ALL CATEGORY
Membaca Aura Politik Anies
Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan. Oleh: Ady Amar | Kolumnis Anies Baswedan memang tak melaju di Pilkada DKJ. Anies diganjal. Dijegal keras begal nomor wahid. Mulyono namanya. Modal kuasa yang dimiliki mampu menutup peluang partai politik mencalonkannya. Meski elektabilitas keterpilihan Anies tak terkejar dari paslon yang disiapkan istana (KIM Plus), Ridwan Kamil dan Suswono, tetap saja tak ada partai yang bernyali mengusungnya. Keterpilihan Anies tak bisa dibandingkan pula dengan paslon yang diusung PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi dengan paslon independen yang disiapkan sebelum putusan MK--PDIP saat itu tidak bisa mengusung calonnya sendiri--agar paslon yang didukung istana tidak kehilangan muka jika harus melawan kotak kosong. Putusan MK 60 dan 70 itu menyelamatkan PDIP untuk bisa ikut dalam Pilkada DKJ. Partai yang hasil pilegnya mendapat suara pemilih 7,5% bisa mencalonkan sendiri calonnya. Karenanya, PDIP terselamatkan. Mestinya putusan MK itu juga berdampak pada Anies Baswedan. Lain nasib PDIP lain pula nasib Anies, yang memang harga mati tak boleh diusung partai manapun. PDIP yang semula ingin mengusungnya dibuat berpikir ulang. Istana menyodorkan Pramono Anung sebagai _win win solution_. Pramono memang kader senior PDIP. Namun Pramono terlalu lama menyusu di istana. Hampir sepuluh tahun. Karenanya, ia calon yang diikutkan untuk sekadar ikut. Tidak sampai diharapakan bisa memenangkan kontestasi. Sebagai begal politik, tentu tak ada kamus rasa malu dinalar Mulyono. Berbangga partai politik bisa jadi sanderanya. Dibuat tak berkutik. Tak berani bersikap dengan independensi selayaknya. Tapi ada juga partai yang luput dari sanderanya, namun justru menyodorkan diri untuk disandera. Memilih masuk dalam lingkar kekuasaan, meski dengan meninggalkan suara konstituennya. Anies yang sedianya diusung PDIP, Senin (26 Agustus) lalu sudah hadir di kantor DPP PDIP untuk diumumkan namanya. Rencana pukul 13.00 namanya diumumkan Megawati Soekarno Putri. Tapi urung dilakukan. Konon sejam sebelum PDIP mengumumkan nama Anies dan Rano Karno, muncul sprindik ancaman dilayangkan Mulyono. Jika PDIP tetap nekat maka kasus korupsi BTS yang menyeret Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani akan diangkat. Sprindik yang mampu buat nyali PDIP _mingsrut_. Pengumuman paslon PDIP untuk Pilkada DKJ pun ditunda. Agar tak mencolok Pilkada PDIP beberapa wilayah lain pun diundur. Keesokan harinya nama Pramono Anung dan Rano Karno resmi diusung PDIP. Sekali lagi Anies terkunci. Pintu yang dibuka MK tak mampu buat partai bisa mengusung calonnya sendiri tergerak mencalonkannya. Partai yang tergahung dalam KIM Plus, yang karena putusan MK disinyalir bisa jalan sendiri-sendiri menentukan paslonnya lalu bergeming. Partai-partai itu layak dicatat dalam benak publik telah melakukan persekongkolan jahat membunuh Anies. Aura politik Anies coba dimatikan dengan dipaksa tak bisa mengikuti Pilkada DKJ. Tak ingin Anies jadi pemenangnya. Bahkan Anies diharap tak lagi bisa bersuara menghangatkan atmosfer perpolitikan. Anies dicukupkan sampai disitu saja. Di 2029 Anies diharapkan tak lagi jadi ancaman. Belum juga Prabowo Subianto dilantik pada 20 Desember 2024, sebagai Pesiden RI ke-8, panitia persiapan agar ia terpilih kembali di 2029 sudah bekerja dengan rapi. Maka, tak boleh ada Anies yang bisa jadi penghalangnya. Lantas apakah aura politik Anies menjadi redup? Belum tentu. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Di mana Anies mampu membuat sendiri panggung besarnya mengorkestrasi rakyat yang berharap perubahan. Rakyat pendukungnya, setidaknya yang memilihnya pada Pilpres 2024, menuntut dihadirkannya partai baru yang dinahkodainya. Partai yang membawa semangat perubahan. Tampaknya aura politik Anies akan terus menyala nyalang tak terkirakan dalam menyuarakan suara perubahan.**
Timnas Garuda dengan 14 Pemain Naturalisasi: Kita Bangga atau Malu?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora di USA & Corporate Advisor BANYAK Diaspora di AS menonton siaran ulangan Timnas Garuda yang menahan seri Timnas Australia. Kami bangga di satu sisi, tetapi ketika membaca tweet senior tokoh masyarakat eks Dubes Polandia, Pak Peter Gontha yang galau mengekspresi rasa malunya dengan fakta bahwa 9 orang dari skuad Garuda adalah pemain naturalisasi. Ketika dicek lagi ternyata ada 14 orang yang tadinya warga negara Belanda, Belgia, Spanyol dan lainnya (silahkan di cek lagi), jadi teringat waktu Shin Tae Yong (STY) mulai merekrut pemain-pemain asing, banyak orang merasa galau seperti Pak Peter tadi. Mungkin sekali ada jutaan penggemar sepakbola yang merasa malu karena nasionalisme martabat sebagai bangsa Indonesia terusik ketika di setiap Timnas bertanding, bintang-bintang pemain naturalisasi yang turun berperan. Tapi perasaan ini belum terungkap selama ini. Baru ketika tweet pak Peter Gontha viral dengan ekspresi galau, netizen-netizen pun sadar. Sebagai eks pemain sepak bola di waktu kuliah di Amerika Serikat dan pembina tim sepak bola anak-anak mahasiswa Indonesia di Los Angeles, saya merasa berhak memberikan kritik membangun kepada PSSI yang kita cintai dan kepada Ketumnya Pak Erick Thohir yang kita hormati. Betul kita kagum dan angkat topi dengan upaya-upaya Pak Erick Thohir yang merestrukturisasi PSSI. Gebrakan-gebrakan positif beliau banyak sudah dalam membenahi PSSI, termasuk merekrut STY. Corporate restructuring di PSSI itu memang sukses di bawah kepemimpinan sang superman, yang juga Menteri BUMN. Tapi selalu ada ruang kritik membangun, yaitu kritikan yang tidak dapat dipungkiri bahwa mengapa Timnas kita itu didominasi pemain-pemain asing yang dinaturalisasi? Salahkah kebijaksanaan itu? Tentu tidak, karena tidak melanggar AD/RT PSSI. Tapi ini miris dan tidak logis karena sebagai bangsa yang besar dengan 275 juta jiwa seakan kita tidak punya harga diri harus mengimpor pemain-pemain dari Eropa dan negara lain. Bukankah Indonesia itu gudangnya talenta sepak bola terutama di Papua dan daerah-daerah Indonesia Timur yang belum terjamah? Mungkin tim pencari talenta PSSI belum percaya dengan talenta dan IQ orang-orang kita yang memang masih rendah menurut lembaga survei? Atau mungkin PSSI ingin mendapat hasil restructuring yang lebih instan dengan merekrut pemain-pemain asing seperti di semua klub sepak bola dunia. Tapi ketika yang namanya Timnas, kita mempertaruhkan martabat kita sebagai bangsa Indonesia yang besar dengan kibaran merah putih. Eporia kemenangan Timnas Garuda baru-baru ini, dapat dilihat termasuk ketika skuad Garuda menahan Timnas Australia yang disambut gegap gempita di Gelora Bung Karno (GBK) dengan bendera merah putih dimana mana. Tapi miris ketika kita menyaksikan Presiden Jokowi turun ke lapangan menyalami para pemain-pemain naturalisasi yang berwajah ganteng berkulit putih. Terlihat beliau bangga dan wajahnya berseri seri. Kamera-kamera TV sepertinya kurang menayangkan momen serupa kepada pemain-pemain yang berkulit sawo matang. Penonton di GBK-pun terpaksa ikut arus merayakan pesta keberhasilan Timnas dengan setengah sadar mengelu-elukan Timnas skuad Garuda yang 9 pemainnya yang turun berlaga tadi adalah pemain-pemain naturalisasi. Mereka ikut bereporia, bahkan senyap-senyap terdengar memuji Jokowi dengan teriakan-teriakan \"Mulyono, Mulyono...\" berkali-kali entah apa maksud teriakan itu. Yang jelas excited bangga bisa menahan seri Australia. Kita kerap tidak sadar membohongi diri sendiri, bahwa Timnas kita hebat. Hebat dan bangga bila mayoritas pemain-pemain itu putra-putra Indonesia yang berkulit sawo matang atau hitam seperti anak-anak Papua atau Indonesia Timur.Lebih kaget lagi ketika menonton video bagaimana Pak Erick Thohir menyemangati para pemain Timnas dengan bahasa Inggris sepotong-potong. Ini aneh. Bukankah Bahasa indonesia yang seharusnya yang dipakai berkomunikasi dengan Timnas? Cetus tetanggaku Jason, orang Texas yang nikah dengan mbak Sumiyati “This is weird, why didn\'t Erick speak in Bahasa Indonesia? Yet he spoke broken English\".Sepontan saya jawab, “Because those players are naturalised Indonesians.They are in fact Europeans.” Langsung kamipun lanjut membahas fenomena bagaimana STY dan Erick Thohir dapat berkomunikasi efektif dengan para pemainnya dengan maksimal dan efektif dengan bahasa Inggris logat Korea dan Indonesia. Bayangkan si pelatih Korea bahasa Inggris dan Indonesianya terbatas. Para pemain naturalisasi tidak fasih Bahasa Indonesia. Terus pemain asli Indonesianya juga terbatas bahasa Ingrisnya. Luar biasa memang. Amazing they can do it terutama Coach STY. Sehingga iapun laris ditawarin menjadi bintang iklan di berbagai produk dalam negeri. Sementara pelatih-pelatih Indonesia yang pernah sukses membawa tim U 18 tidak berkesempatan beriklan. Memang Indonesia is a land of opportunity bagi STY yang kalau di Korea dia tidak akan punya fasilitas expat semewah yang dia dapat dari PSSI.Pokok kritikan ke PSSI dan Erick Thohir adalah kita cinta PSSI dan ingin negeri kita bermartabat di mata dunia. Phenomena corporate restructuring PSSI adalah contoh klasik kelemahan bangsa kita yang terkadang kurang menghargai bangsa sendiri. Kalau boleh dikatakan belum sempurna melaksanakan praktek Good Corporate Governance. Jadi saran untuk PSSI, adalah pergilah ke Papua dan daerah-daerah Indonesia lainnya, burulah talenta-talenta sepakbola nasional kita. Mungkin mereka anak-anak orang miskin tapi ingat Messi, Pogba, Pele dll itu juga anak-anak kampung orang miskin. STOP merekrut talenta asing. Jangan menelantarkan talenta-talenta bibit sepak bola di daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan provinsi-provinsi di Indonesia Timur. Mereka bangsa Indonesia asli yang kita patut banggakan. (*).
Sail to Indonesia 2024 di Pantai Gelora Sumbawa Diikuti oleh banyak Negara, Termasuk dari Amerika dan Australia
Jakarta | FNN - Sail to Indonesia-West Indonesia Yacht Rally Tahun 2024 di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi oleh dibuka Penjabat Gubernur NTB Mayjen Pur Hasannudin dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah, Sabtu (14/9/2024) sore. Pembukaan kegiatan berpusat di Pantai Gelora di Desa Rhee, Utan, Sumbawa, NTB. Sebanyak 20 negara dan 48 yacht internasional ikut berpartisipasi dalam Sail to Indonesia 2024 ini, yang akan berlangsung pada 13-18 September. Pantai Gelora adalah pantai yang pengelolaannya diinisiasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah. Pantai Gelora diresmikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta pada 24 November 2020. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno saat menyampaikan sambutan melalui video tapping dalam Acara \'Welcoming Ceremony Sail To Indonesia Tahun 2024\' mengapresiasi kegiatan ini, karena menjadi momentum bagi bangkitnya kegiatan wisata bahari di Sumbawa. \"Wow, ini pantainya bang Fahri Hamzah. Terima kasih sudah mengundang kami. Kegiatan ini, kami yakin menjadi momentum bangkitnya wisata bahari di Kabupaten Sumbawa,\" kata Sandiaga, Sabtu (14/9/2024). Menparekraf menyampaikan selamat kepada Sumbawa yang menjadi tuan rumah lagi kegiatan Sail to Indonesia Tahun 2024, yang berlangsung pada 13-18 September di Pantai Gelora. \"Welcoming Ceremony yang diadakan di Pantai Gelora, pantai yang sangat indah ini akan membuat yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga menikmati kuliner, kopi dan budaya lokal sumbawa,\" katanya. Sehingga diharapkan para yachter dunia bisa ikut serta mempromosikan pariwisata Sumbawa, baik melalui media sosial maupun media konvensional. \"Saya Sandiaga Uno, Menparekraf sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada kegiatan Sail to Indonesia dan West Indonesia Yacht Rally 2024 ini,\" ujarnya. Sandiaga juga berharap melalui kegiatan ini dapat memicu wisatawan mencanegara dan domestik untuk berkunjung ke Sumbawa, terutama ke Pantai Gelora semakin banyak. \"Para yachter dunia kita harapkan akan semakin banyak datang ke Pantai Gelora, sehingga akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat dan pendapatan daerah,\" katanya. Kesadaran Bangsa Maritim Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju sebenarnya sudah memberikan konfirmasi bakal hadir dalam pembukaan Sail to Indonesia 2024. Namun, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan semua menterinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 12 September, maka mereka batal menghadiri dan mengutus pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) untuk hadir. \"Pantai Gelora ini, dulu tidak terurus, saya lahir dan besar di sini. Kemudian kita identifikasi mana-mana lokasi yang bisa dikelola setelah saya pensiun. Kita ini orang pesisir, akrab dengan laut dam kita ingin munculkan tumbuhnya kesadaran menjadi bangsa maritim,\" kata Fahri hamzah. Selama empat tahun Fahri Hamzah mengaku membersihkan Pantai Gelora menjadi bersih dan bernilai seperti sekarang, sehingga bisa dinikmati masyarakat lokal, Indonesia pada umumnya dan dunia, karena keindahannya tidak kalah dengan Bali dan Lombok. \"Saat peresmian bendungan di Sumbawa beberapa waktu lalu, saya sempat ajak Pak Bas (Menteri PuPR Basuki Hadimuljono) muter-muter, saya ajak beliau ke Pantai Gelora, Beliau memuji tempat ini, dan sekarang kawan-kawan kita dari luar negeri juga memuji tempat ini,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap Pantai Gelora dapat memberi suasana baru dalam penyelenggaraan Sail to Indonesia, karena para yachter dunia tidak hanya menikmati keindahan laut, tetapi potensi-potensi lainnya. \"Pantai Gelora adalah ekspos bahwa Indonesia ke depan akan berbasis laut, membuka seluruh akses laut untuk percepatan pertumbuhan. Ini baru pertama kali dan kita harapkan nanti, pesertanya akn lebih banyak lagi,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini. Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, bahwa ide acara di Sail to Indonesia 2024 di Pantai Gelora sejalan dengan program KKP, yakni konservasi laut dan lingkungan kawasan perairan. Dimana sebanyak 12 destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa, NTB untuk menyambut peserta Sail Ito ndonesia 2024. Diketahui, selama lima tahun berturut-turut, titik sandar Sail to Indonesia berada di Labuhan Badas. Padahal Kabupaten Sumbawa memiliki titik labuh destinasi wisata yang cukup banyak seperti Pantai Gelora, di wilayah barat. Pantai Gelora sengaja diperkenalkan sebagai destinasi baru, karena mengkonsepkan pantai, darat dan pegunungan. Sehingga diharapkan sebanyak 48 yacht yang berasal dari Australia, Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, Filipina dan negara lain akan melaksanakan kegiatan budaya dan bersosialosasi dengan masyarakat hingga 18 September 2024 Selain itu, para yachter juga akan melakukan penanaman mangrove di teluk dalam sekitaran Pantai Gelora, yang didukung KKP. Kemudian dilanjutkan dengan suguhan Hiu Paus di Labuhan Jambu, Tarano. Selanjutnya, destinasi wisata di pegunungan, di daratan ada kerapan kerbau, dan kuliner makanan khas tradisional Sumbawa. Rencananya para yach akan diajak membuat timung atau jajan tradisional. Lalu membuat kain tenun di Desa Poto serta memberdayakan UMKM lokal di lokasi venue acara untuk menjual berbagai macam suguhan. Melalui event Sail to Indonesia ini, pemerintah berharap dapat mempromosikan pariwisata. Terutama kekayaan Sumbawa dengan garis pantai 900 Km² juga tersimpan berbagai kekayaan alam dan budaya yang eksotis. (Ida)
Gatot Nurmantyo: Saya Bukan Anjingnya Swie Teng
Jakarta | FNN - Penggusuran paksa tanah rakyat di era rezim Jokowi terus berlangsung selama mantan tukang kayu itu berkuasa. Paling anyar terjadi di daerah Babakan Madang, Bogor yang diincar pengembang Sentul City untuk memperluas kekuasaannya. Peristiwa ini ramai setelah media sosial memviralkan rumah-rumah masyarakat yang terkruang dan terisolasi lantaran menolak menjual kepada pengembang Sentul City. Akibatnya masyarakat harus mencari akses yang lebih jauh untuk mencapai jalan yang biasa dilalui. Bahkan pemindahan makam warga yang dilakukan pengembang dinilai masyarakat tidak layak. Hal ini diungkap mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam kanal YouTube pribainya, Kamis, (12/9/2024). Yang juga bikin hati miris kata Gatot adalah ada masyarakat yang dipolisikan karena mencabut kunci escavator yang menyerobot paksa masuk ke lahannya untuk menggusur dan membersihkan lahan. Anehnya, pemilik lahan dengan bukti surat kepemilikan leter C akhirnya dibebaskan polisi tetapi terpaksa menjual lahannya seluas 1 ha hanya senilai Rp.100 juta atau tanahnya dihargai hanya Rp.10ribu per meter. Warga yang memiliki surat kepemilikan sah atas tanah mereka dan telah tinggal di situ kurang lebih 30 tahun menolak penggusuran Sentul City. Tetapi aksi penolakan mereka justru tidak didukung oleh Lurah yang sudah dipilih oleh warga. Menghilangnya Lurah dalam aksi penolakan menyebabkan warga desa mendatangi kediaman Gatot Nurmantyo yang juga menjadi tetangga mereka pada Rabu 11 September 2024. Di hadapan masyarakat Babakan Medang, Gatot Nurmantyo dengan tegas mengatakan, \"Jangan ragu-ragu menyampaikan keluhan, saya bukan anjingnya Swie Teng. Emangnya Swie Teng pemilik Republik ini? Sebagai tetangga saya harus bela masyarakat. Saya gak mau bisa tidur enak, tapi tetangga nangis susah. Saya rela nyawa saya untuk bela warga yang mengalami kayak gitu.\" \"Ganti rugi harus iklas bagi yang punya rumah, jangan dikendalikan (pengembang). Mau pindah ke mana warga kalo ganti ruginya cuma Rp20juta.\" Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa warga yang sudah tinggal lama di situ, punya akta jual beli yang diketahui kepala desa, serta bayar PBB seharusnya tidak bisa digusur pengembang. Gatot juga menyarankan warga yang telah menerima uang dengan terpaksa dari pengembang segera mengembalikannya kepada pengembang. (*)
Fenomena Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Dinilai Menjadi Ancaman Serius Bagi Keberlanjutan Demokrasi di Indonesia
JAKARTA | FNN - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A mengatakan, fenomena maraknya calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024, tidak hanya terjadi sekarang, tetapi juga sudah terjadi pada Pilkada sebelumnya. Diketahui, pada Pilkada 2024 terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal. Terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten dan lima kota. \"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas itu sebenarnya melegakan dan mengurangi calon tunggal, meskipun masih ada sekitar 40-an yang melawan kotak kosong. Saya pastikan jumlahnya akan melonjak tajam, kalau tidak ada amar putusan tersebut,\" kata Siti Zuhro, Rabu (11/9/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Fenomena Pilkada 2024; Bersama atau Melawan Kotak Kosong?\' yang ditayangkan di Gelora TV tersebut, Siti Zuhro mengungkapkan, hal itu terjadi karena adanya himbauan koalisi besar di tingkat provinsi, kabupaten/kota dari elite partai politik (parpol) ditingkat nasional. Tentu saja hal ini menjadi ironi, bahkan anomali dalam demokrasi Indonesia yang multi partai. Dimana semua parpol justru bergabung dalam satu koalisi besar atau gemuk, karena adanya kepentingan pragmatis yang sama. \"Itu bisa kita lihat di Pilkada Jawa Timur dan Jakarta, diamana sebagian besar parpol mengusung Ibu Khofifah dan Pak Ridwan Kamil. Kalau yang memenuhi ambang batas, bisa mencalonkan, tapi kalau tidak bisa, maka akan melawan kotak kosong,\" katanya. Situasi memprihantikan ini, menurut dia, merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), serta berlanjut di Pilkada sekarang. \"Partai politik sedang kehilangan kedaulatannya dan kehilangan otonominya. Tidak percaya diri dalam mempromosikan kadernya. Mereka juga tidak merasa bersalah, malahan fine-fine saja,\" katanya. Padahal, kata dia, demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman yang cukup serius, karena Pilkada 2024 tidak menghasilkan kompetisi dan calon yang layak. Ada kecenderungan untuk aklamasi dan tidak memberikan edukasi kepada publik. \"Ini semacam warning terhadap kualitas demokrasi kita, demokrasi kita semakin mundur. Pembenahannya harus dimulai dari partai politik itu sendiri, dan tentunya kita mengapresiasi Partai Gelora yang telah mengangkat tema ini dalam diskusi, \" tandas Peneliti Utama BRIN ini. Siti Zuhro berpendapat, keberadaan sistem multi partai seperti sekarang, perlu ditinjau ulang dan dilakukan penyederhanaan, karena menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. \"Kita harus mendorong perbaikan Paket Undang-undang (UU) Politik, karena mungkin usianya sudah sangat tua, sementara sekarang banyak perubahan yang sifatnya sangat mendasar. Perlu diadopsi atau direspon partai politik dan dipayungi undang-undang,\" katanya. Paket UU Politik saat ini, menurutnya, perlu dilakukan reformasi total agar demokrasi Indonesia lebih substantif, bukan demokrasi prosedural. Yakni antara lain dengan merevisi UU Parpol, UU Pilpres, UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), UU Pemilu dan UU Pilkada. \"Kita ini mau take off menjadi negara yang kokoh, Indonesia Emas 2045. Maka harus dimulai sekarang agar kita tidak gagal, sehingga perlu ada kompetisi. Tetapi kompetisi sekarang ini, kelihatan hambar,\" paparnya. \"Masa sih orang bernyawa harus disandingkan melawan kotak kosong yang tidak bernyawa. Ini pelecehan betul, menangnya tidak enak, kalahpun tidak enak. Ini yang harus kita benahi,\" tegas Siti Zuhro. Bukan Hal Positif Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Dr Junef Ismailiyanto menilai fenomena calon tunggal melawan kotak kosong bukan hal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia. \"Partai Gelora memandang ini bukan hal yang positif buat kami, apalagi demokrasi kita. Karena tidak sesuai dengan proses atau model pembangunan nasional ke depan, yang berbasis otonomi daerah,\" kata Junef Ismailiyanto. Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah menyatakan, akan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dalam program pembangunan nasionalnya. Artinya kepemimpinan di daerah diharapkan akan menjadi ujung tombak bagi pembangunan di daerahnya masing-masing \"Kalau kita lihat jumlah kotak kosong yang semakin naik, hal ini tentunya akan menjadi evaluasi kita bersama. Sekali lagi ini bukan hal positif buat parpol mapun buat demokrasi kita, sehingga perlu ada solusinya,\" katanya. Seharusnya putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah, kata Junef, dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol untuk memajukan kadernya sebagai calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024, bukan justru adanya mendukung calon tunggal. Partai Gelora sendiri telah menerbitkan 429 Surat Keputusan (SK) rekomendasi, dimana 285 SK diantaranya yang didaftarkan di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada disetujui. Terdapat di 27 Pemilihan Gubernur, 213 Pemilihan Bupati dan 45 Pemilihan Walikota. \"Sehingga kita punya cakada dari kader kami. Kita ada Pak Hadi Mulyadi, pendiri partai, Ketua DPW Kalimantan Timur menjadi calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Pak Hadi Mulyadi ini juga dicalonkan PDIP,\" jelasnya. Lalu, ada Ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan Syamsari Kitta yang maju sebagai calon bupati di Pilkada Takalar. Kemudian Ketua DPD Partai Gelora Polewali Mandar, Sulawesi Barat Pak Zainal Abidin sebagai calon wakil bupati di Pilkada Polman. \"Selanjutnya ada cakada kader kita di Boalemo, Luwu Utara, Bone Bolango, Balikpapan, Bontang dan Sumbawa. Lalu, di Jayapura ada Pak Daniel Mebri, orang Papua asli. Kemudian di Tabalong, serta terakhir di Yogyakara,\" jelasnya. Sedangkan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan. fenomena calon tunggal dan kotak kosong adalah konsekuensi dari pembatasan hak kepersetaan Pemilu, termasuk di Pilkada. \"Hak pilih Hak Asasi Manusia. Di dalamnya ada hak dipilih, hak mencalonkan dan hak memilih. Hak dipilih ini, hak menjadi peserta Pemilu dan Pilkada dari pasca reformasi hingga sekarang semakin dibatasi persyaratannya,\" kata Usep Hasan Sadikin. Misalkan adanya ambang pencalonan dari Pilpres, kemudian diterapkan di Pilkada. Lalu, adanya syarat pencalonan jalur perseorangan yang semakin sulit, sehingga bukan syarat dukungan saja, tapi juga verifkasi faktualnya diubah dari sampling menjadi sensus. \"Jadi konsekuensi dari syarat yang amat berat, bukan hanya mendorong praktik ilegal seperti memanipulasi, tetapi juga berakibat pada hak politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang utama dalam demokrasi. Di saat yang sama parpol sebagai lembaga utama demokrasi, itu juga dipersulit,\" ujarnya. Karena itu, Perludem bersyukur melihat gebrakan Partai Gelora yang bisa membangun partainya dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk dalam mencalonkan kadernya sendiri di Pilkada. \"Gelora ini relatif berdaya, ketika partai lain, terutama partai baru sulit melakukan untuk memenuhi syarat ini. Sebab, syarat pendirian partai politik, Pemilu dan Pilkada di Indonesia, adalah syarat yang terberat di dunia,\" katanya. Akibatnya, hak politik masyarakat untuk dipilih atau dicalonkan menjadi terhambat dan semakin ekstrem di Pilkada 2024. Sehingga calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024 ini semakin banyak. \"Kita berharap DPR tidak menyepakati adanya Pilkada ulang di 2025, tetapi juga harus melarang calon tunggal yang kalah lawan kotak kosong untuk maju lagi. Kalau sekarang kan tidak jelas, dibolehkan dan mau sampai kapan, kalau calon tunggal kalah lagi lawan kotak kosong di Pilkada ulang,\" pungkasnya. (*)
Jokowi Akan Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK menjadi Panglima TNI, dan selama Jokowi nasih berkuasa, Gatot sering menyoroti isu kebangkitan PKI, agar semua waspada Pada tahun 2017 jelang peringatan G30S/PKI, ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk memutar film p ehengkhianatan G30S/PKI. Semua prajurit, mulai dari tingkat Kodim, Korem, hingga Babinsa, wajib menonton film buatan tahun 1980-an itu. Jenderal Gatot sekalipun sudah purnawirawan masih mendidih ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, memuat isi ingin permintaan maaf kepada PKI, mengadakan rehabilitasi dan bantuan sosial kepada pelanggaran HAM, arahnya untuk membela dan melindungi PKI Agar semua lebih peka dan waspada dengan statemen Jokowi mengatakan bahwa dirinya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, Jokowi dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Afiliasi Jakowo terpapar PKI sangat fulgar, ini tersanbung dengan pernyatan Bambang Tri ( Jokowi Under C weover II ) bahwa Jokowi terpapar PKI. Rencana aksi pasukan sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta. Jokowi memilih September ( biasa menghindar itu bukan perintahnya ), jelas memberi isyarat terkait dengan peristiwa G 30 S PKI. Peristiwa ini sangat mungkin masih tersambung dengan semangat Aidit setelah mendapatkan arahan MaoTse Tung. Mengingatkah kita dialog Mao Tse Tung dengan Aidit tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking , menjelang meletusnya PKI : Mao : Kamu harus bertindak cepatAidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalangMao : Baiklah, lakukan apa yg yang saya nasihatkan kepadamu - habisi semua jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikuti mu.Aidit : Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.Mao : Di Shensi Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja. Rencana aksi pasukan bergaya sesumbar berani mati pembela Jokowi dan keluarganya tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta, yang berbau narasi perjuangan PKI, akan nyasar kemana. Konon Konsolidasi Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi (yang akan lengser dari kekuasaannya) dilakukan 22 September ini akan berkulminasi pada kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, tekad untuk apa. Jokowi silahkan unjuk keberanian tetapi semua harus sadar bahwa Tugu Proklamasi adalah monumen perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia bukan monumen pembela pada PKI. Tampaknya Jokowi benar benar sudah limbung, nanar, berjalan tanpa arah, seolah olah masih akan terus berkuasa, di balut ketakutan yang acut resiko hukum yang sudah mengintai diri dan keluarganya. Semua rekayasa politiknya sudah buntu dan mentok, terkesan seperti tidak siap lengser dari kekuasaannya. Peringatan waspada dari Jenderal ( Purn ) Gatot Nurmantyo tetap relevan. Kalau aksi akan membuat kebulatan tekad tanggal 22 September 2024, ada niat akan menggangu rencana pelantikan Prabowo Subianto 20 Oktober mendatang, sama artinya Jokowi akan bunuh diri. (*)
Kerajaan Nusantara Diklaim Punya Saham Mayoritas di The FED, Koleksi Sejuta Ton Emas
Jakarta | FNN - Tak ada bank di dunia yang mampu mengkoleksi emas sejuta ton. Tak ada negara yang cadangan devisanya sejuta ton emas. Hanya Indonesia yang milik Kerajaan Nusantara yang memiliki kemampuan itu. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pemegang asset collateral Kerajaan Nusantara, Dr. Rahman Sabon Nama, kepada wartawan di kediamannya Komplek Perumahan Sarana Indah Permai, Kota Tangerang Selatan, Rabu, 11 September 2024. Rahman Sabon Nama yang merupakan cucu buyut dari seorang Panglima Perang Jelajah Nusantara dari Kerajaan Sunda Kecil – Nusa Tenggara, dan Kerajaan Buton Sulawesi Tenggara, Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, mengatakan bahwa Kerajaan Nusantara memiliki simpanan emas tidak kurang dari 1 juta ton yang disimpan sebagai asset collateral di The FED. Sebagai informasi, The FED adalah bank sentral milik Amerika Serikat, yang memiliki otoritas untuk menjaga stabilitas peredaran uang dollar di dunia. The FED didirikan berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat, Federal Reserve Act, yang ditandatangani oleh Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, pada 23 Desember 1913 di Kongres AS. Untuk mencetak uang dengan jumlah tertentu, bank sentral itu menjadikan simpanan (asset collateral) sebagai dasar penerbitan uang dollar AS. “Tetapi hingga kini belum dilakukan sinkronisasi antara aset Kerajaan Nusantara dengan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Sehingga emas sejuta ton bagaikan berada di negeri awan, mengambang tanpa negara, dan menggantung tanpa arah, walaupun Collateral Asset itu terbukukan dalam sistem keuangan dan perbankan dunia,” ungkap Rahman Sabon Nama yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN). Tokoh kerajaan-kerajaan Nusantara itu menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan jalan keluar dari perkara harta karun Indonesia di The FED ini. Solusi yang ditawarkan PDKN, sebuah Parpol Non Kontestan Pemilu 2024, adalah dengan melibatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Langkah awal yang perlu dilakukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR RI yang menetapkan bahwa Kerajaan Nusantara diakui keberadaannya di bumi Nusantara Indonesia. Alasan utama dan sahihnya adalah karena para raja dan sultan di seantero Nusantara telah dengan kebesaran hati dan jiwa menyerahkan segenap kebesaran berupa kekuasaan, mahkota, martabat bahkan tanah kedaulatan beserta isi yang terkandung di dalam bumi, termasuk rakyatnya, kepada negara Republik Indonesia lewat Presiden Soekarno beberapa waktu pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945,” jelas Ketum PDKN, Dr. Rahman Sabon Nama. Penyerahan kekuasaan, sambungnya, hingga penyerahan wilayah kedaulatan, termasuk rakyat yang berada di wilayah Kesultanan dan Kerajaan tersebut terkandung perjanjian dan komitmen bahwa NKRI berkewajiban menyejahterakan dan memakmurkan Kesultanan dan Kerajaan berikut seluruh rakyatnya yang telah digabungkan ke dalam Negara Kesatuan RI. Perjanjian dan komitmen akan kesejahteraan dan kemakmuran yang wajib dipenuhi oleh NKRI terpatri dalam UUD 1945 yang Asli dan Pancasila 18 Agustus 1945. “Tetapi sampai dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun 2024 ini, realitasnya masih jauh panggang dari api. Namun kami para Raja dan Sultan yang tergabung dalam Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) yang hebat dan luar biasa itu tidak permasalahkan, atau belum mau permasalahkan, dan belum sampai mempertimbangkan untuk Mencabut Mandat bergabung dengan NKRI,” tambah Rahman Sabon Nama yang pada saat wawancara didampingi Dewan Pakar PDKN di bidang keuangan dan perbankan, Ir. Sugito. Hari ini, di tengah negara Republik Indonesia menghadapi multi krisis, keterbelahan sosial (polarisasi), keberadilan hukum, serta krisis ekonomi dan keuangan, para Raja Sultan Nusantara tetap memiliki komitmen tanggung jawab moral untuk mengambil peran perbaikan dan pelurusan jalannya pengelolaan negara. Jajaran para Raja dan Sultan yang berjumlah ratusan dari seluruh nusantara ini meminta presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, untuk melakukan kebijakan politik pasca pelantikan. “Kami meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk pertama, mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke Naskah Asli UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. Kedua, agar Collateral Aset Dinasti yang tersimpan di dalam negeri maupun di luar negeri dapat digunakan menjadi strong point utama untuk menghantarkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan Indonesia memberi dampak pula bagi keamanan dan perdamaian dunia, maka PDKN meminta Presiden terpilih 2024 berkordinasi dengan MPR agar Sidang Umum MPR RI mengeluarkan TAP MPR menetapkan Kerajaan Nusantara diakui di seluruh Nusantara Indonesia dan Kerajaan Induk adalah pemegang Collateral Aset Dinasti, sedangkan kerajaan-kerajaan yang bersifat lokal di Indonesia merupakan paduan kebersamaan dalam kesatuan Raja Sultan Nusantara lokal di Indonesia,” terang Dr. Rahman Sabon Nama sambil berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto benar-benar menyimak dan mempertimbangkan solusi yang diusulkan PDKN ini. (abd).
Residivis Fierly Damalanti Diancam Hukuman 7 Tahun Penjara
Jakarta—FNN: Residivis pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan Fierlu Damalanti diperkirakan terancam tuntutan hukuman paling tidak tujuh (7) tahun penjara karena mengulangi kejahatannya. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan Fierlu Damalanti selaku tersangka pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan uang nasabah investasi bodong. Dijelaskan Fierly adalah residivis alias pelaku kejahatan penipuan dan pengelapan di tahun 2010, karena kasus penipuan dan penggelapan melanggar pasal 372/378 KUHP. Dan oleh karenanya karena mengulangi kejahatannya residivis ini bisa ditambah hukumannya ¾ atau 75% dari ancaman hukuman atas pelanggaran pasal 372/378. “Jika ancaman hukuman 4 tahun penjara, karena dia residivis, penjahat penipuan dan pengelapan kambuhan, maka hukumannya ditambah 3 tahun, menjadi 7 tahun,” demikian ungkap Boedi, salah satu korban penipuan dan penggelapan Fierly Damalanti pada Rabu (11/9) di perumahan Galaxy hari ini. Polda Metro Jaya yang pernah memeriksa, menangkap dan memeriksa Fierly Damalanti pada tahun 2010, ungkap Budi, hanya perlu melampirkan berkas perkara lama (yang sudah divonis) atas Fierly Damalanti untuk disampaikan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Jaksa Penuntut Umum yang mendapatkan berkas lama akan menjadikan sebagai dasar tuntutan tambahan atas residivis Fierly Damalanti. Kali ini Fierly ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik di Ditreskrimum Polda Metero Jaya melakukan beberapa kali pemeriksaan atas aduan Boedi, pihak investor yang menjadi korban Fierly. “Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya Ditreskrimum Subdit Ranmor yang telah menetapkan Fierly sebagai tersangka. Kemungkinan menyusul akan ditetapkan sebagai tersangka di Jatanras, karena Fierly dilaporkan di tiga direktorat Polda Metro Jaya oleh tiga investor yang berbeda karena kejahatannya menawarkan investasi bodong,” jelas Boedi. Boedi salah satu investor investasi bodong Fierly yang bersama investor lainnya mengalami kerugian hingga Rp22,4 miliar. Boedi mengungkapkan dari pihaknya sendiri mengalami kerugian sebanyak Rp8,8 miliar. Pihaknya sudah membuat laporan sejak 2022, sementara investor lainjuga melaporkan Polda Metro Jaya pada 2021. Pada Agustus 2021 investor EZ melaporkan investasi bodong Fierly ke Ditreskrimsus, sementara investor FB melaporkan yang bersangkutan ke Subdit Jatanras pada kisaran waktu yang sama. Sedangkan Boedi melaporkan Fierly ke Ditreskrimum Subdit Ranmor pada 2022. Dari hasil penyidikan Polda Metro Jaya, akhirnya Fierly Damalanti ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan pada pekan lalu di bulan Agustus 2024. Boedi mengatakan penetapan Fierly sebagai tersangka ditetapkan pada Ahad (18/8). Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah disampaikan kepada tersangka. Sprindik adalah salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan guna menemukan titik terang suatu perkara pidana serta menemukan tersangkanya FD Residivis Seperti diketahui, pada 2011 Fierly pernah ditahan Polda Metro Jaya lantaran menipu investasi saham, mengantarkannya ke Lapas Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur selama 4 tahun penjara. Ia ditangkap karena menipu investor di pasar modal. Baca: Fierly Pernah Ditangkap: https://news.detik.com/berita/d-1578793/polisi-tangkap-pelaku-penipuan-dengan-modus-investasi-saham Setelah dipenjara di Lapas Wanita Pondok Bambu ternyata Fierly kembali melakukan penipuan dengan korban yang lebih banyak dan jumlah lebih besar. Fierly adalah mantan karyawan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sebuah perusahaan sekuritas papan atas di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun saat melakukan aksinya ternyata ia sudah dipecat dari perusahaan sekuritas tersebut. Kali ini korbannya adalah para investor berbasis proyek fiktif di Pemkot, Pemprov DKI Jakarta dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Paling tidak ada tiga korban dalam kluster proyek ini kehilangan dana investasi sampai Rp22,4 miliar, yaitu cluster Boedi cs, cluster FB cs, dan cluster EJ cs. Boedi memaparkan Fierly dalam aksinya menawarkan proyek pengadaan perahu karet, masker, pembuatan marka jalan tol, pengadaan cermin, live jacket, pembuatan wastafel, pengadaan tanah makam. Kali ini Fierly menggunakan PT Era Bhakti Semesta dan PT Sahabat Vila Utama, dua perusahaan yang bergerak dalam pengadaan apapun yang dibutuhkan Pemkot, Pemprov maupun BUMN (palugada). Dalam aksinya Fierly selalu menawarkan proposal atas proyek tersebut pada tahun 2020. “Umumnya proyek itu ditawarkan terkait dengan masa Covid-19, seperti pengadaan masker, pengadaan tanah makam,” ujarnya kepada pers di kediamannya Taman Galaxy, Bekasi, Selasa (9/7). Pada awalnya, ungkap Boedi, Fierly menawarkan pengembalian modal antara 15% hingga 28% setiap 40 hari, dan dikembalikan dengan baik. Namun lama kelamaan ia menawarkan investasi yang lebih besar hingga mencapai miliaran, Boedi pun mengaku tertarik dan terus menambah investasinya. “Kebetulan saat covid saya masih ada kerjaan di sebuah BUMN, sehingga keuntungan tidak saya ambil selama periode 2021-2022,” jelasnya. Namun, ia menyayangkan, setelah itu tidak ada pengembalian dana sama sekali atas investasinya, dana investasinya pun tidak kembali. Sehingga ia mengaku mengalami kerugian investasi mencapai Rp8,8 miliar, belum terhitung dengan pengembaliannya (return). Karena itu, Boedi melaporkan Fierly ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan pasal 372 dan 378 tentang Penipuan dan Penggelapan. Seperti diketahui, setidaknya ada dana investasi yang diputar Fierly lewat proyeknya mencapai Rp22,4 miliar. Pada cluster Boedi sendiri kehilangan dana investasi sebesar Rp8,8 miliar, cluster FB cs sekitar Rp1,6 miliar, dan cluster EJ cs mencapai Rp12 miliar. Boedi tidak habis pikir dengan kejahatan Fierly, karena selama ini ia sudah menganggap saudara, sering ke rumah, bahkan sempat membantu anak pertama Fierly, Prabu, lulusan Fakultas Teknik Mesin di salah satu PTN di Bandung, magang di PT Gaya Motor. Magang itu adalah kewajiban usai kuliah di kampus tersebut. Kini Prabu diketahui bekerja di bank BUMN di sebelah Polda Metro Jaya. Malah Boedi pernah membantu meminjamkan dana kepada Fierly ketika anaknya akan kuliah S-2 di Jerman. Sampai saat ini pun dana pinjaman tersebut belum dikembalikan. Boedi mengungkapkan selain dirinya, FB dan EJ sudah lebih dahulu melaporkan Fierly ke Polda Metro Jaya. Fierly sendiri, menurut Boedi, sudah membuat surat keterangan pengakuan utang di atas materai pada 3 Agustus 2021 senilai Rp5 miliar. Surat keterangan itu juga ditandatangani anak sulungnya Prabu sebagai saksi. Dimana dalam janjianya Fierly akan mengembalikan dana investasi tersebut secara diangsur paling lambat selama 10 tahun, namun hingga Juli 2024 belum kunjung ada pembayaran sama sekali, bahkan hingga akhirnya nomor whatsapp Boedi diblokir Fierly. “Sudah ada unsur mens rea, niat tidak baiknya, sudah terlihat. Makanya saya laporkan ke Polda Metro Jaya,” jelas Boedi. Dari dana Boedi sebesar Rp8,8 milar tersebut, diketahui ditransfer ke kuasa hukum Fierly, yakni HN sebesar Rp1,5 miliar. Fierly Damalanti bertemu dengan Rosalia Manulang di Penjara Wanita LP Pondok Bambu, kemudian berteman hingga baik dan suami dari Rosa kemudian menjadi TPH dari Fierly. Pernah ditangkap Satuan Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya menangkap karyawan perusahaan sekuritas berinisial FD. FD ditangkap atas dugaan menipu para korban dengan dalih berinvestasi saham hingga merugi miliaran rupiah.\"Tersangka sudah kita amankan dan sudah kita tahan mulai hari ini,\" kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Yan Fitri Halimansyah kepada wartawan di kantornya, Kamis (24/2/2011).Tersangka dijerat Pasal 372, 378 , 379a KUHP tentang penipuan dan dijerat pasal money laundering. Dari tersangka, polisi menyita buku mutasi BCA, Mandiri dan Niaga atas nama tersangka. Sementara itu, Kasat Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Arismunandar mengatakan tersangka mengiming-imingi bunga yang tinggi kepada korban untuk ikut berinvestasi di pasar saham. \"Korban ditawari bunga 3-7 persen per empat hari,\" kata Aris.Awalnya, bunga yang dijanjikan tersangka terpenuhi. Namun, karena banyaknya bunga yang harus dikembalikan, tersangka tidak lagi mengembalikan uang para korban.\"Akhirnya dia tutup lobang-gali lobang, hingga akhirnya uang para korban tidak dapat lagi dikembalikan karena uangnya sudah tidak ada,\" jelas dia.Aris menambahkan, uang para korban ternyata tidak sepenuhnya dipergunakan untuk transaksi saham. \"Sebagian dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri,\" kata Aris.Sementara itu, seorang korban bernama Mega Warni Utami (28) mengaku tergiur tawaran tersangka karena ditawari bunga yang tinggi. Dari total investasi Rp 6,5 miliar, Mega merugi sebesar Rp 1,5 miliar.\"Saya mau aja karena ditawari bunga 3-7 persen setiap 4 hari,\" kata Mega.Hingga pada April 2009, Mega kemudian menginvestasikan uangnya. Awalnya, dia hanya menginvestasikan uangnya sebesar Rp 20 juta.\"Awalnya bener, dia ngembaliin uang saya dengan bunganya. Lalu saya naikan Rp 50 juta, sampai ada sehari saya investasikan Rp 1 miliar,\" kata wanita berparas cantik itu.Hingga akhirnya, total investasi dia mencapai Rp 6,5 miliar. Namun, setelah enam bulan kemudian, pengembalian investasinya mulai macet.\"Saya nagih ke dia, tapi waktu itu alasannya bandarnya lagi nggak ada,\" katanya.Dengan berbagai alasan, tersangka mengulur-ulur waktunya. Hingga pada suatu saat, terkuaklah penipuan tersangka yang bekerja sebagai Head Legal PT Trimegah Sekuritas itu.\"Mungkin karena terdesak, dia akhirnya mengaku kalau uangnya itu sudah nggak ada,\" katanya.Hal yang sama diungkapkan korban lainnya bernama Ratih Marissa (28). Wanita cantik berambut panjang ini juga tergiur karena dijanjikan bunga yang tinggi.\"Awalnya saya hanya coba-coba investasi Rp 20 juta, mau ngetes saja,\" kata wanita yang juga bekerja di PT Trimegah Sekuritas itu.\"Ternyata, benar. Dari uang Rp 20 juta saya menjadi Rp 24 juta,\" kata Ratih lagi.Sejak itu, Ratih kemudian kembali memasukkan dana untuk investasi tersebut hingga total terkumpul Rp 1 miliar. \"Tapi dari 1 miliar, uang saya hanya dikembalikan Rp 800 juta,\" katanya.Karena merasa tertipu dengan janjinya tersangka, Ratih dan Mega kemudian melaporkan perbuatan tersangka ke Polda Metro Jaya. Menurut Ratih, selain dia dan Mega, puluhan wanita lainnya juga tertipu oleh tersangka.\"Modusnya begitu, ngajak investasi. Total kerugian teman-teman dihitung-hitung mencapai Rp70 miliar,\" tutup Ratih (dj)
Peluncuran Biografi Darul Siska Berlangsung Meriah
Jakarta, FNN | Peluncuran buku biografi tokoh senior Partai Golkar Darul Siska berlangsung meriah dan penuh hikmat. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Veranda, yang berlokasi di bilangan Pakubuwono, Kaboyoran tersebut dihadiri oleh ratusan tokoh nasional yang terdiri atas pejabat tinggi negara, politisi dari berbagai partai politik, tokoh aktivis, tokoh KAHMI, dan para anggota legislatif. Nampak hadir dalam peluncuran buku biografi berjudul \"Kepedihan Berbuah Senayan\" itu antara lain, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Anggota DPD RI, Jimly Assyiddiqie, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, tokoh senior Partai Golkar, Yorries Raweyai, Yahya Zaini, mantan Dubes Ceko Aulia Rachman, Dubes Hamzah M.Tayeb, dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Pada kesempatan itu, Darul Siska menjelaskan alasan mengapa ia menerbitkan biografi dirinya. Menurut Darul, biografi itu adalah memoar perjalanan seseorang yang di dalamnya berisi pengalaman dan lika liku hidup seseorang. Ia merasa perlu menuliskannya, supaya dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda agar tetap optimis dalam menjalani hidup ini. \"Kita sebaiknya tidak perlu berkecil hati karena terlahir dari orang kurang mampu, namun jika kita punya cita-cita yang teguh dan dijalaninya dengan tekun, serta selalu mengharap ridha Allah, maka cita-cita kita akan berhasil,\" jelasnya. Darul mencontohkan dirinya dapat berhasil meraih mimpinya menjadi anggota DPR RI selama 4 periode. Darul sudah menjadi seorang piatu sejak umur 4 tahun. Ia menjalani hidup yang penuh keprihatinan karena pada saat yang bersamaan, ditinggal ayahnya mengungsi ke pegunungan seiring meledaknya peristiwa PRRI. \"Ayah saya seorang guru agama, jadi menjadi incaran karena dimilai akan berpotensi dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi beliau bersama teman seperjuangannya mengungsi di hutan hingga keadaan pulih kembali,\"jelasnya. \"Jadi kami terpaksa dirawat oleh seorang nenek hingga menginjak remaja,\" tutur Darul Siska penuh haru. Darul Siska adalah seorang politisi senior yang berpengalaman lebih 40 tahun sebagai kader (Partai) Golkar dan empat kali menjadi anggota DPR RI mewakili Sumatera Barat. Ia duduk sebagai anggota Parlemen sejak masa Orde Baru, masa Reformasi dan transisi Indonesia dalam proses demokratisasi yang sangat dinamis hingga periode 2019-2024. Pengalamannya mengikuti 9 kali pemilu (1987 sampai 2024) adalah sebuah dokumentasi berharga dari seorang pelaku sekaligus saksi sejarah politik dan pemilu di Tanah Air. Darul Siska dilahirkan di Nagari Talawi, Sawahlunto, 23 Februari 1954, sebagai anak keenam dari 10 bersaudara dari seorang ayah dan tiga orang . Sebagai anak piatu dari keluarga sangat sederhana, ia diasuh oleh nenek dan kakak perempuannya dalam kepahitan hidup masyarakat kampungnya yang mengalami dua pergolakan politik secara beruntun, yaitu Peristiwa PRRI (1958-1961) dan Peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Dalam usia 13 tahun, Darul memutuskan merantau ke Jakarta mengikuti kakak perempuannya. Sebagaimana lazimnya perantau Minang yang sukses, kehidupan ibu kota membangkitkan potensi kecerdasan anak kampung yang sebelumnya boleh dikatakan tidak mempunyai apa yang disebut cita-cita. Bakatnya sebagai seorang aktivis tumbah sejak ia kuliah di Universitas Jayabaya. Sempat menjadi Careteker Ketua Dewan Mahasiswa, ia juga aktif di Resimen Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan kemudian menjadi pengurus DPP KNPI. Menjadi Kader Golkar sejak 1983, ia menjalani proses pendadaran sebagai politisi secara konsisten dengan prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas yang teruji tanpa cela. Empat kali terpilih menjadi anggota DPR-RI, Darus Siska adalah salah satu dari politisi paling senior yang konsisten dalam pilihan politiknya, meskipun pernah ditawari berbagai posisi tinggi oleh partai politik lain. Dan yang menarik, di tengah iklim politik Indonesia yang semakin transaksional, jula-beli suara, Darul Siska konsisten dengan sikap politiknya: menolak politik uang (money politic). “Di tengah pragmatisme politik, masih banyak juga kita temukan politisi yang teguh dalam memegang nilai-nilai luhur budaya bangsa. Salah satunya saya temukan pada diri Darul Siska,” komentar politisi senior Aulia Rachman dalam testimoninya. “Darul Siska memiliki kompetensi, intelektualitas dan komunikasi yang baik, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas pada Partai Golkar disertai perilaku berintegritas dan tidak tercela. Darul juga konsisten dalam berpartai, tidak pernah berpindah partai dan tetap konsisten di Partai Golkar,” sebut Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam kata pengantarnya. (Ong)
Darul Siska: Di Bawah Naungan Beringin Berbuah Senayan
Jakarta, FNN | Tokoh senior Partai Golkar, Darul Siska meluncurkan buku biografinya yang berjudul \"Kepedihan yang Berbuah Senayan\" pada Sabtu, 7 September 2024 di suatu hotel di kawasan Pakubuwono, Kebayoran, Jakarta Selatan. Buku tersebut berkisah soal perjalanan dan lika-liku kehidupan Darul Siska dari seorang anak piatu yang ditinggal ibunya ketika berusia masih sangat belia, empat tahun hingga sukses menjadi anggota parlemen di senayan selama empat periode. Biografi Darul Siska sangat menarik karena ia terlibat dalam banyak peristiwa penting dalam dinamika politik nasional. Mulai dinamika politik partai Golkar, kejatuhan presiden Gus Dur sebagai presiden, reformasi politik 1998, tampilnya Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar, hingga gugatan pembubaran partai Golkar. Dalam tubuh Partai Golkar, sosok Darul Siska dikenal sebagai seorang konseptor yang tangguh, pekerja politik yang tekun, dan banyak.melahirkan konsep-konsep kaderisasi partai Golkar yang dipakai hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah kriteria penilaian seorang kader agar secara organisasi, partai Golkar taat pada prinsip merit system organisasi. Darul Siska termasuk politisi yang pandai dan cekatan dalam membaca dinamika politik. \"Bang Darul, merupakan salah stau politisi yang sangat matang, tenang, dan mampu membawa diri secara tepat dan proporsional dalam pergaulan politik,\" jelas Fathorrahman Fadli, salah seorang penulis buku biografi tersebut. Fathorrahman Fadli menambahkan, sebagai politisi, Darul Siska sangat layak diteladani oleh generasi muda terutama yang ingin bergiat membangun bangsanya lewat panggung politik. \"Beliau tergolong politisi yang sangat unik, sebagai politisi dia nyaris tidak memiliki musuh, semua faksi dalam partai Golkar wellcome padanya,\" jelas penulis yang juga Direktur Eksekutif lembaga riset IDR tersebut. Ketika ditanya, apa resep Darul Siska dapat eksis puluhan tahun di Partai Golkar? Menurut Hasril Chaniago, salah seorang penulis buku ini-- karena Darul Siska menghindari konflik politik yang tidak produktif. \"Bang Darul memiliki idealisme tersendiri dalam berpolitik, ia lebih mencintai sistem dan nilai-nilai yang menjadi ruh organisasi dan tidak terjebak dalam konflik antar kubu,\" jelas Hasril. Hasril menambahkan, Bang Darul sebagai anggota parlemen telah berbuat banyak dalam membangun Daerah Pemilihannya yakni Sumatera Barat 1. \"Bang Darul sangat dicintai oleh masyarakat di Dapilnya, sebab disamping rajin mengunjungi masyarakat disana, beliau juga banyak mendorong terobosan-terobosan pembangunan melalui skema APBN untuk dapilnya,\" jelas Hasril. Hasril mengajak pembaca untuk menelusuri berbagai rintisan perjuangan pembangunan baik yang di inisiasi ataupun didorong Darul Siska sebagaimana dijelaskan melalui buku biografinya itu. Darul Siska yang terlahir di Sawahlunto adalah orang kedua di kampung itu yang berhasil menjadi tokoh nasional yang duduk di parlemen Indonesia setelah Mr. Muhammmad Yamin, salah seorang pendiri bangsa dan pemikir Pancasila. Fathorrahman Fadli menambahkan, salah satu kunci kesuksesan Darul Siska dalam politik karena beliau tidak suka terlibat dalam gosip politik. \"Bang Darul, tidak suka menjelek-jelekkan orang, apalagi teman separtainya, ia fokus pada tugasnya sebagai wakil.rakyat,\" jelasnya. (Cak Ong)
POPULER
