ALL CATEGORY
NU = Nahdliyin Ujug-ujug
Oleh Ahmad Fahmi | Seorang Warga NU tanpa KTA MENURUT survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan Agustus lalu 56,9 % dari seluruh penduduk Indonesia menyatakan bahwa dirinya bagian dari Nahdlatul Ulama (NU). Jika jumalh pemilih ada 204 juta orang, maka persentase itu bila dikonversi menjadi 116 juta orang. Suatu jumlah yang sangat besar, bahkan sudah bisa disebut mayoritas mutlak. Tidak heran jika para politis dan calon presiden lalu berusaha mendekati NU, mengkerabati NU bahkan ada yang menjadi \"NU\" alias Nahdliyin Ujug-ujug. Para politisi berpotensial dari NU sendiri seperti Mahfud MD, Khofifah IP dan Muhaimin Iskandar hanya bisa menjadi pelengkap penderita. Syukur-syukur bisa menjadi Cawapres seperti Gus Imin. Sayangnya dengan dalih NU ada di mana-mana keadaan abnormal ini malah dipelihara. Padahal di balik kata ada di mana-mana itu tersirat bahwa orang-orang NU hanyalah pengikut, hanya pembantu yang bertugas menjadi vote getter bagi para politisi yang berambisi menjadi caleg, cabup, cawalkot, cagub maupun capres. Mungkin ini cerminan juga dari tingkat pendidikan warga NU yang dalam survei di atas dikatakan 62,8 % berpendidikan SD atau SMP, jadi ada kecenderungan untuk mengekor. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi motivasi warga NU supaya tidak melulu menjadi follower. Pada suatu hari di era Orde Lama para kyai, ulama dan habaib berkumpul membicarakan masalah keagamaan dan kebangsaan. Setelah itu mereka makan siang. Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Ali Kwitang kaget melihat lambang NU ada di bawah nampan untuk makan dan berkata \"Jangan kalian berani-berani membuat jatuh perkumpulan ini dengan meletakkannya di bawah.” (sumber: https://shorturl.at/akFJR). Secara politis warga Nadhlatul Ulama ini sebenarnya punya dua partai yang sangat NU yaitu PPP yang anggota fusi terbesarnya di tahun 1971 adalah komponen NU serta PKB yang didirikan oleh PBNU tahun 1998 dengan dimotori oleh Gus Dur dan kawan-kawan. Sangat salah sekali jika ada yang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak mau melihat NU punya organ politik. Pasti Gus Dur mau PKB menjadi besar dengan dukungan akar rumput NU, istilahnya ada politik identitas NU pada PKB. Mengenai PPP sendiri sejak reformasi partai itu selalu ketua umumnya dari unsur NU kecuali Suharso Monoarfa, bahkan Hamzah Haz bisa menjadi Wakil Presiden RI. Langkah Gus Imin mau menjadi cawapres Anies Baswedan sebenarnya banyak membuat para nahdliyin ujug-ujug ini terperangah, karena investasi mendekati warga NU ini bisa tiba-tiba tidak membuahkan hasil karena tentunya para kyai menjadi ragu untuk memilih orang \"NU\" dengan lebih memilih Gus Imin yang cucu KH Bisri Syansyuri salah satu pendiri NU, mantan anggota KNIP dari Masyumi serta mantan Ketua Majelis Syuro PPP. Efek samping lainnya adalah Mahfud MD dan Khofifah IP dengan tiba-tiba menjadi favorit lagi untuk posisi cawapres, bahkan berkah ini pun sampai juga ke Yenny Wahid yang notabene seterunya Gus Imin. Yang paling saya harapkan sebenarnya tiba-tiba Mahfud MD menjadi capres bukan cawapres lagi. Itu sudah sangat pantas, dengan kualitas seperti beliau yang pernah jadi legislatif, yudikatif dan eksekutif, dengan potensi dukungan mayoritas di atas 56,9 % dari warga NU, dengan sikap inklusifitas beliau yang diterima di semua golongan. Saya cuma bisa berharap tangan Tuhan tiba-tiba menunjuk ke Mahfud MD, takdir menjadi Presiden RI ke 8. Di video ini https://rb.gy/v812q bisa kita rasakan suasana haru dan merinding ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI. Mungkin setelah 25 tahun sudah saatnya seorang warga NU asli bisa kembali menjadi Presiden RI. Ada peribahasa Jerman mengatakan \"Die Hoffnung stirbt zuletz\" (Hope dies last) , kita masih bisa berharap sampai tanggal 19 Oktober Mahfud MD menjadi Capres. (*)
AHY Berpeluang Masuk Kabinet, Menteri dari Nasdem dan PKB Terancam Direshuffle
Jakarta, FNN | Komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor berpotensi menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo). Kini Dito sedang tersandung kasus dugaan suap Rp27 miliar dalam pembangunan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. “Pertemuan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY berpotensi memuluskan Ketua Umum Demokrat AHY menjadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang tersandung kasus dugaan suap 27 miliar dalam Pembangunan BTS 4G Kementeraian Kominfo,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (3/10). Menurutnya, sejak awal SBY ingin menjadikan anaknya memiliki posisi di ekseskutif. Pertama saat mengikuti pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Namun AHY belum berhasil. Kini, setelah Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang didukung Presiden Jokowi, AHY berpeluang masuk ke dalam kabinet walau hanya untuk sekitar satu tahun saja. “Ini seperti mengikat Demokrat agar tidak lari dari koalisi di mana Jokowi menjadi King Makernya. Jika AHY jadi menteri, maka dampaknya hubungan Jokowi dengan Megawati bisa semakin merenggang, sebab hubungan psikologis antara Megawati dengan SBY hingga kini belum cair. Jokowi bisa dianggap abai terhadap psikologis Megawati,” ungkap Ginting. Dikemukakan, ada momentum politik yang berubah cepat setelah konstalasi koalisi politik mengalami dinamika perubahan dukungan bakal calon presiden (capres). Ada lima hal yang membuat konstalasi politik kini berubah cepat. Pertama; Posisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang keluar dari koalisi pemerintahan. Kedua; tukar posisi antara Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi pilpres. Ketiga; pernyataan Presiden Jokowi soal data intelijen dan partai politik. Keempat; Kaesang Pengarep, putra Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kelima; kasus hukum yang dialami dua menteri, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasim Limpo dan Menpora Dito Ariotedjo. Bahkan kasus hukum impor gula di Kementerian Perdagangan (kemendag) pada 2015-2023 bisa juga menyeret Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN). “Reshuffle kabinet cukup besar berpotensi terjadi pada Oktober 2023 ini. Menteri-menteri dari PKB maupun Nasdem berpotensi diganti, terutama Syhrul Yasin Limpo dari Nasdem yang rumah dinasnya sudah digeledah petugas KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi),” ujar Ginting. Bukan hanya yang bermasalah secara hukum, menteri-menteri lainnya juga berpotensi direshuffle, dampak keluarnya Nasdem dan PKB dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dari Nasdem; Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah dari PKB; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. “Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari PKB justru relatif aman dari ancaman reshuffle kabinet, karena ucapan-ucapannya yang kontroversial menyerang koalisi perubahan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Itulah politik, walau sama-sama dari PKB dengan Cak Imin, namun Yaqut berbeda pandangan politik,” ungkap Ginting. Sedangkan kasus di Kemendag, lanjut Ginting, bisa saja menyandera Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk tidak menyorongkan Erick Thohir sebagai kandidat bakal cawapres dari Prabowo Subianto di KIM. “Kasus ini berpotensi menjadi politisasi hukum bagi PAN dan Golkar di Koalisi Indonesia Maju agar tidak menghalangi munculnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres Prabowo Subianto,” pungkas Ginting. (sws).
Kejahatan Rezim Jokowi Melebihi Firaun
Oleh Sutoyo Abadi | Kajian Merah Putih DAMPAK dari negara telah menghapus UUD 45 dan digantikan dengan UUD 2002, membawa dampak buruk dan kerusakan negara yang luar biasa. Negara seperti menjadi liar tak terkendali ketika negara sudah diambil alih oleh para Taipan oligarki. Bahkan rencana pelaksanaan Pilpres 2024 sudah dalam kendalinya. Prof. DR. Daniel M Rosyid, mengingatkan bahwa : \"perang medsos menjelang Pilpres 2024 ini, keterbelahan bangsa ini makin menyedihkan sekaligus mengkhawatirkan. Baik kelompok cebong maupun kadrun terus gencar bertukar hoax dan berita bohong. Inilah buah pesta demokrasi liberal yang begitu dipuja bak berhala.\" \"Sudah diingatkan bahwa Presiden itu sebaiknya dipilih MPR melalui proses musyawarah para wakil rakyat, utusan daerah dan utusan golongan. Para aktor perubahan UUD 45, tampil jumawa seolah olah sebagai pejuang yang lebih pintar dari para pendiri bangsa ini.\" Presiden seharusnya mandataris rakyat, bukan petugas partai, apalagi jongos oligarki. Ini bukan pesta rakyat , tapi pesta Oligarki bersama para budak budaknya. Prof. Ward Berenschot, Gurubesar Perbandingan Antropologi Politik Universitas Amsterdam dan Peneliti Senior KiTLV Universitas Leiden, tentang anggota partai di Indonesia yang masuk sebagai anggota DPR bahwa 62 % sudah menjadi kartel oligarki. Artinya cukup kuat anggota DPR menjadi jongos Oligargi, maka sangat tidak mungkin pemilu atau pilpres yang diselenggarakan penjahat akan menghasilkan manfaat apalagi sudah diketahui para calonnya adalah boneka rezim, boneka asing dan aseng para pendukung UUD palsu. Dalam tata kelola negara para nekolim makin bengis, seenaknya merampok tanah rakyat dan mengeruk kekayaan negeri ini, terjadi dimana-mana dengan dalih investasi dan Program Strategi Nasional ( PSN ). Para budak Oligargi yang menyamar sebagai aparat keamanan terus melawan dan menekan rakyat. Lebih runyam sebagaimana dikatakan tokoh pergerakan dan reformasi Sri Bintang Pamungkas : \"bahwa kejahatan Rezim Joko Widodo (Jokowi) melebihi Firaun, karena penguasa Mesir di era Nabi Musa itu tidak pernah mendatangkan bangsa asing untuk melawan rakyatnya sendiri\" \"Tak ada kejahatan yang bisa menandingi kejahatan Rezim Jokowi. Firaun pun tidak mengundang tentara asing untuk mencederai dan menyiksa rakyatnya sendiri tetapi Rezim Jokowi mengundang bangsa asing untuk mengambil-alih Indonesia. Sebuah kejahatan yang amat dahsyat,” kata aktivis Sri Bintang\"_. Jumat, (29/09/2023). Penguasa dengan kekuatan aparat keamanannya makin bengis melawan rakyatnya sendiri dan ironis makin memanjakan taipan oligarki dan TKA asing Cina yang bergelombang masuk Indonesia Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai era Presiden Joko Widodo lebih kejam dibandingkan dengan zaman penjajahan Belanda, Orde Lama dan Orde Baru, Jumat (14/7/2017). Sikap tegas telah disampaikan oleh Jenderal Purn Tiyasno Sudarto bahwa: \"⁵Amandemen UUD 45 itu makar terhadap Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan NKRI. Kalau Bangsa Indonesia ingin tetap selamat tetap merdeka dan negara kesatuan tetap jaya. Maka kita harus kembalikan UUD 45 yang asli 18 Agustus 1945. (*)
Terungkap Korupsi Setoran UWT Rempang Eco City Rp 3,6 Triliun
Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti POLEMIK Eksekusi Mega Proyek Stategis Negara (PSN) Rempang Eco-City menemui babak baru. Di balik ngototnya pemerintah, terutama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia merampas lahan warga, ternyata terdapat indikasi korupsi dan pengaturan nilai investasi yang menguntungkan pihak tertentu. Indikasi perilaku korup tercermin dari sikap kepala BP Batam yang meminta Sri Mulyani memberi dana Rp 1,6 triliun dari APBN untuk keperluan relokasi warga. BP Batam memerlukan dana sebesar itu untuk merelokasi 900 KK di tiga kampung terdampak proyek ke kawasan Dapur 3. Di dalamnya akan disiapkan 2.700 rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2 berikut berbagai fasilitas pendukungnya. Permintaan BP Batam kepada Sri Mulyani dan disepakati komisi VI DPR RI untuk menggunakan dana APBN dalam rangka pembiayaan pembangunan wilayah relokasi warga ini terbilang aneh. Hal ini seolah menunjukkan bahwa BP Batam mengakui tidak punya dana kelola internal untuk pembiayaan wilayah relokasi. Bukankah BP Batam sendiri telah mengakui, bahwa 17.600 hektar lahan Pulau Rempang, sejak 2004 lalu telah diserahkan hak konsesi kelolah kepada PT MEG? Kalimat BP Batam tersebut didukung penuh sejumlah menteri kabinet Jokowi. Misalnya Mahfud MD, Bahlil, Luhut, Erick dan menteri Agraria. Bahwa tanah itu adalah milik negara, diwakilkan kepada BP Batam lalu diserahkan hak kelolahnya kepada swasta sejak 2004 bahkan 2001 lalu. Artinya, sejak diberikan hak kelolah pada 2004 lalu, PT MEG punya kewajiban membayar uang wajib tahunan (UWT) kepada negara lewat BP Batam. Di berbagai media masa, kepala BP Batam sendiri yang merinci, biaya yang wajib dibayar pengembang swasta adalah Rp 21.428/m2 x 17.600 ha = Rp 1,5 triliun. Silahkan dicek. Jejak digitalnya banyak sekali. Pertanyaannya: di mana uang setoran UWT PT. MEG senilai Rp 1,5 triliun itu? Kenapa tidak dipakai untuk biaya relokasi warga terdampak proyek? Jika setoran UWT PT. MEG Rp 1,5 triliun digunakan membayar biaya relokasi Rp 1,6 triliun, maka hanya perlu ditambahkan sekitar Rp 100 miliar saja. Kenapa BP Batam harus meminta kepada Sri Mulyani gunakan APBN talangi seluruh kebutuhan biaya relokasi Rp 1,6 triliun? Dengan adanya indikasi ini, BP Batam wajib dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana setoran UWT PT. MEG Rp 1,5 triliun. Di mana uang itu berada. Sudah habis dikorup pejabat pemerintah otorita Batam dan pemerintah pusat atau disimpan di mana? Bahkan kalau dihitung sejak awal pemberian hak kelolah pada 2001, maka setoran UWT yang wajib dibayar Rp 21 750/m2 x 17.600 ha = Rp 3,6 triliun. Di mana uang ini berada ? (Silahkan dicek, jejak digitalnya banyak sekali) Rakyat wajib diberi kepastian keberadaan uang setoran UWT pengelolah swasta yg telah berlangsung sejak 2004 bahkan 2001 itu? BP Batam silahkan klarifikasi. Kalau memang uang itu masih ada, silahkan terbuka. Jika memang sudah habis dikorup, penegak hukum silahkan bertindak profesional. Cukup sudah rakyat dibuat menderita akibat ulah tidak bermoral pejabat pemerintahan. Sudah tanahnya dirampas, biaya pajak rakyat dalam APBN dirampas pula untuk biaya relokasi. Enak saja, uang setoran UWT Rempang tidak tahu keberadaannya di mana, sebagai gantinya, dimanipulasi lagi APBN untuk membayar biaya relokasi warga demi menutupi perilaku korup pejabat. Kalian sudah sangat terlalu menikmati!
Siapa yang Pantas Dibuldozer, Dipiting, dan Didor?
Oleh Deddy S Budiman | Mayjen TNI Purnawirawan, Ketua Umum APP-TNI PENGOSONGAN warga Melayu dari pulau terluar Rempang, dengan alasan investasi dari China Komunis dengan persyaratan ketat \"program satu paket\" selama kurang lebih 180 tahun adalah merupakan ancaman nyata bagi keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Investasi dari China bisa berubah menjadi invasi, karena ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi Indonesia berupa pengosongan pulau Rempang dari pribumi melalui \"Program Kejar Satu Paket\" mulai dari biaya, teknologi/mesin dan peralatan, material, manajemen, tenaga level top sampai tenaga kasar semua harus dari bangsa China Komunis. Terbukti selama ini di beberapa daerah di Indonesia kerja sama investasi dengan Cina Komunis, menggunakan persyaratan \"program satu paket\". Tidak bisa ditolak karena merupakan “perjanjian kerjasama yang disepakati?”. Dapat disaksikan sejak rezim Jokowi berakibat banjir TKA dari China Komunis secara deras. Membanjirnya, TKA dari China serta para investor yang diberikan privelege baik di PSN maupun di IKN untuk tinggal di Indonesia dengan HGU yang diperpanjang selama 2 x 90 tahun, 180 tahun, akan mengubah keseimbangan demografi, ini menjadi sumber ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap tupoksi TNI. Menurut Undang-undang TNI, tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dan serbuan asing. Berkaitan dengan BARELANG (Batam, Rempang dan Galang) pulau-pulau tersebut termasuk batas terluar yang berdekatan dengan negara tetangga dan juga sangat sangat dekat dengan laut Natuna (versi China Komunis adalah laut China Selatan). China tidak pernah mau mengakui nama Laut Natuna Utara walaupun sudah ditetapkan oleh PBB. Sampai saat ini laut China Selatan yang dalam sengketa dengan beberapa negara, yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi medan perang. Selama ini rakyat Melayu di Barelang sudah tinggal sejak 300 tahun yang lalu, sangat di luar nalar hanya berdasarkan keinginan Investor dari China pulau Rempang dijanjikan sebagai tempat berdirinya pabrik gelas “harus dikosongkan”. Oleh BP Batam kepanjangan tangan pemerintah pusat, pengelolaan pulu Rempang sudah diserahkan kepada swasta PT MEG milik nonpri, bekerja sama dengan investor Xinyi Group dari China. Padahal BP Batam belum mempunyai HPL, hanya ingin dipuji sebagai cepat tanggap merealisasikan hasil kunjungan Presiden Jokowi menemui Presiden Xi Jinping atau bisa jadi berupa “perintah” dari kalangan istana. Istilah dikosongkan dan sudah diserahkan kepada swasta berawal dari penjelasan jumpa pers Menkopolhukam Mahfud MD. Penjelasan tersebut seakan bangsa Melayu yang sudah ada turun temurun di pulau Rempang dianggap tiada. Padahal mereka penduduk Rempang terdapat di 16 titik Kampung Tua sekitar belasan ribu penduduk, selama ini bertahan hidup dari penjajahan Belanda pencaplokan negara tetangga . Hanya berdasarkan keinginan investor dari China, Pemerintah RI “berusaha” mengosongkan pulau Rempang dengan memindahkan penduduk ke pulau Galang secara “paksa kekerasan” seperti terjadi pada (7/9), menggunakan Kepolisian dan TNI dengan peralatan lengkap seperti mengatasi huru-hara terhadap rakyat yang tidak bersalah, mereka hanya mempertahankan hak milik dan harga diri mereka sebagai warga. Sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 45 serta pada UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengusiran paksa warga/ penduduk asli adalah pelanggaran HAM berat. Diadili di Pengadilan HAM. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat negara yang harus menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI bukanlah alat pemerintahan yang “gampang” diperalat atas dasar kekuasaan apalagi investor asing yang misinya perlu diuji apalagi dengan permintaan penggosongan pulau. Menkopolhukam dan Menhan serta petinggi TNI seharusnya “peka” terhadap permasalahan pertahanan dan ketahanan negara, keinginan yang “berkelebihan” dari pihak investor. Walaupun “perintah” datang dari Presiden sekalipun. Kalau akan “membahayakan” pertahanan negara serta melanggar HAM Berat, istana harus diberi pandangan oleh para petinggi institusi terhormat tersebut kepada Presiden Jokowi untuk menunda kebijakan aneh tersebut. Jangan sampai TNI dan rakyat yang dikorbankan. Keterkaitan terhadap pertahanan, institusi Menkopolhukam, Menhan dan Panglima, harus mengkaji secara mendalam kemana tujuan akhirnya. Patut dicatat tanpa adanya pribumi di pulau tersebut jelas akan membahayakan pertahanan dan ketahanan Negara dari kemungkinan invasi asing. Ketiga institusi pertahanan tersebut seharusnya melakukan kajian dn menguji secara mendalam dengan mengundang para ahli dibidangnya, yang dulu sering dilakukan semasa Orba, melalui dialog di sesko ABRI (sekarang TNI). Termasuk tentang permasalahan IKN. Harus ditinjau dari aspek pertahanan nasional. Tidak melulu dengan pertimbangan ekonomi semata. Pembebasan pajak bagi asing/ investor selama 30 tahun. Perpanjangan HGU selama 180 tahun akan berdampak terhadap ancaman demografi penduduk serta pertahanan dan keutuhan NKRI. Jangan-jangan bonus demografi di Indonesia dari banyaknya usia muda/ usia produktif, dikalahkan oleh banjir nya tenaga asing dari China Komunis. Indonesia akan gagal mencapai tahun emas 2045, bahkan bisa terjadi disintegrasi/ perpecahan bangsa. Petinggi TNI juga patut “waspada” karena Kepala Pemerintahan dengan kepentingan ambisi pribadi atau kelompok baik secara politik dan ekonomi bisa saja “berkhianat”. Dalam sejarahnya tentang pengkhianatan pemegang kekuasaan yang berada di Istana di Indonesia pernah terjadi. Perlu juga diketahui oleh Petinggi TNI bahwa, Pasal 106 KUHP mengatur penghianatan negara dan kejahatan terhadap keamanan negara bagi yang menyerahkan seluruh atau sebagian wilayah kepada musuh/asing. Sebut saja pengkhianatan oleh DN Aidit petinggi Istana, merupakan gembong PKI yang sangat dekat dengan RRC membentuk angkatan ke 5 dengan mempersenjatai kaum buruh dan rakyat yang pro komunis. Senjata dari China untuk melawan TNI. Dan pada tanggal 30 September 1965 mereka para penghianat membunuh dan menyiksa secara sadis petinggi TNI. Skandal Rempang. Kenapa dikatakan “skandal” karena diawali dengan “kebohongan” oleh para pejabat terkait yang menyatakan bahwa Xinji Glass Grup adalah Perusahaan terbesar di dunia, dan di Rempang akan dibangun pabrik kaca dan solar cell terbesar kedua. Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 mengatur ujaran kebohongan yang menyebabkan keonaran. Dengan demikian para pejabat tersebut dapat dikenakan pasal ini karena adanya keonaran pada tanggal (7/9) di pulau Rempang dan tanggal (11/9) terjadi keonaran yang lebih parah di Kota Batam Wanti-wanti skandal Rempang tersebut. Jangan sampai TNI lupa diri sehingga menyakiti hati rakyat dengan kekerasan maupun ancaman dengan keinginan para pejabat “memiting”, “membuldoser” bahkan men “dor” rakyat. Jika ini terjadi, di samping melanggar Sumpah Prajurit, juga tidak sesuai dengan delapan wajib TNI Sapta Marga, Pancasila dan Undang-Undang. Sistem Pertahanan Hankamrata akan hancur. TNI akan berjarak dan bahkan bisa saja “dibenci” oleh rakyat. Jangan sampai bangsa ini terperosok kepada lobang sama oleh ulah para “pengkhianat” bangsa. Melalui sistem pertahanan rakyat semesta Hankamrata, sudah terbukti dalam perjalanan sejarah Indonesia perjuangan mengusir penjajahan maupun mengatasi pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 dan 1965. Kemanunggalan TNI dengan rakyat berhasil menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara walaupun terbatasnya alutsista. Bekerja sama dengan Pemerintahan dan membantu kepolisian, petinggi TNI haruslah bijak dan hati-hati terhadap kepentingan kelompok kekuasaan politik dan ekonomi mengusir penduduk apalagi dengan paksa. Indonesia bisa saja terjebak karena investasi, masuk dalam skenario melemahkan strategi pertahanan Negara, dari keinginan global menguasai SDA Indonesia. Adanya Skandal Nasional “pengosongan” pulau Rempang “patut dicurigai” secara jangka menengah dan panjang bisa berupa invasi dengan cara nirmiliter. Patut diduga persyaratan investasi dengan pengosongan pulau yang berpenghuni tidak saja menguasai ekonomi dan SDA, dengan penguasaan HGU selama 180 tahun, melebihi penguasaan Hongkong. Jika memang adanya “pengkhianatan” terhadap pertahanan Negara, pertanyaannya siapakah yang pantas di-DOR, yang pantas di-BULDOSER dan yang pantas di-PITING?. Jika hukum militer jika berkhianat terhadap Negara harus dihukum mati. Secara politik pun demikian petinggi PKI yang berkhianat tahun 1948 dan 1965 juga dihukum mati. Dirgahayu HUT TNI ke 78. Tingkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bandung 4 Oktober 2023. (Artikel ini dalam rangka menyambut HUT TNI 5 Oktober, dari seorang Purnawirawan TNI)
Cak Imin Tidak Mungkin Menjadi Tersangka
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak mungkin menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012 yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Sepengetahuan saya dan hasil \'nguping\' saya juga ke KPK, itu Cak Imin selama ini hanya menjadi saksi dan menurut logika saya kayaknya sih enggak mungkin jadi tersangka,\" kata Mahfud di Jakarta, Selasa.Mahfud menjelaskan, menurut logika hukum dalam perkara korupsi seharusnya pimpinan adalah orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka.Sedangkan dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yang terdiri atas satu aparatur sipil negara (ASN) dan dua pihak swasta dan Cak Imin selaku Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 hanya dipanggil sebagai saksi oleh KPK.\"Logika hukum saya mengatakan kayaknya enggaklah kalau Cak Imin jadi tersangka. Dalam kasus yang sekarang tersangkanya sudah ada tiga katanya, masa tersangka baru susulan. Mestinya kalau pimpinan tertinggi itu kan tersangka duluan dalam logika itu,\" ujarnya.Lebih lanjut Mahfud juga menegaskan dirinya tidak akan ikut campur dalam soal penyidikan lembaga antirasuah terkait korupsi di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012 tersebut.\"KPK punya urusan sendiri, saya tidak boleh ikut campur juga. Karena apa? Karena KPK itu adalah rumpun lembaga di eksekutif tetapi bukan bagian dari kabinet, KPK bukan lembaga legislatif, bukan lembaga yudikatif tapi dia ada di rumpun eksekutif cuma bukan bagian dari kabinet . Dia seperti Komnas HAM, LPSK dan lain-lain yang itu bukan bagian dari kabinet,\" kata Mahfud.KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Tiga tersangka itu terdiri atas dua orang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pihak swasta.KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada 18 Agustus 2023. Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK turut memeriksa Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.Cak Imin mengatakan dirinya mendukung KPK menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.\"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012, dalam hal ini ada program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,\" kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).Cak Imin diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik lembaga antirasuah sebagai saksi dalam perkara tersebut. Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.55 WIB dan selesai diperiksa pukul 15.06 WIB.Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut.\"Semoga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Polisi Menguji DNA Tulang Manusia yang Ditemukan Tercor Dalam Drum di Aceh
Banda Aceh, FNN - Polres Aceh Besar bersama tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum DVI Biddokkes Polda Aceh menguji DNA kerangka tulang manusia yang ditemukan tercor dalam drum di Sungai Jurong Iboh, Indrapuri, Aceh Besar.\"DNA kerangka tulang tersebut akan diuji dengan data pembanding yang diduga keluarga oleh Puslabfor Bareskrim Polri,\" kata Kapolres Aceh Besar AKBP Carlie Syahputra Bustamam, di Aceh Besar, Selasa.Dirinya menyampaikan, uji DNA itu bertujuan untuk mencari penyebab kematian dan motif dibalik penyembunyian kerangka yang masih menjadi teka-teki. Proses secara scientific investigation ini diharapkan dapat mengungkap misteri di balik penemuan itu.\"Pihak berwenang akan memberikan update segera begitu mereka memiliki informasi lebih lanjut tentang identitas korban, penyebab kematian, dan bagaimana kerangka tersebut berakhir dalam drum di Sungai Jurong Iboh,\" ujarnya.Sementara itu, Kasatreskrim Polres Aceh Besar Iptu Subihan Afuan Ardhi mengatakan penemuan kerangka tulang tersebut pertama kali ditemukan oleh warga setempat Muhda Hadi Saputra pada Minggu (1/10) pukul 18.00 WIB.\"Kemudian, saksi melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Tim identifikasi dari Polres Aceh Besar kemudian melakukan penggalian drum tersebut dan menemukan kerangka manusia yang diperkirakan telah lama berada di dalamnya,\" katanya.Namun, pihaknya tidak menemukan kartu identitas korban. Dari petunjuk yang ditemukan terlihat adanya baju kaos berwarna kuning dengan tulisan angka 13 dan celana bahan kain.Masyarakat setempat mengungkapkan bahwa drum tersebut telah ada di sungai sejak tahun 2011 dan digunakan oleh warga setempat untuk mencari ikan.Dalam kesempatan ini, dirinya mengimbau masyarakat yang kehilangan keluarga dengan ciri-ciri pakaian tersebut untuk segera menghubungi Polsek terdekat atau Polres Aceh Besar guna membantu identifikasi lebih lanjut.\"Warga sekitar juga diminta untuk memberikan informasi apapun yang dapat membantu penyelidikan,\" demikian Iptu Subihan.(sof/ANTARA)
Reshuffle Kurang Cocok Dilakukan Menjelang Pendaftaran Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai reshuffle atau perombakan kabinet kurang kondusif dilakukan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.\"Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,\" ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.Pasalnya, setiap partai pemilu tengah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo lebih baik mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.Kendati demikian, menurut Hasto, reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum. Dalam kasus itu, presiden pun sebenarnya bisa menunjuk menteri ad interim untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.\"Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim,\" katanya.Pria kelahiran Yogyakarta itu pun menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian kabinet kepada Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.\"Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau,\" jelas Hasto.Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.Selain itu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo.(sof/ANTARA)
Kaesang Akan Menyita Harta Kader PSI yang Terjerat Kasus Korupsi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan bahwa dirinya akan menyita harta kader partai tersebut jika ada yang terjerat kasus korupsi.“Kita miris dengan kasus korupsi yang terjadi ini,” kata dia di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa salah satu yang akan diperjuangkan apabila PSI bisa lolos ambang batas parlemen 4 persen di Pemilu 2024, maka partainya akan menyuarakan untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI.“Saya sudah bilang ini ke teman-teman DPW Bali dan kader lainnya. Insya Allah jika masuk Senayan itu yang akan kita perjuangkan,” kata dia.Dia mengatakan PSI akan membuat pakta integritas dengan seluruh kader agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.“Sanksinya aset mereka nanti yang tersangkut kasus akan kita sita secara internal,” kata dia.Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mencanangkan Gerakan Log in PSI yang membuka ruang bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan partai tersebut.“Kita ingin berpolitik dengan gembira, tidak ada mencela orang lain atau merendahkan orang lain,” katanya.Dalam pertemuan tersebut, ada sejumlah anak muda yang menyatakan diri bergabung dengan PSI. Mulai dari mantan komisioner KPUD Bekasi Pedro, mantan personel JKT 48 generasi ketiga Zebby dan lainnya.Mereka menyatakan diri masuk bergabung dengan PSI dan siap menjalankan program partai yang memang dipenuhi generasi muda tersebut.Selain itu Kaesang mengatakan bahwa dirinya bersama pengurus akan terus melakukan kunjungan politik ke berbagai tempat di Indonesia dengan tujuan mengenalkan partai ini dan ideologi partai kepada masyarakat.(sof/ANTARA)
Visi Jokowi Amburadul, Menteri Berpesta & Copet
Oleh Faizal Assegaf | Kritikus Di selokan kekuasaan, satu per satu pembantu Presiden Jokowi dirantai aneka perkara. Namun pesta pora kian asyik disponsori Istana. Lakon kemunafikan dan kelicikan di ujung kuasa. Terbukti visi Jokowi abal-abal dan amburadul. Siapa pun dia, para menteri adalah orang dekat presiden. Di rekrut dari partai, namun mereka sepenuhnya bekerja atas restu dan arahan Jokowi. Dalam skandal BTS, terpaksa Johnny Plate lempar bola panas, proyek tersebut atas restu Jokowi. Begitu pula ihwal Food Estate ramai disoroti publik, Prabowo dan Jokowi kompak pasang badan. Banyak pihak menuding Proyek Food Estate hanya akal-akalan, diduga triliun rupiah menguap. Tapi kuatnya kemesraan Jokowi dan Prabowo, beri kesan penegak hukum tak bernyali menyentuh. Wajar bila publik mencibir, hukum hanya tajam pada menteri yang kebetulan partainya tidak manut pada Istana. Padahal menteri bekerja atas visi presiden, lucunya partai yang disalahkan. Tak heran, membuat sejumlah Ketum Partai terpaksa lempar handuk. Beberapa dari mereka diduga terseret skandal. Seolah mencari aman dengan mendukung Prabowo, Capres pro Istana. Drama koalisi Parpol mengusung Prabowo tersebut, semakin memposisikan Jokowi sebagai king maker. Walhasil membuat PDIP gerah, terlebih adanya upaya menjadikan Ganjar jadi Cawapres Prabowo. Melalui Raker PDIP, Megawati mengirim pesan keras. Mulai dari ihwal maraknya problem agraria, ancaman krisis pangan, dll. Reaksi tersebut esensinya PDIP pun tak berdaya hadapi intrik Jokowi. Di waktu bersamaan, Jokowi memanggungkan para menteri berjoget di Hari Batik. Tertawa ria seolah menyindir pidato Mega. Ini bukan yang pertama, tapi sudah berkali-kali. Sombong dan mengejek. Berpesta pakai uang rakyat, jelas copet…! (*)
POPULER
