ALL CATEGORY
Kasus Videotron Mati Menjadi Blunder Baru, Semakin Dihalangi Semakin Viral
Jakarta, FNN – Saat ini, semua hal yang mendekati tanggal 14 Februari, jam berapa pun, patut diperbincangkan dan tidak boleh lolos dari tatapan mata publik. Potensi kecurangan, kekalutan di dalam kabinet, potensi PDIP – Jokowi, dan sebagainya, adalah semua hal sudah diduga dari awal akan terjadi. Seperti kita ketahui bahwa kecurangan-kecurangan mulai makin terbuka. Kalau kecurangan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, di mana ada Dandim, Kapolres, Pejabat Bupati, dan ada Kejaksaan Negeri yang mengarahkan untuk memilih ke 02, dibantah, maka kasus yang sekarang ini sepertinya sulit dibantah, karena videonya beredar luas ini. Yang satu terjadi di Takalar, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh Sekdanya, dan satu lagi di Medan, yang dilakukan oleh Kepala Seksi di Dinas Pendidikan. Mereka terang-terangan menyatakan bahwa mereka semua diminta untuk mendukung 02. Di Takalar dijanjikan bahwa guru-guru honorer akan diangkat. Mereka menyatakan bagaimanapun juga 02 ini akan menjanjikan semacam kesejahteraan buat mereka kalau terpilih. Jadi kecurangan memang dilakukan secara sistematis. “Kita sih senang ada kecurangan itu, karena hal itu menunjukkan ada kecemasan Jokowi. Jadi, sebetulnya itu trade off dengan keadaan sekarang, semakin potensi kecurangan terjadi, semakin menunjukkan bahwa kepanikan di istana menjadi-jadi. Jadi semua ada asbabun nuzulnya, ada dalil yang mesti kita ucapkan,” ujar Rocky Gerung di kanal you tubenya Selasa (17/1), menanggapi kecurangan di atas. Kepentingan kita adalah menjaga kecurangan itu, lanjut Rocky, menjaga supaya kecurangan itu tidak terjadi karena ini demokrasi, malu nanti di mata internasional. Walaupun pidato atau keterangan Muldoko tidak ada kecurangan, karena Jokowi sudah berjanji untuk menjaga demokrasi. Jadi, semua yang diterangkan oleh Muldoko itu normatif saja. Ternyata, mereka tidak hanya curang, tapi juga menghambat Anies, misalnya di beberapa daerah heli yang ditumpangi Anies tidak bisa mendarat. Yang terbaru dan menjadi blunder baru adalah Kepop yang punya akun Aniesbabel rupanya mereka melakukan fun rising dan berhasil mengumpulkan uang kemudian membuat dan memasang videotron Anies di Bekasi dan Jakarta. Kontraknya tanggal 15 - 21 Januari, tapi baru tanggal 15 Januari sekaran sudah diturunkan, tanpa diberitahu penjelasannya. Yang kemudian menjadi blunder justru mereka sebenarnya cuma memasang videotron di Jakarta dan Bekasi, tetapi karena diturunkan, sekarang malah viral di seluruh Indonesia. “Itu dungunya, mereka yang berupaya untuk mencari cara menghalangi perubahan. Dengan berbuat semacam itu, justru makin menjadi-jadi kecurigaan orang. Mestinya biasakan saja untuk membuat counter event, bukan menghentikan sebuah event. Semakin dihalangi, semakin orang mencari jalan. Tidak mungkin banjir itu ditahan oleh bendungan. Justru karena bendungannya bobol maka jadi banjir,” uajr Rocky. “Jadi, kelihatannya sudah banjir informasi bahwa akan ada kecurangan. Karena itu, semua pihak yang menginginkan demokrasi harus siap-siap, begitu banjir itu dihalangi, viralkan dalam bentuk kapiler-kapiler,” tegas Rocky. (ida)
Kecurangan Pemilu yang Dilakukan Para Pejabat, Bentuk Loyalitas Keliru pada Jokowi
Jakarta, FNN – Berbagai kecurangan Pemilu yang makin lama semakin nyata, telah dilakukan oleh berbagai pihak. Yang memprihatinkan, para pejabat yang harusnya mengabdi pada masyarakat dan harus bersikap netral, juga melakukan kecurangan untuk pasangan calon tertentu yang sering dikaitkan dengan paslon 02. Sepertinya mereka sudah tidak peduli lagi soal diawasi rakyat atau tidak. Buat Mereka, yang penting mereka menunjukkan loyalitasnya pada Presiden Jokowi, karena bagaimanapun banyak pemimpin daerah (Bupati dan Gubernur) yang pengangkatannya dengan ditunjuk langsung tanpa melalui pilkada untuk mengisi pergantian antarwaktu. Mereka tetap memperoleh hak yang sama dengan para bupati atau walikota dan gubernur yang dipilih melalui Pilkada. Jadi, kecurangan yang mereka lakukan itu semacam balas budi. Bahwa kemudian mereka disoroti oleh rakyat, mereka tidak peduli. Toh tidak akan ada tindakan apa pun juga terhadap mereka. Sebagai contoh, ketika Gibran bagi-bagi susu di car freeday, pejabat sementara Gubernur DKI Heru Budi Hartono hanya mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena sedang tidur. “Itu yang di dalam teori disebut sebagai the banality of evil ‘kedangkalan kejahatan’. Bahkan, dia tidak tahu bahwa dia itu berbuat jahat. Jadi dia anggap biasa saja pamer-pamer. Itu fenomena yang terjadi tahun ‘39 ketika banyak dosen Universitas di Jerman itu mengelu-elukan Hitler yang akhirnya mereka baru paham itu setelah Hitler menjadi tiran. Karena Hitler dulu dipilih secara demokratis lalu semua merasa bahwa Hitler hebat,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin malam 15/1). “Jadi, gejala yang kita sebut authoritarian personality itu akhirnya diidap juga oleh pejabat-pejabat bahkan di tingkat kecamatan. Jadi, pameran-pameran arogansi itu akan diingat sebagai bagian yang orang tidak bisa mengerti bagaimana pejabat di depan mata, dia tahu ada pelanggaran tapi dia masih bisa tunduk pada perintah atasan. Kan mestinya dia sudah desersi itu, keluar dari situ,” tambah Rokcy . Keadaan ini mengingatkan kita kalau kita flashback maka persiapan kejahatan yang dilakukan pada tahun 2024 ini sudah terencana sangat rapi, karena para pejabat-pejabat kepala daerah itu diangkat karena ditunjuk oleh pemerintah. Total ada 276 gubernur atau setidaknya 60 persen pejabat yang diangkat dengan ditunjuk oleh pemerintah. “Itu bayangkan pejabat diangkat untuk periode yang disebut sementara, tapi 2,5 tahun. Jadi, itu separuh dari tahun Pemilu. Bagaimana mungkin pejabat tanpa legitimasi dipilih 2,5 tahun dan dikasih iming-iming jabatan segala macam, maka tentu dia akan mengabdi pada yang mengangkat. Dia tidak akan mengapdi pada rakyat yang memang tidak memilih dia,” ungkap Rocky. Diam-diam, tambah Rocky, aparat itu sudah dikondisikan untuk menjadi banal, jadi orang yang lumpuh yang mudah dikendalikan, dan jadi budak dari ambisi seseorang. Itu biasa dalam sejarah, karena tidak ada yang menegur. Dan saling permissiveness itu yang memungkinkan mereka saling berternak keuntungan, berternak kekuasaan, dan beternak kejahatan. Peternakan kejahatan itu yang akan jadi maksimal karena kemampuan masyarakat sipil dianggap tidak memadai untuk mengawasi mereka. (ida)
Pilpres Pasti Curang karena Jokowi Menampilkan Diri Sebagai Penentu Kemenangan
Jakarta, FNN - Sampai saat ini, berbagai tanda dan fakta kecurangan Pemilu semakin nyata ditunjukkan oleh berbagai media sosial. Kecurangan Pemilu bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sebuah kenyataan. Contoh kecurangan terbaru yang saat ini sedang heboh adalah sebuah unggahan di akun tiktok National Corruption Watch, sebuah lembaga yang aktif menyoroti soal korupsi di Indonesia. Akun tiktok tersebut menyatakan bahwa mereka mengaku mendapat bocoran audio percakapan antara Kapolres, Pejabat Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Dandim di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang berisi serangan fajar, atau mobilisasi untuk mendukung paslon 02. Tetapi, soal ini dibantah oleh Kapuspen TNI dan Kajati Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung di kanal You Tubenya, Rocky Gerung Official edisi Senin Malam, (15/1) mengatakan, “Pertama, kita mesti berpikir terbalik bahwa semua curang, kecuali dibuktikan sebaliknya. Artinya, kita mesti pakai dalil semua curang, kecuali dibuktikan terbalik. Kedua, prinsip itu inline dengan yang ditemukan oleh pengamat-pengamat pembuat indeks korupsi internasional, yang menganggap bahwa indeks korupsi kita 33. Itu artinya, dari 100 orang Indonesia, hanya 33 yang jujur. Itu artinya, 70% pejabat itu sudah pasti koruptor. Jadi, dari segi statistik, sudah memungkinkan kita menduga bahwa ada watak korupsi di kalangan pejabat.” Apalagi kalau menyangkut Pemilu, lanjut Rocky, karena Pemilu itu korupsi kekuasaan, korupsi anggaran, dan segala macam akan terjadi. Karena memang itu seolah-olah dibenarkan untuk pemenangan salah satu tim, yang dalam beberapa kasus dilihat sebagai 02. Kalau membantah boleh saja, tetapi fakta itu tidak membatalkan asumsi umum bahwa akan terjadi kecurangan. Oleh karean itu, publik harus mengawasi TPS 24 jam. “Tetapi, kita lihat lagi bagaimana Jokowi ingin menampilkan diri sebagai penentu kemenangan. Jadi Jokowi bertindak sekaligus sebagai ketua KPU, ketua Bawaslu, dan sebagai Jaksa Agung sebetulnya. Jokowi juga merangkap Jaksa Agung dan Kapolri,” tegas Rocky. “Ini semacam sinisme satire orang untuk melihat bagaimana Jokowi mampu untuk menyulap Indonesia ini dari Republik menjadi Kerajaan,” lanjutnya. Kalau peristiwa di Sumatera utara di atas kemudian dibantah, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi di Bekasi, yang sekarang sedang diperiksa oleh Bawaslu. Peristiwa di Bekasi menunjukkan bagaimana para pejabat bupatinya bermain bola dengan para camat dan anehnya semua memakai kaos 02 yang mereka tunjukkan ketika berfoto. Mereka mengatakan tidak ada urusannya dengan pemilu, cuma urusan olahraga. “Ini bagian yang membuat heran, buat apa dipamerkan padahal mereka bisa diam-diam melakukan kejahatan, tapi ini justru dipamerkan. Jadi, semacam ketidaksabaran untuk mengatakan bahwa kami memang sudah berpihak. Jadi, ini nantangin rakyat namanya. Jadi, festival of arrogance ‘perayaan arogansi’ karena di lapangan bola, mesti terlihat,” ujar Rocky. Ini juga soal yang dideteksi oleh publik internasional bahwa Indonesia memang akan mengalami kekacauan dan potensi chaos itu akan terjadi, lanjut Rocky, karena orang akhirnya menyimpan kecurigaan maksimal bahwa istana memang merekayasa, uangnya tidak terbatas, pengerahan aparat tak terbatas. “Jadi, kemampuan kita untuk mendeteksi kerawanan politik dan kecurangan politik sudah termanifestasi dalam bukti fakta di lapangan, bahkan di lapangan bola, dibuka pada umum,” ujar Rocky. (ida)
Di Depan Petani Purbalingga, Ganjar: Saya Ingin Memastikan Suara Kita Utuh, Solid, dan Bertambah
Purbalingga | FNN - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kampanye blusukan di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin, untuk mengamankan suara pemilih di provinsi tersebut. \"Lumbung suara seperti di Jateng, itu harus kami jaga, jangan sampai diambil orang. Saya ingin memastikan suara kita utuh, solid, dan bertambah,\" kata Ganjar saat bertemu kelompok tani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin. Usai acara tersebut, Ganjar lalu berdialog dengan kalangan milenial, generasi Z, dan pemengaruh media sosial se-Purbalingga. Ganjar lalu mengunjungi pabrik wig di PT Bintang Mas Triyasa, Kabupaten Purbalingga, dan berdialog dengan para pekerja produsen rambut palsu tersebut. \"Ini yang rambut putih, rambut saya, ya?\" kelakar Ganjar sembari menunjuk wig yang dibuat pekerja. Di pabrik tersebut, sejumlah pekerja perempuan tampak meminta swafoto bersama Ganjar Pranowo. Kemudian, Ganjar bertolak menuju Desa Kaliwungu untuk berbincang dengan para penderes kelapa. Ganjar kemudian mengunjungi pabrik garmen PT Purnama Asih Surya untuk berdialog dengan sekitar 850 pekerja di Desa Nangka Sepet, Masaran, Kabupaten Banjarnegara. Senin sore, Ganjar akan bertemu kalangan mahasiswa, milenial, generasi Z, dan pemengaruh media sosial Banjarnegara di Aula Joglo, Pondok Pesantren Alif Baa, Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Pada Senin malam, Ganjar beserta rombongan akan menghadiri makan malam bersama Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud, caleg partai koalisi, dan relawan di kediaman Gus Hayat di Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Ganjar juga akan blusukan di Desa Karang Anyar dan menginap di rumah penduduk. (ant/ida)
Pemilu Dipastikan Curang, Letjen Suharto: Akar Rumput Sudah Kering, Tunggu Pemantik
Jakarta | FNN - Ramai-ramai para tokoh nasional mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sosial, politik, ekonomi, dan demokrasi terkini. Mereka yang terdiri dari purnawirawan TNI, politisi, pengamat politik, pengamat ekonomi, pakar hukum, akademisi, dan mahasiswa koor menyatakan rezim Jokowi harus berakhir. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memprihatinkan dan tidak bisa ditolerir lagi. Solusinya adalah kekuatan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban presiden. \"People power itu tidak dilarang,\" kata Abraham dalam sebuah diskusi publik bertema \"Selamatkan Pemilu yang Demokratis,\" dengan menghadirkan pembicara antara Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), dan Ishak Rafick (Penulis) dengan dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN, Sabtu (13/01/2024). Abraham mengisahkan pertemuannya dengan Najib Razak di Malaysia. Ia menanyakan bagaimana Malaysia bisa cepat maju, dimana pada tahun 1988 banyak mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia. Mengutip Najib, Abraham Samad menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dikerjakan oleh bumi putera. Ada proteksi dari negara terhadap pribumi. Atas previlage ini kata Abraham lantas PBB minta direvisi UU tersebut karena melanggar HAM, akan tetapi Najib bisa mempertahankan UU tersebut, karena untuk melindungi kelompok rentan, bukan proteksi. Kalau negara krisis, kata Abraham, Najib Razak mengundang 50 orang terkaya untuk bantu memulihkan krisis. Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia yang makin ketinggalan. Bahkan justru sekarang banyak mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia. Pengelolaan sumber daya alam dipegang oleh oligarki, dimana di situ tidak ada pribumi. \"Kita tidak bisa lagi mentolerir rezim sekarang. Kemiskinan bukan karena nasib akan tetapi karena pengelolaan SDA tidak adil,\" paparnya Sementara purnawirawan TNI Setyo Sularso dari Jogjakarta menegaskan bahwa saat ini ia merasa seperti bukan dipimpin oleh bangsa sendiri. Kita dikendalikan oleh SIG (special interested grup) alias oligarki. \"Kita merasa negara kita berada di pemangku negara baru. Presiden adalah orang Indonesia asli tetapi telah diganti WNI. Jadi siapapun bisa menjadi presiden asal WNI, tak peduli dia Arab, Cina, Amerika, atau Negro. Saat ini kita tengah merasakan benturan peradaban antara Reog dan Barongsai. Ishak Rafick menilai bahwa rezim akan berupaya keras untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memenangkan capres tertentu. Oleh karena itu segala cara dilakukan termasuk curang. Sementara masyarakat di Sumatera telah menyatakan dalam survei yang dilakukan Pemuda ICMI, jika pemilu terbukti curang, mereka akan memisahkan diri dari NKRI. \"Ini survei di Sumatera. Keadaan ini tidak baik baik saja. Kalau diteruskan akan jadi bencana nasional,\" paparnya. Saat ini kata Rafick, 20 persen APBN hanya untuk bayar utang. Kita diperas oleh IMF, AS, dan Cina lewat utang atas nama investasi. \"Sebanyak Rp8,041 triliun utang negara kita. Kalau digabung dengan swasta maka mencapai Rp10 ribu triliun,\" tegasnya. Indonesia kata Rafick sudah disetting menjadi bangsa budak. Oleh karena itu harus ada proses yang bisa mengembalikan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa makmur bersama. Rafick mengingatkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa sudah sangat nyata. Mereka bisa saja berkilah bahwa kondisi masih tenang. \"Jawa memang lebih tenang. Tetapi kondisi ini bisa-bisa menjadi amuk massa yang hebat. Orang miskin bukan karena takdir, tapi oleh kebijakan pemerintah,\" paparnya. Pemilu saat ini, kata Rafick semua kekuatan ada di istana, akan tetapi seiring perjalanan waktu, TNI sebagian akan berpihak pada rakyat. Tugas Polri memastikan Pemilu berjalan aman, bukan berpihak pada paslon tertentu. Kepala daerah Plt. berpihak, belum lagi para kepala desa, busser yang tugasnya memanipulasi keadaan, yang buruk dibikin seolah olah baik. Mengapa negara dalam keadaan bahaya? Ukurannya adalah setiap capres memiliki survei sendiri dan meyakini kelompoknya yang akan menang dalam satu putaran, kalau tidak dicurangi. \"Sedangkan publik percaya pasti bahwa Pemilu akan dicurangi\" katanya. Oleh karena itu Rafick mengajak masyarakat untuk sadar dan segera ambil sikap dalam proses perubahan. \"Kalau kita diam, sangat bahaya. Indonesia siaga, butuh pemimpin yang mumpuni,\" tegasnya. Purnawirawan TNI yang lain Yayat Sudrajat menyatakan bahwa Jokowi jelas melanggar konstitusi. \"Disintegrasi bangsa 90 persen akan terjadi jika Pemilu tidak jurdil,\" tegasnya. Yayat merasa prihatin atas nasib pribumi yang disebabkan bukan oleh takdir, tapi oleh penguasa yang dzalim. \"Saya perih melihat pribumi hidup dari tong sampah ke tong sampah yang lain. Kehidupan makin sulit. Kita sudah muak terhadap pemerintah. Lengserkan Jokowi segera,\" pungkasnya. Kegelisahan juga dirasakan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Menurutnya Presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan Polri untuk pengaruhi pemilih. Apalagi dengan pernyataan Kapolri yang menyatakan siapapun yang tidak didukung Presiden dianggap sebagai tukang onar. \"Kita berharap TNI dan Polri netral. Kita tidak untuk makar tetapi kita ingin Pemilu Jurdil, \" tegasnya. Soal keterlibatan Presiden Jokowi dalam salah satu calon, Ikrar menegaskan bahwa presiden telah membajak demokrasi \"Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,\" paparnya. Presiden ikut campur dalam proses Pemilu adalah fakta. Faktanya adalah presiden mengundang kepala desa ke istana. \"Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?,\" tanya Ikrar. Ikrar juga menyampaikan pasca debat, Presiden Jokowi bicara dengan tiga menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. \"Itu kejahatan demokrasi,\" kata Ikrar. Saat ini, kata Ikrar, kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. \"Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia,\" tegasnya. Ikrar mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan demokrasi kaum penjahat. Jika nanti indeks demokrasi turun, maka reputasi Indonesia di mata internasional akan gagal. Dari sisi negara berkembang dan muslim yang apik akan sulit bertahan. Indonesia tidak dipandang sebagai negara demokrasi muslim. Dari sisi negara maju, Indonesia tidak dipandang sebagai negara muslim terbesar yang demokratis. Indeks demokrasi sejak 2015 semakin menurun. Salah satu cara untuk menahan indeks demokrasi supaya tidak turun pengadilan tidak menghukum Haris Azhar dan Fathia Mauludiyanti. Ubedilah Badrun menanyakan semua carut marut politik Indonesia siapa yang paling bertanggungjawab? Jawabannya adalah Jokowi. \"Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,\" tegasnya. Ketua BEM ITB, Bisma Ridho Pambudi menegaskan kondisi demokrasi hari ini sudah genting. \"Alasan apa lagi yang membuat kita diam? Kelompok muda sebetulnya sudah siap untuk bergerak dan memotong kekuasaan Jokowi. \"Nawacita telah berubah nawabencana. Janji Jokowi bullshit, masyarakat makin sengsara,\" tegasnya geram. Sementara Ketua BEM Gielbran Muhammad Noor kembali menegaskan bahwa Jokowi alumnus paling memalukan. Terbukti intervensi KPK, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Demokrasi saat ini dalam fase runyam. Pembangunan yang dilakukan Jokowi hanya kamuflase. Gielbran berharap gerakan mahasiswa akan terus membesar. Gerakan mahasiswa tidak akan berhenti, tidak takut, dan yakin ini gerakan yang benar. Saat ini sudah 900 kampus sepakat tolak politik dinasti. Jokowi telah menggunakan resources negara untuk kepentingan keluarga. Pernyataan lebih keras disampaikan oleh Purnawirawan TNI Mayjen Soenarko. Ia telah keliling ke empat provinsi. Aceh, Sumut, Jawa Barat Selatan, Banten ingin memisahkan diri. \"Jokowi bajingan demokrasi, penipu dan pengkhianat. Jokowi tidak bisa dipercaya. Kalau didiamkan akan hancur,\" katanya Pemimpin kata Soenarko, kalau tidak punya legitimasi ya turun, kalau gak mau turun, ya diturunkan. \"Itu kata Mahfud MD, lho,\" papar Soenarko. Kritikus politik Faizal Assegaf menyatakan bahwa demokrasi Indonesia dirusak oleh lima orang. Mereka adalah Jokowi, Iriana, Adik Ipar, Gibran, dan Kaesang. Faizal heran belum pernah terjadi selama 9 tahun ada menteri yang berani melakukan pembangkangan. Sementara Ormas dan LSM hanya gemar menjadi industri proposal. Politik cawe-cawe demi sahwat dinasti politik. Letjen Suharto mengaku teriris hatinya mendengar orasi Gielbran dan Bisma. Ungkapan itu mengingatkan kembali peristiwa 1998. \"Saya sungguh terbakar semangatnya dengan pengakuan adik adik,\" tegasnya. \"Apakah 9 partai yang ada itu ada legal standing dari rakyat ada gak? Semua partai ayam sayur, hanya peduli pada kekuasaan,\" paparnya. Soenarko menyampaikan sikap Mahfud MD yang sudah homeless terhadap Pemilu. \"Gak mungkin Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi meskipun tukang pelitur, dia sudah disetting oleh orang- orang yang antidemokrasi, \" tegasnya. Keprihatinan juga dirasakan oleh Purnawirawan TNI Letjen Suharto. Ia mengajak masyarakat untuk bersikap: bangkit atau punah. \"Gulingkan Jokowi. 14 Februari 2024 adalah D Day. Itu pasti. Akar rumput sudah kering, tinggal tunggu pemantiknya. Kalau sudah terbakar tidak akan bisa dicegah . Tahun 1998, Pak Harto yang kuat saja bisa roboh. Apalagi 9 ayam sayur ini, pasti roboh. Benalu di republik ini.\" tegasnya. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh hasil survei Pemuda ICMI dan testimoni beberapa tokoh nasional merupakan satu peringatan serius. \"Jangan main-main dengan peringatan ini. Siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, berarti dia membiarkan kehancuran,\" tegasnya. (ant/ind)
Petisi 100: Pemakzulan Jokowi Sudah Layak dan Konstitusional, Siap Debat dengan Yusril dan Jimly
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS( Political Economy and Policy Studies) PERMINTAAN pemberhentian Presiden Jokowi dari jabatannya sudah bergaung sejak lama. Jauh sebelum gonjang-ganjing pemilu dan pilpres 2024. Permintaan pemakzulan Jokowi disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Termasuk mahasiswa. Termasuk purnawirawan dan tokoh nasional, yang kemudian tergabung di dalam “Petisi 100”, yang secara formal sudah menyampaikan aspirasi kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Jokowi, disertai alasan-alasan konstitusional. Petisi 100 kemudian diterima oleh perwakilan MPR dari unsur DPD (Dewan Perwakilan Daerah) pada Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Petisi 100 menjelaskan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh presiden Jokowi sehingga sudah bisa dan sudah pantas dimakzulkan. https://politik.rmol.id/read/2023/07/20/582133/petisi-100-desak-mpr-dan-dpr-makzulkan-jokowi Pertemuan Petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD (9/1/24) hanya salah satu saluran aspirasi saja. Dan ini bukan yang pertama kali Petisi 100 menyampaikan aspirasi pemakzulan Jokowi. Dan ini tidak ada urusan dengan pemilu dan pilpres. Ini masalah penyelamatan bangsa dan negara dari kerusakan lebih dalam, dari tangan pelanggar konstitusi dan pengkhianat negara. Suara Petisi 100 semakin bergema. Pemerintah dan pendukungnya semakin terpojok, karena dugaan pelanggaran konstitusi semakin nyata. Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara, akhirnya bersuara. Yusril mengatakan, permintaan Petisi 100 untuk memakzulkan Jokowi inkonstitusional. Menurut Yusril, presiden hanya bisa dimakzulkan kalau melanggar Pasal 7B UUD 1945. Yaitu, melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. https://news.detik.com/pemilu/d-7140796/yusril-sebut-petisi-100-yang-minta-pemakzulan-jokowi-inkonstitusional/amp Yusril berpendapat, tanpa menunjukkan pelanggaran pasal 7B UUD 1945 secara spesifik, maka pemakzulan adalah langkah inkonstitusional. Pendapat Yusril di atas tidak bisa lagi disebut sebagai pendapat ahli hukum tata negara. Pertama, Yusril adalah partisan Gibran-Jokowi, menyandang Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Karena itu, pendapatnya menjadi bias. Kedua, Yusril gegabah mengatakan tuntutan pemakzulan Jokowi yang disampaikan Petisi 100 adalah inkonstitusional, tanpa tahu latar belakang tuntutan dari Petisi 100. Sebaliknya, menurut pernyataan dan pendapat Yusril tersebut, pemakzulan Jokowi adalah konstitusional kalau Petisi 100 dapat menunjukkan secara spesifik dugaan pelanggaran Jokowi atas Pasal 7B UUD 1945. Pernyataan Yusril tersebut akan semakin memperkuat bahwa proses pemakzulan Jokowi adalah konstitusional. Karena Petisi 100 dalam dalilnya sudah menunjukkan secara spesifik dugaan pelanggaran-pelanggaran Jokowi seperti dimaksud Pasal 7B UUD 1945. Selain Yusril, ahli hukum tata negara lainnya yang memberi komentar terkait pemakzulan Jokowi adalah Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Komentar Jimly Asshiddiqie lebih mengecewakan lagi. Jimly berkomentar tanpa mempelajari inti permasalahan. Jimly berkomentar bukan dalam konteks hukum tetapi dipolitisir menjadi konteks pilpres. Jimly sepertinya mengira Petisi 100 adalah bagian dari salah satu kontestan pilpres, sehingga keluar pernyataan “takut kalah”. https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2794062/jimly-asshiddiqie-sebut-wacana-pemakzulan-presiden-jokowi-aneh/amp Jimly Asshiddiqie salah besar. Perlu dipertegas, Petisi 100 tidak ada hubungannya dengan proses pemilu dan pilpres. Petisi 100 ingin menegakkan konstitusi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Pelanggar konstitusi harus ditindak tegas sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kalau presiden melanggar konstitusi, seperti dimaksud Pasal 7B UUD 1945, maka sesuai perintah konstitusi, presiden wajib diberhentikan alias dimakzulkan. Berapa lama proses pemakzulan presiden tidak penting, dan tidak menjadi faktor pertimbangan sama sekali untuk proses pemakzulan presiden. Yang sekarang perlu dibuktikan adalah, apakah benar presiden Jokowi sudah melanggar Pasal 7B UUD 1945, yaitu melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, sehingga sudah layak dimakzulkan? Untuk itu, Petisi 100 siap berdebat dengan Yusril dan Jimly, bahwa presiden Jokowi telah melanggar Pasal 7B UUD 1945. Apakah Yusril dan Jimly siap? —- 000 —-
Sidang Perkara Senpi Ilegal Digelar Hari Ini, Dalimunthe: Saya Yakin Hakim Sangat Obyektif, Senpi Bukan untuk Kejahatan
Jakarta | FNN - Sidang kasus senjata api ilegal dengan tersangka Dito Mahendra mulai digelar hari ini Senin (15/01/2024) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto kepada wartawan Minggu (14/01/2024) menyatakan sidang perdana tersebut dengan agenda pembacaan surat dakwaan kasus kepemilikan senjata ilegal. Agenda ini teregister dengan nomor 32/Pid.Sus/2024/PN.JKT.SEL dengan hakim ketua Dewa Budiwatsara. Dihubungi awak media, Pahrur Dalimunthe, penasihat hukum Dito Mahendra meyakini bahwa hakim akan obyektif dalam menilai kasus ini, sebab senjata yang dimiliki kliennya tidak dipakai untuk melakukan kejahatan, namun sebatas hobi mengumpulkan senjata. Hobi koleksi senjata itu juga antara lain disebabkan Dito adalah anggota aktif Perbakin. \"Saya yakin hakim akan sangat obyektif, sebab senjata itu untuk hobi dan menjadi anggota Perbakin,\" katanya Senin pagi (15/01/2024). Lagi pula, kata Pahrur senjata itu dilengkapi surat dari instansi negara. \"Klien kami memang hobi mengoleksi senjata. Oleh karena itu surat-suratnya lengkap,\" tegasnya. Pahrur berharap kasus ini cepat selesai dan tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak ada korban jiwa. Tak hanya itu kata Pahrur - yang bersangkutan bukan seorang pelaku kriminalitas. Senjata itu lanjut Pahrur adalah senjata pabrikan semua. \"Jadi tidak mungkin ilegal,\" tegasnya. \"Seharusnya klien kami tidak ditahan, karena ada surat-surat yang memungkinkan bisa bebas,\" paparnya. Dalimunthe masih heran kenapa kliennya ditahan sementara untuk kasus yang lain tidak ditahan. \"Sepanjang ada surat, berkaca pada Yasin Limpo tanpa diperiksa dinyatakan bersurat,\" katanya. Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menyita 12 senjata sebagai barang bukti kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan tersangka Dito Mahendra. Bareskrim menaksir harga 12 senjata yang disita dari Dito itu senilai Rp 3 miliar. Sekitar Rp 2-3 miliar mungkin kalau kita menilai. Karena ada beberapa senjata yang cukup mahal di pasaran. Cabot itu termasuk senjata yang mahal,\" kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023). Djuhandhani merinci 12 senjata ilegal itu terdiri atas 7 pucuk senjata api, 4 pucuk airsoft gun, dan 1 pucuk senapan angin. Selain itu, penyidik menyita 2.157 butir peluru, kelengkapan magasin, amunisi, dan aksesori senjata api lainnya. Atas perbuatannya, Dito dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman paling tinggi 20 tahun penjara. Dalimunthe yakin bisa mematahkan seluruh dakwaan di persidangan sehingga tetap ada peluang bebas untuk Dito Mahendra. (abd)
Jokowi di Ujung Tanduk
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PETISI 100 bergerak terus. Terakhir mendatangi Menkopolhukam menyampaikan pandangan bahwa untuk mencegah Pemilu curang hanya satu jalan, yaitu : Makzulkan Jokowi. Jokowi adalah faktor utama dari kecurangan Pemilu yang akan datang. Ada ambisi kuat untuk menggolkan anaknya Gibran sebagai Wapres. Bukan hanya Pemilu curang yang akan terjadi tetapi juga kehancuran bangsa jika Jokowi tetap berkuasa. Isu pemakzulan terus bergulir. Uniknya gencar menjelang akhir jabatan sebagai Presiden. Dua fase target pemakzulan pertama hingga pelaksanaan Pilpres 14 Februari 2024 dan kedua, tahap hari Pilpres hingga 20 Oktober 2024. Meski sangat pendek bukan berarti mustahil untuk pemakzulan fase pertama. Gerakan rakyat yang menjadi sebab. Fase kedua gerakan akan lebih masif setelah melihat bukti berbagai kecurangan Pilpres. Pemakzulan bukan untuk menggagalkan Pemilu. Pemilu harus tetap berlangsung. Akan tetapi Pemilu yang jujur dan adil adalah Pemilu yang biang kekacauan dan kecurangannya ditiadakan. Pemilu tanpa Jokowi. Pilpres dengan cawe-cawe brutal menjadi tanda bahwa Jokowi kini sedang berada di ujung tanduk. Goyah dan mudah jatuh. Apakah itu tanduk tiga, tanduk dua maupun tanduk satu. Berarti pada semua hewan bertanduk, Jokowi terancam. Berada di ujung tanduk tiga, bagaikan berada di tanduk hewan purba Triceratops. Hewan herbivora ini bermahkota sebagai penarik betina. Tanduknya tajam untuk menusuk lawan. Ditemukan juga Sapi bertanduk tiga di Bangli milik I Wayan Sudira. Hewan bertanduk dua, lebih umum mulai dari yang jinak seperti kambing atau sapi hingga yang berbahaya seperti ular viper atau ular gurun. Gaboon viper (Bitis gabonica) memiliki taring terpanjang, sangat mematikan dan pandai berkamuflase. Sementara hewan bertanduk satu, ada yang indah seperti Kasuari dan ada pula yang \"galak\" seperti Badak India (Rhinoceros unicornis). Lainnya Kadal Badak, Fish Unicorn, Saola, Paus Bor (Narwhal), serta Kumbang Badak (Oryctes Rhinoceros). Sesungguhnya Jokowi berada di ujung hewan bertanduk berapapun. Semua potensial untuk menjatuhkan. Pada tanduk bernomor tiga, Jokowi adalah lawan yang awalnya dianggap kawan tetapi berkhianat. Pendukung utama sejak Walikota dan Gubernur yang kemudian dicampakkan. Megawati dan Jokowi kini dalam posisi berhadap-hadapan. Di ujung tanduk nomor dua dalam makna bahwa rekayasa dan kecurangan dilakukan Jokowi untuk memenangkan pasangan nomor dua. Kemenangan berbasis kecurangan menjadi sebab Jokowi bakal digoyang habis hingga jatuh. Bukan hanya Jokowi tetapi juga pasangan yang didukungnya. Apalagi jika justru pasangan nomor dua ternyata kalah, maka Jokowi tamat lebih cepat. Adapun di ujung tanduk nomor satu menyangkut kemenangan kekuatan perubahan atas status quo. Kekalahan pasangan nomor dua menyebabkan telur di ujung tanduk itu jatuh dan pecah. Kekalahan ini bukan hanya berakibat lumpuhnya Jokowi bagai katak lumpuh (lame frog) tetapi juga terancam proses hukum berikutnya. Jokowi tidak memilih pola mendarat nyaman dan aman tetapi opsi risiko buruk. Membangun politik dinasti, menutupi korupsi, serta investasi yang meminggirkan pribumi. Kedaulatan ditukar dengan hutang luar negeri. Rakyat terengah-engah membayar pajak dan harga barang yang terus melambung tinggi. Masa pemerintahannya penuh dengan keruwetan dan kegaduhan. Sejak terpilih sudah terjadi kontroversi. Dosa politiknya dinilai tebal dan berkarat, sulit untuk dibersihkan. Demokrasi diganti oligarki bahkan monarki. Kebijakan ambivalen menginjak etika dan moral, hukum yang diperalat untuk kepentingan politik, kriminalisasi oposisi, sekularistik, mistik, serta otoriter. Jokowi bagai telur di ujung tanduk (egg in the edge of a horn). Sebentar lagi jatuh dengan tidak hormat. Pecah berantakan. Rakyat memendam rasa kesal dan dendam. Presiden ini terlalu banyak bohong, tipu-tipu dan tidak ada rasa malu meski dituduh bersertifikat palsu. Sertifikat Kepresidenan yang sesungguhnya haram alias tidak halal. (*)
Mendebat Debat Capres, di Luar Waktu Debat
Oleh Ahmad Dayan Lubis - Pemerhati Peradaban Politik DEBAT itu pasti beda dengan diskusi sambil menyeruput kopi. Itu penting dimengerti, agar tidak ada tawaran yang justru menghilangkan hakikat debat. Debat mengandalkan kata-kata, narasi, retorika, data, tentu saja gestur dan mimik. Waktunya terbatas. Orang yang terampil memadukan semua itu dan tepat menggunakan psikologi bahasa berpeluang menang debat. Debat itu pertempuran tanpa senjata fisik. Sebab itu peserta debat yang memahami debat tidak tepat mengatakan kepada lawan debatnya, kamu hanya pintar ngomong dan bermain kata. Karena memang itulah senjatanya. Perlu diulang. Omonganlah senjata debat. Itu sama saja dengan tentara yang mengatakan kepada tentara musuh, kamu pandainya menggunakan senjata, padahal lagi suasana pertempuran. Namun debat sejatinya menguji pikiran. Dan pikiran tentu tidak bisa diuji, jika tidak ada kemerdekaan mengungkapkan pikiran itu sendiri. Karena itu, debat yang ideal adalah debat yang lenyap dari relasi dominasi kuasa. Jangan ada peserta yang merasa berkuasa, lebih dekat dengan penguasa atau argumentasinya subjektif belaka, seperti lebih tua dst. Meminjam teori kritis Jurgen Habermas ia berpendapat bahwa untuk menembus realitas maupun data empiris yang ada, maka diperlukan tiga hal yakni pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Pengetahuan adalah bentuk kesadaran manusia. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah direfleksikan secara metodologi. Debat dari perspektif ini adalah bagaimana mengungkapkan kesadaran manusia secara metodologis dan dengan memanfaatkan teknologi demi kemajuan manusia. Karena itu, debat yang ada di antara anggotanya merasa lebih, dia akan tertutup terhadap fakta dan data jika berbeda dengan yang dia punya. Akhirnya debat terhenti pada saya benar, kamu salah dst. Dengan kata lain, debat bukan lagi ajang melahirkan gagasan yang lebih baik ke masa depan tentang nasib sebuah bangsa yang lebih baik, melainkan tentang saya tersinggung, datamu salah, bahkan \"kamu tahu apa\". Jika d3bat sudah ada di level ini, maka yang berdebat bukan lagi pikiran, melainkan mulut. Karena itu, setiap ada momen yang pas, mulut akan berujar tentang narasi narasi yang membusukkan. Situasi ini juga menjadi atalase bagi para pecinta kemanusiaan yang hakiki untuk menandai satu produk pikiran serta kemasannya. Apakah layak dibela, diperjuangkan dan diharapkan kemenangannya. Jika ada tokoh yang tidak mampu mengombinasikan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi dengan baik, maka kuranglah syaratnya untuk bisa dipercaya. Daniel Goleman, mengenalkan kecerdasan emosional secara lebih baik dari sebelumnya. Ia berpendapat betapa urgennya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang mengatur emosinya dengan inteligensi (to manage our emotional life with inteligence). Ini syarat penting bagi seorang pemimpin. Selain tentunya yang tidak kalah juga dan sama pentingnya kecerdasan intelektual dan spritual. Debat calon presiden seperti yang disaksikan jutaan rakyat adalah atalase besar, tempat rakyat bisa melihat dan memastikan. Pertama, narasi dan gagasan. Kedua, emosinya. Ketiga, profilnya. Jika harus memilih, mana yang akan anda pilih secara objektif yang berkata santun persuasif atau keras luas atau menekan nekan. Profil juga terkait hal hal fisik, usia, kesehatan, status, keluarga dll. Kita memiliki kebebasan. Pun kesadaran dan keberanian mengoreksi apapun yang pernah kita putuskan. Atau berpindah pilihan. Termasuk berani membebaskan diri untuk keluar dari sebuah kendaraan yang katanya kita akan dibawa kepada kemajuan, ternyata sopirnya membawa kita mundur. (*)
Gatot Nurmantyo: Selamatkan Indonesia dari Pemilu Curang dan Disintegrasi Bangsa
Jakarta | FNN - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo merasa miris membaca hasil survei yang dilakukan oleh Pemuda ICMI Pusat yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 dipastikan curang. Kecurangan ini akan berdampak sangat serius yakni disintegrasi bangsa. Dalam laporan survei berjudul Pemilu Curang dan Ancaman Disintegrasi Bangsa disebutkan sebanyak 85,2 persen responden setuju memisahkan diri dari NKRI jika Pemilu curang, 6,7 persen tidak setuju, dan 8,1 persen agak setuju. \"Dengan demikian hasil survei ini menunjukkan adanya tingkat kekhawatiran dan ketidakpuasan tinggi di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang curang,\" kata Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kaderisasi Pemuda ICMI Pusat, Muharam Namlea, Sabtu (13/01/2024) di Jakarta. Muharam menyatakan bahwa survei dilakukan antara 17-27 Desember 2023 dengan melibatkan 2400 responden di wilayah Sumatera, dimana sebanyak 85,2 persen percaya bahwa Pemilu curang. Jika terbukti curang, kata Muharam, masyarakat Sumatera sepakat untuk memisahkan diri dari Indonesia. \"Ini hasil survei yang bicara, bukan saya, mereka pilih memisahkan diri dari Indonesia jika terbukti Pemilu curang,\" tegas Muharam. Gatot menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh Pemuda ICMI tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia. \"Ini satu peringatan. Jangan main-main dengan kondisi ini. Bagi siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka dia membiarkan kehancuran,\" kata Gatot dalam diskusi publik berjudul Selamatkan Pemilu yang Demokratis, Sabtu (13/02/2024) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara antara lain Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), Ishak Rafick (Penulis), dan Hersubeno Arief dari FNN sebagai moderator serta Gatot Nurmantyo sebagai penutup diskusi. Adapun peserta diskusi yang hadir antara lain Abraham Samad (mantan Ketua KPK), Faizal Assegaf (kritikus), Purnawirawan TNI Suharto, Purnawirawan TNI Soenarko, mantan anggota DPR RI Hatta Taliwang, dan tokoh-tokoh partai politik. Gatot mengingatkan rakyat Indonesia bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi pengkhianat bangsa. \"Saat ini ada ancaman disintegrasi bangsa dan ada upaya pengkhianatan terhadap negara. Kalau kita tidak bangkit, kita akan pecah,\" tegasnya. Gatot menyarankan rakyat Indonesia mencegah perpecahan ini. \"Ayo kita kawal dengan membuat \"Posko Indonesia Siaga\" agar tidak terjadi perpecahan,\" pintanya. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan TNI dan Polri untuk mempengaruhi pemilih. Ikrar menyayangkan sikap Kapolri yang tidak netral. Ikrar berharap TNI dan Polri bertindak netral. \"Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,\" paparnya. Cawe-cawe Jokowi makin tampak nyata saat kata Ikrar, pasca debat Presiden berbicara dengan 3 menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. \"Ini kejahatan demokrasi,\" kata Ikrar. Presiden juga melakukan politik ketakutan, baik yang ada di kelompok capres maupun pada para kepala daerah. Maka lanjut Ikrar, jangan kaget jika upaya Masinton Pasaribu mengusulkan Hak Angket tidak mendapatkan dukungan parlemen bahkan dari partai sendiri. \"Parlemen tidak berhasil menjadi balancing bagi jalannya pemerintahan. Kekuatan parlemen ada di tangan Jokowi\" paparnya. Ikrar menyarankan rakyat Indonesia untuk segera bertindak, bukan omong-omong. \"Kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia\" tegasnya. Para perwira kata Ikrar harap kembali ke tugas pokok TNI, jaga serangan dari luar. Tugas Polri pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, bukan penguasa. Tidak ada tugas TNI Polri yang menjalankan perintah presiden memenangkan salah satu paslon. Jika demikian, maka polisi ikut merusak demokrasi. \"Kita harus hindari demokrasi kaum penjahat,\" tegasnya. Ikrar juga menyinggung Presiden yang mengundang organisasi kepala desa ke istana. \"Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?\" tanyanya. Ikrar mengajak TNI dan Polri untuk tidak terjebak dalam permainan dinasti politik yang terdiri dari Jokowi, Iriana, Gibran, Kaesang dan Bobby. \"Demokrasi kita dirusak hanya oleh 5 orang,\" paparnya. Sementara Ubedilah Badrun menegaskan bahwa prestasi sangat penting bagi sebuah negara demokratis jika sirkulasi pemilu dengan demokratis. Oleh karena itu penyelenggara pemilu dan wasit harus independen. Kalau on the track, maka demokratis. Fakta di Indonesia saat ini penyelenggara Pemilu melanggar etik dan cacat moral. Apalagi presiden terang terangan cawe-cawe. Kecurangan pemilu kata Ubed dilakukan sejak awal. \"Siapa yang paling bertanggungjawab? Ya Jokowi. Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,\" pungkasnya. (*)
POPULER
