhasil digagalkan. Acara berjalan lancar hingga selesai. Bravo emak-emak. Deklarasi, orasi dan aksi sukses. Rencana awal yang akan dilakukan di desa Kohod digeser, ternyata preman Aguan memblokade dan menghalangi sehingga peserta aksi berkumpul di Makam Keramat Panjang. Lalu long march menuju lokasi pindahan di area gusuran Kampung Kramat. Sepanjang jalan disambut masyarakat yang gembira akan adanya perlawanan dan pembelaan. Jalan Raya Cituis agak macet dan tersendat. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan do\'a acara dimulai dengan pernyataan Deklarasi oleh DR Marwan Batubara. Ada beberapa tuntutan yang menyertai deklarasi antara lain agar Presiden mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan PIK-2, DPR bentuk Pansus, BPK audit investigatif, dan Presiden menjamin proses hukum atas kejahatan oligarki Jokowi, Airlangga, Aguan, Anthoni Salim dan lainnya. Hadir dalam acara Deklarasi dan berorasi utusan khusus Sultan Banten KH Hafidz Amrullah didampingi Prof Jib Tb Muhibbudin Hamid, H. Abah Astari Panglima Kesultanan Banten dan Ketua APP TNI Banten Abah Raden Halimun. Beberapa ulama dan tokoh Banten juga hadir dalam acara penolakan PIK-2 tersebut. Sementara para penggerak Deklarasi GRAO kompak bertekad untuk melawan oligarki yang telah menginjak-injak kedaulatan rakyat, merusak kedaulatan hukum dan membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. PIK-2 adalah pencaplokan wilayah tidak sah. Penjajahan terselubung. Mereka yang hadir antara lain Mayjen Purn Syamsu Djalal, Mayjen Purn Soenarko, Brigjen Purn Hidayat Purnomo, KH Ahmad Shobri Lubis, DR. Abraham Samad, DR Marwan Batubara, Ustad Alfian Tanjung, Dindin S Maolani, SH, H. Soeripto, M. Rizal Fadillah, SH, Kol. Purn Sugeng Waras, DR. Ir Memet Hakim, Ahmad Khozinudin, SH, H Eddy Mulyadi, Ustadz Ismed Fassah, Menuk Wulandari, Ustad Ekajaya, Taufik Bahaudin, Medi Juniarto, SH, Kol Purn Nursyam, dr Julia Satari dan lainnya. PIK-2 dinilai sebagai proyek penjajahan dengan perlawanan dan penolakan yang semakin meluas baik dari Kesultanan Banten, masyarakat dan rakyat Banten, LSM dan Ormas, Jawara, Pemuda dan Mahasiswa, Ulama dan cendekiawan serta emak-emak militan. Terakhir Ormas Lintas Tokoh Muda Pendiri dan Penggagas Provinsi Banten pun turut bersuara. Perilaku penjajah yang merampas tanah rakyat dengan harga murah disorot tajam. \"Harga ikan teri jauh lebih mahal, ikan teri aja Rp. 80 ribu per kilo. Masa tanah cuma dihargai Rp. 50 ribu jelas kami menolak. Kami dengan tegas menyatakan sikap menolak proyek PIK-2 dengan dalil apapun\", ujar Udin Saparudin tokoh pembentukan Provinsi Banten. Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) dengan Deklarasi dan Orasi ini menekankan pada desakan untuk pencabutan PSN dan penghentian proyek PIK-2. Dan terpenting pula atas segala pelanggaran atau kejahatan hukum yang telah dilakukan, maka : Tangkap dan adili Jokowi, Airlangga dan Aguan-Antoni Salim. Patung Naga raksasa gerbang PIK-2 harus dihancurkan. Naga itu sedang mengunyah Garuda. (*)
Partai Gelora Usulkan Anak-anak yang Tak Sekolah Jadi Penerima Manfaat Program MBG
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025). Sebab, program ini merupakan gerakan bersama antara Partai Gelora dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru. Hal itu dismpaikan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Rabu (8/1/2025) sore. \"Sejak awal kita sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Sehingga SDM kita memang harus diperhatikan,\" kata Sarah Handayani. Partai Gelora, kata Sarah, bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). \"Pemerintah harus membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,\" katanya. Sarah menegaskan, bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi \'Indonesia Emas 2045\'. Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya \'bullying\' antar siswa. \"Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program,\" katanya. Sarah berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah. \"Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah,\" ujarnya. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, bahwa program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya. \"Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045,\" kata Dedek. Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip \'higienitas dan food safety\'. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia. \"Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak,\" katanya. Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak. \"Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik,\" katanya. Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah \"Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG,\" katanya. Prabowo Punya Political Will Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya. \"Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo,\" kata Trubus Rahadiansyah. Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19. \"Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja,\" katanya. Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045. \"Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias,\" katanya. Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya. \"Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui,\" katanya. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik. \"Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah,\" katanya. Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan. \"Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam di masyarakat, terutama soal standar makanan. \"Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka,\" kata Tulus. Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan. \"Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas,\" ujarnya. Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya. Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras. \"Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya,\" katanya. Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. \"Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi,\" katanya. YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas. \"Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita,\" pungkasnya. (Ida)
POPULER
