ALL CATEGORY
Ciptakan Pemilu Damai, Fahri Hamzah: Berperang dalam Politik Harus Dilakukan dengan Cara Beradab
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menekankan kepada semua pihak agar memahami pentingnya berperang dengan etika dan integritas dalam berpolitik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, baik pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) Menurut Fahri Hamzah, peperangan politik harus dilakukan degan cara yang beradab untuk menghindari berita hoax, fitnah dan taktik politik yang tidak fair. \"Integritas dalam berpolitik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan kadernya. Dengan menghadapi peperangan politik di abad modern ini, juga berarti selalu siap untuk beradaptasi dan belajar,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (9/10/2023). Hal ini disampaikan Fahri Hamzah dalam acara \'Ngopi Bareng\' Waketum Partai Gelora dengan ratusan kader Partai Gelora se-Jawa Timur di Warung Bu Kadir, Bondowoso pada Sabtu (7/10/2023) malam. Dalam acara \'Ngopi Bareng\' ini dihadiri Ketua dan Sekretaris DPW Partai Gelora Jatim, Muhammad Sirot (Gus Sirot) dan Misbakhul Munir (Gus Misbach). Lalu, pengurus DPD, calon anggota legislatif (caleg) dan kader Partai Gelora, serta tokoh masyarakat di Tapal Kuda dan sekitarnya. Fahri mengatakan, perubahan cepat dalam teknologi dan dinamika politik saat ini, mengharuskan kader Partai Gelora terus memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya dalam berkomunikasi serta berorganisasi. \"Dengan memahami esensi peperangan politik di abad modern ini, diharapkan semua kader Partai Gelora akan lebih siap dan mampu berperan aktif dalam memajukan partai dengan cara yang efektif dengan tidak meninggalkan tata krama politik serta menggunakan ilmu yang beradab,\" katanya. Karena itu, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, yakin Partai Gelora akan lolos ke Senayan dan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen. \"Ya, yang pasti kita sangat yakin bahwa partai Gelora inshaALLAH akan lolos threshold dan kita ada perwakilan di senayan nantinya. Untuk itu kami meminta kekompakan para kader untuk merapatkan barisan memenangkan Partai Gelora,\" seru Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga menyinggung perihal calon presiden (capres yang diusung Partai Gelora, yakni Prabawo Subianto. Dimana semua kader partai harus mendukung penuh, satu garis komando untuk memilih Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut, pada Pilpres yang digelar tanggal 14 Februari 2024 mendatang. \"Selain juga fokus kepada Pileg 2024, disisi lain mari kita sosialisasikan kepada masyarakat agar Pilpres bisa memilih pemimpin yang bijak yang amanah serta berpihak kepada rakyat,\" demikian Caleg Partai Gelora untuk daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat I tersebut. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot mengungkapkan, kehadiran Partai Gelora di Tapal Kuda dan Madura mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat di wilayah tersebut. Sebab, pada awalnya untuk membentuk kepengerusan di daerah ini sebagai partai baru, tentu memiliki tantangan sendiri. Tetapi, di luar dugaan, pembentukan kepengurusan justru mudah, karena adanya sambutan luar biasa dari masyarakat. \"Betapa luar biasanya Partai Gelora di sambut hangat masyarakat di Tapal Kuda dan Madura. Sehingga ketakutan ini, menjadi sirna karena Partai Gelora menunjukan kepeduliannya terhadap rakyat dengan menciptakan kenyamanan dan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila kita,\" kata Gus Sirot. (Ida)
Mahfud MD Minta Kasus Dugaan Pemerasan KPK ke SYL Selesai Dengan Benar
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan agar kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penanganan kasus dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo, diselesaikan dengan benar dan baik.\"Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda (Metro Jaya) agar ini selesai dengan benar dan baik,\" kata Mahfud MD usai konferensi pers soal rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, Senin.Mahfud mengatakan KPK dan Polda Metro Jaya sudah memiliki prosedur-prosedur untuk menyelesaikan kasus itu secara profesional.\"Kalau masalah yang menyangkut KPK dan Polda (Metro Jaya), saya kira sudah ada prosedur-prosedur dan semuanya sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional,\" tuturnya.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk cermat dan hati-hati menangani kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.\"Karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik dan kemudian juga menyangkut lembaga yang dikenal publik, maka penanganannya harus cermat, harus hati-hati,\" kata Listyo Sigit di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sabtu (6/10).Menurut Listyo Sigit, pihaknya juga telah menerjunkan tim dari Mabes Polri untuk membantu Polda Metro Jaya dalam menangani kasus pemerasan pimpinan KPK itu. Dia turut mempersilakan pihak-pihak atau lembaga lain yang ingin mengawasi kinerja Polri terkait penanganan kasus itu.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan laporan dugaan pemerasan tersebut diterima pada tanggal 12 Agustus 2023 melalui pengaduan masyarakat.Polisi belum mengungkap siapa saja pimpinan KPK yang dimaksud dalam kasus itu. Syahrul Yasin Limpo pun telah mendatangi Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (5/10), dan telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan di KPK.Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu juga telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan mentan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.Pada Jumat (29/9), KPK mengumumkan telah meningkatkan status dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan.(sof/ANTARA)
Perombakan Kabinet Pasti Dilakukan
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai perombakan atau reshuffle kabinet pasti dilakukan Presiden Joko Widodo pasca-mundurnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.\"Iya lah. Ya pasti dong,\" kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Meskipun demikian dia mengatakan sampai saat ini belum ada tanda-tanda reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi.Dia juga meminta wartawan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri Pertanian definitif.Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi Pelaksana Tugas Menteri Pertanian.Budi Arie mengatakan Plt Menteri Pertanian memerlukan waktu satu atau dua bulan untuk bekerja.Mengenai siapa saja sosok menteri yang akan diganti Presiden dalam perombakan kabinet, Budi Arie menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.\"Semua itu hak prerogatif presiden, kita tunggu saja lah. Saya juga enggak mau bergunjing. Masa nanti Menkominfo tukang gosip,\" kucap Budi.(sof/ANTARA)
Takdir dan Tebar Senyum Cak Imin, Kekuatan Tak Disangka-sangka
Oleh Ady Amar | Kolumnis ANIES-Muhaimin (AMIN) pasangan serasi yang sedap dipandang mata, dan saling melengkapi. Keduanya sama-sama menonjol, tak ada yang berlebih di antara keduanya, kecuali kelebihan masing-masing yang saling menguatkan. Muhaimin Iskandar, biasa dipanggil dengan Cak Imin, atau belakangan acap juga dipanggil dengan Gus Imin. Apa pun panggilannya, saya lebih suka memanggil dengan panggilan populernya, Cak Imin. Kepribadian Cak Imin itu unik. Asyik dinikmati untuk melihat keunikan tak biasa, tapi bisa mengundang kekaguman tersendiri. Cak Imin menakhodai PKB, partai yang beririsan dengan Ormas Nahdlatul Ulama (NU) dalam waktu cukup lama. Boleh disebut dialah ketua umum terlama yang ada saat ini, sekitar 18 tahun. Mampu terus berselancar dengan segala problema yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Itu yang menjadikan Cak Imin punya kepribadian kuat dan teruji. Cak Imin itu ketua umum partai yang bukan produk kaleng-kaleng, yang dihadirkan karena warisan orangtua. Atau sekadar menggantikan sang bapak yang uzur, seperti layaknya dinasti. Atau dilirik jadi ketua umum karena jabatan orangtua menempel, menjadikan sang anak mulus terpilih sebagai ketua umum, meski hanya lewat forum tidak biasa. Cukup dengan pertemuan kopi darat (kopdar) beberapa elit partai, dan lalu mengumumkan ketua umum barunya. Cak Imin tampil selalu hangat. Tak lupa sambil tebar senyum saban waktu, bahkan kerap ngakak dengan mulut menganga lebar acap ia hadirkan. Sebuah sikap ekspresif hadir apa adanya. Tak lagi perdulikan imej yang mesti dijaga, khas kebanyakan pejabat yang hari-harinya dirawat untuk jaga imej (jaim) berlebihan, yang seperti jadi satu keharusan. Senyum pun mesti dikulum manis agar tampak berwibawa. Cak Imin membangun imej yang jauh dari sikap jaim. Memunculkan perangai humble , tampil dalam peran tak berjarak dengan siapa saja. Sikap Cak Imin yang demikian, itu justru disalahpahami sebagai tampilan cengegesan tak menjual. Karenanya, tak dilirik ditempatkan di tempat terhormat. Bahkan hanya harapan \"palsu\" yang didapatnya. Adalah Prabowo Subianto, yang seakan memberi janji pada Cak Imin meski tersirat, sebagai cawapres dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun lebih dari setahun harapan itu tak berujung, sebagaimana yang diharap. Elektabilitas Cak Imin, memang jika mengacu pada rilis lembaga survei, itu rendah. Karenanya, dianggap tak layak bersanding dengan Prabowo. Meski awalnya sekadar ditimang-timang, karena bagaimana pun PKB-lah yang bisa membuat Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tapi setelah Prabowo seolah di- endorse Presiden Jokowi--memang belum pasti, tapi sepertinya Jokowi lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo sebagai pelanjut takhtanya--maka PAN dan Golkar ikut merapat dalam koalisi, yang lalu berganti nama Koalisi Indonesia Maju. Cak Imin dan PKB seakan dicampakkan, bahkan mengganti nama koalisi pun tak berunding dengannya. Itu bisa dimaknai, bahwa Cak Imin dan PKB tak lagi dibutuhkan untuk menggenapi parliament threshold yang 20 persen. Karena itu sudah bisa dicukupi oleh Golkar dan PAN. Belakangan Partai Demokrat bergabung pula dalam Koalisi Indonesia Maju. Takdir lalu menempatkan Cak Imin di tempat lain, justru berada pada posisi selayaknya. Posisi terhormat sebagai bakal calon presiden (bacawapres) dari Anies Baswedan. Bergabunglah PKB bersama NasDem, dan PKS. Maka, Cak Imin tak perlu waktu lama untuk menampakkan kekuatan \"mengatrol\" elektabilitas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua wilayah yang dianggap sebagai kantong kaum nahdliyyin. Bahkan Jawa Timur dianggap wilayah yang paling menentukan kemenangan, atau justru kekalahan kandidat tertentu. Anies-Muhaimin (AMIN) pasangan serasi yang sedap dipandang mata, dan saling melengkapi. Keduanya sama-sama menonjol, tak ada yang berlebih di antara keduanya, kecuali kelebihan masing-masing yang saling menguatkan. Namun satu hal bisa dilihat, \"sinar\" Cak Imin makin tampak benderang, itu saat dipertemukan dengan Anies. Sebelumnya tak ada yang melihat, bahwa Cak Imin punya kans untuk terang sebenderang saat ini. Sebelum dipertemukan Anies, Cak Imin dipandang biasa-biasa saja. Bahkan aroma sentilan \"kardus durian\" acap dimunculkan meski ternyata tak terbukti, itu yang menjadikannya suram. Ditambah rilis lembaga survei yang meletakkan Cak Imin sebagai cawapres dengan tingkat keterpilihan rendah. Bisa jadi karena itulah Prabowo Subianto mesti mikir-mikir untuk menjadikannya sebagai cawapresnya. Sebelumnya tak ada yang mampu menghitung kekuatan Cak Imin. Namun jika saja yang lalu Prabowo mengambil Cak Imin sebagai cawapresnya, itu pun belum tentu menjadikannya bersinar. Semua berpulang pada energi positif yang ditebar Anies, dan itu kekuatan yang sulit bisa dijelaskan, itu lebih pada kemistri keduanya, saat Anies-Muhaimin disandingkan. Kita akan terus disuguhi \"kekuatan\" Cak Imin dalam memobilisasi massa, khususnya kader PKB. Lebih jauh dari itu untuk menggaet suara nahdliyyin memilih AMIN. Minggu (8/10), di Malang, Jawa Timur, dalam rangka Jalan Sehat. Cak Imin tampil hanya ditemani istri, tanpa Anies. Sambutan massa diperkirakan ratusan ribu. Hal itu sebelumnya belum pernah terjadi, sebagaimana penuturan seorang jurnalis senior asal Malang. Dan, itu membuktikan Cak Imin mampu mendatangkan jumlah massa tidak sedikit. Tentu semua akan makin ngegas jika pasangan AMIN sudah resmi didaftarkan di KPU--rencana Anies-Muhaimin akan mendaftar resmi sebagai peserta Pilpres yang paling awal (19 Oktober)--agar ada kepastian sebagai peserta Pipres 2024. Karenanya, manusia Cak Imin sinarnya akan terus bisa dilihat, bahkan layak untuk ditulis dalam episode-episode panjang berikutnya dalam membersamai Anies Baswedan. Membersamai dalam menghadirkan keadilan dalam berbagai aspeknya, dan kesetaraan. Kita lihat saja nanti.**
KPK Memeriksa Direktur Kementan Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. \"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut. Penyidik KPK pada Jumat, 29 September 2023, mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ke tahap penyidikan. Ali menjelaskan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung. Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK kemudian menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2023, dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Ali belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominal-nya mencapai puluhan miliar. Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud. \"Termasuk beberapa dokumen, seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara,\" ucap Ali. Ada pun pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut yakni Pasal 12 (e) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi soal pemerasan. Kemudian, Syahrul Yasin Limpo pada Kamis petang (5/10) mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di tengah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang disidik KPK. Surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Presiden Joko Widodo menyatakan akan menentukan pengganti tetap Menteri Pertanian secepatnya pasca-pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kasus dugaan korupsi yang dihadapinya. Untuk sementara waktu, Presiden telah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas Mentan. \"Ya secepatnya,\" kata Jokowi ketika ditanya terkait pengganti Mentan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10). Hingga kini, Presiden belum memutuskan apakah pengganti jabatan SYL akan berasal dari Partai NasDem atau dari anggota partai koalisi lainnya. \"Secepatnya kita siapkan,\" ujar Jokowi.(ida/ANTARA)
Firli Menyebut bahwa Foto Bersama SYL Diambil Sebelum Berperkara
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan foto dirinya bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) diambil sebelum yang bersangkutan berperkara di lembaga antirasuah.\"Pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu Syahrul Yasin Limpo terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022 dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka,\" kata Firli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Firli kemudian mengungkapkan bahwa perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023.\"Maka dalam waktu tersebut, status Saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK,\" ujarnya.Purnawirawan Polri berbintang tiga itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah bukan atas undangan atau inisiatif dirinya, sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak.\"Kejadian tersebut bukan atas inisiasi atau undangan saya. Hal ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar,\" kata Firli.Firli menilai berbagai isu miring yang dialamatkan kepada dirinya sebagai serangan dari para koruptor untuk menghalangi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.\"Begitu banyak perkara korupsi yg sedang diselesaikan KPK. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, namun kami pasti akan ungkap semua,\" ujarnya.Meski demikian dia memastikan segenap insan KPK tidak akan menyerah dan pihaknya sudah siap dengan risiko apa pun, termasuk berkorban jiwa, raga, nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi.Semangat KPK adalah semangat segenap anak bangsa yang memiliki cita-cita Indonesia bersih dari praktik praktik korupsiUntuk itu, dia berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU.\"Kami menyadari, pemberantasan korupsi adalah upaya yang penuh tantangan. Namun KPK tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam proses penegakan hukum ini, sebagai salah satu upaya untuk mendukung perwujudan tujuan bernegara, bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
BEM Tetap Mengawal Kasus Korupsi SPI yang Melibatkan Rektor Universitas Udayana
Denpasar, FNN - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) berkomitmen tetap mengawal kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru jalur mandiri yang melibatkan Rektor Unud I Nyoman Gde Antara.Rektor I Nyoman Gde Antara, Senin, sudah ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.\"Rektor ditahan bukan menjadi kebanggaan penuh, segera diganti, minimal ada plt (pelaksana tugas) dari Kemendikbudristek agar di kampus tidak berantakan; dan seperti saat pra-peradilan sudah kami kawal, nanti kami siap hadir di persidangan-persidangan sampai vonis,\" kata Ketua BEM Unud Putu Bagus Padmanegara di Denpasar, Bali, Senin.Padmanegara mengatakan BEM Unud akan mengawal dan mengikuti kasus tersebut hingga tuntas karena itu sudah menjadi tanggung jawab moral mahasiswa yang sejak awal menuntut kejelasan.Sejak Senin pagi, Antara resmi mengenakan rompi oranye bersama dengan tersangka IKB, IMY, dan NPS dalam kasus dugaan korupsi dana SPI mahasiswa Unud. Para tersangka itu dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Badung, untuk ditahan selama 20 hari ke depan.BEM Unud berharap kelanjutan proses hukum berakhir pada vonis seberat-beratnya bagi Antara. Bahkan, kata Padmanegara, BEM Unud berharap hukuman berat bagi para tersangka tersebut dan terkuak nama-nama lain lagi dalam kasus dugaan korupsi itu.Terkait keputusan Kejati Bali untuk menahan Antara, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana SPI Unud sejak tahun 2018 itu, BEM Unud mengaku senang meskipun harus menunggu lama.\"Tentu kami senang, karena ini menjadi satu lompatan besar dalam kejelasan kasus ini,\" kata Padmanegara.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus segera menunjuk plt agar proses akademis Unud tetap berjalan lancar.\"Kami sangat-sangat khawatir terkait berjalannya akademik di kampus. Masa kami harus ke lapas meminta tanda tangan rektor. Jadi, seharusnya Kemendikbudristek segera merespons dengan memberhentikan sekaligus menunjuk plt rektor Unud agar pembelajaran kami di kampus tidak berantakan,\" ujarnya.BEM Unud juga meminta Antara mengembalikan dana SPI bermasalah kepada mahasiswa sesuai dengan data-data yang sudah ada. BEM Unud juga meminta kampus mengevaluasi kebijakan uang pangkal agar pengelolaannya transparan, akuntabel, dan bersih.(ida/ANTARA)
Keluarga Lukas Enembe Minta Agar Vonis Tetap Dibacakan
Jakarta, FNN - Seorang pria mengenakan kemeja kotak-kotak, yang mengaku sebagai perwakilan keluarga Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, tiba-tiba mengangkat tangan, berdiri dari kursi penonton sidang, dan nyaris menerobos area steril persidangan.Dia melakukan hal tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, memutuskan untuk tidak membacakan vonis dan melakukan pembantaran terhadap terdakwa Lukas Enembe karena kondisi kesehatan yang bersangkutan.\"Jangan masuk, Pak,\" tegas Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh melarang pria bersangkutan memasuki area steril persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin.Pontoh mengingatkan bahwa keluarga terdakwa Lukas Enembe bisa menyampaikan hal yang diinginkan melalui penasihat hukum guna menjaga ketertiban sidang.Pontoh menjelaskan bahwa majelis hakim memahami isi hati keluarga terdakwa. Namun demikian, pembacaan putusan sebisa mungkin dihadiri oleh terdakwa, sebagaimana diatur dalam hukum acara persidangan. Kemudian, penasihat hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, menghampiri pria tersebut.\"Majelis hakim sebetulnya sudah siap untuk membacakan putusan hari ini, apabila terdakwa memang sudah siap mengikuti persidangan dan mendengar putusan. Oleh karena situasi terdakwa sekarang ini dalam keadaan sakit, maka majelis hakim tidak bisa untuk membacakan putusan hari ini. Mohon bersabar,\" kata Pontoh.Dalam persidangan tersebut, majelis hakim sedianya mengagendakan pembacaan vonis terhadap Lukas Enembe dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi. Vonis terhadap Lukas Enembe batal dibacakan dan majelis hakim menetapkan pembantaran karena menimbang kondisi kesehatan Lukas Enembe.\"Persidangan hari ini tidak bisa dilanjutkan untuk acara pembacaan putusan dan majelis hakim hanya membacakan penetapan pembantaran untuk terdakwa sambil menunggu laporan dari penuntut umum KPK untuk persidangan selanjutnya, sambil melihat perkembangan kesehatan terdakwa,\" kata Pontoh.Sementara itu, Petrus Bala mengatakan keluarga terdakwa Lukas Enembe berharap dan meminta vonis terhadap gubernur nonaktif Papua itu tetap dibacakan saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.\"Memang ada permintaan dari keluarga supaya bisa dibacakan putusan hari ini, tetapi sebelumnya juga kami sudah menyampaikan bahwa menurut undang-undang, sesuai Pasal 196 KUHAP, pembacaan putusan harus dihadiri oleh terdakwa; tetapi dari segi kemanusiaan, keluarga juga menghendaki cepat berakhirnya sidang ini. Ini memang dilema bagi kami,\" jelas Petrus.Menurut Petrus, kondisi kesehatan Lukas Enembe menurun karena mengalami pendarahan otak sebelah kiri, sehingga perlu dilakukan observasi. Lukas, lanjut Petrus, saat ini sedang dirawat di unit stroke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.\"Memang, secara kemanusiaan, keluarga menghendaki supaya cepat ada akhir dari proses ini; tetapi kami sama-sama memahami bahwa peradilan ini juga ada aturan-aturannya sesuai (Pasal) 196 KUHAP,\" kata Petrus.Lukas Enembe absen dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin, karena sedang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto akibat kondisi kesehatan menurun pascajatuh di kamar mandi Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, pada Jumat (6/10).(ida/ANTARA)
KPU Mengingatkan Agar Parpol Membuat Visi-Misi Berkesinambungan
Jakarta, FNN - KPU RI mengingatkan partai politik maupun calon presiden-calon wakil presiden agar menyusun visi, misi, dan program tidak jauh dari rancangan pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN) dan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJPN) demi pembangunan berkesinambungan.Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam sosialisasi RPJMN Teknokratik 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 di Kantor Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Senin.\"Rumusan teknokratisnya untuk jangka 5 tahunan yang akan dipraktikkan pemimpin negara hasil Pemilu 2024 itu yang perlu kami bicarakan agar kesinambungannya terjaga,” ujar HasyimAdapun kesinambungan antara visi, misi, dan program para capres-cawapres dengan RPJPN tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.“Saya meyakini kita semua masih berpegang teguh pada Undang Undang Dasar kita, terutama Pembukaan Undang Undang Dasar, di mana tujuan bernegara kita sama jika masih berpegang teguh pada UUD 1945,” katanya.\"Sehingga urusan bagaimana kita menyejahterakan rakyat, membangun keadilan yang berperikemanusiaan dan berketuhanan, saya kira pegangannya masih sama,\" tambah dia.Untuk itu, sambung Hasyim, pertemuan antara KPU RI, Kementerian PPN/Bappenas dan partai politik menjadi strategis dalam ihwal pengisian jabatan kenegaraan melalui pemilu.Dia menuturkan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki visi, misi, program kerja parpol sebagai peserta pemilu yang tak bisa menjadi program sendiri-sendiri. Ini juga berlaku untuk pasangan capres-cawapres saat pencalonannya mempunyai kewenangan menurut konstitusi adalah parpol.\"Dengan demikian, capres-cawapres ketika mengajukan visi, misi, dan program mestinya sejalan dengan visi program yang menjadi pegangan atau ideologi partai yang mengusung,\" pungkas Hasyim.(ida/ANTARA)
Agar Masyarakat Tidak Menduga-duga, Pemerintah Harus Menjelaskan Secara Resmi Status Kesehatan Luhut
Jakarta, FNN – Kabar sakitnya Menkomarinves Luhut Binsar Panjaitan sejak beberapa hari lalu, membuat masyarakat sampai saat ini masih bertanya-tanya. Setelah dikabarkan oleh juru bicara Kementerian bahwa Luhut baik-baik saja dan hanya perlu badrest di RSPAD Gatot Soebroto, sampai saat ini belum ada kabar resminya lagi. Saat ini beredar rumor bahwa Luhut sudah tidak di RSPAD lagi. Hal ini yang menimbulkan keingintahuan masyarakat akan apa yang sebenarnya terjadi pada kesehatan Luhut. Masyarakat berharap ada keterangan resmi dari juru bicara kementerian, baik mengenai kondisi Kesehatan Luhut itu sendiri maupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sebagai menteri. “Ya, itu kayak lagu separuh jiwaku melayang, kira-kira begitu. Karena bagi Jokowi jiwa politik kabinet ada pada Luhut dan kita sebetulnya menunggu siapa yang akan mengucapkan bahwa Luhut buat sementara digantikan oleh seseorang. Itu juga susah karena semua orang akan membuat dugaan bahwa Jokowi kehilangan menteri seniornya atau seseorang yang dekat secara personal, juga mengerti cara berpikir Jokowi, dan itu yang jadi factor,” ujar Rocky mengomentara rumor tentang Luhut, dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (9/10/23). Rocky juga mengatakan bahwa beban Luhut terlalu berat karena jabatannya terlalu banyak. Tetapi, beban bangsa ini jadi berat ketika Luhut untuk sementara beristirahat maka beban-beban itu tidak bisa dialihkan pada orang lain. “Sekarang baru kita tahu bahwa Jokowi memang dari awal tidak membagi atau tidak mendistribusikan fungsi. Padahal, sebetulnya dalam sistem politik modern atau sistem manajemen modern, pembagian fungsional itu yang menunjukkan efisiensi. Jadi, Jokowi mungkin anggap efisien kalau seluruh bagian strategis dibebankan pada Luhut. Nah, Luhut sebagai prajurit yang menghendaki bangsa ini bertumbuh pekerjaanya terlalu berat dan itu berefek pada kesehatan beliau,” ujar Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Selam aini, kita ketahui bersama bahwa Menteri Koordinator sifatnya mengkoordinasi saja, tetapi dalam kasus Luhut berbeda. Portofolion Luhut terlampau banyak. Padahal, bagaimanapun manusia punya keterbatasan. Meski masih tampak bugar di usianya yang ke-76, ketika diberi beban yang berlebihan pasti akan akan berdampak juga. “Itu poinnya. Tentu sebagai seorang yang terlatih memanage kedaruratan, Luhut mengerti bahwa ada tugas yang tidak mungkin dia diandalkan pada menteri-menteri teknisnya. Walaupun dia hanya mengkoordinir, tapi jarang Luhut ingin sekadar mengkoordinasi. Dia akan terlibat. Fungsi-fungsi yang seharusnya diambil alih oleh Kementerian teknis, tidak dibagi oleh Jokowi,” ungkap Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, dari sistem manajemen politik modern, itu tidak bagus. Mustinya Luhut menolak beberapa hal. Tetapi, kita tahu Luhut tidak mungkin menolak karena Jokowi tidak datang dalam fungsi yang penuh dengan meritokrasi. Jokowi tidak paham manajemen politik modern. Karena itu, dia hanya mengandalkan dua tiga orang. “Jadi, Jokowi tidak mengerti apa fungsi dia sebagai manajer dari sebuah negara. Dia tidak paham apa kedudukan dia sebagai kepala negara yang tidak boleh memberi sinyal politik kepada kepentingan dia sendiri,” ujar Rocky. Dia dipilih sebagai presiden, kata Rocky, tetapi dia tidak menjalankan fungsi ketatanegaraan. Sebagai pemimpin negara, tidak pernah dia mengucapkan sesuatu sebagai public address untuk nation. Dia memberi pidato pada relawan, dia memberi pidato pada orang-orang yang sedang dia promosikan. Jadi, dia tidak pernah bertindak sebagai kepala negara. Itu yang akan diingat orang bahwa Jokowi memang Presiden, tapi dia tidak pernah menjadi negarawan. Mengenai kondisi Luhut, sebagai sahabat Luhut, bahkan keluarga besarnya, Rocky menyarakan agar ada keterangan yang semi formil mengenai keadaan Luhut terkini, supaya publik tidak mencari akses untuk mengetahui kesehatan beliau. “Jadi sebaiknya juru bicara Pak Luhut itu, karena dia yang mulai dulu mengatakan Luhut baik-baik saja, dan akhirnya orang publik mengetahui bahwa ada yang cukup serius pada Luhut, sebaiknya yang bersangkutan kembali ke publik dan terangkan supaya tidak ada upaya untuk menduga-duga kenapa tidak ada berita lagi dari RSPAD,” saran Rocky. “Walaupun kita bisa punya akses untuk mengetahui, tetapi tidak etis kalau seseorang yang menjadi pejabat publik itu tidak diberitahu secara resmi status kesehatannya. Saya kira itu. Jadi, bukan keluarga, harusnya kalangan resmi dari Kemenkominfo yang menerangkan, karena mereka yang lebih dahulu mengucapkan status kesehatan dari Pak Luhut,” tegas Rocky.(ida)
POPULER
