ALL CATEGORY
Kepastian Kecurangan Pilpres Tidak Bisa Lagi Disembunyikan dan Mengarah pada Gibranisasi
Jakarta, FNN – Menghadapi berbagai kecurangan yang makin lama makin tampak maka kita mesti meminta pemerintah agar mendatangkan pengawas eksternal, dan mendorong agar civil society juga turut mengawasi. Sambil menunggu para pengamat internasional hadir, jika pasangan calon 01 dan 03 menyatu maka akan mendorong civil society bergerak, karena saat ini kemungkinan civil society sedang menunggu. Jadi, harus ada langkah konkret, meskipun kecil, dan bisa dimulai dari tim hukumnya, misalnya. Prosedur ini bisa tempuh, tetapi di ujungnya harus ada satu kesepakatan dengan membuat semacam petisi supaya lebih kuat, sebuah petisi terhadap kekuasaan supaya jujur dan adil, supaya masyarakat sipil bisa ikut tanda tangan, supaya BEM juga bisa mendorong itu. Kalau hanya dilakukan oleh dua pasangan tersebut, boleh saja, tetapi kurang mampu menggerakkan keinginan bersama untuk mengawasi Pemilu. Demikian disampaikan Rocky Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/1). “Jadi mesti ada kemarahan yang menimbulkan orang mau untuk bersama dua paslon ini mengawasi Pemilu. Bukan untuk memilih mereka, tapi untuk memastikan bahwa Pemilu ini tidak boleh sedikit pun diarahkan oleh Presiden,” ujar Rocky. Jadi, intinya adalah minta presiden untuk tidak cawe-cawe lagi, lanjut Rocky. Kalau presiden sudah netral, KPU pasti biasa-biasa saja. Kalau KPU dan Bawaslu tidak melihat pengondisian di daerah atau di lokal maka KPU akan merasa baik-baik saja. Lain halnya kalau deklarasi atau joint statement sudah dilakukan. Kemungkinan besar akan terjadi gerakan untuk mengawasi Bansos, BLT, dan sebagainya. Masyarakat internasional juga pasti akan ikut membantu. “Jadi, intinya, kenapa diperlukan joint statement adalah untuk memulai satu gerakan nasional anti-penyuapan dan anti-penggunaan Bansos untuk kepentingan Jokowi,” ujar Rocky. Sebetulnya, kalau soal kecurangan kita bisa langsung menyimpulkan karena kecurangan bukan lagi dugaan dan bukan juga kecurigaan. Fakta-fakta kecurangan sudah terjadi di depan mata. Meskipun dikemas secara canggih menggunakan istilah program pemerintah dan sebagainya, tetapi intinya tetap merupakan kecurangan. Kepastian-kepastian kecurangan, menurut Rocky, makin lama makin tak bisa lagi disembunyikan. Jejak-jejak digital yang dikumpulkan oleh netizen kalau dijadikan fakta maka dengan mudah kita bisa membuat narasi bahwa memang mulai dari pembinaan, lalu mobilisasi kepala desa, lalu berbagai aturan yang memungkinkan para pejabat yang sedang di bawah pengawasan Jokowi bisa ikut berkampanye tanpa harus meninggalkan jabatan dia sehingga fasilitas publik dan fasilitas negara, dimanfaatkan untuk kepentingan Gibran. “Jadi, semua hal yang mengarah pada gibranisasi itu dengan mudah dibaca oleh netizen. Jadi, terjadi gibranisasi di mana-mana,” ujar Rocky.(ida)
Mau Pemilu Fair, Minta Pengawas Eksternal
Jakarta, FNN – Kemarin harusnya Gibran memenuhi panggilan Bawaslu pusat berkaitan dengan bagi-bagi susu di car free day, tapi tidak datang. Baru hari ini akhirnya Gibran datang. Yang menarik, Bawaslu pusat menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi Bawaslu Jakarta Pusat tetap mencoba mencari celah untuk menjerat Gibran. Mereka menemukannya melalui pelanggaran Perda. Tarik ulurnya inilah yang membuat orang bertanya-tanya apakah ada campur tangan dari istana. “Ini konyolnya, kan dia musti bilang itu kampanye, bukan karena Perda. Tetap kalau Perda tidak ada urusannya dengan kampanye,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/1) Jadi, lanjut Rocky, apapun yang diucapkan, mau level apapun dari Bawaslu atau KPU, sinisme sudah terjadi dan orang menganggap bahwa mau Gibran dihukum atau tidak, dia akan jadi wakil presiden dan dia akan menang. Sepertinya, inilah melatarbelakangi PDIP mencoba menjalin kerja sama dengan tim AMIN untuk menghadapi kecurangan-kecurangan dari rezim penguasa. Memang, untuk menghadapi kecurangan yang di-backup oleh kekuasaan, tidak mungkin kalau dilakukan sendiri berhadap-hadapan. “Iya, saya kira (kerjasama) ini merupakan hal untuk memastikan bahwa jalan menuju 14 Februari itu bersih, dan harusnya tiga-tiganya, bukan Cuma Anies dan Ganjar. Prabowa juga musti ikut di situ dong,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, orang keburu mengerti bahwa yang bisa protes cuma Anies dan Ganjar, karena mereka yang berpotensi untuk dicurangi. Jadi, tidak ada soal jika dua pasangan ini datang ke pers dan menuntut dengan tajam supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, walaupun itu secara normatif saja. Permintaannya juga harus diperluas, tambah Rocky. Jangan sekadar minta pada KPU atau pemerintah saja, tetapi juga minta pada masyarakat sipil untuk mengawasi. Jadi, musti diundang juga BEM-BEM untuk meminta tolong agar mereka juga menjadi pengawas partikuler. Musti diterangkan juga dalam konverensi pers dan mungkin Anies yang bisa mulai meminta Jokowi atau KPU untuk mengundang secara resmi pengamat internasional, supaya betul-betul orang melihat bahwa ada keseriusan. Jadi, bukan sekadar mengeluh, tetapi juga mesti ada alat. “Jadi, kalau minta jangan curang agak susah karena dari awal memang mau curang. Salah satu caranya adalah minta ada pengawas eksternal,” jelas Rocky. Banyak sekali lembaga bonavit yang andal di dunia, yang mau mengawasi pemilu di Indonesia. Karena, bagi dunia Indonesia tidak boleh jatuh ke dalam otoriterianisme, tidak boleh jatuh dalam penipuan-penipuan Pemilu.(ida)
Aneh, Ratusan Ribu WNI di Malaysia Belum Terdaftar Dalam DPT KPU
Jakarta, FNN - Berbagai kejanggalan dan keanehan terus bermunculan berkaitan dengan pemilih yang berdomisili di luar negeri. Setelah puluhan ribu kertas suara sudah dicoblos sebelum waktunya terjadi di Taiwan, kini muncul persoalan baru. Ratusan ribu warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU. Padahal, KPU sudah melakukan pemutakhiran data. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara Indonesia menyampaikan protes karena mereka belum terdaftar sebagai dalam daftar pemilih tetap pada Pilpres 2024, beredar di dunia maya beberapa hari lalu. Mereka menyampaikan bahwa pada 28 Desember 2023 KPU telah mengumumkan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, tetapi ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia belum terdaftar. Mereka menilai dan menduga ini faktor kesengajaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon atau partai tertentu. Mereka sudah mengadukan perihal tersebut ke Panwaslu Malaysia dan tetap menuntut ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia mendapatkan hak pilihnya. “Tolong dibantu dan jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih. Kami berharap kejadian-kejadian di masa silam, yaitu di tahun 2019, menjadi pelajaran bagi PPLN Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bekerja secara jujur dan adil,” ujar juru bicara mereka. Mereka juga menyampaikan apresiasinya kepada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan mereka dan berharap laporannya ditindaklanjuti sehingga mereka mendapatkan hak konstitusionalnya. Sebetulnya, juru bicara warga negara Indonesia di Malaysia, El Rasyid, pada 17 Desember 2023 telah mencoba mendaftarkan ke panitia pemilihan luar negeri di Malaysia, namun selalu ditolak dan dipersulit. “Kami merasa dipersulit,” ujarnya melalui sebuah video yang ditujukan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Mereka khawatir tidak terdaftarnya ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia di DPT ini merupakan bagian dari skenario kecurangan. “Ya, tidak berlebihan ya kalau mereka punya kecurigaan dan kekhawatiran semacam itu, karena pada pemilu dan pilpres 2019 lalu terjadi skandal serius di Malaysia, di mana ribuan kertas suara sudah dicoblos. Untuk Pilpres, surat suara yang sudah dicoblos adalah untuk pasangan nomor satu Jokowi - Makruf Amin yang waktu itu menjadi incamben,” ujar Hersubeno Arief, wattawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1).(ida)
Jokowi Perusak dan Bencana Negara
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih Inayah Wahid membacakan kembali tulisan ayahnya Gus Dur pada 1990-an berjudul \"Seolah-olah Demokrasi\". Pada haul Gus Dur, Sabtu (16/12/2023). Dalam rentang waktu cukup lama tulisan Gusdur masih eksis, bertenaga, dan bersenyawa dengan kondisi saat ini alam demokrasi di Indonesia makin berantakan di era Jokowi. Tulisan Gus Dur \"Masyarakat kita berada dalam suasana seolah-olah hukum sudah tegak, seolah-olah sistem demokrasi berlaku, seolah-olah tindakan penguasa konstitusional, seolah-olah ada kebebasan dan sebagainya. Semua lalu menerimanya sebagai wajar hanya karena tak bisa mengelak dan terpaksa ikut bermain dalam sistem seolah-olah normal ini demi keselamatan dirinya,\" ujar Inayah.\" Tersambung dengan Majalah Time menilai bahwa sebelumnya demokrasi di Indonesia relatif lebih baik atau mulai mencapai puncaknya. Namun belakangan sangat terlihat berantakan di rusak Jokowi makin parah kemundurannya di akhir masa jabatannya. Perilaku tirani dan otoritas dengan macam macam rekayasa politik bergaya oportunis sangat jelas di wajahnya, yang sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Diperkirakan dan diramalkan Jokowi akan dikenang sebagai Presiden yang mengantarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, Jokowi akan dicap sebagai bapak perusak demokrasi. Pada eranya sama sekali tidak ada kreativitasnya untuk mengangkat pemberdayaan kesejahteraan rakyat , justru negara terus menekan rakyat yang makin sekarat, di bawa ke alam fantasi san halusinasi dengan hidup hanya mengikuti skenario jahat Oligarki. Kebutuhan makan rakyat hanya mengandalkan impor, keuangan negara sangat tergantung dengan hutang, sumberdaya alam dengan dalih investasi dilelang pada kekuatan asing. Bukan hanya proses demokrasi yang dirusak, kelola negara berjalan limbung mejadi jarahan korupsi semua pejabat negara Nafsu Jokowi bertambah parah tengah berusaha membangun Ibu Kota Negara Nusantara ( IKN ) hanya lahir dari sensasinya tanpa sadar diri ketika kekuatan finansial negara sangat tidak memungkinkan . IKN ini dipastikan hanya akan menjadi warisan kelam dan gelap Jokowi. Kekhawatiran, ketakutan bencana politik dan hukum akan menimpanya, terlalu sederhana dan spekulasi rekayasanya menempatkan putra mahkotanya sebagai Cawapres akan menolongnya. Berhasil atau gagal sebagai Cawapres hampir semua pengamat dan analis politik, menengarai kemampuan yang sangat tidak layak dan pemaksaan Gibran sebagai Cawapres menabrak konstitusi, akan menjadi bencana lebih besar bagi Jokowi. Jokowi sedang menorehkan sejarahnya sendiri bukan hanya sebagai presiden terlemah dan terburuk di tanah air juga sebagai presiden perusak demokrasi dan hanya menjadi beban dan bencana negara. ***
Memori Bersama Guru Bangsa
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih Memori kenangan bersama FC Prof. Rizal Ramli muncul terbayang dengan jelas, empat kali dipanggil oleh sang guru, sumber pencerahan, intelektual dan aktivis pergerakan. Panggilan pertama hanya basa basi tentang keadaan Indonesia saat, dalam percakapan antara lain beliau mengatakan \"ide pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lahir dari rumah ini\" Agak panjang Beliau menyampaikan arah perjuangan, konsisten sikap sebari menyampaikan pesam \"badai halangan, hambatan dan tantangan sebagai aktifis akan menerjang mu dan kawan kawanmu, hadapi jangan lari.\" Panggilan kedua, tanpa basa basi langsung di ajak masuk keruang kerjanya, persis sama seperti ketika ketemu pertama kali dengan Prof Ichsanuddin Noorsy. Beliau langsung menyalakan layar dan terbaca dengan jelas tentang skema perjuangan keadaan tidak bisa diatasi dengan cara normal harus dihadapi dengan perjuangan fisik bubarkan MPR dan ambil alih kekuasaan , turunkan Jokowi bentuk pemerintahan PRESIDIUM. Pada pertemuan ketika, juga diminta langsung masuk ruang kerjanya, lebih tajam tentang negara sudah di kuasai Oligarki, bahaya Cina, gambaran kehancuran Indonesia dan bahaya besar negara sudah berada di jurang kerusakan dan kehancurannya. Panggilan keempat sangat mendadak waktu malam hari menjelang Isya dan pagi diminta datang ke Jakarta ketemu bersama aktifis perjuangan lainnya. Karena kendala waktu gagal memenuhi panggilan beliau, dengan rasa menyesal tidak bisa memenuhi panggilannya. Terahir saat dialog politik tentang bahayanya UUD 45 dan Pancasila telah diganti dengan UUD 2002 beliau minta saya duduk disampingnya memandu dialog dan meminta dua Guru Besar Prof Kaelan dan Prof Sofyan Efendi duduk di kanan dan kiri beliau, mendampingi Beliau. Beliau sampaikan dengan detil dan jelas sejarah kecelakaan amandemen UUD 45 dan sejarah awal naiknya Jokowi sebagai presiden RI dengan segala dampak dan akibatnya. Sayang saat semua pencerahan sudah saya tulis dan saya sodorkan ke Beliau dilarang untuk di publikasikan, dengan pertimbangan waktu dan situasi politik yang belum memungkinkan. Saya percaya siapapun yang sempat bersentuhan dan mendapat bimbingan langsung dari beliau akan mengerti dan merasakan betapa gigihnya perjuangannya demi kebaikan dan keselamatan negara Indonesia. Semoga Tuan Guru Prof Rizal Ramli yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya dan kita semuanya bisa menerima perjuangan Beliau. **
Bagi-bagi Susu di CFD, Gibran Dipanggil Bawaslu
Jakarta, FNN – Buntut dari bagi-bagi susu di CFD, Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, dipanggil Bawaslu. Tetapi, tanpa memberikan alasan, Gibran tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Sampai batas waktu yang ditentukan, baik Gibran ataupun perwakilannya tidak tampak hadir ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey, alias Sonny Pangkey enggan berkomentar soal ketidakhadiran Gibran dalam pemeriksaan. Dia hanya mengatakan, keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Triyanto. Sementara itu, Dimas membenarkan bahwa Gibran tidak hadir dalam pemeriksaan, namun pihaknya tidak mendapatkan informasi mengenai alasan ketidakhadiran Gibran. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Benny Sabdo, menjelaskan bahwa Gibran dipanggil setelah adanya temuan fakta baru yang diungkap oleh Bawaslu RI. Fakta baru tersebut mengarah pada meminta keterangan pada aktor utamanya, termasuk Gibran. Keterangan Gibran diperlukan untuk melengkapi informasi yang telah didapatkan Bawaslu Jakarta Pusat dari pemeriksaan sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan politik dilarang dilakukan di lokasi CFD Jakarta. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Mengomentari bagi-bagi susu di CFD yang dilakukan oleh Gibran, Refly Harun dalam kanal You Tubenya edisi Senin (1/1) mengatakan, “Ya, itu money politic-lah, bagi-bagi susu.” Refly juga menjelaskan bahwa program itu sesuatu yang dijanjikan kalau dia terpilih, bukan yang dimaterialisasikan atau yang dilaksanakan ketika kampanye. Kalau dilaksanakan ketika kampanye namanya bukan program, tapi pemberian, dan pemberian itu bisa money politic. Karena yang diperkenankan adalah alat peraga kampanye. Jadi, kalau memberikan makan siang, memberikan macam-macam, itu namanya money politic. “Jadi, wajar kalau Gibran dipanggil, karena dia melakukan pelanggaran kampanye sesungguhnya,” tegas Refly.(ida)
Optimisme Rizal Ramli
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BETAPA terkejut saat penulis mendarat di Bandara Soek Hatta Rabu pagi sekembali melaksanakan umroh membuka HP. Terbaca berita telah meninggal tokoh pejuang, ekonom, mantan menteri, alumni ITB dan banyak sebutan lain DR Rizal Ramli. Semua faham bahwa Rizal Ramli adalah tokoh oposan terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap telah keluar dari rel konstitusi, tidak berpihak pada pribumi dan bergeser menjadi otoriter. Bukan satu kali Rizal Ramli menyatakan Jokowi akan segera runtuh sebagai akibat dari ulah pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Ia membandingkan dengan kejatuhan Soeharto maupun Soekarno. Bahwa cara mengelola negara yang jor-joran Jokowi akan berakibat fatal. Rakyat muak bahkan marah. Rizal Ramli sendiri siap untuk memimpin gerakan rakyat untuk meruntuhkan rezim ini. Kekuasaan ilahi dan semangat perubahan rakyat akan mampu menumbangkan, menurutnya. Optimisme yang luar biasa dan mencerahkan bagi siapapun yang merindukan perubahan. Semangat muda yang reformatif bahkan revolusioner. Kepada orang-orang berambut putih yang bersilaturahmi ke rumahnya Rizal Ramli selalu berseloroh tapi serius juga agar menyemir rambut putihnya menjadi hitam kembali. Tampilan harus muda agar berjuang bagai anak muda. Kenangan berharga dan sulit untuk dilupakan adalah saat bang Rizal Ramli mengajak naik becak berdua untuk menunaikan ibadah shalat jum\'at di Masjid dekat rumahnya Jalan Bangka yang agak memutar. Ia menyampaikan bahwa Rizal, yang kebetulan sama nama awalnya, agar yakin bahwa perjuangan kita akan berhasil. Jokowi sudah panik melihat geliat rakyat dan kegagalan program-programnya. Pemerintahan Jokowi sudah keterlaluan, serunya. Rizal Ramli memang tokoh luar biasa. Sangat berpendirian dan memiliki kapasitas untuk memimpin negara dan memperbaiki ekonomi bangsa. Andai tidak berlaku presidensial threshold tentu ia maju sebagai Calon Presiden. Bukan hal mustahil, Rizal Ramli dapat menjadi Presiden. Ia memiliki banyak gagasan untuk merekonstruksi negara. Rizal pemimpin yang kuat. Kini Rizal Ramli telah dipanggil ilahi untuk mendahului. Ia pergi membuat fondasi sejarah sebagai monumen. Monumen perjuangan, perubahan dan perbaikan. Optimisme menggerakan semangat kaum muda. Orang tua juga. \"Semir rambut putih menjadi hitam, agar engkau menjadi muda\". Tentu agar tidak merasa tua dan tidak mampu berbuat apa apa. Perubahan sebentar lagi. Selamat jalan bang Rizal, masih banyak penerus perjuanganmu. Tidak sia-sia abang bersikap optimis. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan maghfirah. Memasukkan ke dalam Surga Jannatun Naim. Aamiin. (*)
Legacy Etik Rizal Ramli
Oleh Ubedilah Badrun - Analis Sosial Politik politik UNJ. RIZAL Ramli, saya memanggilnya Bang RR. Saya mengenalnya sejak saya menjadi aktivis mahasiswa tahun 90-an hingga menjadi akademisi saat ini atau hampir 26 tahun lebih saya mengenalnya, sosok Bang RR tidak banyak yang berubah hingga beliau menemui ajalnya kembali kepada Allah pada 2 Januari 2024. Integritasnya untuk terus berpihak pada rakyat banyak tidak pernah pudar, cara komunikasinya dengan saya juga tidak pernah berubah meski beberapa kali beliau menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi menteri saat Era Gus Dur maupun era periode pertama Joko Widodo. Bang RR adalah guru diskursus ekonomi politik yang tajam, menyenangkan, sering to the point dan enak untuk berdebat hingga semua pikiran kita saling terbuka. Saya dan bang RR jika berdiskusi bisa berjam-jam dari soal ekonomi makro hingga problem ekonomi mikro dan politik kontemporer. Sikap tegasnya untuk berpihak pada kepentingan rakyat dan menolak elit politik yang berbisnis dengan istilah menolak Pengpeng (penguasa sekaligus pengusaha) adalah legacy etik beliau yang menjadi pembelajaran politik berharga bagi bangsa Indonesia. Bahwa menjadi pejabat negara (penguasa) itu mesti diabdikan seluruh agendanya untuk kepentingan negara, jangan memanfaatkan posisi politik untuk berbisnis atau memanfaatkan posisi kuasa untuk kepentingan bisnis dirinya dan keluarganya. Narasi itu tidak hanya beliau ucapkan tetapi juga beliau praktekan saat menjadi Menterinya Joko Widodo di periode pertama. Karena sikapnya yang tegas meng \'kepret\' (istilah Bang RR yg artinya menampar) atau menegur pejabat yang berbisnis membuat Bang RR diberhentikan dari jabatanya sebagai Menteri. Itu warning bang RR yang beresiko pada karirnya, tetapi itu yang sangat penting dan karenanya saya menyebutnya sebagai legacy etik Bang RR. Semua pengalaman hidupnya sebagai aktivis, ekonom, dan birokrat membuat beliau menemukan satu formulasi tentang bagaimana sebaiknya menjadi aktivis. Hal itu beliau ucapkan saat diskusi terakhir dengan saya sebelum kesehatanya menurun drastis sekitar 1,5 bulan lalu di rumah beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa menjadi aktivis itu jika menjadi pejabat tidak boleh lalai harus tetap utamakan rakyat banyak, meskipun resikonya harus diberhentikan jadi jabatanya. Ingat rakyat. Begitu beliau mengingatkan saya. Bang RR tidak hanya concern dengan ekonomi kerakyatan tetapi juga concern dengan kondisi demokrasi di Indonesia, hingga dalam satu diskusi pagi dirumahnya beliau membuat kesimpulan bahwa penyebab demokrasi Indonesia rusak saat ini adalah karena adanya Presidential Threshold (PT) 20%. PT itulah penyebab kepala daerah dan Presiden dikendalikan pemilik modal, mengabaikan kepentingan rakyat. Ini beliau sebut sebagai demokrasi kriminal. Karenanya beliau menolak keras Presidential Threshold tersebut. Kepedulianya pada ekonomi dan demokrasi beliau narasikan di banyak media, baik nasional maupun internasional. Artikel terakhirnya pada November 2023 di TheDiplomat.com dengan judul Indonesia’s Dramatic Turn Toward Semi-Authoritarianism and Dynastic Politics adalah ekspresi paling kritisnya pada kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang makin otoriter dan dinastik. Kemarahan beliau memang memuncak ketika praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) makin merajalela di periode kedua Joko Widodo. Pada Agustus 2023 lalu beliau mengkonfirmasi perkembangan laporan saya ke KPK yang saya lakukan pada awal tahun 2022 lalu. Hingga kemudian pada Agustus 2023 Bang RR bersama tokoh lainya seperti Amin Rais dll memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kondisi KKN rezim saat ini yang saya laporkan dan memberikan dukungan sehingga kami sepakat bersama-sama meminta KPK menuntaskan laporan saya. Beliau termasuk yang sangat lantang meminta KPK agar menuntaskan laporan saya. Dari situ saya makin memahami bahwa Bang RR sangat marah dengan praktek KKN yang merajalela karena merugikan rakyat banyak. Dalam diskusi panjang yang kami lakukan dengan bang RR, beliau meyakini bahwa kondisi Indonesia saat ini sesungguhnya sedang mengalami persoalan yang sangat serius baik ekonomi maupun politik dan berpotensi besar mengalami goncangan ekonomi dan politik. Diskusi panjang 1,5 bulan lalu itu memberi kesan sangat mendalam buat saya sebab ternyata beliau menyembunyikan sakitnya, jiwa dan pikiranya selalu memikirkan rakyat banyak, petani, buruh, nelayan, padahal tubuhnya sedang mengidap sakit yang mematikan. Saya memaknai itu integritas, itu legacy Bang RR untuk bangsa Indonesia. Selamat jalan Bang RR.. Surga tempat Akhirmu..., engkau mewariskan pikiran besar untuk selamatkan Republik ini, akan kami terus perjuangkan hingga negeri ini benar-benar menjadi sejatinya republik. (*)
Percakapan di Medsos Menunjukkan Sentimen Negatif terhadap Prabowo - Gibran Sangat Tinggi
Jakarta, FNN - Jika kita melihat hasil dari berbagai lembaga survei, posisi AMIN yang selama ini selalu berada di peringkat ketiga, saat ini sudah bergeser ke peringkat dua. Sementara, posisi Ganjar yang semula berada di peringkat pertama melorot ke posisi ketiga. Namun demikian, kalau versi wakil ketua tim pemenangan Ganjar – Mahfud, Andi Wijayanto, mereka punya survei internal dan digabungkan dengan berbagai big data, Ganjar masih berada di peringkat kedua. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa masih sangat terbuka kemungkinan siapa yang akan masuk ke putaran kedua. Sama seperti kebanyakan lembaga survei lain yang tidak terafiliasi dengan Prabowo – Gibran tentunya, TPN Ganjar memprediksi bahwa Pilpres akan terjadi dua putaran. Apalagi kalau kita mengamati pergerakan percakapan di media sosial, yang penggunanya didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, atau yang disebut juga generasi digital. Generasi ini menjadi pemilih terbesar pada pemilu 2024 ini, sehingga percakapan yang terjadi di media sosial akan sangat berpengaruh pada perubahan pilihan. Dalam percakapan di medsos ini, tampak sekali sentimen negatif terhadap pasangan Prabowo - Gibran sangat tinggi, mulai dari disebut belimbing sayur, etik ndasmu, perdebatan di capres dan cawapres, sampai tagar asal bukan Prabowo. Dalam percakapan antar-pendukung paslon 01 dan 03, juga ada semacam kesepakatan siapa pun yang masuk ke putaran dua, mereka akan saling mengalihkan suaranya, yang penting asal bukan Prabowo. “Ini menurut saya ini fenomena mengejutkan, karena selama ini kita memahaminya bahwa enggak mungkin ketemu antara grassroot 01 dengan 03, karena spektrumnya jauh banget. Tetapi, ternyata bersama dengan proses waktu mereka mulai semacam ada kesadaran,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1). Kabar terbaru adalah peristiwa yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Ketika Prabowo berkampanye di sana dan bekerja sama dengan konten creator melakukan masak bersama warga, ada pengakuan warga bahwa mereka dikumpulkan oleh Babinsa dan dijanjikan akan mendapatkan uang dari capres Prabowo. “Saya kira ini penting diklarifikasi, karena jika itu yang terjadi, kita semakin khawatir bahwa bukan hanya dugaan aparat kepolisian yang terlibat, tapi juga aparat TNI di level bawah, di Babinsa, yang juga dilibatkan dalam pemenangan paslon nomor 2 Prabowo – Gibran,” ujar Hersu., Menurut Hersu, kalau tidak diklarifikasi ini berbahaya sekali, TNI diseret-seret ke ranah politik. Apalagi yang terjadi di Boyolali, ketika para pendukung Ganjar -Mahfud dihajar ramai-ramai oleh prajurit yang ada di Boyolali.(ida)
PDIP Membahas Putaran Kedua dengan Timnas AMIN
Jakarta, FNN – Akhirnya, PDIP mengkonfirmasi bahwa benar mereka saat ini tengah melakukan komunikasi dan bertemu dengan tim paslon nomor 1 AMIN. Salah satu agendanya adalah membahas berbagai kemungkinan kerja sama jika Pilpres berlangsung dua putaran. Politisi senior PDIP, Arya Bima, menyatakan mereka sama-sama meyakini bahwa Pilpres akan berlangsung dua putaran. Ini berbeda dengan narasi yang didengung-dengungkan oleh lembaga survei dan TKN Prabowo - Gibran bahwa Pilpres hanya akan berlangsung dalam satu putaran. “Putaran kedua dinamis, masih sangat dinamis saya kira untuk melihat putaran kedua. Itu yang kami yakini dengan 01, karena 02 terlalu yakin satu putaran. Kami dengan 01 tidak yakin satu putaran, pasti dua putaran,” kata Arya Bima di Media Center pemenangan nasional Ganjar – Mahfud, Senin (1/1), seperti dikutip dari kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1). Pernyataan Arya Bima ini memperkuat pernyataan Sekjen DPW PDIP Hasto Kristianto pada pertengahan November lalu bahwa mereka tengah menjalin komunikasi dengan tim AMIN. Namun, saat itu konteksnya mereka sama-sama merasakan adanya tekanan dan kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi, rezim penguasa yang mendukung Prabowo – Gibran. “Pernyataan Arya Bima ini bahkan saya kira lebih maju bila dibandingkan dengan dengan pernyataan Hasto sebelumnya, yang hanya bicara soal menghadapi kecurangan. Sementara Arya Bima sudah bicara tentang kerja sama menghadapi Pilpres putaran kedua,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.(ida)
POPULER
