ALL CATEGORY
Perpanjangan Izin Usaha (IUPK) Freeport Sampai 2061 Melanggar Hukum dan Konstitusi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Di tengah kunjungannya ke Amerika Serikat, Jokowi menjamu Chairman dan CEO Freeport-McMoran Inc., Richard Adkerson, di hotel Waldorf Astoria, Washington DC. Entah apa yang dibicarakan. Yang pasti, patut diduga keras, salah satunya terkait perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia (Freeport), yang masa berlakunya baru akan berakhir pada 30 Desember 2041. Masih 18 tahun lagi. Masih sangat lama. Tetapi, Jokowi berniat memperpanjang izin usaha Freeport tersebut secepatnya, mungkin dipaksakan pada tahun ini juga, untuk 20 tahun ke depan sampai 2061. Kalau benar terjadi, perpanjangan izin usaha Freeport tersebut melanggar hukum, dan juga melanggar konstitusi. Alasannya sebagai berikut. Pertama, perpanjangan izin usaha (IUPK) Freeport melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 96 tahun 2021 yang mengatakan, perpanjangan IUPK hanya bisa dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir. Sehingga, memperpanjang masa berlaku izin usaha Freeport, yang baru akan berakhir 18 tahun lagi, 30 Desember 2041, jelas melanggar Pasal 109 ayat (4) PP dimaksud. Kedua, berdasarkan PP tersebut, izin usaha Freeport baru bisa diperpanjang paling cepat 30 Desember 2036, oleh Presiden pada saat itu, yaitu Presiden periode 2034-2039. Oleh karena itu, apabila Jokowi memperpanjang izin usaha Freeport yang seharusnya dilakukan oleh Presiden periode 2034-2039, maka Jokowi melangggar, dan merampas, wewenang Presiden yang akan datang. Artinya, Jokowi melanggar Pasal 7 UUD yang menyatakan “Presiden memegang jabatan selama lima tahun”. Dalam hal ini, Jabatan Jokowi hanya sampai 20 Oktober 2024. Karena itu, tidak boleh merampas wewenang Presiden periode 2034-2039. Ketiga, perpanjangan izin usaha pertambangan (IUPK) hanya boleh dilakukan 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Sehingga, memperpanjang IUPK sekaligus 20 (dua puluh) tahun, dari 2041 sampai 2061, jelas melanggar Pasal 109 ayat (1) huruf a PP No 96/2021, dan juga Pasal 83 huruf f UU No 3/2020 tentang Minerba. Pasal 109 ayat (1) huruf a PP No 96/2021 menjelaskan “Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi …. dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.” Pasal 83 huruf f UU No 3/2020: Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam … dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun …. Keempat, izin usaha Freeport sudah dikonversi dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 17 Februari 2017, yang akan berakhir pada 30 Desember 2021 (sesuai sisa masa berlaku KK). Freeport kemudian sudah mendapat perpanjangan izin usaha selama 20 tahun, dari 2021 sampai 2041, pada 21 Desember 2018. Tentu saja, perpanjangan izin usaha Freeport selama 20 tahun ini juga melanggar peraturan dan undang-undang, karena perpanjangan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Pasal 83 huruf g UU No 23/2009 yang berlaku ketika itu berbunyi, “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam …. dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Setelah mendapat perpanjangan 2 (dua) kali, atau maksimal 20 tahun, IUPK tidak bisa diperpanjang lagi dan wajib dikembalikan kepada pemerintah. Pasal 72 ayat (6) PP No 23/2010 berbunyi “Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Freeport sudah mendapat perpanjangan izin usaha selama 20 tahun, dari 2021 sam pai 2041. Oleh karena itu, izin usaha Freeport tidak bisa diperpanjang lagi, dan wajib dikembalikan kepada pemerintah. Karena itu, memperpanjang IUPK Freeport sampai 2061 melanggar UU, dan sekaligus merugikan keuangan negara. https://www.liputan6.com/amp/3854290/dikuasai-indonesia-kontrak-freeport-diperpanjang-hingga-2041 Jokowi berdalih, perpanjangan IUPK Freeport, dibarter dengan penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport sebesar 10 persen, sehingga total saham pemerintah menjadi 61 persen terhitung 2041, seolah-olah menguntungkan pihak Indonesia. Padahal sebaliknya, sangat merugikan. Karena seluruh daerah pertambangan Freeport pada 2041 seharusnya kembali menjadi milik Indonesia 100 persen. Bukan 61 persen. Apakah Jokowi tidak mengerti, atau memang berniat berbohong? Bisa saja, perpanjangan IUPK Freeport ini untuk menutupi potensi kerugian pengambilalihan saham freeport pada 2018 menjadi 51 persen, dengan nilai akusisi 3,85 miliar dolar AS. Selain itu, Jokowi seharusnya juga tidak berwenang memperpanjang izin usaha Freeport sampai 2041 pada 2018 yang lalu. Karena menurut peraturan yang berlaku ketika itu, perpanjangan IUPK hanya boleh dilakukan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku IUPK berakhir. Dalam hal ini, perpanjangan izin usaha Freeport paling cepat dilakukan pada 30 Desembetr 2019. Sedangkan, jabatan Jokowi ketika itu akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Kalau Jokowi tidak terpilih lagi pada pilpres 2019, maka wewenang memperpanjang IUPK Freeport yang akan berakhir pada 30 Desember 2021 ada di Presiden berikutnya, periode 2019-2024. Tetapi, wewenang ini diambil Jokowi dengan menetapkan PP No 1/2017 yang mempercepat perpanjangan IUPK, dari paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan menjadi paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun, sehingga memungkinkan Jokowi bisa memperpanjang izin usaha Freeport pada Desember 2018. Percepatan perpanjangan izin usaha tersebut pada hakekatnya mengambil wewenang Presiden berikutnya, dan termasuk kebijakan bersifat koruptif karena menguntungkan pihak Freeport. Karena itu, DPR wajib menyelidiki apa motif Jokowi yang sebenarnya terkait penetapan PP No 1/2017, yang pada intinya memaksakan agar Jokowi dapat memperpanjang izin usaha Freeport, yang sebenarnya bukan wewenangnya sebagai Presiden periode 2014-2019? (*)
Anis Matta Yakin Pemilu 2024 akan Jauh Lebih Damai Dibandingkan Pemilu 2019
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Pemilu 2024 akan jauh lebih damai dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama Pemilu 2019. \"Saya yakin betul Pemilu 2024, Isya Allah jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 terutama dari sisi keamanan juga dari sisi penegakan hukum,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (27/11/2023). Menurut Anis Matta, Pemilu 2024 lebih terbuka dan memungkinkan adanya kontrol publik yang kuat apabila terjadi kecurangan dalam proses Pemilu. \"Karena itu, saya yakin bahwa Pemilu kita kali ini agak jauh lebih damai dan jauh lebih terbuka. Kontrol publik atas kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu juga juga jauh lebih kuat,\" katanya. Anis Matta berharap agar semua pihak menyambut Pemilu 2024 ini dengan suka cita dan gembira. Sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, terbuka dan adil. \"Mudah-mudahan kita menghadapi Pemilu 2024 ini, dengan hati yang lapang, dengan hati riang gembira, dan semangat menyelenggarakan Pemilu ini secara damai, terbuka dan adil,\" pungkas Anis Matta. Pada Senin (27/11/2023), Badan Pangawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar acara Deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri para pimpinan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dan tiga kandidat pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presifen (cawapres). Deklarasi Pemilu Damai Bawaslu digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, sekaligus menjadi Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024. Sementara acara Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai digelar digelar di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Sebab, KPU akan memulai jadwal masa kampanye mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Anis Matta terlihat hadir dalam Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Bawaslu. Anis Matta didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Namun, saat Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai di KPU ini, Partai Gelora diwakili oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai. Selain itu, tiga pasangan capres-cawapres juga mendatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai. Sebelumnya, di Bawaslu mereka juga menandantangani Deklarasi Pemilu Damai Partai Gelora sendiri menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Sedangkan pasangan capres-cawapres yang didukung dalam Pilpres 2024, adalah pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Ida)
Menggugat Mitos Penguasa Selalu Benar
Oleh Dr. Anton Permana, SIP.,MH | Direktur Tanhanna Dharma Mangrva (TDM Institute) Ada 4 (empat) syarat pembentukan sebuah negara menurut Hans Kelsen dalam bukunya “Teori Negara” yaitu ; Ada rakyat, wilayah, pemerintahan, dan hukum. Karena dalam pembentukan negara butuh kesepakatan, konsensus dan pengakuan baik dari dalam diri organisasi (struktur negara)nya, maupun dari pengakuan negara lain (dunia internasional). (Hans Kelsen. “Teori Negara”. Buku Kesatu. 1980). Di era kontemporer saat ini sistem kekaisaran, imperium dan kekhalifahan tidak ada lagi. Dalam konsepsi “Nation State” (negara bangsa) yang “dimodernisasi kembali” dan diprakarsai oleh seorang tokoh Yahudi bernama Theodre Hezle, menyatakan bahwa masing-masing negara saat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemerintahannya. Ada yang berbentuk Monarki Absolute (tunggal), Monarki Konstitusi, Republik, dan Protectorat Country. Demikian juga dalam dalam rekruitman kepemimpinan nasional negaranya. Ada yang berdasarkan garis keturunan raja (Monarki Absolute) untuk kepala negaranya dan ada juga yang melalui pemilihan umum untuk negara yang menganut paham demokrasi. Baik itu untuk pemilihan kepala negaranya maupun kepala pemerintahannya. Pertanyaannya, kenapa setelah ribuan tahun dunia ini dipayungi oleh sistem pemerintahan berbentuk kekaisaran, raja, dan kekhalifahan, banyak berubah total menjadi bagian-bagian kecil negara berbasis kebangsaan? Salah satu jawabannya itu adalah agar terjadi pembahagian kekuasaan dalam pengelolaan pemerintahan organisasi bernama negara. Dimana rakyat tidak saja hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga mempunyai kedaulatan (khidmad) dalam memperoleh hak dan dan kewajibannya secara berkeadilan. Karena di dalam sistem Monarki (di era sebelumnya) rakyat harus dan wajib tunduk kepada seorang Raja, dan sulit untuk mendapatkan hak-hak serta perlindungan dirinya ketika Sang Raja berkonspirasi (jahat) sekalipun. Untuk itulah lahir konsepsi negara dengan sistem demokrasi sebagai salah satu alternatif dimana suara rakyat adalah suara Tuhan (Voc Populi Vox dei), dengan proses perekrutan kepemimpinan nasionalnya melalui pemilihan umum (suara pilihan rakyat). Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa, konsepsi “nation state” ini adalah bentuk taktik strategi kelompok elit global yahudi dalam “mempreteli” konsepsi kekuasaan yang terintegrasi berbasis keagamaan seperti imperium, kekaisaran, dan ke khilafahan. Karena, elit global juga punya agenda untuk mendirikan konsepsi “The new world order” (sebuah tatanan baru dunia), yang tunduk dalam satu tatanan yang mereka buat, dan mengenyampingkan agama dari kekuasaan. Konsepsi ini juga yang mempengaruhi terbentuknya negara kita Indonesia. Dimana dahulunya sebelum negara ini terbentuk, nusantara ini selama ribuan tahun lamanya juga hidup dalam suasana kerajaan-kerajaan. Yang diperintah oleh seorang Sulthan dan Raja. Jadi wajar, dalam perilaku sosial kadang kala baik rakyat dan pemimpinnya, secara genetis dan psikologis budaya masih bersifat feodalistik ala kerajaan. Padahal, negeri ini sudah 78 tahun berubah menjadi negara Republik. Akar budaya feodalistik ini juga yang sesuai judul kita di atas, kadang kala dimanfaatkan oleh kelompok elit politik untuk memanipulasi kekuasaannya agar tetap terus eksis mendapatkan legitimasi untuk melakukan apa saja dengan instrumen kekuasaannya. Dengan mengatasnamakan “Pemerintahan yang sah”, namun bukan berarti pemerintahan yang benar? Padahal, di dalam negara demokrasi itu, kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Owner dan komisaris dari negara ini adalah rakyat. Karena juga secara sejarah, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang diperjuangkan, dan didirikan sendiri oleh rakyatnya melalui perang dan senjata. Meskipun dengan mengorbankan harta dan nyawa dari pada pendahulu kita. Indonesia sebagai negara yang telah menobatkan dirinya sebagai negara Demokrasi, seharusnya sudah jauh dari perilaku kuno pemerintahan yang anti kritik, anti perbedaan, diskriminatif, sifat otoritanisme yang selalu menggunakan tangan aparat keamanan untuk melindungi kepentingan penguasanya. Bahkan, di dalam demokrasi itu, salah satu kemewahan rakyat itu adalah dapat mengkoreksi langsung pemimpinnya yang dianggap gagal dan tidak becus menjalankan amanah pemerintahannya. Dalam konteks Indonesia, semua itu sudah dilindungi dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU HAM Tahun 1999. Namun faktanya hari ini, apalagi semenjak era Joko Widodo ini jadi presiden periode kedua. Semua tatanan demokrasi itu dirusak dan dihancurkan dari segala lini. Tak ada lagi pembahagian kekuasaan (Trias Politika) di negara kita. Karena semuanya sudah “berselingkuh” dengan kekuasaan. Padahal, Trias Politika itu adalah instrumen utama dari pemerintahan negara demokrasi. Demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia adalah demokrasi manipulatif. Demokrasi semu administratif prosedural saja. Memang ada Pemilu dan Pilpres, namun kualitas kejujurannya sangat jauh dari harapan. Karena penuh dengan hawa dan bau kecurangan dan kejahatan demokrasi. Memang dalam tampilannya Joko Widodo ini begitu sangat sederhana, merakyat, ndeso dan penuh puja puji media. Namun faktanya, hampir semua kebijakan strategis yang diambil lebih banyak menguntungkan kelompok coorporate oligarkhi, elit politik kelompoknya. Lahirnya UU Minerba, UU Omnibus Law, dan UU tentang IKN adalah fakta konkritnya. Keberhasilan Joko Widodo tak lebih dari sikapnya yang mampu mengkonsolidasikan instrumen kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarganya. Bahkan PDIP yang menjadi partai politik pengusung utamanya pun saat ini “gigit jari” ditinggalkan. Maka jadilah hari ini, seorang Joko Widodo menjelma menjadi seorang Presiden dengan kekuasaan full power. Seolah tanpa batas. Sebuah basis kekuasaan yang di bangun atas dasar “populis otoritarianisme”. Namun di sinilah letak kekeliruan Joko Widodo dan juga “kenaifan” masyarakat Indonesia. Karena kita lupa bahwa, kekuasaan yang saat ini ada di tangan Joko Widodo itu adalah “pinjaman”, yang bersifat sementara sesuai dengan jangka waktu masa jabatannya. Oktober tahun depan, kekuasaan Joko Widodo harus segera di kembalikan kepada rakyat, dan pemenang Pilpres. Artinya, kekuasaan Joko Widodo tidak absolute seperti tahta kerajaan. Bahkan, kalau seorang Joko Widodo apabila melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela, maka kekuasaannya bisa ambil kembali. Sesuai dengan pasal 7 UUD 1945. Kenapa semua itu bisa terjadi, salah satunya adalah karena secara genetis DNA, budaya kultural feodal masyarakat kita masih sangat tinggi. Budaya kultural era kerajaan Majapahit masih melekat dalam psikologi prilaku budayanya. Yaitu : Menganggap penguasa (raja/presiden) itu selalu benar, manusia setengah dewa, yang “pasti baik” dan wajib dita’ati. Atau dengan istilah sandiko Prabu. Ditambah lagi pengaruh spritualitas keagamaan yang mayoritas Islam, dimana di dalam ajaran Islam juga ditekankan adanya ke ta’atan terhadap pemimpin (ummaroh) dan imam. Atau dengan istilah “sami’na wa atokna”. Apalagi mesti kita akui bersama, kepiawaian seorang Joko Widodo memainkan pencitraan media, dengan konsepsi logical fallacy. Sehingga, masih banyak masyarakat dan elit pemimpin begitu “tunduk” dan malah takut pada sosok Joko Widodo. Sedangkan keta’atan, ketunduk-an yang di maksud dalam Islam itu adalah, selagi seorang pemimpin itu tidak melakukan ke ingkaran dan melakukan kerusakan akidah secara terang/terangan. Ada batas dan nilai yang mengaturnya. Padahal juga, di dalam dunia politik bernegara. Mitos penguasa selalu benar itu sungguh sangat “naif” sekali. Karena, kepemimpinan di dalam negara demokrasi itu diperoleh melalui prosedur politik. Yang di dalamnya penuh dengan trik intrik manipulatif, yang tidak peduli nilai, norma dan moralitas. Pemimpin dalam negara demokrasi, sejatinya antitesa dari potensi konspirasi negara monarki. Namun jangan salah, meskipun sudah menjadi negara demokrasi, potensi konspirasi yang dilakukan oleh sekelompok oligarkhi juga bisa terjadi. Toh di dalam dunia pencitraan, semuanya bisa disulap. Melalui ilmu logical fallacy, kebenaran objective bisa dikalahkan oleh prasangka keyakinan subjective. Orang baik bisa disulap menjadi orang jahat, dan orang jahat bisa disulap jadi orang baik bak malaikat. Hal ini yang mesti disadari masyarakat Indonesia adalah masyarakat harus kritis, logis, realitis dalam melihat fenomena yang terjadi di tubuh pemerintahan. Khususnya pada aparatur negara, TNI/POLRI, dan pegawai BUMN. Pahami hal ini dengan baik dan benar. Karena saat ini kita sudah menjadi negara moderen bukan era kolonialisasi dan kerajaan lagi. Yang harus menjilat-jilat pada atasan asal dapat jabatan, namun rela mengenyampingkan integritas dan harga diri kepada kekuasaan sesa’at. Akhirnya rakyatlah yang kembali bisa mengawasi langsung, mempelototi setiap gerik pemerintahan ketika fungsi-fungsi trias politika dilumpuhkan. Rakyat sebagai kekuatan “civil society” harus mempunyai keberanian, literasi, ghiroh, dan kesadaran kolektif untuk mengkoreksi penguasa hari ini. Penguasa yang setiap lima tahun di pergilirkan melalui Pemilu. Sebagai negara demokrasi, kepentingan rakyat harus di atas segalanya. Pemerintah adalah pelayan rakyat. Penguasa hari ini seperti Joko Widodo juga akan berakhir masa jabatannya. Tak ada yang abadi. Matahari pun akan tenggelam menuju malam. Itulah indahnya demokrasi, karena ada selalu jangka waktu pergantian kekuasaan. Agar, ketika ada penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya maka tidak akan bisa bertahan lama. Rakyat bisa menggantinya baik dalam pilihan atau, melakukan perlawanan bahkan pembangkangan kalau penguasa hari ini melanggar konstitusi. Di dalam negara demokrasi (negara moderen) ini, kuncinya ada pada kekuatan civil society. Kalau rakyatnya sendiri rapuh, berpecah belah, maka anasir anasir jahat elit koorporasi (oligarkhi) pasti akan memanfaatkan momentum ini untuk terus menancapkan hegemoni kekuasaanya melalui proxy-proxy nya yang sudah dibentuk. Artinya, mitos seolah penguasa itu selalu benar, harus ditinggalkan. Karena itu adalah cara berpikir “jadul” dan feodalistik. Itu sama saja kita mundur jauh kebelakang. Karena yang benar itu adalah, terikat dengan nilai (Value) bukan dengan figur sosok maupun jabatan. InsyaAllah. (*)
Fahri Hamzah: Politik Aliran Tak Ada Untungnya, Harus Diakhiri!
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut jika politik aliran dan ekstrim kiri-kanan dalam politik Indonesia, harus diakhiri. Alasannya, karena praktik politik seperti itu, tidak berdasar dan tidak menguntungkan secara nasional. \"Saya adalah korban dari politik aliran dan pembelahan ekstrim pada 2 (dua) pemilu terakhir,\" ungkap Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023). Karenanya, menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, diperlukan intrupsi sebagai rekonsiliasi, terutama elit dan bangsa Indonesia untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. \"Dan untuk itulah, saya mendukung rekonsiliasi Prabowo-Jokowi pasca Pemilu 2019. Kita harus akhiri pertempuran ekstrim di kiri-kanan,\' tegas Fahri lagi. Banga Indonesia, lanjut Fahri, harus menjadi moderat, ke tengah, berlabuh dan bersatu membangun negara yang kuat. Selain itu, semua pihak juga harus bersyukur sekarang, karena ketegangan seperti ini tidak terlalu besar. Namun, untuk itulah rekonsiliasi bangsa diperlukan dan mengakhiri konflik partisan dan politik aliran. \"Kita harus bersatu mendukung Pak Jokowi-Prabowo untuk menyatukan bangsa kita ke depan,\" demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu. (Ida)
Netralitas Pemilu Butuh Peran Masyarakat Sipil untuk Awasi Kerja KPU dan Bawaslu
Jakarta | FNN - Jelang dimulainya musim kampanye Pemilu 2024, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu untuk tidak memberi keistimewaan pada paslon tertentu. \"Maka yang harus didorong adalah Bawaslu, harus memainkan peranan untuk menjalankan tugas, mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak memberi keistimewaan kepada calon tertentu atau membiarkan pelanggaran itu terjadi,\" tegas Romo Benny di Jakarta, Senin (27/11/2023). Pemilu yang Jurdil, jujur dan adil, hanya mungkin terjadi kalau kita bersama-sama mengawasi jalannya pemilu yang jujur, adil dan transparan dengan mengawasi penyelenggara pemilu agar bertindak netral dan tidak berpihak. \"Jadi, Bawaslu harus berperan secara aktif, kalau Bawaslu tidak aktif, maka masyarakat harus mengingatkan, menegur, mengkritik, bahkan bisa memberikan mosi tidak percaya kepada Bawaslu karena Bawaslu tidak menjalankan tugasnya dengan benar,\" tambah Romo Benny. Tugas pengawasan berlapis, oleh Bawaslu itu sendiri selaku penyelenggara maupun masyarakat sipil harus dilakukan demi keadaban bangsa dan terciptanya sebuah pemerintahan yang memiliki trust di mata rakyat. \"Kalau pemilu tahun ini dipenuhi dengan kecurangan, ketidakbahagian publik, dan pemilu itu penuh dengan cacat, maka jalannya pemerintahan akan terganggu, maka jangan kita mempermainkan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang penuh manipulatif,\" jelas Romo Benny. Jika semua pihak berkomitmen untuk menjaga jalannya pemilu yang Luber-Jurdil, maka netralitas bukan sekadar jargon, sehingga Pemilu dapat menjadi pesta demokrasi yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Romo Benny, yang juga rohaniawan Katolik ini menambahkan, elemen masyarakat di sini termasuk tokoh agama. \"Peranan tokoh agama memberikan kesejukan, pendidikan politik, dan paling penting bagaimana tokoh agama memberikan kesejukan dan tidak memprovokasi, tetapi memberikan kecerahan, agar pemilu yang adil dan damai, dan kita bersama-sama mengawalnya,\" pungkasnya berharap. Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) berharap para penyelenggara pemilu mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas. \"Ya kita sangat berharap dan mengimbau bahwasanya kejujuran itu modal utama dalam bernegara. Kunci keselamatan itu kejujuran. Makanya kita berharap semuanya mengutamakan kejujuran, hati nurani, agar terpilih pemimpin yang kredibel,\" katanya. Jaga Legitimasi Pemilu Menurut Gus Fahrur, ketika proses pemilihan pemimpin melanggar aturan dan tidak sesuai asas luber dan jurdil, maka akan menghasilkan pemimpin yang kurang legitimasi. \"Kalau prosesnya ada yang tidak benar, itu kan kurang legitimate di masyarakat. Oleh karena itu kita berharap penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, semua yang terlibat berkomitmen bersama-sama dalam menjalankan amanah rakyat ini,\" tandasnya. Ia juga meminta masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan umum. Menurutnya, jika masyarakat abai terhadap pemilu, maka justru mereka yang merugi karena mendapat pemimpin dan pemerintahan yang kurang kredibel dan terlegitimasi. \"Semua harus terlibat. Justru kalau kita tidak ikut aktif mengawasi, mengawal proses ini, ya kita akan rugi lima tahun,\" tegasnya. Karena itu, Gus Fahrur meminta agar publik tidak pesimistis di tengah isu kecurangan dan ketidaknetralan Pemilu 2024. \"Justru kita harus, ini kewajiban, untuk ikut dalam mengawasi. Jangan pesimistis, kita masih yakin masih banyak orang yang mempunyai hati nurani,\" pungkasnya. (Sur)
Perang Dian Piesesha Setelah Gagal Jadi Tentara
DIAN PIESHESA, jelas sudah banyak berubah. Tapi jangan salah. Penyanyi yang ngetop pada tahun 80-an hingga 90-an ini, masih memiliki suara emas. Buktinya, di usia yang sudah tak bisa dibilang muda lagi, pemilik nama asli Diah Daniar ini, masih kebagian manggung. Pada 27 Januari 2024, misalnya, Dian Piesesha mengadakan konser bertajuk “Bunga- Bunga Rindu Intimate Concert\". Konser ini digelar di Ballroom The Acacia Hotel & Resort, Jalan Kramat Raya No 73, Jakarta Pusat. Dia adalah pemilik suara sendu dengan ciri khas pop tersendiri. Boleh jadi inilah yang menjadikannya digemari banyak orang. Karya-karyanya terus mengalir, mulai dari album pop, album daerah, keroncong hingga religi. “Kita ini dalam kondisi perang,” sergah nenek kelahiran Bandung, 9 Maret 1960, ini ketika ditanya aktivitasnya di Granat alias Gerakan Nasional Anti Narkotika. “Jika negara lain perang dengan senjata beneran kita memerangi narkoba,” imbuhnya serius. Nah, di situlah antara lain perubahan Dian Piesesha: ibu dengan dua orang anak dan nenek dengan dua orang cucu itu. Soal perang, Dian Piesesha tidak sedang mengada-ada. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap ada 49 jaringan narkotika internasional dan nasional yang telah menyasar seluruh kalangan di desa dan kota di Indonesia. Prevalensi pengguna narkoba menunjukkan peningkatan mencapai 4,8 juta orang. Sementara pada periode 2021-2023, BNN sudah menyita sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Dari jumlah barang bukti itu, memperlihatkan ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk. Pada peta rawan narkotika, ada total 8.002 kawasan. Angka ini sudah turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.691 kawasan. “Kita harus menyadarkan anak-anak muda kita agar menjauhi narkoba,” ujar Dian Piesesha yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPP Granat dalam bincang-bincang lewat podcast bersama Henry & You Channel. 3 Juta Keping Pada era 80an nama Dian Piesesha cukup dikenal di Nusantara bahkan di negeri tetangga. Kala itu, ia adalah sosok artis yang diperhitungkan. Album singlenya yang dirilis pada tahun 1984 berjudul \"Tak Ingin Sendiri\" ciptaan Pance Pondaag, kasetnya mampu terjual hingga menembus 3 juta keeping. Ini merupakan prestasi yang sangat gemilang pada saat itu. Dian Piesesha berkisah mulai terjun ke dunia tarik suara pada tahun 1979. Album pertamanya dibuat di bawah label Surya Emas Records. Dari sana, lantas ia berpindah label ke JK Records (1982). Di sini ia lebih banyak merilis album pop daerah dan keroncong. \"Saya ini hanya punya 22 album dari awal berkarir menjadi penyanyi. Dibandingkan penyanyi seangkatan dengan saya mengeluarkan album dua tahun sekali. Kalau yang lain bisa 6 bulan sekali. Genre musiknya pun macam-macam, dari pop, keroncong dan lagu melayu,\" kenang Dian Piesesha dalam obrolan di Kampoeng Kopi, Kemang, Jakarta Selatan tersebut. Ia mengungkap rekaman dalam satu shift menyelesaikan 4 sampai 6 lagu. Dian banyak membawakan lagu-lagu karya Pance dan Wahyu OS. “Saya diberi kebebasan untuk memilih lagu oleh Pak JK,” tambahnya. Dia lumayan selektif dalam memilih lagu yang akan dia bawakan. “Saya tidak mau lagu yang syairnya aneh-aneh,\" jelasnya. Lebih jauh lagi, Dian mengaku, dulu bercita-cita menjadi tentara. Tidak suka menyanyi. Cita-cita itu berbelok ketika bertemu teman-teman musisi di kota Bandung, terutama Band Djibril. \"Lewat Kang Daniel saya rekaman lagu Melayu sampai menghasilan dua album,” kenangnya lagi. Suatu ketika teman-teman musisi melihat Dian membawakan lagu pop. Dianggap cocok, sehingga mendorong Maxi Mamiri membuatkan lagu bergenre pop untuknya. “Jadilah saya penyanyi pop,” imbuhnya. Dian yang sering bernyanyi di tengah-tengah pasukan Kopassus di masa mudanya itu merasa bersyukur atas apa yang telah dicapai. Ia mengaku menjadi hidup tak seambisi dulu. Ingat usia. Sekarang semua diniatkan untuk ibadah. RUL/Dimas Huda Wawancara lengkap dengan Dian Piesesha bisa ditonton di YouTube channel Henry & You. Diskografi Dian Piesesha Katakanlah Sayang (1979) | Pop Indonesia (1980) | Volume 2 (1981) | Aku Cinta Padamu (1982) | Bara Api Senyummu (1983) | Perasaan (1984) | Tak Ingin Sendiri (1984) | Engkau... Segalanya Bagiku (1986) | Mengapa Tak Pernah Jujur (1987) | Kucoba Hidup Sendiri (1988) | Pernahkah Kau Berdusta (1990) | Pop Keroncong: Walau Hati Menangis (1991) | Pengorbanan di Atas Segalanya (1991) | Aku Salah Menduga (1992) | Kau, Kusayang (1994) | Pop Sunda: Kabaya Beureum (1995) | Pop Keroncong: Kasmaran (1995) | Cinta Semakin Berarti (2000) | Pop Sunda: Hamdan (2003) | Kerinduan (2006) | Sahara (2012) | Aku Ingat Dirimu (2016) | Lembayung Ungu (2019)
Pemenang Pilpres dengan Angka Palsu Hasil Kloning
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih AI adalah kecerdasan buatan, yaitu Artificial Intelligence ( AI ) di bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Dengan robotika atau adegan futuristik, Kecerdasan Buatan (AI) mengungguli robot fiksi ilmiah, ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern Terkait dengan pilpres bahwa alat kecerdasan buatan yang murah dan kuat akan segera memungkinkan siapa pun membuat gambar, video, dan audio palsu yang cukup realistis untuk menipu pemilih dan mungkin mempengaruhi pemilihan. Ancaman yang ditimbulkan oleh AI adalah digunakan untuk membuat foto, audio, video hoak, yang cukup meyakinkan. Dibuat menggunakan dua algoritma AI yang saling bertentangan: satunya disebut generator yang lain disebut diskriminatif. AI generatif yang canggih kini dapat membuat suara manusia yang dikloning dengan gambar, video, dan audio hiper-realistis dalam hitungan detik, dengan biaya minimal. Ketika diikat ke algoritme media sosial yang kuat, konten palsu dan dibuat secara digital ini dapat menyebar jauh dan cepat dan menargetkan audiens yang sangat spesifik, berpotensi melakukan trik kotor kampanye AI generatif tidak hanya dapat menghasilkan email, teks, atau video kampanye yang ditargetkan dengan cepat, tetapi juga dapat digunakan untuk menyesatkan pemilih, meniru identitas kandidat, dan melemahkan lawan dalam skala dan waktu tertentu, dengan skala besar, dan mendistribusikannya di platform sosial, itu akan berdampak besar. AI generatif juga sering digunakan untuk membuat media sintetik dengan tujuan memfitnah kandidat, atau bahkan menghasut demi kepentingan capres tertentu. Pesan robocall otomatis, dengan suara kandidat, bisa menginstruksikan pemilih untuk memberikan suara pada Capres yang telah di tentukan. Menampilkan gambar palsu yang dirancang agar terlihat seperti berita benar dan menawarkan kampanye sekilas tentang masa depan yang dimanipulasi secara digital ini. Menyerang dengan iklan online, tentang siapa yang harus dipilih termasuk kampanye politik jahat . Dengan media sintetik bisa digunakan untuk mengikis kepercayaan salah satu capres. Penggunaan _\"deepfake\"_ lewat AI bisa digunakan untuk membuat foto, audio, video hoak dengan tampilan yang seolah olah benar dan meyakinkan. Daalam iklan politik, menyebutnya \"penipuan\" dengan \"tidak ada tempat dalam kampanye etis yang sah\". Kecerdasan buatan lainnya membuat fitur kampanye politik, menggunakan data dan algoritme untuk mengotomatis kan tugas seperti menargetkan pemilih di media sosial. Menebar informasi bohong dan memanipulasi informasi palsu, kepada masyarakat luas. Kejahatan paling buruk adalah memanipulasi angka hasil pemilihan presiden dengan angka palsu hasil kloning angka rekayasa curiannya . Ini paling berbahaya bahwa angka kemenangan salah satu capres 2024 jauh hari sudah dipersiapkannya menggunakan data dan algoritma untuk mengotomatisasi kan tugas seperti menargetkan angka kemenangan salah satu Capres. Bisa terjadi KPU tinggal menyesuaikan dan kerja sama dengan surveyor untuk menjaga ritme angka hasil kloning selama masa kampanye atau sebelumnya dan saat ini sedang terjadi.****
Anis Matta: Agenda Prabowo Lebih Mewakili Kepentingan Umat Islam
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, bahwa agenda calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang didukung partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) lebih mewakili kepentingan umat Islam dibandingkan kandidat lainnya. Hal itu disampaikan Anis Matta di sela-sela pengukuhan Ridwan Kamil sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat (Jabar) di The House Convention Hall Paskal, Bandung, Sabtu (25/11/2023) malam. \"Jadi fungsi partai politik itu tujuan besarnya adalah menciptakan perubahan yang bersifat struktural dan mendorong sirkulasi elite, elite daerah menjadi elite nasional,\" kata Anis Matta. Tujuan besar itu, kata Anis Matta, selain menjadi agenda Partai Gelora juga menjadi agenda pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. \"Agenda Pak Prabowo ini lebih mewakili kepentingan Umat Islam yang akan mengantarkan mereka kepada tangga naik. Sebab, Allah SWT menjanjikan kepada kaum mustad\'afin, bahwa mereka akan menjadi pemimpin,\" katanya. Karena itu, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara konsolidasi TKD Jabar menganggap dirinya sebagai alat perjuangan untuk rakyat Indonesia. Sebagai capres, Prabowo ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ia ingin anak-anak Indonesia tidak kekurangan gizi menuju Indonesia Emas 2045. \"Karena itu, saya terima dukungan saudara-saudara sebagai wujud dari cita-cita seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo. \"Saya anggap diri saya sebagai alat seluruh rakyat Indonesia, saya merasa terhormat diberi tugas sebagai alat seluruh rakyat Indonesia,\" ujar dia. Prabowo mengatakan, Indonesia telah memiliki landasan kuat yang dibangun Soekarno, Mohammad Hatta, dan rakyat Indonesia. \"Karena itu, mari kita teruskan perjuangan mereka. Mari kita sadar untuk meneruskan pembangunan bangsa,\" kata Prabowo. Penentu Kemenangan Dalam kesempatan ini, Anis Matta merasakan energi dukungan yang begitu dashyat kepada pasangan Prabowo-Gibran di Jabar. \"Malam ini saya sungguh merasakan energi dukungan yang begitu dahsyat dari para pasukan tempur Jawa Barat yang di komandani Kang Emil, Pak Ridwan Kamil,\" katanya. Energi tersebut, lanjut Anis Matta, terlihat menderu-deru Geloranya dalam menyongsong kemenangan. Sehingga tidak mengerankan apabila Jabar akan menjadi penentu kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 nanti. \"Wajar rasanya kalau Jawa Barat begitu percaya diri mendeklarasikan tagarnya dengan #JabarTetapPrabowo,\" pungkasnya. Dalam konsolidasi itu, Ketua TKD Jabar Ridwan Kamil memasang target kemenangan hingga 60 persen untuk pasangan Prabowo-Gibran di Jabar pada Pilpres 2024. Tak hanya itu, dia juga optimistis pasangan capres-cawapres nomor urut dua ini menang satu putaran dalam kontestasi Pilpres 2024. \"Target kita minimal 60 persen Insya Allah lebih, kalau ini terjadi Jabar sebagai penentu, ditambah tempat lain,\" kata Ridwan Kamil. Pengukuhan TKD Jabar ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani, serta para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. (Ida)
Balas Dendam di Tanah Suci
Operasi Badai al Aqsha yang dilancarkan pejuang Palestina, Hamas, pada pada 7 Oktober 2023 lalu, bukan sekadar balas dendam. Ada proyek besar yang diinginkan Para Mujahid ini. Apa itu? Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN HARI itu, Senin 2 Oktober 2023 adalah hari raya Sukkot. Ratusan pemukim Yahudi yang dikawal polisi Israel tiba-tiba memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin menggelar ritual Talmud di situs suci Umat Islam itu. Hari raya Sukkot adalah hari libur selama sepekan, yang dimulai pada tanggal 29 September dan akan berlanjut hingga 6 Oktober, mengakhiri musim hari raya Yahudi yang dimulai dengan merayakan hari raya Rosh Hashanah (Tahun Baru) pada tanggal 15 September. “Para pemukim melakukan tur ke halaman masjid dan berusaha melakukan ritual Talmud,” kata pejabat setempat sebagaimana dilansir Anadolu Agency. Sebelumnya, pada hari Ahad, Departemen Wakaf Islam mengatakan bahwa hampir 860 pemukim menyerbu Masjid Al-Aqsa. Polisi Israel mulai mengizinkan pemukim memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa pada tahun 2003, meskipun ada kecaman berulang kali dari warga Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang-orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai \"Gunung Bait Suci\", dan mengklaim bahwa tempat itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno. Dan sudah berkali-kali para pemukim Yahudi itu melakukan penghinaan terhadap tempat suci umat Islam tersebut. Sudah barang tentu tindakan itu membuat umat Islam terusik, termasuk Hamas. Pada 7 Oktober 2023, bertepatan dengan hari raya Yahudi Simchat Torah, Hamas melancarkan serangan bertajuk Operasi Badai Al-Aqsa. Serangan di pagi hari itu membunuh 1.400 nyawa warga Israel dan menahan ratusan orang Yahudi. Israel pun gelap mata. Negeri itu melancarkan serangan balasan dari udara dan darat secara membabi buta. Kementerian Keuangan Israel, Senin 13 November 2023 melaporkan telah mengeduk utang sekitar 30 miliar shekel atau US$7,8 miliar setara setara Rp120,9 triliun sejak dimulainya perang dengan Hamas. Hasilnya, 14.500 orang warga Palestina syahid, mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Bangunan masjid, rumah sakit, dan rumah-rumah penduduk warga Gaza berubah menjadi puiang-puing. Kota indah Gaza tinggal kenangan. Tembok Ratapan Sejak Israel menduduki Baitul Maqdis, situs suci Islam itu sangat mengenaskan dan sangat menyakitkan. Provokasi mobilisasi Yahudi oleh Israel tampak jelas dan terang-terangan ke arah ini sejak tahun 1920-an. Pada mulanya orang-orang Yahudi memfokuskan tuntutannya pada sisi barat tembok masjid al Aqsha \'Tembok Buraq\' yang mereka namakan dengan \' tembok ratapan \'. \"Tembok dan daerah sekitarnya pada hakikatnya adalah tanah wakaf Islam tetap yang memiliki nota dan dokumen, dan itu diakui bahkan oleh tim investigasi internasional,\" tulis Dr Muhsin Muhammad Shaleh dalam bukunya berjudul \"Ardhu Filistin wa Sya’buha\" yang diterjemahkan Warsito, Lc menjadi \"Tanah Palestina dan Rakyatnya\". Beberapa hari setelah pendudukan al Quds, Zionis Yahudi menghancurkan kampung al Mugharabah yang berhadapan dengan tembok barat Masjid al Aqsha. Di sini terdapat Tembok Buraq itu. Kampung al Mugharabah terdiri dari 135 rumah dan dua masjid. Kala itu, kampung ini dihabisi, rata dengan tanah. Selanjutnya dijadikan area terbuka yang digunakan orang-orang untuk ibadah mereka, meskipun tanah ini adalah wakaf Islam. Sejak itu mulailah Yahudi melancarkan operasi penggalian di bawah masjid al Aqsha dan daerah sekitarnya. \"Mereka memfokuskan operasi ini di daerah barat dan selatan masjid, sebagai upaya untuk mewujudkan bukti apapun bagi haikal yang mereka klaim,\" ujar Muhsin Muhammad Shaleh. Kala itu, yang mereka dapatkan justru sebagian besar adalah peninggalan-peninggalan Islam yang mendukung kedudukan dan identitas keislaman al Quds. Sejak tahun 1967 hingga tahun 2000 operasi penggalian ini telah melewati 10 periode (tahap), yang dilakukan dengan giat namun tenang dan diam-diam. Selama itu mereka memfokuskan penggalian pada sisi barat dan selatan masjid al Aqsha, untuk itu pula mereka melakukan penggusuran dan penghancuran banyak masjid bangunan-bangunan bersejarah Islam. Misalnya, pada 14 – 20 Juni 1969 mereka menghancurkan 31 bangunan bersejarah Islam dan mengusir warganya, serta penggalian terowongan di bawah masjid al Aqsha. Akan tetapi yang mereka dapatkan adalah peninggalan Islam yang mendukung kedudukan dan identitas keislaman al Quds, hal ini semakin menambah kedengkian dan hasad mereka. Penggalian ini mencapai tahap yang sangat membahayakan ketika mereka mengosongkan tanah dan batu dari bawah masjid al Aqsha dan masjid Qubatus Shakhra’. Mereka menggunakan bahan kimia untuk meleburkan batu-batu tersebut, yang menjadikan masjid al Aqsha siap runtuh kapan saja oleh topan yang kuat atau dengan gempa ringan (baik itu buatan atau alami). Yahudi juga kerap melakukan serangan-serangan permusuhan terhadap masjid al Aqsha. Selama tahun 1967 – 1990 telah terjadi 40 kali serangan. Berbagai kompromi damai dan perjanjian Oslo tidak juga dapat menghentikan penyerangan-penyerangan yang mereka lakukan. Bahkan selama tahun 1993 – 1998 tercatat ada 72 kali aksi serangan. Sebuah data yang menunjukkan meningkatnya aksi-aksi biadab mereka terhadap salah satu tempat suci kaum muslimin. Serangan yang paling menonjol adalah aksi pembakaran masjid al Aqsha pada 21 Agustus 1869 dengan tertuduh seorang Nasrani fanatik bernama Denis Mikel Rohan yang berafiliasi ke Gereja Allah. Akibat aksi ini api membakar seluruh isi dan tembok masjid, juga membakar mimbar agung masjid yang dibuat oleh Nuruddin Zinki dan diletakkan oleh Shalahuddin Al Ayyubi di dalam masjid pasca pembebasan al Aqsha dari tangan Kaum Salib pada tahun 1187. Setelah dilakukan pengadilan simbolik, Zionis Yahudi membebaskan Rohan dengan vonis dia tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana karena dia gila. Kala itu pihak rezim penjajah Israel sengaja terlambat memberikan bantuan untuk memadamkan kebakaran, bahkan menghalangi upaya ribuan kaum muslimin yang berbondong-bondong memadamkan api. Kota Suci Al Quds Pada mulanya, Israel menduduki wilayah al Quds Barat pada perang tahun 1948. Luas wilayah ini sekitar 84,1 persen dari keseluruhan luas wilayah al Quds atau Yerusalem. Selanjutnya mereka melakukan yahudisasi terhadap wilayah ini, padahal kala itu, 85% pemiliknya adalah orang Arab Palestina. Mereka membangun kompleks-kompleks perkampungan Yahudi di atas tanah al Quds Barat dan tanah-tanah yang mereka gusur di sekitarnya. Desa Lafna di atasnya dibangun kantor parlemen Israel Knesset dan sejumlah kantor departemen Israel. Kemudian desa Ain Karim, Deir Yasin, Maliha dan yang lainnya. Pada tahun 1967 penjajah Zionis Israel menyempurnakan penjajahannya terhadap kota suci al Quds dengan menduduki wilayah al Quds Timur, yang juga merupakan bagian dari wilayah Tepi Barat sungai Yordan dan di dalamnya adalah bangunan suci umat Islam masjid al Aqsha yang diberkati. Sejak saat itu mulailah serangan yahudisasi yang menghancurkan wilayah al Quds Timur. Maka dimaklumatkan penyatuan dua wilayah al Quds, yakni al Quds Barat dan al Quds Timur, di bawah administrasi “Israel” pada 27 Juni 1967. Kemudian dimaklumatkan secara resmi pada 20 Juli 1980 bahwa al Quds adalah ibukota abadi tunggal untuk entitas Israel. Sentralisasi di al Quds adalah masalah utama dalam pemikiran Zionis Yahudi, sebagai realisasi tujuan-tujuan agama dan sejarah. Bahkan 50 tahun sebelum pendirian entitas negara “Israel”, pendiri organisasi Zionisme internasional Theodore Hertzel sudah mengatakan: “Jika kita berhasil mendapatkan kota suci al Quds sedang saya masih hidup dan mampu melakukan sesuatu, maka saya akan menghapus segala sesuatu yang tidak suci bagi Yahudi di dalamnya. Dan saya akan membakar semua peninggalan yang telah berlalu berabad-abad.” Sedang pendiri entitas negara Yahudi dan sekaligus perdana menteri pertama bagi entitas Yahudi di Palestina David Ben Gurion mengatakan: “Bahwasanya tidak ada artinya bagi Israel tanpa al Quds dan tidak ada artinya bagi al Quds tanpa Haikal.” Secara bertahap entitas Zionis Yahudi melakukan perluasan kota al Quds, agar berhasil mencaplok lebih wilayah-wilayah Tepi Barat secara total ke dalam wilayahnya, dan agar dapat melakukan aktivitas yahudisasi al Quds secara sistematis dan ekspansif. Maka diperluaslah wilayah kota al Quds dari 6,5 kilometer persegi pada tahun 1967 menjadi 123 kilometer persegi pada tahun 1990. Halangan Utama Paul Findley dalam bukunya berjudul “Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship” yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi “Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel” (Mizan, 1995) menulis halangan utama dalam mencapai perdamaian adalah perjuangan status Yerusalem atau al Quds. Kenyataan bahwa Yerusalem disucikan oleh orang-orang Kristen, Yahudi, dan Muslim mengandung arti bahwa statusnya berkaitan dengan masyarakat internasional. Rencana Pembagian PBB tahun 1947 menyadari adanya kepentingan seluruh dunia atas Yerusalem dengan menetapkan kota itu sebagai corpus separatum, sebuah kota yang terpisah dan tidak boleh dikuasai baik oleh bangsa Arab maupun Yahudi melainkan oleh suatu rezim internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Israel menerima pengaturan ini ketika ia menerima rencana pembagian dan juga ketika ia diterima menjadi anggota PBB pada 1949. Namun, Israel secara konsisten selalu bertindak sebaliknya, dengan menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibukota abadi bangsa Yahudi. Sejak 1967, Israel telah menguasai seluruh Yerusalem. Pada 10 Juli 1980, ia secara resmi mencaplok kota itu dan menyatakan bahwa \"Seluruh Yerusalem adalah ibukota Israel.\" Negeri Yahudi tersebut terus mempertahankan pendapat itu hingga sekarang. \"Yerusalem Yahudi merupakan bagian organik dan tak terpisahkan dari Negara Israel,\" ujar Perdana Menteri Israel pertama, David Ben-Gurion. Pada 16 Desember, Ben-Gurion menantang masyarakat dunia dengan memindahkan kantor perdana menteri ke Yerusalem. Dia menyatakan awal tahun baru 1950 sebagai hari perpindahan semua kantor pemerintah ke Yerusalem kecuali kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan serta markas besar polisi nasional. Pemindahan kantor-kantor pemerintah Israel ke Yerusalem tetap tak terbendung oleh tuntutan Dewan Perwalian PBB pada 20 Desember agar Israel memindahkan kantor-kantor itu dari Yerusalem karena tidak sesuai dengan janji-janjinya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 31 Desember, Israel secara resmi memberitahu dewan itu bahwa ia tidak akan memindahkan pemerintahan dari Yerusalem. Tentangan Israel terhadap PBB terbukti berhasil. Sejak Desember 1949 dan seterusnya, Israel telah bertindak seakan-akan ibukotanya yang sah dan diakui adalah Yerusalem. Pada akhir Perang 1967, Israel bergerak cepat untuk memperluas batas-batas kota dan mencaplok seluruh Yerusalem sebagai \"ibukota abadi.\" Hingga 1967, Jerusalem terdiri atas Kota Tua dengan tembok bersejarahnya, yang terbagi menjadi wilayah-wilayah Armenia, Kristen, Yahudi, dan Muslim, dan kota yang mengelilinginya, yang dibagi untuk orang-orang Arab di sebelah timur dan orang-orang Israel di sebelah barat. Dalam kegelapan dinihari tanggal 11 Juni, hari setelah berakhirnya pertempuran, pasukan Israel memberi peringatan tiga jam untuk mengosongkan rumah-rumah kepada orang-orang Palestina yang tinggal di seksi Mughrabi dari Kota Tua Jerusalem, di sebelah Tembok (Ratapan) Barat dari Temple Mount/Haram Al-Syarif. Lalu buldoser-buldoser Israel menghancurkan tempat-tempat tinggal dan dua masjid, membuat 135 keluarga --650 pria, wanita, dan anak-anak-- menjadi tunawisma. Itu merupakan penyitaan pertama atas hak milik Palestina setelah perang. Seminggu kemudian, pada 18 Juni, para serdadu Israel mulai memerintahkan orang-orang Palestina untuk meninggalkan wilayah Yahudi di Kota Tua. Pada mulanya, pengusiran itu hanya menimpa beberapa ratus orang saja, namun dalam tahun-tahun selanjutnya menimpa pula seluruh penduduk Palestina di wilayah tersebut yang berjumlah kira-kira 6.500 orang. Orang-orang Yahudi mulai pindah ke wilayah itu sejak Oktober 1967. Israel bergerak dengan yakin untuk menguatkan cengkeramannya atas Yerusalem Timur Arab dua minggu setelah perang dengan diloloskannya dua ordonansi dasar oleh Knesset pada 27 Juni: Ordonansi Hukum dan Administrasi dan Ordonansi Korporasi Kotapraja. Hukum korporasi itu memungkinkan menteri dalam negeri untuk mengubah Batas-Batas Jerusalem, dan ordonansi administrasi memungkinkannya untuk memberlakukan hukum Israel ke wilayah kotapraja yang diperluas itu. Menteri dalam negeri melakukan kedua-duanya satu hari kemudian, pada 28 Juni. Dia lebih dari sekadar menggandakan ukuran Yerusalem dengan jalan memperluas batas-batas ke utara sembilan mil dan ke selatan sepuluh mil, meningkatkan batas-batas kotapraja Yerusalem dari 40 kilometer persegi menjadi 10 km persegi. Batas-batas baru Yerusalem secara hati-hati ditetapkan untuk memastikan, sebagaimana dilaporkan Wakil Walikota Meron Benvenisti di kemudian hari, \"mayoritas Yahudi yang melimpah\" di dalam batas-batas yang baru itu. Daerah-daerah dengan penduduk Palestina yang padat dihapuskan sementara tanah yang berbatasan dengan desa-desa Arab disatukan ke dalam kota yang diperluas itu. Akibatnya batas-batas kota Yerusalem yang diperluas itu kini menampung 197.000 orang Yahudi dan 68.000 orang Palestina --suatu perubahan dramatis dari masa-masa pra-pembagian tahun 1947 ketika ada sekitar 105.000 orang Palestina dan 100.000 orang Yahudi di Jerusalem Besar. Di dalam batas-batas kota dari kekotaprajaan lama proporsinya kini adalah 60.000 orang Palestina dan 100.000 orang Yahudi. Majelis Umum PBB pada 14 Juli 1967 menyesalkan penolakan Israel untuk mematuhi resolusi Majelis tanggal 4 Juli, yang memerintahkan Israel untuk membatalkan semua upaya untuk mengubah status Jerusalem dan menganggap semua upaya itu tidak sah. Majelis juga meminta sekretaris jenderal untuk melaporkan tentang situasi di Yerusalem. Duta Besar Ernesto Thalmann dari Swiss dipilih sebagai wakil khusus sekretaris jenderal. Dia melaporkan bahwa \"dijelaskan tanpa keraguan sama sekali bahwa Israel tengah mengambil setiap langkah untuk menempatkan bagian-bagian kota yang tidak dikontrol oleh Israel sebelum Juni 1967 di bawah kekuasaannya... Para pejabat Israel menyatakan secara tegas bahwa proses integrasi tidak dapat diubah dan tidak dapat dirundingkan.\" Meskipun Menteri Luar Negeri Israel Abba Eban meyakinkan PBB tidak mencaplok Yerusalem Timur Arab, pencaplokan merupakan akibat praktis dari aksi-aksinya. Untuk selanjutnya, Yerusalem Timur Arab dihubungkan dengan pasokan air Israel dan, seluruh kota dianggap oleh Israel seakan-akan bagian integral dari negara Yahudi. Baru setelah 30 Juli 1980 Israel secara resmi dan terbuka mencaplok seluruh Yerusalem dengan menyatakan bahwa \"Seluruh Yerusalem adalah ibukota Israel.\" Dengan menetapkan ordonansi itu sebagai \"hukum dasar,\" Knesset memberinya peringkat konstitusional-semu. Tindakan itu diambil satu hari setelah Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara bagi Palestina dan penarikan mundur Israel dari seluruh wilayah pendudukan, termasuk Yerusalem Timur Arab. Pencaplokan itu merupakan patok yang menandai perjuangan panjang oleh Israel melawan tentangan masyarakat dunia atas dikuasainya seluruh kota Yerusalem oleh Israel. Meskipun pencaplokan itu menimbulkan kegemparan internasional, Israel tetap menolak untuk mundur dan mempertahankan cengkeramannya atas Kota Suci itu. Proyek Al Quds Tak berhenti di sini. Israel juga berambisi membangun Al Quds Raya dengan menganggarkan dana sebesar 4 miliar shekel atau setara dengan Rp15,7 triliun (1 shekel setara dengan Rp3.915) selama lima tahun sejak 2022. Israel berencana membangun Al Quds Raya seluas 840 kilometer persegi atau sekitar 15% dari total wilayah Tepi Barat. Di zona area kota timur Al Quds, Zionis Yahudi membangun kendali berupa 11 perkampungan Yahudi yang dihuni 190 ribu Yahudi di seputar kota Baldah Qadimah di mana masjid al Aqsha berada. Kendali yang lebih besar lagi juga dibangun di seputar al Quds berupa 17 kompleks permukiman Yahudi, sebagai upaya untuk memutus al Quds dari wilayah Arab Islam sekitarnya. \"Untuk selanjutnya memutus jalan apapun untuk kompromi damai yang memungkinkan mengembalikan al Quds atau wilayah timur al Quds kepada Palestina,\" kata Muhsin Muhammad Shaleh. Menurut kalkulasi pada tahun 2000, wilayah Al Quds dihuni sekitar 650 ribu jiwa. Mereka terdiri 450 ribu orang Yahudi dan 200 ribu Arab Palestina yang hampir seluruhnya tinggal di al Quds Timur. Lantaran aktivitas penggusuran dan pemaksaan, Zionis Yahudi menguasai 86% wilayah al Quds dan hanya 4% saja yang tersisa bagi orang Arab Palestina, sedang yang 10% sisanya orang-orang Palestina dilarang menggunakannya karena disediakan untuk proyek-proyek Yahudi. \"Data ini mengisyaratkan betapa bahayanya proyek yahudisasi terhadap kota al Quds. Padahal pada awal penjajahan Inggris di Palestina pada tahun 1918 orang-orang Palestina memiliki 90% wilayah al Quds,\" ujar Muhsin Muhammad Shaleh. Pada tahun lalu, Kegubernuran Al-Quds melaporkan bahwa otoritas Israel telah menyetujui 32 rencana permukiman baru di Kota Suci tersebut, selama paruh pertama tahun 2022. Rencana tersebut termasuk proyek untuk mengubah fitur perumahan di Al-Quds dengan mengalokasikan anggaran untuk rencana lima tahun sebesar 4 miliar shekel. Selain itu, rencana juga mencakup sebuah proyek kawasan Tembok Al-Buraq senilai 35 juta dolar dan kawasan Bab Al-Khalil dengan 40 juta shekel. Kegubernuran menunjukkan bahwa jumlah anggaran diperkirakan sebesar 514 juta shekel. Anggaran tersebut juga mereka alokasikan untuk memperkuat cengkraman Israel pada sektor pendidikan di Al-Quds Timur. Di samping itu, mereka juga menyetujui pembangunan sekitar 22.000 unit permukiman baru di banyak permukiman di dalam dan pinggiran Al-Quds. Laporan menunjukkan bahwa otoritas Israel, selama paruh pertama tahun 2022, terus bergerak maju melanjutkan penyelesaian tanah kota Al-Quds. Rencana diperkirakan akan berakhir pada 2025 dengan tujuan merebut tanah ibukota Palestina. Sejalan dengan itu, otoritas Israel juga sedang melanjutkan penggalian di sekitar masjid Al-Aqsa. Retakan dan batu-batu terus berjatuhan di berbagai bagian masjid Al-Aqsa. Penggalian merupakan proyek pembangunan untuk empat terowongan yang Israel gali di bawah pemukiman Bukit Prancis, di Gunung Scopus, Al-Quds. Terowongan yang mereka bangun menggunakan alat mekanis atau ledakan terkontrol ini akan menghubungkan pemukiman Israel yang terletak di Lembah Yordan dan Ma’ale Adumim dengan barat kota, kemudian dari sana ke Tel Aviv melalui jalan pintas 443. Sejak lebih dari 2021 yang lalu, otoritas Israel memulai pembangunan terowongan ini dan berharap akan selesai pada tahun 2024. Empat terowongan ini mencakup total panjang sekitar 4,4 km dan kedalaman sekitar 40 meter. Bassam Bahr, seorang spesialis dalam urusan pemukiman, mengatakan bahwa pembangunan terowongan bertujuan untuk melayani pasukan dan pemukim Israel. Bukan untuk membebaskan warga Palestina, seperti yang Israel klaim, tetapi untuk memisahkan orang Palestina dari pemukim Israel. Menurut surat kabar Ibrani, Kol Ha’er, proyek tersebut adalah salah satu proyek transportasi dengan anggaran terbesar yang Israel laksanakan di Al-Quds (Yerusalem) dalam beberapa tahun terakhir. Adapun biaya proyek terowongan ini yaitu sekitar 1,2 miliar shekel. Pemerintah Israel di kota setempat menjelaskan bahwa proyek tersebut sedang mereka laksanakan di salah satu persimpangan pusat dan tersibuk di Al-Quds (Yerusalem), yang merupakan persimpangan dengan puluhan ribu kendaraan lalu-lalang setiap hari. Pada 30 Juni 2022 lalu, otoritas Israel juga mengumumkan pendirian pusat olahraga besar di tanah Beit Hanina, utara Al-Quds. Pusat olahraga tersebut dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, dengan biaya US$20 juta. Saat ini, masih banyak lagi proyek yang sedang Israel gencarkan. Proyek pembangunan ini dilakukan dengan cara merusak, menghancurkan rumah, dan mengusir orang Palestina. Dunia seakan diam menyaksikan tingkah Israel ini. Inilah yang membuat Hamas mencari perhatian, kendati harus dibayar mahal rakyat Palestina di Gaza. Para pemimpin tinggi Hamas justru menginginkan perang permanen dengan Israel untuk menopang perjuangan Palestina yang hingga kini masih diduduki. Anggota badan pimpinan tertinggi Hamas, Khalil al-Hayya, mengungkap misi perang dengan Israel sekarang ini adalah mengangkat masalah Palestina, yang menurutnya mulai dilupakan oleh dunia internasional. “Kami berhasil membawa kembali masalah Palestina ke meja perundingan, dan sekarang tidak ada seorang pun di kawasan ini yang merasa tenang,” katanya, yang berbicara dari Qatar sebagaimana dilaporkan New York Times. Para petinggi Hamas juga menyatakan sedikit keinginannya untuk memerintah Gaza atau menyediakan layanan penting bagi rakyatnya. “Saya berharap keadaan perang dengan Israel akan menjadi permanen di seluruh perbatasan dan dunia Arab akan mendukung kami,” kata Taher El-Nounou, penasihat media Hamas. Dia menambahkan bahwa tujuannya bukan untuk menjalankan Gaza, melainkan untuk menyediakan air, listrik, dan sejenisnya. “Hamas, Qassam, dan kelompok perlawanan membangunkan dunia dari tidur nyenyaknya dan menunjukkan bahwa masalah ini harus tetap didiskusikan,” katanya. “Pertempuran ini bukan karena kami menginginkan bahan bakar atau pekerja. Pertempuran ini tidak bertujuan untuk memperbaiki situasi di Gaza. Pertempuran ini bertujuan untuk menggulingkan situasi sepenuhnya.” @
Jejak Darah Biru Presiden Indonesia: Nggak Ada Jokowi!
Presiden Indonesia, kecuali Joko Widodo, adalah keturunan raja. Mereka berdarah biru. Wajar saja, jika Jokowi pun kini berjuang “membirukan” darahnya. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN SEMILIR angin menerpa Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Kain yang menutup betis si Jelita ini pun tersingkap. Terlihatlah apa yang seharusnya tidak boleh dilihat lelaki lain. Ken Arok yang kala itu menjadi pengawal Tunggul Ametung menyaksikan keindahan tersebut. Anggota tubuh Ken Dedes yang biasa tersimpan rapi itu memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Ken Arok pun terpana. Penasaran, Ken Arok pun bertanya kepada “orang pintar” bernama Lohgawe. Peramal ini bilang bahwa Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun berhasrat merebut Ken Dedes dan menyingkirkan Tunggul Ametung. Singkat cerita, Ken Arok pun sukses membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Dalam perjalanan kisah ini Ken Arok sukses membangun wangsa yang gilang gemilang. Ken Arok lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182. Ia meninggal di istana Tumapel, Kutaraja pada tahun 1227. Ia menjadi pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222. Berdasarkan Serat Pararaton, Ken Arok digambarkan sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Padahal nasab Ken Arok memang tidak jelas. Dia dikenal sebagai anak bandel di masa mudanya. Menjadi perampok ulung setelah itu. Jadi pengawal Tunggul Ametung dan dari sinilah, darah Ken Arok menjadi biru. Keturunan anak-anak Ken Dedes dari dirinya maupun dari Tunggul Ametung menjadi raja-raja Jawa. Sudah menjadi kelaziman, bahkan takdir, anak-anak raja akan menjadi raja. Begitu juga Presiden Indonesia. Semua presiden RI memiliki darah biru. Leluhur mereka keturunan raja dari trah Brawijaya Majapahit. Ya. Trah Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir banyak menurunkan raja-raja di Jawa. Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Pajang, Mataram Islam, hingga Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Kadipaten Pakualaman dan Kesepuhan Cirebon semua masih satu garis trah keturunan dari sang Prabu Brawijaya. Presiden Indonesia, Sukarno, HM Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputrai dan SBY adalah keturunan raja-raja Jawa trah Mataram. Kanjeng Senopati KRMH Tommy Wibowo Hamidjoyo, Analisis Spritualis dan Pemerhati Budaya, menyebut Sukarno dan Soeharto berasal dari trah Mataram yaitu Sultan Hamengkubuwana II. Presiden Sukarno Tommy mengatakan Bung Karno adalah salah satu Putra Dalem Paku Buwono X. Dia termasuk anak Raja dari Kasunanan Surakarta. Bung Karno salah satu dari sekian putra raja PB X yang didapat dari salah satu para selirnya yang tidak dinikahi secara resmi. “Selir itu wanita Bali bernama Ida Ayu Rai. Kala itu, Sinuwun PB X sebagai seorang raja biasa mengadakan kunjungan-kunjungan kerja kerajaan ke berbagai wilayah,” jelas Tommy dalam artikelnya berjudul “Jika Silsilah Benar, Semua Presiden Kita Bersaudara” yang dilansir laman Askara. Lantaran Ida Ayu tetap di Bali tidak mau diajak ke keraton Surakarta maka Sinuwun PB X mengutus dan memberikan tugas seorang abdi dalemnya ke Bali. Abdi dalem itu bernama Sukemi. Tugas Sukemi adalah mengawasi, mengawal dan mengurusi kebutuhan hidup Ida Ayu. Ida Ayu melahirkan di Surabaya pada 6 Juni 1901. Bayi laki-laki itu diberi nama Koesno Sosrodihardjo atau Soekarno. Nama Koesno sejatinya diambil dari nama kecil Sinuwun PB X yang bernama Malikul Kusno. Setelah Ida Ayu melahirkan, PB X memerintahkan Sukemi menikahi selirnya itu. Masa kecil Sukarno pun hidup di Bali bersama orang tuanya, pasangan Ida Ayu dan Sukemi. Trah ibunda Sukarno juga trah bangsawan Bali. Gde Pasek Suardika dan Izarman dalam buku “Bung Karno, Saya Berdarah Bali” menyebutkan Sukarno mewarisi sebilah keris dari kakeknya (ayahanda Ida Ayu Nyoman Rai). Keris itu diwariskan turun-temurun di keluarga Bale Agung yang masih keturunan Raja Buleleng, termasuk pernah digunakan kakek Sukarno saat menghadapi penjajah Belanda. Walaupun Bung Karno tidak melegitimasi dan mengakui dirinya sebagai keturunan bangsawan Mataram atau putra raja, tapi Sukarno menyandang gelar sang ayah: Sinuwun PB X. Gelar Paku Buwono X adalah gelar yang terpanjang sepanjang sejarah raja Mataram: \"Ingkang Sinuwun Sampeyan Ingkang Dalem Ingkang Wicaksono Senopati Khalifatullah Ingngalogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo Pakubuwono Ingkang Kaping Sedoso Pakubuwono ke X\". Gelar Raja Paku Buwono X kemudian ditiru oleh Bung Karno yaitu beliau menamakan dirinya dengan gelar: \"Pemimpin Besar Revolusi, Paduka Yang Mulia, Penyambung Lidah Rakyat, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Presiden Seumur Hidup, Ir. H. Soekarno.\" Presiden Soeharto Haji Muhammad Soeharto adalah keturunan dari Sultan HB II, sama seperti Sukarno. Namun keberadaan dan legitimasi itu tidak diakui Pak Harto sendiri. Padahal, Soeharto termasuk salah satu anak dari bangsawan Kesultanan Jogja yaitu anak dari seorang Gusti Pangeran Sultan Jogja, dengan seorang wanita dari luar. Pak Harto mengaku hanya anak petani berasal dari Desa Kemusuk, sebelah barat Kota Yogyakarta. Kendati demikian, darah biru yang terpancar di wajahnya tidak bisa disembunyikan bahwa dirinya adalah seorang keturunan dari trah kebangsawanan kesultanan Yogja. Pada tahun 1972, majalah Pop melakukan investigasi. Diungkap bahwa sejatinya Soeharto adalah anak seorang lurah keturunan Hamengkubuwono II yakni Raden Rio Padmodipuro atau Raden Lurah Prawirowiyono. Sedangkan ibunya, Nyai Atmopawiro. Soeharto lahir di Suronatan, Yogyakarta, pada 8 Juni 1021. Rio menitipkan anak dan istrinya itu kepada kenalannya bernama Kartoredjo, yang menjadi ulu-ulu (aparat pengairan desa) di desa Kemusuk. Probosutedjo dalam memoar \"Saya dan Mas Harto\" menyebut bahwa Atmopawiro adalah ayahnya. Sedangkan ibunya bernama Soekirah, yang diakui pula oleh Soeharto sebagai nama ibu kandungnya. Rio menitipkan anak dan istrinya karena takut ketahuan keluarga istri keduanya. Setelah menikah dengan Nyai Atmopawiro, Rio diambil menantu oleh Mas Wedono Jayeng Prakosa, seorang wedana keraton yang sangat dekat dan disayang almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Saat diungsikan Soeharto berusia 6 atau 7 tahun. Kendati Soeharto tidak mengakui sebagai keturunan bangsawan Mataram Yogja, tetapi ia membangun pesarean \"makam\" keluarga dengan diberi nama \"Astana Giri Bangun\" di Karanganyar Jawa tengah, di atas gunung persis menyerupai miniatur makam para raja-raja Mataram di Imogiri. Pak Harto sendiri memiliki istri keturunan ningrat. Menurut catatan T Wedy Utomo dalam bukunya berjudul “Ki Ageng Selo” R Aj Siti Hartinah, istri Pak Harto, keturunan ke-17 Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah guru mengaji Joko Tingkir yang dimakamkan di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Selo merupakan cicit dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Ibu Tien Soeharto adalah keturunan ke-20 dari Brawijaya V. Namun di buku “Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia”, silsilah Ibu Tien Soeharto dimulai dari Mangkunegoro I. Sama-sama berdarah biru. Presiden Habibie Baharuddin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Alwi keturunan suku Bugis Makassar yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Anak seorang Imam dan pemangku adat dan anggota Majelis Peradilan Agama. Ibunda Habibie, RA Toeti Marini Poespowardojo, adalah perempuan Jawa kelahiran Yogyakarta. Dari garis keturunan Ibu, Habibie adalah generasi keempat dari Tjitrowardojo, seorang terdidik yang meraih gelar dokter di usia 19 tahun. Menurut Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dalam Buku \"Ibu Indonesia dalam Kenangan\" (2004), ibunda Habibie berasal dari keluarga priyayi atau ningrat Jawa karena itu ibunda beliau bergelar RA atau Raden Ayu. Toeti adalah cucu dari Raden Ngabehi Tjitrowardojo dari trah Mataram, seorang dokter sekaligus bangsawan lokal terkemuka dari Purworejo, Jawa Tengah, tidak seberapa jauh dari Yogyakarta dan pernah menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Presiden Gus Dur KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah keturunan Joko Tingkir atau Raden Hadiwijaya, Sultan Pajang. Itu sebabnya Gus Dur sering ziarah ke petilasan Joko Tingkir di Lamongan, Jawa Timur. Gus Dur pernah bercerita bahwa dirinya memiliki jalur langsung keturunan dari Sultan Pajang, Hadiwijaya. \"Gus Dur itu punya jalur langsung (keturunan) dengan Joko Tingkir. Makanya beliau jadi presiden,\" tegas ujar KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dalam satu kesempatan. Joko Tingkir merupakan bapak dari Pangeran Benowo yang juga menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir juga murid Sunan Kalijaga, salah seorang ulama yang masuk dalam daftar sembilan wali atau Wali Songo. Dalam Kitab Talkhish karya Abdullah bin Umar Assathiri bahkan disebutkan bahwa Gus Dur adalah keturunan ke-34 dari Rasulullah SAW. Nur Rokhim dalam buku berjudul “Gus Dur Santri yang Gemar Membolos” menjelaskan bahwa keluarga besar Gus Dur dikenal sebagai keluarga ulama dan bangsawan. Selain keturunan Raja Pajang, silsilah Gus Dur juga akan sampai kepada Lembu Peteng atau Sultan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Gus Dur memperoleh darah biru dari kakeknya yang bernama Hadratussyekh KH Hasyim Asy\'ari dari jalur ayah, yaitu Muhammad Hasyim bin Asy\'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim (Pangeran Benawa) bin Abdul Rahman (Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin (Sunan Giri). Sedangkan dari jalur sang ibu, yaitu Muhammad Hasyim bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir (Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya) bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI). Lalu, bagaimana dengan Megawati Soekarnoputri? Jika Soekarno masih keturunan trah Mataram Sultan HB II dan Pakubuwono X maka garis darah serupa juga berlaku untuk putrinya, Megawati Soekarnoputri, yang menjadi Presiden RI ke-5. Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih memiliki keturunan dan punya pertalian darah dengan Raden Wijaya, raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Tak hanya itu, SBY juga masih satu garis keluarga dengan Sri Sultan Hamengkubuwana III. \"Kalau diurut dari eyang saya Ki Ageng Buwono Keling hingga kedua anak saya yakini Agus Harimurti dan Edi Baskoro adalah trah ke-14,\" kata SBY di hadapan 1.500 kader Demokrat se-Jawa Timur pada suatu ketika. Kader Partai Demokrat, Andi Arief, mengunggah dua gambar silsilah lengkap SBY melalui akun Twitternya. Menurut daftar silsilah tersebut, garis keturunan SBY bisa dirunut dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Dari gambar tersebut juga tertulis bahwa tak hanya keturunan Majapahit, SBY juga adalah keturunan Raja Mataram. Obsesi SBY pada Majapahit juga bisa dilihat dari nama cucu-cucunya. Cucu pertama SBY bernama Almira Tungga Dewi Yudhoyono. Tribhuwana Tunggadewi adalah raja perempuan pertama Majapahit yang melahirkan Hayam Wuruk, raja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Cucu keduanya bernama Airlangga Satriadhi Yudhoyono. Airlangga adalah nama pendiri Kerajaan Kahuripan, yang terbagi menjadi dua kerajaan, Kediri dan Jenggala. Kedua kerajaan ini menjadi daerah bagian Majapahit pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Pancasakti Maharajasa Yudhoyono, cucu ketiga SBY, tidak diberi nama dari Majapahit. Nama Maharajasa diambil dari nama besan SBY, Hatta Rajasa. Meski demikian nama Rajasa mengingatkan juga pada nama pendiri Majapahit, Kertarajasa Jayawardhana. Cucu keempat bernama Gayatri Idalia Yudhoyono. \"Gayatri diambil dari Kerajaan Majapahit, yaitu istri Raden Wijaya yang kemudian menurunkan raja-raja selanjutnya,\" kata Ibas saat mengumumkan kelahiran putrinya melalui akun Instagram @ibsyudhoyono, 1 Januari 2018. Dwi Cahyono, sejarawan dan arkeolog dari Universitas Negeri Malang menjelaskan bahwa silsilah keluarga sudah dipakai sebagai cara melegitimasikan diri sejak berabad-abad yang lalu. \"Jadi kalau sekarang ada politikus mengaku sebagai keturunan raja Majapahit, tentu karena ada kepentingan, yaitu legitimasi,\" kata Dwi Cahyono sebagaimana dilansir BBC Indonesia. Silsilah keluarga yang dirunut-runut itu sudah sejak lama dipakai oleh seseorang atau keluarga untuk menghubungkan dirinya dengan penguasa di masa lalu, bisa pemimpin, raja, atau sultan. Bahkan pada era kesultanan Islam di Indonesia, silsilah itu dibuat dua sisi, yaitu mangiwo (ke kiri) dan manengen (ke kanan). Mangiwo yang dirunut panjang bisa sampai ke tokoh-tokoh dalam pewayangan, sampai puncaknya ke dewata. Garis keturunan manengen diruntut dari para pempimpin Islam sampai tokoh-tokoh kenabian. \"Perkara betul atau tidak itu masalah nanti, yang penting melegitimasikan diri bahwa dia adalah orang yang punya posisi tertentu dilihat dari genealoginya, garis keturunannya,\" kata Dwi. Lalu, bagaimana dengan Presiden Jokowi? Sejauh ini, nasab Jokowi masih menjadi pergunjingan. Tak ada satu pun yang mampu membuktikan bahwa ia berdarah biru. Jadi wajar, jika Jokowi ingin memulai dari dirinya, mengalirkan darah biru ke anak cucunya. @
POPULER
