ALL CATEGORY
Presiden Saya Ingatkan
Oleh LaNyalla Mattalitti | Ketua DPD RI PERLU saya ingatkan Presiden dan aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente dalam lahirnya kebijakan FC impor di kementerian serta BUMN di Indonesia. Karena, para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk di dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. Contoh paling sederhana adalah kacaunya data kebutuhan gas bumi yang menjadi persoalan serius di dalam tubuh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sehingga gas over suplay dan terpaksa harus dijual lagi di pasar dunia. Padahal rekomendasi impor gas alam itu berbasis data. Seperti diberitakan, impor gas alam bermula dari adanya data yang dipercaya oleh presiden atas laporan kementerian terkait, bahwa Indonesia akan defisit gas hingga 2040. Sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas untuk kebutuhan domestik. Nyatanya Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya menyerap setengah produksi nasional. Bahkan dalam kalkulasi lapangan, kalau semua pembangkit listrik batubara dikonversi dengan bahan bakar gas bumi, dan semua kilang menggunakan gas, impor tetap tidak dibutuhkan. Kekacauan data dan sengkarut kebijakan ini patut diduga ada tangan-tangan pemburu rente, pengusaha yang berkelindan bersama penguasa, mengkreasi kebijakan, karena dengan adanya pembelian ke pihak ketiga, di situ pasti ada cuan yang bisa dibagi-bagi. Begitu juga dengan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok. Nyaris sembilan bahan pokok, mungkin selain bawang merah, kita impor. Berapa juta ton kalau dikalkulasi. Berapa rupiah keuntungan importir per kilogramnya. Berapa yang dibagi-bagi. Ini aja kok persoalannya. Mau dapat duit cepat. Yang sulit itu kalau mereka sudah masuk di lingkaran pembuat kebijakan, atau bahkan si pembuat kebijakan itu sendiri. Ibarat kata penyair Khalil Gibran, mereka ini tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun batu-bata dan tidak pernah menenun kain. Tetapi menjadikan politik sebagai ladang mencari uang, untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. (*)
Pastikan Pengawasan Meritokrasi Tetap Baik jika KASN Dibubarkan
Jakarta, FNN - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem meritokrasi harus dipastikan tetap berjalan baik jika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibubarkan akibat penerapan UU ASN yang disahkan pada 3 Oktober 2023.“Harus diidentifikasi terlebih dahulu apa masalah-masalah (dalam pelaksanaan sistem meritokrasi) yang ada sekarang, misalnya terkait jual beli jabatan,” ujar Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW Almas Sjafrina saat ditemui ANTARA seusai diskusi bertajuk “KASN Dibubarkan, Netralitas ASN di Ujung Tanduk?” di Jakarta, Selasa.Jika KASN dibubarkan dan tugasnya dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), lanjutnya, maka akan menyulitkan proses pengawasan dan pemberian sanksi karena kementerian tersebut tidak memiliki hubungan struktural dengan pemerintah daerah.“Kalau nanti ada pelanggaran jual beli jabatan (di lingkungan pemerintah daerah) misalnya, seperti apa mekanisme pemberian sanksinya?” kata Almas.Menurutnya, undang-undang yang baru seminggu disahkan itu belum mencakup peraturan mengenai pemberian sanksi tersebut.Ia menuturkan bahwa keberadaan KASN sebenarnya masih sangat dibutuhkan mengingat masih banyak masalah yang melibatkan aparatur sipil negara dan tujuan reformasi birokrasi belum sepenuhnya terwujud.“Harapannya KASN ini tidak dibubarkan, namun justru diperkuat,” ucap Almas.Namun, jika KASN benar-benar dibubarkan, ia berharap pemerintah akan tetap memastikan fungsi dan tugas KASN akan dijalankan dengan baik oleh institusi lain.Peneliti ICW tersebut juga mengkhawatirkan pembubaran KASN juga akan meningkatkan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta politisasi birokrasi.“Jika ASN ini tidak dijaga netralitasnya dan justru dipolitisasi, maka potensi korupsi ke depannya tentu akan cukup tinggi,” ujarnya.Rencana pembubaran KASN mengemuka pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/10).Pada Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan Terkait Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seluruh fraksi sepakat KASN dihapus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN.Terdapat tujuh agenda transformasi ASN dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.(ida/ANTARA)
Polri Mewajibkan Senjata "Airsoft Gun" Memiliki Tanda Oranye Permanen
Jakarta, FNN - Polri mewajibkan senjata airsoft gun memiliki tanda warna oranye atau orange tip permanen di ujung laras dan paintball dengan ukuran dua sentimeter untuk senjata laras panjang dan satu sentimeter untuk laras pendek.“Orange tip inilah yang membedakan antara senjata airsoft gun dengan senjata api asli, karena dari fisik dua senjata ini benar-benar mirip dan sulit dibedakan,” kata anggota Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri Iptu Azwar Nur di Jakarta, Selasa.Azwar menyebut banyak oknum yang memanfaatkan kesamaan fisik itu untuk melakukan tindakan penganiayaan, pemerasan, pencurian, pengancaman, dan perampokan.“Mereka (pelaku kejahatan) sengaja membuang orange tip di ujung laras senjata agar target yang disasar ketakutan dan menyangka itu (senjata airsoft gun) benar senjata api,” ujarnya.Meski memiliki fisik yang sama, dia menjelaskan bahwa kedua senjata tersebut berbeda dari sisi tenaga pendorong, dan jenis peluru yang digunakan.Senjata api replika jenis airsoft gun, kata Azwar, menggunakan peluru bahan plastik dan tenaga pendorong menggunakan tenaga tekanan udara rendah dengan kekuatan lontar peluru paling jauh dua Joule.Sementara senjata api asli menggunakan peluru dari besi maupun baja, dengan tenaga pendorong menggunakan mekanisme tekanan udara gas tinggi, lontar peluru berkekuatan melebihi dua Joule, ungkapnya.Sebelumnya anggota Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri bidang Pelayanan Masyarakat Ipda Wisnu Yudha Prawira mengimbau seluruh pemilik senjata airsoft gun atau replika senjata api yang tergabung dalam klub menembak untuk segera membuat surat perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata ke Polda setempat.Hal itu dimaksudkan agar kepemilikan senjata airsoft gun di Indonesia terdata dengan jelas, dan bisa diawasi, sehingga tidak ada lagi kasus penyalahgunaan senjata tersebut yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.“Belakangan ini airsoft gun sering disalahgunakan oknum untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan cenderung melanggar hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Wisnu dalam acara sosialisasi aturan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata airsoft gun di Lapangan Tembak PB Perbakin, Jakarta, Selasa.(ida/ANTARA)
Anggota DPR RI Nonaktif Edward Tannur Menyampaikan Permohonan Maaf
Surabaya, FNN - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) nonaktif Edward Tannur menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan di masyarakat yang disebabkan putranya, Gregorius Ronald Tannur, dalam perkara penganiayaan berat hingga menyebabkan korban meninggal dunia.Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat. \"Saya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban,\" katanya saat konferensi pers di Surabaya, Selasa petang.Korbannya adalah Dini Sera Afrianti, janda satu anak, usia 29 tahun, yang merupakan kekasih Gregorius Ronald Tannur.Perkaranya kini ditangani Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yang telah menetapkan Ronald sebagai tersangka.Edward mengaku tidak menyangka sosok putranya yang dalam keseharian sejak kecil hingga kini menginjak usia 31 tahun terlihat begitu sopan dan kerap membantu orang tua, bisa bertindak brutal.\"Sejak awal tidak ada intervensi hukum dari saya,\" ujarnya.Edward, sejak kasus putranya ramai diberitakan, mengaku juga telah ditegur oleh PKB agar tidak melakukan intervensi hukum.\"Waktu itu saya bilang ke partai, saya tipenya bukan orang pengecut. Kalau A saya katakan A. saya tidak mau besok-besok Edward Tannur disebut telah melakukan penipuan atau pembohongan. Saya nggak mau. Apa artinya ini semua kalau nama kita sudah tidak dipercaya orang. Ini soal prinsip,\" katanya.Maka Edward, sebagai orang tua, beserta segenap keluarganya, mengaku akan menjalani dan menerima dengan ikhlas seberat apapun putusan hukuman yang akan dijatuhkan aparat hukum terhadap putranya.\"Saya telah menerima keputusan PKB yang telah menonaktifkan sebagai anggota Komisi IV DPR RI,\" ujarnya.Dengan begitu, legislator yang terpilih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur itu tidak dapat memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum yang sedang menjerat putranya.(sof/ANTARA)
Jaga Keamanan Pemilu, Mabes Polri Menertibkan Penggunaan “Airsoft Gun”
Jakarta, FNN - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) menertibkan kepemilikan dan penggunaan senjata airsoft gun untuk memastikan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilu 2024, melalui legalitas surat perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata ke polda setempat.“Kami berusaha mencegah, agar pemilu ini berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada penyalahgunaan airsoft gun saat kampanye maupun ketika hari pemungutan suara,” kata anggota Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan (Kamneg Baintelkam) Mabes Polri Iptu Azwar Nur di Jakarta, Selasa.Azwar mengatakan tidak menutup kemungkinan senjata airsoft gun disalahgunakan oleh oknum-oknum saat berlangsungnya kegiatan kampanye, atau bahkan digunakan untuk mengancam sesama caleg karena tidak puas dengan hasil pemungutan suara.“Kami menjaga, mencegah, takutnya apabila nanti ada kegiatan kampanye, atau ada yang membawa airsoft gun ke tempat kampanye, dan mengancam sesama caleg,” ujarnya.Penggunaan senjata airsoft gun menurut Azwar menjadi perhatian serius Mabes Polri lantaran banyak kasus penyalahgunaan senjata tersebut untuk tindakan penganiayaan, pemerasan, pencurian, pengancaman, dan perampokan.Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan senjata api replika jenis airsoft gun, jelasnya, memang tidak sampai membunuh seseorang, namun cukup untuk memberikan luka berat bahkan cacat apabila terkena mata.Selain itu, ia mengatakqn apabila seseorang membawa senjata api replika jenis airsoft gun dalam melakukan tindak pidana maka akan memberikan ketakutan bagi korbannya, karena sepintas tidak terlihat perbedaan antara jenis airsoft gun dengan senjata api aslinya.Luka lain yang dapat memberikan dampak serius dalam penyalahgunaan senjata api replika jenis airsoft gun menurut Azwar adalah adanya luka psikis yang mampu memberikan trauma.“Harapannya ke depan agar teman-teman yang hobi olahraga tembak dapat mematuhi aturan tentang kepemilikan dan penggunaan senjata replika airsoft gun guna menjaga keamanan dan ketertiban terutama menjelang pemilu 2024,” tambahnya.(sof/ANTARA)
Gerindra Semarang Mengusulkan Gibran Jadi Bacawapres Mendampingi Prabowo
Semarang, FNN - Partai Gerindra Kota Semarang mengusulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.\"Kami menerima usulan dan aspirasi kawan-kawan, baik kader, struktural, maupun sayap partai mengenai konstelasi politik hari ini,\" kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Heri Pudyatmoko di Semarang, Selasa.Karena itu, kata dia, Partai Gerindra Kota Semarang menggelar rapat pimpinan cabang (rapimcab) untuk menghasilkan keputusan yang strategis terkait dengan Pilpres 2024, yakni usulan bakal cawapres.Rapimcab DPC Partai Gerindra Kota Semarang dihadiri perwakilan dari seluruh ranting, pengurus anak cabang, dan organisasi sayap Gerindra, seperti Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) dan Perempuan Indonesia Raya (Pira).\"Rapimcab hari ini disepakati bahwa DPC Partai Gerindra Kota Semarang mendukung dan mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024,\" katanya.Menurut dia, Gibran yang juga putra sulung Presiden RI Joko Widodo dinilai mewakili kaum muda atau milenial yang menjadi pelengkap senioritas Prabowo yang selama ini telah malang melintang di dunia politik maupun kemiliteran.\"Yang pasti perpaduan antara yang senior dan yang lebih muda, perwakilan milenial. Pemilih dari milenial sangat luar biasa, dan kalau ngomong negara, ya, di pundak pemuda bisa maju atau tidak ke depannya,\" katanya.Hasil dari rapimcab tersebut berikut kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani perwakilan elemen dan sayap partai, lanjut dia, akan disampaikan kepada DPP melalui DPW Partai Gerindra Jawa Tengah.\"Yang pasti ini aspirasi kawan-kawan dari akar rumput, struktural, dan sayap partai menghasilkan sebuah keputusan. Ini usulan, aspirasi kami untuk disampaikan kepada DPP Partai Gerindra,\" katanya.Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso menambahkan bahwa seluruh elemen dan struktur partai sudah siap untuk mendukung Prabowo-Gibran.\"Kami sudah menyiapkan mesin partai, menyiapkan semua elemen dan struktur partai, dari PAC, ranting, anak ranting, semua. Untuk mendukung Prabowo-Gibran, sudah cukup siap dari mesin partai,\" tegasnya.Sementara itu, Ketua PC Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kota Semarang, Arya Setya Novanto, sebagai sayap organisasi Gerindra mengatakan bahwa Prabowo-Gibran merupakan perpaduan yang saling melengkapi.\"Kami mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Sesuai dengan kebutuhan sebagai sosok yang senior dengan yang muda,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Demokrat Konsisten Penentuan Bakal Cawapres Diserahkan ke Prabowo
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya konsisten, untuk menyerahkan penentuan bakal cawapres kepada Prabowo Subianto.\"Urusan cawapres, Demokrat konsisten bahwa diserahkan kepada Pak Prabowo,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Hal itu disampaikan Herman, menanggapi bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang telah menguat ke empat nama.Dia memastikan siapa pun yang akan dipilih Prabowo sebagai bacawapres, Demokrat siap bergerak memenangkan Ketua Umum Gerindra itu menjadi Presiden RI 2024.\"Siapa pun yang akan dipilih Pak Prabowo, Demokrat akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden,\" katanya menegaskan.Sebelumnya kandidat bacawapres untuk Prabowo diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.Empat nama tersebut, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.\"Jadi silakan aja wacana itu berkembang dan apakah nanti jatuh pilihan kepada Pak Airlangga, kepada Pak Erick Thohir, Gibran, atau Bu Khofifah yang saat ini ada empat menguat sebagai kandidat cawapres,\" kata Herman.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Lagu Sayang hingga Rungkad Bikin Pemimpin AIS Forum Ikut Bergoyang
Jakarta, FNN - Sajian lagu-lagu yang dibawakan sejumlah musisi menghibur para pemimpin AIS Forum dalam Gala Dinner KTT AIS Forum di kawasan Nusa Dua, Bali, Selasa malam.Dua lagu dangdut berjudul Sayang dan Rungkad yang dibawakan Wika Salim di penghujung acara, tampak mampu menyulut sejumlah pemimpin yang hadir untuk ikut bergoyang atau bertepuk tangan dari kursi tempat mereka duduk, salah satunya Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.Sejumlah menteri Jokowi juga tampak berjoget dari bangku masing-masing, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.Selain Wika Salim sebelumnya turut tampil musisi Yuni Shara membawakan lagu Serasa, kemudian grup Trivanita yang membawakan lagu medley nusantara yakni Apuse, Angin Mamiri, Padhang Bulan dan Alusi Au.Kemudian ada juga musisi Indahkus membawakan lagu La Isla Bonita, Gege glen dan Joey Penny membawakan Kokomo. Selanjutnya musisi Wizzy menyanyikan Best Of My LIfe serta Teza Sumendra berduet dengan Wizzy membawakan Lil Boo Thang.Perhelatan Gala Dinner KTT AIS Forum digelar dengan lampu-lampu yang megah dengan nuansa lautan. Gala Dinner dengan menu masakan nusantara itu ditutup dengan seluruh musisi tampil ke atas panggung menyanyikan lagu Rungkad bersama-sama dengan Wika Salim.KTT AIS Forum yang akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada 11 Oktober 2023, dihadiri oleh 30 negara dari total 51 negara peserta, dan empat organisasi internasional.Pertemuan puncak yang mengusung tema ekonomi biru, masa depan kelautan, dan solidaritas itu menjadi tonggak bersejarah yang mendasari sinergi solusi di antara negara peserta AIS Forum untuk mengatasi tantangan global.KTT AIS Forum berfokus pada kerja sama untuk mengatasi empat isu global yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim.(sof/ANTARA)
Anies Hidupkan Spirit Soekarno di Indonesia Menggugat
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle FNN-Anies Baswedan telah dihadang menghadiri diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Minggu 8/10/23 lalu. Acara yang diselenggarakan Change Indonesia, dan diorganisir Maman Imanul Haq dan Andreas Marbun tidak jadi dilaksanakan. Izinnya dicabut malam hari sebelum sehari sebelum pelaksanaan. Penghadangan Anies juga hampir terjadi pada minggu sebelumnya, (Ahad 1/10/23). Ketika itu segelintir makhluk yang mengatasnamakan mahasiswa menuntut pembatalan acara Ngariung 1000 alumni ITB dengan Anies di gedung BMC. Begitu juga dengan acara jalan santai Anies di stadion Jalak Harupat Soreang, yang diperkarakan sebagai milik pemerintrah provinsi Jawa Barat. Perbedaan yang mencolok adalah gedung dan fasilitas pemerintah lainnya di Jawa Barat. Fasilitas pemerintah bebas digunakan Kaesang si anak Jokowi dalam temu akbar politik Stadion Arcamanik maupun parpol lainnya pendukung pemerintah. Inilah diskriminasi yang nyata-nyata terjadi. Alasan plt Gubernur Jawa Barat tidak masuk akal. Sebab, mengatakan bahwa fasilitas pemerintah tidak dapat digunakan untuk aktifitas politik sangat bias. Apalagi jika melihat Jokowi selalu menggunakan istana dan fasilitas negara dalam semua cawe-cawe politiknya menuju 2024. Tragisnya, jika terjadi dalam beberapa hari ke depan, penunjukan Gibran sebagai cawapres pilihan Prabowo. Diperkirakan telah memakai fasilitas Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mewujudkan itu keinginan menjadikan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Merubah batas minimal usia Cawapres dari 40 ke 35 tahun. Lalu untuk apa mengatas namakan ruang publik dalam melarang kandidat politik yang bersebrangan dengan pemerintah? Pentingnya Spirit Sukarno Muda Change Indonesia, sebagai kumpulan aktifis pro demokrasi sepanjang 90-an dan 2000-an. Mereka adalah bagian dari sejarah dalam menegakkan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Pilihan tempat Gedung Indonesia Menggugat tentunya sangat penting untuk berdiskusi, baik bersama Anies maupun tidak. Yang penting mereka datang untuk merenung dan berpikir untuk bangsa. Para aktivis itu ukan untuk berjoget-joget musik Rungkat maupun Ojo Dibandingke, seperti penggunaan istana milik negara beberap waktu lalu. Merenung soal Sukarno dan Indonesia Menggugat. Tentu saja sikap memikirkan gagasan Soekarno ini akan menjawab pikiran Rahmawati Soekarnoputri dalam bukunya \"Using Soekarno to kill Soekarnoisme\". (lihat: teguhtimur.com/2020/10/06/soekarnoism-is-to-kill-soekarno/). Ketika Soekarno diadili di Lanraad (sekarang GIM), ketika itu dia masih berumur 29 tahun. Seokarno Dalam pledoi pembelaannya \"Indonesia Menggugat\", yang saya bedah dalam buku saya \" Menggugat Indonesia Menggugat 2022”, yang saya tulis ketika di penjara Bareskrim Polri. Buku saya ini banyak sekali pikiran Bung Karno yang perlu untuk digali dan direvitalisasi. Keperluannya adalah visi Indonesia ke depan. (Lihat : rmol.id/read/2022/02/09/522700/kutukan-bung-karno-dalam-pledoi-syahganda-nainggolan) Dalam tulisan saya \" Mengenang Ideologi Soekarno Muda\", RM Online, 30/5/21, yang saya kirim dari penjara bawah tanah Bareskrim ke Teguh Santosa, pimpinan media RMOL, banyak hal yang bisa diteladani dari pikiran Bung Karno muda. Salah satunya yang terpenting adalah pledoi “Indonesia Menggugat”. Pledoi tersebut mengisahkan perlawanan Bung Karno kepada colonial. Menjelaskan pikiran Bung Karno untuk merdeka dan menjelaskan cita-cita partainya PNI (Partai Nasionalis Indonesia). Perlawanan Bung Karno terhadap kolonial sendiri ada dua hal. Pertama anti imperialisme bara. Kedua, anti penjajahan asing. Imperialisme menurut Bung Karno bersifat dua, yaitu imperialisme tua dan muda. Yang tua markentilisme. Ketika negara bersama VOC mengeruk harta sumber daya alam kita dan era kultur stelsel. Yang imperialisme muda di era \"Open Policy\", ketika Belanda membuka investasi asing bebas (liberalisasi modal). Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Perkebunan Gula (Suiker Wet) pada tahun 1870. Imperialisme itu baik tua dan muda telah mengeruk seluruh harta bumi kita. Sekitar dan 70% dibawa ke Belanda. Menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar kelebihan produk asing. Sementara kaum buruh kita menurut Bung Karno hanya memperoleh upah setara 6 kg beras perhari. Bung Karno menolak imperialisme barat dan sekaligus menolak pemerintahan Hindia Belanda. Bung Karno meminta kebebasan dalam berorganisasi, seperti serikat buruh di tanah Belanda. Selanjutnya juga meminta pemerintahan sendiri, bukan Belanda. Dari 70 orang pemikir dan pejuang yang dirujuk Bung Karno dalam pledoinya, Bung Karno meyakini bahwa sosialisme dapat menjadi ajaran yang membebaskan Indonesia. Dalam hal Islamisme, Sukarno meyakini Islam dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun sebuah bangsa. Pledoi Indonesia Menggugat tersebut mengutip bahwa PNI (Partai Nasional Indonesia) adalah anti riba. Sangat luar biasa. Sebuah ajaran Islam yang paling utama. Selain itu, Sukarno selalu membanggakan organisasi Syarikat Islam, bentukan mertuanya HOS Tjokroaminoto, sebagai organisasi revolusioner, yang patut untuk dicontoh. Refleksi Ajaran Bung Karno Ajaran Bung Karno yang dapat dipetik dari \"refleksi Indonesia Menggugat\" adalah diselenggarakan Change Indonesia bersama Anies beberapa hari lalu. Tentunya masih banyak ajaran Bung Karno yang sangat relevan. Misalnya, Agrarische Wet dan Suiker Wet yang diberlakukan penjajag Belanda tahun 1870 tersebut sangatlah mirip-mirip dengan kebijakan agraria era Joko Widodo. Pada era tahun 1870 itu hak untuk kelola tanah selama 75 tahun. Sementara pada era Jokowi malah menjadi 90 tahun. Sukarno sendiri marah dengan pemberian hak selama 75 tahun itu. Ketika berkuasa, Sukarno membuat UU Pokok Agraria yang membatasi hak untuk kelola tanah hanya selama 25 tahun. Kemudian penjelasan Bung Karno tentang kemiskinan kaum marhein. Dengan upah sebesar 6 kg beras ternyata tidak berubah banyak. Bahkan, menurut Jumhur Hidayat, Ketua Serikat Buruh SPSI, banyak daerah-daerah yang buruhnya masih jauh di bawah upah 6 kg beras tersebut. Meskipun, secara umum saat ini sudah berkisar 7 kg beras. (politik.rmol.id/read/2022/03/13/526678/jumhur-hidayat-beda-upah-harian-buruh-zaman-kolonial-dan-hari-ini-hanya-1-kg-beras) Denyataan ini membuktikan bahwa imperialisme saat ini semakin buruk saja. Dulu tidak ada yang kaya raya kecuali kaum kulit putih. Sekarang oligarki kaya raya. Sementara rakyat tetap saja miskin. Ternyata imperialisme itu datang bukan saja dari barat, tetapi juga dari timur alias imperislisme China era sekarang. Tentu banyak refleksi lainnya yang dapat dilakukan kaum aktifis dan Anies di Gedung Indonesia Menggugat. Apalagi merenungkan seorang pemuda beristri, seperti Bung Karno. Mengambil resiko masuk penjara demi menyelamatkan bangsanya. Jika refleksi ini menjadi milik satu golongan saja, betapa sedihnya ruh Bung Karno di alam lain itu. Penutup Ajaran Bung Karno, khususnya Bung Karno Muda, begitu banyak faedahnya untuk dipelajari anak-anak bangsa ini. Anies Baswedan tidak menghadiri jalan santai ratusan ribu massa di Malang. Pada saat itu Anies memutuskan datang ke Gedung Indonesia Menggugat (GIM), pada Ahad 8/10/23 lalu. Membiarkan Muhaimin sendiri ke Malang. Anies tentu saja ingin berdiskusi dengan kaum aktifis di GIM yang menjadi legenda itu. Tujuannya tentu saja untuk melakukan refleksi, mencari spirit kejuangan dalam perjuangan bangsa. Sebelumnya, Anies bertemu \"Ngariung 1000 alumni ITB\", tukar pikiran untuk masa depan Indonesia berbasis sains dan teknologi. Sayang sekali langkah Anies dan Change Indonesia itu dihadang pemerintah. Alasannya tidak masuk akal. Alasan pemerintah provinsi Jawa Barat tidak mengizinkan pemakaian ruang publik. Padahal di saat bersamaan, Kaesang menggunakan Gedung Olahraga Arcamanik milik pemerintah. Pemda Jawa Barat menerapkan standar ganda. Apalagi jika melihat Jokowi menggunakan istana dan fasilitas negara untuk cawe-cawe politik 2024. Namun, rakyat sudah melihat Anies sangat peduli dengan sejarah bangsa kita. Anies ingin menggali kembali spirit Soekarno muda. Biarkanlah rakyat menilai siapa pemimpin yang pro rakyat. Bukan penipu rakyat.
Sengkarut Impor Segala Bidang, LaNyalla Ingatkan Faktor Pemburu Rente
JAKARTA, FNN | Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden dan aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente dalam lahirnya kebijakan impor di kementerian serta BUMN di Indonesia. Karena, para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk di dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. “Contoh paling sederhana adalah kacaunya data kebutuhan gas bumi yang menjadi persoalan serius di dalam tubuh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sehingga gas over suplay dan terpaksa harus dijual lagi di pasar dunia. Padahal rekomendasi impor gas alam itu berbasis data,” tandas LaNyalla, Senin (9/10/2023). Seperti diberitakan, impor gas alam bermula dari adanya data yang dipercaya oleh presiden atas laporan kementerian terkait, bahwa Indonesia akan defisit gas hingga 2040. Sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas untuk kebutuhan domestik. Nyatanya Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya menyerap setengah produksi nasional. Bahkan dalam kalkulasi lapangan, kalau semua pembangkit listrik batubara dikonversi dengan bahan bakar gas bumi, dan semua kilang menggunakan gas, impor tetap tidak dibutuhkan. “Kekacauan data dan sengkarut kebijakan ini patut diduga ada tangan-tangan pemburu rente, pengusaha yang berkelindan bersama penguasa, mengkreasi kebijakan, karena dengan adanya pembelian ke pihak ketiga, di situ ada pasti ada cuan yang bisa dibagi-bagi,” tandas Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Begitu juga dengan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok. Dikatakan LaNyalla, nyaris sembilan bahan pokok, mungkin selain bawang merah, kita impor. Berapa juta ton kalau dikalkulasi. “Berapa rupiah keuntungan importir per kilogramnya. Berapa yang dibagi-bagi. Ini aja kok persoalannya. Mau dapat duit cepat,” imbuhnya. Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden dan aparat penegak hukum fokus kepada permainan para pemburu rente ini. Meskipun menurutnya tidak mudah. Karena para pemburu rente ini umumnya terlibat sejak penyusunan kebijakan. “Yang sulit itu kalau mereka sudah masuk di lingkaran pembuat kebijakan, atau bahkan si pembuat kebijakan itu sendiri. Ibarat kata penyair Khalil Gibran, mereka ini tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun batu-bata dan tidak pernah menenun kain. Tetapi menjadikan politik sebagai ladang mencari uang, untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri,” pungkas LaNyalla. (Lnc)
POPULER
