ALL CATEGORY
Kasus Nepotisme Jokowi di Tangan Tipikor Bareskrim Mabes Polri
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENGADUAN Masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga yang dilaporkan oleh Petisi 100 dan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli (For Asli) ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Januari 2024, kini telah berada dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Perwakilan pelapor/pengadu HM Rizal Fadillah, SH (Petisi 100) dan Ir. H. Budi Rijanto (For Asli) bersama dengan Kuasa Hukum Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH M.Si, Djudju Purwantoro, SH, MH, CIL, CLA, M.Irwan Nasution, SH dan Asep Maulana Syahidin, SH sesuai dengan pemberitahuan Bareskrim, pada Senin 29 Januari 2024 telah memenuhi hadir di Bareskrim Mabes Polri. Delegasi mendapat penjelasan bahwa kasus tersebut kini berada dalam penanganan Dit Tipidkor Bareskrim Mabes Polri yang teregister dengan nomor B/ND-143/1/Res 7.4/2024/Robinops tanggal 23 Januari 2024. Menurut informasi yang didapat, nanti setelah ditetapkan Tim Penyidik, maka pihak pengadu akan diberitahu untuk langkah-langkah selanjutnya. Langkah cepat Bareskrim Mabes Polri terhadap Pengaduan Masyarakat (Dumas) atas dugaan terjadinya tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga ini menggembirakan dan patut mendapat apresiasi. Harapan bahwa kasus ini akan mendapat penanganan yang serius menjadi terbuka. Nepotisme sendiri dikualifikasi sebagai tindak pidana berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Tersangka dapat ditahan. Anwar Usman, mantan Ketua MK diduga akan menjadi awal atau pembuka pemeriksaan. Adik ipar Jokowi ini sangat terkait dengan Putusan \"nepotis\" yang menguntungkan keponakannya Gibran Walikota Surakarta sekaligus putera pasangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Widodo. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 sudah menjadi bukti hukum sekaligus bacaan rakyat Indonesia sebagai vonis \"rekayasa\" yang menguntungkan keluarga Istana. Atas dasar Pasal 17 ayat 6 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Anwar Usman dapat dipidana sebagaimana bunyi ayat : \"(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan\". Ayat (5) mengingatkan adanya \"kepentingan langsung atau tidak langsung\" dengan perkara yang diperiksa. Dari Anwar Usman inilah berlanjut kepada peran-peran dan keterkaitan Jokowi, Iriana dan Gibran. Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan (deelneming) dapat menjerat ketiganya. Pembuktian dapat didalami dari berbagai sumber dan kesaksian. Informasi publik sangat terbuka. Investigasi Majalah Tempo Edisi 20-26 Desember 2023 dengan cover Iriana Widodo membonceng Gibran didorong oleh kaki Jokowi dari motor belakang bertema \"Tenang Ibu Sudah Disini\" menggambarkan peran besar Jokowi dan Iriana untuk menggolkan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Jokowi dan Iriana adalah \"Tim Sukses\" Gibran Rakabuming Raka. Begitu juga investigasi Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 bertema \"Gerilya Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi\" dan Edisi 30 Oktober-5 November 2023 \"Timang-Timang Dinastiku Sayang\" dapat menjadi bahan bagi proses pemeriksaan kasus Nepotisme Jokowi oleh penyidik Tipidkor Mabes Polri. Peran serius Penyidik Tipidkor Bareskrim Mabes Polri akan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mencegah dan menindak perilaku Nepotisme atau politik dinasti yang dilakukan oleh siapapun di negara hukum Republik Indonesia. Asas \"equality before the law\" tentu menjadi pegangan. Sejarah akan membuktikan. Nepotisme adalah kriminal dan merusak tatanan negara demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan bangsa dan rakyat Indonesia. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana Korupsi dan Kolusi, maka Nepotisme pun harus segera dibasmi atau diberantas. KKN adalah rumpun dari penyakit berbahaya. Bandung, 30 Januari 2024.
Bakar Semangat Relawan, Putra Pertama Soekarno Minta Menangkan Ganjar: Urus Jokowi Gampang
Jakarta | FNN - Relawan Ganjar-Mahfud diminta untuk total berjuang dalam rangka memenangi Pilpres 2024. Hal ini sangat penting dilakukan agar Ganjar dan Mahfud sebagai pasangan capres-cawapres terpilih nantinya, akan bisa leluasa melaksanakan program jika sudah sah dilantik. Ajakan itu ditegaskan oleh putra pertama Sukarno, Guntur Soekarnoputra yang meminta para relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bekerja serius di Pilpres 2024 demi meraih kemenangan. \"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain nanti terserah,\" kata Guntur di hadapan relawan, Senin (29/1/2024). Ia pun kemudian mengomentari pendapat berbagai pihak yang menghendaki pemakzulan Presiden Jokowi. Terkait hal ini, Guntur menyebut masih ada hal yang lebih penting daripada usaha pemakzulan. Tak lain adalah dengan lebih dulu mengantarkan pasangan Ganjar-Mahfud ke kemenangan Pilpres. \"Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan saja itu dulu, yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno yang tidak bisa ditunda-tunda menangkan dulu Ganjar Pranowo-Mahfud MD,\" kata dia. Lebih lanjut lagi, Guntur menegaskan Ganjar dan Mahfud bisa melakukan banyak hal jika sudah berhasil memenangkan Pilpres 2024. Guntur pun meminta seluruh relawan untuk terus bekerja memenangkan Ganjar-Mahfud. \"Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang, termasuk Jokowi itu mau kita apain nantilah,\" Guntur menegaskan. Keluarga Bung Karno layak kecewa dan marah karena Jokowi sebagai kader PDIP telah berkhianat kepada partainya. Karier politik keluarga Jokowi difasilitasi oleh PDIP, namun di akhir kekuasaannya mereka ramai ramai meninggalkan PDIP dengan bergabung ke partai lain. Bahkan, Kaesang Pangarep anak bungsu Jokowi, disulap menjadi Ketua Umum PSI dalam sekejap mata. Partai ini memiliki platform yang sama dengan PDIP. \"Siapa yang tidak sakit hati mendapat perlakuan seperti itu,\" kata Muktiyo, kader Banteng di Solo Jawa Tengah (25/01/2024). (abd).
Timang-timang Anakku Gibran, Kampanye Jokowi
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, M.A.P. | Analis Kebijakan Publik Timang timang anakku sayang, buah hati ayahanda seorang, implementasinya bisa bermacam macam apalagi bila menyangkut anak Presiden atau “Timang-timang anakku Gibran”, maka ini bisa menggoyangkan seluruh anggota kabinet Jokowi. Mengapa tidak, sejak awal Jokowi sudah mengatakan akan cawe cawe pada Pemilu 2024 ini. Timang timang anakku Gibran , melanggangkan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan mengorbankan pamannya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. sehingga, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Walau dianggap naiknya Gibran menjadi calon wakil presiden sebagai produk KKN, tapi jalan terus, Prabowo dan partai partai koalisinya mengabaikan semua cemooh dan tanggapan negatif atas segala keputusannya. Partai partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat yang menjadi koalisinya seperti tidak punya kader lain Sehinga mengiyakan keinginan Jokowi untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil presiden. Sesuai UU Gibran belum cukup umur untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Pertimbangan penunjukan Gibran sebagai cawapres pasangan no 2 bagi Prabowo dimungkinkan oleh pengalaman kekalahan Prabowo pada 2 (dua) kali pemilu sebelumnya yaitu 2014 dan 2019. Pada dua kali kontestasi presiden tersebut selalu diikuti dengan gugatan pemilu curang, terutama pada pemilu tahun 2019 yang banyak menelan korban jiwa manusia. Di sini Publik dan bahkan Prabowo menyakini kekalahannya selama ini adalah akibat kecurangan maka musuh besarnya dalam pemilu adalah kecurangan. Belajar dari pengalaman tersebut Prabowo tentu tidak mau kembali dicurangi, apalagi pemilu 2024 ini ada upaya untuk melanggangkan kekuasaan Jokowi. Dalam bebagai kesempatan Jokowi sering menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon Presiden namun Jokowi belum secara tegas menunjukan pada siapa Jokowi berpihak. hal inilah kemungkinan yang tidak disukai oleh Prabowo, bila Jokowi tidak berpihak kepadanya maka kemungkinannya adalah Prabowo akan kembali kalah akibat kecurangan. Keadan ini membuat Prabowo merasa tidak aman, merasa tidak percaya diri (inferiority), takut, cemas (anxiety) dan lainnya pada pengalaman buruknya dalam mengikuti pemilu presiden. Prabowo dihantui akan terulang kembali kecurangan pada dirinya, Prabowo kuatir gagal lagi. Di sisi lain hubungan Jokowi dengan PDIP semakin memburuk akibat PDIP tidak menginginkan Presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan melanggar konstitusi. Momentum ini dimanfaatkan, Gibran Rakabumi Raka kata kuncinya. Di satu sisi Gibran dapat menjadi boneka Jokowi karena Gibran adalah anaknya, jadilah timang-timang anakku Gibran dan gayungpun bersambut, dengan menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden maka Prabowo tidak akan dicurangi lagi, kalaupun terjadi kecurangan semuanya akan menguntungkan Prabowo karena kecurang tersebut demi memenangankan Gibran. Maka jadilah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka sebagai pasangan calon no 2. Semua upaya sudah dilakukan, termasuk pelanggaran etika naiknya Gibran sebagai calon wakil presiden mereka acuhkan, maka kemungkinannya kecuranganpun akan mereka jalankan. Menaruh harapan yang begitu besar terhadap Gibran dengan memanfaatkan nama besar bapaknya, akan mampu menaikan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran di tengah issue negative yang melekat pada diri Prabowo seperti penggaran HAM, gagalnya Food Estate bahkan dianggap kejahatan terhadap lingkungan, pengadaan alut sista bekas yang lebih mahal dibanding negara lain. Namun kenyataannya hasil survey tidak menunjukkan naiknya elektabilitas pasangan no 2 tersebut bahkan sangat dimungkinkan akan mengerek turun hasil survei sebelumnya. Hal ini terjadi akibat blunder politik yang dilakukan Gibran saat debat cawapres Ahad 21 Januari yang lalu yang dinilai tidak beretika bahkan mengolok olok lawan debatnya. Target menang 1 (satu) putaranpun mulai goyah. Tidak bergerak naiknya elektabilitas Prabowo Gibran untuk memperoleh angkat diatas 51% guna menang 1 putaran tampaknya dan dianggap para pengamat membuat Jokowi resah atau panik. Panik karena bagi mereka kemenangan Prabowo Gibran merupakan harga mati dan menyangkut keselamatannya pasca lengser sebagai presiden Jokowi. Kini keadaannya semakin menegangkan dan membahayakan. Keinginan Jokowi untuk menjadikan anaknya sebagai wapres terindikasi dengan ketidak netralan dan cawe cawe Jokowi bahkan diduga Jokowi akan turun gunung ikut berkampanye dalam pemilu kali ini padahal dia bukan incumbent (petahana). Bila hal tersebut benar benar dilakukanya dan ditengah bermunculan laporan pemilu curang maka langkah yang dapat dikatakan langkah membabi buta ini dapat merusak demokrasi yang telah dibangun oleh pendahulu pendahulunya. Keberlangsungan demokrasi di Indonesia kini semakin di ujung tanduk. Reaksi negative masyarakat atas tindakan Jokowi ini bermunculan, Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataannya soal Presiden boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres. Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua MHH Muhammadiyah Trisno Raharjo dan Sekretaris Muhammad Alfian. \"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak,\" demikian keterangan tertulis MHH Muhammadiyah. MHH Muhammadiyah berpendapat bahwa presiden merupakan kepala negara yang menjadi pemimpin seluruh rakyat. Sehingga, ada tanggung jawab moral dan hukum dalam segala aspek kehidupan bernegara. Timang timang anakku Gibran adalah cara memenang pemilu 2024, etika telah dilanggar, akankah sadar lalu surut melangkah atau terus berjalan? Bukan cuma hukum, tapi moral atau etika ukuranya dan keselamatan bangsa adalah taruhannya, tapi bila nafsu kekuasaan lebih mewarnai, maka segala cara adalah cara memenangkan kontestasi. Waspadalah, semua itu mungkin. Probolinggo, Januari 2024
Pak Luhut Itu Sangat Rasional, Tapi Kenapa Tidak Dukung Anies?
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior BELIAU sangat rasional dalam segala hal. Melihat dan mengevaluasi sesuatu selalu rasional. Membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Dan, oleh karena itu, memilih pemimpin negara pun seharusnya rasional juga. Begitulah orang mengenal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Tetapi, mengapa faktanya untuk urusan pemimpin negara Pak Luhut kelihatannya tidak rasional? Untuk pilpres 2024 ini Pak Menko sudah tahu Anies Baswedan luar-dalam. Tidak ada yang disembunyikan. Integritas, kapabilitas, kapasitas, moralitas, akseptabilitas, semuanya komplit dimiliki Pak Anies. Di masa kampanye ini, dan jauh sebelumnya, Anies menyediakan diri untuk diroasting atau dikuliti oleh berbagai acara televisi maupun panggung komedi. Anies juga memenuhi undangan semua diskusi terbuka yang melibatkan kalangan akademisi maupun orang biasa. Ada acara “Uji Publik” di sejumlah kampus dan “Desak Anies” di tempat-tempat umum. Acara-acara itu tidak hanya dihadiri oleh pendukung Anies. Bahkan yang bukan pendukung capres 01 ini pun ikut mencecar dengan pertanyaan yang sifatnya random dan instan. Tanpa pengaturan. Orangnya tidak diatur, begitu juga pertanyaannya. Semua disampaikan bebas. Tentang apa saja. Alhamdulillah, Anies bisa menjawab ratusan atau mungkin ribuan pertanyaan acak yang diajukan kepadanya. Kita bisa melihat orang-orang yang hadir merasa puas dengan jawaban atau penjelasan Anies. Jawaban-jawaban Anies selalu rasional. Bagaimana membuktikannya? Lihat saja kontinuitas “Desak Anies” itu. Ada saja yang ingin menyelenggarakannya. Laris sekali. Demand melebihi suplai. Masyarakat senang karena mereka bisa membongkar habis pikiran Anies. Warga bisa mengetahui gagasan Capres 01 ini untuk masa depan Indonesia. Bahkan, masyarakat pun bisa mengetahui kepribadian beliau. Semua transparan di depan umum. Dan semuanya rasional. Satu hal, Pak Luhut. Acara-acara ini dinilai mencerdaskan. Sekaligus mengasah rasionalitas. Dalam arti, Anies tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi juga mampu memberikan berbagai perspektif baru kepada mereka yang hadir. Intinya, Anies menjadi stimulan untuk belajar rasional. Dia piawai namun tidak menggurui lawan-lawan bicaranya agar menggunakan sikap rasional dalam semua urusan. Anies selalu mengajak siapa saja yang dijumpainya agar rasional dalam setiap langkah. Sekarang kita tanya langsung Pak Menko: mengapa Anda mendukung Prabowo-Gibran? Apakah paslon 02 ini cocok dengan rasionalitas Anda, Pak? Apakah benar-benar rasional ketika Pak Luhut memberikan dukungan atau menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Gibran? Rasional bermakna memperbandingkan pilihan-pilihan yang ada berdasarkan “ratio”. Nah, apakah Pak Luhut jujur bahwa memilih paslon 02 itu sudah rasional? Dan masuk akal? Bahwa Prabowo-Gibran itulah yang terbaik? Sebagai tokoh panutan, Pak Luhut berkewajiban untuk menunjukkan siapa orang yang terbaik untuk dipilih menjadi presiden Indonesia? Siapakah pilihan yang rasional itu? Beberapa hari yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada jajarannya tentang bahaya pemimpin yang gampang emosional. Beliau tidak menyebut nama tetapi suasana kontestasi hari ini membuat kita paham siapa yang dimaksudkan Bu Menteri. Lebih nyerempet lagi, Bu Sri mengisyaratkan bahwa pilihan Pak Luhut atas Prabowo-Gibran sama sekali tidak rasional. Apa pun “bench-mark” atau patokannya. Sebaliknya, Bu Menteri secara tersirat menyimpulkan Anies Baswedan adalah pilihan yang rasional. Persoalannya, kalau Pak Luhut memang senantiasa rasional, mengapa tidak mendukung Anies?[]
Jokowi Makin Nekad, Kalap dan Brutal
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih JOKOWI terlihat ada gangguan psikologis. Endorsement power Jokowi sudah selesai, kekuatan endorsenya telah berkurang atau melemah namun dirinya seolah masih ingin mengatur dan berkuasa. Hal tersebut menandakan bahwa Jokowi mengalami delusi, kondisi dimana penderitanya tidak lagi dapat membedakan antara realita dan hanya bayangan. Orang yang mengalami gangguan delusi akan menganggap apa yang telah dialami dan terjadi sukses kemenangan Pilpres 2019 dengan segala cara diyakini dan menjadi bayangan bisa diulang kembali, untuk kemenangan Capres dan Cawapresnya. Tidak sadar keadaan dan sikon politik masyarakat sudah berubah, rakyat pada posisi kesadaran tertinggi bahwa kecurangan pilpres 2019 yang telah membawa petaka tidak boleh terjadi lagi. Pelaksana Pilpres yang tinggal menghitung hari perkembangan dan fenomena politik licik oleh Jokowi dengan semua kekuatan dan kekuasaannya makin menggila, semua aturan diterabas, asal bisa menenangkan Calon Presiden dan wakilnya. Pasangan Calon Capres / Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin dan Ganjar Pranowo - Machfud MD dalam ancaman serius akan di patahkan dan dirusak oleh rezim Jokowi ditengah jalan, dengan macam macam rekayasa politik busuk, kotor dan licik. Khususnya Pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin dengan semangat perubahan yang makin membesarkan di semua daerah dan hampir pasti bisa menenggelamkan Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran harus bisa di hancurkan dengan segala cara. Delusi yang terbaca dengan kuat, ketika Gibran dalam ancaman maka hanya dengan cara curang ( memanipulasi suara ) adalah satu satunya cara dan jalan terakhir bagi Jokowi. Menghadapi protes rakyat, Jokowi sudah menyiapkan semua perangkat keamanan negara, KPU, Panwas dan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir sengketa pemilu semua sudah dalam siaga tinggi. Dalam kondisi seperti ini Pasangan Calon Capres / Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin dan Ganjar Pranowo - Machfud MD bersama masa pendukungnya harus siaga tinggi melawan, menghadang dan menghadapi begal politik yang sedang berjalan, kecurangan yang pasti akan terjadi. \"Mengharapkan Pilpres jujur dan adil sudah tipis harapan karena Presiden Jokowi sepertinya sudah benar benar nekad, kalap, bruta dan membabi buta akan merusak proses Pilpres berjalan dengan normal sesuai demokrasi yang wajar dan normal.\" Pesan politik rakyat mutlak harus di hidupku dan di kobarkan ke seluruh penjuru negeri, apabila Jokowi tetap nekar, kalap, brutal dan membabi buta akan memenangkan Capres / Cawapresnya dengan segala cara sama saja membuka front terjadinya kerusuhan nasional. Strategi kekuatan rakyat melawan para begundal demokrasi, dari rakyat akan muncul sebagai kekuatan yang tidak mungkin bisa dilawan oleh kekuatan apapun. Rezim penguasa harus diberi sinyal dan peringatan tegas dan keras bahwa kerusuhan nasional bisa membawa negara pada perang saudara akan terjadi.***
Air Mata dan Nyawa Rakyat Jelata
Oleh Ubedilah Badrun | Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2024 yang penuh gimmick dan dramaturgi ada baiknya beri ruang dan sedikit waktu untuk merenung. Sebab sesunguhnya merenung adalah jendela batin untuk memetakan problem, anomali dan paradox dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kebangsaan kita. Ada banyak problem sosial yang menggambarkan fenomena paradox, misalnya ada entitas sosial yang serba kecukupan dan berlebihan, di saat yang sama ada entitas sosial lainya yang hidup serba kekurangan. Dalam situasi itu kita memerlukan kepekaan untuk merespon dan peduli, apalagi ketika institusi negara telah abai terhadap mereka yang menderita, mereka yang kesepian. Derita dan Kematian dalam Sepi Hidup dalam situasi sosial ekonomi yang terbatas, bukan karena tidak mau bekerja tetapi karena pekerjaan tak bisa memberi kesejahteraan, bahkan seringkali diputus sepihak oleh mereka yang berkuasa. Tidak lagi berada dalam keramaian bisingnya mesin pabrik, dan hiruk pikuk para pekerja, dia telah menjadi sepi. Seperti tIdak ada lagi harapan. Tak ada tempat sesama untuk bergantung. Baik kepada keluarga, atau saudara yang kondisinya ternyata juga tak jauh berbeda. Tidak ada jalan lain kecuali jalan sunyi, sepi dan air mata. Dalam situasi beban ekonomi yang berat dan hidup sosial yang sepi, seringkali menjadi faktor untuk memilih jalan pintas mengakhiri hidup atau bunuh diri. Tidak banyak di antara kita yang membuka ruang batin untuk melihat data dan fakta sosial tentang semakin banyaknya masyarakat yang memilih mengakhiri hidup secara tragis itu. Faktanya data angka bunuh diri di Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini jumlahnya melonjak naik sangat drastis. Pada tahun 2021 ada 629 kasus bunuh diri, tahun 2022 terdapat 902 kasus bunuh diri, dan tahun 2023 ada 1.214 kasus bunuh diri (Puskinas Polri, 2023). Grafiknya naik. Mayoritas kasus bunuh diri dilakukan karena beban ekonomi yang berat. Fakta Menyayat Hati Mungkin anda dan kita semua masih ingat dengan Kristianto Billy (27 tahun), pemuda Kasongan-Kalimantan Tengah yang gantung diri di kamar rumahnya pada malam (2022), dua tahun setelah rame-rame UU Omnibus Law Ciptaker diprotes dan disahkan secara terburu-buru oleh DPR saat itu (2020). Kisahnya mengiris hati sebab dia bunuh diri karena tidak terima dirinya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau diberhentikan dari pekerjaannya secara sepihak. Padahal pagi harinya baru saja dia bercerita kepada pamannya tentang kondisi ekonominya yang berat karena telah di PHK. Sehari kemudian di daerah dan tahun yang sama, kisah menyayat hati itu terjadi lagi, namanya Leno B Jinu (49 tahun) yang setiap pagi bekerja menjala ikan ditemukan gantung diri dipinggir sungai. Ia bunuh diri ditengah kondisi ekonominya yang sulit sembari merawat istrinya yang terkena kanker kista. Tragedi bunuh diri juga terjadi lagi, kali ini satu keluarga di Malang, Jawa Timur terjadi pada 2023. Dalam insiden tersebut, seorang ayah tewas bersama istri dan satu anaknya yang berusia 13 tahun. Sebelum mengakhiri hidup, sang Ayah yang menghadapi masalah ekonomi dan banyak utang menulis pesan \"Kakak jaga diri. Papa, mama, adik pergi dulu. Nurut uti, kung, tante, dan om. Belajar yang baik. Love you kakak,\" pesan sang Ayah bernama Wahab kepada anak pertamanya yang masih hidup, dengan derai air mata sang anak membacanya. Tragedi kematian keluarga terjadi kembali. Empat anak usia dini di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Gang Roman, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Desember 2023 juga telah meninggalkan duka mendalam. Bermula ketika sang Ayah (P) dan istrinya (D) tidak lagi bekerja, hingga mengalami problem ekonomi serius. Sejak itu, sejumlah permasalahan muncul hingga berujung kematian 4 anaknya yang berusia 6 tahun,4 tahun ,3 tahun dan 1 tahun. Beban ekonomi yang berat dan problem keluarga membuatnya kehilangan rasionalitas hingga mengakhiri hidup anak - anaknya yang masih balita. Awal Januari 2024, MJ (31), warga Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan gantung diri tepat di tempat pencucian mobil sekitar pukul 07.00 WIB. Anak muda itu diketahui baru saja sehari bekerja di bengkel cucian mobil (car wash) di Kota Jambi. DIa bunuh diri karena beban ekonomi yang juga berat disusul kemudian masalah rumah tangganya. Faktor Ekonomi dan Tiadanya Solidaritas Organik Sosiolog Emile Durkheim (1858-1917) dalam bukunya berjudul Suicide (1897) mengemukakan bahwa salah satu tipe bunuh diri adalah bunuh diri Anomik, yaitu suatu praktik bunuh diri akibat kegagalan pembangunan ekonomi dan pembagian kerja yang tak mampu menghasilkan solidaritas organik. Kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi antara kaya dan miskin, banyaknya kelompok ekonomi rentan dan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku, oleh Emile Durkheim (1897) keadaan ini disebut anomie. Dari keadaan anomie inilah muncul segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah tindakan bunuh diri. Faktanya di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi masih terus menganga, kelas menengah rentan (aspiring middle class) angkanya mencapai lebih dari 115 juta (World Bank, 2023). Secara sistemik ini bisa dilihat sebagai fakta persoalan serius pembangunan di Indonesia. Situasi rentan ini dampak sosialnya sampai ke ranah psikologi sosial yang berat di derita masyarakat. Ada penderitaan sosial ekonomi yang berat yang menyebabkan seseorang mengakhiri hidupnya. Episode Besar dan Air Mata Darah Kisah tragis Kristisnto Billy dan Leno B Jinu di Kalimantan, keluarga Wahab di Malang, Keluarga Panca di Jakarta Selatan, kisah MJ di Jambi dan kisah derita lainya yang tak bisa diceritakan, adalah air mata dan nyawa rakyat jelata yang menjerit ditengah keramaian elit berebut kekuasaan, keramaian elit mengabaikan moralitas dan konstitusi. Bahkan ada yang berpesta menumpuk kekayaan karena privilage sebagai keluarga penguasa. Ya..Air Mata dan Nyawa Rakyat Jelata masih sering diabaikan dalam hiruk pikuk politik. Rakyat jelata masih terus menjerit berharap ada episode besar yang membawanya pada kemakmuran. Di manakah tuan episode besar itu? Apakah harus menunggu air mata darah kembali menetes? ....
Konglomerat Sofjan Wanandi Ajak Generasi Pemuda Coblos Pemimpin Tanpa Beban Masa Lalu
Jakarta | FNN - Perhelatan Pilpres tinggal menghitung hari, sejumlah pihak telah pula menentukan pilihannya. Terbaru adalah konglomerat Indonesia Sofjan Wanandi yang secara tegas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Sofyan, pasangan ini mempunyai rekam jejak baik sehingga akan mampu memberikan kepastian kondisi negara. Konglomerat senior ini pun terang mengakui bahwa pengusaha sangat membutuhkan sebuah kepastian yang hanya bisa dijamin oleh pemimpin dengan rekam jejak jelas. \"What is the best for this country? Just do it! Nggak usah lagi. Sudah tidak ada waktu, sisa 16 hari mau debat apa? Kamu bisa ubah siapa? Kamu harus mengubah diri, mesti berubah untuk masa depan bangsa ini, untuk itu pilih nomor tiga,\" ujar Sofjan dalam acara \"All Out Ganjar Mahfud\" yang diadakan Alumni SMA Top Gan di Jakarta, Minggu (28/1/2024). Alumni SMA Top Gan sendiri terdiri dari alumni SMA Kanisius, Pangudi Luhur, Tarakanita, Santa Ursula, St Theresia, Gonzaga, dan Loyola. Di saat bersamaan, Sofjan kemudian mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi meskipun sejak awal kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla, ia ikut mendukung penuh. Namun kata Sofjan, saat ini Jokowi telah mengabaikan cita-cita reformasi dan bahkan indikasi kecurangan Pemilu 2024 semakin terlihat. \"Jokowi menjanjikan reformasi, namun apa yang dilakukan sekarang persis terbalik. Jadi apalagi yang mau dibicarakan mengenai masa depan? Apa yang seseorang bikin di masa lalu, dari situ kita bisa menentukan. Kalau nomor tiga kita anggap lebih baik itu karena masa lalu mereka memang membuktikan apa yang telah mereka kerjakan untuk bangsa ini. Apa jejaknya, apa kekurangan dan kelebihan,\" ungkapnya. Dengan tegas, Sofjan kemudian mengajak generasi muda lebih cerdas dalam menentukan pilihan politik. Rekam jejak paslon dapat diakses melalui berbagai media dan generasi muda memiliki kecerdasan untuk menentukan yang terbaik bagi mereka. \"Anda lebih pintar dari kita untuk menentukan yang terbaik bagi Anda. Saya pikir itu saja. Make it very simple! Kalau Anda tanya pengalaman saya 50 tahun lebih, 10 kali pemilu saya sudah ikut. Bahkan, aktif membuat siapa yang jadi presiden. Kali ini saya merasa komitmen saya terhadap Top Gan (Ganjar-Mahfud),\" tegas Sofjan. (sws)
Guru Besar Romo Magnis Soeseno Singgung Soal Ucapan 'Ndasmu Etik' Prabowo, Masih Mau Pemimpin Begitu?
Jakarta | FNN - Etika menjadi sangat penting bagi setiap sendi kehidupan. Karenanya Guru Besar Filsafat Moral, Franz Magnis Suseno sangat resah dengan ucapan \'Ndasmu Etik\' calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan para pendukungnya, belum lama ini. Diketahui, Prabowo mengucapkan itu usai dicecar soal etika dalam debat pertama Pilpres 2024. Franz Magnis Suseno pun menyebut situasi politik Pemilu 2024 dalam kondisi genting. Alasannya, banyak orang yang menjadi korban di era reformasi atas dasar Pancasila, Keyakinan, dan Etika. Tetapi kini, etika justru dinodai hingga adanya tanda-tanda Pemilu mendatang bakal dipengaruhi penguasa dan tanda-tanda manipulasi. \"Sekarang kita menghadapi situasi \'etika ndasmu\', apa kita mau dipimpin oleh orang yang menodai etika, itu serius loh tampak etika kekuasaan merosot, paling-paling kekuasan yang disebut oligarki dan sebagainya, saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tapi tanda-tanda manipulasi,\" katanya dalam Talkshow yang digelar Alumni SMA Top GUN di Triboon Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (28/1/2024). Menurut Romo Magnis, kalau indikasi kecurangan itu betul adanya maka kita dapat kesan pemilihan umum kali ini sudah tidak adil. \"Maka betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat yah, lebih gawat dari sebelum reformasi,\" kata Romo mengingatkan. Romo Magnis melanjutkan, sejatinya dalam memilih capres-cawapres, prinsipnya adalah dengan tidak memilih pasangan yang dinilai paling buruk. \"Apakah situasi itu genting, iyah. Saya mau sedikit jelaskan situasi genting itu, kemarin saya ditanyai sahabat saya Din Syamsuddin (Muhammad Sirajuddin Syamsuddin), Romo pilih siapa, saya jawab saya pegang pada prinsip saya, pokoknya jangan yang terburuk, yang terpilih yang lain, jadi saya akan putuskan kemudian,\" tuturnya. (sof)
Ganjar Pranowo Pastikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Terealisasi, Sudah Terbukti Saat Gubernur
Kulon Progo | FNN - Satu keluarga miskin, satu sarjana merupakan program yang pasti dijalankan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Hal ini merupakan komitmen Ganjar Pranowo sejak lama dan sudah dibuktikan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Kepastian akan menjalankan program tersebut kembali ditegaskan Ganjar saat hadir dalam acara kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di Alun-alun Wates, Kulon Progo, DIY, pada Minggu (28/1/2024) sore. Ganjar merespon teriakan massa yang meminta adanya sekolah gratis. Menjawab permintaan itu, Ganjar kemudian balik bertanya: sekolah gratis atau makan gratis. Massa kompak menjawab: sekolah gratis. Mendapat jawaban itu, Ganjar pun mengamini kebutuhan sekolah gratis demi kepentingan masa depan generasi muda. Sekolah gratis adalah sebuah program yang menurut Ganjar diidam-idamkan masyarakat Indonesia selama ini. \"Maka satu keluarga miskin, satu sarjana. Itulah yang kemudian diharapkan nantinya mereka akan jadi anak-anak hebat membantu keluarganya, membantu orang tuanya karena pasti mereka punya budi pekerti yang luhur,\" ucap capres pasangan cawapres Mahfud MD itu. Diketahui, saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar telah memulai program vokasi. Program ini dirancang melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dipersiapkan agar anak bisa cepat bekerja. \"Terasa betul ciri-ciri kemiskinan melekat mulai hilang karena fasilitas kehidupan jauh lebih baik,\" paparnya. Ganjar kemudian menilai semua daerah harus menjalankan program tersebut yang dikomandoi oleh pemerintah pusat. Pendataan akan dilakukan dengan rinci, penyusunan sistem canggih dan pelaksanaan dengan benar dan transparan. \"Negara bisa hadir membantu keluarga itu agar ada anaknya 1 sarjana dalam keluarga miskin untuk mengubah nasibnya,\" terang Ganjar. (dos)
Paket Lengkap Cawapres Mahfud MD, Pendekar Hukum di Segala Medan
Jakarta| FNN - Siapa tak kenal Mahfud MD, seorang profesor hukum yang integritasnya tidak diragukan lagi. Banyak godaan duniawi yang bisa dengan mudah membuatnya bergelimang harta, tetapi Mahfud lebih memilih tetap \"miskin\". Hidup sederhana, apa adanya. Di Indonesia, tak banyak sosok yang sepaket komplit Mahfud MD. Pernah sebagai anggota DPR (legislatif), Menteri Pertahanan dan sekarang Menkopolhukam (eksekutif), hingga Hakim Konstitusi (yudikatif). Semua pilar demokrasi diborongnya, dan tak pernah sekalipun meninggalkan catatan negatif. Namun yang paling menarik dari Sampang, Madura, 13 Mei 1957, ini adalah ketegasannya. Ia tak pernah neko-neko, selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Tidak peduli siapapun lawannya. Itu sebabnya, Mahfud layak disebut sebagai pendekar hukum yang siap bertarung di segala medan: legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bakat Mahfud yang menguasai bidang hukum memang sudah terlihat sejak kuliah, saat ia menempuh pendidikan di dua perguruan tinggi sekaligus. Yakni Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Lulus kuliah, Mahfud langsung mengabdi di UII sebagai dosen hukum sembari mengambil program magister dan doktoral di UGM. Mahfud kemudian diangkat menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia 43 tahun. Nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid. Puncaknya, nama Mahfud langsung naik ke panggung nasional saat ia ditunjuk Presiden Gus Dur sebagai Menteri Pertahanan. Sebuah jabatan yang saat itu masih asing diduduki oleh sipil. Namun nyatanya, Mahfud mampu mengemban amanah itu selama masa kepemimpinan Gus Dur. Di saat bersamaan, Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM. Usai dari legislatif, Mahfud kemudian beralih ke dunia legislatif dengan menjadi anggota DPR pada 2004 dari PKB. Berselang tiga tahun, tepatnya 2008, Mahfud terpilih sebagai Hakim Konstitusi, dan juga ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2008 hingga 2013. Selama memimpin MK, Mahfud dikenal sebagai Hakim Konstitusi yang tegas dan tidak ada kompromi terhadap apapun dan siapapun. Di era Mahfud, lembaga MK sangat disegani dan dihormati. Itu karena Mahfud selalu menerapkan prinsip yang betul-betul berlandaskan hukum. Dengan segudang pengalaman dan integritas yang dimilikinya, kini Mahfud MD resmi bertarung sebagai cawapres nomor urut 3 mendampingi Ganjar Pranowo. (Ida)
POPULER
