ALL CATEGORY
Indonesia Lengah Menjaga Pulau Pulau Kecil
Oleh LaNyala Mattalitti | Ketua DPD RI EKSPLOITASI pulau-pulau kecil yang terjadi cukup massif di beberapa daerah menjadi fokus perhatian DPD RI. Saya mendesak agar RUU tenta FCng Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI segera disahkan, sehingga dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil. RUU Daerah Kepulauan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Saya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, agar kita dapat segera melakukan pelestarian dan mitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengutip data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2022, sebanyak 55 pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan parah imbas eksploitasi tambang dengan 164 izin yang diberikan. Di sisi lain, mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI) hingga 2011, ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Yang lebih mengerikan, laporan hasil kajian Maplecroft\'s Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft, menyebut sekitar 1.500 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada tahun 2051. Tentu hal ini butuh keseriusan kita untuk segera melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia tetap terjaga. RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu jawaban atas hal tersebut. Oleh karenanya, RUU Daerah Kepulauan merupakan salah satu RUU yang wajib mendapat prioritas untuk segera diundangkan. RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah untuk percepatan pembangunan. Melihat pada urgensinya, saya meminta agar RUU tersebut segera diundangkan, agar dapat segera berlaku dan langkah-langkah strategis perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat segera diambil. Selain RUU tentang Daerah Kepulauan, ada dua usulan DPR RI lain yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2023. Yakni RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Bahasa Daerah. (*)
Kemerdekaan Palestina di Depan Mata: Amerika dan Zionis Israel Lenyap
Oleh Faisal Sallatalohy - Mahasiswa S3 Hukum Trisakti SERANGAN dadakan Hamas pada 7 Oktober kemarin, makin memperlemah eksistenai Israel, Amerika dan seluruh negara Arab yg masuk dalam jebakan \"Abraham Accords\" hasil inovasi Donald Trump dan dilanjutkan Joe Biden. Abraham Accords adalah proyek mutakhir Amerika mendorong perluasan normalisasi antara negara-negara Arab dengan Israel sejak 2020 lalu. Proyek ini dipromosikan sebagai upaya diplomatik demi mendorong perdamaian di Timur Tengah, mencegah arogansi Israel terhadap palestina, serta mengakhiri konflik keduanya lewat gagas Two State Sollution Namun apa yg terjadi sejak perjanjian itu digulirkan ? Israel terus saja melakukan agresi ke Palestina, makin arogan mencaplok wilayah di Tepi Barat dan membangun pemukiman ilegal. Hal ini menunjukkan, Abraham Accords tidak lebih dari sebuah transaksi bisnis belaka. Tak satu pun dari kesepakatan ini mengubah situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Israel terus melakukan pembersihan etnis sistematis terhadap warga Palestina. Saat ini, tanah yg dimiliki Palestina hanya tersisah 18% dari luas wilayah hasil resolusi PBB 1948. Dibantu undang-undang polisi dan negara bagian yang mendiskriminasi non-Yahudi, pemerintah Israel ngotot mengusir warga Gaza ke daerah Sinai lalu masuk teritori Mesir. Sementara Warga Yerusalem dan Tepi Barat dipaksa berpindah ke wilayah Dataran Tinggi Golan lalu masuk teritori Yordania. Tujuan akhirnya, Palestina harus kosong dari penduduk asli. Sepenuhnya dikuasai otoritas Israel. Artinya, Abraham Accords memberikan kesan pada Israel bahwa mereka bisa melanjutkan apapun tanpa mempedulikan hak-hak warga Palestina. Abraham Accords justru mendorong pihak Israel semakin berani melakukan segala hal yang dikehendaki. Berbekal dukungan penuh dari Amerika yg memediasi normalisasi, pihak Israel bisa beramah-tamah dengan para tetangga Arab untuk mempermudah ambisinya menguasai total wilayah Palestina. Serangan Hamas pada 7 Oktober kemarin, menjadi pukulan telak bagi Amerika dan Seluruh negara Arab yang telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Terutama Saudi Arabia yang dalam waktu dekat ini akan masuk sebagai salah satu anggota Abraham Accords menyusul UEA, Bahrain, Qatar, Maroko dan Sudan. Serangan Hamas menjadi peringatan serius bagi negara-negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Arab Saudi. Bahwa rakyat Palestina tidak rela menjadi tumbal atas jalinan kerja sama transaksional yang diinisiasi Amerika. Bahwa rakyat Palestina akan terus bertahan dan melawan. Cita-cita kemerdekaan masih hidup dan menyala. Dalam sepekan, Serangan Hamas telah membuat kelompok ini mendulang simpati mayoritas penduduk dunia serta mendapat rasa hormat yg besar di kalangan warga Palestina di Tepi Barat. Serangan Hamas mewakili Indeks Opini Arab Center terakhir tahun 2019-2020 yg dilakukan di 13 negara Arab, mewakili sekitar 300 juta orang. Hasilnya, 88% responden menolak gagasan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejalan dengan hasil jejak pendapat Washington Institute for Near East Policy pada bulan Maret 2022, bahwa 71% warga UEA, 76% warga Bahrain, 75% Warga Saudi, Mesir dan Yordania masing-masing 84% menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Mayoritas masyarakat Arab menginginkan kemerdekaan warga Palestina. Konsekuensinya, Israel wajib dilenyapkan. Kembalikan keadaan Palestina ke Era sebelum Tahun 1948. Semua agama hidup rukun dan damai di tanah warisan Nabi Ibrahim AS. Teritori Zionis Israel, wajib dihapuskan. Kelemahan dan kegagalan Abraham Accords sebagai model perluasan normalisasi Arab-Israel yang digagas Amerika untuk tetap menjamin penjajahan Israel terhadap Palestina, makin menemui kenyataan. Pertama, kurangnya nilai Intrinsik menjadikan Kesepakatan Abraham tidak memiliki pencapaian inti yang substantif. Selain negara anggota Abraham Accords, dua negara Arab lainnya, Mesir dan Yordania, telah menjalin hubungan formal dengan Israel masing-masing selama 43 tahun dan 29 tahun. Lebih lanjut, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel telah memiliki perjanjian selama 30 tahun, dan Otoritas Palestina bekerja dalam koordinasi harian dengan Israel selama hampir seluruh periode tersebut. Namun inti tujuan terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah tercapai. Israel terus saja arogan merampas tanah dan melakukan pembersihan etnis. Artinya, upaya diplomasi lewat berbagai perjanjian dan kerja sama perdamaian hanyalah omong kosong. Seluruh kerja sama yg dibangun hanya bertujuan untuk membangun koalisi antara Israel dan negara arab untuk saling bertukar kepentingan, bukan membangun perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Kedua, Abraham Accords terlalu bergantung pada kekuatan Amerika. Padahal, sejalan dengan perubahan dinamika politik nasional Amerika yg berpengaruhi terhadap kebijakan politik luar negerinya saat ini, menjadikan Amerika sebagai mitra yg tidak dapat diandalkan. Amerika yg menjadi perantara diplomasi Arab-Israel dalam model Abraham Accords, menyediakan konsesi material kepada negara Arab. Mulai dari peralatan militer mutakhir untuk UEA, pengakuan diplomatik atas klaim Maroko di Sahara, serta menghapus sebutan Sudan sebagai pendukung terorisme demi mendapat jaminan mobilisasi modal global. Termasuk janji pengembangan pariwisata dan kemanan bagi Saudi yg direncanakan akan menormalisasi hubungan dengan Israel di Akhir 2023 ini. Semua konsesi dijaminkan Amerika kepada negara-Arab sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengan Israel. sementara Israel hampir merupakan peserta pasif. Ketergantungan struktural perjanjian pada Amerika, sangat problematis karena masyarakat Amerika tidak serta merta merasakan keuntungan langsung dari konsesi yang dibuat atas nama Israel. Terutama jika militer digunakan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan bukannya melindungi kepentingan Amerika. Penolakan tersebut tercermin dalam kebijakan tiga presiden sebelumnya. Semuanya berupaya melakukan penghematan di Jazirah Arab, sebagaimana yg terjadi di Afghanistan, Irak dan Suriah. Dengan polarisasi dan disfungsi politik dalam negeri Amerika yang semakin merembes ke dalam kebijakan luar negerinya, semakin sulit bagi mitra atau sekutu Amerika untuk mempercayai kesinambungan sikap Amerika di luar negeri dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Kelemahan tersebut, kini diperhadapkan dengan Dukungan Kuat warga Arab terhadap Perjuangan Palestina. sentimen ini sudah tertanam erat dalam tatanan budaya dan politik masyarakat Arab serta umat Islam sedunia. Dukungan ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Sebaliknya, antipati dan ketidakpercayaan terhadap Israel berakar kuat. Penindasan, pembantaian, perampasan hak yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina yg terus dilakukan, semakin menyemai kebencian masyarakat Arab bahkan populasi dunia terhadap Israel. Indeks Opini warga Arab menunjukkan 88% masyarakat di kawasan percaya bahwa “perjuangan Palestina menjadi perhatian semua orang Arab dan bukan hanya rakyat Palestina saja. Hal ini, perlahan menjadi pukulan telak bagi pemerintahan negara-negara Arab untuk terus bertahan dalam diplomasi dengan Israel. Masyarakat Arab di Timur Tengah, terus mendesak pemerintahanya untuk berhenti menjalin hubungan baik serta kerja sama diplomatik dalam bentuk apapun dengan Israel. Dalam artian, menjaga hubungan yg hangat dan terbuka dengan Israel akan terus-menerus menguras reputasi dan citra pemerintahan yg sedang melakukan normalisasi, baik di dalam negeri maupun secara regional dengan Israel. Kelemahan berikutnya terkait hegemoni Amerika yg mulai meredup pasca Arab Spring dan kegigihan era Perjanjian Oslo. Kenyataan menunjukan, periode supremasi Amerika di Timur Tengah diramalkan akan segera berakhir. Posisinya semakin terpuruk dipukul rival utamanya: Tiongkok, Rusia dan Iran. Kekuasaan unipolar Amerika berhasil dipecah menuju era baru multipolar. Meskipun negara-negara Teluk masih akan memandang Amerika sebagai mitra, tapi rasa hormat mereka telah hilang. Terlihat dari berbagai cara. Paling mutakhir, negara Arab kompak mengabaikan posisi AS dalam perang di Ukraina, berkolaborasi dengan Rusia dalam memanipulasi pasar energi melalui OPEC+. Termasuk sikap Saudi yg mendekatkan diri ke Tiongkok sebagai sekutu strategis serta menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Iran. Bashar al-Assad menentang tuntutan Amerika dan menedang Amerika dari proses perdamaian Suriah berdasarkan arahan Rusia. Tren ini tidak memberikan pertanda baik bagi proyek normalisasi negara-negara Arab dengan Israel yg dipelopori Amerika. Mengingat kelemahan-kelemahan ini, tidak mengherankan jika tidak ada penambahan baru dalam proyek normalisasi Israel-Arab. Negara terakhir yg diprediksikan bergabung, Saudi Arabia terpinggirkan dan terancam batal akibat serangan Hamas. Hal ini berdampak serius terhadap pelemahan lebih lanjut bagi Amerika untuk memperluas koalisi lewat tangan Israel untuk tetap menjadi aktor strategis di Timur Tengah. Catatan pentingnya, kelemahan Amerika dan Israel, saat ini dimanfaatkan dengan baik oleh rival terkuatnya: Cina, Rusia dan Iran untuk memperluas kemitraan strategis di Timur Tengah. Kabar terkahir, Amerika tingkatkan bantuan militer ke Israel kepung Hamas di Palestina. Hamas dikuatkan Hizbullah (Iran) yg konsisten mendukungnya sejak menang pemilu 2006 lalu. Di belakang Iran ada Rusia. Ini perang besar yg eskalasinya sulit diredakan. Boleh jadi menjadi awal kejatuhan Amerika dan lenyapnya Zionis Israel. Di sisi lain, serangan Hamas pada 7 Oktober lalu telah menghambat perluasan normalisasi Arab-Israel. Memicu kemarahan hebat Joe Biden hingga mengutuk Hamas dengan sebutan Teroris. Bahkan Israel menyebut Hamas dan warga Palestina sebagai \"H**w*n. Artinya, kecemasan Amerika dan Israel menjadi kenyataan. Bahwa serangan Hamas yg berbuntut eskalasi perang hebat, dalam waktu singkat, berhasil merusak perluasan normalisasi Arab-Israel. Di satu sisi, hal ini mendatangkan keuntungan bagi Rival Utama Amerika dan Israel: bahwa normalisasi justru berbalil mendekati Rusia, China dan Iran. Semoga ini menjadi awal lenyapnya pengaruh Amerika dan Israel di Timur Tengah. Jika itu terjadi, kemerdekaan rakyat Palestina di depan mata. (*)
Revolusi Pelangi Akan Menerjang Istana
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PEMAKSAAN Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto, dengan mengubah batas usia, melalui proses pelanggaran konstitusi yang merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, bisa memuntahkan bara panas, berupa perlawanan dari PDIP. Bahkan sangat mungkin akan memantik kekuatan partai politik lainnya, bahkan bisa menarik emosi masyarakat luas akan terlibat. Arah kekuatan ini, akan menerjang Jokowi, karena tidak bisa di nafikan semua proses rekayasa politik ugal ugalan tersebut atas restu bahkan indikasi kuat semua skenario berasal dari istana. Bara tersebut bisa mengarah impeachment kepada Jokowi, dengan alasan lain tentang \"IKN, KCIC serta Food Estate, selama ini juga nyaring disebut-sebut sebagai pintu masuk pelengseran Jokowi\". Bahkan bisa muncul alasan baru, sebagai amunisi politik untuk merontokkan Istana. Wajar PDIP merasa tersinggung dengan rekayasa yang culas ini bukan semata alasan pelanggaran konstitusi tetapi semua rakyat bisa membaca , politik bypass Jokowi terlalu kasar, melanggar etika politik seperti tidak tahu diri dari mana kelahirannya dan siapa yang membesarkannya sampai bisa naik puncak sebagai presiden RI. Mobilisasi relawan-relawan Jokowi demi terwujudnya pasangan Prabowo - Gibran, bisa berujung impeachment atau terjangan kekuatan politik lainnya ke Istana Proses impeachment memang tidak mudah tetapi sangat mungkin terjadi. Ada tiga dasar untuk melakukan impeachment ( pemakzulan ) terhadap seorang presiden. \"Yang bisa dijadikan alasan impeachment: Apabila presiden dan melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Apabila presiden melanggar konstitusi dan mengkhianati negara. Proses pemakzulan itu melibatkan tiga lembaga. Yakni, MPR, DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). \"Dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres Prabowo, Jokowi seakan memaklumatkan perang pada PDIP. Ini berbahaya\", demikian Dr M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutuf CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies kepada duta.co, Sabtu (14/10/2023). Menurut pengamat dari CSIIS ini, sejumlah peluru telah dan tengah disiapkan \"dewan kolonel\" PDIP untuk menjatuhkan Jokowi, bahkan kabarnya draft pemakzulan tinggal finishing. Kekuatan civil society juga sependapat bahkan mendorong kekuatan di Senayan untuk segera mematangkan \"revolusi pelangi”, revolusi yang digalang oleh kumpulan parpol: merah, hijau,biru ini. Akan menjadi peluru tajam ke Istana, kalau tidak hati-hati. Jusuf Kalla mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk 270 juta, dengan 18 ribu pulau dan berbagai suku. Masalah ekonomi, politik, sosial, juga sangat kompleks. Ini negara terlalu besar. Jangan dijadikan percobaan. *****
Hentikan Perang Israel-Palestina, Rahman Sabon: Indonesia Perlu Desak PBB Keluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Palestina
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Dr. Rahman Sabon Nama, di Jakarta, Ahad (15/10/2023), menganjurkan agar Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta mendorong Organisasi Kerjasama Negara Islam (OKI) mengadakan KTT guna memastikan kemerdekaan bagi Palestina. Rahman yang juga Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharikat Islam (Ormas Kino-kino Pendiri Sekber Golkar) mengingatkan pula kepada Presiden Joko Widodo bahwa sejak Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, Indonesia menolak tegas adanya hubungan bilateral RI dengan Israel. Menurut catatan Rahman, pada 6 Desember 2017, terhadap pengakuan dan statemen Presiden AS Donald Trump bahwa Jerusalem adalah Ibu Kota Israel, Presiden Joko Widodo secara tegas dan mengagumkan dunia ketika itu justru menyatakan bahwa Indonesia menolak tegas sikap AS atau Trump tersebut. Sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo menurut Rahman, sudah sangat tepat, karena sejak dulu hingga sekarang rakyat Palestina tidak pernah berharap AS dan sekutunya akan bisa berlaku adil terhadap Palestina dalam hal konfliknya dengan Israel. Terbukti, kata Rahman, sehari setelah pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, melakukan penyerangan pembelaan diri dengan meluncurkan ribuan roket ke jantung kota Israel pada Sabtu (7/10/2023) pekan lalu, sontak Presiden AS Joe Biden mengirimkan bantuan senjata ke Tel Aviv yang digunakan Israel menyerang pemukiman sipil, rumah sakit dan tempat ibadah di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Penyerangan Israel itu telah menelan ribuan perempuan dan anak-anak terbunuh dan terluka bergelimpangan dalam sebuah medan peperangan menyerbu Palestina. “Jenis senjata yang dikirim pemerintah AS kepada Israel, dan dilakukan sejak tahun 2017, adalah Aircraft-473, Artillery, Engnes-37, Missiles-52 dan Sensors,” beber Rahman. Ketua Umum PDKN ini mengatakan bahwa parpol yang dipimpinnya, memandang perlu untuk menghentikan secara permanen perang Israel-Palestina yang tak berkesudahan selama lebih tiga perempat abad, sejak 1947. Diapun meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengusulkan kepada negara-negara anggota OKI menggelar KTT Luar Biasa untuk mengeluarkan Resolusi Pengakuan Kemerdekaan Negara Palestina. Resolusi ini substantif dan esensial menolak keputusan pemerintahan AS, Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai Ibukota Israel. Sikap pemerintah Indonesia yang menentang keberadaan negara Israel di tanah Palestina, kata Rahman menggaris bawahi, sesungguhnya sudah jelas dan tegas sejak Presiden RI Pertama Soekarno, dilanjutkan oleh Presiden RI Kedua Soeharto dan seterusnya hingga Presiden Joko Widodo dewasa ini. Sekarang, lanjut Rahman, ada upaya penyesatan yang coba digoreng oleh sekelompok orang di lingkaran Presiden Joko Widodo, bahwa pada era Orde Baru, Presiden Soeharto telah merintis hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Israel tatkala kunjungan PM Israel Yitzak Rabin ke Jakarta bertemu Presiden Soeharto pada September 1993. “Perlu saya tegaskan,” tandas Rahman, “bahwa isu dan gorengan menyesatkan itu sama sekali tidak benar. Sebab, pertemuan Soeharto-Rabin kala itu adalah sebagai tugas internasional yang diamanatkan untuk diemban dan dijalankan Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non Blok dalam upaya mendesak Israel agar mewujudkan perdamaian di bumi Palestina.” Alumus Lemhanas RI ini, menjelaskan bahwa Pertemuan itu merupakan sebuah tugas International, yang tidak dapat dihindari oleh Presiden Soeharto dalam pelaksanaan tugas melaksanakan mandat Sidang Umum Gerakan Non Blok . “Jadi benar-benar bukanlah dalam rangka merintis hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel,” pungkas putra kelahiran pulau Adonara NTT itu.-***
NasDem Membantah Pernyataan KPK Terkait Aliran Dana Korupsi SYL
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem membantah pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana korupsi kader mereka Syahrul Yasin Limpo ke partai tersebut.\"Saya membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK Alex Marwata terkait aliran danan ke partai NasDem,\" kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni di Kantor DPP NasDem di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan sebagai Bendahara Umum membantah hal tersebut karena jika ada uang masuk harus melalui bendahara umum.\"Saya cek langsung ke rekening partai dan kami tidak menerima seperti yang disampaikan Alex Marwata,\" kata diaIa mengatakan pernyataan pimpinan KPK Alex Marwata secara terbuka yang mengatakan dana korupsi SYL mengalir sampai ke partai merupakan perkataan yang tendensius.\"Kami mempertimbangkan untuk melakukan somasi atas pernyataan tersebut,\" kata diaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat aliran dana sejumlah miliaran rupiah dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.“Sejauh ini, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami,” kata Wakil Ketua KPK Alexander MarwataSYL telah ditetapkan sebagai tersangka dan secara resmi ditahan oleh KPK terkait perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).Saat menjelaskan konstruksi perkara, Alexander menyebut bahwa perkara tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Mentan RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementan RI.“Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya,” kata Alex.Adapun kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan 2023.SYL, papar Alexander, menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan, Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II.“Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa,” papar Alex.Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.“Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS,” imbuhnya.Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar.\"Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik,\" tegas Alex.SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sedangkan tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(sof/ANTARA)
NasDem Tetap Mendukung Pemerintahan Jokowi Hingga Akhir Jabatan
Jakarta, FNN - Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi meski dua kadernya yang pernah menteri yaitu Jhonny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.\"Ketua Umum belum ada perintah untuk menarik dukungan dari pemerintahan Jokowi,\" kata dia di Jakarta,Sabtu.Ia mengatakan partai NasDem tetap berkonsentrasi mendukung Jokowi sampai akhir jabatan di tahun 2024.Selain itu, Sahroni memastikan bahwa pertemuan Ketua Umum DPP Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pada Jumat (13/10) malam, hanya silaturahmi.\"Itu hanya silaturahmi saja,\" kata dia.Sebelumnya, politisi NasDem Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). SYL resmi ditahan di Rutan KPK pada Jumat, selama 20 hari ke depan untuk penyidikan lebih lanjut.Selain SYL, KPK juga menahan dua anak buahnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH).Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Terhadap tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(sof/ANTARA)
Kasus Hukum Kader NasDem Tidak Memengaruhi Pemenangan Anies- Cak Imin
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi memastikan kasus yang menjerat kader Partai NasDem tidak akan mempengaruhi pemenangan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Kader Partai NasDem yang terjerat kasus hukum seperti Jhonny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo. \"Semua kasus tidak pengaruh kepada kami. Kami (Koalisi Perubahan) akan jalan terus dan tegak lurus,\" kata dia di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan biarkan kasus hukum yang menjerat SYL berjalan sesuai dengan proses prosedur hukum yang berlaku. Namun dia menegaskan bahwa Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin tetap komitmen dan solid memenangkan pasangan tersebut.\"Kami semua (Koalisi Perubahan) komitmen dan solid memenangkan Anies dan Cak Imin,\" kata dia.Sementara itu Habib Aboe masih merahasiakan terkait Tim Nasional Pemenangan pasangan Anies-Muhaimin.\"Nanti akan kami umumkan nama-namanya,\" ujarnya.Dirinya mengatakan Koalisi Perubahan terus membuka diri kepada partai yang ingin bergabung menyatakan dukungan kepada Anies dan Cak Imin.\"Ahlan wa sahlan kami tunggu,\" ujarnya.Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa kasus hukum yang menjerat kader Partai Nasdem seperti Jhonny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo tidak akan mempengaruhi pemenangan Anies-Muhaimin.\"Kita dukung KPK untuk memproses kasus yang sedang berjalan saat ini,\" katanya.(sof/ANTARA)
Habib Luthfi: Partai Boleh Bubar, tapi Indonesia Tidak Boleh Bubar
Kabupaten Bogor, FNN - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Luthfi bin Yahya atau Habib Luthfi menyampaikan pesan persatuan pada Maulid Akbar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Ia menekankan bahwa setiap anak bangsa harus menanamkan rasa kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena, kata dia, Indonesia di atas segalanya, termasuk partai-partai yang ada di dalamnya.\"Partai boleh bubar, tapi Indonesia tidak boleh? Jawab yang keras, partai bisa bubar tapi Indonesia tidak bisa? Kalian jadi anak Indonesia yang bangga, ketika menyatakan Indonesia bukan (negara) lemah,\" kata Habib Luthfi saat mengisi Tausiyah Kebangsaan dalam kegiatan Maulid Akbar.Habib Luthfi mengajak para jamaah yang hadir untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Para pahlawan, kata dia telah sangat berjasa memerdekakan negeri ini dengan berdarah-darah.\"Bagaimana pejuang-pejuang agar merah putih tegak kembali, selalu kita angkat supaya ingat bahwa di dalam merah putih itu ada tiga hal, kehormatan bangsa, harga diri, jati diri bangsa, itu telah melekat pada nenek moyang kita,\" tuturnya.Habib Luthfi juga sempat mengikuti Kirab Merah Putih dalam rangkaian Maulid Akbar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (14/10), diawali dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pondok Rajeg lalu dilanjut mengikuti kirab menggunakan mobil Jeep terbuka didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Iwan Setiawan.Sementara, Komandan Pangkalan Udara Atang Senjaya M Taufiq Arasj selaku Ketua Panitia Maulid Akbar menyebutkan, kegiatan bertajuk \"Dengan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah untuk memperkokoh NKRI\" itu berlangsung selama tiga hari pada 12-14 Oktober 2023.Maulid Akbar diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg, yang dilanjutkan dengan Kirab Kebangsaan di Lapangan Tegar Beriman.\"Di hari yang sama juga akan digelar Festival Hadroh,\" kata Taufiq.Pada hari kedua, ia melanjutkan, ada Festival Marawis dan Qasidah yang diikuti oleh perwakilan pesantren dan majelis taklim di Bogor Raya. Lalu, pada puncak acara, Sabtu (14/10), diisi Tausiyah Akbar oleh anggota Wantimpres Habib Luthfi.Taufiq menyampaikan bahwa sejak hari pertama Maulid Akbar juga ada bazar yang diikuti oleh 175 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten dan Kota Bogor.Ia memperkirakan Maulid Akbar dihadiri oleh sedikitnya 15 ribu orang dari wilayah Bogor Raya.(sof/ANTARA)
Projo Menyatakan Dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Prabowo Subianto.Deklarasi itu disampaikan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu sore.“Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada acara deklarasi di Jakarta, Sabtu.Budi Arie mengatakan Projo menilai Prabowo adalah sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin masa depan yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato sambutannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang.Berbagai kriteria tersebut menurut dia, termasuk pantang menyerah serta memiliki keberanian dan komitmen untuk terus memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia.“Pak Prabowo adalah patriot sejati,” kata Budi Arie.Dia juga menyatakan bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024.Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika RI tersebut berharap masyarakat dapat ikut mendukung Prabowo Subianto agar dapat terpilih menjadi orang nomor satu di negara ini tahun depan.“Dengan dukungan dari seluruh rakyat, mari kita bersama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden Republik Indonesia pada 2024,” ujarnya.Sebelumnya, saat hadir di Rakernas VI Projo di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu siang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi yang banyak bekerja untuk bangsa dan negara.Jokowi mengatakan bahwa pemimpin Indonesia di masa depan juga harus memiliki karakter tidak gampang menyerah\"(Kita butuh pemimpin) yang tidak mudah menyerah, (bukan yang) ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Tidak. Kita juga membutuhkan pemimpin yang punya nyali besar karena tantangan yang kita hadapi makin kompleks,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Projo Deklarasi Dukung Prabowo - Gibran, Petanda Perang Jokowi vs Mega Dimulai
Jakarta, FNN - Rakernas Projo (pro Jokowi) yang digelar di GBK cukup menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, dalam Rakernas tersebut akan dilakukan pengerahan massa besar-besaran dan banyak sekali mobilisasi massa. Selain itu, Ketum Projo Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka akan hadir dalam Rakernas tersebut, sedangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo absen. Budi Arie juga mengundang semua Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), tetapi belum tahu apakah mereka akan hadir atau tidak. Budi Arie juga mengatakan bahwa Rakernas akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan deklarasi dukungan capres akan disampaikan usai sambutan Jokowi. Ketika ditanya apakah Projo sekaligus akan deklarasi Prabowo-Gibran sebagai bakal capres-cawapres, Budi Arie menjawab, \"Mau tahu aja kamu. Pokoknya kita mau deklarasi besok.\" Mengomentari hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu, (14/10/23) mengatakan, “Ya ini momen terakhir untuk mendeklarasikan, membuat pernyataan secara masif. Bukan sekadar pernyataan tertulis, tapi pernyataan secara massif, bahkan secara massal. Dan itu menandakan bahwa Pedang Kurusetra sudah dimulai. Perang Bharata Yuda sudah dimulai.” Rocky menilai bahwa memang hanya ini yang bisa menyelesaikan soal, supaya terlihat terbuka pada publik bahwa memang Jokowi dan Mega tidak mungkin lagi didamaikan. Bahkan, kata Rocky, lebih mungkin kita membayangkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Tetapi, lanjut Rocky, di dalam kasus ini, seluruh aparat yang bercokol atau dicokoli oleh Jokowi secara rela akan memasang badan untuk perang habis-habisan dengan PDIP. Kira-kira begitu temanya. “Jadi, sebenarnya boleh diartikan juga hari ini ada deklarasi perang terbuka. Iya, betul-betul ini naked war-nya sudah terlihat di depan mata, karena memang tinggal menghitung hari. Tidak mungkin lagi ada negosiasi, dan salah nego atau salah beri sinyal jutru tercecer di dalam pertandingan taktik untuk segera masuk di dalam kompetisi Pemilu,” ujar Rocky. Menurut Rocky, kita memang mulai melihat bahwa gejala politik yang tidak melembaga sudah hadir di Indonesia, yaitu kerah-kerahan massa. Padahal, politik kita pasca-reformasi sudah diatur supaya ada persaingan yang fair, yang masuk akal, menggunakan perlengkapan-perlengkapan intelektual, dan mengucapkan kritik lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi, itu semua tidak terjadi. Akibatnya, kita masuk lagi dalam satu duel yang bisa membahayakan karena dendam akan dipupuk, karena yang diperlihatkan adalah massa versus massa. Sebenarnya, keputusan Gibran menghadiri acara deklarasikan calon presiden yang berbeda dengan PDIP, seperti kata FX Rudi, menunjukkan Gibran sudah secara resmi keluar dari PDIP hari ini. “Ya, itu intinya. Karena itu, saya anggap ini perang terbuka. Tetapi, bagi Mega ini to be or not to be dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini,” ujar Rocky. Tetapi, mungkin dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi. Harusnya setelah deklarasi Megawati langsung memecat Gibran dan Jokowi. Itu juga yang ditunggu public, supaya jelas bahwa tidak mungkin lagi gencatan senjata. “Jadi, sebaiknya Mega persiapkan saja deklarasi untuk memecat Jokowi dan Gibran dari keanggotaan PDIP,” ucap Rocky. Sebenarnya buat publik ini jadi lebih baik karena kalua kita membayangkan PDIP bersama Jokowi maka semua tersentral di sana sehingga tidak perlu lagi ada Pilpres. Tetapi, dengan adanya tiga kubu sekarang ini, cukup seimbang kalau Megawati berhadapan dengan Jokowi. Bagaimanapun Megawati pernah menjadi presiden dan tahu Jokowi seperti apa. Mega punya perangkat intelijen yang bisa mengantisipasi kalau Jokowi juga nantinya akan menggunakan aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. “Jelas bahwa Jokowi sudah punya keputusan final. Buat dia bukan soal memenangkan Prabowo, tapi (soal) bahwa dia akan dimenangkan melalui jaminan Prabowo. Dimenangkan artinya tidak akan dipersoalkan secara hukum atau secara moral nanti ketika dia lengser,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi kehilangan kepekaan sebagai sebagai negarawan untuk melihat bahwa justru dia menabung kebencian baru. Prabowo pada akhirnya akan didikte juga oleh keadaan untuk tidak melindungi Jokowi. “Dalam kalkulasi saya begitu ya, bukan saya ingin mengadu domba dua orang ini, tetapi kita mesti fair membuat kalkulasi di kepala,” ujar Rocky. Itu juga yang dilihat oleh Megawati, kata Rocky. Mungkin saja yang sedang dilakukan Megawati adalah mengumpulkan kesalahan Jokowi untuk dipaparkan pada publik. Jokowi tidak punya lagi kesempatan untuk menghardik balik Megawati, sebab Megawati akan bilang bahwa publik berdasarkan intuisi dia itu sebetulnya mencela perbuatan-perbuatan yang amoral atau tidak etis dari Jokowi, yaitu menaruh anaknya di situ, padahal anaknya adalah kader PDIP. Orang Indonesia sangat peka pada soal-soal begini. Dianggap sopan santun Jokowi hilang, yang terjadi adalah justru kegiatan yang sifatnya kurang ajar.(sof)
POPULER
