ALL CATEGORY
Otorisasi Politik Percepat Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryanti SP MM | Analis Kebijakan Ekopol/Program Doktoral Universitas Nasional Jakarta Koordinasi antar-wewenang politik utama terkait otorisasi antar-kementerian berimplikasi pada harmonisasi orkestra seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Orkestra ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi berbagai upaya pencapaian swasembada pangan. Orkestra yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) dapat mengeksekusi akselerasi upaya bersama mencapai swamsembada pangan. Berkoordinasi dengan 1.500 Kepala Desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Keterlibatan Kepala Desa diharapkan dapat lebih mendorong petani untuk akselerasi produksi pangan. UU No 18 tahun 2012 menyebutkan kewajiban negara untuk menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak era Republik Indonesia berdiri, kiprah politik telah ada, dimulai dari deklarasi pembangunan pertanian yang merupakan komitmen segenap komponen bangsa. Kemauan politik dan keberpihakan negara menjadi salah satu penentu berhasilnya pembangunan pertanian. Kejayaan pertanian menguatkan ekonomi bangsa. Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa orde baru. Pada awal masa orde baru pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya.Pengurangan subsidi terjadi utamanya di sektor pangan sebagai implikasi dari kompromi pemerintah dengan IMF dan ini berakibat pada limbungnya berbagai sektor yang biasa mendapakan subsidi termasuk salah satunya sektor pangan. Persoalan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku pembangunan. Peningkatan kapasitas petani tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani, namun juga peningkatan keterlibatan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan. Persoalan krusial dalam peningkatan kapasitas SDM adalah rendahnya partisipasi petani dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya suatu organisasi petani yang utuh mempunyai kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan petani di forum nasional. Peningkatan petani diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan petani utamanya terkait kiprah petani dalam politik pembangunan pertanian. Pemberian ruang partisipasi dan kebebasan petani untuk mengekpresikan kepentingannya juga sangat urgen. Masih menjadi mimpi panjang sebagaimana petani melalui organisasi petani menjadi kekuatan yang hebat yang mampu menyuarakan dan membela kepentingan warganya seperti yang dilakukan di Jepang dan negara-negara Eropa. Melalui partisipasi politik petani, dapat menjadikan orchestra otoritasi politik yang harmonis. Tidak bisa dipungkiri, pertanian adalah jenis pekerjaan yang penuh dengan resiko. Petani butuh saling menguatkan dalam suatu organisasi politik agakr petani tidak dibuat pusing dengan berbagai kebijakan yang tidak meyertakan suara petani di dalamnya. Di Eropa, melalui Komisi Eropa mellaui Kebijakan Pertanian Bersama (Inggris – Common Agricultural Policy, disingkat CAP). CAP merupakan seperangkat Undang-undang yang ditetapkan berupa kebijakan seragam dan terpadu di bidang pertanian dengan prioritas produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan perdesaan yang berimbang di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama merupakan kombinasi antara subsidi-subsidi pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian lainnya, yang sejak awal bertujuan untuk menjamin keamanan pangan di Eropa setelah Perang Dunia II. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ditetapkan sejak 1958 sampai sekarang. (VA)
Hina Nabi Muhammad, Pasangan Ridwan Kamil – Suswono Diyakini Bakal Kalah
Jakarta | FNN - Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono, berakibat serius terhadap klaim kemenangan calon yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi tersebut. Dalam sebuah kampanye saat bertemu Ormas Bang Japar di Jakarta, Suswono menyarankan agar pemuda Jakarta yang masih menganggur mencari janda kaya untuk dinikahi, sebagaimana Nabi Muhammad menikahi janda kaya Siti Khadijah. “Lebih baik janda kaya menikahi pemuda nganggur. Lihat Siti Khadijah dulu, menikahi siapa? Muhammad kan. Tapi dulu Muhammad belum jadi Nabi, masih usia 25 tahun,” katanya sambil tertawa. Sontak publik tak terima Nabi Muhammad disamakan dengan pemuda pengangguran. Padahal dalam sejarah Nabawiyah, Nabi Muhammad di umur 25 tahun adalah seorang pedagang ulung. Rasul sampai dijuluki Al Amin, orang terpercaya dalam akhlak dan bisnis sampai Khadijah mau dipersunting Nabi sebagai istri pertamanya. Lagi pula Khadijah bukan sembarang janda, tetapi memang salah satu wanita kelas atas di tengah kalangan Arab kala itu, karena kemahirannya dalam berdagang. “Inilah contoh orang miskin sejarah, miskin pendidikan agama. Harusnya tanya ulama dulu, berapa mahar Rasulullah saat menikahi ibunda Khadijah dulu,” sentil seorang netizen. “Khadijah mau nikahi Nabi Muhammad karena beliau pemuda berkelas, bukan pengangguran hoi. Nabi 25 tahun udah jadi crazy rich Arab,” kata seorang netizen. Suswono seharusnya bisa lebih fokus memaparkan program-program unggulan RIDO. Pernyataan tersebut patut blunder karena terdengar kontradiktif dengan fakta sejarah keislaman mengenai Nabi Muhammad. Pengamat politik Abdul Halim menilai pernyataa Suswono masuk dalam kategori pelecehan agama yang harus dituntaskan lewat jalur hukum. Tak hanya itu, Suswono tak pantas membawa-bawa partai agama. “Saya pikir pejabat PKS mengerti agama, ternyata dugaan saya keliru. Ini harus diproses hukum segera,” katanya kepada media, Ahad (17/11/2024) di Jakarta. Halim menegaskan, apa yang dilontarkan oleh Suswono menunjukkan siapa sebenarnya dia dan partainya. “Tuhan telah menunjukkan siapa PKS dan Suswono. Saya meyakini pasngan Ridwan Kamil-Suswono bakal kalah,” paparnya. Sementara Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Profesor Sutoyo Abadi menyarankan untuk mewaspadai orang-orang seperti Suswono. “Saya tidak paham orang tersebut, itu tandanya mengaku orang muslim, tetapi bukan mukmin, maka yang tejadi malah jumud. Dalam Bergama, hal seperti itu sangat berbahaya,” katanya. Tuntutan untuk menangkap Suswono terus bergelora. Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta mengutuk keras pernyataan calon wakil gubernur Suswono. GP Ansor DKI kemudian melaporkan pernyataan blunder Suswono itu ke polisi, jika calon wakil gubernur nomor urut 1 ini tidak menyampaikan permintaan maafnya. Organisasi ini menilai bahwa Suswono telah menyakiti perasaan umat Islam melalui pernyataannya soal janda tersebut. “Yang paling fatal, Nabi Muhammad SAW jelas bukan pria miskin dan pengangguran seperti analogi yang disampaikan Suswono. Kami mengutuk keras pernyataan tersebut. Sangat tidak etis dan tidak layak pernyataan itu dikeluarkan oleh Suswono,\" kata Sulthon. Belakangan Suswono meminta maaf kepada umat Islam. Namun GP Ansor DKI Jakarta menilai permintaan maaf tersebut tidak cukup lantaran hanya melalui rilis dan video. “Terkait permintaan maaf Pak Suswono, yang pertama itu video taping ya, banyak editan. Jadi kami meminta Pak Suswono menyatakan maaf secara terbuka dan langsung,” kata Sulthon. Organisasi masyarakat (ormas) Betawi Bangkit melaporkan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, atas dugaan penistaan agama ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Namun petugas mengarahkan mereka agar melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu di Bawaslu. Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit, David Darmawan, datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Selasa, 29 Oktober 2024 pukul 09.44 WIB. “Kami diarahkan ke (Sentra) Gakkumdu Bawaslu,” ucap David. Menurut petugas SPKT, kata David, laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum ditangani oleh Sentra Gakkumdu. Selama kurang lebih 40 menit berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, David menjelaskan ia menjalani konsultasi soal pelaporan Suswono yang dianggap menistakan agama Islam. Meskipun laporan David tidak diterima, ia enggan menyebutkan mengapa polisi menolaknya. “Gak ditolak. Jadi kami harus jalan ke Bawaslu saja, di situ akan diterima laporan kami,” kata dia. Selepas berkonsultasi dengan petugas SPKT, rombongan Betawi Bangkit menuju Bawaslu.Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, Bawaslu telah menerbitkan formulir laporan bernomor 012/PL/PG/Prov/12.00/X/2024 dengan identitas pelapor David Darmawan. Dalam laporan tersebut, Suswono berstatus sebagai pihak terlapor atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Suswono dianggap menyinggung Nabi Muhammad SAW dan istrinya, Khadijah dengan guyonan pengangguran dan janda kaya. “Laporan kami diterima oleh Bawaslu,” kata David Darmawan, saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Berdasarkan laporan tersebut, Suswono melanggar sejumlah pasal yakni Pasal 69 huruf B dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 72 Ayat 1. Suswono juga dijerat Pasal 187 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian Suswono dinilai melanggar atas Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE. Sejak kasus ini mencuat, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil – Suswono (RIDO) yang sebelumnya diprediksi menang satu putaran, kini elektabilitasnya terus merosot tajam. Berdasarkan hasil polling beberapa lembaga survei pasangan RIDO nomor urut satu ini didukung oleh 12 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, sekarang posisinya di nomor dua di bawah pasangan nomor urut tiga Pramono dan Rano Karno. Sedangkan cagub-cawagub independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardan belum beranjak dari juru kunci di urutan ketiga. Mengaku mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Jokowi, nyatanya elektabilitas paslon Pilkada nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono kalah dibandingkan pesaingnya, paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyimpulkan, Pramono-Rano unggul signifikan dari RK-Suswono pada saat survei dilaksanakan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen. Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen. Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan. Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei. Keoknya Ridwan Kamil-Suswono juga tampak dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Kamis (24/10/2024). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan periode 10-17 Oktober 2024 kepada 1.200 responden itu, Pramono-Rano memiliki elektabilitas 41,6 persen, sementara pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono 37,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya memiliki elektabilitas 6,6 persen. Sementara Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menerangkan, keunggulan Pramono-Rano dari RIDO ini, secara statistik belum menunjukkan siapa pemenangnya. Namun, selain unggul, dukungan pada pasangan Pramono-Rano juga terlihat lebih solid dan kuat dibanding pasangan lain. Dalam pengamatan LSI, kata Djayadi, sejak pertengahan sampai September lalu, paslon RIDO, mengalami penurunan. Sementara perlahan-lahan terjadi peningkatan keterpilihan pasangan Pramono-Rano sampai dengan Oktober 2024. LSI juga mengutip peningkatan dan penururan keterpilihan Pramono-Rano dan RIDO tersebut, dari hasil survei para surveyor lainnya. Djayadi memaparkan, dalam hasil survei LSI pada 6-12 September lalu, surveyor masih menempatkan keunggulan RIDO daripada Pramono-Rano pada angka keterpilihan 51,8 persen berbanding 28,4 persen. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking 9-15 September lalu, pun paslon RIDO unggul 47,5 persen, namun saat itu paslon Pramono-Rano mengalami peningkatan 31,5 persen. Kemudian dari hasil survei Charta Politika sepanjang 19-24 September, Djayadi juga melihat peningkatan elektabilitas pasangan Pramono-Rano ke angka 36,5 persen, namun tetap unggul paslon RIDO 48,3 persen. Kemudian pada periode 10-17 Oktober, survei LSI, kata Djayadi menunjukkan keterbalikan yang membawa keunggulan RIDO merosot ke angka 37,4 persen, di bawah paslon Pramono-Rano 41,6 persen. “Penurunan yang dialami oleh pasangan Ridwan-Suswono atau RIDO ini, cenderung pindah, lebih dari 10 persen pindah ke Pramono-Rano, sedikit yang pindah ke pasangan Dharma-Kun,” kata Djayadi. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kenaikan suara paslon Pramono-Rano masih akan terus meluas. Penilaiannya itu merespons hasil survei terbaru LSI. \"Paslon ini, bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas, termasuk pemilih Golkar yang tidak solid mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO),\" kata Ray di Jakarta. Menurut Ray, sejak awal dirinya melihat elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) ini tidak bisa memperoleh suara signifikan. Ray memprediksi suara pasangan RIDO sangat berpotensi untuk dikalahkan oleh pasangan Pramono-Rano karena pemilih pasangan RIDO hanya berpaku pada pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara pasangan Pramono-Rano bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas. Termasuk pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga tidak solid mendukung pasangan RIDO. \"Saya tidak terlalu terkejut. Sejak dari awal saya sudah punya keyakinan Pram sama Rano akan dapat mengimbangi RIDO,\" ujar Ray. (asw)
Aguan Blunder Jadikan Said Didu Martir
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Siapapun yang melaporkan mantan Staf Khusus BUMN Said Didu, termasuk Kades Maskota, ke pihak Kepolisian maka ia adalah pembela boss Agung Sedayu Group Aguan. PIK 2 yang menjadi perhatian publik adalah proyek penjajahan. Penjajahan ekonomi berupa dominasi konglomerat atas rakyat, penjajahan politik pejabat negara yang tidak berkutik, serta penjajahan budaya penguasaan etnis China atas pribumi. Pribumi yang digusur untuk membangun Pecinan. Aguan yang membiarkan pelaporan patut diduga terlibat sebagai pihak yang diuntungkan. Ia bisa saja menjadi penyuruh, pembujuk atau pembantu. Potensinya ada pada kemampuan biaya. Dalam hal menjadi bagian dari keterlibatan pelapor, maka Aguan beserta perusahaannya dapat memancing publik bereaksi lebih keras. PIK bukan proyek biasa, rakyat melihat ini sebagai sinyal dari bahaya negara. Dukungan atas perjuangan Said Didu akan terus menggumpal dan menguat. Rakyat Banten sendiri sudah berteriak. Semangat Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC seolah bangkit kembali. PIK-2, Aguan, China, oligarki dan PSN mulai digugat dan dimasalahkan serius. Magnet perjuangan rakyat semakin terbentuk. Proses hukum yang berlanjut akan menjadi blunder penguasa. Semua membaca bahwa hal ini bukan murni hukum tetapi kriminalisasi yang sarat dengan kepentingan politik. Demi melindungi proyek penguasaan lahan rakyat oleh konglomerat yang berkolusi dengan pejabat. Said Didu menjadi martir gerakan. Setelah HRS dan 6 Syuhada belum mampu menjadi martir perubahan demikian juga dengan Gus Nur dan Bambang Tri soal ijazah palsu, Anies Baswedan korban Pilpres dan Pilgub, maka Said Didu potensial menjadi martir. Perlawanan atas keserakahan pengusaha, penyimpangan penguasa, serta pembelaan rakyat tergusur menjadi paket perjuangan bersama kasus IKN, Rempang, OBOR maupun Joint Commitment Xi Jinping-Prabowo. A guan atau Sugianto Kusuma semestinya mencegah Apdesi atau Kepala Desa pelapor untuk melakukan pemaksaan langkah hukum. Sikap kritis dan protes Said Didu bukan saja wajar tetapi sudah seharusnya. PIK 2 yang diberi status PSN dapat bergeser menjadi proyek musuh rakyat. A guan sendiri kini berkolaborasi dengan Menteri Perumahan Rakyat dalam program 3 juta rumah. Ara atau Maruarar Sirait adalah mantan anak buah A guan. Said Didu tidak sendiri, perjuangan melawan PIK 2 mendapat dukungan berbagai elemen dan aktivis. Membungkam Said Didu tidak akan menyelesaikan masalah, PIK 2 memiliki problema soal fundamental bangsa. Ada kedaulatan negara, kesenjangan, serta dominasi etnik. Eksklusivitas menjadi suatu keniscayaan. Hentikan kriminalisasi untuk membungkam kritik. Jika terus arogansi dikedepankan, maka dipastikan perlawanan berubah menjadi pemberontakan, kemudian api membara. Rakyat jangan disakiti dan perampok jangan dilindungi. Mungkin Said Didu hanya mengingatkan, ia sedang menjaga tanah dari penguasaan penjahat. You are robbers, i\'m just reminding the people. (*)
Tolak Semua Proyek PSN - Usir Taipan dan TKA Cina dari Bumi Indonesia
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Etnolog Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan” Lemahnya mentalitas bangsa ini yang mudah dipecah-belah berdasarkan pendapat-pendapat ilmuwan mereka yang berkesimpulan kita adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” . Sun Yat Sen mengatakan : bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana Berawal dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Jokowi ternyata itu tipuan yang sebenarnya Proyek Strategis Oligarki (PSO) bukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi untuk menerkam, menindas dan menjajah rakyat Indonesia. Peristiwa penindasan oleh PSO sudah sampai pada menjual kedaulatan negara. Betapa dahsyatnya mantra Oligarki sehingga rakyat meskipun berkali-kali tertipu dan terperosok di lubang yang sama. Rela mengorbankan dirinya sebagai budaknya dan menjalankan perintah majikannya sekalipun harus menghabisi dan memangsa temannya sendiri sesama pribumi. Penindasan tidak muncul secara fisik dari kekuatan figur personal tuan tuan Taipan tetapi dimunculkan dari penguasa / para pejabat pemerintahan yang sudah menjadi budak atau piaraan mereka. Penguasa di Indonesia sesungguhnya adalah para kapitalis oligarki. Merekalah mengendalikan politik dan ekonomi negara. Otomatis mereka menguasai semua jaringan penyelenggara dan pengelola negara. Kekuasaan Oligarki makin gila dan tak terkendali mampu menyatukan bersatunya Bandit - Bandar dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar dan Badut politik non-organik, adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang luar biasa dahsyat melibat semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Rezim ini lumpuh total dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis yang merupakan persekongkolan (conspiracy), para Taipan, korporatokrasi (penghancur lingkungan alam dan sosial ), sembilan barongsai, oligarki, gorilla betina merah, dan neo kolonialisme. Mereka bersekongkol utk berkuasa secara absolut, bagi kehancuran bangsa dan NKRI. Meluluh lantakan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman Oligarki. The Faunding Fathers membentengi kaum pribumi dengan UUD 45 dan Pancasila karena sadar betul, adanya kesepakatan kaum pribumi di kenal dengan nama TRILOGI PRIBUMISME untuk mencapai Bonum Pubicumm (kemakmuran bersama), berisi : \"Pribumi Pendiri Negara, Pribumi Pemilik Negara dan Pribumi Penguasa Negara\" Kaum pribumi harus sadar penjajah saat ini lebih kejam dari penjajah kolonial.. bangkit - bangkit dan bangkitlah melawan. Tolak semua proyek PSN (PIK 1 dan 2 dll) usir para Taipan dan TKA Cina dari bumi Indonesia. “Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak.” (Soekarno). (*)
Wajah Kunjungan Presiden ke Luar Negeri
Oleh Prof. Sofyan Efendi | Mantan Rektor UGM Presiden Prabowo Subianto (PS) buat kesalahan besar yang menyangkut wilayah tumpang tindih (Natuna dan sekitarnya) melalui kerjasama pembangunan bersama yang ditandatangani 2 (dua) Kepala Negara Cina dan RI untuk wilayah yang diakui dunia sebagai wilayah kita. Penandatanganan kerjasama tersebut tanpa didasari pengetahuan tentang perkembangannya sebagai wilayah kita akan merupakan salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Presiden RI, karena tidak di dukung oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang kurang faham kepentingan NRI dan kepertingan negara negara ASEAN. Kunjungan ke US menunjukkan, Presiden PS hanya diterima Presiden Joe Biden yang berkuasa lebih kurang 2 (dua) minggu lagi, yang dianggap Indonesis bukan sebagai negara sahabat, yang mengajukan beberapa permintaan kepada Indonesia, sehingga menyimpang dari rencana Indonesia. Mungkin kunjungan ke Peru dan negara lain, tidak jelas apa tujuannya? Wah susah Presiden kita nampaknya hanya didorong tujuan hanya untuk pencitraan pribadi dan bukan untuk memperjuangkan Non Blok guna menyusun hubungan yang setara dengan Tiongkok dan dg AS sebagai Super Power. Sehingga Presiden yang ingin diakui kekuasaannya, sayangnya beliau tidak dibantu oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang punya pengetahusan yang memadai tentang faktor pendukung dalam negeri, regional, serta pengetahuan super power yang dihadapi Tiongkok, AS, EU, dan kerkuatan regional di ASEAN. Jadi upaya PS membangun kerjasama yang efektif dengan Tiongkok, AS, dan negara lain perlu didukung oleh pengetahuan yang lengkap tentang sejarah Indonesia sebagai pelopor Non Blok, dan penilaian yang benar tentang seberapa solid dukungan politik kepada Presiden PS. Inisiatif tentang wilayah semacam tersebut tidak menjadi daerah persengketaan antara negara besar dengan kita, inisiatif kerjasama sebaiknya dibahas bersama dengan berbagai unsur masyarakat dalam negeri, dengan negara lain khususnya ASEAN agar usulan Indonesia mendapat dukungan solid dari seluruh unsur bangsa dan regional. Demikian pembicaraan tentang kunjungan LN Presiden PS pada 100 hari pertama pemeritahannya. (*)
Bajingan Politik dan Idealisme Akademik
Oleh Hafid Abbas | Mantan Ketua Komnas HAM RI dan Promotor Dr HC Nelson Mandela dari UNHAS 2005 SEMOGA gelora perlawanan intelektual dan kebebasan berpendapat tidak akan pernah redup di dunia akademik hingga kapan pun. Istilah “Bajingan Tolol” pertama kali diungkapkan oleh Rocky Gerung di awal Agustus 2023, sebagai satu ungkapan untuk mengkritik satu kebijakan yang dinilai merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Kritikan yang dilontarkan itu terjadi ketika ada kebijakan yang hendak memberikan hak penguasaan lahan IKN selama 190 tahun kepada investor asing. Kritikan yang sama, juga muncul ketika terdapat kebijakan penggusuran paksa warga di Pulau Rempang yang sudah menghuni pulau itu selama berabad-abad. Alasannya, warga pulau itu tidak memiliki bukti kepemilihan yang sah hak atas tanah yang dihuninya meski mereka sudah berada di pulau itu secara turun temurun dari abad ke abad. Namun, mengapa pemerintah hendak memperuntukkan Pulau Rempang bagi orang China yang hendak membangun pabrik kaca. Tentu saja warga China juga tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah di Pulau itu. Kebijakan seperti itu dalam pandangan Rocky adalah “kebijakan tolol” dan pengambil kebijakan yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat disebut Rocky “bajingan”. Kembali kepada istilah “Bajingan.” Suatu hari saya bersama Daoed Joesoef sebagai pembicara di satu acara Diskusi Ilmiah yang diinisiasi oleh Kompas-Gramedia (Juni 2011). Beliau bercerita ketika ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) oleh Presiden Soeharto atas rekomendasi Bung Hatta. Lalu, Daoed bercerita lagi tentang Bung Hatta, mengapa ia terpilih menjadi Wakil Presiden padahal beliau tidak begitu aktif di organisasi politik seperti halnya Bung Karno. Jawabannya ternyata karena Bung Hatta selalu aktif menulis di media terutama tentang arah perjuangan Indonesia Merdeka. Meski Bung Hatta tinggal dan belajar di Belanda selama lebih sepuluh tahun (1921-1932), dan hidup di pengasingan Belanda di Digul dan Banda Naira (1932-1941) ketika kembali ke Indonesia, tetapi ia tidak pernah berhenti menulis di koran-koran yang memperluas cakrawala pembacanya, seperti: pertarungan kekuasaan di kawasan Pasifik, Indonesia Merdeka haruslah mendayung di antara dua karang, tidak mendekat ke blok sosialis atau ke blok kapitalis, dst. Pikiran-pikiran Hatta ternyata telah mendasari arah perjuangan para tokoh pejuang kemerdekaan. Tidak lama setelah bersama Daoed Joesoef, saya membaca artikelnya yang muncul di kolom Opini Kompas, “Politikus di Zaman Edan” yang terbit pada 2 Juli 2011. Pada bagian awal artikel itu, Daoed mengangkat situasi pasca pasukan Italia menaklukkan pasukan Etiopia. Dikemukakan bahwa “setelah angkatan perang Italia berhasil menduduki Etiopia pada 1935, tokoh- tokoh negeri Afrika Timur itu— yang telah membantu kemenangan—diundang Benito Mussolini naik ke pesawat terbang (joy flight). Mereka menerima undangan itu karena menganggapnya sebagai bukti penghargaan atas jasa mereka bagi kemenangan dan kejayaan Italia. Setelah terbang di atas Laut Merah, Mussolini memerintahkan supaya semua tokoh Etiopia itu dibuang keluar pesawat tanpa parasut. Atas pertanyaan para jenderalnya, mengapa Generalisimo berbuat demikian, sang diktator fasis menjawab, Kepada negerinya sendiri mereka berkhianat, apalagi kelak kepada Italia. Sekali orang berjiwa pengkhianat, dia akan terus menjadi pengkhianat seumur hidupnya.” Daoed Joesoef selanjutnya mengungkapkan bahwa, sekarang, praktik kepemimpinan politik kita di tingkat lokal dan nasional malah cenderung mengembangkan jiwa pengkhianatan itu. Sebagai ilustrasi, menjelang Pemilu atau Pilkada, begitu banyak tokoh-tokoh politik yang begitu nyata berkhianat tanpa rasa malu meninggalkan partai lama yang telah membesarkannya dan berpindah ke partai baru yang diimpikan untuk membesarkannya. Daoed Joesoef di artikelnya menganologikan tokoh-tokoh seperti itu bagai “Bajing Loncat” dengan menyingkirkan dan menyerang kawan lama yang telah membantunya memenangkan ambisi politinya di masa lalu, dan melompat ke zona kekuasaan politik baru. Pengkhianat seperti itu disebut “Bajingan” seperti pengkhianat Etiopia yang layak dibuang satu per satu ke laut seperti yang dilakukan oleh Benito Mossalini pada 1935. Dunia politik praktis seperti itu tentu berbeda dengan iklim kehidupan akademik di Kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran ilmiah dan hubungan kesejawatan yang kondusif. Idealisme Akademik Ada satu kesan di satu acara kenegaraan, saya ditugasi memberikan orasi ilmiah di hadapan Presiden Abdurrahman Wahid, bersama seluruh anggota kabinetnya, yang juga dihadiri oleh para korps diplomatik dari sejumlah perwakilan negara-negara sahabat dan Badan PBB dan puluhan ribu orang di Istiqlal pada 5 November 1999. Pada orasi itu, ada kutipan saya dari Mahatma Gandhi: “We must remember that truth has many sides and it is ever changing. What appear to be true today may not be true tomorrow. Or what appears to be truth to us does not necessarily appear to be the truth to others. We cannot therefore say that we possess the truth and that our understanding on truth is the right one.” Kebenaran sesungguhnya memiliki banyak sisi, dan sisi-sisi kebenaran itu bisa saja berubah setiap saat sesuai dengan sudut pandang. Apa yang kita anggap benar hari ini belum tentu benar di hari esok. Karenanya, akademisi haruslah mampu menilai beragam sisi kebenaran itu, sehingga muncul toleransi bahwa pandangannya bisa saja keliru jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Dengan kaidah-kaidah itu, seorang akademisi akan lebih rendah hati dan lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Namun yang tidak boleh berubah adalah akademisi harus tetap berpijak di pelataran kebenaran faktual (evident based). Jika terdapat pandangan-pandangan yang berisi kebohongan, maka etika akademik harus ditegakkan. Di dunia kedokteran, seorang dokter dalam melakukan diagnosa satu penyakit, ia tetap saja terbuka jika ada diagnosa dokter lain (differential diagnosis), atau melakukan diagnosa ulang tentang penyakit itu. Karenanya, warga Kampus dalam menyuarakan pandangan-pandangan ilmiahnya, UNESCO memberi panduan pada publikasinya “Policy Paper for Change and Development in Higher Education”, (Paris: UNESCO, 1995, p. 42):University is a community whose members, being fully committed to the principles of academic freedom, are engaged in the pursuit of truth …..” Ketika Soedjatmoko, Rektor Universitas PBB Tokyo (1980-1987), baru kembali ke tanah air, saya dua kali mendampingi Conny R Semiawan, (Rekor IKIP Jakarta ketika itu) ke kediamaan Soedjatmoko yang disapanya Bung Koko. Ada dua hal yang menarik dari dialog dengan Koko. Pertama, Koko melihat sumber persoalan besar satu bangsa ketika para ilmuwannya larut dalam budaya konformitas (culture of conformity). Mereka tidak lagi kritis menyuarakan nurani intelektualnya untuk kepentingan bangsanya. Jika ini terjadi maka bangsa itu cenderung bergerak ke arah otoritarian karena tertutup dari pandangan-pandangan kritis. Dampak lainnya, bangsa itu tidak akan maju karena dasar pengambilan kebijakan-kebijakan strategisnya bermutu rendah, tidak berasal dari kajian ilmiah. Karenanya, Koko berpesan agar kampus tetaplah kritis menyuarakan pandangan keilmuannya meski harus berbeda dengan suara penguasa. Ciri kehidupan akademik memang selalu dinamis karena menghendaki perubahan yang lebih baik. Sedangkan ciri kekuasaan eksekutif sebaliknya karena mempertahankan comfort zone dan stabilitas, takut kalau kursi empuk kekuasaannya hilang. Koko mengapresiasi Emil Salim karena meski ia berada di lingkaran kekuasaan, tetapi ia tetap tegar menyuarakan pandangan intelektualnya. Kedua, Koko melihat semakin melebarnya kesenjangan sosial di banyak negara di Asia. Ia mencontohkan India, ilmuwannya terlihat menjauh dari persoalan bangsanya, seperti persoalan kemiskinan. Pemerintahnya menikmati kenyamanan kekuasaan, tetapi masyarakatnya dibiarkan hidup sengsara di alam keterbelakangannya. Ini berbeda dengan Jepang yang dinilai Koko, para ilmuwannya dan pemerintahnya selalu bergandengan tangan. Kampus bagai otaknya negara yang selalu memberi masukan berharga kepada politisinya dalam setiap pengambilan kebijakan bagi kemajuan bangsanya. Jepang juga menjunjung tinggi etika dan “budaya malu.” Karenanya tidak mengherankan jika pada 1 Maret 2021, Reuter memberitakan kalau Juru Bicara Perdana Menteri Jepang, Makiko Yamada, mantan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena malu ketahuan telah ditraktir makan malam di satu restoran mahal oleh seorang pengusaha. Bagi orang Jepang, lebih baik mundur atau bunuh diri daripada hidup dengan rasa malu. Sebagai figur akademisi, senang mengenang ketokohan Deliar Noer, Winarno Surakhmad dan Conny R Semiawan yang pernah memimpin IKIP Jakarta pada eranya masing-masing. Mereka tetap bersuara kritis pada setiap pengambilan kebijakan politik pemerintah jika kebijakan itu dinilai tidak tepat. Pada Juni 1974, Deliar Noer diberhentikan sebagai Rektor karena bersuara kritis terhadap tindakan represif pemerintah dalam penanganan Peristiwa Malari. Setelah dilarang mengajar di seluruh Indonesia, ia menerima tawaran Universitas Nasional Australia dan dosen tamu di Universitas Griffith. Bahkan, Deliar pernah memilih berseberangan dengan Soeharto dan mendukung Petisi 50. Semoga gelora perlawanan intelektual dan kebebasan berpendapat tidak akan pernah redup di dunia akademik hingga kapan pun. (*).
Periksa Kekayaan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SELALU muncul pertanyaan dari korupsi menteri-menteri adakah dana yang masuk ke kantong Jokowi, atau hebatkah Presiden sehingga bersih dari aliran dana haram, baik dari menteri maupun pengusaha yang dibantu ruang usaha oleh Jokowi ? Adakah 9 naga yang menguasai ekonomi bangsa tidak pernah memberi santunan kepada Presiden yang menjadi pelindung bagi kenyamanan berbisnis mereka ? Uang ratusan trilyun yang menguap pada instansinya Sri Mulyani hingga kini tidak jelas. Satgas bentukan Mahfud MD ternyata menghilang tanpa laporan hasil kerja. Kemana aliran pencucian uang ? Sementara Mulyani diangkat kembali menjadi Menkeu. Karena sukses sebagai Menkeu ? Belum tentu, mungkin karena mampu memendam rahasia dari aroma korupsi. Sri Mulyani adalah titipan Jokowi untuk Prabowo. Mulyani membuat aturan hadiah negara sampai 1,2 hektar rumah Jokowi di Solo. Undang-undang ditafsirkan oleh Peraturan Menteri untuk memberi kekayaan dan kemewahan kepada Jokowi. Diberi 9.000 M2 seenaknya menjadi 12.000 M2. Pantas jika ada aksi emak-emak yang menyegel pembangunan sebagai bentuk protes keras dari rakyat. Bau korupsi menyengat dan jurang tajam kesenjangan sosial dari hadiah negara ini. Secara formal laporan resmi LHKPN harta Jokowi 2014 saat menjabat 33,47 Milyar dan saat akhir 2024 nilainya bertambah 186 % menjadi 95,82 Milyar. Rakyat ragu kebenaran kekayaan Jokowi hanya 95,82 sebab hadiah tanah dan bangunan \"pensiun\" di Solo saja bernilai ratusan milyar. Belum lagi dari ratusan trilyun dana IKN apakah tidak ada serupiahpun yang mengalir ke Jokowi? Bahlil sang menteri izin-izin tambang adalah peliharaan Jokowi. Sukses dipaksakan menjadi Ketum Partai Golkar adalah hasil kerja Jokowi dengan menyandera Airlangga. Hampir mustahil Bahlil Lahadalia tidak setor ke majikan yang ditakutinya itu \"jangan main dengan Raja Jawa\". Menteri menteri yang belum di bui tapi masih dalam \"perlindungan\" kekuasaan dan pengaruh Jokowi patut diduga juga menjadi pintu penggendutan rekening. Gibran dan Kaesang \"politisi pedagang\" pantas untuk menjadi tempat strategis bagi pencucian uang atau penyimpanan dana boss mafia. Tentu ditambah dengan anggota dinasti lainnya. Jokowi terlihat serius untuk menggoalkan anggota dinasti agar menjadi pejabat publik dan tidak peduli dengan ocehan atau sorotan rakyat. Ada harta karun yang harus disimpan dan dilindungi bersama. Penetapan BSD dan PIK 2 sebagai PSN adalah kebijakan gila. Berkedok proyek strategis kebijakan ini menguntungkan pengusaha Sinar Mas, Agung Sedayu Group dan Salim Group. Tidak ada makan siang gratis. Makan siang gratis Prabowo saja harus berkolaborasi dengan China. Pasti hal itu bukan sedekahan. Nah, kebijakan kolusif Jokowi memendam peluang terjadinya korupsi. Rakyat boleh yakin Jokowi korupsi. Membersihkan tuduhan rakyat bahwa rekening Jokowi itu gendut, tidak hanya 95,82 Milyar bukan dengan klarifikasi omong tetapi harus dengan pemeriksaan atau audit yang transparan dan bertanggungjawab. Pemerintahan baru Prabowo tidak boleh memendam rahasia pendahulu. Tanpa transparansi kelak Prabowo juga akan menuai akibat dari kecurigaan atas perilaku korup dari para pejabat tinggi atau tertinggi. Pilihan dan tuntutan rakyat jelas, periksa kekayaan Jokowi atau Prabowo dinilai tidak konsisten dalam memberantas korupsi. Rezim Jokowi sama saja dengan rezim Prabowo. Jangan-jangan Jokowi butuh 10 tahun sedangkan Prabowo cukup 100 hari. Ironi jika demikian. (*)
Kebocoran Anggaran, IDR: Kementerian Jadi Sapi Perah Parpol
Jakarta, FNN | Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menengarai kebocoran anggaran pembangunan nasional yang belakangan kian menggila akibat kementerian telah menjadi sapi perah partai politik. \"Menteri-menteri yang diangkat presiden orang-orang partai politik sebagai balas budi. Akibatnya, kementerian menjadi sapi perah bagi parpol,\" ujar Fathorrahman Fadli, kepada FNN, Sabtu (16/11). Beberapa laporan memperkirakan tingkat kebocoran anggaran berkisar antara 20-40%, tergantung sektor dan daerah. Maknanya jika total anggaran untuk tahun 2024 adalah Rp3.325 triliun maka sekitar Rp600 sampai Rp1.330 triliun bocor alias dikorupsi. \"Namun, angka ini sulit dipastikan secara mutlak karena bergantung pada studi dan laporan investigasi tertentu,\" ujar Fathorrahman Fadli. Menurutnya, kebocoran anggaran bukanlah barang baru. Ini terjadi selama Indonesia merdeka. Hanya saja, selama reformasi bergulir, kebocoran anggaran semakin meningkat karena kementerian kerap kali menjadi sapi perah oknum partai politik. \"Kebocoran anggaran itu selama Orde Baru juga terjadi, namun sejak reformasi kebocoran tersebut makin menggila, sehingga inefisiensi pembangunan akibat korupsi ikut memperburuk kualitas kita sebagai bangsa,\" kata Fathorrahman Fadli. Pada penghujung tahun 1993, Prof Soemitro Djojohadikusumo yang meninggal dunia pada 2001 pernah menghitung bahwa dana pembangunan negeri ini telah mengalami kebocoran hingga 30%. Angka itu diperoleh ayahanda Prabowo Subianto itu dari incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang pada waktu itu sebesar 5, sementara ICOR rata-rata negara ASEAN sekitar 3,5. Selisih ICOR Indonesia dan rata-rata negara ASEAN yaitu 1,5 dibagi 5 kemudian dikalikan 100% hasilnya 30%. Menurut Fathorrahman Fadli, kebocoran anggaran bisa ditekan dengan meningkatkan sinergitas kerja antar kementerian dengan menghilangkan ego-sektoral yang selama ini menyebabkan kebocoran dan in-efisiensi pembangunan. Ia berharap, sebagai Presiden yang kini memimpin Kabinet Merah Putih, Prabowo harus secara serius mencegah katup-katup korupsi dalam kabinetnya. Prabowo, lanjut Fathorrahman Fadli, harus melihat kembali apa yang dikritik ayahandanya sebagai wujud kepeduliannya pada besarnya potensi kerugian akibat korupsi, inefisiensi, dan penyelewengan dana dalam pelaksanaan pembangunan di era tersebut. Reformasi Kebocoran Meningkat Fathorrahman Fadli juga menyoroti tentang paradoks reformasi yang semakin menjauhkan idealisme reformasi dengan fakta objektif pembangunan. Reformasi itu ingin berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata Fathorrahman, namun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sering menyebutkan bahwa kebocoran anggaran terjadi di berbagai tingkat, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, yang sering kali melibatkan mark-up harga atau proyek fiktif. Ia menjelaskan, di samping KPK, laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan berbagai kasus penyimpangan anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terus berlangsung, meski dalam skala yang lebih terdesentralisasi dibanding era Orde Baru. Menurutnya, meski transparansi dan pengawasan meningkat di era Reformasi, korupsi dan kebocoran anggaran tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan komitmen lebih kuat dari semua pihak. (DH)
Klarifikasi MWA UI: Gelar Doktor Bahlil Menyesuaikan Jadwal Yudisium
Jakarta | FNN - Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) mengklarifikasi pemberitaan terkait penangguhan gelar doktor Menteri Bahlil Lahadalia belakangan ini. MWA UI meluruskan, yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar doktor Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut menyesuikan jadwal yudisium. “Itu yang terjadi ujian promosi pertengahan Oktober (maka) tidak bisa Yudisiumnya November itu harus dihitung dulu. Ya penangguhan yudisium, promosinya yang sudah ya tidak bisa serta merta itu harus ditangguhkan (doktornya), itu yudisiumnya (yang ditangguhkan),” ujar Ketua MWA UI Yahya Staquf di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, hari ini (15/11). Ketua PBNU ini mengatakan, terkait isu akademik Menteri Bahlil hanya masalah waktunya saja. Sehingga Yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap empat semester penuh. “Batas semester 4 penuh itu disampaikan karena peraturan menurut peraturan rektor No 26 tahun 2022 itu harus empat semester, ya harus menunggu seluruh masa studi itu berlalu,” ujarnya Dengan demikian, polemik yang terkait gelar akademik Menteri Bahlil menjadi terang-benderang. Bahwa tidak benar gelar doktor Menteri Bahlil dibatalkan UI. Namun mengikuti jadwal Yudisium, yang ditangguhkan adalah jadwal Yudisium, mengikuti aturan yang berlaku di Universitas Indonesia itu. Sebelumnya, ada kabar bahwa Universitas Indonesia (UI) pembatalan kelulusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai doktor dan akhirnya dibantah hari ini oleh Yahya Staquf. (*)
Prabowo Subianto Dijebak Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Saudagar / Taipan etnis Cina, saat ini sudah bisa mengendalikan Nusantara, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir. Belum puas di era Indonesia Emas rezim Jokowi, mereka bergerak cepat harus bisa menguasai Jakarta dan sekitarnya. Skenario ini tersambung dengan munculnya proyek reklamasi pantai PIK 1 dan 2. PIK 1 terletak pada wilayah Jakarta Utara dengan tambahan beberapa pulau reklamasi seperti pulau reklamasi timur (Golf Island PIK) dan pulau reklamasi barat (Ebony Island). Sedangkan untuk PIK 2 berada tidak jauh dari PIK 1 yakni di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten (kedua PIK tersebut terdapat di dua kota yang berbeda). Para Bohir Taipan Oligarki, sudah menancapkan paku bumi di Nusantara setelah berhasil memainkan bonekanya Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024. Meski Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan, Jakarta masih tetap berstatus Ibu Kota Indonesia sampai adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut tertuang pada Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Pasal 71 UU ini bahwa peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. Pasal 73 UU ini bahwa Undang - Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sadar atau tidak proyek IKN hanyalah tipuan dan akal akalan para Taipan sebagai penjajah gaya baru akan menguasai Jakarta dan sekitarnya. “Mantan ibu kota Jakarta\" akan di sulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) akan menjadi urusan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Memposisikan Wakil Presiden menguasai kawasan aglomerasi adalah strategi politik yang sempurna Taipan Oligarki sebagai penguasa kawasan aglomerasi (bukan Gibran). Kalau Presiden Prabowo Subianto berani mengeluarkan Keputusan Presiden Mengenai Pemindahan Ibu Kota Jakarta akan dibuang ke IKN Kalimantan Timur, sama saja Presiden Prabowo Subianto akan bunuh diri atau menyerah kepada Penjajah Gaya Baru. Seluruh rakyat Indonesia harus mencegah ini terjadi. Kalau ini sampai terjadi sama saja Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar. (*)
POPULER
