ALL CATEGORY
Prabowo Bolak Balik Solo, Rakyat Juga Harus Ikut
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Solo kini menjadi kota yang semakin menarik bukan saja karena kraton, kuliner atau keindahan lainnya tetapi menjadi tempat kunjungan Presiden Prabowo menemui Guru atau Suhu Jo. Rupanya kangen-kangenan. Bertanya dalam hati, saat ini siapakah Presiden Jokowi atau Prabowo ? Jangan-jangan Pelantikan 20 Oktober hanya ajang sumpah perpanjangan lidah atau pengabdian murid kepada guru. Setelah kabinet gembrot produk nasehat dan titipan Suhu Jo, maka lanjutannya adalah sowan-sowan Solo. Prabowo tidak malu pada rakyat yang menganggap pidato-pidato heroik tentang kemerdekaan, kemandirian atau keajegan bangsa ternyata hanya omon-omon doang. Belum ada sinyal implementasi. Alasan strategi dan taktik sebagai senjata ampuh membangun kepercayaan semakin rapuh, terasa basa-basi, bahkan basi. Nampaknya rakyat juga harus sering berkunjung ke rumah Joko Widodo di Solo untuk menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakannya selama memerintah. Ketika Joko Widodo lolos bertanggung jawab di ruang MPR maka semestinya ia bertanggungjawab di ruang Pengadilan. Rakyat akan terus mendesak. Pertanggungjawaban diawali dengan proyek terkini yaitu rumah dan tanah hadiah APBN di Solo. Hadiah Jokowi melalui Sri Mulyani untuk \"padepokan\" Suhu Jo. Nilainya ratusan milyar. Luas tanah 9000 M2 bertambah menjadi 12000 M2 dengan kontraktor khusus dari Bali. BPK dan lembaga pengawas lain termasuk KPK mestinya juga sowan eh terjun ke Solo untuk melakukan audit atau pemeriksaan. Teringat Kaisar Tiongkok Qin Shin Huang yang pasca lengser mempersiapkan makam luas dan mewah dengan 8.009 patung tentara terakota. Ia ingin hidup terus pasca kematian, menikmati dan memperpanjang kekuasaan hingga abadi. Sebelumnya ia mendatangkan banyak tabib yang menurutnya mampu memperpanjang umur. Lengser bagi Qin adalah menjaga kemewahan. Mahasiswa dan gumpalan umat 411 sudah meneriakkan \"adili Jokowi\" dan \"tangkap Gibran Fufufafa\". Keluarga Jokowi menjadi priotas sasaran aksi. Setelah lengser kini Jokowi menjadi warga biasa yang tidak memiliki aturan protokoler sebagaimana saat menjabat. Rakyat bebas untuk menggugat atau melaporkan. Tidak ada imunitas hukum baginya. Rakyat pun bebas berdemonstrasi untuk menuntut. Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mengawali aksi ikut Prabowo ke Solo. Rabu 6 November emak-emak itu datang berdemo dengan membawa spanduk dan poster yang mendorong agar Jokowi diadli, menggugat hadiah negara, serta menempelkan kain bertulis \"Segel\" sebagai simbol tanah 1,2 Hektar di Colomadu itu layak untuk disegel oleh aparat hukum. Gerudugan emak-emak adalah keberanian rakyat melawan kekuasaan yang dinilai korup. Ada Advokat Kurnia Ilahi, SH, Ida N Kusdianti, Hj Menuk, Bunda Merry, dan aktivis lain. Mereka menjadi bagian dari masyarakat yang tidak rela uang rakyat digunakan untuk hadiah pensiun Jokowi dan keluarganya. Kekayaan Keluarga Jokowi harus diperiksa. Rakyat tidak boleh dibodohi, dibohongi dan hartanya dirampok habis oleh para pejabat yang rakus di negeri ini. Bau korupsi sangat menyengat. Gerakan emak-emak \"sowan\" ke rumah Jokowi di Solo membawa spanduk dan poster adalah untuk mengusik diamnya wakil-wakil rakyat di Daerah maupun Pusat atas praktek penghamburan dana APBN dan korupsi yang merajalela dengan besaran luar biasa. Ratusan bahkan ribuan trilyun dibobol gang berjas dasi pimpinan Jokowi. Jokowi harus bertanggungjawab atas kebobrokan negara, bukan malah menikmati hadiah kemewahan yang diputuskan sendiri untuk dirinya sendiri. Probawo datang ke Solo untuk memohon petunjuk Suhu Jo, rakyat datang ke Solo untuk berdemo. Mendesak Joko Widodo agar ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke hotel prodeo. Dari Solo Mulyono pergi, ke Solo Joko kembali dan di Solo Widodo dihukum mati. Hukum Ilahi itu pasti. Insya Allah. (*).
PDKN Sambut Baik Atas Terpilihnya Kembali Donald Trump sebagai Presiden USA 2024-2028
Jakarta | FNN - Pemilihan Presiden USA (Amerika Serikat) menjadi sorotan seluruh bangsa di dunia, tak terkecuali pimpinan pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara. Dalam rilisnya yang diterima FNN, Kamis (7/11/2024) Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara (DPP PDKN ) Parpol Non Kontestan Pemilu 2024 beserta jajaran Pengurus PDKN seluruh Indonesia, menyampaikan ucapan Selamat atas terpilihnya kembali (Yang Mulia )YM Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat periode 2024 -2028. PDKN menyambut gembira atas terpilihnya YM Donald Trump mengingat pentingnya posisi strategis Indonesia dengan letak geografis Indonesia disimpang benua Asia-Australia dan kawasan Pasifik. Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) dan atas nama para Raja Sultan Kesultanan se-Nusantara , serta seluruh rakyat Indonesia mengharapkan dibawah YM Donald Trump dapat menjalin kerjasama saling membantu dalam hal Moneter dan keuangan dan terkait Collateral Dinasti antara pemerintah Amerika Serikat dengan Dinasti Kerajaan Nusantara Indonesia ,yang sudah terjalin baik saat mana Indonesia belum merdeka 1945 maupun sekarang dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar lebih ditingkatkan. Dengan terpilihnya kembali YM Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dengan memperoleh kemenangan berarti pada pemilihan presiden Amerika 5 Nopember 2024 tentu menjadi kebanggaan bangsa Amerika Serikat , semoga dibawah kepemimpinannya membawa pengaruh postip terhadap geopolitik global untuk perdamaian dunia. Kepada pemerintah Federal Amerika Serikat dan seluruh masyarakat Amerika dimanapun berada, yang tengah merayakan kemenangan atas terpilihnya kembali YM Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ,kami Ucapkan Selamat dan Sukses serta ikut mersakan hal yang sama. Pernyataan ini ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2024 oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara dan Dr Rahman Sabon Nama dan Sekretaris Jenderal Ir. Setyo Purwadi Mangunsastro, MM serta Bendahara Umum Letjen TNI Purn.Dr.Umar Abdul ,Azis, SH (*)
Money Politik: Madas Nusantara Bentuk Satgas Pemantau Senyap
Jakarta, FNN | Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 27 November 2024, Ormas Madas Nusantara membentuk “Satgas Pemantau Senyap” untuk mengantisipasi adanya Money Politik (Politik Uang) yang dilakukan Tim Paslon ke warga-warga. “Brigade Komando (Brikom) Madas Nusantara mengendus akan adanya operasi serangan fajar oleh salah satu Paslon yang khawatir suaranya kecil. Tentu rumor itu kami sikapi dengan membentuk Satgas Pengawas Senyap (Tertutup),” tegas Ketua Umum Madas Nusantara, HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di sekretariat Madas Nusantara, Tebet, Jaksel didampingi Ketua Harian, HA. Fauzi dan Sekjen H.Fauzi Satgas Pengawas Senyap itu bergerak dibawah tanpa bentuk. Tidak diketahui masyarakat. Itu seperti operasi senyap dengan memanfaatkan jaringan Madas Nusantara di tingkat bawah. Mulai dari pedagang, penjual ikan dan daging, jual barang rosokan, pedagang sate, dll. Mereka akan menjadi mata dan telinga dibawah bagi demokrasi agar pelaksnaan Pilkada berjalan tanpa money politik. “Berdasarkan pengalaman kami sebagai pemantau Pemilu, titik rawan money politik itu, biasanya H minus satu. Bisa berupa uang (Amplop), Paket sembako, Pulsa elektronik ataupun dikemas dalam bentuk bantuan sosial,dll. Bisa juga main dengan IT dalam proses perhitungan suara,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Selain melalui Satgas Pemantau Senyap Madas Nusantara, Jusuf Rizal juga mengatakan akan melibatkan wartawan guna menyoroti praktek money politik dilapangan. Dengan demikian gerak dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan akan lebih terbatas. Dikatakan, jika ditemukan praktek money politik, Satgas Pengawas Senyap yang dikomandoi Brikom Madas Nusantara langsung eksekusi membawa ke Sentra Gakumdu (Interkoneksi Lembaga Dalam Penanganan Tindak Pemilu). Tim Satgas itu orang-orang yang berani, yang dibekali aspek hukum maupun fisik. “Kita ingin Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Jukur dan Adil). Jangan ada intervensi atau cawe-cawe yang membuat kualitas demokrasi tercuderai. Apalagi ada survei-survei bayaran, kita akan gruduk,” tegas Jusuf Rizal aktivis penggiat anti korupsi, Ketum Indonesian Journalist Watch (IJW) itu Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, tanggal 27 November 2024. Hari hasil survei Litbang Kompas, Pasangan nomor Urut 3, Pramono-Rano elektabilitasnya mencapai 38,3 % disusul Ridwan Kanil-Suswono 34, 6% dan Dharma-Kun 3,3%. Masih ada 23% yang belum menentukan sikap. Beda tipis itu menurut Madas Nusantara berpotensi besar adanya serangan fajar atau money politic
Lokasi Pembangunan Rumah Joko Widodo Disegel Aliansi Rakyat Menggugat (ARM)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Emak emak yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dari Jakarta, Bandung, Bogor, Banten dan Lampung, di bawah koordinasi Ibu Kurnia datang ke Solo menyegel lokasi Pembangunan Rumah Joko Widodo yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Rencana ARM banyak kendala karena dari proses pemberitahuan ke aparat kepolisian untuk lokasi aksi hanya dibolehkan di Balaikota Surakarta (Solo). Dua lokasi rencana Pembangunan Rumah Joko Widodo di Colomadu dan rumah kediaman Jokowi saat ini dilarang untuk demo / aksi masa apapun alasannya. Pertemuan tadi malam (05.11) Ibu Kurnia cs (koordinator ARM ) dengan Ust. Usman Amirodin (penanggung jawab aksi) tidak ada kesepakatan, karena untuk lokasi aksi sesuai permintaan awal di area Pembangunan Rumah Joko Widodo, ditolak Polres Karanganyar. Ibu Kurnia Cs, berketetapan niat dan kesepakatan awal lokasi aksi tetap, karena aksi akan segel area Pembangunan Rumah Joko Widodo, ditolak Polres Karanganyar. Setelah pagi hari (06.11) bertemu dengan sesepuh / tokoh Solo Bapak Mudrick Sangidu, lokasi aksi sepakat tetap. Atas segala perhitungan waktu aksi dari segala kemungkinan yang akan terjadi, aksi dipercepat dari rencana jam 13.00. Sekitar jam 10.00 ARM sudah sampai di lokasi Colomadu langsung semua spanduk / bener dibentangkan dan bener \"DISEGEL\" langsung dipasang tepat di pintu masuk lokasi bangunan rumah Joko Widodo. Polisi belum terlalu banyak, orasi baru berjalan beberapa menit mendadak datang bebeapa personil diduga dari Polres Karanganyar merampas dengan paksa semua spaduk yang telah terpasang dan beberapa bener yang sedang dibentangkan. Kekerasan yang memalukan dan keji karena beberapa pesonil ARM harus tumbang. Peserta aksi marah dan terus melakukan aksi dan orasinya Saat itulah datang mobil membawa puluhan Polwan Karanganya mengepung aksi ARM yang terus berorasi sesekali minta baner dan spanduk dikembalikan dan minta rencana pembangunan rumah Jokowi yang tidak wajar dan melukai rakyat harus dihentikan dan dibatalkan. Dalam kepungan Polwan dan situasi makin panas terik, peserta aksi ARM mundur meninggalkan tempat. Dilanjutkan aksi di Balaikota dengan peserta yang berbeda. Peserta aksi di bawah kamando dan kendali Ibu Kurnia akan terus memantau lokasi tersebur dan tuntutan adili Jokowi. (*)
Prabowo Bolak Balik Sowan Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu, \"kata Franklin D. Roosevelt. Kajian politik Merah Putih terus menerus mengendus informasi dan mencermati jejak digital yang masih segar dalam ingatan dari persaksian kejadian, Dato\' Sri Tahir (adik ipar James Riady) adalah pelaksana skenario sebelum, selama dan paska penetapan Gibran menjadi Wakil Presiden RI. Sebelum ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Tuan Dato\' Sri Tahir sudah menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama rekayasa menjadi cawapres Tuan Dato\' Sri Tahir menenangkan Gibran jangan khawatir semua proses sedang dijalankan dan semua akan aman. Paska menjadi Wakil Presiden kembali diyakinkan jangan takut dengan semua tuntutan akan dimakzulkan semua bisa dikendalikan dan diatasi. Lebih dramatis ditanamkan sugesti yakinlah bahwa Gibran akan jadi Presiden - semua akan saya atur. Kejadian terkoneksi dengan terpantaunya Presiden Prabowo Subianto bolak balik sowan Jokowi. Apakah seorang Jokowi sangat hebat setelah menjadi Presiden dua periode. Jawabnya jelas tidak. Tetapi harus diakui Jokowi sukses menjadi boneka Oligarki. Setelah gagal untuk tiga periode, sukses menempatkan Gibran sebagai Wakil Presiden dan Jakowi tetap diperankan sebagai pengendali Presiden penggantinya dengan panduan Oligarki. Peringatan Franklin D. Roosevelt, tetap aktual \"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu\". Tuan Dato\' Sri Tahir (adik ipar James Riady - defakto penguasa Indonesia) tetap pemegang pelaksanaan skenario mengendalikan Indonesia tidak sendirian, berjalan di bawah kendali James Riady. Jokowi akan tetap berkuasa dengan perannya sebagai pelaksana skenario Oligarki, sebagai mediator (maklar) pengendali Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengantarkan Gibran. Dari sinilah macam-macam panduan Oligarki suka atau tidak Prabowo Subianto harus bolak balik sowan Jokowi. Bagi James Riady, jangankan hanya mengendalikan Presiden Indonesia Pilpres di Amerika James Riady adalah aktor yang disebut pihak otoritas Amerika Serikat berperan sebagai agen Republik Rakyat Cina ketika skandal sumbangan ilegal untuk kampanye calon presiden Bill Clinton terbongkar. Masih terjadinya rimba belantara politik di Indonesia, ketika sang Presiden tidak percaya diri, dalam keraguan dalam ambil kebijakan dampaknya apa yang disampaikan kepada masyarakat sesungguhnya palsu, semu dan hanya tipuan. Kata ahir layak dikatakan bahwa Prabowo Subianto tidak percaya diri, memalukan ini tidak perlu terjadi. Ini bukan sekadar hipotesis tetapi realitas yang sedang terjadi. Bagaimana dengan masa depan Indonesia, Wallahu a\'lam.
Umat Islam Kejar Jokowi dan Gibran
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Aksi reuni perjuangan 411 yang mengigatkan peristiwa 4 November 2016 saat unjuk rasa membela kemurnian agama Islam dari penistaan yang dilakukan Basuki Tjahya Purnama alias Ahok terhadap Al Qur\'an Surat Al Ma\'idah 51. Ahok akhirnya diproses hukum dan dinyatakan bersalah. Aksi 411 dahulu berlanjut kepada Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 atau dikenal Aksi 212. Diawali sholat dhuhur berjama\'ah di masjid Istiqlal kemudian long march menuju istana namun akhirnya berkumpul di Patung Kuda dan melakukan aksi di lokasi. Para pembicara antara lain KH Habib Muhammad, KH Habib Hanif Al Athos, Dr H. Marwan Batubara, Ahmad Khozinudin, SH, M Rizal Fadillah, SH, KH Asep Syarifuddin, dr. Hj. Nurdiati Akma, M.Si, Damai Hari Lubis, SH MH, KH Shobri Lubis dan tokoh lain. Korlap Aksi Buya Husen. Aksi reuni perjuangan 411 adalah gerakan awal aksi umat Islam menuju Reuni 212. Isu sentral aksi Reuni 411 dan 212 tahun 2024 adalah \"Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa\". Tentu menarik karena pertanggungjawaban Jokowi sebagai Presiden selama 10 tahun sangat diperlukan. Tidak boleh seorang Presiden di negara berkedaulatan rakyat lengser begitu saja. Penilaian rakyat bahwa kinerja Jokowi buruk, mesti dijawab. Dahulu MPR adalah ruang Presiden mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, akan tetapi kini tidak lagi. Ruangan telah berpindah dari hukum tata negara ke ruang hukum pidana maupun perdata. Hukum pidana dikenakan karena Jokowi telah melakukan berbagai kejahatan. \"Adili Jokowi\" karena kejahatan di antaranya : Pertama, nepotisme atau politik dinasti. Jokowi telah membawa Gibran, Kaesang, dan Bobby Nasution bersama Iriana dan Anwar Usman ke lingkup kekuasaan. Melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang KKN. Kedua, korupsi. BPK dan KPK harus menyelidiki kekayaan Jokowi dan keluarga, terindikasi kekayaannya melonjak drastis. Kasus hadiah pasca menjabat berbau korupsi. Jokowi membiarkan korupsi, terbilang 6 menteri dihukum. Pasal 421 KUHP Jo Pasal 23 UU No 31vtshun 1999 tentang Tipikor, mengancam maksimal 6 tahun penjara pelaku pembiaran. Ketiga, melakukan pelanggaran HAM berat. Pembunuhan politik 6 syuhada atau tragedi KM 50. Jokowi dapat diproses ke Pengadilan HAM dan melanggar Pasal 4 dan 24 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan ancaman maksimal hukuman mati. Bagaimana Gibran Fufufafa ? Pemakzulan adalah konsekuensi dari \"tidak memenuni syarat\" dan \"perbuatan tercela\" nya sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Tapi dari kasus akun Fufufafa, maka ia bisa ditangkap dan diadili karena melanggar Pasal 156a KUHP ancaman 5 tahun. Gibran menghina Nabi. Pasal 27 dan 28 UU ITE mengenai penghinaan/pencemaran dan ujaran kebencian (hate speach). Ancaman penjara 6 tahun. Gibran juga melanggar UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Konten porno menghiasi akun Fufufafa. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Aksi reuni 411 adalah gumpalan perjuangan umat Islam. Umat Islam marah dan menuntut perilaku Jokowi dan Gibran Fufufafa untuk diberi sanksi. Aksi akan berlanjut dengan reuni perjuangan 212. Persoalan Jokowi dan Gibran Fufufafa adalah persoalan serius. Membenahi negara, meluruskan kiblat bangsa dan mengembalikan kedaulatan rakyat dimulai dari penataan fondasinya yang telah rapuh. Fondasi politik yang harus diperbaiki itu diawali dengan \"adili Jokowi dan tangkap Fufufafa\". Politik dinasti Jokowi harus dibasmi. Pasukan 411 dan 212 umat Islam telah siap bergerak, menggebrak dan menyalak. Mengejar Jokowi dan Gibran. (*)
Kalau Kasus Tom Lembong Bermotif Politik, Siapa yang Bermain?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Saya menulis beberapa artikel mengenai kasus Tom Lembong yang ditetapkan tersangka impor gula tahun 2015. Di artikel tersebut saya berpendapat, penetapan status tersangka Tom Lembong bermotif politik, dengan memberi alasan cukup detil. Pertama, tuduhan jaksa kepada Tom Lembong sangat lemah, terkesan dicari-cari. Misalnya, Kejagung mengatakan tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula. Faktanya tidak ada surplus. Kejagung juga mengatakan tidak menemukan aliran dana ‘fee’ kepada Tom Lembong. Kejagung kemudian berkilah, korupsi tidak harus dapat aliran dana. Tuduhan Kejagung begitu lemah, mencerminkan sangat amatir, tidak profesional. Kok bisa? Saya kira hanya ada satu faktor yang bisa membuat Kejagung ‘konyol’ seperti itu. Yaitu, di bawah tekanan (politik). Kemudian saya ditanya, kalau Kejagung di bawah tekanan politik, siapa aktornya? Untuk itu cuma ada dua kemungkinan, rezim lama atau rezim baru: Jokowi atau Prabowo. Banyak pihak menuding Prabowo di belakang penetapan tersangka ini. Bahkan ada satu media asing, SCMP, langsung menurunkan berita yang sangat mendiskreditkan Prabowo. Karena itu, saya kira Prabowo tidak tahu apa-apa. Saya menduga kuat, kalau ini memang bermotif politik seperti dugaan saya, maka tidak ada orang lain selain Jokowi di balik drama Tom Lembong. Untuk itu, saya mempunyai alasan dan analisis berbasis data yang cukup kuat. Pertama, sprindik (surat perintah penyidikan) kepada Tom Lembong sudah dikeluarkan sekitar Oktober tahun lalu (2023) menjelang pilpres. Ketika itu Tom Lembong ditunjuk sebagai tim sukses dan co-captain Anies-Imin. Apakah kebetulan? Hampir mustahil. Lah, kok tiba-tiba ada sprindik? Memang kapan penyelidikan dimulai? Anehnya, jaksa penyidik mengaku tidak tahu kapan penyelidikan kasus Tom Lembong dimulai, seperti pengakuan Abdul Qohar, Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, yang dimuat di berbagai media: _\"Kita sudah tahap penyidikan satu tahun, artinya penyidikan sebelum itu (pilpres). Saya tidak punya data ini mulai kapan (penyelidikan), tapi yang pasti sistem dari penyidikan adalah penyelidikan, itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam KUHAP, cukup ya,\" tegas Qohar._ https://news.detik.com/berita/d-7613140/penegasan-kejagung-tak-ada-politisasi-terkait-penetapan-tersangka-tom-lembong/amp Kemudian kasus Tom Lembong nampaknya mengendap. Hampir satu tahun sejak sprindik diterbitkan, Tom Lembong tidak pernah diperiksa. Akhirnya, pada 8 Oktober 2024, Tom Lembong diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya. Ketika itu, Jokowi masih berkuasa dan bisa mendesak Kejagung mempercepat proses ‘tersangkakan’ Tom Lembong. Artinya, Prabowo ketika itu tidak dalam posisi bisa minta mengusut Tom Lembong. Setelah itu, pemeriksaan kepada Tom Lembong memang dipercepat, super cepat, setiap minggu. Pemeriksaan kedua dilakukan pada 16 Oktober 2024, pemeriksaan ketiga pada 22 Oktober 2024, dan pemeriksaan keempat pada 29 Oktober 2024, sekaligus menetapkan Tom Lembong tersangka kasus impor gula 2015, dan langsung ditahan. Mencermati kronologi ini, hampir mustahil Prabowo berada di belakang drama Tom Lembong. Artinya, secara otomatis, dugaan aktor drama ‘tersangkakan’ Tom Lembong tertuju pada Jokowi. Tidak bisa lain. Nampaknya, skenario ini bagian dari design besar. Seperti pepatah bilang, sekali tepuk dua lalat, sekali dayung dua pulau terlampaui. Artinya, menangkap Tom Lembong sebagai orang penting di kubu oposisi, sekaligus diskreditkan Prabowo di awal kekuasaannya agar dianggap ‘otoriter’, untuk membenarkan pendapat sebagian orang yang masih beranggapan Prabowo memang seperti itu. Dugaan “bukan Prabowo tapi Jokowi” diperkuat dengan adanya tulisan di media asing asal China, South China Morning Post (SCMP), dengan judul keras mendiskreditkan Prabowo: _Indonesia’s Prabowo Playing Constitutional Hardball Arresting Widodo Critic / ‘Constitutional hardball?’ Beyond the arrest of Indonesia ex-minister Thomas Lembong_ https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3284835/indonesias-prabowo-playing-constitutional-hardball-arresting-widodo-critic https://fajar.co.id/2024/11/02/media-china-soroti-penangkapan-tom-lembong-jokowi-hingga-prabowo-disebut-sebut/ Artikel di SCMP ini sekaligus memberi fasilitas cuci tangan Jokowi. Siapa yang diuntungkan? Siapa lagi kalau bukan Gibran. Apakah Prabowo begitu naif sehingga tidak mengetahui semua itu, waktu yang akan membuktikan. Pepatah mengatakan, sangat bahaya membesarkan anak macan, sangat masuk akal. Jokowi sudah dua kali mengkhianati orang yang membesarkannya, Prabowo dan Megawati. Apa jaminannya Jokowi tidak akan berkhianat untuk ketiga kalinya? Apa jaminannya Gibran tidak akan mengkhianati Prabowo? Sejarah akan membuktikan. —- 000 —-
Penguasa Indonesia hanya sebagai Budak Oligarki
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Taipan etnis Cina, saat ini sudah bisa mengendalikan pemerintah, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir. Taipan etnis Cina pada era Orde Lama dan Orde Baru hanya fokus pada bidang ekonomi yang terbatas dan elitis, kini sudah merambah ke semua sektor menguasai hajat hidup rakyat. Bisnisnya pun sudah mengamankan dan menggunakan aparat di topang undang-undang untuk mengembangkan gurita bisnisnya. Semakin digdaya secara kualitatif dan kuantitatif dalam penyelenggaraan negara. Kekuatan kapitalistik nya sudah mengatur konstitusi dan demokrasi. Dunia usaha mewujud oligarki, terus terstruktur, sistematik dan masif mengendalikan pemerintah dan negara. Sumber daya manusia baik pejabat maupun rakyat serta sistem yang menghasilkan produk politik dan hukum, sempurna di kuasai etnis Cina dalam tataran individu, kelompok dan sebagai representasi negara yang menjadikan kekuatan kapitalnya sebagai dasar, cara untuk menguasai Indonesia. Tak puas dengan menguasai sumber daya alam meliputi minyak, emas, batubara hingga nikel. Mereka sudah merambah retail bisnis kecil seperti Alfamart, Indomaret masuk di pedesaan. Bisnis bukan hanya merambah industri perkotaan sampai ke pelosok desa, laut dan pegunungan tak lagi menyisakan kekayaan bagi rakyat Indonesia. Sangat tragis hampir 80% lahan di Indonesia dikuasai 1% dari seluruh rakyat Indonesia, tak lebih dari 25 orang pengusaha. Hanya dalam 2 ( dua ) periode kepemimpinan rezim Jokowi, oligarki korporasi yang dipimpin etnis Cina seperti 9 ( sembilan ) Naga sempurna menguasai hajat hidup orang banyak. Ekonomi nasional terkapar, sementara institusi negara seperti Partai Politik , DPR-MPR, MA, Kejakgung, MK, TNI-POLRI hingga KPU, tak lepas dari pengaruh oligarki, pemilik modal besar yang sudah terjun ke ranah politik. Bahkan pemilu dan pilpres 2024 sudah direkayasa sedemikian rupa hasilnya meski belum dilaksanakan. Bahkan pemilu, pilpres 2029 dan 2034 sudah dalam skenario yang sistematis terorganisir sudah bisa menentukan siapa presiden dan pemerintahannya, yang bisa menjadi boneka dan ternak- ternak oligarki. Konstitusi dan demokrasi bisa dibeli, bahkan semua politisi, birokrat hingga presiden tak bisa lepas dari keinginan etnis Cina yang bertransformasi sebagai mafia oligarki. Pada akhirnya akan melakukan kolonialisasi dan aneksasi terhadap NKRI. Serbuan TKA yang disambut karpet merah, jerat utang dan penguasaan ekonomi politik Cina, memberi tanda SOS bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Menjadi tanda-tanda ada upaya menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan Cina. Taipan etnis Cina yang tidak ada kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan RI, bahkan sebagai penghianat telah menjadi penguasa yang seolah-olah menjadi pemilik negeri ini. Dominasi dan hegemoni etnis Cina dalam ekonomi politik nasional menjadi cermin bobroknya mentalitas pemimpin dan pejabat di negeri ini. Perilaku menyimpang berupa korupsi, tradisi suap, dan upaya menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan tujuan meraih jabatan serta kekayaan telah menjadi konspirasi jahat antara taipan oligarki Cina meluas di semua lini pejabat birokrasi. Oligarki hitam yang eksploitatif berselingkuh dengan para bejabat bermental bejad. Kekuasaan para pelacur dan penghianat-penghianat bangsa Indonesia ini, perlahan tapi pasti mengancam kedaulatan NKRI yang dan membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran Rakyat pribumi di pinggirkan dalam selimut kemiskinan dan hidup menderita, sementara segelintir orang dan kelompok berpesta pora menikmati kekayaan dan fasilitas negara. Sepatutnya bangsa Indonesia sadar bahwa negerinya diambang kehancuran dalam genggaman negeri tirani Cina Komunis. Rakyat harus berani dan bangkit melakukan langkah-langkah dan tindakan revolusioner. Akankah rakyat Indonesia, memahami dan menyadari substansi realitas penguasa saat ini ?. Bahwa sejatinya penguasa Indonesia saat ini hanya sebagai budak kapitalis Taipan Oligarki. (*)
Bertemu Menteri Hukum, Nugraha Lawyer Yayasan Trisakti, Yakin Beliau Bijak dan Taat Hukum
Jakarta | FNN - Penasihat hukum Yayasan Trisakti Nugraha Bratakusumah melihat ada aura positif yang ia rasakan pasca bertemu Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas beberapa waktu lalu. Nugraha berharap, masalah Yayasan Trisakti segera tuntas karena tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Demikian disampaikan Nugraha Bratakusumah kepada wartawan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024). “Sebetulnya kami sudah pernah diaudiensi bersama Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Agtas. Beliau sangat responsif, bahkan beliau berjanji akan segera menindaklanjuti. Hanya saja waktu itu masih sibuk persiapan pelantikan menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya paham. Beliau merepons dan akan menindaklanjuti sesuai aturan hukum. Saya melihat beliau sangat serius dan saya sangat mengapresiasi, namun kami paham juga, beliau masih sibuk, apalagi sekarang ada perubahan nomenklatur,” tegasnya. Hanya saja lanjut Nugraha, untuk meringankan beban menteri seharusnya sebagai divisi yang menanganinya, Dirjen AHU segera menindaklanjutinya, karena kewewnangan ada pada Dirjen AHU. Sementara sejauh ini kata Nugraha dari Dirjen AHU sendiri tidak pernah ada respons apa-apa. “Saya yakin Pak Supratman akan menyelesaikan masalah ini segera. Saya sangat mengapresiasi sikap Pak Supratman. Cuma ya gimana, anak buahnya kurang pro-aktif, semoga mereka bisa cepat merespons keinginan menterinya,” kata Nugraha. Keyakinan Nugraha bahwa Menteri Hukum akan cepat menyelesaikan masalah Yayasan Trisakti lantaran tekad dan strategi Presiden Prabowo yang ingin menuntaskan seluruh persoalan bangsa tanpa kecuali, sebagaimana yang Presiden ucapkan dalam pidato perdananya. “Saya yakin Menteri Hukum akan mendukung penuh seluruh kebijakan presiden,” paparnya. Nugraha menegaskan, bahwa dalam 100 hari Kabinet Merah Putih, jika Menteri Hukum melakukan putusan MA dengan baik dan benar, maka akan berefek besar bagi masyarakat dan dunia pendidikan. “Kita tahu Universitas Trisakti adalah kampus besar dan merupakan kampus reformasi. Dari kampus inilah reformasi dimulai. Jika dalam 100 hari Pak Supratman bisa menyelesaikan ini, maka akan menjadi tonggak yang baik dan cantik bahwa Universitas Trisakti terhindar dari cara-cara hukum yang tidak patut. Saya yakin Pak Menteri Hukum mampu melakukan ini. Saya yakin Pak Menteri akan melaksanakn putusan pengadilan dengan baik, karena saya tahu Pak Supratman orang baik,” tegasnya. Yayasan Trisakti hanya tinggal selangkah lagi lepas dari sengketa setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatannya. Persoalan yang masih mengganjal terjadi di Dirjen AHU Kementerian Hukum karena Dirjennya yakni Cahyo Rahadian Muzhar ada di dalam Akta Yayasan versi Kemendikbud. Nugraha meyakini tidak mungkin mereka tidak tahu putusan ini, sebab seluruh data ada di sana dan orangnya juga di sana. Oleh karena itu Nugraha berharap Dirjen AHU Kementerian Hukum segera mencabut Akta 03 tahun 2023 dan mengembalikan Akta 22 tahun 2005 yang mana memberikan akses kepada para Pembina dalam hal ini Prof Anak Agung untuk melakukan perubahan-perubahan pada Akta tersebut. Nugraha menegaskan seandainya mereka tidak mau melakukan putusan Mahkamah Agung, maka jelas ini merupakan pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Kemelut di Yayasan Trisakti kata Nugraha, sesungguhnya sudah selesai sejak lama. Namun masyarakat banyak mengira kisruh Yayasan Trisakti belum selesai, padahal tidak. Memang dulu pernah bersengketa antara Yayasan Trisakti dengan Rektor Universias Trisakti, Thoby Mutis, tetapi sudah selesai, bahkan sejak saat itu Yayasan Trisakti melakukan aktivitas normal dengan baik dan lancar. Kekisruhan datang ketika tiba-tiba Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengeluarkan SK Menteri No. 330/P/2022 pada 24 Agustus 2022 yang intinya menggarong Yayasan Trisakti sudah berdiri sejak lama. Ketua Dewan Pembina Yayasan Trisakti Anak Agung Gde Agung menuturkan bahwa seharusnya Kepmen tersebut tidak bisa dikeluarkan karena Yayasan Trisakti merupakan badan hukum perdata yang didirikan atas data pendirian sah sejak 1966. Kepmen tersebut dianggap melanggar Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Disebutkan perguruan tinggi swasta hanya bisa dikelola dan dibina oleh yayasan itu sendiri. \"Lagi-lagi melanggar Undang-Undang No.12 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh campur aduk dalam permasalahan badan hukum swasta atau universitas swasta. Ini betul-betul merupakan suatu pelanggaran yang sangat radikal menurut saya,\" ujar Anak Agung Gde Agung. Untuk membuktikan kebenaran pendapat Anak Agung, pihaknya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dari tingkat PTUN, PT TUN, dan Mahkamah Agung, Yayasan Trisakti menang. Putusannya sudah final dan inkracht, bahkan pemerintah tidak bisa melakukan Peninjauan Kembali sesuai judicial review Mahkamah Konstitusi. Pengadilan memerintahkan Menteri segera mencabut SK Mendikbudristek, memulihkan nama baik Prof Anak Agung Gde Agung, dan menyatakan SK Mendikbud No 330 tidak sah. “Jadi, kita tunggu gebrakan Menteri Hukum untuk menyelesaikan kasus Yayasan Triskasti dalam waktu 100 hari kerja kabinet,” pungkas Nugraha. (ess).
Jokowi Sumber Kalabendu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih DENGAN dalih dan alasan apapun kekuasaan di peroleh dengan cara-cara melanggar koridor hukum, etika, moral cepat atau lambat akan mendatangkan bencana . Solo mempunyai slogan \'The Spirit of Java\' yang berarti jiwanya Jawa, tempat dimana masih berdirinya Kesultanan di Nuswantara mempunyai sejarah yang panjang. Masyarakatnya memegang teguh wejangan dan filosofi hidup orang Jawa yang sarat dengan ajaran tentang makna hidup, perubahan hidup, rasa ikhlas, persahabatan, hingga kemuliaan hidup. Wejangan yang paling populer adalah \"Manungsa mung ngunduh wohing pakarti\" yang berarti bahwa setiap orang akan mendapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Jokowi saat memegang kekuasaan nampaknya melanggar wewaler tersebut di tandai dalam kepemimpinannya penuh dengan manipulasi, kebohongan, ketidak jujuran, kesombongan. Tidak menyadari bahwa kekuasaannya akan redup, berakhir dan meninggalkan jejaknya baik atau buruk dipastikan beresiko akan memantul balik pada dirinya bahkan menimbulkan terciptalah era kalabendu. Sialnya, Presiden Jokowi memulai karirnya dari kota Solo.Tempat dimana yang semestinya nilai nilai adi luhung dan adi budaya dijaga dengan ketat sebagai cara berfikir dirinya sebagai orang Solo. Sebuah kenyataan pahit rasanya mengetahui kebenaran serta kenyataan ini, hingga serasa malu mengakui keberadaannya sebagai orang Solo. Dampak ikutannya bukan hanya masyarakat Solo dan Jawa harus menerima beban rasa malu, lebih tragis terkesan hilangnya karisma orang Jawa yang santun, arif dan bijaksana berubah menjadi manusia horor, kejam, sadis, bengis, jauh dari tata krama kehidupan karena dan selama berkuasa seenaknya melanggar konstitusi negara. Melelehnya kesan jiwa masyarakat Jawa pada umumnya terkenal dengan tepo seliro, ewuh pekewuh, pemalu, sungkan, menjaga sopan santun kalem, ramah menghindari konflik, sederhana, pekerja keras adalah satu filosofi yang bertahan hingga saat ini. Tercoreng oleh Jokowi, bahkan sebagai sumber kalabendu di tanah Jawa dan Indonesia . (*)
POPULER
