ALL CATEGORY
Ganjar Pranowo "Irit Bicara" Soal Wacana Duet Dengan Prabowo
Surabaya, FNN - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo \"irit bicara\" soal wacana dirinya yang diduetkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Kata siapa,\" ucap Ganjar singkat seusai menghadiri \"Silahturahmi Kebangsaan\" dengan para pendeta di salah satu hotel di Surabaya, Jumat.Ganjar tak memberikan tanggapan lebih lanjut terkait wacana tersebut. Dia hanya melayangkan senyuman kepada awak media.Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memilih bergegas untuk meninggalkan hotel tempat lokasi acara, sembari melayani permintaan foto tamu undangan yang menghadiri acara tersebut.Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Puan Maharani, pada Kamis (21/9) mengatakan peluang mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam dinamika politik Pilpres 2024 untuk mencapai yang terbaik bagi bangsa dan negara.Hal itu disampaikan Puan saat saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Meski demikian, dia menyebut akan melihat dinamika politik selama satu bulan ke depan untuk menakar peluang kemungkinan tersebut.Puan mengatakan bahwa pihaknya juga selalu membuka komunikasi dengan Partai Gerindra maupun partai politik lain, seperti dirinya bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus di DPR RI.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Setelah Rempang, Kini Gorontalo: Konflik Agraria Adalah Gagalnya Pemerintah Memberi Sinyal bahwa Lingkungan Akan Dipelihara
Jakarta, FNN - Setelah demo di Rempang yang belum juga reda, kemarin demo yang berakhir dengan kericuhan kembali terjadi. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor bupati Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9/2023). Dalam demo ini, massa membakar kantor bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Pani Gold Project. Fasilitas pemerintah yang dirusak massa di antaranya, kantor bupati, kantor DPRD Pohuwato, dan rumah dinas Bupati. Demonstran yang tergabung dalam Forum Persatuan Ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang Pohuwato di kawasan perusahaan Pani Gold Project menuntut agar Pani Gold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Pani Gold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang. “Ya, saya kenal ciri-ciri atau potensi yang kita sebutkan contingues effect, efek berantai dari kasus-kasus eksploitasi yang memang tak tertahankan. Bahkan, kita bisa bayangkan misalnya karena Presiden Jokowi sudah mau lengser, maka banyak pengusaha yang menyodorkan izin baru dan mumpung masih ada Presiden Jokowi maka mungkin sekali bisa dipercepat,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (22/9/23). Jadi, lanjut Rocky, semua ini berawal dari keinginan untuk memanfaatkan situasi yang memungkinkan akumulasi dari para pemodal ini tumbuh di akhir masa jabatan presiden. Tetapi, pada saat yang sama ekonomi Indonesia memburuk sehingga daya beli berkurang terus, sehingga ekonomi untuk bertahan hidup akhirnya dimanfaatkan oleh rakyat untuk ambil sisa-sisa tambang atau hasil hutan. Karena energi makin mahal maka ada perambahan hutan. “Jadi, konflik agraria ini adalah fungsi dari gagalnya pemerintah memberi sinyal bahwa lingkungan akan dipelihara. Saya berkali-kali datang ke Gorontalo, Palu, Poso dan saya merasakan bahwa marah betul rakyat. Demikian juga yang ada di Manado sana,” kata Rocky. “Jadi, kita mulai melihat bahwa ini bukan sekadar kemarahan yang tiba-tiba muncul karena ada penggusuran, tapi kemarahan yang sifatnya struktural yang terjadi sebagai ekses dari kebijakan Presiden Jokowi yang menomorsatukan para pemain di industri ekstraktif ini, dan menganggap bahwa rakyat itu harus ikuti pola yang sudah ditetapkan melalui perjanjian antara kekuasaan dan oligarki,” lanjutnya Rocky juga mengatakan bahwa keadilan sosial akhirnya tumbuh dalam bentuk protes dan itu yang terjadi di Gorontalo kemarin. Kasus serupa akan tumbuh lagi di tempat yang lain, potensi yang ada di Ambon, Halmahera, bahkan di Sulawesi Tenggara. “Jadi, ini satu keadaan yang memang disediakan oleh sejarah, yaitu momentum untuk protes. Jadi jangan lagi dianggap ini diprovokasi. Yang memprovokasi itu ketidakadilan sosial>” ungkap Rocky. Bahwa yang dibakar oleh warga adalah kantor Bupati dan DPRD, sepertinya hal itu terjadi karena izin-izin tambang seperti ini biasanya melibatkan penguasa daerah dan DPRD, yang hamper selalu tidak berpihak kepada rakyat. Itu sepertinya yang mungkin perlu digarisbawahi. “Betul, kan untuk jumlah tertentu itu izinnya langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Derah, oleh Gubernur. Itu kemudian di-inline-kan dengan omnibuslaw, disatukan dengan undang-undang minerba. Jadi, paket-paket perundang-undangan ini yang kita tahu itu dibeli atau diijon oleh para pemodal. Dan mereka tahu bagaimana mengendalikan itu,” ujar Rocky. Dua orang di Jakarta bisa bersekongkol untuk mengatur regulasi di Gorontalo, kata Rocky, lalu diupayakan supaya pelan-pelan rakyat itu harus minggir dari tanah garapan nenek moyangnya atas nama industri strategis. Tetapi, hak-hak yang melekat dari awal pada tanah yang seringkali kita terangkan bahwa tanah itu adalah bagian napas dari manusia. Bahkan, di dalam pikiran modern sekarang itu tidak boleh satu orang pun punya tanah, apalagi negara punya tanah. “Jadi, biarkan tanah itu jangan dikuasai karena di bawah tanah itu ada kehidupan, di dalam tanah itu ada mineral. Ketika orang meninggal, orang itu dikubur dalam tanah dia berubah jadi mineral, menyatu lagi dengan sistem kimia bumi. Jadi, banyak betul cara baru untuk menghargai tanah dan kehidupan di atasnya atau kehidupan di dalamnya,” ujar Rocky. “Sekali lagi, yang saya terangkan berkali-kali, ketika negara menginfiltrasikan market ekonomi menjadi market society maka terjadi akumulasi kebencian, karena dianggap bahwa akumulasi yang dilakukan atau eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan besar itu, sama sekali tidak menetes kepada mereka yang sudah menambang secara tradisional berabad-abad. Jadi, ketidakailan sosial langsung terbaca pada efek mereka yang bahkan cemas karena begitu ada nama perusahaan besar itu artinya potensi untuk diusir,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. (sof)
Anies-Cak Imin Mengumumkan Nama Tim Pemenangan AMIN
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (Bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengumumkan terbentuknya tim pemenangan yang bernama Badan Pekerja Anies-Imin atau disingkat Baja AMIN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat.\"Ke depannya ada badan pekerja Anies-Imin atau Amin jadi Baja AMIN yang dibentuk ini akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi konsolidasi antarunsur dalam koalisi,\" kata Anies kepada awak media setelah rapat dengan kelompok kerja (pokja) Tim Pemenangan Pemilihan Presiden 2024 di Kantor Sekretariat pemenangan Anies Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat.Anies mengatakan bahwa Baja AMIN ini akan menggantikan peran tim delapan yang sebelumnya dibentuk Partai Demokrat yang memutuskan keluar dari KPP.\"Ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8 dan dengan adanya Baja AMIN ini maka semua komunikasi semua teman-teman juga lewat Baja AMIN, karena mereka semua nanti akan mewakili masing-masing pihak tiga partai capres-cawapres di dalam berkomunikasi Internal maupun eksternal,\" ujar Anies.Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa ada 15 orang yang ditunjuk masuk ke dalam Baja AMIN, yakni tiga orang dari masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Kemudian, sebanyak tiga orang masing-masing dari perwakilan bakal capres dan bakal cawapres.Anies mengungkapkan penunjukan ketua tim dan perwakilan dari bakal capres-cawapres akan diumumkan kemudian.\"Nanti dari tim AMIN juga akan disampaikan nama-namanya jadi masing-masing tiga dengan harapan bisa mewakili semuanya dan menjadi jembatan komunikasi,\" lanjutnya.Anies mengatakan bahwa ada unsur AMIN dalam BAJA ini dengan Shohibul Imam, Sugeng Suparwoto, dan Dadang Juliantara akan menjadi penasihatnya.\"Kemarin tiga-tiganya berada di tim delapan sekarang menjadi penasihat bagi kita. Nanti dari Tim AMIN juga akan disampaikan nama-namanya. Jadi masing-masing tiga, dengan harapan nanti bisa mewakili semuanya dan menjadi jembatan komunikasi,\" ujarnya.Tiga nama anggota Baja AMIN dari Partai NasDem adalah Willy Aditya, Dossy Iskandar, dan Suyoto. Tiga nama dari PKB yaitu Syaiful Huda, Nihayatul Wafiroh, dan Lukmanul Khakim. Sementara itu dari PKS adalah Muzzammil Yusuf, Wibowo dan Rozaq Asyhari.(ida/ANTARA)
Gagasan Perubahan dan Keberlanjutan Mendapat Dukungan Cukup Besar
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa terdapat potensi dukungan pemilih yang cukup besar terhadap gagasan perubahan dan keberlanjutan.\"Data terbaru dari Voxpol Center menunjukkan gambaran yang menarik tentang preferensi pemilih dalam Pilpres 2024. Sebanyak 40,8 persen responden mengungkapkan keinginan mereka untuk memilih calon presiden yang akan melanjutkan dan memperbaiki program pemerintah saat ini,\" kata Pangi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Sementara itu, menurut dia, sebanyak 27,8 persen responden menginginkan perubahan besar dalam program pemerintah. Dia menjelaskan sekitar 19,2 persen mendukung calon presiden yang akan melanjutkan program pemerintah saat ini.\"Dengan lebih dari 40 persen pemilih mendukung kelanjutan dan perbaikan, maka potensi dukungan akan semakin besar jika kedua segmen ini digabungkan (pemilih yang menginginkan keberlanjutan dan perbaikan ditambah dengan yang menginginkan perubahan),\" ujarnya.Pangi menjelaskan jika kedua segmen itu digabungkan maka mayoritas pemilih sebesar 60,8 persen pada dasarnya menginginkan keberlanjutan dengan tetap mengharapkan adanya upaya perbaikan.Dia menilai kandidat yang mampu menggarap segmen ini dengan baik, maka memiliki potensi besar untuk memenangkan kompetisi Pilpres 2024.Selain itu, Pangi mengomentari terkait pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menyampaikan visinya tentang perubahan.Namun, katanya, gagasan perubahan yang diusung bukan perubahan radikal yang menegasikan kebijakan dari pemimpin sebelumnya yang akan melanjutkan, memperbaiki, berinovasi, dan menghadirkan keadilan dalam setiap kebijakan.Pangi menilai pendekatan yang diambil Anies Baswedan dan koalisinya dengan mengusung gagasan perubahan yang tidak merusak kebijakan sebelumnya, sekaligus menawarkan inovasi dan keadilan dalam setiap kebijakan merupakan langkah strategis yang bijak.\"Pendekatan ini mencoba menjadi jawaban bagi pemilih yang menginginkan perubahan yang terencana dan tidak serampangan, sekaligus tetap menjaga harapan pemilih yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan berkelanjutan,\" katanya.Dia menjelaskan dalam konteks Pilpres 2024, maka gagasan perubahan yang diusung Anies Baswedan dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi menjadi pilihan politik yang realistis.Pendekatan ini, katanya, mencerminkan pemahaman yang kuat tentang keinginan dan aspirasi pemilih yang beragam.Survei Voxpol tersebut dilakukan pada 24 Juli-2 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden yang diwawancarai secara mendalam dengan metode tatap muka. Survei dilakukan dengan metode \"multistage random sampling\" dengan \"margin of error\" 2,83 persen.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Lalu dalam Rapat Kerja Komisi II DPR pada Rabu (20/9) bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah disepakati bahwa jadwal pendaftaran capres-cawapres menjadi 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Rusaknya Puluhan Baliho AMIN Direspons oleh Direktur Pemenangan Pilpres PKB
Jakarta, FNN - Direktur Pemenangan Pilpres PKB Faisol Riza merespons perusakan puluhan baliho pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) oleh orang tidak bertanggung jawab di salah satu ruas jalan wilayah Pantura Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.\"Astaghfirullah, saya mengajak kita semua beristighfar. Mari kita jaga ukhuwah basyariah, persatuan dan kesatuan. Merusak satu bagian bari bangsa itu membahayakan persatuan dan kesatuan,\" kata Faisol Riza dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut Faisol, dalam beberapa kesempatan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan tiga elemen penting bernegara, yakni ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah.\"Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kita sudah lama diajarkan untuk senantiasa mengamalkan, mengamankan, melestarikan, tiga bentuk persaudaraan yang diajarkan oleh para ulama,\" tuturnya.Dia mengatakan ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan antara sesama Muslim boleh jadi berbeda di dalam firqoh, berbeda di dalam mazhab, dan beda di dalam thoriqoh.\"Tapi kita adalah saudara sesama umat Islam. Perbedaan-perbedaan tersebut jangan jadi penghalang kita untuk memiliki sikap saling tolong menolong di dalam bingkai toleransi dan persaudaraan. Jangan merusak hanya karena kita berbeda,\" ujarnyaKemudian ukhuwah wathoniyah, ungkap dia, boleh jadi bukan umat Islam, tapi berdampingan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \"Itu adalah saudara kita yang disebut dengan ukhuwah wathoniyah,\" katanya.\"Jangan jadi penghalang karena berbeda agama untuk saling tolong menolong dalam bingkai toleransi dan persaudaraan. Boleh jadi dia bukan umat Islam, bukan satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dia adalah manusia, maka itu pun adalah saudara yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia atau ukhuwah basyariah. Ini sudah diingatkan Cak Imin berulang kali,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
Politikus PDIP Mengatakan Nyaris Mustahil Ganjar sebagai Cawapres
Jakarta, FNN - Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa peluang Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) nyaris mustahil terjadi pada Pilpres 2024 sebab mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah diamanatkan partai-nya untuk menjadi capres.\"Saya kira nyaris mustahil menjadikan Mas Ganjar sebagai cawapres karena beliau sudah ditetapkan menjadi capres. Belum pernah ada preseden-nya PDI Perjuangan, apalagi Ibu Megawati, untuk menarik keputusan apalagi menurunkan derajat penugasan,\" kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi wacana yang mengemuka di publik terkait duet Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sehingga memunculkan dua poros pada Pilpres 2024.Menurut dia, Ganjar Pranowo merupakan kader terbaik PDI Perjuangan untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024. \"Pak Ganjar adalah kader terbaik PDI Perjuangan untuk menjadi capres saat ini, dan itu sudah melalui pertimbangan yang dalam, diskusi yang luas dan panjang,\" ucapnya.Untuk itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan pimpinan partai politik pengusung Ganjar saat ini tengah berkonsentrasi memutuskan sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar.Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan keputusan akhir kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Apa pun itu kita serahkan pada ketua umum sebab beliau yang diberi amanat oleh kongres partai sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,\" ujar dia.Sebelumnya, Kamis (21/9), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan peluang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto mungkin saja dalam dinamika politik Pilpres 2024.\"Ya, mungkin-mungkin saja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kami untuk selalu bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara,\" kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.Walaupun demikian, dia menilai PDI Perjuangan melihat lebih dulu dinamika politik yang berkembang selama sebulan ke depan.Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya belum terpikir untuk menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.\"Kalau pertanyaannya tadi mungkin enggak mungkin, justru saya belum kepikiran sampai di situ tadinya, sampai dengan teman-teman media nanya ya jawab saya itu tadi,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).(ida/ANTARA)
Digitalisasi Mampu Mengakselerasi Pembangunan Suatu Negara
Jakarta, FNN - Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan transformasi digital mampu mengakselerasi pembangunan di sejumlah negara.Hal ini disampaikan Anas dalam \"Digital Government Cooperation Forum\" (DGF) 2023 di Jakarta, Jumat.\"Kita dapat melihat dampak digitalisasi terhadap pembangunan yang sudah terjadi di berbagai negara memberikan pengajaran kepada kita,\" ujar Anas.Mantan Bupati Banyuwangi itu mencontohkan India yang dapat mencapai target pembangunan hanya dalam 7 tahun dari proyeksi awalnya sekitar 47 tahun. Hal ini terbukti bahwa terjadi akselerasi 40 tahun akibat digitalisasi.Selain itu, Estonia pun mengalami pertumbuhan GDP 10 kali lipat dalam 20 tahun berkat transformasi digital. Menurut Anas, Korea Selatan juga mampu mengalahkan beberapa negara di Asia karena melakukan transformasi digital.\"Tiongkok juga berhasil menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun dengan inklusi keuangan digital,\" tambahnya.Sementara itu, Anas menyampaikan terdapat fokus baru pada layanan prioritas perampingan aplikasi dan konsolidasi pengembangan menjadi konsep kunci untuk akselerasi.Fokus pertama, sambung dia, layanan dasar melalui aplikasi prioritas sebagai landasan; perubahan pola pikir dari alokasi sumber daya yang tersebar menjadi fokus pada sistem yang fundamental dan memiliki pengaruh yang besar.Fokus kedua adalah penyederhanaan sistem atau aplikasi yang ada menuju integrasi layanan; transformasi dan penghentian sistem dan aplikasi yang redundant dan tidak dapat dioperasikan untuk menyederhanakan layanan menjadi terintegrasi.Lalu, fokus ketiga, pengembangan dan penyampaian terpusat oleh Badan Usaha Milik Negara: memastikan keselarasan arah produk dan standar kualitas teknis dalam aplikasi strategis sekaligus memungkinkan integrasi sistematis dan interoperabilitas.\"Inilah prioritas yang akan dikerjakan oleh kami, karena begitu banyak hal yang akan dikerjakan, maka yang menjadi prioritas akan diselesaikan terlebih dahulu,\" jelas Anas.Ia juga menyoroti digital ID yang akan menjadi salah satu komitmen bersama. Hal ini bertujuan agar penyelesaian permasalahan pembangunan khususnya dalam pengentasan Kemiskinan dapat segera diatasi dengan bantuan transformasi digital.Kemudian, adanya layanan bantuan sosial merupakan upaya mengintegrasikan dan mengoptimalkan berbagai layanan bantuan sosial berbasis digital yang tentunya tidak lepas dari kerangka RB Tematik pengentasan kemiskinan.Untuk itu, dia berharap Kementerian/Lembaga berfokus pada penurunan angka kemiskinan.\"Jangan sampai banyak penghargaan daerah di suatu kabupaten, provinsi, kementerian tetapi tidak mencerminkan penurunan kemiskinan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Indonesia-Korea Selatan Mantapkan Kolaborasi SPBE
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terus memperkuat kerja sama di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui digital government cooperation forum.Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) ini membahas pelaksanaan kerja sama pada tahun 2023 dan rencana proyek kerja sama pada tahun 2024.Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahun 2023 hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-50 tahun. Kedua negara tersebut terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat.Pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dan Korea melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan.Sementara itu, untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerja sama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Kota Nusantara nanti menjadi smart city pada aspek smart government.“Usulan kerja sama tersebut meliputi penggunaan big data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelasnya.Menurut dia, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekadar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan.Transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track, di mana transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korea untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.Presiden NIA Jong Sung Hwang mengatakan ke depan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital. Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan.“Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Jong Sung Hwang.Jong Sung Hwang menambahkan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan.“Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” katanya.(ida/ANTARA)
Prabowo Masa Lalu, Ganjar Kemarin, dan Anies Masa Depan
Oleh Legisan Samtafsir | Ketum Gerakan Nasional Indonesia Gemilang. MENYAKSIKAN acara debat Capres di UGM, kemarin 19 September 2023, luar biasa. Hebat UGM, hebat Mata Najwa, hebat rakyat Indonesia. Dan baru 19 jam acara ini ditayangkan di youtube, berhasil ditonton lebih dari 3,5 juta viewers. Sajian gagasan Capres memang ditunggu masyarakat. UGM dan Mata Najwa lebih cepat dan kreatif dibanding UI dan kampus lainnya, dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut. Tahniah. Pada acara di UGM-Mata Najwa itu, kita semua bisa menilai sosok yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin di negeri 275 juta penduduk tahun depan ini, apa gagasannya dan bagaimana relevansinya untuk tujuan Indonesia ke depan. Prabowo Masa Lalu Dari segi usia, 71 tahun, Prabowo sudah tak muda lagi (Anies dan Ganjar 54 tahun). Meskipun secara jasmaninya sehat, tetapi gap zamannya Prabowo dengan generasi millenial terlalu jauh. Gaya bahasa Prabowo terlalu monoton, meski nadanya berapi-api. Prabowo kekurangan kosakata dalam mengekspresikan gagasannya kepada publik. Transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam 17 butir program Prabowo, bukanlah hal baru. Kesemuanya tidak jelek, tapi berangkat dari problem yang terjadi di mana Prabowo sendiri terlibat dalam mengambil keputusannya, karena Prabowo berada dalam pemerintahan. Itu bisa berarti Prabowo memahami permasalahan yang terjadi, tapi juga bisa berarti Prabowo tak cukup kredibel untuk mewujudkannya. Perkataan Einstein sepertinya tepat untuk hal ini: \"permasalahan saat ini hanya dapat diselesaikan dengan tingkat pemikiran yang lebih tinggi daripada tingkat pemikiran yang menciptakannya.” Ganjar Masa Kemarin Setara dengan Prabowo, Ganjar lebih identik dengan rezim Jokowi, bahkan pelanjut estafetnya. Artinya, Ganjar pun sama, tak akan cukup kuat untuk melakukan perbaikan Indonesia ke depan. Sekali lagi, perkataan Einstein, “kita tidak bisa memecahkan masalah dengan tingkat pemikiran yang sama seperti saat kita menciptakan masalah tersebut.” Ganjar tak bisa keluar dari paradigma neoliberal dalam memberi solusi, karena ia bagian dari rezim yang neoliberal saat ini, di mana pembangunan hanya bertumpu pada pertumbuhan dan berpihak kepada investor (kapitalis), dan mengabaikan keadilan dan kebangsaan. Konsep hilirisasi dan digitalisasi tidak buruk, tapi implementasinya hanya berdasarkan konsep pertumbuhan yang miskin rasa keadilan dan kebangsaan. Padahal kedua prinsip pembangunan berkelanjutan ini, harus melekat di dalam kebijakan. Anies Masa Depan Anies berhasil melepaskan diri dari paradigma neoliberal rezim saat ini, dengan memasukkan unsur keadilan di dalam konsep pertumbuhan ke depan. Tagline yang digunakan, \"meluruskan jalan menghadirkan keadilan, untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Memang, akar permasalahan bangsa ini sejatinya adalah keadilan, di mana pemerintah gagal menciptakan keadilan komutatif sekaligus keadilan distributif. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang demikian tajam, menjadi bukti gagalnya keadilan distributif (ketidakadilan akses ekonomi). Dan banyaknya konflik agraria dan keterbelahan masyarakat, menurunnya kualitas demokrasi adalah bukti gagalnya keadilan komutatif (penegakan hukum). Anies muncul membawa harapan baru untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dari akarnya, yaitu keadilan. Dan ini akan memperbaiki pertumbuhan menjadi lebih berkualitas, partisipasi yang lebih inklusif dan modal sosial yang lebih baik, yang ujungnya adalah kejayaan Indonesia. Penutup: Memenangkan Masa Depan Inilah harapan baru, harapan masa depan. Namun tidak semua masyarakat bisa melihat peluang Anies untuk membawa harapan di masa depan; apalagi, gegap gempita pilpres sesungguhnya adalah pertarungan \'apa dan siapa yang di belakang kontestan\'; dan ini tentu saja sangat tidak sehat. Tetapi realitas ini terjadi. Oleh karena itu kampanye gagasan, pengenalan kontestan dan pendidikan pemilih terkait keadaan bangsa dan figur capres, seperti yang dibuat oleh UGM-Matanajwa adalah sangat-sangat penting. Ini juga yang seharusnya dilakukan oleh semua simpul kekuatan masyarakat, seperti Partai, semua Kampus, Masjid, Majelis Ta\'lim, semua Ormas dan Relawan; tidak dengan membuat framing bagi calonnya, tetapi terutama edukasi yang objektif dan berkualitas. Fa\'tabiru ya ulil albab.***
Prabowo dan Ganjar Mau Berkoalisi?
Oleh Tony Rosyid | Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa WACANA Prabowo dan Ganjar dikoalisikan, itu sudah lama. Ini terjadi saat KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) masih ada. KIB sekarang antara ada dan tiada. Masing-masing anggotanya masuk koalisi lain. PPP ke Ganjar, Golkar dan PAN ke Prabowo. Meski tetap bisa berubah. Nasib KIB sendiri sampai sekarang belum dibubarin. Kabarnya, inspirasi menggabungkan Ganjar dan Prabowo itu datang dari istana. Itu dulu. Sudah lama. Formasinya Ganjar-Prabowo. Ganjar capres, Prabowo cawapres. Prabowo menolak. Dari pada jadi nomor dua, lebih baik balap kuda di Hambalang. Kira-kira begitu. Wacana duetkan Ganjar-Prabowo telah hilang beritanya. Cukup lama. Sekarang, wacana itu muncul lagi. Jazilul Fawaid, waketum PKB yang pertama kali membongkar wacana ini. Apa pasal? Karena Prabowo dan Ganjar saat ini punya lawan cukup berat. Yaitu pasangan Anies-Cak Imin. Pasangan ini berhasil menggagalkan operasi penjegalan Anies selama bertahun-tahun. Maka, tidak ada cara lain untuk mengalahkan Anies-Cak Imin kecuali dengan menggabungkan kekuatan Ganjar dan Prabowo. Kekuatan Anies-Cak Imin bisa dijelaskan secara detail variabel-variabelnya. Cara berpikir orang awam: \"kalau Anies-Cak Imin tidak kuat dan berpotensi menang, mengapa harus ada wacana menyatukan kekuatan Prabowo dan Ganjar?\". Masyarakat awam akan membuat kesimpulan seperti itu. Mirip seperti upaya menggagalkan Anies sebelumnya. Kalau Anies lemah, kenapa harus dijegal sana-sini. Memang, jegal menjegal dalam politik itu hal biasa. Yang tidak biasa itu jika upaya penjegalan menjadi fokus kerja politik yang begitu lama dan menggunakan semua instrumen yang tidak semestinya. Ini yang secara branding justru menguntungkan bagi Anies itu sendiri. Kembali pada Prabowo dan Ganjar yang dicoba untuk digabungkan. Mungkinkah? Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, kata Puan Maharani, menanggapi wacana penggabungan tersebut. Ganjar pun mengatakan bahwa semua peluang bisa terjadi. Jika wacana ini ditindaklanjuti dengan pertemuan tim Prabowo dan tim Ganjar, siapa yang jadi capresnya? Ini tidak mudah. Negosiasinya akan rumit dan panjang. Sebagaimana analisis dalam salah satu artikel saya tahun lalu, para kandidat itu memiliki klasternya sendiri. Hanya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang masuk klaster calon presiden. Kedua nama ini tidak bisa diturunkan menjadi cawapres. Elektabilitasnya akan rontok. Gak akan ada lagi nilainya di mata para pendukung. Sementara Ganjar, bisa capres, bisa juga cawapres. Lebih fleksibel. Bergantung Megawati, ketum PDIP. Prabowo dan Gerindra tidak akan mau diposisikan sebagai cawapres. Dua kali nyapres, tiba-tiba jadi cawapres. Apa kata dunia? Publik akan men-stigma Prabowo sebagai sosok yang ambisius dan hanya semata-mata mengejar jabatan. Tapi memang sih, untuk nyapres kan harus punya ambisi. Biar tetap bersemangat. Apakah PDIP mau menurunkan Ganjar sebagai cawapres? Jika mau, belum tentu Ganjar patuh kepada partai. Kalau PDIP mau diberi posisi cawapres, kenapa harus Ganjar? Kenapa tidak Puan Maharani saja? Pasangan Prabowo-Puan itu skenario awal dulu. Gerindra-PDIP dari awal akan mengusung Prabowo-Puan. Di sisi lain, para pemilih di pilpres 2024 nanti, mayoritas adalah kelompok milenial. Tahun 2024 nanti Prabowo sudah berusia 73 tahun. Ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi PDIP. Belum juga istilah \"watak-watuk\" dari Hasto, sekjen PDIP, yang dianggap menyindir Prabowo kaitanya dengan isu penamparan dan pencekikan terhadap wamentan yang berujung pada rencana pelaporan ke Bareskrim oleh Prabowo Mania 08. Ini akan membuat wacana menggandengkan Prabowo dengan Ganjar semakin tidak mudah. Akhirnya, dengan semua dinamika yang terjadi, apakah PDIP akan mengalah dan mau diposisikan sebagai cawapres? Atau akan tetap maju mengusung Ganjar sebagai capres? Kalau Ganjar tetap menjadi capres, siapa cawapresnya? Dan siapa pula cawapres Prabowo? Nama Erick Tohir lebih sering disebut sebagai sosok yang akan mendampingi Prabowo. Kecuali jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugagatan dimana capres-cawapres boleh berusia 35 tahun. Maka, Gibran akan lebih punya peluang. Kabarnya, kemarin Megawati sudah memanggil Mahfud MD. Apakah ini artinya ada peluang Mahfud MD jadi cawapres Ganjar? Boleh jadi. Kalau ini terjadi, maka kontestasi akan semakin menarik dan \"agak seru\". Di sisi lain, warga NU yang selama ini mendukung PKB dan Cak Imin kemungkinan akan sangat kecewa kepada Mahfud. Pasalnya, Mahfud yang diharapkan ikut mendukung dan memperkuat barisan Cak Imin sebagai tokoh yang saat ini merepresentasikan warga Nahdhiyin, justru malah maju jadi cawapres orang lain. Mahfud oleh mereka dianggap hanya sebagai pemecah suara kaum Nahdhiyin. Jakarta, 22 September 2023.
POPULER
