ALL CATEGORY
PSI Berharap Mendapat Efek Jokowi Setelah Kaesang Menjadi Ketum
Jakarta, FNN - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengharapkan efek Jokowi atau \"Jokowi’s effect\", setelah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep ditetapkan menjadi Ketua Umum PSI.\"Kaesang belum tiga hari menjadi kader PSI, belum ada jabatan publik yang ia pernah duduki dan belum ada jabatan teras partai politik yang pernah dipimpin. Lalu mengapa pimpinan PSI memilihnya sebagai ketua umum, jawabnya satu frase saja yaitu berharap kepada \'Jokowi’s effect\',\" kata Denny JA melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.Dia mengungkapkan data survei LSI pada Mei-September 2023 yaitu perolehan suara PSI tidak pernah lebih dari dua persen. Sementara itu menurut dia, untuk lolos ambang batas parlemen atau parlementary threshold, PSI membutuhkan minimal 4 persen sehingga partai itu masih membutuhkan suara sekitar 2 persen lagi.\"Sudah menjadi Informasi publik bahwa approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada Jokowi cukup tinggi, sekitar 80 persen. Maka PSI berharap dengan manuver memilih putra Jokowi sebagai Ketum, PSI mendapatkan efek Jokowi,\" ujarnya.Denny JA menilai dari seluruh pendukung Jokowi yang banyak, diperkirakan sekitar 2-5 persen mengalir kepada PSI. Karena itu dia memperkirakan bahwa tambahan suara dari \"Jokowi’s effect\" itu membuat PSI lolos ke DPR atau minimal 4 persen dukungan rakyat di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.\"Terjadi perubahan strategi dari PSI, untuk merasuk lebih jauh mendapatkan Efek Jokowi,\" ucapnya.Dia menjelaskan bahwa dulu yang dimaksud adalah Jokowisme adalah sebuah tata nilai, platform, atau ideologi yang dikembangkan Jokowi.Menurut dia, masyarakat menafsir Jokowisme itu seperti kedekatan pada rakyat, ekonomi kerakyatan seperti kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan lain sebagainya.\"Kini PSI ‘ngegas’ lebih jauh lagi, Jokowi yang ingin dihadirkan di PSI tak lagi ideologi semata tapi biologi. Tepatnya anak biologis dari Jokowi yaitu Kaesang Pengarep menjadi Bro Tum (Ketua Umum),\" tuturnya.Dia menilai pergeseran sosok Jokowi di PSI tersebut, merupakan eksperimen dari ahli strategi di PSI karena mereka akan berebut suara dengan partai lain yang juga mendapatkan limpahan suara dari pendukung Jokowi.Menurut dia, saat ini pendukung Jokowi sudah menyebar ke banyak partai antara lain PDIP, Gerindra, Golkar, namun PSI tak berharap mengambil semua suara tersebut yaitu hanya 2-5 persen maka partai tersebut lolos ambang batas parlemen.Diketahui, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan Giring Ganesha.Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9).(ida/ANTARA)
Anis Matta Terima Kunjungan Parti AMANAH Malaysia Bahas Situasi Politik Kedua Negara & Geopolitik Asean
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menerima kunjungan delegasi pimpinan Parti Amanah Negara (AMANAH) Malaysia, Senin (25/9/2023). Kunjungan tersebut, dalam rangka silahturahmi dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan partai politik (parpol) di Indonesia. AMANAH adalah partai yang memperjuangkan perubahan di Malaysia dibawah koalisi Pakatan Harapan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kunjungan itu, delegasi Parti AMANAH dipimpin Dato\' Wira Haji Mahfuz Omar, Naib Presiden Parti AMANAH/Mantan Timbalan Menteri Sumber Manusia Malaysia. Lalu, Dr Muhaimin bin Sulam, Ridzwan Abu Bakar dan H. Zulkifli bin Mohamad, Jawatan kuasa Pimpinan Nasional Parti AMANAH. Selain itu, hadir Nasaie Ismail, Pegawai Khas Presiden/Setiausaha Biro Antarabangsa AMANAH. Sementara Anis Matta dalam menerima kunjungan Parti AMANAH didampingi, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, beberapa Ketua Bidang DPN Partai Gelora antara lain Tengku Raihan, Ratih Sanggarwati dan Ratu Ratna Damayani dan Tengku Zulkifli Usman. Kemudian hadir pula pengurus Bidang Narasi DPN Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman, Wakil Sekretaris Jenderal Dedi Miing Gumelar, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwsaksana dan Kepala Biro Gelora Media Center Ahmad Sahal Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, pertemuan dengan Parti AMANAH membahas mengenai masalah geopolitik Asean. Juga dibahas kepemimpinan dan pergolakan partai Islam di Malaysia, serta partai politik di Indonesia. \"Saya jelaskan, di Indonesia itu partai politik itu terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok kanan, kiri dan tengah yang terbagi dalam berbagai partai, termasuk partai-partai Islam,\" ujar Anis Matta di Jakarta. Hal ini, kata Anis Matta, menjadi pijakan bagi Partai Gelora dalam mengelola partai, karena kami ingin mewakili populasi, yang kami sebut dengan semangat Indonesia. \"Jadi Partai Gelora harus mewakili populasi, tidak bisa mewakili kelompok, karena itu mewakili semangat Indonesia,\" katanya. Anis Matta menegaskan, cara berpikir Partai Gelora adalah insider, bukan outsider dalam rangka menjaga keberlangsungan masa depan Indonesia. \"Karena mewakili populasi itu, yang bisa menjaga Indonesia. Itulah semangat Indonesia, bukan semangat mewakili kelompok,\" tegasnya. Naib Presiden Parti AMANAH Dato\' Wira Haji Mahfuz Omar mengatakan, kedatangan ke Indonesia dalam rangka lawatan silahturhami untuk meningkatkan kerjasama dengan parpol di Indonesia. \"Alhamduillah, saya datang dalam lawatan di Indonesia ini untuk meningkatkan hubungan silahturahmi dengan rekan-rekan di Indonesia. Hari ini saya ada di kantor Partai Gelora yang dipimpin Pak Anis Matta,\" kata Dato\' Wira Haji Mahfuz Omar. Mahfuz Omar mengaku sengaja menemui Anis Matta, karena Ketua Umum Partai Gelora itu memiliki pengalaman dan kematangan dalam berpolitik, terbukti mampu meloloskan Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. \"Saya mengucapkan taniah kepada Pak Anis Matta yang mampu memposisikan partai ini dalam arus perdana politik di Indonesia. Saya mendoakan Pak Anis Matta mampu berjaya dalam Pemilu mendatang ini,\" katanya. Dengan berjaya di Pemilu 2024, Naib Presiden Parti AMANAH berharap Anis Matta dan Partai Gelora dapat dalam meneruskan jalinan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang sudah berjalan baik selama ini. \"Sekali lagi saya mengucapkan taniah untuk Pak Anis Matta dan Partai Gelora akan mampu berjaya dalam Pemilu mendatang ini. Dapat meneruskan jalinan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia yang baik,\" pungkasnya. (Ida)
Baintelkam Polri Menerbitkan SKCK Bacapres Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan pada hari Senin. Surat keterangan catatan kepolisian diterima Anies Baswedan setelah yang bersangkutan ajukan permohonan SKCK di Loket Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri Gedung Tripatra Cilandak. Pengurusan SKCK tersebut sebagai persiapan pendaftaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. \"Baintelkam Polri sudah menerbitkan SKCK untuk bakal calon presiden Anies Baswedan,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. Anies menginformasikan kepada awak media mengurus SKCK di Loket Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri Gedung Tripatra Cilandak pada pukul 11.30 WIB. \"Baru saja terbit,\" kata Ramadhan. Menurut Ramadhan, hingga saat ini Baintelkam Polri sudah menerbitkan empat SKCK untuk bakal capres/cawapres. Keempat SKCK tersebut, yakni Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar pada hari Kamis (14/9) dan Prabowo Subianto. \"SKCK Prabowo terbit seminggu lalu,\" ujar Ramadhan. Pada hari ini diterbitkan SKCK untuk bacapres Anies Baswedan. SKCK berisi surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri untuk bukti bahwa orang yang bersangkutan berkelakuan baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal. KPU menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta pemilu, baik bakal caleg maupun bakal capres/cawapres. Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Gibran Enggan Menanggapi Masuknya Kaesang ke PSI
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi masuknya sang adik, Kaesang Pangarep, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Kepada awak media di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin, Gibran memilih bungkam. Dia pun meminta kepada awak media untuk menanyakan sendiri kepada Kaesang.\"Tanya ke Kaesang, makasih, ya,\" kata Gibran.Sebelumnya, Gibran menyatakan ragu terhadap sosok \"Mawar\", yang dikenalkan oleh PSI sebagai calon kader baru partai itu melalui media sosial Instagram, adalah Kaesang. Gibran mengatakan sosok \"Mawar\" itu bisa siapa saja.Termasuk dengan suara Kaesang yang terdengar dalam video PSI tersebut, Gibran saat itu menyatakan belum tentu itu suara asli adik laki-lakinya.\"Bisa aja pakai AI (kecerdasan buatan), voice over yang mendekati suara Kaesang,\" kata Gibran.Sementara itu, Minggu (24/9), Kaesang menyatakan diri masuk ke PSI. Kaesang mengaku mantap masuk ke PSI setelah melihat kesamaan visi dan misi antara dirinya dengan partai tersebut.\"Saya dengan teman-teman PSI kan sudah cukup lama (berhubungan), termasuk komunikasi saya dengan wamen (Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni) dan Sis Grace (Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie Louisa),\" kata Kaesang.Menurut dia, komunikasi antaranya dirinya dan PSI telah terjalin lancar dan cair, sehingga terpikir untuk melanjutkan hubungan tersebut.\"Saya lihat PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas. Mereka juga punya kompetensi dan yang penting adalah mereka punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik,\" ujar Kaesang.(ida/ANTARA)
Kaesang Menjadi Ketum? PSI Akhirnya Diternakkan Oleh Istana
Jakarta, FNN – Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, diusulkan menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah resmi bergabung dengan partai itu. Hari ini (25/9/23) pengurus daerah dan wilayah PSI akan menggelar acara kopdar untuk mengusulkan Kaesang sebagai ketua umumnya. Usulan agar Kaesang menjadi Ketua Umum PSI ini disampaikan oleh Sekjen PSI, Isyana Bagoes Oka. Sepertinya ini gerak cepat dan mungkin kopdar hanya sekadar formalitas. “Saya kira kesimpulannya sudah dibuat sebelum pembicaraan publik dan memang itu intinya. Dan seperti yang sudah kita duga dan kita analisis di FNN berkali-kali, bahwa Presiden Jokowi memerlukan wahana untuk meneruskan kepimpinan dia dan itu berarti kekuatan politik. Nah, kekuatan politik itu tidak mungkin relawan doang, ini harus dilembagakan. Jadi, PSI akhirnya, yang dulu sebetulnya diincir oleh Pak Jokowi setelah mondar mandir mau berupaya ke PDIP dan kelihatannya enggak mungkin, maka terpaksa dia balik lagi pada ide awal bahwa PSI itu harus jadi milik Jokowi atau milik dinasti Jokowi,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube-nya Rocky Gerung Official edisi Senin (25/9/23). Hal itu, lanjut Rocky, kita lihat sebagai semacam proyek politik dari awal. Tidak mungkin setelah lenger Jokowi tidak punya mainan. Mainan yang paling bagus adalah kalau dimainkan oleh keluarganya sendiri. “Nah, itu masuk akal kalau Kaesang kemudian dipersiapkan untuk menjadi pemimpin PSI. Ya, mungkin dulu Gibran sebetulnya tuh, tapi enggak ada bedanya. Kan poinnya tetap Jokowi memerlukan peralatan politik. Satu-satunya peralatan politik yang tersedia ya partai politik. Jadi, masuk akal lah,” tambah Rocky. Sebenarnya sinyal-sinyal seperti ini sudah kita baca juga pada Agustus lalu, di mana saat ulang tahun yang ke-40, Giring membuat video yang menyatakan bahwa umurnya sudah 40 dan karena PSI adalah partainya anak muda maka siap mengembalikan ke pemilik aslinya, yaitu anak muda. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang ini maka anak muda yang dimaksudkan adalah Kaesang. Tidak mungkin Kaesang masuk partai ini kalau sekadar menjadi anggota. “Iya, saya kira bukan soal siapa yang memiliki, bohirnya siapa itu, investornya siapa. Jadi, sebetulnya dari awal memang partai itu didesain untuk kepentingan aspirasi anak muda. Tetapi, kita tahu dari awal aspirasi anak muda itu diamplopin oleh orang-orang tua yang sebetulnya kekuatannya bukan pada kekuatan ide, tapi pada kekuatan kapital. Jadi, asal-usul PSI kan datang dari keinginan Presiden Jokowi untuk punya faksi atau punya semacam peralatan dalam berpolitik,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, kemudian dia berubah karena ternyata partai yang didirikan dengan ide solidaritas itu - ide bunga mawar adalah ide sosialisme Eropa - tidak berlangsung mengikuti ide bunga mawar, melainkan ide bunga-bunga liar. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kita tidak mendengar satu cara berpikir yang sosialistis di PSI. Rocky justru menganggap bahwa PSI buta huruf terhadap geneologi dia sebagai partai yang mewakili anak muda dengan aspirasi environmental etic dan aspirasi human solidarity. Rocky mengatakan bahwa dirinya adalah orang pertama yang memberi kuliah di PSI ketika akan didirikan. Rocky diminta oleh Grace Natalia dan beberapa teman untuk memberi kuliah tentang apa artinya solidaritas, apa artinya bunga mawar, dan apa pentingnya politik Indonesi baru di era milenial. “Jadi, partai itu saya kenal karena saya diminta pertama kali untuk membrief partai itu tentang ide-ide modern demokrasi. Ternyata, ide modernnya berhenti karena tiba-tiba ada namanya Kaesang, dua-tiga hari dipublikasikan dalam bentuk storyboard yang narasinya dibuat dengan cara yang agak menggemparkan, lalu hari ini akan dinyatakan sebagai ketua partai,” ujar Rocky. “Jadi, di mana proses demokrasinya? Di mana orang melihat bahwa partai itu akhirnya diternakkan sebetulnya oleh istana. Atau kita melihat PSI sebagai peternakan generasi baru. Bukan partai anak muda, tapi peternakan politik buat anak-anak muda,” tambah Rocky.(ida)
Dalam Sidang Perdana Pemeriksaan Saksi RAT, Jaksa Menghadirkan Dua Saksi
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT) selaku terdakwaJaksa menjelaskan dua saksi yang dihadirkan tersebut adalah mantan sekretaris perusahaan (sekper) PT Airfast Indonesia Bachri Marzuki dan mantan spesialis pajak PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme) Ary Fadilah.\"Sedianya, kami memanggil empat orang saksi, Yang Mulia. Namun, yang hari ini hadir dua orang. Saksi atas nama Bachri Marzuki dan atas nama Ary Fadilah silakan masuk ruang persidangan,\" kata JPU KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.Jaksa menjelaskan saksi yang dihadirkan merupakan pihak dari PT ARME, perusahaan konsultan pajak milik terdakwa Rafael Alun. Selain itu, salah seorang saksi juga merupakan wajib pajak yang menjadi klien dari perusahaan tersebut.\"Saksi ini adalah dari PT Arme yang merupakan perusahaan konsultan pajak dan salah satunya, saksi satunya, adalah wajib pajak yang menjadi klien PT Arme,\" jelas jaksa saat menjawab pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa Rafael Alun.Penasihat hukum terdakwa RAT mempertanyakan kapasitas saksi yang dihadirkan. Menurut penasihat hukum, saksi yang dihadirkan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi yang pertama kali didengarkan keterangannya adalah saksi korban.\"Kami minta penjelasan dari JPU KPK bagaimana implementasi (Pasal) 160 ayat 1 (KUHAP) tersebut? Dan kenapa tidak dihadirkan pertama kali sesuai dengan Pasal 160 ayat 1?\" tanya penasihat hukum.Terkait hal itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suparman Nyompa menegaskan bahwa saksi korban dihadirkan pertama kali untuk perkara yang menyangkut kejahatan terhadap jiwa atau harta benda. Hal itu berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang didakwakan terhadap RAT.\"Jadi, ini tadi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa itu maksudnya saksi korban ini, kalau itu menyangkut kejahatan terhadap jiwa atau harta benda. Ini kan tindak pidana korupsi, berbeda,\" tegas Suparman.Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Rafael Alun.Majelis hakim berpendapat keberatan penasihat hukum terdakwa Rafael Alun tidak beralasan hukum, karena surat dakwaan JPU KPK telah memuat syarat formal dan material sesuai ketentuan yang berlaku.\"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,\" kata Suparman dalam persidangan pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/9).Dalam perkara tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.JPU KPK menyatakan gratifikasi itu diterima Rafael Alun dan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu.\"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137,\" kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8).Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp100 miliar.(ida/ANTARA)
Utusan Mendagri Mengantongi Informasi Kericuhan Pohuwato
Pohuwato, FNN - Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togap Simangunsong yang menjadi utusan Menteri Dalam Negeri mengaku sudah mengantongi informasi yang komprehensif menyangkut kericuhan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, Kamis (21/9).Hal tersebut diungkapkan Togap Simangunsong saat hadir pada apel pagi pegawai yang digelar di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Senin.\"Saya sudah melakukan observasi, diskusi, wawancara secara pribadi pribadi tiap tiap orang, sengaja tidak melalui rapat karena kalo rapat biasanya satu bahasa semuanya,\" ucap Togap.Ia mengaku, dari beberapa informasi yang diperoleh, ia sudah bisa membangun suatu konstruksi seperti apa kondisi yang sebenarnya terjadi hari Kamis lalu.Togap bersama tim sengaja diutus Mendagri untuk memastikan layanan pemerintahan dan kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai apel pegawai yang dipimpin oleh Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga sebagai langkah awal yang baik.\"Jadi dengan kehadiran bapak ibu di apel pagi ini adalah langkah baik. Seluruh pegawai dan seluruh pejabat yang ada di Pohuwato ini siap melayani masyarakat dan siap menyelenggarakan pemerintahan,\" katanya.Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga dan jajarannya mulai berkantor di gedung eks rumah jabatan Bupati. Gedung itu sebelumnya digunakan oleh Bawaslu Pohuwato yang selanjutnya akan mencari kantor lain.Wakil Bupati Suharsi Igirisa, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli juga berkantor di situ dengan ruangan dan fasilitas seadanya. Pegawai Sekretariat Daerah (Setda) sebagian berkantor di OPD lain.(ida/ANTARA)
Polemik Batas Usia Capres dan Cawapres Diserahkan ke Hakim MK
Jember, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pihaknya menyerahkan polemik terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK).Mahfud mengatakan hal itu guna menanggapi uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya mengenai batas usia capres dan cawapres.\"Belum ada putusan. Secara normatif, kami serahkan kepada hakim MK dan kami tidak boleh mengintervensi hakim. Biar saja mereka bekerja melakukan penggalian konstitusi terkait batas usia capres-cawapres,\" kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.Usai bersilaturahim di Pondok Pesantren Al Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Minggu malam (24/9), Mahfud mengatakan MK adalah sebuah lembaga yang hanya bisa membatalkan aturan kalau salah dan tidak boleh punya wewenang untuk membuat atau mengubah aturan.\"Itu standar ilmiahnya (MK) sejak tahun 1920, ketika MK pertama kali berdiri di dunia yakni di Austria tepatnya; yang diputus oleh MK itu bukan aturan yang tidak disenangi orang, tetapi yang melanggar konstitusi,\" jelasnya.Apabila sebuah aturan tidak melanggar konstitusi, lanjut Mahfud, maka MK tidak boleh membatalkan atau mengubah aturan tersebut karena lembaga yang berwenang untuk mengubah aturan adalah legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).\"Kalau menyangkut open legal policy, politik hukum yang sifatnya terbuka, maka MK boleh tidak menerima. Tidak menerima dengan menolak itu sangat berbeda. Kalau menolak artinya permohonan ditolak, sedangkan tidak menerima berarti dikembalikan untuk proses di lembaga lain atau proses baru,\" jelasnya.Meski demikian, Mahfud tetap menghormati hakim MK yang bekerja dalam memproses gugatan masyarakat terkait batas usia capres-cawapres pada Pemilu 2024.\"Yang terpenting ada dua, yakni kami serahkan sepenuhnya kepada hakim MK karena di sana tempat untuk memutuskan masalah konstitusional dan MK harus bersikap profesional dalam memutuskan sesuai tugas MK sebagai negative legislator,\" ujar Mahfud MD.(ida/ANTARA)
Tahun Politik Menjadi Pertarungan Gagasan Demi Melanjutkan Pembangunan
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2024 harus menjadi ajang pertarungan gagasan dan program tentang bagaimana melanjutkan pembangunan Indonesia.Dia menilai penting untuk secara simultan mendengungkan beragam capaian dan terobosan yang sudah dihasilkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.\"Narasi-narasi ini akan menjauhkan ruang publik dari fragmentasi politik praktis yang memicu politik identitas, munculnya berita bohong (hoax), dan meminggirkan aksi-aksi kekerasan,\" kata Moeldoko dalam Rapat Tingkat Menteri terkait capaian pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Moeldoko juga menekankan pertarungan gagasan dalam tahun politik penting dilakukan agar proses konsolidasi demokrasi menghasilkan transisi pemerintahan yang aman dan dikenang sejarah.Selama sembilan tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, lanjutnya, Pemerintah banyak melakukan berbagai terobosan pembangunan di berbagai sektor dan menguatkan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis dan tantangan.Hal itu menguatkan kepercayaan publik di dalam negeri yang dibuktikan dari beberapa hasil survei.\"Kepercayaan dunia internasional pada posisi Indonesia juga meningkat tajam,\" tambahnya.Menurut Moeldoko, publik harus tahu bagaimana proses dan hasil kerja Jokowi dan jajaran kabinetnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan di akhir masa pemerintahan Jokowi.\"Tahun politik rawan dengan adanya credit claiming dari pihak lain. Untuk itu, kita harus tunjukkan kerja-kerja Pemerintah dan sudah sampai mana pembangunannya,\" ujar Moeldoko.Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Wijayanto, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).(ida/ANTARA)
Namanya Masuk Bursa Cawapres, Mahfud MD Enggan Berkomentar
Jember, Jawa Timur, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD enggan berkomentar banyak terkait namanya masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.\"Cawapres itu urusan parpol, biar parpol yang mengolah dan menjawab,\" katanya singkat saat ditanya sejumlah jurnalis di sela-sela kunjungan silaturahim di Pondok Pesantren Al Falah, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Minggu (24/9) malam.Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah KH Abdul Muqiet Arief memberikan dukungan kepada Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.\"Kami semua sangat merindukan sosok pemimpin yang tidak saja bisa memajukan negeri dan bangsa ini, tapi juga sosok yang bisa merajut dan merekatkan kebhinekaan dengan akhlakul karimah, terutama dalam bidang penegakan hukum,\" katanya.Ia mengatakan untuk memilih seorang pemimpin tidak saja berdasarkan hasil polling, elektabilitas yang tinggi, popularitas, namun betul-betul seorang pemimpin yang bisa mengayomi, mengajak, dan membangun bangsa merajut kebhinnekaan yang ada.\"Saya merasa tidak perlu menjalankan salat istikharah untuk memohon petunjuk untuk memilih siapa calon pemimpin Indonesia nanti jika Pak Mahfud mencalonkan diri menjadi cawapres apabila beliau bersedia,\" ujarnya.Menurutnya sosok Mahfud MD merupakan figur yang tegas, bersih, berani dan tidak ada beban dalam menjalankan amanah, bahkan dekat dengan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).Sebelumnya, PDI Perjuangan telah mengumumkan beberapa nama yang masuk radar cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 yakni Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
