ALL CATEGORY
Kelapa Bioavtur dan Kepala Ngelantur
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 di Surabaya Jokowi menyatakan keinginannya agar kelapa diolah menjadi bioavtur atau bahan bakar pesawat terbang. Menurutnya Indonesia sebagai pengekspor kelapa terbesar kedua di dunia harus membuat kelapa lebih inovatif dan multi manfaat. \"Coba buat pohon kelapa lebih pendek\", katanya. Jika sekedar ide atau keinginan ya boleh-boleh saja tapi harus berdasar dan berprospek rasional. Apa tidak hebat jika dunia berminat menggunakan bahan bakar pesawat terbang dari minyak kelapa Indonesia? Tentu hebat, tapi kumaha? Sudahlah yang realistis saja omong itu. Apalagi jika memprediksi ekonomi Indonesia akan meroket dikarenakan mampu memproduksi bahan bakar pesawat dari kelapa. Besok mungkin muncul keinginan pak Jokowi agar kelapa menjadi bahan bakar roket. Omongan dan harapan Jokowi sering tak terbukti, omdo kata bahasa gaul mah. Dulu soal mobil Esemka mengagumkan warga sampai harus inden untuk mendapatkannya, eh yang terjadi malah es MK beku dan MK-90 yang jadi mainan untuk Gibran. Lalu ada anjuran untuk peningkatan pendapatan rakyat Indonesia dari usaha racun kalajengking. \"Itu kalau mau kaya\", kata Jokowi. Memang baru campuran bioavtur yang mungkin digunakan, itupun dengan risiko rendah. Uji coba baru pada angka 2,4 % dan 97,6 % fosilfuel. Jadi masih jauh, konon untuk tahun 2030 baru bisa 5 % saja. Masih panjang waktu untuk angka 100 %. Jangankan kebutuhan ekspor untuk penggunaan domestik saja angka 2,4 % (SAF 2,4) belum bisa terealisasi. Isu hilirisi terus digemakan. Jokowi hanya mimpi soal bahan bakar pesawat dari kelapa. Kita baru mencoba pada jenis biodisel itupun baru maksimum kadar 40 %. Perlu modal untuk mengolah kelapa menjadi biodiesel atau bioavtur yang dimulai dari penanaman. Jangan-jangan akan mengemis investasi dan impor petani dari China lagi. Ini artinya hilirisasi sama dengan Chinaisasi melalui Jokowisasi dan Luhutisasi. Optimalkan dulu Kilang Pertamina Cilacap untuk melakukan uji coba bioavtur dengan prosentase tinggi, baru pak Jokowi gembar gembor soal hilirisasi dan kehebatan Indonesia dalam memproduksi minyak kelapa untuk pesawat terbang yang akan digunakan oleh berbagai maskapai penerbangan di dunia. BRIN sendiri kan baru melakukan riset dan uji coba pengolahan bioavtur dari kelapa non standar. Persoalan pengelolaan perkebunan kelapa masih banyak problema, terutama bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani. Masalah tingkat pendidikan, kesehatan, alih fungsi lahan, mafia bahkan korupsi masih kuat melekat. Baru-baru ini urusan kelapa sawit Direktur PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng telah divonis 15 tahum karena korupsi merugikan uang negara sebesar 78 trilyun rupiah. Petani kelapa sawit belum menjadi pihak yang diuntungkan. Apalagi dengan harga yang semakin menekan. Jokowi perlu menyederhanakan manfaat dari kelapa. Urusan minyak goreng penting untuk diperhatikan secara serius. Agar harga tidak selalu meninggi dan tingkat ketersediaan yang kurang. Implementasi teknologi kelapa harus diorientasikan pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir pengusaha atau konglomerat. Bioavtur memang bagian manfaat kelapa, tapi baiknya fokus pada biodiesel dulu yang kini terus meningkat penggunaannya. PT KAI akan mencoba biodiesel 40 % sebagai bahan bakar KA nya. Kampanye pemanfaatan bioavtur dengan porsi 2,4 % masih jauh dari sebutan bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Lagi pula sudah terlalu banyak kampanye \"inovasi\" Jokowi yang mimpi dan berujung gagal. Karenanya kaitan dengan multi guna kelapa sebagaimana dalam Konperensi dan Pameran Kelapa Internasional di Surabaya baiknya yang urgen dan rasional saja dahulukan, tak perlu melompat-lompat seperti kodok. Kelapa bioavtur jangan sampai membuat kepala menjadi ngelantur. Pesawat American Airlines terbang dengan bahan bakar \"minyak kelapa Indonesia\". Gara-gara batok kelapa, kepala jadi botak. Lalu pemuja Jokowi pun ikut batuk-batuk. (*)
Tidak Sudi Dijajah Cina (3)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Cina Sudah Masuk Aliran Darah Kekuasaan Di Indonesia. Pada abad ke- 5 masa kerajaan Kalingga (Holing) Cina sudah masuk ke Nusantara, berlangsung terus menerus sampai hari ini. Dalam jejak sejarahnya, Cina sudah ribuan tahun ingin menguasai Nusantara. Berawal di jaman Sriwijaya pada abad ke - 6 Cina sudah berbondong bondong masuk masuk ke Nusantara menguasai jalur utara sebagai jalur perdagangan dunia.. Bukan hanya dalam sejarah pelayaran Cina bahkan sangat monumental dalam sejarah pelayaran dunia \"Cheng Ho\" (1371 -1433 M) atau \"Wai Ping\" dari dinasti Ming sudah melakulan agresi politik untuk misi penaklukan raja raja di Nusantara. Misi yang di bawa : 1). Motif politik pencitraan Kaisar Yonle. 2). Diplomatis. 3). Perdagangan luar negeri. 4). Menabur budaya Cina. 5). Membuat peta pelayaran. 6). Penaklukan dengan membentuk persekutuan militer. 7). Menebar kebesaran kekuasaan Cina. Misi penaklukan Cina adalah daerah yang sudah di taklukan harus mengakui kekaisarah Cina, mengirimkan upeti. Sehingga kekuatan militer melekat dalam misinya. Jalan damai pilihan utama apabila tidak tercapai (melawan) pilihannya dengan kekuatan militer (kekerasan). \"Cheng Ho\" bukan penyebar agama (Islam) melainkan kegiatan politik dinasti Ming. Sejarah ingin menguasai Nusantara (Jawa) tidak pernah surut sepanjang jaman warga Cina terus berdatangan. \"Di jaman kolonial, Belanda awalnya hanya meminjam gudang gudang saudagar Cina untuk menyimpan hasil pembelanjaannya, lambat laun untuk keamanan, mereka mempersenjatai penjaga gudang sebagai pasukan kecil\" \"Kerjasama Cina dengan Belanda makin kuat , peluang saudagar Cina makin besar dan lebar. Pedagang Cina memandu kaum Pribumi di beri tempat sebagai buruh, tenaga kasar atau budak\". Toh saat itu Belanda mengetahui bahaya pedagang Cina maka membuat peraturan \"larangan penyewaan dan penjualan tanah pertanian di Jawa kepada orang orang Cina\". Periksa sejarah \"DIY melarang Cina memiliki tanah di Jogjakarta\" Kolaborasi Belanda dan Cina untuk menguasai Nusantara lahirlah kekuatan yang disebut \"Opsir Tionghoa atau Kapitan Cina\". Di persenjatai oleh Belanda dan memiliki \"hak exlusive\" menarik pajak , menguasai pembangunan infrastruktur , boleh menangkap dan membunuh dalam menjaga keamanan. Opsir Tionghoa di pulau Jawa memiliki gelar \"Sia\" secara turun temurun. Sejarah watak saudagar Cina di Indonesia adalah penjajah ... \"Tidak Sudi Di Jajah Cina\" Tidak pernah menyangka dan membayangkan di era Presiden Jokowi Cina di persilahkan dengan leluasa sebagai penjajah - masuk pada denyut nadi aliran darah kekuasaan di Indonesia. (Barsambung).
Tajurhalang Bogor Jadi Lautan Sampah, Ini Salah Satu Pelakunya
Bogor | FNN - Jalan raya Bomang (Bojonggede - Kemang) semakin ramai dilintasi pengguna jalan. Jalan arteri yang merupakan terusan Jalan Tegar Beriman menuju Parung itu kini penuh sampah di kiri dan kanan jalan. Jajaran Muspika Kecamatan Tajurhalang mengadakan patroli dan menangkap seorang pria yang membuang sampah di jalan raya yang belum jadi itu. Penangkapan itu viral di sejumlah media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria mengenakan kaos putih dengan topi, sedang membacakan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya membuang sampah di Jalan Raya Bomang, Tajurhalang. \"Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Apabila saya membuang sampah sembarang lagi, saya siap kenakan sanksi dan hukuman yang berlaku,\" ucap pembuang sampah dalam video postingan akun Instagram @kantorkecamatantajurhalang yang dilihat Radar Bogor Selasa (23/7/2024) pagi. Dikonfirmasi, Camat Tajurhalang Ivan Pramudya membenarkan perihal adanya tangkap tangan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang di Jalan Raya Bomang. Kata dia oknum masyarakat pembuang sampah membuang sampah secara sembarang tersebut dilakukan pada malam hari. \"Kemarin Satpol PP yang menangkap dan membuat surat pernyataan,\" katanya kepada Radar Bogor Selasa (23/7/2024). Ia meminta agar masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang. Jika menemukan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang, bisa melapor ke Muspika Kecamatan Tajurhalang. Sementara itu, kondisi Jalan Raya Bomang masih dipenuhi sampah liar. Pantauan Radar Bogor Selasa (23/7/2024) tumpukan sampah di sepanjang jalan masih ditemukan. Sebagian sampah ada yang sudah dibakar. Ada pula yang berserakan hingga menutupi sebagian jalan. (Rdr)
Pemilu Amerika Serikat, Selamat Ginting: Netanyahu Cenderung Dukung Trump Daripada Kamala Harris
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting melihat kecenderungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu lebih condong akan mendukung Donald Trump daripada Kamala Harris dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS), November 2024 mendatang. Apalagi saat menjadi presiden, Trump mendukung Israel memindahkan ibukota negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem. \"Netanyahu akan cenderung mendukung Trump daripada Kamala Harris dalam pilpres mendatang. Saat dunia mengutuk pemindahan ibukota Israel pada Desember 2016 sebagai provokasi, Trump malah abaikan protes dunia. Bahkan Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada pertengahan 2017,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Rabu (24/7/2924). Kamala Humanis Ginting melanjutkan, Kamala Harris sebagai perempuan akan lebih humanis dalam penyelesaian kasus di Timur Tengah. Bahkan cenderung tidak akan melanjutkan kebijakan Joe Biden yang terus memasuk senjata dan amunisi kepada tentara Israel di Gaza, Palestina. \"Sebagai mantan jaksa agung di California, Kamala akan lebih menghormati hukum. Apalagi Perserikatan Bangsa Bangsa dan Mahkamah Internasional telah membuat keputusan keberadaan Israel di Gaza adalah ilegal. Kebengisan tentara Israel di Gaza adalah genosida yang harus dihentikan dan Netanyahu dianggap penjahat perang paling dicari dunia,\" ungkap Ginting. Saat ini PM Netanyahu sedang berada di AS dan akan berpidato di depan Kongres AS. Dalam agendanya Netanyahu juga akan bertemu Presiden AS Joe Biden serta Donald Trump yang sedang berjuang untuk kembali menjadi presiden AS. Lobi Politik Menurut Ginting, Netanyahu memanfaatkan masa reses DPR Israel untuk mendapatkan dukungan dari AS, siapa pun yang akan menjadi presiden baru setelah Joe Biden mengundurkan diri dari kontestasi pilpres AS. Sehingga kunjungan Netanyahu ke AS saat ini akan dimanfaatkan dengan lobi politik untuk memengaruhi elite AS, terutama calon presiden mendatang agar dapat memberikan keuntungan bagi Israel dalam konstalasi global di Timur Tengah. \"Lobi politik dilakukan Netanyahu agar siapa pun Presiden AS mendatang tetap menjadi sekutu kuat Israel di tengah ancaman perang regional di Timur Tengah,\" ujar dosen tetap (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) FISIP UNAS itu. Apalagi, kata dia, saat ini Israel harus berhadapan dengan tiga milisi Hamas di Palestina, Hizbullah di Libanon, dan Houthi di Yaman. Termasuk ancaman dari Iran akibat tindakan Israel yang menyerang konsulat Iran di Suriah. Di Bawah Tekanan Ginting mengungkapkan, saat ini Netanyahu berada di bawah tekanan yang semakin meningkat di dalam negeri. Termasuk dari publik Israel dan pimpinan militer, untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan beberapa dari perkiraan 116 sandera yang masih ditahan oleh Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel dan penghentian pertempuran. Jadi, lanjut Ginting, kunjungan Netanyahu ke AS antara lain dilakukan untuk meredakan ketegangan di Israel utara dan Lebanon selatan. Tentara Israel sedang berperang dengan militan Hizbollah yang didukung Iran, dan mencegah perang regional. Termasuk dengan milisi Houthi di Yaman dan milisi Hamas di Palestina,\" ujar Ginting. \"Rakyat Israel saat ini sudah tidak tenang, karena serangan balasan dari milisi Hamas, Hizbullah, dan Houthi sudah menyasar ke wilayah strategis Israel. Belum lagi kuatnya militer Iran akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan zionis Israel,\" pungkas Ginting. (sws).
Tidak Sudi Dijajah Cina (2): Cina Sudah Menduduki Semua Lini Kekuasaan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEREKAM sebuah kejadian pada tahun 2015 saat Gubernur DKI Ahok datang ke Makostrad pada sebuah acara seremonial kecil saat Kostrad menerima bantuan sejumlah uang, sebagian diwujudkan kendaraan dinas. Kaskostrad saat itu di jabat Mayjen TNI Setyo Sularso. Upacara penyerahan bantuan dilaksanakan di loby Makostrad tanggal 24 Juli 2015. Ahok berdiri di mimbar kehormatan bersama Panglima Kostrad, pasukan dipimpim Kepala Staf Kostrad MayjenTNI Setyo Sularso. Ahok dalam sambutannya seperti biasa diawali menyebut .. \"yang terhomat Panglima Kostrad \". Hanya saat menyebut .. \"yang terhormat Kaskostrad Mayjen TNI Setyo Sularso\"_ ada tambahan kata \"Pak Setyo Sularso yang mana\", penanda sebelumnya tidak saling kenal dan bertemu. Kaskostrad spontan mengangkat tangan \"saya .. ada apa?\". Ahok tampak terkejut, merespons dengan kata bukan pada tempatnya di luar kepatutan sopan santun sebagai pejabat negara, seraya mengucapkan \"Pak Setyo ... kita hidup di atas konstitusi!\" Mayjen TNI Setyo Sularso sebagai tuan rumah menahan diri dan tidak mengkonfirmasi apa maksud ucapan \"Ahok\". Bagi seorang perwira tinggi selevel Kaskostrad pasti memiliki kepekaan tinggi, layak \"sign-nya nyala\", menyentuh koordinatnya \". Hanya bantuan uang rakyat tidak seberapa Ahok menempatkan dirinya merasa di atas level Kaskostrad. Ini sinyal prilaku \"Barongsai\": \"betul kita hidup di atas konstitusi, lalu siapa yang bermain dengan konstitusi, untuk kepentingan siapa?\". Belakangan tercium Ahok sudah membuat buku \"Merubah Indonesia\" Pantas \"sign Jenderal Setyo Sularso menyala. Bagi Bangsa Indonesia (TNI) NKRI adalah harga mati. Pantang untuk diubah dan jangan sampai berubah\". Dari sinilah bagi seorang TNI sangat peka melihat dan mengamati apa yang tersirat dari ucapan dan sorot mata seorang \"Ahok\" di depan pasukan Kostrad. Gambaran di atas bagi TNI apalagi selevel Kostrad merekam ada permainan dan skenario yang sedang dimainkan dan kompetisi yang dipaksakan untuk memudarkan peran Bumi Putra dalam kancah politik di Indonesia. Simak saja mulai dari Jakarta, apa yang terjadi dengan reklamasi Teluk Jakarta. Saat ini sudah melebar Proyek swasta Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masuk daftar Proyek Strategis Pemerintah (PSN), dengan biaya APBN. Ini proyek siapa untuk siapa? Wajar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pengarahan di depan petinggi TNI dan siswa Sesko TNI di Bandung 2 Mei 2017, \"mewanti wanti akan ancaman di depan mata yang sedang berlangsung\". Belajar dari sejarah tentang tamatnya riwayat peran melayu di Singapore, dulu sebagai pendiri negara, kini tersingkirkan. Abogirin penduduk asli Australia tesinggkir dengan bangsa pendatang dari Inggris. Bangsa Indian Amerika terpinggirkan oleh bangsa Eropa. Tidak hati hati dan waspada akan terjadi warga Pribumi dengan \"Trilogi Pribumisme-nya\" : \"Pribumi pendiri NKRI, Pribumi pemilik NKRI dan Pribumi Penguasa NKRI\" , tinggal nama tersingkir oleh warga Cina. Cerita Ahok adalah simbol kekuasaan dan politik Cina\", Cina sudah berada di semua lini kekuasaan - \"Tidak Sudi Dijajah Cina\". (*).
Sistem Pemilihan Lewat MPR Bukan Hanya Suara Terwakili, tetapi Juga Pikiran
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 ternyata Indonesia bukan melakukan reformasi tetapi telah melakukan deformasi. Deformasi menurut ķamus bahasa Indonesia adalah de·for·ma·si /déformasi/ n perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik: Apa yang terjadi dengan NKRI selama 22 tahun telah terjadi deformasi. Kerusakan paling utama adalah pada sistem ketatanegaraan yang tidak lagi mempunyai tata nilai, bahkan negara yang dirahmati Allah dengan sistem permusyawaratan perwakilan diganti dengan sistem perjudian banyak banyakan suara, kalah menang, kuat kuatan, pertarungan kaya -kayaan dengan sistem presidensiil. Padahal aslinya negara dan bangsa ini adalah negara yang mengutamakan persaudaraan, tolong menolong, kekeluargaan, gotong royong, persatuan dengan sistem MPR. Sistem partai politik inilah yang mengusung pemilihan langsung dengan model pilpres, pilkada, pileg, telah merusak mental dan akhlak bangsa ini, sebab telah terjadi permainan uang sogok-menyogok transaksional. Apalagi pileg jual beli suara di tingkat TPS sudah terjadi bagaimana memindahkan suara agar yang mampu bayar bisa menang dan transaksional ini melibatkan semua stake holder pelaksana pemilu. SBY pun mengeluh butuh 40 milyar sampai 100 milyar untuk bisa menjadi anggota DPR, bahkan Bambang Soesatyo mengatakan dalam pilsung dengan istilah politik NPWP (Nomor Piro Wani Piro) jadi kerusakan sudah begitu parah. Kerusakan ini diakui juga oleh Prof Amin Rais bahwa amandemen dengan melucuti kewenangan MPR adalah suatu yang naif. Arus balik mulai terasa dari demokrasi mbelgedes menuju sistem pemilihan lewat MPR dengan permusyawaratan perwakilan dari demokrasi brutal kembali pada demokrasi permusyawaratan yang bermartabat. Ada kesalahan yang akut pada sebagian intelektual atau mungkin juga mereka agen asing yang tidak ingin kembali ke UUD 1945. Mereka mengatakan pemilihan lewat MPR itu kata mereka penghinaan karena suara kaum cerdik pandai itu diwakilkan pada orang-orang yang tidak jelas di MPR. Dari berbagai diskusi persepsi ini sengaja dibangun, padahal jika pemilihan lewat MPR bukan hanya suara yang diwakilkan tetapi pikiran pikiran mereka juga akan tersampaikan. Bukannya kaum cerdik pandai itu diwakili oleh organisasi profesinya bahkan bisa diwakili oleh tiga atau lebih organisasi yang diikuti contoh. Saya Muhammadyah, saya juga seorang Insinyur dan saya juga ikut anggota KADIN dan suara saya diwakili utusan golongan dari Muhammadyah, juga utusan golongan profesi PII dan KADIN.dan pikiran-pikiran saya terwakili di tiga organisasi yang saya sebagai anggota. Maka pikiran pikiran itu akan dituangkan di dalam GBHN, sehingga peran serta intelektual dihargai sesuai dengan profesinya. Bagaimana dengan pemilihan langsung maka suara saya berhenti pada bilik suara dan gelar pendidikan saya Profesor Doktor disetarakan dengan kuli pelabuhan, kuli bangunan sama satu suara. Jadi sebagai intelektual anda tidak dihargai dalam pemilihan langsung.Tetapi jika pemilihan lewat MPR kepintaran anda dihargai bukan hanya suara anda. Bahkan lebih jauh pikiran pikiran kaum intelektual itu tidak berhenti menjadi Garis Garis Besar Haluan Negara, tetapi juga menjadi kontrol pelaksanaan GBHN. Jika presiden yang diberi mandat lalu menyelewengkan GBHN maka bisa diturunkan. Itulah yang namanya kedaulatan rakyat. Bandingkan dengan pilsung ketika kita tidak setuju dengan UU Cipta Kerja, maķa buruh akan berdemo berjilid jilid ya ngak direspon. Ketika tidak setuju dengan IKN protes demo berhari hari bahkan Rocky Gerung dengan bangganya melontarkan perkataan pada Jokowi \"Bajingan Tolil \" juga dianggap angin lalu. Jika sistem MPR dikembalikan, maka terjadi disrupsi pada para blantik demokrasi mbelgedes, maka yang paling tidak setuju lembaga survei ,konsultan politik, oligarki, gerombolan pendukung yang jika menang bisa jadi komisaris di BUMN dan partai politik yang tidak pernah berpikir tentang bangsa dan negara, tetapi asyik korupsi memperkaya diri sendiri. Coba perhatikan saja partai partai yang tidak setuju kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Partai-partai yang tidak mau kembali ke UUD 1945 dan Pancasila adalah para koruptor dan pengkhianat terhadap bangsa dan negaranya sebab UUD 2002 telah membubarkan negara yang diproklamasikan 17Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta. (*)
UU Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi dan Kedaulatan Daerah: Pemerintah Pusat Aneksasi Pemerintah Daerah
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENURUT Pasal 33 ayat (3) UUD, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan …… Bunyi Pasal ini menegaskan, bumi dan air (dan kekayaan alam ….), di dalam wilayah Indonesia, bukan milik Negara: bukan milik Pemerintah Pusat. Artinya, pemilik bumi dan air (dan kekayaan alam ….) tidak bisa lain adalah milik Daerah: lebih spesifik lagi, milik Daerah Kabupaten dan Kota, sebagai satuan Daerah terkecil yang diatur di dalam Konstitusi, Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi: _Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, ….,_ Hal ini dibuktikan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Air Tanah (PAT) dipungut oleh Daerah Kabupaten dan Kota (Kecuali DKI Jakarta yang tidak mempunyai Kabupaten dan Kota), seperti diatur Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB;….. e. Pajak Air Tanah; ….. Di samping itu, konstitusi juga mewajibkan Daerah agar menjalankan otonomi seluas-luasnya, seperti diatur Pasal 18 ayat (5) UUD: Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Yang dimaksud dengan otonomi adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri dan independen, tanpa campur tangan pihak lain; dan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, menjalankan otonomi daerah, atau Kedaulatan Daerah, seluas-luasnya bukan hanya hak dan wewenang, tetapi juga kewajiban konstitusi bagi Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu, pemerintahan Jokowi menerbitkan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Selain melanggar konstitusi, Pemerintahan Jokowi melalui otorita IKN juga melanggar Kedaulatan Daerah, merebut sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur. https://www.kedaipena.com/undang-undang-ibu-kota-negara-melanggar-konstitusi-wajib-batal/?amp=1 Total wilayah yang direbut Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah seluas 256.142 hektar wilayah darat dan 68.189 hektar wilayah laut, seperti tercantum di dalam Pasal 6 UU IKN. Dinamakan aneksasi, karena pengambilan wilayah untuk Otorita IKN di Provinsi Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur, dilakukan sewenang-wenang dengan melanggar UU tentang Pemerintahan Daerah. Jokowi bertindak bagaikan pemilik negeri ini, pemilik Bumi dan Air Indonesia, dengan merebut sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur untuk diberikan kepada Otorita IKN. Jokowi melanggar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait Pembentukan Daerah. Menurut UU Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah baru wajib dilakukan melalui 1) Pemekaran Daerah seperti dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a; 2) Pemecahan Daerah seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf a; dan berbagai persyaratan lainnya seperti dimaksud Pasal 34 sampai dengan Pasal 43. Pasal 32 ayat (1) huruf a: _Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: a. pemekaran Daerah;_ Pasal 33 ayat (1) huruf a: _Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru;_ Pasal 33 ayat (3): Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif; Persyaratan administratif antara lain wajib mendapat persetujuan DPRD seperti diatur Pasal 37, sebagai berikut: a. untuk Daerah provinsi meliputi:1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk. b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan_3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. Semua persyaratan di atas tidak dipenuhi oleh Jokowi dalam pembentukan Daerah Ibu Kota Negara. Sebagai konsekuensi, maka pertama UU IKN tidak sah; kedua, bentuk Otorita IKN sebagai daerah tidak sah; ketiga, wilayah IKN tidak sah. Artinya, UU IKN wajib batal. (*)
Tidak Sudi Dijajah Cina (1)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH panjang membentantangkan lembaran putih menorehkan tulisan bercak sejarah terbaca dengan jelas sejak abad 13 Cina sudah memiliki nafsu birahi ingin menguasai Indonesia (Jawa). Pada abad 13 di Jawa telah berdiri kerajaan Singosari dengan Rajanya Sri Maharaja Kerta Negara. Pada masa itulah Raja Khubilai Khan dari daratan Cina mengutus \"Mengki (Meng Chi)\" untuk datang ke Jawa menundukkan Singosari. Pada tahun 1289 pasukan \"Meng Chi\" mendarat di Tuban Jawa Timur, merasa kuat, sombong dan angkuh meminta Raja Sri Maharaja Kerta Negara takluk dan tunduk dengan Raja Khubilai Khan. Sri Maharaja Kerta Negara tersinggung merasa kehormatan dan harga dirinya terhina dan dihinakan \"Tidak Sudi Dijajah Cina\" Meng Chi langsung dipotong telinganya dan diminta pulang ke negaranya. \"Khubilai Khan,\" sangat marah dan dendam, maka pada tahun 1293 empat tahun kemudian di bawah panglima \"Ike Mese\" dengan seribu kapal perang kembali datang dengan pendaratan yang sama di pelabuan Tuban untuk menundukkan Singosari. Sayang Kerta Negara sudah tidak ada setelah diserang Raja Kediri Jaya Katwang digantikan menantunya Raden Wijaya. Terjadilah siasat cerdik Raden Wijaya, memanfaatkan tentara \"Ike Mese\" untuk menumbangkan \"Jaya Katwang\". Setetelah tumbang tak terduga Raden Wijaya memiliki tekad yang sama dengan mertuanya \"Tidak Sudi Dijajah Cina\". Tentara \"Ike Mese\" sebagian kapalnya dilumpuhkan (dibakar) sebagian pasukannnya dibunuh dalam peperangan, sisanya diusir untuk kembali ke negaranya. Inilah kegagalan pertama sang penakluk menundukkan sasarannya. Sejarah penaklulan tidak pernah berhenti, tanpa putus asa pada akhirnya di kemudian Cina mampu menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Cina mengubah strategi politiknya dengan \"Barongsai dan angpaonya\". Dengan mudah penguasa Indonesia di alam kemerdekaan diserang perutnya. Lahirlah oligarki menjadi kekuatan lebih dahsyat perang tanpa fisik. Politik perang Barongsai dengan \"Ternak Penguasa\" kekuatan politik dan ekonomi Indonesia luluh lantak. Bukan saja mampu membeli semua peraturan dan UU yang mengatur negara. Negarapun dibeli dengan mengubah UUD 45. Setelah psl.6 ( 1 ) syarat menjadi Presiden \"Orang Indonesia Asli\" jadi ubah maka tinggal selangkah lagi secara fisik dan psychis etnis Cina sebagai Presiden RI. Sangat terasa NKRI telah masuk dalam jaring liputan perangkap negara Cina. Mereka ingin menguasai Nusantara sejak \"Jaman Sriwijaya\". Indonesia berhasil runtuh total di era Nusantara dalam genggaman kekuasaan \"Raja Joko Widodo\" (Bersambung).
In Memoriam Usamah Hisyam: Menjalani Hidup Sebagai Penulis, Politisi, Pengusaha, dan Kiai Sekaligus
Oleh Denny JA | Konsultan Politik MENDENGAR wafatnya Usamah Hisyam (Jumat 19 Juli 2024), saya teringat teks japrinya di WA. Ia mengirimkan teks itu sekitar dua tahun lalu (2022). “Bro, esai anda saya forward ke mana-mana. Ini penting bro, agar para pemuka Islam juga membaca data dan melihat fakta.” Uka, panggilan akrab untuk Usamah, juga melampirkan esai saya yang ia forward ke mana-mana. Itu esai saya soal hasil riset yang menabulasi negara berdasarkan tingkat korupsi dengan negara berdasarkan intensitas beragama. Betapa di negara ini, mayoritas penduduknya menyatakan agama sangat penting. Lebih dari 90 persen mengaku agama menjadi panduan hidupnya. Itu negara Indonesia, Irak (Islam), India (Hindu), Filipina (Katolik), dan Thailand (Budha). Tapi justru di negara yang menganggap agama penting, korupsi di negara itu sangat tinggi. Sementara di negara Skandinavia, seperti Finlandia, Swedia, Norwegia, hanya di bawah 25 persen menganggap agama penting. Mereka tak merasa agama perlu sebagai pedoman hidup. Tapi justru di negara yang tak menganggap agama penting, tingkat korupsi di negara itu sangat rendah. Itu negara yang bersih. KPK pun di Indonesia membuat skala. Departemen yang paling korup justru departemen agama. Beberapa kali menteri agama masuk penjara. Dalam esai itu saya mengajak merenung. Apa yang terjadi? Di negara yang mengelu-elukan agama, kok malah korupsi tinggi? Populasi di negara yang menganggap agama tak lagi penting, kok malah korupsinya rendah? Kami pun bicara di HP. “Wah bro, anda mengasuh pesantren ya. Jadi kiai anda sekarang?” ujar saya menggodanya. Uka tertawa: “Kita mengalir saja bro. Kita kan orang-orang yang fleksibel.” Saat itu, Usamah menjadi Pengasuh Pesantren Tahfizhul Quran (PTQ) Pondok Bambu Parung, Bogor. Ia rutin berdakwah di sana. Usamah juga ketua umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia). Sebelumnya ia anggota Dewan Penasehat PA 212. -000-0 Uka adalah teman keluarga. Sejak tahun 1980-an, 40 tahun lalu, ketika masa SMA dan mahasiswa, ia sering tidur di rumah keluarga dari sisi istri. Ia bersahabat sangat dekat dengan adik ipar. Saya sendiri intens berkomunikasi dengan Uka, sejak tahun 2003. Saat itu hampir setiap saat kami berjumpa di rumah SBY di Cikeas. Bersama kami membantu SBY untuk menjadi presiden 2004-2009. Itu era, sosok kiai Uka belum nampak. Ia masih muncul sebagai jurnalis. Ia menyelesaikan studi Ilmu Jurnalistik di Sekolah Tinggi Publisistik (STP). Sekarang sekolah itu dikenal sebagai Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Karir jurnalistiknya mulai menanjak ketika ia bekerja di majalah Popular, di bawah bimbingan Pemimpin Redaksi John Halmahera. Di sana, Usamah menulis profil artis dan artikel sepakbola. Hidupnya mulai berubah ketika Uka berjumpa Surya Paloh pada tahun 1991. Surya Paloh sedang mengembangkan Kelompok Usaha Surya Persindo. Paloh menugaskan Usamah sebagai redaktur edisi Minggu Media Indonesia, dengan gaji tiga kali lipat dari pekerjaan sebelumnya. Uka juga menerima sebuah mobil sedan pribadi. Sosok Uka sebagai jurnalis berkembang menjadi penulis biografi. Ia memiliki tim sendiri untuk profesi ini. Banyak buku biografi yang sudah ia tulis. Yang saya tahu, biografi Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung, Panglima TNI Laksamana TNI Widodo AS. Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Termasuk juga biografi Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Juga biografi Kapolri Jenderal Pol Suroyo Bimantoro, Tifatul Sembiring, dan Surya Paloh. Ujar Uka, “Saya tak hanya jurnalis bro. Saya juga entrepreneur di bidang penulisan. Kita mulai menjadi pengusaha dari titik ini.” Uka juga menerbitkan beberapa majalah, antara lain Men’s Obsession. Majalah ini masih terbit hingga hari ini. Saya pernah diajaknya ke gedung yang baru dibelinya. “Wah, anda kaya sekarang bro,” komentar saya. Ia tertawa. -000- Tapi Uka juga menapak hidupnya menjadi politisi. Awalnya, karena kerja jurnalis, ia intens berhubungan dengan politisi di PPP. Uka mendapatkan kepercayaan dari Ketua Umum PPP, Buya Ismail Hasan Metareum. Ia menjadi penulis pidato Ketua Umum PPP dari tahun 1992 hingga 1998. Usamah kemudian diangkat menjadi Ketua Departemen Penerbitan dan Media Massa DPP PPP, yang memulai karirnya di politik praktis. Pada tahun 2002, saat Hamzah Haz menjadi wakil presiden, Usamah diangkat sebagai asisten pribadi Hamzah Haz. Dalam peran ini, ia banyak memberikan masukan mengenai dinamika sosial politik. Ketika SBY menjadi presiden di tahun 2004, dan sebagai Ketum Partai Demokrat, Uka sempat mengajak saya diskusi. “Bro, saya ditawari pegang DPD Demokrat provinsi Banten. Bagaimana, bro?” Posisi Ketua DPD Demokrat Banten diambilnya. Namun tak lama kemudian, jabatan itu ditinggalkannya juga. -000- Usamah memang pribadi yang fleksibel. Ia mudah bergaul, lintas profesi. Tak heran, ia bisa kokoh sebagai penulis, jurnalis, pengusaha, politisi, dan kiai sekaligus. Ketika tahlil 7 hari ibu (mertua) wafat, Uka datang, di bulan Februari 2024. Itulah pertemuan saya yang terakhir dengannya. Jalannya tak selancar dulu. Bicaranya juga tak setangkas dulu. “Saya sakit, bro,” ujarnya. Ia sempat memberikan pandangannya. “Bro, anda sebaiknya memang tetap seperti ini saja. Tak usah masuk partai. Tak usah jadi menteri. Jadi teman presiden saja, dan bangun dunia anda sendiri.” “Jauh lebih enak seperti anda bro, jadi orang bebas.” “Siap,” ujar saya sambil tertawa, menyalami tangannya. Selamat jalan Usamah Hisyam. Selamat jalan, Uka. Jakarta, 21 Juli 2024 #) Catatan: (1) Data mengenai hubungan tingkat keberagamaan dan tingkat korupsi, dapat dibaca di [Facebook Link](https://www.facebook.com/share/p/e7JsMRVeSwy4QYyY/?mibextid=K35XfP).
Negara Dirahmati Allah Kita Ganti dengan Sistem Perjudian
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila DENGAN digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 kemudian Pancasila diganti dengan demokrasi liberal inilah ideologi trans nasional yang membuat Pancasila tertindas. Selama ini kita dibohongi oleh penguasa seakan yang namanya Ideologi transnasional itu hanya khilafah,padahal yang sudah masuk ke dalam sistem berbangsa dan betnegara adalah ideologi liberal. Kita umat beragama khususnya umat Islam tidak merasa gusar ketika negara ini disekulerkan. Negara tidak lagi berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa umat Islam tidak gusar bahkan kiai-kiai dan tokoh tokoh agama ikut meramaikan pemilihan langsung dengan gegap gempita amplop-amplop bertebaran. Sistem perjudian ala demokrasi liberal dengan permainan uang sogok sana -sogok sini, bahkan rakyatpun disogok sembako dengan model banyak- banyakan suara, kalah menang kuat -kuatan pertarungan justru didukung dengan antusias. Para ulama dan para intelektual kampus justru menikmati. Akibat sistem perjudian dengan pemilihan langsung, tidak ada lagi moral, akhlaq, korupsi yang ugal-ugalan sogok menyogok politik transaksional justru dinikmati oleh para pemain calon DPR, calon kepala daerah, semua terlibat dalam permainan yang batil. Sadarkah kita bahwa negara ini oleh orang tua pendiri negeri selalu memohon rahmat Allah sejak negeri ini didirikan. Di dalam pembukaan UUD 1945 nya ditulis \"Berkat Rahmat Allah serta didorongkan oleh keinginan luhur\" justru para pemimpin dan ulama menjauh dari rahmat Allah Yang Maha Kuasa.Mengapa NU, Muhammadyah juga diam ketika negara ini sudah tidak lagi berdasar pada KeTuhanan Yang Maha Esa? Bahkan tidak protes ketika UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 dan Pancasila diganti dengan ideologi Liberal? Coba kita resapi cuplikan pidato Bung Karno di sidang PPKI ketika UUD 1945 selesai dibuat. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoeDan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik”. UUD 1945 yang memohon petunjuk Allàh diamandemen diganti dengan UUD 2002 Yang sekuler dengan sistem perjudian pemilihan langsung. Kita umat Islam menjadi sekuler dan kita terus menikmati kerusakan sistem negara seperti ini. Indonesia tidak pernah dibentuk dengan demokrasi, sebab negara ini adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik bukan dengar demokrasi banyak banyakan suara, kalah menang pertarungan pecah bela dengan mayoritas minoritas. Negara ini sudah tidak ada lagi barokahnya sebab rahmat Allah telah kita dustakan kita ganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Kita pernah membaca Muhammadyah menjadi organisasi terkaya dengan banyak asetnya, pendidikan, dan rumah sakit. Terus bagaimana hasilnya pendidikan jika negara ini jauh dari barokah kerusakan mental dan akhlak begitu akut korupsi, judi online, narkoba.Begitu juga dengan NU kok bisa oknum pengurusnya menemui penjahat Genosida presiden Israel yang membantai anak-anak dan ibu ibu di Palestina. Seluruh dunia mengecam bahkan rakyat AS, Eropa turun ke jlan memprotes tindakan itu. Kok ada pengurus NU datang ke Presiden Israel. Ini gambaran negara menjadi sekuler dan bejat pikiran kita. Bahkan penulis merenung apakah negara ini sudah tidak ada lagi dirahmati Allah karena dikelola dengan utang yang ribuan triliun. Negara dikelola dengan riba, ya tidak akan lagi rahmat Allah turun. Apa ya begini negara kaya raya gemah ripah loh jinawi dikelola dengan riba.Apa hati ķita tidak tersentuh untuk segera kembali ke UUD 1945 dan Pàncasila. Apakah kita biarkan ñegara ini dengan sistem perjudian pemilihan langsung. Apa gunañya bernegara kalau tidak ada harapan rahmat Allah akan turun? (*)
POPULER
