ALL CATEGORY
Mempertanyakan Joint Development (Pengembangan Bersama) dengan China dalam Joint Statement
Oleh Hikmahanto Juwana | Guru Besar Hukum Internasional UI Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping telah mengeluarkan Joint Statement pada tanggal 9 November lalu. Dalam butir 9 dengan judul \"The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation\" disebutkan bahwa \"The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims\" Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara? Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan. Untuk diketahui hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memilki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak Sepuluh (dahulu Sembilan) Garis Putus dari China. Hal ini karena klaim Sepuluh Garis Putus tidak dikenal dalam UNCLOS dimana Indonesia dan China adalah negara peserta. Terlebih lagi Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 telah menegaskan klaim sepihak China tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS. Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus. Perlu dipahami Joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling berktumpang tindih. Pengakuan klaim sepihak Sepuluh Garis Putus jelas tidak sesuai dengan perundingan perbatasan zona maritim yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dimana Indonesia tidak pernah melakukan perundingan maritim dengan China. Hal ini karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal Sepuluh Garis Putus yang diklaim secara sepihak oleh China. Pemerintah pun selama ini konsisten untuk tidak mau melakukan perundingan terlebih lagi memunculkan ide joint development dengan China. Bila memang benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara maka Presiden Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih lagi bila joint development ini benar-benar direalisasikan maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Bila memang benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah China maka ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan. Negara-negara yang berkonflik dengan China sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan diantara negara ASEAN. Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak China karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan. Bila benar joint development dengan China di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan maka yang justru mendapat keuntungan besar adalah China. Bahkan China bisa mengklaim bahwa Indonesia telah jatuh ditangannya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR bahwa Indonesia akan tidak berada dibelakang negara adidaya yang sedang berkompetisi. (*)
Prabowo Kuda Tunggangan?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Hobby Prabowo adalah memelihara dan menunggang kuda. Di Hambalang sekurangnya ada 18 ekor kuda peliharaannya, sedang di Sentul lebih banyak lagi konon ada 50 ekor. Saat masa kampanye ia berkuda bersama Gibran putera Jokowi. Satu dari tiga kuda pertamanya adalah Principe asal Portugal yang terberitakan di media berharga 3 Milyar. Sebelum bergabung dalam Kabinet Jokowi, Prabowo adalah penunggang kuda yang hebat dengan dukungan penonton signifikan untuk memenangkan perlombaan Pilpres 2019. Sayang dalam pertarungan itu ia dikalahkan meski berbau tidak fair. Jokowi sebagai Presiden memiilki segala sarana untuk menang termasuk dengan cara curang. Pada Pilpres 2024 bantuan Jokowi sebagai Presiden sangat besar, ia mampu memanfaatkan Bansos, mengotak-atik Sirekap serta mengerahkan aparat termasuk Kepala Desa. Prabowo bersama pasangan Gibran menang kontroversial. Prabowo yang dulu kalah akibat curang kini menang dengan cara curang. Jasa besar main kayu Jokowi pengusaha kayu. Prabowo penunggang kuda diawal-awal pemerintahannya justru terindikasi menjadi kuda yang ditunggangi. Penunggang jagoannya masih Jokowi. Penyusunan Kabinet adalah bukti bahwa 16 menteri merupakan titipan Jokowi yang berfungsi sebagai tali kekang pengendali. Melindungi Gibran dari gangguan Prabowo. Bahkan Gibran harus terus digendong Prabowo hingga \"dewasa\" dan siap bertarung pada Pilpres 2029. Dukungan terbuka Prabowo atas Pasangan Cagub Jateng Lutfi-Yasin telah menghebohkan. Presiden cawe-cawe tanpa rasa salah atau malu. Ternyata Lutfi-Yasin juga adalah pasangan dukungan Jokowi. Prabowo bukan hanya terjebak tetapi \"harus nurut\" kepada kemauan Jokowi. Murid dipaksa taat kepada Suhu Jo. Prabowo telah mencoreng wajahnya sendiri. Penunggang kuda Prabowo lain adalah konglomerat khususnya Naga-Naga. Pengusaha ini menjadi kekuatan oligarki yang telah menyingkirkan kedaulatan rakyat. PIK-1, PIK-2 dan BSD menjadi proyek titipan untuk dilanjukan fasilitasinya oleh Prabowo. Saat memenuhi undangan Xi Jinping hari-hari ini beberapa Naga penunggang kuda itu ikut serta. Xi Jinping China sukses mejadikan Prabowo kuda tunggangan penurut. Ia dipanggil sesaat sebelum dijadikan Presiden lalu dipanggil lagi saat awal memulai jabatan. Di sambut dengan kehormatan agar semakin yakin dan merasa nyaman bersama. Garuda diikat agar tidak dapat terbang. Prabowo harus kembali menjadi penunggang kuda, bukan kuda tunggangan. Itu jika ingin mengakhiri jabatan dengan kenangan baik. Sebaliknya nama Prabowo bukan saja sama busuk dengan Jokowi tetapi bisa lebih, jika hingga akhir jabatan, entah lima tahun atau kurang hanya menjadi kuda tunggangan. Lebih parah lagi jika kuda itu ditunggangi justru untuk bertempur melawan rakyatnya sendiri. \"Kuda mudah dikuasai. Kuda adalah hewan ternak yang selalu memiliki hierarki dominasi. Jika dilakukan dengan benar, dominasi manusia dapat dengan mudah terbentuk selama pelatihan tanpa menyebabkan kuda menjadi sangat takut\" (Carey A Williams, Ph.D, Spesialis Penyuluhan dan Manajemen Berkuda). Jadi sesungguhnya penunggang kuda yang berbahaya dan jahat bagi Prabowo adalah Jokowi, Naga, dan China.Lalu Gibran ? Ia hanya anak kecil yang didudukan di atas kuda untuk diajak jalan-jalan berkeliling dengan tali yang dituntun Jokowi. Sedihnya, kuda itu hanya bisa meringkik. Kadang-kadang dengan suara keras. (*)
Yang Akan Terperangkap Kuda Troya - Jokowi Atau Prabowo
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Situasi kekuasaan saat ini serba abu-abu, licik, pengelabuan, ambivalen, keruwetan, kesesatan, disharmoni, maling teriak maling, sandera menyandera atas nama politik balas budi. Keadaan terasa sangat menjijikkan, hilangnya rasa kemanusiaan, keadaban, kesantunan, etika dan profesionalisme kenegaraan seorang Presiden. Terjadinya permainan strategi Kuda Troya. Apakah Prabowo yang sedang memainkan Kuda Troya, atau justru akan terperosok dan terperangkap strategi Kuda Troya Jokowi. Cerita Kuda Troya sekadar ilustrasi adalah permainan Oddyseus, Raja Itacha, yang membuat kuda raksasa dari kayu dan papan, sebuah jebakan berisi beberapa prajurit dan ditempatkan di depan gerbang Troya. Mereka bisa membuka gerbang dari dalam setelah menarik masuk Kuda Troya ditarik ke dalam, di dalamnya berisi para prajurit Agamemnon. Para prajurit Yunani pura-pura mundur, saat itu bisa masuk gerbang untuk menaklukkan Troya. Inilah yang sedang terjadi perang antara Prabowo dan Jokowi. Keberadaan Gibran di pucuk kekuasaan tetap mencemaskan Jokowi. Gibran di istana tanpa perisai partai politik. Gibran dan beberapa orang dekat Jokowi sebagai menteri dalam kekuasaan tanpa perlindungan. Gerak-gerik orang titipan Jokowi akan diawasi, sebagai menteri tentu tidak leluasa. Prabowo membuka gerbang kabinetnya untuk Jokowi hanya enam bulan akan dievaluasi. Geliat Jokowi pasca lengser sebagai Presiden, memiliki strategi Kuda Troya karena merasa tugas sebagai boneka dari para Taipan belum selesai.Tujuannya agar masih bisa cawe cawe dalam kekuasaan Prabowo. Kuda Troya yang disiapkan Jokowi juga dalam posisi tidak aman karena alasan titipan nama dari Jokowi para koruptor dan dengan alasan itu Prabowo bisa menghabisi mereka semua. Sementara Prabowo terpaksa menerima orang orang Jokowi di kabinet bahkan menyusun kabinet gemuk yang aneh dan tidak wajar. Karena Jokowi telah merekayasa Prabowo di pilpres, dan seolah olah untuk memenuhi gentleman\'s agreement antara keduanya. Apakah saling pasang Kuda Troya dan Jokowi masih cawe-cawe, itu sekadar permainan Prabowo dan Jokowi. Jawabnya jelas tidak. Ada kekuatan lain di belakang kedua presiden yaitu para Taipan Oligarki dan kekuatan asing khususnya RRC. Apakah kesepakatan antara keduanya telah terjamin mutlak. Jawabnya tidak. Jokowi tidak bisa memastikan kesepakatan itu berada dalam garansi yang aman dan utuh. Publik atau rakyat nantinya akan mengetahui dan bisa membaca dalam perjanjian itu satunya gentle, satunya tidak makanya menyisakan kecemasan. Kecemasan Jokowi karena merasa belum aman dan tidak ada jaminan Kuda Troy yang saat ini berdiri di hadapan gerbang kekuasaan yang baru. Siapa yang akan terperangkap Kuda Troya ini, Jokowi yang akan memangsa Prabowo atau Prabowo yang akan memangsa Jokowi, waktu yang akan membuktikan. (*).
Sebar Berita Hoaks, Madas Nusantara Polisikan Poltracking
JAKARTA, FNN | Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indinesia, Hanta Yudha, akan dipolisikan Ormas Madas (Madura Cerdas) Nusantara karena dinilai menyebar berita hoax (bohong)/rekayasa hasil survei Pilkada DKI Jakarta. Hanta Yudha dianggap melanggar UU ITE Pasal 28 Ayat 3 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda Rp1 milyar. Kepada media di Jakarta, Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, HM Jusuf Rizal menyebutkan secara kronologis upaya memproses hukum Hanta Yudha atas penyebaran berita bohong/rekayasa terkait Hasil survei Pilkada DKI Jakarta yang menimbulkan kontrversi.Hasil survei dua lembaga dengan rentang waktu yang tidak jauh berbeda, memiliki perbedaan 15,2 persen. Dikatakan Lembaga Survei Indonesia menerbitkan hasil survei elektabilitas Pasangan Ridwan Kamil-Suswono 37,4%, Dharma-Kun 6,6%, Pramono-Rano 41,6%. Belum menentukan pilihan 14,4 %. Selisih antara Ridwan Kamil-Suswono dengan Pramono-Rano hanya 4% Sementara Poltracking menerbitkan hasil survei untuk Ridwan Kamil-Suswono 51,6%, Dharma-Kun 3,9 %, Pramono-Rano 36,4% dan yang belum menentukan pilihan 8,1%. Selisih antara Ridwan Kamil-Suswono dengan Pramono-Rano sebesar 15,2% Hasil survei yang mencolok itu memperoleh perhatian dari Dewan Etik Perkumpulan Survei dan Opini Publik Indonsia (Persepi). Dalam pemeriksaannya kepada LSI dan Poltracking, Dewan Etik Persepi terdiri dari Prof. Asep Saefuddin, Ph.D (Ketua), Prof.Dr. Hamdi Muluk dan Prof. Saiful Mujani, PH.D (Anggota) menemukan adanya pelanggaran oleh Poltracking. Dalam keterangan tertulis Dewan Etik Persepi yang telah dirilis media, memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa lebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. “Jadi dalam kasus survei ini Ormas Madas Nusantara menilai sudah ada dua alat bukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Hanta Yudha selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, yaitu hasil survei dan sanksi dari Dewan Etik Persepi,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu. Bukankah menurut Hanta Yudha bahwa survei yang dilakukan Poltracking sudah sesuai standar operasional yang ada. Begitu pula hasil survei yang dipublikasikan juga telah melalui aturan dan proses yang benar, tanya media? Menurut, Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, di Indonesia mana ada maling yang ngaku. Katanya, apapun bantahan Hanta Yudha harus dibuktikan dalam proses hukum. Apakah hasil surveinya benar atau rekayasa yang berpihak pada salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, sehingga outputnya adalah penyebaran berita bohong (Hoaks) Hasil survei bayaran yang tidak benar merupakan kejahatan intelektual, menipu rakyat, menyesatkan, menimbulkan kegaduhan dan keributan serta kerugian bagi masyarakat. Keputusan Dewan Etik Persepi adalah produk hukum atas hasil survei yang tidak benar. “Rakyat selama ini banyak disuguhkan dengan hasil-hasil survei bayaran yang tidak independen. Baik di Pilpres maupun Pilkada. Rakyat sudah muak, karena itu cara-cara busuk itu harus dihentikan. Harus diproses hukum agar ada efek jera. Penjarakan penipuan dari survei,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Ketum Indonesian Journalist Watch (IJW) itu. Disebutkan kasus ini menarik karena selama ini Lembaga Survei bayaran tidak pernah diproses hukum atas dasar penyebaran informasi/berita bohong. Hasil survei benar atau tidak, nanti bisa dilakukan pemeriksaan digital forensik maupun metode survei. Tim ahli juga dapat dimintai pendapat tentang adanya dugaan rekayasa hasil survei
Prabowo Tetap Mengendalikan Pemerintahan dari Luar, Gibran Bebas Main Game
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Menjelang lawatannya ke luar negeri, Presiden mengadakan rapat khusus dengan Panglima TNI Jendral TNI Agus Sibyanto, Kapolri Jendral Polisi Sigit Listyo Prabowo, Kepala BIN Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Menko Polhukam Budi Gunawan, serta beberapa menteri anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo direncanakan mengunjungi beberapa negara, di antaranya China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Inggris menjadi pemberhentian terakhir Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja luar negeri. Pesan Presiden yang disampaikan pada pertemuan tersebut para menteri supaya terus meningkatkan etos kerja, efisiensi dan pelayanan pada publik dengan sebaik baiknya. Terasa pesan tersebut hanya bombastis, bukan semakin efisien, karena kabinet gemuk pasti boros anggaran, akan memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, serta memicu tumpang tindih kewenangan. Ini resiko kabinet kepentingan politik semata atau kabinet balas jasa. Presiden Prabowo Subianto juga berpesan khusus kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sungkan mendengar masukan dari para menteri, selama dirinya kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri 16 hari, mulai 8 November 2024. Ini hanya pesan basa basi, Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kemampuan Gibran maka Prabowo akan tetap mengendalikan pemerintahan langsung dari luar negeri. Akan menjalin komunikasi dengan tim pemerintahan dan dalam kondisi penting para menteri bisa kontak langsung. Tugas harian presiden sebenarnya bisa dilimpahkan kepada Wakil Presiden sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden dalam hal Presiden berada di luar negeri, yaitu: 1. Memimpin sidang kabinet.2. Memberi pengarahan pelaksanaan kebijakan pada para Menteri3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara4. Menerima tamu negara5. Melantik Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dan menerima surat kepercayaan dari Duta Besar pemerintah negara asing6. Meresmikan, membuka dan atau menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya7. Tugas pemerintahan sehari-hari lainnya. Kalau itu terjadi patut di prediksi hanya ada 1 ( satu ) tugas yang bisa di jalankan Wapres yaitu menerima tamu negara dan harus di siapkan penerjemah, kecuali tamunya para taipan 9 naga yang telah menjadi teman karibnya. Gibran sebagai Wapres juga harus menjaga stabilitas pemerintahan selama Presiden di luar negeri memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil. Tidak ada tugas apa apa yang harus dilakukan Gibran. Karena Prabowo akan menjaga, mengawasi dan mengendalikan pemerintahan langsung dari luar negeri. Gibran justru yang harus di awasi selama Presiden di luar negeri kantor Wapres jangan di acak acak para taipan oligarki, Gibran sendiri bebas main games seperti di Solo saat sebagai Walikota. (*).
PIK 2 Penjajahan Gaya Baru
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ACARA di Al Jazeera Johar 7 November 2024 harus menjadi perhatian Pemerintahan Prabowo. Sejalan dengan semangat untuk tidak adanya kompleks perumahan eksklusif atau \"negara dalam negara\" maka Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) harus dibatalkan. Agenda acara Al Jazeera adalah sikap masyarakat Banten yang menolak keras PSN untuk PIK-2. Dalam acara Silatutahmi dan Dskusi Kebangsaan dengan Koordinator Ustad Eddy Mulyadi dan dipandu oleh aktivis H Yusuf Blegur bersama Dr Legisan, para tokoh sangat mendukung sikap masyarakat Banten tersebut. Pandangan dan dukungan sekaligus desakan kepada Pemerintahan Prabowo antara lain disampaikan oleh Jenderal Purn Fahrurozy, Letjen Mar Purn Soeharto, Dr Marwan Batubara, Mayjen Purn Soenarko, Brigjen Purn Poernomo, Dr M Said Didu, M Rizal Fadillah, SH, Kol Purn Sugeng Waras, Ir. Syafril Sofjan, Ida N Kusdianti, H. Muslim Arbi, Ust Mursalin, Bunda Merry, Ahmad Khozinuddin, SH, dan tokoh lain yang turut hadir. Pada pokoknya para pembicara menilai proyek PIK-2 seperti juga PIK-1 diprediksi akan menjadi kompleks bernuansa China, eksklusif, dan bagaikan negara dalam negara. Ada negara China di negara Republik Indonesia. Cara pembebasan dengan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dirasakan menindas dan merugikan masyarakat setempat. Ada penggusuran dan penjualan tanah dengan harga murah. Proyek dengan mendapatkan status PSN adalah janggal artinya berbagai kemudahan yang difasilitasi baik penyiapan, perencanaan, transaksi hingga pembiayaan adalah berlebihan dan bermotif kolusif. PIK-2 dikelola oleh swasta 2 Naga, yaitu Agung Sedayu Group (ASG) milik Aguan dan Salim Group (SG) milik Anthoni Salim. PSN PIK-2 merupakan proyek yang mengusik rasa keadilan. Pengusiran sistematis penduduk setempat hampir serupa dengan kasus PIK-1, Rempang, dan IKN. Semua dikuasai oleh Naga-Naga. Seolah PIK telah bergeser dari Pantai Indah Kapuk menjadi Pecinan Indo Koplak. Gerakan penolakan rakyat semakin mendapat dukungan luas. PIK-2 (Agung Sedayu Group, Salim Group) dan BSD (Sinar Mas) tidak layak menyandang status PSN. Usulan Menteri Pariwisara Sandiaga Uno bahwa PIK-2 menjadi obyek \"wisata\" dan usulan Menteri Kesehatan Gunadi BSD menjadi kota \"kesehatan\" hanya akal-akalan untuk mendapat status PSN. Kongkalikong Naga dengan Jokowi melalui Airlangga. Dibuat Permenko No. 6 tahun 2024. Rakyat Banten mulai melawan dominasi dan penjajahan China seperti dahulu Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC Belanda. PIK-2 harus dibatalkan, status PSN dicabut, dan Aguan ditangkap atas pemaksaan dan penzaliman kepada rakyat Banten. Cegah PIK-3, PIK-4, PIK-5 dan seterusnya. Wilayah pantai dijadikan sarana infiltrasi dan invasi dengan berkedok investasi. Kolonialisasi China atas Indonesia. Naga yang melilit Garuda. Perjuangan rakyat Banten dapat menyasar tiga strategi dan konsolidasi, yaitu : Pertama, perjuangan hukum. Melakukan uji materiel Permenko 6 tahun 2024 dengan PP No 42 tahun 2021 bahwa PIK-2 tidak memenuhi syarat PSN. PIK-2 bukan proyek strategis, tidak memeratakan pembangunan, dan tidak neningkatkan kesejahteraan masyarakat. PIK-2 dipastikan hanya akan mensejahterakan pejabat, etnis China dan konglomerat. Kedua, perjuangan politik dengan membuka dosa Jokowi yang membuahkan PIK-2. Tangkap dan adili Jokowi serta kepanjangan tangan dinastinya Gibran. Sanksi atas keduanya adalah akar bagi penyelesaian masalah. Prabowo sebagai Presiden juga harus membuktikan ucapannya dengan mencabut PSN dan membatalkan PIK-2. Ketiga, gerakan rakyat semesta. Masalah PIK-2 ataupun BSD adalah masalah besar yang membutuhkan tekanan, desakan dan gerakan rakyat. Semua komponen baik ulama, mahasiswa, buruh, cendekiawan, emak-emak, purnawirawan dan aktivis kompak bergerak bersama meluruskan penyimpangan hukum dan politik. PIK-2 adalah penjajahan gaya baru. Perjuangan rakyat Banten adalah mengusir penjajah dengan upaya membatalkan PIK-2, mencabut PSN atas PIK-2, serta menjadikan Banten lebih mandiri, merdeka dan maju. (*)
Terpilihnya Trump Harus Jadi Momentum Bagi Indonesia sebagai Juru Damai Konflik Global
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR 2005-2010 Mahfuz Sidik meminta Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dampak dari kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik. Hal ini perlu dilakukan usai Trump diprediksi menang telak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada Selasa 5 November 2024, mengalahkan calon presiden Kamala Harris. Sebab, Trump punya keinginan kuat ingin melemahkan China, tidak hanya sekedar perang dagang antara AS-China atau hubungan bilateral kedua negara saja. \"Sehingga tidak bisa dipahami hanya sebatas konflik bilateral antar dua negara antara Amerika dengan China saja, tapi ada pola-pola konflik lain yang sangat mungkin digunakan untuk melemahkan China,\" kata Mahfuz Sidik dalam Gelora Talks, Rabu (6/11/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Harris Vs Trump, Seberapa Penting Pilpres Amerika Bagi Indonesia?\' itu, Mahfuz Sidik menilai Indonesia akan terdampak secara langsung dari konflik bilateral antara Amerika-China tersebut. \"Kalau Amerika ingin melemahkan China, maka pihak-pihak yang ikut membesarkan China atau berafiliasi dengan China juga akan terdampak seperti Indonesia yang dipersepsikan dalam investasinya lebih condong ke China,\" katanya. Mahfuz berpandangan, ketegangan di kawasan Asia Pasifik bisa saja menunjukkan peningkatan ekskalasinya pasca Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS dengan munculnya titik \'hotspot baru\' perang di kawasan Asia Pasifik. \"Kita tidak ingin kawasan Asia Pasifik menjadi hotspot baru, medan tempur baru negara adidaya. Ketegangan domestik ini, tentu saja akan menyulitkan Indonesia ke depannya. Nah, ini yang memang perlu kita antisipasi agar Indonesia tidak menjadi collateral damage,\" tegasnya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menambahkan, kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS juga membawa konsekuensi bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah, terutama kelanjutan kemerdekaan Palestina. Apalagi masyarakat muslim di AS, terutama dari etnis Arab secara terang-terangan telah memberikan suaranya ke Kamala Harris dan mendukung negara Palestina, sementara Donald Trump cenderung membela Israel. \"Kita memang harus mampu merespon situasi ini, dengan memperkuat pola kerjasama dengan tidak bersandar pada satu kerjasama, harus banyak alternatif. Kita mengapresiasi Presiden Prabowo sudah mulai melakukan gebrakan. Langkah diplomasinya diberbagai forum, mudah-mudahan dapat mempercepat kemerdekaan Palestina,\" tandasnya. Jadikan Solusi Sementara itu, diplomat senior Prof Imron Cotan mengatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS harus diterima semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia harus percaya diri dalam menghadapi pemerintahan Donald Trump, meski akan mengalami sedikit kesulitan dalam pola hubungan kedua negara. \"KIta harus percaya diri menghadapi pemerintahan Trump, bagaimana keputusan politik luar negeri kita bisa diterima Amerika Serikat, terutama di kawasan kita, ASEAN,\" kata Imron Cotan. Imron berharap terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS hendaknya menjadi solusi dan mementum bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya di tingkat global sebagai middle power. Karena AS diprediksi akan kembali menghadapi situasi pembelahan di masyarakatnya pasca Trump terpilih, sehingga fokus perhatian kebijakan politik luar negerinya akan terpecah. \"Jadi bagi Indonesia, terpilihnya Trump harus dipandang bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,\" kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia tahun 2003-2005 dan Tiongkok tahun 2010-2013 ini. Sebagai negara middle power, menurut dia, Indonesia bebas memberikan masukan atau menjalin kerjasama dengan berbagai negara di berbagai forum. \"Secara umum, Indonesia harus fokus untuk meningkatkan daya tawar di tingkat global, salah satu forum yang bisa digunakan adalah BRICS,\" katanya. Dengan kekuatan sebagai negara middle power itu, Presiden Prabowo bisa mendorong penyelesaian konflik di Timur Tengah, serta mewujudkan negara Palestina, karena Donald Trump hanya berkomitmen untuk mengakhiri perang antara Rusia-Ukraina saja. Sedangkan Aktivis Demokrasi di Amerika Serikat dan Anggota Dewan Kota 2002 & 2008 Chris Komari mengingatkan, Donald Trump adalah adalah sosok Presiden AS yang dikenal nekat. \"Trump menjadi Presiden Amerika pertama yang melakukan perang dagang dengan China memberikan kenaikan tarif yang luar biasa sampai 500 billion dollar,\" kata Chris Komari. Chris menilai China tidak fair dalam melakukan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk dengan Amerika. Hal ini, menurut Trump, perlu dilakukan perlindungan untuk melindungi bisnis di Amerika. \"Karena itu, terpilihnya Trump ini, saya tidak ingin mengatakan sebagai kabar buruk. Tetapi menurut jenderal di Pentagon, Donald Trump ini orangnya suka nekat. Mudah-mudahan tidak terjadi Perang Dunia III,\" tandasnya. Sebab, selain memerangi China, Trump juga mendukung penyerangan terhadap Iran, serta mendukung semua kebijakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Timur Tengah. \"Saya mengkhawatirkan soal Palestina, kalau Ukraina sesuai janji Trump akan diselesaikan. Mudah-mudahan antara senat dan legislatif, bisa balance kekuatannya, sehingga ada kontrol. Putusan pengadilan saja sudah membuktikan Trump bersalah atas 34 dakwaan kejahatan, tidak bisa berbuat apa-apa,\" pungkasnya. (*)
Prabowo Bolak Balik Solo, Rakyat Juga Harus Ikut
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Solo kini menjadi kota yang semakin menarik bukan saja karena kraton, kuliner atau keindahan lainnya tetapi menjadi tempat kunjungan Presiden Prabowo menemui Guru atau Suhu Jo. Rupanya kangen-kangenan. Bertanya dalam hati, saat ini siapakah Presiden Jokowi atau Prabowo ? Jangan-jangan Pelantikan 20 Oktober hanya ajang sumpah perpanjangan lidah atau pengabdian murid kepada guru. Setelah kabinet gembrot produk nasehat dan titipan Suhu Jo, maka lanjutannya adalah sowan-sowan Solo. Prabowo tidak malu pada rakyat yang menganggap pidato-pidato heroik tentang kemerdekaan, kemandirian atau keajegan bangsa ternyata hanya omon-omon doang. Belum ada sinyal implementasi. Alasan strategi dan taktik sebagai senjata ampuh membangun kepercayaan semakin rapuh, terasa basa-basi, bahkan basi. Nampaknya rakyat juga harus sering berkunjung ke rumah Joko Widodo di Solo untuk menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakannya selama memerintah. Ketika Joko Widodo lolos bertanggung jawab di ruang MPR maka semestinya ia bertanggungjawab di ruang Pengadilan. Rakyat akan terus mendesak. Pertanggungjawaban diawali dengan proyek terkini yaitu rumah dan tanah hadiah APBN di Solo. Hadiah Jokowi melalui Sri Mulyani untuk \"padepokan\" Suhu Jo. Nilainya ratusan milyar. Luas tanah 9000 M2 bertambah menjadi 12000 M2 dengan kontraktor khusus dari Bali. BPK dan lembaga pengawas lain termasuk KPK mestinya juga sowan eh terjun ke Solo untuk melakukan audit atau pemeriksaan. Teringat Kaisar Tiongkok Qin Shin Huang yang pasca lengser mempersiapkan makam luas dan mewah dengan 8.009 patung tentara terakota. Ia ingin hidup terus pasca kematian, menikmati dan memperpanjang kekuasaan hingga abadi. Sebelumnya ia mendatangkan banyak tabib yang menurutnya mampu memperpanjang umur. Lengser bagi Qin adalah menjaga kemewahan. Mahasiswa dan gumpalan umat 411 sudah meneriakkan \"adili Jokowi\" dan \"tangkap Gibran Fufufafa\". Keluarga Jokowi menjadi priotas sasaran aksi. Setelah lengser kini Jokowi menjadi warga biasa yang tidak memiliki aturan protokoler sebagaimana saat menjabat. Rakyat bebas untuk menggugat atau melaporkan. Tidak ada imunitas hukum baginya. Rakyat pun bebas berdemonstrasi untuk menuntut. Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mengawali aksi ikut Prabowo ke Solo. Rabu 6 November emak-emak itu datang berdemo dengan membawa spanduk dan poster yang mendorong agar Jokowi diadli, menggugat hadiah negara, serta menempelkan kain bertulis \"Segel\" sebagai simbol tanah 1,2 Hektar di Colomadu itu layak untuk disegel oleh aparat hukum. Gerudugan emak-emak adalah keberanian rakyat melawan kekuasaan yang dinilai korup. Ada Advokat Kurnia Ilahi, SH, Ida N Kusdianti, Hj Menuk, Bunda Merry, dan aktivis lain. Mereka menjadi bagian dari masyarakat yang tidak rela uang rakyat digunakan untuk hadiah pensiun Jokowi dan keluarganya. Kekayaan Keluarga Jokowi harus diperiksa. Rakyat tidak boleh dibodohi, dibohongi dan hartanya dirampok habis oleh para pejabat yang rakus di negeri ini. Bau korupsi sangat menyengat. Gerakan emak-emak \"sowan\" ke rumah Jokowi di Solo membawa spanduk dan poster adalah untuk mengusik diamnya wakil-wakil rakyat di Daerah maupun Pusat atas praktek penghamburan dana APBN dan korupsi yang merajalela dengan besaran luar biasa. Ratusan bahkan ribuan trilyun dibobol gang berjas dasi pimpinan Jokowi. Jokowi harus bertanggungjawab atas kebobrokan negara, bukan malah menikmati hadiah kemewahan yang diputuskan sendiri untuk dirinya sendiri. Probawo datang ke Solo untuk memohon petunjuk Suhu Jo, rakyat datang ke Solo untuk berdemo. Mendesak Joko Widodo agar ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke hotel prodeo. Dari Solo Mulyono pergi, ke Solo Joko kembali dan di Solo Widodo dihukum mati. Hukum Ilahi itu pasti. Insya Allah. (*).
PDKN Sambut Baik Atas Terpilihnya Kembali Donald Trump sebagai Presiden USA 2024-2028
Jakarta | FNN - Pemilihan Presiden USA (Amerika Serikat) menjadi sorotan seluruh bangsa di dunia, tak terkecuali pimpinan pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara. Dalam rilisnya yang diterima FNN, Kamis (7/11/2024) Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara (DPP PDKN ) Parpol Non Kontestan Pemilu 2024 beserta jajaran Pengurus PDKN seluruh Indonesia, menyampaikan ucapan Selamat atas terpilihnya kembali (Yang Mulia )YM Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat periode 2024 -2028. PDKN menyambut gembira atas terpilihnya YM Donald Trump mengingat pentingnya posisi strategis Indonesia dengan letak geografis Indonesia disimpang benua Asia-Australia dan kawasan Pasifik. Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) dan atas nama para Raja Sultan Kesultanan se-Nusantara , serta seluruh rakyat Indonesia mengharapkan dibawah YM Donald Trump dapat menjalin kerjasama saling membantu dalam hal Moneter dan keuangan dan terkait Collateral Dinasti antara pemerintah Amerika Serikat dengan Dinasti Kerajaan Nusantara Indonesia ,yang sudah terjalin baik saat mana Indonesia belum merdeka 1945 maupun sekarang dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar lebih ditingkatkan. Dengan terpilihnya kembali YM Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dengan memperoleh kemenangan berarti pada pemilihan presiden Amerika 5 Nopember 2024 tentu menjadi kebanggaan bangsa Amerika Serikat , semoga dibawah kepemimpinannya membawa pengaruh postip terhadap geopolitik global untuk perdamaian dunia. Kepada pemerintah Federal Amerika Serikat dan seluruh masyarakat Amerika dimanapun berada, yang tengah merayakan kemenangan atas terpilihnya kembali YM Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ,kami Ucapkan Selamat dan Sukses serta ikut mersakan hal yang sama. Pernyataan ini ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2024 oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara dan Dr Rahman Sabon Nama dan Sekretaris Jenderal Ir. Setyo Purwadi Mangunsastro, MM serta Bendahara Umum Letjen TNI Purn.Dr.Umar Abdul ,Azis, SH (*)
Money Politik: Madas Nusantara Bentuk Satgas Pemantau Senyap
Jakarta, FNN | Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 27 November 2024, Ormas Madas Nusantara membentuk “Satgas Pemantau Senyap” untuk mengantisipasi adanya Money Politik (Politik Uang) yang dilakukan Tim Paslon ke warga-warga. “Brigade Komando (Brikom) Madas Nusantara mengendus akan adanya operasi serangan fajar oleh salah satu Paslon yang khawatir suaranya kecil. Tentu rumor itu kami sikapi dengan membentuk Satgas Pengawas Senyap (Tertutup),” tegas Ketua Umum Madas Nusantara, HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di sekretariat Madas Nusantara, Tebet, Jaksel didampingi Ketua Harian, HA. Fauzi dan Sekjen H.Fauzi Satgas Pengawas Senyap itu bergerak dibawah tanpa bentuk. Tidak diketahui masyarakat. Itu seperti operasi senyap dengan memanfaatkan jaringan Madas Nusantara di tingkat bawah. Mulai dari pedagang, penjual ikan dan daging, jual barang rosokan, pedagang sate, dll. Mereka akan menjadi mata dan telinga dibawah bagi demokrasi agar pelaksnaan Pilkada berjalan tanpa money politik. “Berdasarkan pengalaman kami sebagai pemantau Pemilu, titik rawan money politik itu, biasanya H minus satu. Bisa berupa uang (Amplop), Paket sembako, Pulsa elektronik ataupun dikemas dalam bentuk bantuan sosial,dll. Bisa juga main dengan IT dalam proses perhitungan suara,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Selain melalui Satgas Pemantau Senyap Madas Nusantara, Jusuf Rizal juga mengatakan akan melibatkan wartawan guna menyoroti praktek money politik dilapangan. Dengan demikian gerak dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan akan lebih terbatas. Dikatakan, jika ditemukan praktek money politik, Satgas Pengawas Senyap yang dikomandoi Brikom Madas Nusantara langsung eksekusi membawa ke Sentra Gakumdu (Interkoneksi Lembaga Dalam Penanganan Tindak Pemilu). Tim Satgas itu orang-orang yang berani, yang dibekali aspek hukum maupun fisik. “Kita ingin Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Jukur dan Adil). Jangan ada intervensi atau cawe-cawe yang membuat kualitas demokrasi tercuderai. Apalagi ada survei-survei bayaran, kita akan gruduk,” tegas Jusuf Rizal aktivis penggiat anti korupsi, Ketum Indonesian Journalist Watch (IJW) itu Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, tanggal 27 November 2024. Hari hasil survei Litbang Kompas, Pasangan nomor Urut 3, Pramono-Rano elektabilitasnya mencapai 38,3 % disusul Ridwan Kanil-Suswono 34, 6% dan Dharma-Kun 3,3%. Masih ada 23% yang belum menentukan sikap. Beda tipis itu menurut Madas Nusantara berpotensi besar adanya serangan fajar atau money politic
POPULER
