ALL CATEGORY
Cak Imin Menanggapi Hasil Berbagai Survei Terkait Elektabilitas AMIN
Jakarta, FNN - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa dirinya dan Anies Baswedan memiliki elektabilitas terendah dibanding dua pasangan calon lain.Menurut dia, berbagai survei tersebut bisa saja merupakan upaya penggiringan opini publik terkait pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.“Pasti, pastilah itu (upaya menggiring opini publik),” kata Cak Imin usai Perayaan HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu.Tak hanya itu, beberapa survei yang menyebutkan bahwa Pilpres 2024 berpotensi hanya berjalan satu putaran juga dinilai sebagai upaya menggiring opini publik.Sebelumnya, hasil survei beberapa lembaga seperti Charta Politika dan Populi Center menunjukkan bahwa elektabilitas Anies-Muhaimin (AMIN) terendah di antara pasangan bacapres/bacawapres.Dalam survei tatap muka yang dilaksanakan Charta Politika pada 26-31 Oktober 2023, elektabilitas AMIN hanya sebesar 24,3 persen atau di bawah dua pasangan bacapres/bacawapres lain. Elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai 36,8 persen dan Prabowo-Gibran mencapai 34,7 persen.Demikian pula, dalam survei Populi Center yang dilaksanakan secara tatap muka pada 29 Oktober sampai 5 November 2023, elektabilitas AMIN terendah di antara dua pasangan lain sebesar 22,3 persen.Dalam survei itu, elektabilitias Prabowo-Gibran unggul dengan nilai 43,1 persen, disusul oleh elektabilitas Ganjar-Mahfud sebesae 23 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Jokowi Presiden RI yang Terjorok
Oleh Damai Hari Lubis | Pengamat Hukum dan Politik PERSPEKTIF publik, walau Jokowi riil Presiden RI dua/ 2 periode. Namun alangkah banyak cacat diskresi yang telah Jokowi lakukan melalui pola kebijakan politik ekonomi dan hukum dan diskriminatif, yang kesemuanya telah dan bakal tercatat sebagai lembaran historis catatan cacatan hitam. Catatan hitam dimaksud, dikarenakan emperis melalui fakta, khususnya soal kebohongan terdapat puluhan, bahkan jika diakumulasi dan breakdown, bisa jadi estimasinya melebihi 100 kebohongan. Selebihnya catatan hitam Jokowi lainnya, dibidang politik dan ekonomi, data empirik menunjukan terdapat tumpukan utang negara walau sebelumnya Jokowi, dengan mimik serius mengatakan ; \" tidak akan berhutang \" Lalu, indikator kerjasama ekonomi negara ini, nampaknya lebih erat kepada negara RRC. termasuk RRC. dibiarkan sebagai negara tempat beberapa partai, diantaranya partai Jokowi menjadi kader, telah mengikuti \" kursus politik \" . Sehingga indikasinya, amat tranparan politik dan sektor ekonomi negara dibawah Jokowi, begitu spesial dan nyaman kepada negara yang berpaham komunis tersebut. Ideologi yang sesungguhnya terlarang, bahkan mendapat sanksi penjara jika ada individu atau kelompok yang coba - coba menyebarkannya. Hal larangan ini jelas terdapat pada tatanan hukum tinggi Negara RI. yakni, TAP MPR RI. No.XXV Tahun 1966 Jo. UU. RI No. 27 Tahun 1999 Tentang KUHP. Lalu diskresi hukum dan politik berkwalitas cacat yuridis lainnya adalah, Jokowi sengaja secara sadar, terhadap para terlapor terjerat korupsi yang ancaman hukumannya berat (Jo. UU. RI Tentang TIPIKOR) sebagai pelanggar hukum positif (ius konstitum) atau hukum yang harus berlaku, yang para terlapor tersebut masih dalam proses hukum, adapun proses terhenti karena faktor diskriminatif atau akibat diskresi hukum yang ala suka - suka, lalu menjadi legitimed, maka oleh sebab hukum tentu sewaktu - sewaktu kasusnya tidak mustahil akan dibuka atau terbuka kembali. Kemudian catatan sejarah yang ada pada publik, terbukti secara riil, bahwa sosok - sosok individu \" para terpapar temuan korup \" justru dijadikan orang - orang kepercayaan sebagai pejabat tinggi dan atau pejabat publik lainnya, untuk mengelola negara. Diantaranya Tito Karnavian, Airlangga Hartarto dan Zulkifl Hasan serta beberapa petinggi di BUMN salah satunya Ahok dan Erick Thohir. Dan selaku Presiden, Jokowi melakukan pembiaran terhadap tindakan keras dan tegas (tidak sepatutnya) yang dilakukan oleh para aparatur penegak hukum terhadap individu yang sekedar melanggar cita - cita hukum (ius konstituendum), dan rakyat sipil yang dituduh berkata bohong, namun tidak menjadi kegaduhan, lalu dituntut hukuman yang sama dengan pelaku extra ordinary crime (koruptor). Sebaliknya Jokowi mediamkan kebohongan Luhut Binsar Panjaitan/ LBP dengan pernyataannya , \" memiliki big data 110 juta rakyat indonesia, minta pemilu ditunda \" dan implikasinya, lahirkan anarkisme sedemikian rupa, yaitu, dibakarnya pospol dan eigenrichting kepada korban Ade Armando yang nyaris bugil, serta hilangnya nyawa orang lain (anggota Polri Kendari), namun Jokowi diskrimnatif (non equal) LBP bebas tak tersentuh serta lenggang kangkung. Selebihnya yang juga amat krusial dan akan menjadi polemik, Jokowi yang harus memiliki kepribadian leadership dengan attitude yang harus role model, dan pastinya tidak terlepas daripada asas fiksi hukum, teori hukum yang mewajibkan \" semua orang dianggap tahu akan keberadaan undang - undang serta ancaman hukumannya \". Namun Jokowi malah selaku penyelenggara hukum pemerintahan tertinggi negara, begitu mudah melupakan tentang \" percobaan makar terhadap Pancasila dan UUD. 1945 \" atas fakta hukum terbitnya RUU.HIP. dan begitu simpelnya Jokowi menerbitkan Kepres Nomor 17 Tahun 2022 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 yang materi hukumnya bertentangan dengan TAP. MPR No. XXV tersebut, perihal dilarangnya Partai Komunisme Indonesia aktivitas dan eksistensi dalam kancah perpolitikan tanah air termasuk apapun kegiatannya. Oleh sebaba atas dasar hukum terkait dengan otak pelaku peristiwa pemberontakan 30 September 1965 atau yang diketahui oleh publik bangsa ini, bahkan secara Internasional, dikenal sebagai peristiwa pemberontakan G 30 S. PKI. Oleh karenanya secara hirarkis diskresi politik Jokowi terkait Kepres sebagai keputusan presiden serta tehnis dan pelaksanan Kepres, perihal ganti rugi terhadap keluarga PKI melalui Inpres adalah cacat hukum, oleh sebab hukum TAP MPR No. XXV yang hirakis lebih tinggi dikangkangi oleh kepres yang berlaku sekedar non yusial, lalu menjadi obscur (kabur), tak berguna, seolah tak berkekuatan hukum sehingga tidak berkepastian hukum \" dikarenakan terbitnya keppres No. 17 tahun 2022 dan inpres No. 2 Tahun 2023. Sehingga oleh karenanya, menjadi pertanyaan besar bagi publik bangsa ini pada umumnya lintas SARA dan atau lintas strata, tentang \" siapa para korban dan siapa pelaku kejahatan pembunuhan dan atau makar \" pada peristiwa pembunuhan para jendral dan ribuan masyarakat serta para tokoh dan ulama yang menjadi korban puncak kebiadaban para komunisme (PKI) pada 30 September 1965 . Maka, patut dinyatakan sebagai presiden yang seharusnya menjadi pemimpin ideal, yang memiliki kecerdasan dan wibawa, serta berkewajiban berlaku bijaksana dan adil, maka parameter ideal ini, tidak terdapat pada jatidiri Jokowi, melainkan Jokowi adalah presiden terkotor, terjorok dari Presiden RI yang pernah ada. (*)
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Menghadiri HUT ke-12 NasDem
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhamin Iskandar (AMIN) menghadiri HUT Ke-12 Partai NasDem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu. Anies Baswedan tiba terlebih dahulu pada pukul 10.51 WIB, lalu disusul Muhaimin Iskandar. Bakal calon presiden ini disambut oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, tampak hadir pula Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansah, Ketua Fraksi Partai NasDem Robert Rouw, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. Dalam acara tersebut, Ketum NasDen Surya Paloh dijadwalkan akan memberi orasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung dan didukung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung dan didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Memalukan, Jawaban Ganjar Terhadap Pertanyaan Dubes Jepang Tidak Nyambung
Jakarta, FNN – Tampaknya, antusiasme mahasiswa terhadap perubahan sangat luar biasa. Perubahan dalam konteks ini bukan berarti kampanye Anies, karena perubahan memang sunatullah dan harus kita lakukan. Mahasiswa tidak butuh pemimpin yang hanya pencitraan, pasang baliho, dan tidak ada otak. Mahasiswa ingin Indonesia dituntun dengan kemampuan berpikir. “Itu yang jadi tema mahasiswa sekarang, yaitu perubahan, dan mulai didasarkan pada argumentasi bahwa Indonesia ini harusnya dituntun dengan kemampuan berpikir. Jadi, bagi mereka, sudahlah, mau pencitraan, mau pasang baliho, kalau otak tidak ada, ya sudahlah,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Sabtu (11/11/23) menanggapi antusiasme mahasiswa terhadap perubahan. Mereka menyebut hal itu sebagai kegagalan Presiden Jokowi untuk memuliakan kebebasan akademis, lanjut Rocky, sehingga orang tidak terlatih untuk berargumentasi. Jadi, semua orang mengikuti kanal-kanal FNN, Refli Harun, dan lain sebagainya. Mereka justru bercerita pada Rocky bahwa mereka kehilangan semacam role model. Bagi mereka role model itu tidak ada di kampus, tapi justru di tempat-tempat lain. Mereka menganggap bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang juga kurang pengetahuannya. “Bahkan, mereka melihat bagaimana Ganjar Pranowo tidak mengerti persoalan, lalu berusaha menjawab dan tidak ada satu pun poin yang substansial yang dia jawab. Sudah pakai bahasa Indonesia pun masih tidak bisa menjawab. Kan gila,” ujar Rocky menanggapi jawaban Ganjar Pranowo terhadap pertanyaan Duta Besar (Dubes) Jepang, Kenji Kanasugi, dalam acara CSIS pada Selasa (7/11/23) lalu. Jawaban Ganjar tersebut dapat dilihat di video yang sedang sangat viral dalam acara yang digelar di forum CSIS. Dalam acara tersebut, pihak panitia mengundang tiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Prnaowo, tapi Prabowo kelihatannya belum tampil. Selain ketiga capres, panitia juga mengundang para duta besar dari beberapa negara sahabat. Forum-forum semacam ini akan menunjukkan seperti apa kualitas dari para calon presiden kita. Jika melihat jawabannya, memang tidak terlalu salah, tapi tidak substansial. Itu persoalannya. Ganjar menjawab sesuatu yang poinnya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Dia seperti tidak bisa menerangkan atau tidak bisa mengerti apa yang ditanyakan. Sepertinya dia sudah tahu bahwa penanya adalah orang Jepang sehingga dia mulai membuat semacam gimik soal Jepang. Tetapi, bukan itu yang ditanya. Bahkan, diterangkan di dalam bahasa Indonesia pun itu tidak substansial. “Jadi, dia enggak ngerti inti persoalan. Bayangkan mau jadi presiden, sebentar lagi Indonesia akan diseret di dalam proksi-proksi di kawasan Asia Pasifik ini, dan presiden kita (kalau Ganjar jadi presiden) dia enggak paham mau ngapain. Kan gila tuh. Ini ditonton dan menjadi viral. Ini memalukan betul,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, itu yang sering saya tegur dan dari awal saya kasih kritik bahwa PDIP itu didesain untuk menjadi semacam kemuliaan atau kemewahan kita dalam politik luar negeri, karena Bung Karno adalah tokoh politik luar negeri. Dia dikenal di internasional, lebih dari sekadar ide Sukarnoisme. Nah, ini Ganjar adalah kader PDIP, tapi buta huruf tentang global politics. “Jadi, sudahlah, kita anggap saja bahwa ini ada yang memang tidak pas pada Ganjar, begitu kira-kira,” tegas Rocky. Dari video viral itu juga terlihat bahwa persoalannya bukan masalah bahasa karena dia memakai earphone, yang berarti ada penerjemah. Jika dia menjadi presiden nanti, dalam forum internasional dia memang juga harus memakai bahasa Indonesia, tapi dia harus paham dengan konteksnya. “Itu bahayanya kalau orang itu terlalu picik. Ini jadi konyol. Tetapi, sudahlah, itu pelajaran buat Ganjar supaya belajar lebih banyak. Kira-kira begitu,” ujar Rocky lagi. Hal yang sama mungkin akan terjadi juga pada Gibran. Ironis memang. Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar jangan salah pilih pemimpin karena situasi geopolitik global sekarang sedang memburuk. Ternyata, semua yang disampaikan itu hanya retorika kosong belaka, karena Ganjar juga semula orang yang digadang-gadang jadi the next Jokowi. “Iya, ini bagian dari the next Jokowi yang justru lebih buruk dari Jokowi sebetulnya. Bagaimanapun Jokowi masih kasih-kasih sinyal walaupun nyontek-nyontek di laptop. Ini bahaya betul Saudara Ganjar ini, dan akan diperlihatkan pada dunia internasional,” ujar Rocky. Dalam pandangan Rocky, Majalah Times sedang mengintai Indonesia, majalah-majalah Eropa juga sedang mengintai. Ini ada kasus baru seperti ini, bahwa Indonesia buta huruf terhadap global politics. Bukan sekadar buta huruf, tapi tidak paham pertanyaan inti yang disampaikan oleh wartawan asing. “Jadi, berbahaya betul bagi kita bangsa besar ini, tetapi pengetahuan dari pemimpin-pemimpin ini sangat kerdil,” ujar Rocky.(sof)
24 Dubes OKI Kecam Agresi Militer Israel terhadap Palestina kepada Menlu Swedia
Stockholm | FNN - 24 Duta Besar dan kepala perwakilan negara anggota OKI berkedudukan di Stockholm bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billström, pada Kamis, 9 November 2023. Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina serta kecaman atas tindakan agresi militer oleh Israel baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Swedia. Seluruh Duta Besar OKI yang hadir menyampaikan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran norma, nilai dan hukum HAM dan humaniter internasional. Israel tidak konsisten dengan Piagam PBB maupun konvensi internasional yang selama ini menjadi rujukan seluruh negara anggota PBB. Duta Besar OKI meminta Swedia mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata dan menghentikan serangan militer, membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional serta tetap konsisten untuk mendukung solusi dua negara di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai berdasarkan pembagian wilayah pada tahun 1967. Korban Wartawan Pada kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Swedia, Kamapradipta Isnomo, menekankan kembali kecaman Indonesia atas tindak kekerasan Israel terhadap penduduk dan sarana sipil, khususnya rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. ”Indonesia juga mengecam jatuhnya korban lebih dari 40 wartawan yang meliput di Jalur Gaza dan meminta Swedia untuk melanjutkan pemberian bantuan pembangunan internasional kepada Palestina,” ujarnya. Dutabes Kamapradipta juga menekankan bahwa penangguhan atau penghentian bantuan kerja sama pembangunan jangka panjang untuk Palestina dapat menjadi preseden buruk dan dapat menjadi bagian dari collective punishment (hukuman kolektif) terhadap Palestina dalam konteks bantuan internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan apresiasi atas pertemuan dan dialog dengan Duta Besar dan kepala perwakilan OKI di Stockholm. Menlu Swedia menyampaikan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza senilai SEK210 juta (US$2 juta) dan akan mengupayakan gencatan senjata dan pemberian akses kemanusiaan bersama negara anggota Uni Eropa lainnya. Pertemuan telah berjalan secara konstruktif dan terbuka sebagai wadah bagi penyampaian posisi negara anggota OKI kepada Menlu Swedia dan sebaliknya dalam konteks konflik di PalesHna saat ini. Swedia adalah negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi telah membuka hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 30 Oktober 2014. Melalui Swedish International Development Agency (SIDA), Swedia adalah salah satu kontributor bantuan pembangunan terbesar di Uni Eropa, melalui program tematis seperti demokrasi, kesetaraan gender, HAM, lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi inklusif. Nina Hanson
Polisi Didesak untuk Mengusut Kasus Intimidasi Wartawan yang Dilakukan Pengawal Firli
Jakarta, FNN - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Kepolisian Daerah Aceh mengusut kasus dugaan intimidasi terhadap dua wartawan yang dilakukan pengawal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.\"Kepolisian setempat harus mengusut tuntas siapa pelaku aksi premanisme tersebut,\" kata Bambang di Jakarta, Jumat, menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami wartawan di Aceh.Sebelumnya, dua jurnalis Aceh diduga diintimidasi oleh pengawal Firli Bahuri saat meliput pertemuan Ketua KPK itu bersama organisasi perusahaan media Aceh di Warung Sekretariat Bersama (Sekber) wartawan Aceh, Kamis (9/11).Dua jurnalis korban intimidasi itu adalah Raja Umar yang merupakan wartawan Kompas TV dan Kompas.com, serta pewarta media lokal Puja TV Lala Nurmala.Intimidasi diduga terjadi saat Firli bersama sejumlah pengurus JMSI Aceh, organisasi perusahaan media, sedang ngopi dan makan durian di Sekber wartawan. Sekber selama ini menjadi tempat berkumpul wartawan lintas media dan organisasi untuk bekerja dan membuat berita maupun saat menunggu liputan.\"Saya dihampiri oleh polisi yang mengenakan pakaian preman dan meminta agar saya hapus foto pertemuan Firli,\" kata Raja Umar dikonfirmasi di Banda Aceh, Jumat.Bambang Rukminto mengatakan intimidasi tersebut termasuk aksi-aksi premanisme yang tidak dibenarkan, terlebih menghalang-halangi kerja jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.\"Saksi mata tentunya banyak, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menangkap pelaku,\" ujarnya.Bambang pun meminta agar pelaku intimindasi terhadap dua jurnalis Aceh tersebut dikenakan sanksi tegas, selain pidana pelanggaran UU Pers.\"Bila benar pelakunya itu adalah oknum polisi, sanksi disiplin dan etik harus diberikan kepada pelaku,\" tambahnya.Senada dengan Bambang, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap juga meminta institusi kepolisian mengusut tuntas kasus intimidasi terhadap jurnalis di Aceh tersebut.Menurut Yudi, aparat penegak hukum harus menghormati tugas jurnalistik. \"Seharusnya hormati tugas pers. Siapa sebenarnya yang menghalangi kerja pers harus diusut tuntas. Sampai meminta hapus foto itu menghalangi, jika ditemukan perbuatan ini merupakan kesalahan,\" kata Yudi.(ida/ANTARA)
Rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Digeledah KPK
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang beralamat di Raffles Hills, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat malam.\"Informasi yang kami peroleh benar dan kegiatan saat ini masih berlangsung,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam.Meski demikian Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di rumah Sudin.Sudin awalnya hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).Meski demikian Sudin telah memberikan konfirmasi kepada tim penyidik KPK bahwa dirinya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik dan telah mengajukan permohonan untuk penjadwalan ulang.KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut.Perkara dugaan korupsi tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019 sampai 2024.Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.SYL menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan Muhammad Hatta (MH) untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS.Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan-nya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar. Meski demikian tim penyidik KPK masih terus melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap jumlah pastinya.SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara, tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(ida/ANTARA)
Satgas Yonif 300/Bjw Mengamankan Peralatan KKB di Gome
Jayapura, FNN - Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengakui Satgas Yonif 300/Bjw mengamankan berbagai peralatan milik KKB di Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.Peralatan milik KKB itu diamankan setelah terjadi kontak tembak.\"Awalnya ada laporan dari laporan yang diterima terungkap adanya informasi masyarakat yang melaporkan bila ada sekelompok orang yang berada di salah satu honai atau rumah khas masyarakat pegunungan di kawasan Tanah Merah, Distrik Gome,\" kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawap dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.Dikatakan, dari laporan yang diterima terungkap Jumat (10 /11) sekitar pukul 07.37 WIT, Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Afri Swandi Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bila disalah satu honai yang ada di wilayah Tanah Merah terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal dengan gelagat yang mencurigakan akan melakukan gangguan keamanan.Untuk mengamankan wilayah itu kemudia diperintahkan Danpos Gome Lettu Inf Reza Pahlawan bersama tiga tim untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan di wilayah Tanah Merah.Saat prajurit Satgas Yonif 300/Bjw mendekati honai yang dicurigai, terdengar teriakan \"lari-lari\", kemudian keenam orang pria itu berlarian keluar dari honai dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang sambil menembak ke arah personel TNI.“Kontak tembak berjalan singkat, kami berupaya mengejar namun KKB lari menuju hutan, dan setelah dilaksanakan pemeriksaan didalam honai dan mendapatkan barang bukti berupa HT, teropong dan senter serta barang lainnya,” jelas Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa.Ditambahkan, TNI akan berupaya memberikan rasa aman di masyarakat dan berharap kerjasamanya sehingga bila ada yang mencurigakan segera di laporkan.\"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di wilayahnya,\" ajak Gusti Nyoman Suriastawa.(ida/ANTARA)
KPU Balikpapan Menerima Distribusi Logistik Pemilu 2024 Tahap Pertama
Balikpapan, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan sudah menerima logistik tahap pertama untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang pada pertengahan pekan ini.“Kami terima pada tahap pertama ini berupa tinta, segel, segel plastik pengganti gembok, dan bilik suara,” kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha, Sabtu.Ia merincikan bilik suara yang diterima saat ini sebanyak 8.188 buah atau 4 kali dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Balikpapan. Hal tersebut karena satu TPS mendapat empat bilik suara.Kemudian untuk tinta, KPU Balikpapan telah menerima sebanyak 4.094 botol.\"Kemudian ada kurang lebih 58 ribu lembar segel, ditambah segel plastik pengganti gembok. Kalau kita kenal itu mirip sama kabel ties tapi ini lebih khusus,\" tuturnya.Saat ini, ribuan logistik yang telah diterima akan ditempatkan sementara di Gudang Logistik lama, tepatnya berada di belakang kantor KPU Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman Km 0.Setelah melakukan penghitungan jumlah logistik, KPU nantinya akan membawa seluruh logistik ke gudang KPU yang berada di Jalan Alam Baru, Somber, Balikpapan.\"Hari ini dilakukan penghitungan (jumlah logistik). Kami akan lihat (logistik) mana yang rusak dan mana yang tidak, kalau ada yang rusak akan disisihkan, kemudian dilaporkan,\" kata Thoha.Di sisi lain, KPU Balikpapan juga tengah menunggu kiriman logistik lainnya berupa sejumlah kotak suara. Barang-barang ini masih dalam perjalanan.Dia memperkirakan pengiriman kotak suara tersebut tiba seluruhnya pada akhir November mendatang.\"Karena kotak suara, juga bilik, itu yang buat KPU Provinsi. Kami KPU Kota hanya penerima manfaat saja, penerima barang jadi saja,\" jelas Thoha.KPU Balikpapan kini juga masih menunggu proses penyelesaian surat suara yang masih dalam tahap koreksi sebelum naik ke tahap percetakan. Surat suara diharapkan sudah diterima pada akhir November ini dan segera dilakukan pelipatan.Mengenai kelengkapan TPS lainnya seperti bantalan, paku, karet, tanda keluar masuk dan kartu tanda pengenal akan dibuat di Balikpapan.Total seluruh logistik pemilu diperkirakan akan diterima seluruhnya pada akhir Desember 2023 mendatang.(ida/ANTARA)
Pencawapresan Gibran Dinilai Cacat Legitimasi, karena Ada Manuver Inkonstitusional di MK
Jakarta | FNN - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harjanti mengingatkan, Putusan Mahkamah Konstitus (MK) atas perkara 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat legitimasi setelah Majelis Mehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. \"Ketika kita bicara pencalonan, legitimasi, itu kan bisa dilihat dari berbagai perspektif; ada politik, hukum. Secara umum legitimasi orang masih dilihat legal, pertanyaan ketika putusan perkara 90 dijadikan dasar hukum untuk pencalonan, apa itu memenuhi syarat hukum tertentu?\" tegas Prof Susi pada wartawan, Jumat (10/11/2023). Sejak awal, permohonan uji materi usia Capres-Cawapres bermasalah. Mulai dari hukum acara, legal standing, pemohon tidak punya legal standing itu diamini Hakim Suhartoyo, yang kini menjadi Ketua MK, perkara yang ditarik, diperiksa kembali dan putusannya. \"Dengan begitu banyak persoalan yang dihadapi putusan 90 itu, kemudian putusan itu dipertanyakan, apalagi dengan putusan MKMK bahwa ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Ini semakin menunjukkan apakah putusan 90 menjadi dasar hukum yang kuat bagi pencalonan Gibran?\" tanya Prof Susi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action disingkat (CISA) Herry Mendrofa menilai pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membuka pelanggaran lebih lanjut karena berawal dari proses pencalonan yang diwarnai pro-kontra dan pelanggaran etik. \"Saya kira calon ini banyak minusnya sebenarnya, dari sudut pandang etik, manuver, tentunya yang bisa dikategorikan pelanggaran pemilu,\" kata Herry. Manuver Inkonstitusional Persoalan legitimasi juga menjadi sorotan dari pasangan tersebut. Pasalnya, otoritas seorang pemimpin didasarkan pada legitimasi. Ketika legitimasi dipersoalkan, pemimpin tersebut ditakutkan akan memicu pelanggaran yang lain. \"Ya, jelas akan ada banyak manuver yang inkonstitusional. Pelanggaran-pelanggaran etik, konstitusi, itu saja. Mengarah ke sana,\" ungkapnya. Selain itu, Herry mengkhawatirkan adanya penggunaan otoritas untuk menutupi kesalahan dan memunculkan pelanggaran selanjutnya. \"Karena menggunakan otoritas. Jadi pasti arahnya akan ada pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Kita meyakini hal itu bisa saja terjadi karena dari awal sudah diwarnai pelanggaran,\" tegasnya. Herry menduga pelanggaran terkait penggunaan alat negara dalam pemilu juga terkait dengan otoritas. \"Ini tidak semua bisa ditegakkan, karena dari pencalonan saja sudah pelanggaran etik. Apalagi hanya dengan alat peraga kampanye,\" tambahnya. Ia juga mengkhawatirkan nantinya akan muncul ketidaknetralan dari aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024. \"Saya mengkhawatirkan kalau misalnya nanti arahnya ada upaya menggerakkan aparat penegak hukum, saya minta itu tidak terjadi,\" pungkasnya. (Sur)
POPULER
