ALL CATEGORY
Ribuan Buruh Palestina Asal Gaza Dipulangkan dari Israel, Tepi Barat
Gaza, FNN - Ribuan buruh lintas batas dari Gaza yang bekerja di Israel dan wilayah pendudukan Tepi Barat dipulangkan ke Gaza pada Jumat, kata sejumlah jurnalis Reuters.Sebagian pekerja Palestina itu kembali ke Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom di sebelah timur perlintasan Rafah, yang berada di antara Jalur Gaza yang dikepung Israel dan Mesir, kata mereka.\"Para pekerja dari Gaza yang berada di Israel pada saat perang meletus akan dikembalikan ke Gaza,\" kata kantor PM Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis malam.Para pekerja yang kembali ke wilayah kantung Palestina itu mengatakan mereka telah ditahan dan diperlakukan dengan buruk oleh pemerintah Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel.Beberapa di antaranya masih membawa stiker plastik bernomor yang dipasang kaki mereka.\"Kami dulu melayani mereka, bekerja untuk mereka, di rumah, restoran, dan pasar dengan upah terkecil dan meski begitu, kami masih saja dihina,\" kata Jamal Ismail, seorang pekerja dari kamp pengungsi Maghazi di pusat Jalur Gaza.Para pekerja yang berasal dari Gaza utara harus tinggal di selatan dulu sampai pasukan Israel mengakhiri penutupan jalan pada Kamis malam, kata pemerintah Palestina.(sof/ANTARA)
Putin Mencabut Ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Rusia
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (2/11) menandatangani undang-undang yang mencabut ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty/CTBT) negara itu.Dalam sebuah dokumen yang diterbitkan secara resmi disebutkan bahwa sebelumnya Kremlin telah menyatakan penarikan Rusia dari perjanjian tersebut tidak berarti pemulihan uji coba nuklir.Ketua Duma Negara Vyacheslav Volodin mengatakan Moskow telah menunggu Washington untuk meratifikasi perjanjian tersebut selama 23 tahun. Namun, Amerika Serikat menunjukkan pendekatannya yang tidak bertanggung jawab terhadap masalah keamanan global.CTBT adalah perjanjian multilateral yang melarang semua uji coba ledakan nuklir yang dilakukan untuk tujuan damai maupun militer.(sof/ANTARA)
Menlu AS Tiba di Israel, Mendorong Jeda Kemanusiaan di Gaza
Gaza/Yerusalem, FNN - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Tel Aviv pada Jumat untuk mendorong jeda kemanusiaan di Kota Gaza setelah kota terbesar di Jalur Gaza itu dikepung oleh pasukan Israel dalam upaya melenyapkan kelompok Hamas.Dalam kunjungan keduanya ke Israel dalam sebulan terakhir itu, Blinken akan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu guna membahas langkah-langkah meminimalkan dampak perang terhadap warga sipil di wilayah kantung (enklave) Palestina itu.Persediaan makanan, bahan bakar, air, dan obat-obatan di wilayah itu hampir habis, bangunan-bangunan hancur, dan ribuan orang telah lari menyelamatkan diri dari bombardemen Israel.\"Ketika saya melihat seorang bocah Palestina –laki-laki, perempuan– ditarik dari sisa bangunan yang runtuh, itu sama menyentuhnya dengan melihat seorang anak Israel atau dari mana pun,\" kata Blinken kepada wartawan sebelum terbang ke Tel Aviv.\"Jadi ini adalah sesuatu yang harus kami respons, dan kami akan melakukannya.\"Pemerintah AS mengatakan setiap jeda dalam perang harus bersifat sementara dan lokal. Mereka menolak seruan negara-negara Arab dan lainnya untuk mengusahakan gencatan senjata total dalam perang Israel-Hamas itu, yang telah memasuki hari ke-28.Pasukan Israel lagi-lagi menggempur Jalur Gaza dari darat, laut, dan udara sepanjang malam di tengah kekhawatiran dunia atas situasi yang mengerikan di sana dan meningkatnya angka kematian warga Palestina.Hamas mengatakan petempur mereka meluncurkan alat peledak, menjatuhkan granat dari pesawat nirawak, dan menembakkan mortir dan roket anti-tank ke pasukan Israel dalam pertempuran sengit di antara bangunan-bangunan yang hancur.Otoritas kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 9.061 orang –kebanyakan perempuan dan anak-anak– telah kehilangan nyawa sejak Israel mulai membombardir wilayah berpenduduk 2,3 juta jiwa itu sebagai balasan terhadap serangan Hamas di selatan Israel pada 7 Oktober.Menurut Israel, Hamas telah membunuh 1.400 orang, sebagian besar adalah warga sipil, dan menahan lebih dari 240 sandera dalam serangan maut pada hari itu, hari paling mematikan sejak Israel berdiri 75 tahun lalu.PM Netanyahu pada Kamis mengatakan bahwa pasukan Israel telah mengepung Kota Gaza dan terus bergerak maju.Militer Israel pada Jumat mengatakan jet-jet tempur, artileri, dan angkatan lautnya telah menyerang target-target Hamas sepanjang malam, menewaskan sejumlah milisi, termasuk Mustafa Dalul, komandan Hamas yang disebut Israel memimpin pertempuran di Gaza.Belum ada konfirmasi dari pihak Hamas.Dalam serangan udara Israel di Khan Younis di Gaza selatan, seorang jurnalis TV resmi Palestina dan sembilan anggota keluarganya tewas di rumah mereka, kata para kerabat dan pejabat kesehatan.Uni Emirat Arab (UAE), satu dari sedikit negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mengatakan pada Jumat bahwa mereka bekerja \"tanpa henti\" demi terciptanya gencatan senjata segera.UAE juga memperingatkan risiko konflik itu bisa meluas di kawasan Timur Tengah.Israel menolak seruan gencatan senjata. Mereka mengaku mengincar milisi-milisi Hamas yang dituding sengaja bersembunyi di antara penduduk dan bangunan sipil.Blinken rencananya akan bertemu pula dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi di Amman pada Sabtu.Dalam sebuah pernyataan, Safadi mengatakan Israel harus mengakhiri perang di Gaza. Dia mengatakan Israel melakukan kejahatan perang dengan mengebom warga sipil dan mengepung wilayah itu.Israel mengatakan pasukannya menghadapi ranjau dan jebakan saat merangsek Gaza. Para petempur Hamas menggunakan terowongan bawah tanah yang luas untuk melancarkan serangan kilat dan kabur.Israel mengaku kehilangan 23 tentara dalam pertempuran itu.Abu Ubaida, juru bicara kelompok militan Hamas, mengatakan di televisi bahwa angka kematian di pihak Israel di Gaza jauh lebih tinggi.\"Tentara kalian akan pulang dalam kantong hitam,\" katanya.Dua pejabat AS yang berbicara secara anonim mengatakan bahwa pemerintahnya sedang menerbangkan pesawat-pesawat nirawak di atas Gaza untuk mencari sandera.Sementara itu, pintu perlintasan Rafah dari Gaza ke Mesir rencananya dibuka lagi pada Jumat untuk proses evakuasi secara terbatas bagi warga negara asing dan keluarga mereka, serta warga Gaza yang terluka.Menurut otoritas perbatasan, lebih dari 700 warga asing telah pergi ke Mesir lewat Rafah selama dua hari sebelumnya. Puluhan warga Palestina yang terluka parah juga diizinkan untuk menyeberangi perbatasan.Israel meminta negara-negara asing untuk mengirimkan kapal-kapal rumah sakit untuk merawat korban luka-luka.Ketika Israel meningkatkan serangannya terhadap Hamas, para diplomat di PBB, Washington dan Timur Tengah mulai melontarkan ide soal pemerintahan masa depan di Gaza, jika Israel berhasil melenyapkan Hamas yang telah menguasai wilayah itu sejak 2007. Israel selama ini gagal mengatasi Hamas.Seorang sumber yang mengetahui hal itu mengatakan perbincangan sejauh ini mencakup beberapa hal, termasuk penempatan pasukan multinasional dan pemerintah sementara yang dipimpin Palestina tanpa Hamas.Kelompok pakar HAM PBB memperingatkan bahwa warga Palestina di Gaza menghadapi \"ancaman serius genosida\".Misi Israel untuk PBB di Jenewa menyebut pernyataan itu \"memilukan dan sangat mengkhawatirkan\". Dia juga menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil.Orang-orang Palestina yang terjebak di Kota Gaza berharap gencatan senjata dapat segera dicapai.\"Apakah dunia menunggu ratusan ribu orang yang menolak pergi dari rumah mereka, yang tidak bersalah dan tidak ingin meninggalkan negara mereka, dibantai oleh Israel?\" kata seorang warga Palestina.(sof/ANTARA/Reuters)
KPK Akan Melakukan Koordinasi Soal Supervisi Perkara di Polda Metro
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihaknya akan terlebih dulu melakukan koordinasi sebelum mengambil keputusan soal supervisi kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.\"Sebelum KPK menentukan perlu tidaknya melakukan supervisi, maka akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Koordinasi ini penting untuk menggali informasi awal, tanpa masuk pada substansi perkara,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ali mengatakan hasil koordinasi tersebut nantinya akan menjadi penentu apakah KPK akan melakukan supervisi terkait penanganan perkara tersebut.\"Dari Informasi-informasi yang nantinya diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis dan telaah untuk memutuskan apakah KPK perlu melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut atau tidak,\" ujarnya.Ali menerangkan kewenangan KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi yang diatur dalam Pasal 6, 8, 10, 10A UU Nomor 19 tahun 2019 dan Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Lebih lanjut Ali mengatakan respon KPK tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Polda Metro Jaya.\"Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan surat jawaban ke Polda Metro Jaya menindaklanjuti permohonan supervisi penanganan perkara dugaan pemerasan yang ditanganinya,\" kata Ali.Sebelumnya, Tim penyidik gabungan dari Subdit Tindak Pidana Korupsi (Subditipikor) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipikor Bareskrim Polri telah mengajukan permohonan supervisi kepada KPK terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Permohonan tersebut diajukan tanggal 11 Oktober 2023.Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan permohonan supervisi yang diajukan pihaknya adalah sebagai bentuk transparansi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik gabungan.Pihaknya pun sempat mendorong Dewan Pengawas KPK untuk menugaskan Deputi Korsup KPK RI untuk melakukan supervisi penanganan perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang saat ini ditangani oleh penyidik gabungan.“Penyidik telah mengirimkan surat kepada Dewas KPK RI untuk mengakselerasi mendorong percepatannya supervisi penanganan perkara a quo dengan mendorong Pimpinan KPK RI untuk menugaskan Deputi Korsup untuk melakukan supervisi penanganan perkara yang saat ini ditangani oleh tim gabungan,” kata Ade.(sof/ANTARA)
Keputusan MKMK Menjadi Kunci untuk Memulihkan Wibawa MK
Jakarta, FNN - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow mengatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memenuhi rasa keadilan publik menjadi kunci utama untuk memulihkan wibawa MK.Jeirry menilai bahwa mendorong MKMK untuk menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan lurus merupakan langkah yang efektif agar bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga penjaga konstitusi tersebut.“Saya kira berharap banyak dari MKMK itu jauh lebih strategis dan efektif. Mudah-mudahan mereka tetap berkomitmen menjaga muruah MK, tidak terjebak atau tidak terpengaruh dengan urusan politik yang berkelindan dalam putusan MK,” kata Jeirry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Oleh karena itu, Jeirry mendorong publik bersama-sama memperkuat dan mendukung kinerja MKMK. Dia juga mengajak publik untuk mendorong anggota MKMK berpikir dengan perspektif seorang negarawan.“Bagi saya itu jauh lebih efektif dan jauh lebih bisa dipercaya publik. Kita juga harus dorong, hakim MKMK memang betul-betul berpikir sebagai negarawan, yang tidak terjebak pada kepentingan politik tertentu atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang memang berkelindan cukup kental dalam kasus putusan MK ini,” ujarnya.Menurut dia, apabila MKMK tidak mampu menghasilkan putusan yang jernih maka akan muncul permasalahan yang lebih besar, yakni hilangnya kepercayaan publik pada MK, padahal bangsa Indonesia akan menyambut Pemilu 2024.“Kalau itu tidak ada lagi, kita akan jadi tambah rumit,” ujar dia.Jeirry menilai putusan MKMK lebih efektif mengembalikan muruah MK daripada wacana hak angket DPR RI.“Sebagai sebuah hak sih oke-oke saja, tapi kalau hak angket itu digagas untuk kepentingan politik, saya kira tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu soalnya,” imbuh Jeirry.Hal itu selaras dengan pernyataan Peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus yang mengatakan bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap MK kurang tepat.“Hampir semua pakar tata negara menganggap hak angket DPR itu merupakan instrumen pengawasan legislatif kepada eksekutif, sementara MK itu masuk kamar yudikatif. Secara prinsip kerja lembaga yudikatif itu, ya, mestinya tak bisa diselidiki oleh lembaga politik seperti DPR,” papar Lucius.Lucius menilai DPR tidak terlepas dari kepentingan politik, sehingga ia khawatir lembaga itu tidak bisa netral dalam menilai sebuah keputusan, terutama keputusan yang masih berkelindan dengan dunia politik.Menurut dia, isu terkait angket kepada MK lebih merupakan isu elit. Lucius memandang bahwa syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak berkorelasi secara langsung dengan kepentingan rakyat.“Oleh karena itu saya kira terkait keputusan MK soal syarat capres-cawapres, jelas bukan objek yang tepat untuk dijadikan alasan penggunaan angket oleh DPR,” katanya.(sof/ANTARA)
Publik Berharap Putusan MKMK Objektif
Jakarta, FNN - Direktur Isu Strategis Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan mengatakan bahwa publik berharap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat melahirkan putusan yang objektif atas laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.\"Kita berharap pada MKMK agar nanti dalam putusannya benar-benar menghasilkan putusan etik yang objektif dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didapat,\" kata Jimmy dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.Menurut pakar hukum tata negara ini, masyarakat sudah mengetahui bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan cacat prosedur dan cacat substansi.Cacat prosedur, lanjut dia, karena permohonan tersebut sudah pernah dicabut oleh pemohon. Maka itu, sudah kehilangan objek perkara maupun muncul fakta saat ini berkas permohonan tidak ditandatangani.Sementara itu, cacat substansi karena adanya dugaan konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dan objek permohonan tersebut.Diungkapkan pula bahwa norma yang diuji MK sangat bertalian dengan kontestasi pemilu yang akan diikuti oleh keponakan Anwar Usman, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.Jimmy menjelaskan bahwa seorang hakim yang punya kepentingan dengan perkara yang diperiksa seharusnya mundur. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5), (6), dan ayat (7).Aturan tersebut, kata dia, telah jelas mengatur bahwa seorang hakim yang punya kepentingan dengan perkara yang diperiksa tidak mundur merupakan bentuk pelanggaran sehingga putusannya dinyatakan tidak sah dan perkara itu bisa diperiksa kembali.\"Atas dasar itu, kepercayaan publik terhadap MKMK sangat bergantung pada putusan etik nantinya,\" kata dia.Lebih lanjut Jimmy mengatakan bahwa putusan MKMK bisa mengembalikan muruah dan citra MK jika betul-betul melihat adanya cacat prosedur dan cacat substansi dalam penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.\"Jika diputuskan adanya sanksi etik bagi hakim yang melanggar dan perkara tersebut dibuka peluang akan diperiksa kembali sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman, muruah dan citra MK di mata publik bisa terselamatkan,\" imbuhnya.Pendapat senada juga dikemukakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.Muhammad Isnur melihat adanya kekecewaan masyarakat atas putusan putusan MK tersebut sehingga publik berharap MKMK berani mengeluarkan keputusan yang tegas.\"Kekecewaan publik harus dipulihkan kembali karena putusan sebelumnya lahir dari kecacatan dalam putusannya. Maka, MK harus merevisi kembali putusan kemarin, harus diubah itu semua,\" ujar Isnur.(sof/ANTARA)
Keanggotaan Indonesia di FATF Penting untuk Memberantas Korupsi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh organisasi internasional Financial Action Task Force (FATF) untuk meningkatkan intensitas pemberantasan korupsi dan pencucian uang lintas negara.\"Melalui momentum penting ini, KPK kembali menegaskan tekadnya untuk aktif menjalin kerja sama dan kemitraan global, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi dan kejahatan pencucian uang,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ali menjelaskan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh ke-40 FATF disahkan melalui Sidang Pleno FATF di Paris, Prancis, yang berlangsung pada 25-27 Oktober 2023.Proses cukup panjang telah dilalui, dimulai dengan penetapan Indonesia sebagai pemerhati (observer) FATF pada tahun 2018 hingga proses mutual evaluation (ME) sejak tahun 2022.\"Dalam beberapa pertemuan global yang diikuti Indonesia, di antaranya Anti-Corruption Working Group (ACWG) pada forum G20 dan ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC), KPK telah menyatakan komitmen untuk terus berkontribusi positif dalam meningkatkan kolaborasi lintas negara menangani kejahatan korupsi,\" jelas Ali.Hal tersebut juga tak lepas dari amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tentang kerja sama internasional pemberantasan korupsi.Dalam forum-forum internasional tersebut, KPK menyampaikan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), keberhasilan penegakan hukum tak hanya dinilai berdasarkan statistik dan atau penuntutan tersangka dalam negeri semata.Yang tak kalah penting adalah terciptanya upaya kolaboratif, khususnya dalam penyelidikan bersama, pelacakan dan pengembalian aset terduga koruptor, serta kerja sama antarnegara dalam mengekstradisi pelaku kejahatan.Selain itu, fakta dan data menunjukkan terus meningkatnya berbagai kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara hingga melintasi batas wilayah negara lain.Kejahatan berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan, perdagangan manusia dan barang, terorisme, serta berbagai kejahatan kerah putih Iain menjadi tantangan besar yang perlu diatasi bersama seluruh negara di dunia.Pengesahan Indonesia sebagai anggota FATF telah menempatkan Indonesia pada posisi sejajar dengan seluruh negara anggota G20 serta negara-negara maju lainnya, sebagai negara dengan integritas sistem keuangan yang baik.\"Karenanya, KPK berkomitmen penuh untuk mendukung keanggotaan Indonesia di FATF serta menjaga stabilitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi demi meningkatnya kredibilitas dan persepsi positif Indonesia secara internasional,\" ujar Ali Fikri.(sof/ANTARA)
Pendukung PSIS Menonton Final Soekarno Cup di GBK
Jakarta, FNN - Anggota Panitia Liga Kampung sekaligus mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan ratusan pendukung PSIS Semarang turut menyaksikan babak final sepak bola Soekarno Cup Liga Kampung U-17 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.\"Suporter dari Kota Semarang juga hadir pada acara Liga Kampung ini. Kebetulan mereka habis nonton pertandingan PSIS Semarang melawan Bhayangkara FC tadi malam di Bekasi. Jumlahnya sekitar 250 orang,\" kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, di Stadion GBK.PDI Perjuangan menjadi pihak yang menginisiasi pelaksanaan babak final turnamen Soekarno Cup Liga Kampung U-17 di Stadion GBK.Dua tim yang akan tampil dalam final turnamen Liga Kampung ialah tim muda dari Bali dan Sulawesi Selatan (Sulsel).Menurut Hendi, ratusan suporter PSIS Semarang yang hadir di SUGBK ingin menjadi saksi pertandingan para calon bintang sepak bola nasional.\"Kehadiran mereka karena tertarik untuk melihat Liga Kampung sebagai ajang pembibitan sekaligus ingin melihat legenda sepak bola seperti Ismet Sofyan, Peri Sandria, Sudirman, Mursyid Effendi, dan Anang Maruf yang ikut dalam ekshibisi pemain legenda yang bermain sebelum final Liga Kampung digelar,\" ujarnya.Berdasarkan pantauan, puluhan ribu suporter dari berbagai daerah mulai mendatangi SUGBK pada hari Jumat ini untuk menyaksikan babak final turnamen Soekarno Cup Liga Kampung U-17.Puluhan ribu suporter yang terlihat mengenakan gelang merah tampak saling berebut untuk memasuki area dalam SUGBK melalui Pintu Utama Kuning.Sementara itu, ratusan suporter lain terpantau ingin masuk SUGBK melalui Pintu 11. Beberapa dari mereka sampai membawa drum untuk mendukung tim yang bertanding.Tim yang menjadi juara dalam ajang Soekarno Cup Liga Kampung U-17 berhak mengangkat piala bergilir.Trofi bergengsi turnamen diketahui menjadi hasil kontemplasi putra Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDI Perjuangan M.Prananda Prabowo yang kemudian dijabarkan dan diwujudkan oleh pemahat Dolorosa Sinaga.Piala tersebut tidak hanya menjadi simbol supremasi pencapaian tertinggi di sebuah kompetisi, tetapi ada nilai-nilai histori yang terkandung di dalamnya.Desain piala dua tangan memegang bola dunia di atas miniatur Stadion GBK menunjukkan bahwa stadion karya presiden pertama RI Soekarno tersebut sangat kokoh.Simbol kekokohan yang tersemat di dalam Soekarno Cup juga menjadi implemantasi kekokohan PDI Perjuangan dalam mengawal konstitusi.Di sisi lain, Soekarno Cup Liga Kampung U-17 bukan sekadar penyelenggaraan sepak bola biasa, melainkan ajang tersebut juga akan memecahkan rekor dunia melalui kegiatan mendribel 10.000 bola secara bersama-sama sebelum digelarnya pertandingan final.Selain itu, keseriusan penyelenggaraan kompetisi sepak bola ini juga terlihat dari hadiah yang diberikan penyelenggara untuk pemain terbaik.Pemain terbaik yang lahir dari Soekarno Cup Liga Kampung akan dikirim ke Spanyol untuk menimba ilmu dan memperkaya pengetahuan hingga kemampuan sepak bola.(sof/ANTARA)
Sistem Debat Capres Masih Sama Seperti Pilpres 2019
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa ketentuan kampanye melalui metode debat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 tetap mengacu pada aturan yang sama dengan Pilpres 2019.\"Ketentuan debat capres masih sama seperti Pilpres 2019, dasarnya masih tetap pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu),” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.Dalam penjelasannya, Hasyim menuturkan bahwa debat dalam konteks Pilpres 2024 akan melibatkan lima sesi debat.Dari lima sesi tersebut, lanjut dia, tiga sesi akan diperuntukkan bagi calon presiden (capres), sementara dua sesi lainnya akan menjadi ajang bagi calon wakil presiden (cawapres) untuk berbicara dan berdebat mengenai visi, misi, serta pandangan mereka terkait dengan kepemimpinan di Indonesia.\"Debatnya lima kali, tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden,\" Imbuhnya.Langkah ini, kata dia, untuk memastikan bahwa semua calon, baik presiden maupun wakil presiden, memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan ide dan rencana mereka kepada masyarakat.Hasyim menjelaskan bahwa saat ini KPU tengah mematangkan jadwal dan lokasi penyelenggaraan debat capres dalam persiapan Pilpres 2024 sebelum membahas dengan tim partai politik maupun tim pemenangan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.Ia menegaskan bahwa KPU akan menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai rekan media terkait dengan sistem peliputan, terutama dalam penyiaran langsung acara debat capres tersebut.\"Nanti kami bicarakan dengan teman-teman media, terutama bagaimana peliputan atau penyiaran langsung untuk debat ini melalui televisi sebagaimana yang sudah kami lakukan pada Pilpres 2019,\" ungkap Hasyim.Hasyim menambahkan bahwa pihaknya akan mengumumkan kepastian penyelenggaraan debat capres setelah penetapan peserta Pilpres 2024 pada tanggal 13 November 2023.(sof/ANTARA)
Tiga Paslon Akan Diundang untuk Bertemu DPD RI
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI siap mengundang tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bertemu dengan DPD RI. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono setelah berbicara dalam acara Dialog Kenegaraan DPD yang bertajuk Kembali Menjalankan dan Menerapkan Sistem Bernegara Pancasila Sesuai dengan Rumusan Para Pendiri Bangsa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat siang. \"Hasil rapat pimpinan DPD hari Senin yang lalu kami bersepakat untuk mengirim surat ke KPU agar mengajak para kontestan presiden dan wapres ini untuk diundang oleh KPU untuk bertemu dengan DPD RI,\" kata Nono saat ditemui wartawan. Menurut dia, setiap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus bertemu dengan DPD karena menjadi representasi dari daerah. Selain mendatangi kampus-kampus, dia berharap tiga paslon itu bertemu dengan DPD yang lebih mengerti tentang kondisi di daerah-daerah. \"Kami ingin agar presiden ke depan mengerti akan kondisi daerah-daerah. Apa yang akan dia lakukan ke depan untuk kepentingan daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang masih terjadi ketinggalan keterbatasan,\" ujarnya. Nono menegaskan bahwa DPD akan melihat masing-masing capres dan cawapres melalui gagasan dan konsep mereka, bukan dari partai atau koalisinya. \"Kita semua menghendaki yang terbaik, bukan mendukung dari partai A atau partai B. Kita lebih melihat apa konsepnya, apa gagasannya, apa yang akan dia lakukan, dan itu akan menjadi pembelajaran politik untuk masyarakat,\" tambahnya. KPU RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan calon presiden/wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusulkan oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusulkan oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara itu, pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(ida/ANTARA)
POPULER
