ALL CATEGORY
Suhartoyo Menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Menggantikan Anwar Usman
Jakarta, FNN - Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).\"Yang disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Suhartoyo, dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua,\" kata Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK RI, Jakarta, Kamis.Ketua MK yang baru dipilih melalui rapat pleno hakim secara tertutup dengan agenda musyawarah mufakat. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.Dijelaskan oleh Saldi Isra bahwa rapat pleno hakim yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi. Dari hasil diskusi, didapat dua nama yang diajukan sebagai calon Ketua MK, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra.Suhartoyo dan Saldi Isra berdiskusi untuk mengambil kesepakatan siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua, sementara tujuh hakim konstitusi lainnya meninggalkan ruangan rapat pleno hakim.\"Sembari melakukan refleksi, kami berdua tadi, dan dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir, akhirnya kami berdua sampai kepada putusan,\" papar Saldi Isra.Berikutnya, lanjut Saldi, tujuh hakim konstitusi lainnya kembali ke ruangan dan menyepakati hasil diskusi tersebut sebagai kesepakatan bersama.\"Itulah wujud musyawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH (rapat pleno hakim) di lantai 16 tadi pagi,\" kata dia.Ketua MK yang baru akan diambil sumpahnya di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (13/11).\"Artinya, mulai hari Senin komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa,\" imbuh Saldi.Sebelumnya, Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Hutama saat mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.Anwar Usman dinyatakan melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.\"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,\" kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11).Dengan demikian, Anwar tidak lagi menjabat sebagai Ketua MK. MKMK pun memerintahkan Wakil Ketua MK untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK yang baru, terhitung 2 x 24 jam sejak putusan dibacakan.Selain itu, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.Ia juga tidak diperbolehkan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum mendatang.\"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,\" ucap Jimly.(ida/ANTARA)
Pemilu Menjadi Momentum Agar Orang Jahat Tidak Menjadi Pemimpin
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. menyebut pemilihan umum (pemilu) menjadi momentum agar masyarakat Indonesia bisa menghindari pemimpin yang jahat. \"Ingat bahwa pemilu itu bukan untuk memilih manusia yang sempurna, enggak ada manusia yang sempurna. Pemilu itu sedapat mungkin menghindarkan orang jahat menjadi pemimpin kita,\" kata Mahfud usai menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Pancasila di Jakarta, Kamis. Mahfud berharap agar masyarakat menilai kebaikan dan keburukan dari setiap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). \"Selanjutnya saudara pilih berdasarkan kepentingan dan aspirasi saudara,\" katanya. Menkopolhukam juga meminta agar anak muda tidak apatis terhadap pemilu dan bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini. Ia meminta anak muda berpartisipasi dalam praktik demokrasi dengan menyampaikan aspirasi dalam berbagai bentuk dan memilih presiden yang mereka nilai paling baik. Pasalnya, lanjut Mahfud, ke depan anak muda akan menggantikan generasi yang lebih tua untuk memimpin Indonesia. \"Jangan apatis, enggak boleh, anak-anak muda enggak boleh apatis. Mau tidak mau, anak-anak muda akan memimpin negara ini pada masa depan,\" kata Mahfud. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara itu, pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(ida/ANTARA)
Anggota Kabinet Tidak Menggunakan Sarana Negara untuk Politik Praktis
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa anggota Kabinet Indonesia Maju tidak menggunakan sarana dan prasarana pemerintah untuk kepentingan politik praktis Pemilu 2024.\"Walaupun beliau-beliau ada di kementerian, dari sisi politik praktisnya, kita semuanya berharap tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya, lembaganya, untuk kepentingan politik praktis itu karena itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan sarana dan prasarana,\" kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Moeldoko mengatakan bahwa anggota kabinet saat ini memang warna-warni dalam menentukan dukungan politik pada Pemilu 2024.Meski demikian, kata Moeldoko, Istana ingin memastikan seluruh anggota kabinet tetap bekerja secara efektif dan tidak mengurangi kinerja untuk pelayanan publik.\"Ya, memang kita lihat kabinet kita adalah kabinet yang warna-warni. Akan tetapi, yang pertama yang ingin dipastikan adalah pemerintahan ini harus tetap berjalan secara efektif,\" ujarnya.Demikian halnya dengan TNI dan Polri. Dua institusi pertahanan dan keamanan itu juga telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.Masyarakat, kata Moeldoko, dapat mengevaluasi dan mengkritisi TNI/Polri jika ditemukan indikasi tidak netral dalam Pemilu 2024.\"Masyarakat punya keleluasaan untuk mengevaluasi, mengkritisi, bahkan ya apa itu, lebih keras lagi mungkin melihat netral atau tidak TNI/Polri itu. Saya pikir instrumen untuk pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat,\" kata Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI itu.Jajaran TNI dan Polri, kata Moeldoko, juga tidak boleh menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan politik praktis. Masyarakat sipil dapat mengawasi netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 demi terjaganya demokrasi.\"Itu sudah ada aturannya, apalagi memengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada. tinggal kita kuat kontrolnya sebagai sebuah negara demokrasi,\" kata Moeldoko.(ida/ANTARA)
Sosok Ketua MK Baru Diharapkan Menjadi Benteng Hukum Tanah Air
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus berharap sosok Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggantikan Anwar Usman bisa menjadi benteng dari masalah hukum di Tanah Air.\"Siapa pun pimpinan dari MK, ya, kita harapkan bisa jadi benteng dari masalah hukum di Indonesia. Selama dia mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, tentunya tidak ada masalah,\" kata Lodewijk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.Terlebih, lanjut dia, hakim konstitusi nantinya akan menyidangkan sengketa Pemilu 2024 sehingga perlu sosok yang bisa mengemban amanah sebagai Ketua MK dengan baik.\"Apalagi, akan menghadapi sengketa-sengketa yang terkait dengan pilpres dan pileg nanti. Kita harapkan dipilih orang yang betul-betul bisa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Itu saja yang kita harapkan,\" ujarnya.Namun, Lodewijk enggan mengomentari lebih jauh ketika ditanyakan perihal sanksi pelanggaran etik yang dijatuhkan kepada Anwar Usman.\"Saya tidak bisa mengomentari itu, sudah kita tidak usah bahas, jadi enggak usah mundur lagi, kita ke depan,\" kata dia.Sebelumnya, Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).\"Yang disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Suhartoyo, dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua,\" kata Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK RI, Jakarta, Kamis.Pada hari Selasa (7/11), Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Hutama saat mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.Anwar Usman dinyatakan melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.(ida/ANTARA)
Sikap RI Terkait Gaza Sangat Jelas, Gencatan Senjata
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan sikap Indonesia terkait dengan serangan Israel ke Gaza, Palestina sangat jelas yakni mengharapkan adanya gencatan senjata.Menurut Moeldoko, sikap itu akan dibawa Presiden dalam pertemuan KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11), maupun dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington, D.C., Amerika Serikat, Senin (13/11).\"Secara substansi nanti mungkin Menteri Luar Negeri akan memberikan informasi karena ini berkaitan dengan substansi yang akan dibicarakan dalam floor, tetapi sikap yang paling penting adalah sikap Indonesia,\" kata Moeldoko dalam konferensi pers kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.Moeldoko mengatakan bahwa sikap Indonesia sangat jelas dalam konteks Gaza, yaitu menginginkan adanya gencatan senjata dan perdamaian dunia.\"Bagaimana melihat situasi yang terjadi di Gaza, Palestina, sudah sangat clear dan itu sudah disampaikan Bapak Presiden dan saya pikir itu juga akan bisa menjadi panduan bagi teman-teman di sekitaran OKI,\" kata Moeldoko.Presiden, menurut dia, juga akan membawa sikap Indonesia terkait dengan Gaza dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden di Washington, D.C. di sela KTT APEC.\"Ya, salah satu sikap Indonesia itu menginginkan adanya gencatan senjata karena Presiden dalam KTT (ASEAN) maupun G20 kemarin memberikan sebuah siratan kalimat \'jangan menciptakan suasana konflik baru, mari kita jaga kondisi yang damai, yang peace karena sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat dunia adalah kesejahteraan\',\" ujar Moeldoko.Saat ditegaskan apakah Presiden Widodo akan mendesak Biden agar mendukung adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina, Moeldoko menekankan kembali bahwa sikap Presiden Jokowi sangat jelas.\"Pastinya tidak bisa saya katakan, pasti akan disampaikan. Akan tetapi, sikap Presiden Jokowi sangat jelas dalam konteks itu,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Kabareskrim Mengecek Kesiapan Pengamanan Piala Dunia U-17 di Surabaya
Surabaya, FNN - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada melakukan pengecekan kesiapan pengamanan Piala Dunia U-17 di Surabaya, Kamis.\"Seluruh personel harus benar-benar melaksanakan tugas pengamanan secara profesional dan proporsional,\" kata Komjen Wahyu Widada setelah apel gelar pasukan Operasi Aman Bacuya 2023 di Mapolda Jatim.Pria yang juga menjabat Kepala Operasi Pusat (Kaopspus) Operasi Aman Bacuya 2023 itu turut mengecek kelengkapan sarana prasarana Polri, seperti alat khusus (Alsus) maupun alat material khusus (Almatsus) beserta peralatan lainnya.\"Ini merupakan suatu kebanggaan dan sekaligus prestasi karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, untuk itu kita semua yang hadir di sini harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,\" tuturnya.Piala Dunia U-17 akan digelar di empat stadion yaitu, Jakarta Internasional Stadium di DKI Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat, Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur.Pria dengan tiga bintang emas itu menegaskan baik stadion maupun tempat latihan harus dilakukan pengamanan secara maksimal.Meskipun Piala Dunia U-17 adalah piala dunia usia muda dan untuk penonton segmennya adalah pemuda dan remaja usia di bawah 17 tahun namun terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi.Untuk itu, ia menekankan kepada personel agar mengantisipasi terjadinya kerumunan di pintu masuk stadion, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, gesekan fisik antarpendukung kesebelasan, penghadangan, penyerangan, pelemparan terhadap wasit, pemain dan tim official.Selain itu, hal lain yang perlu diwaspadai seperti pelemparan kembang api ke lapangan, spanduk yang dibawa pendukung bersifat politik maupun dukungan terhadap salah satu negara yang berkonflik, aksi ancaman bom, bom bunuh diri dan penyerangan terhadap aparat keamanan (TNI/Polri).\"Personel pengamanan harus mengantisipasi adanya aksi kejahatan konvensional, kejahatan jalanan dan aksi premanisme, aksi sabotase jalannya rangkaian Piala Dunia U17 dan kejadian kontijensi serta bencana alam,\" kata dia.Dia menyebut rencana operasi telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengamanan.Petunjuk dan arahan juga telah diberikan baik melalui rapat koordinasi maupun surat telegram dan telah dilaksanakan latihan pra operasi baik secara parsial oleh empat Satgas Pamwil dan Satgas Mabes Polri yang dilibatkan dalam Operasi Aman Bacuya 2023.\"Dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan yang berskala Internasional ini, tentu kita tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun, oleh karena itu kita persiapkan semaksimal mungkin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya,\" ucapnya.Wahyu Widada menginstruksikan kepada seluruh personel agar menjaga kepercayaan pemerintah terhadap TNI-Polri untuk menjadi bagian dari pengamanan turnamen yang sangat penting ini.\"Setiap personel harus mewaspadai potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan dan seluruh rangkaian penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Ini merupakan pertaruhan negara kita di kancah dunia Internasional,\" tuturnya.Sebagaimana yang diketahui, Piala Dunia U-17 Indonesia bakal dibuka pada 10 November 2023 di Stadion GBT, Surabaya.Di stadion tersebut, Timnas Indonesia U-17 bakal sepenuhnya memainkan laga di grup A, yakni di Ekuador, Maroko, dan Panama.(ida/ANTARA)
Intimidasi Terhadap Ketum BEM UI Telah Menjadi Pikiran Baru Mahasiswa bahwa Semakin Diintimidasi Semakin di Jalan Yang Benar
Jakarta, FNN – Ketua BEM UI (Universitas Indonesia), Melki Sedek Huang, menyatakan bahwa dirinya tengah mengalami intimidasi dari berbagai pihak, setelah mengkritisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya tersebut dilakukan tidak hanya kepada diri pribadinya, tapi juga pada keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki mengaku bahwa ibunya didatangi oleh beberapa aparat keamanan, baik oknum TNI maupun Polri. Aparat keamanan tersebut menanyakan beberapa hal terkait keseharian dirinya, dari jadwal pulang ke rumah, aktivitas saat di rumah, hingga komunikasinya dengan sang ibu. Meski Melki mengaku sudah mengalami intimidasi sejak awal menjadi Ketua BEM UI, tetapi intensitas intimidasi kian tinggi sejak hiruk pikuk putusan MK yang dipimpin ipar Jokowi, Anwar Usman. “Teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan,” demikian Melki mengingatkan teman-teman mahasiswa. Tetapi, Melki tidak gentar menghadapi intimidasi tersebut. Melki bahkan mengatakan bahwa tidak satu pun dari ancaman-ancaman itu membuat dirinya gentar. Melki meyakini bahwa semakin banyak diancam artinya dia sudah di jalan yang benar. Sementara itu, berkaitan dengan intimidasi ini, ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, juga merasa mulai diintimidasi, karena ada polisi yang mendatangi kantor DPC PDIP Solo. Tetapi, polisi tersebut menganggap bahwa yang dilakukan hanya merupakan bagian dari pengamanan dan sekadar menjalankan tugas. “Jadi kita lihat satu pola baru karena Jokowi merasa mungkin kecolongan di Mahkamah Konstitusi, jadi akan all out lagi,” ujar Rocky Gerung menanggapi intimidasi terhadap Ketua BEM UI dan Ketua DPC PDIP Solo, dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (9/11/23). Walaupun mau diselamatkan dengan cara mengerahkan aparat, lanjut Rocky, tapi di bawah sebetulnya aparat mendua. Sebetulnya aparat tidak murni hendak menghalangi suara masyarakat sipil dan suara mahasiswa. Selain diintimidasi aparat, Ketua BEM UI, Melki, juga dipanggil oleh Rektor untuk membatalkan diskusi Rocky Gerung dengan para mahasiswa. Selain Rocky, dalam diskusi tersebut juga hadir Bivitri Susanti, Haris Azhar, dan Faisal Basri. Tetapi, kata Rocky, para mahasiswa menganggap bahwa ini adalah hak untuk mendengarkan. Bahkan, di akhir pembicaraan ada anak SMA yang ikut dalam diskusi dan merasa berhak untuk menentukan isi demokrasi 2024. Bukan sekadar Gibran yang harus diloloskan, semua orang yang punya kapasitas, termasuk Ketua BEM UI, bolehlah menjadi presiden bahkan. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa saat ini terjadi semacam kesepakatan publik bahwa Indonesia harus dituntun dengan akal pikiran. Nah, mahasiswa UI, Banyuwangi, Malang, bahkan Magelang, terhubung dengan ide yang sama. “Jadi, apa yang diucapkan oleh ketua BEM UI kemudian berkembang menjadi pikiran baru para mahasiswa yang menganggap semakin diintimidasi artinya mereka semakin ada di jalan yang benar. Dan itu tidak mungkin dicegah oleh aparat, karena aparat ini, mau ASN atau polisi, juga mempunyai anak-anak yang sedang sekolah. Di situ sebetulnya keunikan dari problem kita,” ungkap Rocky. “Jadi, upaya rezim untuk mem-bail out aparat ini tidak akan berhasil, karena sudah terjadi kesepakatan diam-diam bahwa Jokowi terlalu arogan, dan arogansi itu ditunjukkan terang-terangan lewat Keputusan Mahkamah Konstitusi,” tambah Rocky. Meski demikian, dalam batas tertentu kita harus berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh pamannya Gibran, Anwar Usman, karena keputusannya telah memunculkan pemahaman masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan politik dinasti. “Iya, sekarang orang enggak perlu belajar filsafat politik atau teori politik atau macam-macam ilmu pengetahuan untuk langsung paham bahwa itu yang dimaksud dengan politik dinasti. Jadi, betul bahwa satu peristiwa di Makamah Konstitusi membangunkan kita bahwa ada bahaya sistem kerajaan akan dipakai lagi oleh Jokowi,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa semua hal yang tidak mengikuti prosedur demokrasi adalah sistem kerajaan. Jadi, semua semua lapisan Masyarakat sekarang mengerti bahwa politik dinasti adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa kompetisi. Jadi, terbaca betul bagaimana publik akhirnya belajar dan pelajaran itu adalah teguran bagi Presiden Jokowi. Tetapi, Rocky menduga bahwa teguran itu akan diabaikan oleh Jokowi karena sekali Jokowi menginginkan untuk meneruskan kekuasaannya, dia akan pakai segala macam cara. Cara-cara yang dilakukan di awal, termasuk perpanjangan tiga periode gagal. Sekarang dia mau pakai cara apa lagi selain mengerahkan sisa-sisa kekuatan dia, yang kita sebut aparat. “Tetapi, aparat juga mengerti bahwa ini tidak mungkin berlangsung terus-menerus dan tidak bisa seluruh orang ditipu oleh seorang raja,” ujar Rocky. (ida)
Fahri Hamzah Berharap Semua Pihak Mulai Fokus Adu Gagasan Mengenai Masa Depan Indonesia
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta publik tidak lagi mempersoalkan pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan tidak mungkin diubah lagi. Sehingga perdebatan publik lebih baik diarahkan untuk adu gagasan mengenai masa depan Indonesia. Tiga pasangan capres-cawapres yang ada, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar harus mulai intens memaparkan program-programnya dalam rangka merebut hati rakyat. \"Jadi kalau menurut saya, kita tidak bisa lagi membahas kenapa Gibran? Sebab, Gibran sudah ada di sana dan aturannya menegaskan tidak bisa berubah lagi, itu sudah clear,\" kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'Pilpres 2024 : Adu Gagasan Bukan Adu Perasaan, Rabu (8/11/2023). Menurut Fahri, persoalan yang sudah final tidak agar diperdebatkan lagi secara terus menerus, karena akan menguras energi kita sebagai bangsa. \"Gagasan kita adalah rekonsiliasi nasional,. Jangan lagi persoalkan soal-soal yang sudah final. Itulah ajakan kita kepada publik, supaya politik kita lebih sehat ke depan,\" tegasnya. Ia mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di perayaan HUT ke-59 Partai Golkar pada Senin (6/11/2023) lalu, bahwa objektivitas dan subjektivitas peristiwa Pemilu tidak bisa diukur dengan perasaan. \"Justru kita harus mulai memfasilitasi pertarungan gagasan, karena gagasan itu tidak ada tersinggungan. Sejak dua tahun lalu, saya sudah mengusulkan hal ini,\" katanya. Karena tidak ada penjadwalan adu gagasan ini, maka yang terjadi sekarang, para kontestan lebih mengedepankan pertarungan perasaan. \"Inilah yang disebut Presiden sebagai drama, drakor atau sinetron, dimana kontestasi perasaan lebih banyak. Padahal Pemilu adalah peperangan perebutan kekuasaan. Dan di era modern ini, perebutannya, bukan dengan pertumpahan darah, tapi dengan demokrasi Pemilu,\" ujarnya. Pemilu, lanjut Fahri, adalah bentuk perebutan kekuasaan yang lebih beradab, karena mengedepankan gagasan atau ideologi, bukan pertumpahan darah. Dimana semua pemilihan terakhir diserahkan kepada rakyat. \"Pemilu ini adalah jalan kita menuju kesejahteraan dan keadilan, dan cita-cita demokrasi. Tapi kekecewaan sekarang itu, sudah tidak rasional, terorganisir dan menyerang secara pribadi,\" katanya. Seharusnya ruang perdebatan dibuka seluas-luasnya, karena Pemilu itu adalah pertarungan politik. Sehingga ketika Pemilu usai, semua pihak bersatu lagi, dan tercipta rekonsiliasi seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. \"Sekarang ini kita perlu memitigasi masa depan Indonesia, karena sejatinya perdebatan gagasan yang harus kita buat, kita tidak perlu bertengkar lagi. Saya kira momentum bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mengenai rekonsiliasi harus dilanjutkan,\" katanya. Fahri menilai pasangan Prabowo-Gibran akan membawa lompatan-lompatan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Kehadiran Gibran dapat berdampak positif dan memberikan harapan bagi anak muda. \"Kalau politisi tua pada dasarnya ingin apa yang sudah ada dilanjutkan. Tapi tapi yang muda ini menciptakan hal-hal baru yang tidak bisa dilakukan yang tua. Jadi ini kombinasi atau kolaborasi pasangan yang akan memberikan harapan bagi masa depan Indonesia,\" katanya. Ia berharap semua pihak untuk tidak lagi terjebak pada politik perasaan dan fokus pada tahapan Pemilu 2024. yang telah ditetapkan KPU. \"Saya yakin kehadiran mas Gibran di Pemilu 2024, akan melahirkan anak-anak muda baru dalam demokrasi kita. Saya punya keyakinan dan harapan itu, akan membuka jalan bagi bonus demografi kita agar tidak menjadi beban negara, tapi harapan,\" katanya. Ketua Relawan Prabowo 08 Mania Immanuel Ebenezer mengatakan, bangsa ini lahir dari peran anak muda seperti Bung Karno (Sukarno). Bung Karno telah membuktikan, bahwa anak muda membawa narasi besar dan lompatan bagi bangsa Indonesia. \"Saya sependapat dengan Pak Fahri Hamzah, saya rasa Mas Gibran akan membawa harapan dan lompatan-lompatan besar untuk bangsa ini seperti bapaknya (Presiden Jokowi),\" katanya. Bonus demografi dan Indonesia Emas 2045, kata Immanuel, harus mulai dipersiapkan sekarang langkah-langkah antisipasinya, dengan memberikan kesempatan generasi milenial untuk tampil dalam politik. \"Bonus demografi kita akan luar biasa betul ke depannya, apalagi ke depan di 2045. Saya kira peran gerakan milenilai sekarang telah memberikan harapan bagi kita ke depan,\" katanya. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer menjamin Gibran akan tegak lurus untuk kemajuan bangsa, dan tidak korup menyalagunakan kekuasaan seperti para politisi tua. \"Saya yang pertama menjadi oposisi bagi Mas Gibran, saya yang akan mengkritik dia. Sebuah kritik itu harus kita terima demi kemajuan bangsa. Kritik itu mengingatkan kita, tetapi dalam kritik itu kita tidak mau memberikan narasi-narasi kebencian yang basisnya sangat pesimis,\" katanya. Noel berharap semua pihak yang mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 agar memberikan narasi-narasi besar dan gagasannya sendiri yang akan diimplementasikan kedalam program-program yang akan dijalankan, apabila kelak terpilih. \"Tidak baik bagi publik, kalau setiap hari dipertontonkan pertarungan perasaan. Semua harus berpolitik secara rasional, ini lho gagasan-gagasan saya ke depan, itu yang seharusnya dipertontonkan untuk Indonesia ke depan lebih baik,\" pungkasnya. (Ida)
Persaudaraan Indonesia-Palestina adalah Perjuangan Aqidah
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Kalau saja umat Islam di Indonesia menginsyafi kesadaran solidaritas muslim sedunia, maka apa yang terjadi pada bangsa Palestina, pada hakekatnya juga dirasakan bangsa Indonesia. Tidak hanya perang Palestina melawan Israel, Indonesia juga sedang mengalami pertarungan kebenaran melawan kejahatan. Di negeri Pancasila yang rakyatnya mayoritas muslim, telah terjadi pergumulan antara hak dan batil. Perjuangan rakyat Palestina dipastikan sebagai gerakan jihad melawan tentara Zionis Israel yang didukung Amerika dan sekutunya. Hampir sama, di Indonesia umat Islam sedang menghadapi rezim kekuasaan tirani yang ditopang kekuatan liberalisasi dan sekulerisasi. Bedanya, di Gaza muslim Palestina menghadapi aneksasi dan berjuang di antara hidup dan mati, syahid yang menjaminnya. Sementara rakyat Indonesia khususnya umat Islam harus menghadapi gerakan Islamophobia dan pendangkalan akidah. Baik Palestina maupun Indonesia secara substansi keduanya sedang menghadapi kekuatan anti Islam. Palestina dan Indonesia sama-sama dalam kemelut perang agama, dan seiring itu penguasaan kekayaan sumber alam sebagai bonusnya. Kalau umat Islam di Indonesia prihatin dan ikut merasakan penderitaan rakyat Palestina terlebih yang terjadi pada anak-anak dan perempuan, yang berguguran menghadapi kekejaman dan kekejian pasukan Zionis Israel. Tidak hanya perang Palestina melawan Israel, bangsa Indonesia juga sedang mengalami pertarungan kebenaran melawan kejahatan. Di negeri Pancasila yang rakyatnya religius, telah terjadi pergumulan antara hak dan batil. Perjuangan rakyat Palestina dipastikan sebagai gerakan jihad melawan tentara Zionis Israel yang didukung Amerika dan sekutunya. Hampir sama, di Indonesia umat Islam sedang menghadapi rezim kekuasaan tirani yang ditopang kekuatan liberalisasi dan sekulerisasi. Bedanya, di Gaza muslim Palestina menghadapi aneksasi dan berjuang di antara hidup dan mati, syahid yang menjaminnya. Sementara di bumi nusantara khususnya umat Islam, harus menghadapi gerakan Islamophobia dan pendangkalan akidah. Baik Palestina maupun Indonesia secara substansi keduanya sedang menghadapi kekuatan anti Islam. Palestina dan Indonesia sama-sana dalam ancaman perang agama dan memiliki kekayaan sumber alam sebagai bonusnya. Kalau rakyat Indonesia prihatin dan ikut merasakan penderitaan rakyat Palestina termasuk anak-anak dan perempuan berguguran menghadapi kekejaman dan kekejian pasukan Zionis Israel. Sejatinya, apa yang dialami bangsa Palestina juga dirasakan sama oleh bangsa Indonesia. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu telah menjadi satu tubuh satu jiwa karena hubungan historis dan emosional serta solidaritas sesama muslim. Maka selayaknya dan sepatutnya perjuangan negara Palestina menjadi perjuangan negara Indonesia, menghadapi kapitalisme dan komunisme global yang bermuara pada pengingkaran agama Tauhid, yakni Islam. Tak cukup sekedar aksi bela Palestina di Monas yang diikuti jutaan rakyat Indonesia, kepeduliannya juga harus bisa membantu dalam tenaga, harta dan jiwa sekalipun. Sama halnya dengan persoalan umat Islam di Indonesia yang sedang menghadapi masalah internalnya, maka masalah Palestina menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara bangsa Indonesia. Hubungan yang saling mengikat itu, menjadikan persaudaraan Indonesia-Palestina adalah perjuangan aqidah. Karena sesungguhnya setiap darah dan nyawa seorang muslim adalah darah dan nyawa umat muslim sedunia. (*)
Jokowi Akan Diadili Mahkamah Pengadilan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih SEJARAH kekuasaan di muka bumi, untuk seorang penguasa tiran yang sadis dan kejam kepada rakyatnya, di akhir kekuasaan dipastikan akan berakhir tragis. Rintihan Raja Louis XVI di akhir kekuasaannya akan dipenggal kepalanya oleh rakyatnya sendiri masih membela diri, sekilas di ulang ceritanya oleh DR. Mulyadi dosen politik UI, bahwa : \"Aku akan mati dalam keadaan tak bersalah terhadap semua tuntutan yang diarahkan padaku\". Aku memaafkan semua yang bertanggungjawab dalam kematianku. Di ujung kematiannya masih membela diri\" \"Aku berdoa pada Tuhan supaya darah yang akan tumpah ini tidak akan pernah menodai negeri Prancis\", kata Raja Louis XVI sesaat sebelum dipenggal kepalanya\" Ketika masih hendak melanjutkan pidatonya, namun suara drum memotongnya. \"Tepat pukul 10:22 pagi, di 21 Januari 1793, sang algojo mengayunkan pedangnya dan sang raja pun mati. Si pembantu algojo mengambil kepala raja yang berdarah-darah dan mengangkatnya supaya bisa dilihat orang-orang\". \"Awal makna hak konstitusi dan hak Rakyat memenggal kepala Raja\". Rakyat yang berkerumun sontak menyahut \"Hidup Negeri ini - Hidup Republik\" Lalu beberapa tembakan meletus. Badan sang raja, termasuk kepalanya, dipindahkan dengan kereta ke pemakaman Madeleine. Setelah upacara keagamaan singkat, tubuh Louis dilempar ke kuburan yang dalam dengan alas kapur. Kepalanya diletakkan di sebelah kakinya. Kuburannya lalu diisi dengan tanah dan ditutup dengan lapisan kapur. Pada Januari 1815, sisa-sisa tubuh Louis XVI dan kepalanya dipindahkan ke Basilika Santo Denis. Apa belum cukup pelajaran dari Soekarno dan Soeharto dimana keduanya memiliki kekuasaan yang sangat besar tapi tetap saja harus terhina di ujung hidupnya. Sepuluh tahun Jokowi gagal mensejahterakan rakyatnya, bahkan karena ketidakmampuannya mengelola negara hanya mengandalkan hutang, di mana-mana terjadi kekejaman kepada rakyat berdalih untuk investasi. Rakyat tidak buta dan tuli, Jokowi hanya ingin memenuhi kemauan, kehendak dan memenuhi rakusnya oligarki di era kapitalis dan penjajahan baru saat ini mengabaikan hak hak hidup rakyat bahkan menimbulkan menyiksanya kepada rakyatnya. Rakyat teriak antri minyak goreng, teriak harga daging mahal, teriak harga beras mahal. Penguasa dengan pongah, sombong dan kejam, mengatakan \"silahkan merebus pisang , silahkan makan keong sawah, silahkan makan ubi, silahkan masak enceng gondok\" Dosa apa lagi yang lebih besar jika rakyat dibuat miskin lalu kalau mereka teriak ditanggapi dengan hinaan. Melawan kekuasaan, tidak nasionalis, rasis, ketika rakyat hanya meminta keadilan dan kebutuhan perut bisa terisi untuk bisa bertahan hidup. Cepat atau lambat rakyat akan melawan dan mahkamah pengadilan rakyat akan mengadili Jokowi kalau tidak hati hati dan tetap kejam dan sadis kepada rakyatnya. *****
POPULER
