ALL CATEGORY
Prajurit TNI Diingatkan Kembali Agra Tidak Masuk Politik Praktis
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengingatkan kembali kepada para prajurit bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak masuk politik praktis.Laksamana Yudo memerintahkan para prajurit tetap netral selama tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berlangsung secara serentak pada tahun 2024.\"Netralitas TNI merupakan wujud nyata bahwa TNI tidak ingin kembali ke politik. TNI secara tegas tidak masuk ranah politik praktis,” kata Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen TNI Yustinus Peristiwanto saat upacara HUT Ke-78 RI di Mabes TNI, Jakarta, Kamis, .Oleh karena itu, Panglima meminta seluruh prajurit untuk berhati-hati dan bijak dalam bersikap, termasuk saat menggunakan media sosial (medsos).\"Maka, tak henti-hentinya saya mengingatkan kembali kepada segenap prajurit dan PNS TNI sekalian harus tetap hati-hati dan cermat terhadap penggunaan media sosial. Bijaklah dalam menggunakan medsos. Ingat jarimu adalah nasibmu,\" kata Laksamana Yudo.Ia mengatakan bahwa prajurit agar senantiasa mengamalkan Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Hal ini merupakan wujud komitmen moral prajurit dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat. Sementara itu, untuk para PNS TNI, Panglima mengingatkan mereka untuk senantiasa mengamalkan isi Panca Prasetya Korpri.\"Jadilah prajurit atau PNS yang patriotik, kehadiran kalian adalah bagian penting bagi eksistensi NKRI,\" kata Yudo Margono.Dalam kesempatan yang sama, Panglima juga berpesan kepada para prajurit untuk ikut menjaga kerukunan bangsa. Soliditas dan sinergitas menjadi bekal untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi ke depannya.\"TNI harus menjadi perekat kemajemukan bangsa karena TNI merupakan garda depan dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan kebinekaan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat, dan tangguh,\" ujar Panglima TNI.Terakhir, Panglima juga mengajak para prajurit dan PNS TNI untuk turut serta mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan tradisi dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan karena itu wujud penghormatan kepada mereka yang rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.(sof/ANTARA)
Jihad Merawat Kemerdekaan, Refleksi Kemerdekaan RI ke-78
Oleh Asrorun Ni’am Sholeh - Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta RASA syukur hendaknya senantiasa kita ungkapkan manakala perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) diperingati setiap Agustus. Tidak terasa, umur Indonesia sudah menginjak 78 tahun yang artinya sudah banyak menorehkan sejarah, pengalaman, prestasi, suka dan duka serta harapan kita secara kolektif sebagai warga negara. Lebih lima tahun berturut, setiap tanggal 1 Agustus, Presiden RI memulai bulan kemerdekaan dengan Dzikir Akbar di Istana Negara. Ini sebagai bentuk kesyukuran dan kesadaran tentang hakekat kemerdekaan yang kita rayakan hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat dan karunia Allah SWT. Jihad adalah kata kunci ketika pekik takbir Bung Tomo mempertahankan Surabaya dari kembalinya negara-negara penjajah. Ini salah satu buah dari peran Rais Akbar (Pemimpin Tertinggi) Nahdhatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari yang melahirkan Resolusi Jihad. Di kemudian hari, untuk memperingati momentum heroik itu, lahir Hari Santri yang diperingati secara nasional pada 22 Oktober setiap tahunnya. Ditetapkan juga oleh Presiden Joko Widodo. Penerus bangsa harus meneruskan jihad merawat kemerdekaan ini. Sebuah makna yang dalam dan penuh dengan tafsir kontemporer dalam pelaksanaannya. Jihad yang berarti bersungguh-sungguh sangat relevan diterapkan dalam setiap lini kehidupan manusia untuk menjaga dan meneruskan perjuangan kemerdekaan. Seorang guru berjihad ketika dia berangkat ke sekolah untuk mengajar siswa-siswi mereka. Seorang dokter juga berjihad ketika ke rumah sakit untuk mengobati pasien. Seorang polisi pun berjihad ketika tiba di kantornya untuk mengatasi berbagai tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Demikian juga tentara, pengacara, aparatur sipil negara dan jabatan lainnya, sesungguhnya mereka bisa disebut sebagai mujahid manakala menuntaskan amanah yang diberikan kepada mereka. Kita akan menjadi bangsa yang besar jika mampu merawat kemerdekaan ini dengan bersungguh-sungguh. Rasa syukur harus ada dalam sanubari kita ketika mengingat bagaimana penderitaan kakek nenek kita di zaman penjajahan. Tasyakkur tersebut menjadi semakin penting, ketika pasca proklamasi kemerdekaan hingga hari ini, kita dikaruniai tegaknya kepemimpinan negara yang menjamin rasa aman dan nyaman, bebas menjalankan aktivitas keagamaan, dan dapat terjaminnya rasa aman, serta dapat terpenuhinya sandang, pangan, papan. Salah satu tujuan pemerintahan adalah menjamin tegaknya agama dan terurusinya urusan dunia kita, sebagaimana disebutkan Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Kepemimpinan (Imamah) itu dibangun untuk pengganti (fungsi) kenabian dalam menjaga agama serta mengurusi urusan duniawi. Tiga Jihad Kontemporer: Jihad Digital, Konstitusi dan Reformasi Dalam konteks kontemporer merawat kemerdekaan sejatinya dapat dilakukan dengan tiga jenis jihad yang relevan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Pertama, jihad digital yang telah membuat kehidupan kenegaraan kita sudah demikian dipengaruhi oleh pesatnya teknologi informasi. Kemerdekaan RI dicoreng oleh perilaku tidak baik dari banyak kalangan, khususnya dikaitkan dengan kehidupan media sosial. Pesatnya teknologi informasi mewarnai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Setiap kita perlu menjadi mujahid digital, untuk memastikan seluruh konten digital berisi hal yang baik dan bermanfaat. Setiap konten yang kita produksi atau kita sebar lewat jemari kita adalah konten yang mempersaudarakan, bukan memecah belah; mendatangkan manfaat, bukan mafsadat, konten yang mengajak kebaikan, bukan mengejek dan menjelekkan, menjauhi prasangka, apalagi ghibah, fitnah, dan dusta. Kita adalah saudara dalam keimanan, kebangsaan, kenegaraan dan kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita membunuh karakter seseorang lewat media sosial, entah itu pejabat negara atau warga biasa. Alquran telah memberi petunjuk bagaimana menjijikkannya orang-orang yang melakukan adu domba. Dalam QS Al-Hujurat ayat 12, orang-orang yang seperti itu digambarkan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah hal ini menjijikkan? Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik. Dalam kehidupan sekarang ini, bertutur kata yang baik juga bisa dikategorikan sebagai membuat meme yang baik dan mengunggah konten yang positif. Tentunya, hal menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah. “Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: \"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.\" (HR. Bukhari dan Muslim).” Kedua, jihad konstitusi yang penting mendapat perhatian kita semua. Untuk menciptakan iklim yang baik, maka dibutuhkan aturan main yang baik pula. Konstitusi dan perundang-undangan memainkan peran strategis bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan para founding fathers. Kita wajib menjaga kesepakatan nasional dengan mentaati aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara. Jihad konstitusi untuk memastikan tetap tegaknya NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aturan yang bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus ditolak, karena itu berarti membelokkan tujuan kemerdekaan Indonesia. Hal yang baik kita jaga dan kita pertahankan, sementara hal yang buruk kita koreksi dan kita perbaiki. Tatanan masyarakat bangsa yang semakin terbuka meniscayakan terjadinya kontestasi dan perang pengaruh, di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Munculnya kampanye LGBT, perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, penodaan agama atas nama kebebasan. Di bidang ekonomi, muncul tantangan liberalisme ekonomi yang mengancam prinsip keadilan. Terkait dengan hal ini, perlu jihad konstitusi dalam upaya memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan syuhada. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini. Karenanya kita memiliki kewajiban untuk menjaga komitmen dan kesepakatan tersebut. Dalam hal perkawinan, UU kita sudah secara jelas mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, serta dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Karenanya, tidak ada ruang praktek perkawinan sejenis dan perkawinan beda agama di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Atas dasar itu pula, Mahkamah Agung, pada 17 Juli 2023 menerbitkan Surat Edaran Nomor 2/2023 yang intinya Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dan ini sejalan dengan UU Perkawinan. Ketiga, jihad reformasi yang harus terus digelorakan dalam sanubari kita. Jihad ini menjadi komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terus melakukan perbaikan. Tidak lama lagi bangsa kita akan hajat politik lima tahunan, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan anggota DPR serta DPRD. Dalam rangka meneruskan perjuangan kemerdekaan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mewujudkan kondisi yang harmonis serta tetap penuh persaudaraan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Kita memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Hak pilih yang dimiliki setiap individu kita sebagai muslim adalah amanah, yang harus ditunaikan secara baik sebagai wujud tanggung jawab ketuhanan dan tanggung jawab kebangsaan. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Nisa ayat 58, ” “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (*)
Tahun Depan Presiden Jokowi Mau Memperingati HUT Kemerdekaan di IKN, Padahal Kemungkinan Batalnya IKN Ada di Depan Mata
Jakarta, FNN – Hari ini, Kamis (17/8/23) merupakan hari yang sangat penting bagi Presiden Jokowi karena hari ini adalah hari terakhir Jokowi merayakan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengatakan bahwa upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun depan rencananya akan dilaksanakan di IKN. Bagi Presiden Jokowi mungkin saja ini hari peringatan kemerdekaan terakhir di Ibukota Jakarta, tetapi belum tentu untuk presiden berikutnya. Mengomentari pernyataan Jokowi, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, kalau kita hitung dari sekarang, dalam 364 hari itu, ada banyak kesulitan dalam proyek IKN, terutama gejolak dari masyarakat lokal. Jadi, ya sudah kita nggak usah paksakan Pak Jokowi untuk merayakan kemerdekaan di ibukota baru. Yang penting, kemerdekaan itu bermukim di dalam pikiran Pak Jokowi, supaya betul-betul negeri ini tidak merdeka secara politik dari ’45, tapi kemudian dijajah secara ekonomi sampai 190 tahun lagi. Ya, itu bahayanya di situ,” demikian ujar Rocky dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (17/8/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Seperti kita ketahui bahwa HGU di IKN selama 190 tahun. Padahal, Hongkong saja waktu itu disewa oleh Inggris selama 100 tahun saja terasa lama sekali, lalu dikembalikan beberapa waktu yang lalu ke China. “Kalau disewa masih mending, ini saya baca ada usulan dan sudah masuk di target di DPR, ada usulan untuk merevisi undang-undang IKN. Jadi, kelihatannya undang-undang itu akan direvisi karena tuntutan investor. Mereka tidak sekadar mau menyewa, mereka mau memiliki. Itu masalahnya. Jadi memang kelihatan akan ada perubahan hak, jadi hak milik,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, artinya itu bukan Ibukota negara kita kalau dimiliki oleh China. Kita cuma memberi sinyal bahwa hal itu berbahaya. Bahaya ini pula yang kemarin menjadi kontroversi. Sekarang mulai terlihat bahwa kemungkinan-kemungkinan batalnya IKN ada di depan mata. Bukan sekadar karena beban APBN, tapi juga karena belum ada kesepakatan di dalam masyarakat adat sendiri. “Kita ingin supaya proses ini dimulai dari awal supaya mulus, kira-kira begitu,” kata Rocky. Di Indonesia, masalah kavling-kavling tanah sudah biasa, tapi hanya berapa meter, atau paling besar ribuan meter. Kalau kavling tanah di IKN bukan lagi ribuan meter, tapi ribuan hektar. Masa ada negara di-kavling-kavling. “Ya, itu mengarah pada penguasaan wilayah sebetulnya. Kan prinsip kita, apalagi dalam hukum modern atau yang kita maksud sebagai hukum tanah, mestinya tanah itu tidak boleh dimiliki oleh siapa pun karena tanah itu diberikan oleh alam untuk dikelola. Tetapi, karena perkembangan sistem kapitalisme akhirnya dia jadi properti. Nah, lebih berbahaya kalau ibukota negara itu jadi properti oleh orang asing. Itu sebetulnya inti yang kadang kala tidak dipahami oleh banyak orang dan hanya ingin merasa senang ada ibu kota,” ujar Rocky. Jika saat ini ada orang yang mati-matian membela gagasan Pembangunan IKN kemudian menyerang Rocky Gerung karena dianggap menghalang-halangi IKN, mungkin mereka belum mempelajari secara serius dampak dari pembangunan IKN, terutama yang berkaitan dengan undang-undang. “Sering ada terlihat di depan mata itu akan ada kemegahan. Iya, kemegahan itu berlindung di dalam atau terlindung dari kemegahan itu adalah aspek-aspek keamanan, aspek-aspek kebudayaan, yang biasanya disebut penelitian AMDAL. Jadi, problem IKN pertama adalah AMDAL-nya dibuat belakangan. Itu artinya menyembunyikan potensi bahaya. Bahaya ekologi, bahaya politik, dan bahaya ideologi. Ini ibukota negara, tempat rahasia negara disimpan, tempat pusat diplomasi dengan negara-negara tetangga. Jadi, kemungkinan-kemungkinan buruk dari penguasaan IKN oleh kekuatan asing, oleh spionase asing misalnya atau oleh intelegen asing, mestinya dibayangkan dari awal,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita kritik IKN, itu bukan sekadar karena memboroskan anggaran ̶̶ dan memang tidak layak membuat IKN di tengah-tengah fakta bahwa separuh dari orang Indonesia masih miskin ̶̶ , tetapi ke depan juga mesti ada antisipasi bahwa permainan politik di Asia Pasifik akan ditentukan oleh siapa yang memiliki akses pada sumber daya mineral. Seperti diketahui bahwa di Kalimantan semua jenis mineral terbaik ada di situ. Bayangkan seandainya ada terowongan dari IKN tembus ke Kalimantan Utara. Bisa saja itu secara teknologi menjadi sumber pengetahuan tentang sumber uranium Indonesia, sumber nikel Indonesia, sumber kimia-kimia yang mungkin bisa dijadikan faktor untuk menyebut bahwa Indonesia sebetulnya mempunyai cadangan energi yang bahkan sangat terbarukan. “Jadi, ini kan perebutan wilayah sekaligus perebutan pengetahuan tentang sumber dayanya,” ujar Rocky.(sof)
Jokowi bukan Fir’aun, tapi Aslinya Fir’dodo
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus PIDATO Jokowi isinya curhat dan gombal. Tampak sang petugas partai berusaha menahan emosi. Terusik dituding sangat tolol, planga-plongo dan Fir’aun. Bunyi-bunyi itu penuh kegelisahan. Saat mengucap nama Fir’aun, wajah Jokowi tampak di layar TV mengerut. Tersirat kuasa menyeramkan hadir. Seolah bayangan kejahatan tentang aura jahat Fir’aun terkoneksi. Terlepas dari ihwal tersebut, pidato Jokowi, isinya cuma racikan omong kosong. Hanya pemanis di upacara hari kemerdekaan. Pesta tahunan, protokol kenegaraan super mewah. Duit rakyat disedot. Penderitaan dan kemiskinan rakyat masih jauh dari tujuan kemerdekaan. Apapun ocehan Jokowi, hanya pertunjukan norak dan tak digubris. Terlanjur banyak berbohong, selaras watak kolonialis. Jokowi jangan sok pamer prestasi. Semua ucapan anda tak sesuai fakta. Bahkan sudah banyak kebijakan yang anda buat sangat melukai hati rakyat. Anda sosok pemimpin yang hanya jago membual! Perilaku kekuasaan Jokowi terbukti menyulut daya rusak bagi tatanan bernegara. Kebhinekaan bangsa tercerai-bererai oleh modus politik kotak-kotak. Anak bangsa terjebak saling prasangka. Lebih mengerikan, Jokowi dituding bertindak sebagai pelayan kepentingan oligarki. Utang menumpuk, potensi kekayaan alam diobral, wabah korupsi ganas makin menggila. Terlalu banyak untuk disebutkan. Dalam sudut pandang kekinian, Jokowi tak cocok disebut Fir’aun. Tapi perilaku hipokrit yang menonjol menegaskan nama lain: Fir’dodo. Tentang bobroknya perilaku politik tipu-muslihat. Fir’aun dan Fir’dodo berbeda zaman. Namun praktek ketidakadilan, esensinya sama saja. Tidak amanah dan ingkar janji adalah ciri yang bersenyawa. Sama-sama terbukti gemar berbohong. Sadarlah Fir’dodo…!
Kok Cemen, Sih
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 \"Ah… cemen lu\" kadang konteksnya gak selalu ejekan serius, karena itu bisa dalam konteks candaan. Jika ada yang curhat tentang masalah pribadinya. Cemen (istilah Sunda) artinya lembek, lemah, gak keren, dsb. Kata cemen sering dipakai kalangan milineal. Juga populer di kalangan netijen di dunia medsos. Apa fatsal, komentar yang muncul dalam mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan dan resmi MPR-RI dalam rangka hari Proklamasi (16/8). Setelah sembilan tahun Presiden Jokowi berkuasa. Pada kesempatan tersebut dalam pidato tanpa teks Jokowi berkeluh kesah tentang dirinya yang di bully/ perundungan, serta “menyesalkan” kenapa perkembangan masyarakat Indonesia kok begitu. Jika dianggap bully dalam arti perlakuan kekerasan dan sebaran hoaks oleh rakyat kepada pejabat. Bukankah penguasa, karena kekuasaannya juga sangat ahli menciptakan bully-an, perundungan/ kekerasan dan hoax/ kebohongan karena penguasa punya infrastruktur sangat lengkap untuk melakukan ataupun tidak melakukannya. Semua tergantung kebijakan sang penguasa. Ketidakadilan hukum itu perundungan. Apalagi menembak mati rakyat 6 syuhada di KM 50 dan menangkap peserta unras serta perlakuan kekerasan dalam aksi unjuk rasa oleh aparat itu perundungan. Tentang hoaks atau kebohongan. Bukan kah fakta tentang Mobil Esemka. Tentang 11.000 triliun di Kantong. Adalah Hoax. Jika dirinci tentu banyak hoax yang diciptakan. Bisa jadi ini menjadi teladan negatif buat rakyat, sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya Revolusi Mental yang didengungkan oleh Jokowi. Kedengaran aneh memang, karena tugas Presiden yang diberi amanah oleh rakyatnya dan diberikan kekuasaan besar untuk men-“drive” bangsanya. Membangun karakter building rakyat melalui adalah Revolusi Mental yang menjadi jargon awal Jokowi. Sepertinya arahan tentang hal tersebut tidak pernah lagi didengar. Baik setiap tahun pidato kenegaraan dan pada pidato kesembilan pada hari kemerdekaan. Munculnya keluhan atau curhatan Jokowi. Bukankah artinya keluhan Jokowi meludah ke langit terpercik muka sendiri. Menjadi suatu fakta ketidakberhasilan dalam membangun karakter bangsa. Sedang hal tersebut merupakan tugas utama. Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah UUD 45. Atau bisa jadi Presiden Jokowi sedang memainkan peran playing fictim. Pada akhir masa jabatannya, untuk dikasihani. Karena seharusnya pada pidato resmi kenegaraaan Presiden seharusnya menyampaikan hal yang sangat substansial tentang kondisi bangsa dan arah ke depan. Bukan saja tentang keberhasilan tetapi juga tentang kendala yang dihadapi ke depan, tentang membangun demokrasi, tentang mengurangi hutang negara, tentang korupsi yang merajalela serta sangat luar biasa di masa pemerintahanya. Ataukah memang Jokowi mengalami “kepanikan” power syndrom, mendekat kepada akhir kekuasaan. Jadi rakyat biasa, tanpa ada perlindungan kekuatan oligarki partai. Hanya sebagai petugas partai. Juga tanpa dukungan oligari ekonomi para taifan, pindah ke lain hati penguasa baru. Mereka sudah tidak lagi memerlukan. Kita hanya bisa “menduga” kegalauan Jokowi. Sehingga “cemen”, cengeng tidak ada lagi kegagahan kekuasaannya. Lame Duck. Selamat HUT Proklamasi ke 78 Republik Indonesia. Ke depan warisan yang ditinggalkan kepada pemerintahan selanjutnya dan kepada pewaris bangsa terutama kalangan milineal dan gen- Z sangat berat. Hutang yang menjadi tanggungan dan beban negara luar biasa besar, dilakukan pemerintah Jokowi maupun oleh BUMN. Korupsi maha hebat yang belum terselesaikan. Kemiskinan dan penggangguran yang meningkat. (*)
Ganjar Bertahan atau Nyungsep
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Partai Golkar dan PAN bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo, maka PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo limbung. Koalisinya PPP yang menawarkan Sandiaga Uno dinilai \"tidak bermutu\" dan dapat diabaikan. Ganjar Pranowo sendiri ternyata elektabilitasnya tidak naik apalagi melesat. Rupanya sama juga \"tidak bermutu\". Faktor utama limbungnya PDIP adalah Jokowi. Hitungan awal ternyata gagal. Prediksi mengambil Ganjar untuk mendapat dukungan Jokowi dan mayoritas partai koalisi pemerintah ternyata tidak sukses. Jokowi kecewa Ganjar direbut Megawati. Jokowi melirik Prabowo yang dianggap lebih menjanjikan dan \"super setia\" padanya. Sesungguhnya Jokowi ada dibalik Golkar dan PAN yang merapat ke Prabowo. Upaya mendekatkan Gibran pada Prabowo juga tidak lepas dari kepentingan dan arahan sang ayah. Konstelasi politik berubah dari alienasi Jokowi menjadi alienasi Megawati. Dukungan pada Ganjar Pranowo semakin terkikis. Internal PDIP sejak awal terbelah antara pendukung Puan Maharani dan pendukung Ganjar Pranowo. Kader PDIP ada juga yang mulai \"bersilaturahmi\" kepada Prabowo. Budiman Sudjatmiko dan Efendi Simbolon adalah contoh. Semua tentu mengacaukan soliditas partai. Ada skenario \"langit\" yang mengobrak-abrik agenda. Awalnya Jokowi dan Megawati itu satu. Cair untuk dukungan Ganjar atau Puan. Musuh bersama adalah Anies Baswedan. Untuk \"menghajar\" Anies, maka Prabowo harus \"diangkat\". Sandiwara survey, Prabowo harus nomor satu dan Ganjar kedua. Anies konstan dibuat ketiga dengan angka prosentase memprihatinkan. Skenario \"bermain\" dua pasangan Ganjar versus Prabowo kelak, di luar dugaan ternyata menjadi \"serius\" dan justru lebih awal. Serangan PDIP kepada Prabowo dimulai dengan menyinggung kejahatan lingkungan proyek \"Food Estate\" Prabowo. Mungkin soal pembelian senjata akan menjadi serangan berikutnya. Akankah Prabowo atau Jokowi membalas? PDIP wajar jika harus berfikir ulang untuk usungan Ganjar Pranowo yang faktanya semakin tidak menjanjikan. Ganjar tidak layak jadi Capres mandiri, hanya bagus untuk boneka yang sarat dengan pencitraan. PDIP kini dipersimpangan jalan. Tiga pilihan untuk menjaga eksistensi PDIP, yaitu: Pertama, tetap seperti sekarang \"maju terus\" bersama Ganjar Pranowo sampai \"seremuknya\". meskipun untuk memenangkan Pilpres sangatlah kecil. Ini merupakan pilihan terburuk dan wujud dari keputusasaan. Kedua, bergabung dengan koalisi perubahan dengan mencoba menawarkan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres Anies Baswedan. Peluang kemenangan Pilpres lebih terbuka dan PDIP masih bisa ikut cawe-cawe dalam kabinet. Ini memang pilihan berat akan tetapi tetapi lebih rasional. Ketiga, segera mengganti kandidat dari Ganjar Pranowo menjadi Puan Maharani. Siap menjadikan Puan sebagai Capres maupun Cawapres untuk pasangan siapapun. Pengusungan Puan Maharani akan mampu membuat solid internal. Jika ini yang menjadi pilihan, maka \"harga diri\" PDIP akan tetap terjaga. Pilihan kejutan dan hebat adalah bila PDIP dengan figur Puan Maharani berjuang keras untuk melawan Jokowi. Jokowi harus dimakzulkan cepat. Ini artinya PDIP harus berkoalisi dengan kekuatan rakyat pro pemakzulan. Kelompok Petisi 100 adalah \"poros keempat\" yang sangat berkepentingan dengan pemakzulan Jokowi. Ada kekuatan rakyat yang dahsyat apakah mahasiswa, buruh, emak-emak, purnawirawan maupun kaum profesional yang bersemangat juga untuk memakzulkan Jokowi demi perbaikan bangsa ke depan. PDIP bisa memainkan peran strategis dalam kebersamaan ini. Pilihan mempertahankan Ganjar Pranowo adalah kenekadan untuk ngotot mendukung figur yang diprediksi bakal \"nyungsep\". Kini PDIP harus segera mengambil keputusan. Situasi berada di persimpangan jalan. Masih ada waktu untuk pilihan cerdas bergerak \"bersama rakyat\"---Makzulkan Jokowi. Bandung, 17 Agustus 2023.
78 Merdeka, Terjebak dalam Konspirasi Global Mengganti UUD 1945
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Jakarta, FNN - Pada tanggal 15 Januari 1998 Indonesia terperangkap konspirasi global oleh dua negara adikuasa AS dan RRC yang melibatkan lembaga keuangan Internasional IIMF memberi bantuan dengan seabrek persyaratan.Tekanan IMF kemudian dilanjutkan dengan kerjasama antek-antek di dalam negeri NGO untuk melakukan operasi ganti rezim ganti sistem. Dengan kue demokrasi membuat para cecunguk bersemangat mengganti UUD1945 dengan UUD 2002 mereka yang mengecap pendidikan di AS seperti Amin Rais akhirnya menjadi garda terdepan mengobrak-abrik UUD 1945 dan Pancasila dengan sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme. Eforia reformasi awalnya seakan negara ini akan maju mrnurut antek-antek asing tersebut tetapi apa yang terjadi setelsh 25 tahun reformasi. Mereka mulai menyesal tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berantakan. Demokrasi yang nereka jadikan agama baru ternyata demokrasi palsu tidak ada demokrasi itu yang ada seakan-akan demokrasi semua serba transaksional imbasnya kekayaan ibu pertiwi ludes untuk perjudian Pilpres, Pileg, Pilkada. Kalau yang apes ketangkap KPK tetapi kerusakan sudah merembes ke moral pejabat negara, korupsi merajalela dan tidak terbendung. Terus utang menggunung kata Sri Mulyani dengan enteng tidak ada negara yang tidak punya utang di dunia ini. Kerusakan paling parah adalah bersengkongkolnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, presiden menjadi sangat super power sehingga semua partai politik menyusu pada presiden. Apa lagi ketua partai yang terjerat masalah hukum maka kalau perlu menjilat. Model demokrasi sontoloyo inilah yang sedang berlangsung di negeri ini. Memang ada perlawanan dalam pilpres yang menggunakan sistem presidensiil ini ada yang mengusung perubahan. Bagaimana bisa mengusung perubahan kalau demokrasinya demokrasi sontoloyo. Yang lebih aneh selalu diksinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin keadilan sosial bisa terwujud, mana kala diletakan pada sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme. Jadi ya sesama pengagung demokrasi liberal yang satu menjadikan Pancasila sebagai alat tipu yang satunya lagi menggunakan diksi keadilan sosial. Ketiga capres ini tidak jelas mau dibawa ke mana Indonesia itu? Ketiganya liberal kapitalis. Yang PDIP selalu mengatakan penerus Soekarno. Mana ada Soekarno kompromi terhadap imperialisme, apa lagi memberi karpet merah pada imperalis China. Ketiga Capres apa perna bicara tentang kedaulatan negaranya bagaimana mengambil alih kekayaan ibu pertiwi yang sudah dikuasai asing. Bagaimana mengembalikan tanah air yang 75% dikuasai segelintir orang asing dan aseng. Bagaimana menegakkan kembali pasal 33 UUD 1945. Caores kok hanya lari-lari di setiap kota, ndak ada pikiran besarnya. Juga tidak ada capres yang berani mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Renungkanlah, sebab bangsa ini akan terus terjebak dalam konspirasi asing. Hanya kembali pada UUD 1945 dan Pancasila bangsa ini akan selamat. Maka perlu dibentuk Pergerakan Kebangsaan untuk Mendukung Pidato Ketua DPD La Nyalla Mahfud Mataliti yang ingin kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Pergerakan kebangsaan segera dibentuk untuk seluruh bangsa Indonesia mengembalikan Sistem MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan membuat GBHN sebagai bintang petunjuk arah agar bangsa ini selamat dari konspirasi global. Tidak perlu lagi pilpres yang hanya mengumbar hawa nafsu untuk perpecahan dan mengikuti konspirasi global. (*)
QRIS TUNTAS Bertujuan Memperluas Akses Pembayaran Digital
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan kehadiran QRIS TUNTAS sebagai standar nasional fitur baru QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai (TUNTAS) bertujuan untuk mendorong inklusi melalui perluasan akses pembayaran digital kepada seluruh lapisan masyarakat.“(Inklusi keuangan melalui QRIS TUNTAS) khususnya kepada masyarakat kecil dengan jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah,” ucapnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis.Pada 4 tahun yang lalu, lanjut dia, BI bersama pihak industri menghadiahkan kemerdekaan Indonesia dengan peluncuran satu-satunya standar QR, yaitu QRIS. Peluncuran QRIS dinilai menyelamatkan Indonesia dari COVID-19 mengingat fitur tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan seiring adanya kebijakan pembatasan sosial.“Inilah bukti bahwa bersama kalau kita bisa memajukan bangsa. Oleh karena itu, mari kita hari ini ada wujud dari QRIS lagi, (yaitu QRIS TUNTAS untuk tarik tunai, untuk transfer, dan untuk setor tunai),” ujar Perry.Menurut dia, adanya QRIS TUNTAS akan memperluas layanan dan jangkauan QRIS baik yang memiliki akun maupun tidak memiliki akun, termasuk di daerah pelosok atau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).QRIS TUNTAS juga diarahkan guna mendukung stabilitas sistem pembayaran melalui interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara dan sumber dana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui skema harga yang efisien dengan tetap memastikan keberlangsungan layanan oleh industri.Implementasi dari QRIS TUNTAS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) paling cepat pada 1 September 2023 dan paling lama pada 30 November 2023, tergantung kesiapan dari teknologi masing-masing lembaga PJP.“Kami komitmen antara Bank Indonesia dengan industri, dengan seluruh PJP, untuk segera bisa mengadopsi fitur QRIS TUNTAS ini, termasuk melakukan penyelesaian sistem dan persiapan lainnya diperlukan untuk selanjutnya mengajukan persetujuan kepada Bank Indonesia,” kata Gubernur BI.Fitur-fitur dalam QRIS TUNTAS mencakup tarik tunai yang dapat dilakukan melalui ATM, transfer melalui mobile banking dan uang elektronik antar pengguna QRIS, serta setor tunai di ATM atau agen QRIS TUNTAS.Biaya tarik tunai dengan QRIS TUNTAS ditetapkan sebesar Rp6.500 per transaksi.Untuk transaksi on-us intra PJP dilakukan melalui agen dan transaksi off-us antar PJB, sedangkan transaksi on-us intra PJB via ATM tidak dikenakan biaya.Adapun biaya transfer dengan QRIS TUNTAS sebesar Rp2.500 per transaksi sebagaimana BI-FAST. Apa yang berbeda adalah BI-FAST harus menggunakan account, sementara QRIS TUNTAS bisa memakai account atau uang elektronik.Bahkan, lanjut dia, jika dilakukan transaksi hingga Rp100 ribu per transaksi, maka biaya transfer menjadi Rp2 ribu per transaksi.Mengenai fitur untuk setor tunai, biaya yang diputuskan sebesar Rp5 ribu per transaksi melalui transaksi on-us melalui agen dan transaksi off-us. Sementara itu, transaksi on-us intra PJP via ATM tidak dikenakan biaya.(sof/ANTARA)
Pelindo Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Cegah Korupsi di Pelabuhan
Jakarta, FNN - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus berupaya meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi di pelabuhan.Komitmen tersebut dilakukan Pelindo dengan menggelar diskusi panel menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa (15/8). Kejagung dan Stranas PK menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan Pelindo terus memperbaiki diri dan diskusi tersebut merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.\"Kami sangat terbuka dengan mereka dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,\" kata Arif melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor dalam rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat, dan efektif.Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh Pelindo adalah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang lain.\"Kami siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kami bantu kalau diminta dan kami sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,\" ujar Ketut.Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo dapat mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehensif seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini.Salah satunya melalui aplikasi Phinnisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.Aplikasi Phinnisi (vessel management system) ialah aplikasi yang mengakomodir kebutuhan dari kegiatan pelayanan kapal. Adapun, kegiatan pelayanan kapal tersebut dimulai dari melakukan pengajuan pelayanan kapal (terintegrasi dengan Inaportnet), perencanaan terhadap resource dan schedule, realisasi terhadap kegiatan pelayanan kapal sampai dengan kebutuhan billing dan reporting.\"Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya sehingga terjadi lah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh,\" kata Niken.Lebih lanjut, ia juga menyebutkan salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada 2022. Menurut Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.(sof/ANTARA)
Tambahan 500 Ribu Hektar Sawah Diyakini Mampu Menghadapi Efek El Nino
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis tambahan 500 ribu lahan sawah mampu menghasilkan 1,5 juta ton beras pada penghujung tahun, yang dipersiapkan khusus untuk mengantisipasi dampak El Nino.“Kita mempersiapkan booster kegiatan penanaman lebih dari 500 ribu hektar selain dari reguler yang ada, kita tambah 500 ribu hektar,” kata Mentan SYL kepada Antara saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu malam.Mentan SYL menuturkan sejatinya Kementerian Pertanian telah mengantisipasi musim kemarau dengan menggenjot produksi dan produktivitas petani. Antisipasi tersebut dimulai dari perencanaan hingga implementasi di sawah dan ladang yang senantiasa dipantau secara seksama.Namun, pada musim kemarau tahun ini, Indonesia harus dihadapkan dengan fenomena El Nino yang berdampak pada intensitas panas yang lebih tinggi yang berakibat pada kekeringan dan kurangnya ketersediaan air.Hal itu berdampak pada stok pangan yang seharusnya diprediksi aman hingga Desember menjadi terancam. Kementan memprediksi dampak El Nino membuat Indonesia kekurangan stok beras antara 380 ribu ton hingga 1,2 juta ton.“Karena kebetulan kemarau ini El Nino, keringnya agak keras, panasnya agak banyak, air agak bersoal, tentu saja dari persiapan kita hanya kemarau, harus di booster lagi dengan pendekatan El Nino. Melalui analisa data dan lapangan bahwa kita sudah siap, sekeras apapun El Nino, kekurangan kita antara 380 rubu ton-1,2 juta ton,” ucapnya.Oleh karenanya, Kementan melakukan penambahan penanaman padi di 500 ribu hektar yang berada di daerah hijau. Mentan menjelaskan daerah hijau merupakan daerah yang memiliki jumlah petani yang cukup, kelompok tani yang bisa terkonsolidasi dan memiliki benih padi varietas unggul yang tahan kering dan panas serta pemilihan pupuk yang tepat.“Sehingga kita jamin ada tambahan 1,5 juta ton beras atau 3 juta ton gabah yang terjadi besok itu. Semua dirjen lintas sektor turun, sudah jalan sekarang, Juli-Agustus ini maksimal (ditanam) sehingga kita berharap dia bisa mem-backup November-Desember,” jelasnya.Adapun enam daerah hijau tersebut merupakan provinsi lumbung pangan, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kemudian, ditambah dengan empat provinsi penyangga yaitu Banten, Lampung, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.(sof/ANTARA)
POPULER
