ALL CATEGORY
Catatan Mengenai JD Vance, Calon Wakil Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik
Oleh Andi Rahmat | Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR SEJAK JD Vance dinobatkan sebagai “running mate” Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada pemilu 2024, saya mencoba mencari dan mendengarkan pidato-pidatonya tentang berbagai isu internasional. JD Vance pidato-pidatonya enak didengar, argumen dan kosa katanya mengalir dengan tonalitas yang konstan. Sebagai penulis buku Best Seller “ Hilly Billy Elegy “, kemampuan naratifnya memang sangat menarik. Yang menarik dari JD vance ini karena dia adalah Calon Wakil presiden dari generasi milenial Amerika Serikat, usinya dibawah 40 tahun, tepatnya 39 tahun. Menikahi putri pasangan imigran India, mantan Marinir ASdan bertugas di Iraq, berlatar pendidikan Hukum dan bekerja diperusahaan keuangan AS. Pandangan-pandangannya sendiri terhadap berbagai isu, baik mengenai soal-soal domestik AS hingga isu-isu internasional memang sangat konservatif dan evangelikal. Banyak orang menganggap bahwa JD vance dipilih oleh Trump bukan hanya sebagai calon Wakilnya, tapi juga sekaligus sebagai “ heir apparentnya”. Ada beberap catatan yang menarik dari pandangan-pandangan JD vance ini yang saya kira akan relevan dengan konstalasi politik dan ekonomi global. catatan pertama, JD vance memiliki pandangan biblikal terhadap situasi geopolitik global. Dia menganggap Rusia dibawah Putin bukanlah ancaman primer bagi Amerika Serikat. Karena itu dia menghendaki agar perang Russo-Ukrania mesti segera diselesaikan melalui jalur diplomatik yang mungkin memiliki konsekuensi negatif bagi Ukraina. Bagi JD Vance, ancaman primer AS itu adalah China dan Islam. Dan karena itu, kebijakan politik internasional Amerika Serikat, menurutnya, seharusnya fokus menghadapi ancaman strategis dari dua sumber ini. Catatan kedua, JD vance juga memiliki pandangan proteksionis. Dia, tentunya serupa dengan Trump, menganggap bahwa globalisasi bukanlah kebijakan yang menguntungkan Amerika Serikat. Chinalah yang paling diuntungkan oleh tatanan ekonomi global yang selama ini disokong oleh AS. Catatan Ketiga, lebih dari Trump, dia menganggap bahwa imigrasi dan imigran merupakan ancaman nasional bagi AS. Terutama karena imigrasi dan imigran memiliki potensi untuk mengubah masa depan demografis AS. Dan bahkan merubah fundamental kultur Amerika Serikat. Tiga catatan ini saja sudah cukup memberi signal pada efek yang akan ditimbulkannya manakala pasangan Trump dan JD vance terpilih dibulan November mandatang. Dalam hal ini, Indonesia tentu akan mengalami danpaknya juga. Terutama karena Indonesia, sekaligus memiliki dua hal yang menjadi fokus pandangan JD vance. Indonesia adalah negara muslim terbesar didunia yang letak geografisnya persis pada posisi strategis kompetisi antara China dan Amerika Serikat. Ditambah lagi, dalam satu dekade terakhir, dimasa kepresidenan Jokowi, hubungan Indonesia dan China tumbuh makin erat dan pada faktanya semakin berkembang menjadi hubungan strategis. saya sendiri menghadiri beberapa kampanye Trump ditahun 2020 lalu. Wallahu alam.. (*)
Kejadian terhadap Donald Trump Bisa Saja Terjadi di Indonesia, Jika yang Kalah Tidak Terima dan yang Menang Arogan
Jakarta | FNN - Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman mengingatkan, peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kandidat calon presiden (capres) dari Partai Republik pada Sabtu (13/7/2024) lalu, bisa saja terjadi di Indonesia. Hal itu terjadi akibat gaya komunikasi politik ekstrem yang dipertontonkan oleh Donald Trump dan Presiden AS Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejak 2020 lalu, hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di publik mereka. \"Kita mau mengingatkan, penembakan Trump ini akibat komunikasi ekstrem di depan publik, yang dipraktikkan Joe Biden dan Donald Trump. Ini juga bisa terjadi di Indonesia, jika yang kalah tidak terima dan yang menang arogan,\" kata Tengku Zulkifli Usman, dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (17/7/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Donald Trump Tertembak, Ada Apa Dibalik Pilpres Amerika?\'. Zulkifli mengingatkan elite politik Indonesia yang masih menggunakan politik identitas hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat, untuk tidak menggunakannya lagi. \"Ada orang-orang yang sengaja memelihara permusuhan dan perselisihan seperti pada Pemilu 2014-2019 lalu, kadang pelakunya partai Islam. Kalau dia terdesak, teriak orang lain Fir\'aun dan kalau dia bagus dia bilang Musa. Mereka mengklaim Musa terus, yang lain dibilang Fir\'aun terus. Padahal dalam Pilkada antara Fir\'aun dan Musa berteman dan berkolaborasi,\" katanya. Menurut dia, gaya komunikasi politik ekstrem harus ditinggalkan, karena tidak menguntungkan bagi Indonesia dan merugikan generasi selanjutnya, serta tujuan pencapaian Indonesia Emas 2045. Masyarakat harus diberikan pencerahan dan pencerdasan dalam berpolitik. \"Cara berpikir seperti ini akan merusak kita, ketika Pemilu atau Pilpres bermusuhan, tapi ketika Pilkada berkolaborasi dan berteman, kan nggak konsisten. Jadi kelakukan-kelakuan munafik dan hiprokrit seperti ini harus dihilangkan dari Indonesia,\" katanya. Ia berharap semua pihak bersatu dan damai, sehingga tercipta rasa aman, serta akan memudahkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan negara superpower baru. \"Saya kira apa yang dilakukan Partai Gelora untuk mengedukasi masyarakat, melalui channel Gelora TV dengan menggelar diskusi seperti ini, sudah benar karena memang mentalitas seperti ini harus ada\" ujarnya. Tengku juga sepakat dengan upaya yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan rekonsiliasi nasional. \"Stop polarisasi, jangan berpikir pendek untuk kepentingan 5 tahun saja, nggak ada gunanya kita berantem terus. Kita punya Indonesia Emas 2045, dan Indonesia akan terus ada dalam setiap Pemilu,\" tegasnya. Sedangkan Pakar Komunikasi dan Hubungan Internasional, Prof Dr Bachtiar Aly, MA mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu mendukung salah satu satu calon presiden AS, antara Joe Biden atau Trump. \"Indonesia itu mirip gadis cantik, kita yang diperlukan. Mau siapa yang jadi presiden, baik Trump maupun Biden sama saja. Kita juga tetap harus melakukan lobi-lobi kepada Amerika, bagaimana semua kepentingan nasional kita agar diutamakan,\" kata Bachtiar Aly. Ia menilai dinamika politik di AS memang menarik untuk diperbicangkan, karena terjadinya perubahan signifikan dalam revolusi mental di negara yang dianggap paling demokratis di dunia tersebut. \"Gara-gara pertarungan politik, memang nilai-nilai sopan santun sudah terkikis dan serangan-serangannya juga bersifat pribadi. Di Indonesia, gejala ini sudah ada sampai ada keinginan politik bumi hangus. Kita harus hormati, suka atau tidak suka siapa yang terpilih,\" katanya. Sementara Chris Komari, Aktivis Demokrasi di Amerika Serikat dan Anggota Dewan Kota 2002 & 2008 menegaskan, bahwa penembakan terhadap capres dari Partai Republik Donlad Trump tidak ada konspirasi politik yang dilakukan oleh Presiden AS Joe Biden. \"Donald Trump itu, satu-satunya mantan Presiden Amerika yang tidak pernah menerima kekalahan. Memang banyak teori tentang kejadian ini, dan media berperan dalam membentuk opini publik mengenai Joe Biden,\" kata Chris Qomari. Aktvis asal Indonesia ini menilai, kejadian penembakan ini memang menguntungkan Trump secara politik maupun popularitasnya, dan bisa jadi memenangi Pilpres AS pada November 2024 mendatang. Namun, Chris menilai sosok Joe Biden masih jauh lebih baik daripada Donald Trump secara personal, dan tidak terlibat kasus hukum. Sehingga Joe Biden dinilai lebih tepat yang menjadi Presiden Amerika Serikat. (Ida)
Inilah 5 Kekalahan Israel
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM pertempuran (battle) Israel dipastikan unggul, bagaimana tidak, Israel yang merupakan sebuah negara melawan Hamas yang hanya \"ormas\". Didukung oleh \"penguasa dunia\" Amerika lagi. Negara Eropa juga terpaksa ikut atas lobi Yahudi yang mampu menyandera. Akan tetapi dalam peperangan (warfare) ternyata Hamas sukses, ia berdiri tegak sebagai pemenang. Israel keok..! Lima bukti kekalahan Israel, yaitu : Pertama, \"state non state\". Israel kehilangan negara dalam arti penduduknya tidak menikmati kehidupan sebagai warga dari suatu negara. Mencaplok terus wilayah Palestina adalah bukti bahwa Israel selamanya selalu berada dalam kekurangan dan ketakutan. Setiap mendengar \"Palestina\" serasa palu godam dunia dipukulkan. Warga Israel khususnya di daerah pemukiman banyak yang kabur. Kedua, gagal mengalahkan Hamas. Hingga 9 bulan Hamas eksis dan masih berjuang gigih. Komandan pasukan IDF menyatakan sulit untuk menghancurkan Hamas. Perang 1967 negara Arab kalah oleh Israel dalam 6 hari, perang Yom Kipur 1973 Israel mengalahkan gabungan negara Arab dalam 20 hari, namun kini Hamas bertahan hingga 9 bulan. Ketiga, kegagalan dalam ruang diplomasi. Israel tidak mampu menyetir PBB dan perlindungan Amerika seperti berlindung pada kerupuk terkena air. Melempem. Dalam Sidang Umum PBB 143 Negara dukung Palestina, yang menolak keanggotaan hanya 9, sedang 25 negara abstain. Israel jebol, gemoy, letoy. Keempat, secara fisik Gaza dihancurkan akibat bombardir dan puluhan ribu warga tewas, akan tetapi moral bangsa Palestina terus menguat. Simpati dunia membesar. Aksi protes hampir di seluruh dunia termasuk di AS dan Uni Eropa. Israel khawatir gerakan rekonstruksi fisik Gaza akan muncul sebentar lagi sebagai tuntutan. Penghancuran bangunan menjadi sia-sia. Kelima, predikat Israel kini adalah penjahat. Pemimpin \"genosida\" Benyamin Netanyahu musuh dunia abad ini. International Criminal Court (ICC) telah membuat Surat Perintah penangkapan penjahat perang Netanyahu. Si Bibi sembunyi di bunker dengan pengawalan super ketat. Semakin banyak negara atau pihak menjauhi Israel. Betapa tololnya jika di negara muslim ada kelompok penghianat normalisasi hubungan. Misalnya Rahim atau The Ibrahim Heritage Study Center for Peace yang mengatur pertemuan 5 pengkhianat dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan mengklaim NU dan Indonesia mendukung Israel. Logo NU pun dicatut Rahim. Israel sudah kehilangan wibawa dan berubah menjadi negara murahan. Masa Presiden Israel harus bertemu dengan aktivis sampah dan pelacur Indonesia untuk berbicara konflik Israel-Hamas dan hubungan Indonesia-Israel ? Kunyuk sekali. Serangan 7 0ktober 2023 menjadi monumen kekalahan Israel. Kekalahan ini akan terus berlanjut hingga memang terbukti bahwa Israel itu tidak layak ada dalam peta. Dunia secara masif harus menggelorakan BDS Boycott, Divestment and Sanctions sampai Israel terbunuh atau terbantai. Life time Israel sudah cukup. Pemerintah Indonesia harus tegas dengan menyiapkan pasukan, kirim bantuan untuk pelayanan dan rekonstruksi, stop impor barang Israel, boikot produk terafiliasi, tutup sinagog dan museum holocaust, larang Rahim beroperasi, beri sanksi 5 pengkhianat bangsa, serta waspadai agen-agen Zionis di pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Tinggalkan dan jauhi Israel. Israel sudah keok..! (*)
Trilogi Pribumisme: Rezim Nanar dan Buta Sejarah
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Bangsa yang besar adalah mereka yang mau menghargai jasa para pahlawannya\" Indonesia sudah di tangan para pelaku sejarah dengan generasi yang membutakan diri buta sejarah, tidak lagi menghargai para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia bisa merdeka. Para pelaku sejarah kemerdekaan merasakan perjuangan yang sulit, hidup susah , di bantai penjajah, berjuang untuk merdeka dengan mempertaruhkan harta, darah dan nyawanya. Sebagian pahlawan jasadnya terbujur di makam Taman Pahlawan (terbentang di seluruh wilayah nusantara), sebagian tidak tercatat hilang di hutan sebagian hanyut di lautan. Kaum pribumi dengan modal nekad hanya dengan senjata bambu runcing , berolah yuda diantara debu mesiu berlumpuran darah sebagai patriot sejati. Asal mula terjadinya negara : adalah adanya kesepakatan sekelompok kaum pribumi untuk mencapai \"Kemakmuran Bersama (Bonnum Publicumm)\". Berisikan tiga substansi dasar kekuatan politik Pribumi yaitu : (1). Pribumi pendiri negara, ( 2 ). Pribumi pemilik negara dan ( 3 ) Pribumi penguasa negara. Itulah yang di sebut \"Trilogi Pribumisme\" kata lain: \"Pribumi pendiri NKRI, Pribumi pemilik NKRI dan Pribumi Penguasa NKRI\". Untuk menjaga negara NKRI para pendiri mewariskan UUD 45 dan Pancasila. Saat ini UUD 45 sudah di ganti, Pancasila di bantai demi keserahan hidup hedonis bersama kaum kapitalis. Benteng negara di hancurkan oleh penguasa buta sejarah. Negara ini akan di bawa kemana, kalau negara dan kedaulatannya digadaikan ke pihak asing. Kaum pribumi di usir, di bantai dari tempat tinggalnya, bahkan akan di singkirkan, di musnahkan diganti dengan warga Cina. Pelaku kebiadaban ini sampai terjadi justru dilakukah oleh bangsanya sendiri yang sudah menjadi antek dan budak penjajah oligarki. Kedunguan, ketololannya sudah melampau batas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara ini dari penjajah gaya baru. Penguasa saat ini bukan hanya buta sejarah perjuangan pendiri bangsa ini, sudah tidak tahu diri melakukan kebiadaban untuk kepentingan kapitalis. Mereka semua telah membalikan logika bernegara, melelang dan menggadaikan negara dengan kekayaanya kepada kelompok oligarki dengan mata buta dan ketololannya. Sejarah membuat orang bijak ( historie mike men wise ) buta sejarah membuat orang dalam kegelapan nanar dan dungu. Kaum pribumi harus di bangkitkan berjuang kembali angkat bambu runcing lawan dan bersihkan rezim nanar, biadab dan buta sejarah. (*)
Family Office: Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) REPUBLIK Mimpi. Julukan ini pantas ditempelkan pada Indonesia saat ini. Karena dipimpin oleh para pemimpi: the dreamers. Khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Keduanya menyetir kabinet. Keduanya merupakan pemimpi terbesar Indonesia, sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pemimpi atau pengkhayal, beda tipis dengan pembohong. Kita tidak tahu pasti, apakah yang bersangkutan sedang bermimpi, berkhayal, atau berbohong. Karena, pernyataan tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kondisi yang lebih memprihatinkan, pemimpi atau pengkhayal yakin akan kebenaran khayalannya. Bagaikan pengidap skizofrenia. Pikiran tidak sambung dengan kenyataan. Sejak 2014, banyak kebijakan Jokowi dan Luhut seperti berkhayal: tidak ada yang menjadi kenyataan. Sebut saja mobil Esemka, yang merupakan khayalan kelas tinggi tanpa tanding. Ini mimpi, khayal atau bohong? Beda tipis. Kembali ke topik awal, Family Office. Sekonyong-konyong Luhut bicara mau memberi fasilitas Family Office, bebas pajak, di Bali. Katanya, Jokowi sudah setuju. Melalui Family Office, duo Luhut-Jokowi mau melanjutkan mimpi dan khayalan sebelumnya, yaitu mimpi menarik modal asing ke Indonesia, melalui Indonesia Sovereign Wealth fund, yang dinamakan Indonesia Investment Authority, atau disingkat INA, yang akhirnya menjelma menjadi Lembaga Pengelola Investasi. Luhut-Jokowi berkhayal mendirikan sovereign wealth fund, tapi tidak punya kekayaan. Yang ada, malah utang pemerintah naik terus. Keuangan negara nyaris bangkrut. Makanya, Jokowi menaikkan pajak PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, dan akan naik lagi menjadi 12 persen pada tahun depan. Nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memang lebih cocok. Ceritanya, LPI mau mengelola modal asing, termasuk modal orang kaya asing, antara lain dari Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Atau Softbank. Investor asing diiming-imingi bermacam-macam proyek di IKN. Proyek air bersih, listrik, infrastruktur, dan lainnya. Tetapi gagal total. Tidak ada investor asing yang mau menyerahkan uangnya kepada LPI. Softbank kabur. Sepertinya, LPI akan rugi besar, yang pastinya akan merugikan keuangan negara. LPI gagal. Mimpi berlanjut ke Family Office. Investor diimingi-imingi bebas pajak di Bali. Pulau yang sangat suci bagi umat Hindu mau dijadikan tempat penyimpanan uang tidak jelas, dan berpotensi pencucian uang ilegal. Kacau. Kacau sekali. Apa sebenarnya Family Office? Kenapa Indonesia baru sekarang meributkan Family Office? Family Office bukan barang baru. Family Office sudah ada sejak puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Dulu disebut _stewardship_, profesional yang diserahkan mengelola harta kekayaan keluarga kerajaan dan para bangsawan, untuk optimalkan tingkat keuntungan investasi: bukan untuk mengemplang pajak, apalagi untuk pencucian uang. _Stewardship_ modern sekarang dikenal dengan Family Office, untuk mengelola (Office) harta orang atau keluarga super kaya (Family). Family Office di era modern ini pertama kali diprakarsai oleh JP Morgan pada pertengahan abad ke 19, dengan mendirikan perusahaan investasi keluarga yang kemudian dikenal dengan *House of Morgan* Menjelang akhir abad ke 19, keluarga Rockefeller mendirikan Family Office untuk mengelola harta kekayaan keluarganya, dan kemudian meluas mengikutsertakan harta keluarga orang super kaya lainnya. Jenis Family Office ini dikenal dengan Multi-Family Office yang sekarang berkembang sangat pesat. https://www.rbcwealthmanagement.com/en-eu/insights/considering-a-family-office-heres-what-you-need-to-know Artinya, Family Office tidak lain merupakan perusahaan private equity atau fund manager. Banyak bank terkemuka sekarang juga mendirikan unit Wealth Management, yang intinya adalah fund manager atau Multi-Family Office yang menawarkan jasa pengelolaan investasi kepada para orang kaya. Beberapa bank di Indonesia, khususnya bank asing dan beberapa bank lokal besar, juga sudah menawarkan jasa semacam Multi-Family Office, dan wealth management. Global Family Office, termasuk bank global, sudah mempunyai kantor di hampir seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mempunyai keunggulan pajak, seperti Singapore. Singapore bukan saja menawarkan keunggulan pajak. Yang lebih penting dari itu, Singapore menawarkan birokrasi yang efisien, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini faktor yang sangat penting bagi orang kaya global untuk menempatkan uangnya. Singapore menempati urutan ke-4 negara yang paling bersih dari korupsi sedunia. Indonesia menempati urutan ke-115 dan termasuk negara dengan tingkat korupsi yang kronis. Oleh karena itu, tidak ada orang kaya yang mau menyerahkan uangnya untuk dikelola di negara dengan birokrasi dan mental koruptif. Mimpi dan khayalan Luhut-Jokowi, ilusi Family Office, dan Republik Mimpi, akan segera buyar. —- 000 —-
Melawan Atau Indonesia Hancur Lebur
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \".. Umat manusia keluar dari perang dalam kondisi lebih kuat untuk kebaikan ataupun kejahatan\" (Friedrich Neirzhe 1844 - 1900). Indonesia saat ini sedang menantikan pejuang negarawan, cerdas, pemberani dan memiliki ilmu taktis dan strategi yang kuat : \"Orang taktis itu berat dan membumi, ahli strategi itu berkaki ringan dan sanggup melihat dengan pandangan jauh dan luas\" Indonesia sedang dalam bahaya kegelapan, pilihan melawan adalah pintu darurat keluar dari kepungan bahaya kehancuran negara. Berhadapan dengan penjajah gaya baru ( oligarki dan RRC ) ada kecenderungan menghidari untuk melawan ( konflik ). Pelampiasan emosinya riuh lewat media sosial, kondisi seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperparah situasinya. Banyak psikolog dan sosiolog berpendapat melalui perlawanan (konflik) kekacaan seringkali terpecahkan , kekejaman dan keangkuhan dihentikan, ketidak adilan dan kebiadaban di pulihkan. Tanpa perlawanan dengan daya gempur mematikan, rezim yang ugal ugalan akan semakin jumawa, angkuh, sombong, kejam makin berani dan membesar. Rakyat tercekik dengan macam kebijakan politik dan ekonomi busuk. Di terjang program oligarki dengan dalih \"Program Strategi Nasional\" semakin biadab, sadis, kejam dan semena mena. Jalan keluarnya rakyat harus berani melawan. Menghindari konflik ( melawan ) berhadapan dengan serigala serigala yang makin sadis dan bengis, sumber tragedi akan semakin parah, keadaan akan terus memburuk. Semangat Bung Tomo harus di kobarkan kembali untuk para pejuang _\"lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Alasan tidak berani melawan adalah ketakutan dengan membesar besarkan bahaya untuk membela diri. Kekalahan dan kehancuran kita bukan semata karena ketidak adilan dan kekejaman rezim tetapi ada pada mental kita takut melawan. Padahal masalah kekejaman, keadilan, moralitas ada pada papan caturnya. Keberanian melawan bersifat psikologis, bukan kekuatan material. Dari sinilah saat itu lahir pejuang dan pahlawan di masa penjajahan. \"Kondisi tak tertaklukan adalah tergantung pada diri sendiri. Setiap hari kita menyerap macam macam info peristiwa memilukan menyita ruang mental, perasaan dan pikiran namun tidak mengantarkan kamana mana\" \"Jangan naif : terhadap penjajah gaya baru tidak boleh ada kompromi tidak boleh ada jalan tengah. Pilihannya saat ini siap melawan atau akan hancur lebur\" \"Alam telah memutuskan apa yang tidak sanggup membela diri takkan di bela\" ( Ralph Waldo Emmerson 1803 - 1882).(*)
Tutup Museum Holocaust
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMERINTAH Indonesia jangan hanya berkoar-koar mendukung Palestina dan mengutuk Israel, bukti konkrit perlu untuk dilakukan. Salah satunya adalah menutup Museum Holocaust di Minahasa. Propaganda Yahudi Indonesia ini harus dilawan dan dibasmi. Mereka adalah komunitas penghianat bangsa. Demikian juga tutup Sinagog. Masjid dan Gereja di Gaza sana mereka hancurkan, Sinagog disini dibiarkan. Zalim namanya. Sejak dahulu kaum Yahudi memang tidak dapat dipercaya dan jahat. Indonesia harus waspada. Mewaspadai lembaga Yahudi dan elemen masyarakat yang intens berkomunikasi dengan komunitas atau klub-klub Yahudi. Mereka adalah mata-mata Zionis Israel di Indonesia. Museum Holocaust bukan semata Museum tetapi simbol dari eksistensi Zionis Israel. Berita teranyar ternyata kelima punakawan yang bertemu Presiden Israel itu diiringi atau mungkin di \"arrange\" oleh komunitas Yahudi Indonesia. Delegasi Yahudi dari Sulawesi Utara dipimpin Yaakov Baruch yang bersama 5 Nahdhiyin berada di Israel. Sponsor pendirian Museum Holocaust itu diduga terlibat dalam pengkhianatan bangsa berkolaborasi dengan kaum penjajah Zionis Israel. Yaakov Baruch adalah warga negara dan pengusaha Indonesia keturunan Yahudi. Ia pengelola Museum Holocaust. Nampaknya \"Markas Besar\" Zionis Israel Indonesia terletak di Minahasa atau di area Museum Holocaust tersebut. Sebelum Panji Gumilang tersangkut kasus, maka Az Zaitun adalah Markas Zionis lain di Pulau Jawa. Jalinan hubungan Az Zaitun dengan Tel Aviv dibina oleh Panji Gumilang. Bukit Zaitun sendiri merupakan \"icon\" Zionis. Pemerintah RI harus segera menutup Museum Holocaust \"Markas Besar\" sekaligus wahana propaganda Zionis Israel. Penjajah dan penjahat kemanusiaan tidak boleh ditoleransi oleh bangsa Indonesia yang cinta akan perdamaian dan kemerdekaan. Menurut Konstitusi kita penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena Israel itu penjajah, maka negara ini harus dihapuskan dari muka bumi. Museum Holocaust di Tondano Kabupaten Minahasa berada di Sinagoge Sha\'ar Hashamayim. Menurut Yaakov, Museum berfokus pada agama tidak terkait politik, tetapi itu bohong, terbukti dalam pertemuan dengan Presiden Israel agenda utama pembicaraannya adalah politik yaitu peristiwa Hamas-Israel dan hubungan Indonesia dengan Israel. Masyarakat muslim meyakini bahwa Yaakov Baruch adalah agen Zionis Israel. Buktikan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung Palestina dan mengutuk genosida Israel di Gaza dengan menutup Museum Holocaust. MUI telah meminta penutupan saat diadakan pameran sekaligus peresmian Museum ini karena dinilai sebagai propaganda Zionis Israel di Indonesia. Tutup Museum Holocaust. Zionis Israel adalah binatang buas musuh umat manusia. (*)
Nostalgia Muhammadiyah Mengelola Kembali Bank Persyarikatan
Oleh Djony Edward / Wartawan Senior FNN Ujung dari kasus penarikan dana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp13 triliun adalah keinginan ormas Islam terbesar itu memiliki bank sendiri. Niatan Muhammadiyah punya bank sendiri sudah mendapat lampu hijau dari otoritas perbankan. Sebelumnya kita tahu bahwa Muhammadiyah sebelumnya memang telah memiliki bank, yakni PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI). Namun karena kondisi krisis dan pengelolaan yang kurang piawai, BPI pun limbung dan diselamatkan oleh PT Bank Bukopin Tbk pada 2005. Untuk kemudian diubah menjadi Bank Bukopin Syariah. Bank Bukopin sendiri sebagai induk perusahaan baru saja dimerger oleh Kookmin Bank asal Korea Selatan, sehingga menjadi Kookmin Bank Bukopin atau lebih dikenal menjadi KB Bukopin. Sedangkan Bukopin Syariah menjadi KB Bukopin Syariah. Dengan rencana masuknya Muhammadiyah ke KB Bukopin Syariah benar-benar nostalgia sekaligus menghapus dahaga penasaran ormas Islam itu mengelola bank sendiri. OJK Mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri diketahui telah memberikan lampu hijau bagi PP Muhammadiyah yang ingin mendirikan bank atau mengakuisisi bank syariah di Indonesia. OJK akan mendorong dan mendukung peluang hadirnya bank syariah dengan skala besar dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah agar dapat lebih kompetitif dan bersaing secara sehat. Muhammadiyah sendiri dikabarkan menginginkan sebuah bank yang nantinya 100% berpihak kepada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Karena alas an Muhammadiyah menarik dananya dari BSI lantaran bank hasil merger Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah dan BNI Syariah itu tidak lagi fokus membiayai UMKM. Hanya saja, apakah Muhammadiyah akan membiarkan KB Bukopin Syariah apa adanya setelah akuisisi, atau mengubahnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK memberikan dukungan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai dari pemegang saham untuk mendukung permodalan bank yang kuat. Pemegang saham juga harus melaksanakan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti diketahui, Muhammadiyah dikabarkan tengah mengincar salah satu bank syariah di Indonesia, satu nama yang mengemuka adalah KB Syariah. Meski demikian, Dian mengatakan, OJK belum menerima surat permohonan resmi dari Muhammadiyah untuk mengakuisisi KB Syariah. \"Suatu aksi korporasi antara lain berupa akuisisi, merupakan kewenangan pemegang saham pengendali (PSP) dengan pertimbangan bisnis dari manajemen bank berdasarkan kesepakatan yang terjadi di antara para pihak,\" kata Dian dalam keterangan tertulis, Senin (15/7). Hanya saja, Dian meminta agar Muhammadiyah atau pihak lain yang ingin menjadi pemegang saham di bank syariah tetap memperhatikan POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah. POJK itu mengatur persyaratan komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat, kriteria dan persyaratan kepemilikan, serta ketentuan permodalan dari suatu bank umum syariah. Kabar akuisisi mencuat usai Muhammadiyah menarik simpanannya dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Muhammadiyah beralasan ingin menghidupkan bank-bank syariah lain yang menyalurkan pembiayaannya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kabar ini kemudian berkembang pada keinginan Muhammadiyah untuk mendirikan bank sendiri dan mengakuisisi KB Bukopin Syariah. Sebelumnya, induk usaha KB Bukopin Syariah yakni KB Bukopin juga telah mengeluarkan tanggapannya mengenai kabar tersebut. VP Corporate Relations KB Bank Adi Pribadi mengatakan perusahaan belum mendapatkan informasi resmi dari PP Muhammadiyah. \"Ketika informasi telah resmi kami peroleh, tentunya akan disampaikan sesuai regulasi dan keterbukaan yang berlaku,\" ujar Adi, pada Senin (1/7). Pada dasarnya, KB Bukopin membuka peluang kerja sama bisnis dengan pihak manapun. Muhammadiyah dan KB Bukopin Syariah memang memiliki kedekatan. Salah satu komisaris KB Bukopin Syariah, yakni Abdul Mu\'ti juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Menurut sejarahnya, KB Bank Syariah pada awal pendiriannya adalah Bank Persyarikatan Indonesia yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Riwayat BPI Keputusan PP Muhammadiyah memindahkan dana simpanannya sebesar Rp13 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BSI), mengejutkan industri perbankan. Hal ini mengingatkan bahwa Muhammadiyah pernah memiliki bank, yakni Bank Persyarikatan Indonesia (BPI). BPI dalam perjalanannya tidak semulus yang diharapkan, karena dihantam krisis dan pengelolaan yang tidak pas, sehingga limbung. Kemudian BPI berganti kepemilikan menjadi Bank Syariah Bukopin. Setelah Bank Bukopin merger dengan Kookmin Bank menjadi KB Bukopin, maka Bank Syariah Bukopin pun berubah menjadi Bank KB Bukopin Syariah. KB Bukopin Syariah merupakan salah satu bank yang kecipratan dana triliun PP Muhammadiyah yang dipindahkan dari BSI. \"Dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan pengalihan ke Bank KB Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank-bank Syariah Daerah, dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah,\" bunyi memo bernomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana tertanggal 30 Mei 2024, yang ditandatangani Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti. Seperti diketahui, BPI mulanya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang awalnya sahamnya dikuasai Tanri Abeng dan Tee Soeprapto sebelumnya dimiliki M. Thamrin. Pada tahun 2001 bank ini kemudian diakuisi oleh PP Muhammadiyah yang saat itu dinakhodai Syafii Maarif dengan menempatkan Dawam Raharjo sebagai Presiden Direktur. Pada tahun 2003 nama Bank Swansarindo resmi diubah menjadi BPI. Dikutip dari laman resmi Bank KB Bukopin Syariah, profil perusahaan bermula dari masuknya konsorsium PT Bank Bukopin yang mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI). Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. BPI yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tertanggal 29 Juli 1990, merupakan bank umum yang memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1.659/ KMK.013/1990 tertanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum. PT Bank Swansarindo Internasional memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tertanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 terjadi proses akuisisi oleh PP Muhammadiyah dan sekaligus dilakukan perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tertanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta Nomor 109. Dalam perkembangannya, BPI melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, maka pada 9 Desember 2008 kegiatan operasional perseroan Bank Syariah Bukopin secara resmi dibuka Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI kala itu, menjadi Bank Syariah Bukopin. Hal ini setelah Bukopin memperolah izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang dituangkan dalam akta Nomor 28 tertanggal 31 Maret 2008 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2021, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Bank Syariah Bukopin menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 02 tertanggal 6 Juli 2021, dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, dan KEP-53/PB.1/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Sejak itulah hingga sekarang, Bank Syariah Bukopin berganti nama menjadi Bank KB Bukopin Syariah. Semoga saja dengan masuknya kembali PP Muhammadiyah ke Bank KB Bukopin Syariah bisa mengulang nostalgia memiliki BPI. Hanya saja mindsetnya yang perlu diubah, yakni berorientasi pada pelayanan pada orang kecil, yakni pengusaha UMKM yang kurang mendapat perhatian dari bank-bank besar.
Yayasan Trisakti Tandingan Berisi Oknum Pemerintah yang Tak Tahu Sejarah
Jakarta | FNN - Yayasan Trisakti Tandingan dipaksa lahir pada tanggal 24 Agustus 2022, dimana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022. Munculnya Kepmen ini sekaligus mengangkat 9 pejabat aktif pemerintah untuk duduk sebagai Pembina Yayasan Trisakti Tandingan. Keputusan ini menurut Ketua Pembina Yayasan Trisakti asli, Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung melanggar Anggaran Dasar Yayasan Trisakti tahun 2005 Pasal 10 ayat 4 dan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina. Tak hanya itu, para pembina dadakan itu jelas tidak tahu sejarah. Anehnya, Keputusan Menteri ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mendikbudristek RI tanggal 15 Desember 2022 No. 1212/E.E1/KP.08.00/2022 untuk pengangkatan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Surat-surat perintah sejenis juga ditujukan bagi pimpinan perguruan-perguruan Tinggi Trisakti lainnya yang memerintahkan pejabat-pejabat tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap aset yayasan. \"Ini bukan saja menimbulkan kekacauan keorganisasian di semua organ Yayasan Trisakti, akan tetapi jelas melanggar Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana disebutkan Perguruan Tinggi Swasta mempunyai hak kelola sendiri yang berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri,\" katanya dalam konferensi pers di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (15/07/2024). Sengketa ini bermula dari upaya pemerintah yang hendak mengincar aset-aset Universitas Trisakti yang bernaung di bawah Yayasan Trisakti. Berdalih perubahan status dari kampus swasta menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) pemerintah melalui tangan-tangannya mengintervensi kampus yang sudah berdiri sejak 1967 itu. Menurut Anak Agung perubahan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menjadi PTN BH merupakan tindakan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi. \"Kami menolak dijadikan PTN BH, karena kami sudah mandiri sejak lama. Dan kami tidak pernah mengajukan diri untuk ikut program PTN BH. Teror terhadap pengurus Yayasan Trisakti yang asli adalah bentuk pemaksaan yang sangat radikal,\" papar Menteri Sosial dan Masalah-masalah Kemasyarakatan era Presiden KH Abdurrahman Wahid tersebut. Independensi Perguruan Tinggi Swasta lanjut Anak Agung jelas ada dasar hukumnya. \"Seperti tertera pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengakui adanya Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dengan kewenangannya sendiri,\" jelasnya. Anak Agung menegaskan, pihaknya tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjadi PTN BH. \"Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya menyatakan dengan tegas tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,\" paparnya. Anak Agung berkisah, sejak berdirinya, Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya sudah tegak mandiri. Fakta inilah yang melatarbelakangi Universitas Trisakti tidak berminat menjadi PTN BH. Anak Agung menceritakan, rencana pengambilalihan Yayasan Trisakti dan aset-asetnya oleh oknum pemerintah bukan pertama kalinya dilakukan. Melainkan sudah sejak lama mereka bergerilya. Namun naas bagi Universitas Trisakti, sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi pengambilalihan Universitas Trisakti secara tidak sah oleh rektor Thoby Mutis. \"Sejak saat itulah pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai rentetan usaha untuk mengambilalih Yayasan Trisakti,\" kata Anak Agung. Buntutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat 9 pejabat pemerintah aktif menjadi anggota pembina Yayasan Trisakti. Padahal, Yayasan Trisakti yang lama masih ada berdiri kokoh. Pengangkatan pejabat pemerintah aktif tersebut menurut Anak Agung jelas bertentangan dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan. \"Dalam UU itu, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dan bukan oleh keputusan menteri,\" ujarnya. Anak Agung tidak diam, Yayasan Trisakti asli lantas menggugat Kepmen No. 330/P/2022 melalui PTUN dan memenangkan perkara tersebut dengan Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah demi hukum dan harus segera dicabut. Namun oknum-oknum pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN tersebut. Mereka malah pada 10 Februari 2023, melalui akta No.03 yang dibuat oleh notaris membentuk Yayasan Trisakti versi pemerintah berikut susunan kepengurusannya yang didasari Kepmen No. 330/P/2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. \"Inilah yang saya katakan radikal sekali merebut Yayasan Trisakti,\" jelas Anak Agung. Sebagai warga negara yang taat hukum, saat ini, pihaknya melakukan perlawanan kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali Yayasan Trisakti untuk dikelola langsung oleh para pembina sebelumnya. Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Nugraha Kusumah mengatakan langkah hukum baik di PTUN maupun di Mahkamah Agung sudah dimenangkannya. Gugatan selanjutnya adalah pengajuan pembatalan akta nomor 3 tahun 2023 versi pemerintah sedang dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. \"Ada memang beberapa langkah yang kita lakukan tapi tidak kita sampaikan dulu, secara politis juga kita berharap Komisi X DPR RI dapat memantau juga kasus ini,\" tegasnya. Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mempersiapkan perubahan perguruan tinggi menjadi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk mengikuti program ini. Namun kampus Universitas Trisakti tidak tertarik mengikuti program tersebut karena sejak puluhan tahun sudah terbukti kualitasnya. Upaya paksa terhadap Universitas Trisakti, menurut Anak Agung, salah satu tujuannya adalah untuk mengambil seluruh aset milik yayasan. Dari data riset disebutkan Yayasan Trisakti didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Dr. Sjarif Thayeb. Pada tanggal 31 Desember 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang “Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti”. Pada 31 Januari 1992 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti melalui Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 29, tanggal 9 Juli 1991 Tambahan No. 55. Pada tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis merevisi Statuta yang pada hakikatnya mengambil alih Universitas Trisakti secara tidak sah. Terakhir Anggaran Dasar Yayasan Trisakti diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dengan Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 21 tanggal 6 Januari 2006 dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (ant/sws).
Solusi Kebaikan Negeri, Tangkap Jokowi
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGERI ini bermasalah dengan tingkat kompleksitas tinggi. Sebutan Konoha atau Wakanda selalu terasosiasi sebagai negeri yang karut marut, brengsek bahkan gila. Masif tertuduhkan untuk pemerintahan Jokowi karena korupsi merajalela dari Menteri hingga Bupati, bahkan ikut anak bini. Ekonomi beralur konglomerasi. Agama, budaya dan hukum diacak-acak. Rakyat hidup susah dengan pendapatan minim dan harga yang terus melambung. PHK dan pengangguran semakin meningkat. Membenahi secara parsial bukan solusi sebab tambal sulam itu pekerjaan yang melelahkan dan hanya menjadi hiburan asal-asalan. Penyelesaian harus mendasar karena keadaan kini adalah akibat dari suatu sebab. Sebab utamanya adalah kepemimpinan yang tidak becus, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Dinasti diutamakan, lalu kroni dan kolusi korporasi. Investasi menjadi tempat sembunyi para pelaku korupsi. Ikan busuk mulai dari kepalanya. Negara membusuk mulai dari Kepala Negaranya. Oleh Karena itu kepala yang di dalamnya ada otak harus menjadi fokus perhatian dari segala pembenahan. Jokowi harus ditangkap, diperiksa dan diadili. Ini alif ba ta rekonstruksi negeri yang telah runtuh. Jika hal itu dapat dilakukan maka banyak keuntungan yang akan didapat, antara lain : Pertama, politik dinasti atau nepotisme akan terhenti. Perbuatan yang diancam pidana maksimal 12 tahun ini akan membawa Jokowi berada dalam tahanan selama proses. Pejabat lain menjadi takut untuk melakukan hal serupa. Kedua, korupsi banyak Menteri dapat diusut alokasi ke kantong Presiden tanpa khawatir terhambat oleh campur tangan kekuasaan. Sang Raja berada di tempat pesakitan. Pengusutan indikasi korupsi Presiden sangat berdaya guna untuk memulai program \"pemberantasan korupsi\". Ketiga, kasus Km 50 dapat dibuka kembali dan diperiksa dengan obyektif. Dugaan keterlibatan banyak petinggi termasuk Presiden Jokowi dapat terkuak. Pelanggar HAM berat mesti mendapat sanksi. Akan berefek domino pada pengusutan \"Pembantaian Bawaslu\" dan tewasnya 800-an Petugas Pemilu 2019. Peristiwa Kanjuruhan pun tak terkecuali. Keempat, penyelewengan 271 trilyun dan pencucian uang 346 trilyun serta ratusan trilyun pembobolan uang negara dapat disidik serius. Program penyelamatan uang negara dapat efektif termasuk terbitnya UU tentang Perampasan Aset. Kelima, IKN batal, Rempang dievaluasi dan PSN atas PIK 2 segera dicabut, Keppres dan Inpres perlindungan PKI tidak dapat dijalankan. Kebijakan membahayakan ideologi Pancasila dibenahi. Kiblat perjuangan bangsa diluruskan kembali. Sejalan dengan pandangan Petisi 100 dan kelompok lainnya yang berikhtiar mencari solusi bagi kebaikan negeri dengan misi makzulkan Jokowi, tangkap dan adili Jokowi serta pulihkan kedaulatan rakyat, maka penangkapan Jokowi menjadi strategis dan penting. Penangkapan Jokowi akan memberi kesempatan padanya agar ia bertaubat dan membersihkan diri. Jika mau bersemedi di dalam tahanan maka itu adalah haknya. Yang penting bangsa dan rakyat Indonesia telah terselamatkan dari kepalsuan dan lumuran kotor tangan kekuasaannya. \"Indonesia maju\" dan \"Indonesia baru\" harus dimulai dengan pembersihan sisa-sisa karakter korup, munafik dan busuk rezim Jokowi. \"First step to improving the country is to arrest and prosecute Jokowi\". Langkah awal untuk memperbaiki negeri adalah dengan menangkap dan mengadili Jokowi. (*)
POPULER
