ALL CATEGORY
Jokowi Menekankan Pentingnya Kemitraan ASEAN-PBB Menjaga Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kemitraan antara negara-negara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia dan menghadapi isu penting di kawasan.\"Persatuan dalam ASEAN dan PBB diperlukan untuk menjaga perdamaian dan mengatasi isu-isu penting di kawasan termasuk isu Myanmar,\" kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis.Presiden mengatakan bahwa Indonesia yang memegang Keketuaan ASEAN menaruh perhatian terhadap situasi global saat ini.Ia pun berharap PBB semakin bersemangat untuk menciptakan perdamaian dunia.Di sisi lain, ASEAN juga berupaya mewujudkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dalam kerja sama konkret untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia, sehingga tidak hanya berdampak pada kerangka ASEAN, namun juga dunia.PBB memposisikan Indonesia sebagai mitra istimewa yang berperan utama dalam pembangunan berkelanjutan, aksi iklim dan hak asasi manusia.Menurut Antonio, selain sukses dalam Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN, Indonesia telah menjadi contoh yang luar biasa atas diplomasi yang terampil serta mengarah pada prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.\"Selamat kepada Bapak Presiden atas kepemimpinan anda yang luar biasa di ASEAN selama periode ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
Asia Tenggara Kawasan Paling Aman dan Tentram di Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan Asia Tenggara menjadi kawasan paling aman dan tentram di dunia, yang menjadi salah satu penanda keberhasilan organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga stabilitas.Saat meninjau media center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center, Kamis, Prabowo mengatakan kawasan dengan 655 juta penduduk itu juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia.“Sekarang kawasan Asia Tenggara mungkin yang paling aman dan tentram di dunia dan growth kita juga salah satu yang paling baik di dunia,” kata Prabowo.Prabowo menyebut ASEAN sangat berhasil sejak didirikan pada 1967. Sebelum perhimpunan blok Asia Tenggara ini terbentuk, hubungan antarnegara di kawasan kerap dilanda ketegangan.“Anda perhatikan sebelum ada ASEAN, ASEAN penuh dengan ketegangan satu sama lain. Kita ingat dulu kita sama Malaysia ada ketegangan, sama Singapura ada ketegangan,” kata dia.Disinggung terkait ketidakhadiran Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Prabowo menganggap hal tersebut bukanlah masalah.“Saya kira pasti beliau banyak kesibukan, negara besar, tapi kan beliau sangat perhatian sama kita, dan beliau hadir di Bali saat KTT G20 (2022),” ujar Prabowo.KTT ke-43 ASEAN telah memasuki penyelenggaraan hari ketiga, di mana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai Ketua ASEAN, akan memimpin pertemuan ASEAN dengan sejumlah mitra ASEAN yakni KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-18 Asia Timur, KTT ke-3 ASEAN-Australia dan KTT ke-13 ASEAN-PBB.Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela KTT yakni dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Jepang Fumio Kishida.(ida/ANTARA)
Mayoritas Publik Tidak Setuju Presiden Petugas Partai
Jakarta, FNN - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengatakan bahwa berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.Ia menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata dia.Denny menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny.Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.“Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya. Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya,” imbuh Denny.Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.Dia pun menyebut bahwa dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata dia.Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny.(ida/ANTARA)
100% PKS Bersama Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BANYAK yang bertanya: bagaimana analisis saya tentang sikap PKS pasca deklarasi Anies-Cak Imin. Pertanyaan ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, akademisi, aktifis sampai orang biasa. Sebagian ada yang memprediksi PKS akan ikut poros baru bersama Demokrat dan PPP. Malah ada yang kasih kabar, dan ini katanya serius: PKS dirayu untuk gabung poros baru (PPP-Demokrat) dengan kompensasi 6-10 M per kursi di DPR. Ini sangat wow. Godaan ini masuk akal. Masalahnya bukan ada tidaknya godaan ke PKS. Dalam politik, godaan itu biasa. Masalahnya, PKS mau atau tidak. Boleh jadi PKS butuh uang. Jelang pileg, pasti sangat butuh. Tapi, PKS lebih butuh kemenangan. PKS lebih butuh jumlah kursi di DPR-nya naik. PKS lebih butuh progres masa depannya. PKS lebih sreg bersama konstituennya di setiap pilpres. Andaikata betul ada godaan dana untuk bergabung di poros baru, PKS pasti menolak. Ini bukan soal moral atau etika politik. Ini juga bukan soal image, meskipun perlu mendapat perhatian kalau politik itu juga dipengaruhi oleh image (persepsi publik). Juga bukan karena PKS secara person to person dekat dengan Anies, sehingga harus tetap mendukung Anies. Karena dengan Sandiaga Uno pun, PKS secara person to person juga dekat. Ini lebih pada soal suara. Ini soal kursi. Ini soal masa depan partai. PKS akan hancur suaranya jika tidak mendukung Anies. Berdasarkan survei, lebih dari 80 persen pemilih PKS menginginkan Anies jadi Presiden. Jika PKS tidak mendukung Anies, elektabilitas PKS akan rontok. Sebaliknya, dengan mendukung Anies, suara PKS naik dan kursinya nambah. Ini survei. Apalagi, setelah Anies berpasangan dengan Cak Imin, peluang menangnya justru lebih besar. Di sinilah rasionalitas politik berlaku: partai harus aspiratif. Satu kata dengan konstituennya. Benar-benar menjadi perpanjangan suara dari para pemilihnya. PKS konsisten di sisi ini. Terbalik 180 derajat dengan PPP dan PAN untuk pilpres kali ini. Diduga karena ada faktor x. Situasinya sedang tidak baik-baik saja. Poros baru sulit terbentuk. Selain karena PKS tidak akan gabung, PPP juga tidak mudah keluar dari koalisinya dengan PDIP. Ketika Asrul Sani, tokoh PPP minta mengevaluasi koalisinya dengan PDIP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan cawapres Ganjar, besoknya Asrul Sani dipindah dari komisi III ke komisi II. Tidak pakai lama. Ini sinyal \"ojo macem-macem\". Maka jawaban saya dari semua pertanyaan di atas: \"100 persen PKS akan bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) selama Anies Baswedan maju di pilpres 2024.\" Dipasangkannya Anies-Cak Imin justru menguntungkan bagi PKS. Stigma negatif terhadap PKS seperti Islam Fundamental, Ekstrem Kanan, Intoleran, Wahabi, dan semacamnya akan menjadi semakin samar ketika PKB menjadi partnernya di koalisi. Ini satu keuntungan bagi PKS. Jadi, ada tiga keuntungan bagi PKS jika tetap bergabung dengan Anies Baswedan. Pertama, kursi PKS di DPR besar kemungkinan akan naik. Kedua, Anies-Cak Imin peluang menangnya lebih besar dari pasangan yang lain. 2024 nanti PKS tidak perlu lagi berpuasa sebagai oposisi. Ketiga, stigma-stigma negatif-kanan terhadap PKS selama pemilu 2024 bisa diminimalisir. Tidak ada alasan bagi PKS kecuali tetap membersamai Anies Baswedan di pilpres 2024. Ciamis, 7 September 2023
Rahman Sabon: Ajaib, BNPT Malah Terusik dengan Keharmonisan Beragama di Indonesia, Ada Apa?
Jakarta, FNN - Keharmonisan kehidupan beragama yang sudah berlangsung berabad-abad diusik oleh pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel. Hal ini disampaikan oleh Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI) kepada redaksi FNN. Rahman menyoroti pernyataan Rycko Amelza Dahniel, yang isinya justru meresahkan umat beragama khususnya umat Islam Indonesia. \"Pernyataan Rycko yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi lll DPR itu sangat meresahkan kehidupan umat beragama di Indonesia, mengganggu stabilitas Polkamnas,\" kata Rahman Sabon. Reaksi keras juga datang dari organisasi keagamaan agama-agama di Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia MUI, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan ormas Islam serta para ulama dan mursyidin PPTI. Mereka menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala BNPT agar tempat Ibadah dikontrol oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepala BNPT merespons laporan dari Safarudin anggota DPR RI Fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR Senin (4/9-2023) di Gedung DPR Senayan Jakarta terkait temuannya di salah satu Masjid di Balikpapan Kalimantan Timur, yang sering mengkritik pemerintah. Menyikapi hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Ormas Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI) , Rahman mengingatkan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, PDIP bahwa masalah tempat ibadah dan agama adalah tanggung jawab masingindividu sehingga PDIP tidak perlu mendesak pemerintah untuk mengontrol dan melarang. Tugas pemerintah dan partai politik kata Rahman dalam rangka memantapkan pembangunan politik adalah membina kerukunan hidup masyarakat antar umat beragama harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan hati hati ,agar jangan sampe berbalik arah bukan menimbulkan kebaikan tetapi benturan antar umat beragama dan pemerintah. \"Inilah yang ditakutkannya, berbahaya bagi perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia,\" tegasnya. Rahman mengingatkan dalam UUD 1945 terdapat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa , dalam pembukaan pasal 29 menegaskan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanya masing2 dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Salah satu bentuk dari partisipasi para ulama Indonesia dalam peran sertanya melaksanakan pembangunan nasional adalah melakukan amar maruf nahi munkar jelasnya ,sehingga bagi ulama dan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam melaksanakan pembangunan adalah termasuk membuat maruf memberikan nasihat pada seseorang apalagi kepada pemerintah/umaro untuk melakukan amal kebajikan. Mengoreksi pemerintah bukanlah perbuatan radikal , itu termasuk maruf yang sangat penting artinya, jadi apanya yang salah.....? sehingga tempat ibadah harus dikontrol pemerintah? Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tanpa dukungan dan partisipasi rakyat , termasuk alim ulama,maka pembangunan yang digalakan presiden Joko Widodo tidak mungkin akan lancar seperti yang diharapkan. Rahman mengatakan bahwa Masjid,Mushola,Pondok Pesantren,Majelis Talim, Mimbar Jumat, Madrasah dan tempat2 Alakah Zikir adalah forum komunikasi tatap muka pàra ulama dengan para jemaah untuk mengajarkan kebajikan ,mereka bebas komunikasi langsung terkait kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini merupakan syiar agama dilakukan berpedoman pada Alquran dan Alhadis Rasullah SWA tentu tidak terlepas dengan kehidupan politik karena menyangkut kehidupan dunia dan dan akhirat Oleh karena itu tugas pemerintah dan peran partai politik hanya bisa membina dan menghimbau agar para Dai ,mursyid ,kyai dalam menyampaikan tausyah dan da\'wanya hendaknya disampaikan dengan cara bijaksana sehingga tidak ditafsirkan secara salah yang dianggap sebagai kritik yg merugikan pemerintah. Negara kita berdasarkan pancasila ,maka setiap agama dan tempat ibadahnya diberi kesempatan untuk hidup dengan subur mengajarkan kebajikan hidup rukun dan toleran tidak ada agama apapun yg mengajarkan kejahatan radikal dan teroris. Indonesia bukan negara sekuler,bukan negara agama dan juga bukan negara atheis atau komunis.Maka saya berharap agar Presiden Joko Widodo dapat mengevaluasi jabatan Kepala BNPT atas pernyataannya, yang telah membuat keresahan dan kegaduhan menimbulkan instabilitas Polkamnas tsb. Peranan ulama dan tokoh agama sangat penting dibutuhkan dalam pembangunan untuk pembinaan umat dan masyarakat dipedesaan. Kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari Amar Maruf Nahi Munkar untuk tujuan semata-mata Ridho ALLAH SWT, merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam dan merupakan tenaga penggerak yg tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi pembangunan bangsa . Rahman Sabon Nama ,yang juga adalah ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) itu mengingatkam pada pemerintah dan DPR agar dalam menghadapi kritik rakyat, pemerintah dan legislatif harusnya bijak untuk introspeksi diri memperbaiki apabila ditemukan kebijakan yang keliru bertentangan dengan konstitusi dan merugikan kepentingan rakyat banyak, tidak harus disikapi dengan zalim dan represif pinta pria asal pulau Adonara NTT itu menutup pembicaraannya. (Sws)
BNPT Menyebar Teror, Bubarkan Saja
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan USULAN Ketua BNPT Ricko Amelza Dahniel agar seluruh tempat ibadah berada dalam kontrol Pemerintah dinilai berlebihan dan melanggar Konstitusi. Hanya pada rezim Jokowi ada lembaga yang nekad mengusulkan kontrol Pemerintah atas tempat ibadah. Mungkin BNPT berasumsi bahwa tempat ibadah adalah ruang bagi terorisme. Sungguh keterlaluan dan melecehkan. BNPT mungkin merasa menjadi lembaga strategis yang mampu menentukan. Jika usulannya direspon maka ini adalah bibit dari etatisme atau tirani. Negara yang anti demokrasi dan menginjak-injak hak-hak asasi manusia. Kebebasan beragama diganggu dan secara sistemik dihancurkan. Jika negara mengontrol tempat ibadah maka rezim ini adalah telah nyata-nyata menjadi komunis. Pancasila hanya pro forma. Agama ditempatkan sebagai musuh yang harus dikalahkan dan dilumpuhkan. Ketika Masjid, Gereja atau tempat ibadah lain dikontrol oleh Pemerintah maka secara tidak langsung Pemerintah telah mengambil tafsir ibadah menurut kemauannya sendiri. Dapat mengatur, menangkap, menutup bahkan mungkin merekayasa. Rezim ini munafik. Di satu sisi meminta agar agama dijauhkan dari politik. Melempar ke arah kelompok keagamaan isu politisasi agama, padahal di sisi lain Pemerintah justru yang melakukan politisasi agama itu. Menuduh aktivis keagamaan radikal, intoleran bahkan teroris, padahal Pemerintah sendiri yang radikal, intoleran dan teroris. Mulai muncul usulan BNPT agar dibubarkan. Mungkin usulan tersebut ada benarnya karena bagi rakyat atau masyarakat BNPT itu tidak dirasakan manfaatnya bahkan sepertinya memudaratkan. Kontra produktif. Tiga alasan rasional, yaitu : Pertama, terorisme sebagai isu global sudah mereda bahkan hilang. Terorisme adalah isu politik Barat untuk melumpuhkan dunia Islam. Islamophobia di AS telah dihentikan. AS adalah pimpinan proyek Islamophobia termasuk terorisme. PBB kini turut mencanangkan pelawanan atas gerakan Islamophibia tersebut. Kedua, terorisme itu kalaupun ada dilakukan oleh kelompok kecil. Tidak sedikit kelompok itupun adalah peliharaan atau \"binaan\" sebagai pelaksanaan proyek terorisme global. Di Indonesia organisasi teroris tidak pernah terjelaskan bahkan aksi-aksi teror dicurigai sebagai drama buatan atau boleh disebut dengan \"artificial terrorism\". Ketiga, ketika korupsi saja yang daya rusaknya bagi bangsa dan negara sangat dahsyat telah bergeser dari \"extra ordinary crime\" menjadi \"ordinary crime\" maka terorisme yang secara empirik tidak terbukti menjadi perusak besar sudah lebih patut untuk menjadi \"ordinary crime\". Karenanya lembaga khusus seperti BNPT tidak diperlukan lagi. Ketika BNPT mulai kehilangan pekerjaan maka lembaga ini cari-cari kerjaan. Usul pengawasan tempat ibadah dalam konteks \"radicalism\" dan \"terrorism\" tentu akan menyerahkan \"leading sector\" nya kepada BNPT. Nah berapa banyak di Indonesia itu tempat-tempat ibadah ? Sebanyak itulah pekerjaan atau proyek yang dapat dibuat proposalnya. Sebagaimana KPK yang kini udah menjadi alat kepentingan politik maka BNPT juga kehilangan obyektivitasnya dalam pelaksana tugas. Alih-alih mencegah terorisme justru menjadi penyebar teror bagi rasa tenang masyarakat. BNPT menjadi lembaga yang mengancam dan menakut-nakuti. Rekomendasi pengawasan tempat ibadah adalah bukti salah satu teror itu. Aparat penegak hukum Kepolisian sudah cukup memadai untuk mampu menanggulangi terorisme di Indonesia. BNPT dan juga Densus menjadi tidak dibutuhkan. Kecuali kita akan melanjutkan dan membudayakan \"artificial terrorism\" atau terorisme buatan. Rakyat merasakan sulit untuk saat ini menemukan adanya \"natural terrorism\"--terorisme alami. Apalagi hal itu muncul dari tempat-tempat ibadah. Rasanya mengada-ada saja. Bandung, 7 September 2023.
Menguak "Aqidah" Politik
Oleh Irawan Santoso Shiddiq - Kolumnis “Pra-modern, Raja adalah wakil Tuhan. Modern state, presiden dianggap wakil rakyat. Post modern, pemimpin adalah wakil oligarki.” King Louis XVI sesosok muda penuh makna. Dia raja Perancis terakhir. Nasibnya digantung di depan penjara Bastille. Perang aqidah membahana berabad-abad sebelumnya. Antara pengikut ‘kehendak Tuhan’ atau ‘kehendak manusia.’ Tahun 1789 itu, revolusi Perancis pecah di Paris. Pengikut ‘kehendak manusia’ memenangkan massa. Mereka melakukan revolusi besar. Robiespierre pemimpin kaum pengusung ‘kehendak manusia.’ Mereka meneriakkan slogan ‘Liberte, Egalite, Fraternite’ di mana-mana. Liberte, merdeka dari urusan ‘kehendak Tuhan.’ Egalite, bermakna keadilan hukum yang harus dibuat berlandas ‘kehendak manusia.’ Fraternite, persaudaraan sesame pengikut ‘kehendak manusia.’ Revolusi Perancis adalah perang antara dua pengikut aliran itu. Tapi kaum pengusung ‘kehendak manusia’ sebagai pemenang. Robiespierre tentu merujuk kitab sucinya, buku JJ Rousseau. Dia menafsirkan ‘kehendak manusia’ itu sebagai ‘kehendak rakyat.’ Manusia yang berhak menentukan siapa pemimpinnya. Bukan lagi berlandas ‘wakil Tuhan’ yang merujuk pada ‘kehendak Tuhan.’ Pra revolusi itu, Eropa dilanda dogma ‘Vox Rei Vox Dei.’ Suara Raja Suara Tuhan. Ini yang kemudian dikudeta menjadi ‘Vox Populi Vox Dei.” Suara rakyat, suara Tuhan. Dua adagium itu, pertarungan perihal aqidah. Antara pengikut jabariyya melawan qadariyya. Mereka perang betulan di Paris. Tapi Revolusi Perancis itu, pembantaian pengikut ‘kehendak Tuhan’ oleh kaum fanatik pada paham ‘kehendak manusia.’ Raja Louis XVI, simbolisasi pengikut ‘kehendak Tuhan.’ Begitu selepas digantung di depan Bastille, kepalanya dipenggal dan ditenteng sepanjang jalan Paris. Robiespierre berkata, “Inikah wakil Tuhan itu?” Pertanda Raja bukanlah ‘wakil Tuhan.’ Kalimat Robiespierre itu yang ditiru Kemal Attaturk seabad kemudian. Kala menggulingkan Daulah Utsmaniyya dan mengubah menjadi Republik Turki. Landasan semangatnya sama: pengusung ‘kehendak manusia.’ Selepas menggulingkan Sultan Abdul Hamid II sebagai Sultan Utsmaniyya, Attaturk berpidato keras, “Sekarang kehendak siapa yang berkuasa? Kehendak Tuhan atau kehendak saya?” Gemuruh kaum ‘young Turks’ menyambutnya. Mereka para modernis Islam. Kaum yang ingin duduk sejajar dengan kuffar. Perihal aqidah ini memang tak biasa. Revolusi Perancis jadi ajang persekusi dan eksekusi. Paris banjir darah. Hanya perbedaan tafsir perihal ‘kehendak.’ Pengusung revolusi, tentu pengikut ‘free will.’ Mereka menafsirkan ‘segala sesuatunya adalah materi.’ Ini bermula dari ajaran filsafat. Robiespierre hanya anak kandung dari ideologi ‘Robiespierre.’ Dan Robiespierre merupakan anak ideologis dari Jean Bodin. Dia pengusung ‘modern state’ bahwa manusia yang berhak menentukan pemimpinnya. Kekuasaan adalah buah dari ‘kehendak manusia.’ Bodin tentu berada dalam satu millah yang sama dengan Montesquei, Machiavelli, sampai Thomas Hobbes. Mereka inilah pengusung aliran ‘politique’ yang berkembang abad pertengahan di Eropa. Politiue (politik) ini yang bergema dalam sisi kekuasaan. Buah dari ajaran filsafat. Karena Rene Descartes telah mendeklarasikan ‘cogito ergo sum.’ Manusia sebagai subjek yang mengamati. Manusia bukan objek yang diamati. Jadi manusia sebagai penentu. Descartes berkata, “filsafat adalah ajang dimana manusia, Tuhan, alam semesta dan lainnya menjadi ajang penyelidikan manusia.’ Dari sinilah pemisahan antara akal dan wahyu. Karena Cartesian memberi tunjuk ajar, manusia sebagai sentral point atas segalanya. Mereka menafsirkan ‘idea’- Plato kebablasan. Idea itulah sumber utama untuk menentukan siapa yang berhak sebagai penguasa. Dogma Gereja Roma, yang hidup abad pertengahan, memberi ajaran bahwa kekuasaan adalah wakil Tuhan. Roma sebagai entitas yang berhak menafsirkan kitab suci. Maka, Raja-Raja haruslah yang mendapat restu dan petunjuk dari Roma. Era itulah Gereja Roma menjadi pusat utama kekuasaan. Karena dalam dinamika itu Raja ditentukan. Sehingga adagium ‘the king can do no wrong’ membahana. Perintah Raja, dianggap perintah Tuhan. Tapi berabad-abad, banyak praktek kerajaan yang keluar dari rasionalitas. Disinilah pengusung filsafat masuk menusuk mulai mencari tanya. “Benarkah raja wakil Tuhan? Jika raja salah, apa itu merupakan kehendak Tuhan?” Serangan perihal aqidah dari John Calvin dan Luthern menjadi mencuat tajam. Otoritas Roma makin terdegradasi perlahan. Massacre de Paris, 1572, menjadi ajang pembantaian awal dua pengikut. Karena Roma memberikan titah tegas, pengikut Calvin, Huguenot, itu dicap sebagai bid’ah. Dan bid’ah dibolehkan dibunuh. King Charles IX, Raja Perancis, mengikut titah itu. Tapi peristiwa itu dijadikan ajang menyingkirkan pesainya. Karena ibunya King Charles, Chaterine de Medicie, terlalu dominan mengendalikan kerajaan. Disitulah bentuk kerajaan yang tak sehat. Karena Raja tak memimpin. ‘Massacre de Paris’ itulah ajang pembunuhan besar-besaran atas nama aqidah. Dupplesis Mornay, penasehat kerajaan Perancis, mencatatkan dalam dramanya. Peristiwa kelam pembantaian perihal perbedaan cara pandang terhadap Tuhan. Pasca “Massacre de Paris’ itulah mencuat dua aliran pemikiran. Pengusung “politque” dan pengusung ‘monarchomach’. Ini dua aliran berbeda. Machiavelli dan turunannya tentu lebih memilih bahwa tafsir atas ‘kekuasaan’ harus diteorikan ulang. Tapi kaum Monarchomach tak begitu. Mereka tetap mengusung kekuasaan adalah ‘kehendak Tuhan.’ Tapi mereka anti monarkhi. Tak setuju dengan praktek kerajaan yang berlangsung di Eropa. Mereka juga menolak ‘the king can do no wrong.’ Bagaimana jika raja melakukan kesalahan? Kaum monarchomachen meniru praktek kekuasaan Romawi kuno. Kala Julius Caesar dianggap melakukan corrupt pada Republik Romawi. 29 Senator berkumpul dalam konspirasi. Mereka melakukan pembunuhan Caesar dalam Senat. Itulah jalan Monarchomach. Raja lalim, bisa dipenggal. Raja berbuat salah, bisa diganti. Tapi peranan Senat haruslah dominan. Masa Romawi. Senat bukan diisi sembarang orang. Bukan dilotere, bak era kini. Melainkan Senat haruslah cerdik pandai, alim ulama. Mereka penyambung lidah rakyat. Demokrasi modern, hanya bak “fiction telling” – seperti kata Ian Dallas --, ulama besar dari Eropa. Karena demokrasi modern, bukanlah demokrasi. Tapi aliran Monarchomach ini kala tenar dengan pengusung ‘politique.’ Teori Bodin, Hobbes, sampai Rousseaou lebih diminati. Karena persolan tafsir ‘kehendak siapa’ ini menjadi membuncah tajam. Serangan filsafat di Eropa, tak bisa dibendung kaum alim ulama Gereja Roma. Mereka sering menyikapinya bukan dengan ilmiah. Gelileo dihukum, Bruno dibakar sampai filosof dikejar-kejar, pertanda itulah akhir dari peradabannya. Era kini berbalik. Pengusung filsafat berubah menjadi anakis. Ini yang bisa dilihat pasca Revolusi Perancis. Pengikut ‘kehendak manusia’ berubah menjadi anakhisme. People power digunakan menggulingkan titah Kerajaan dan Gereja Roma. Tapi setelah itu, perubahan drastis terjadi. Jika sebelum Revolusi, Eropa terbagi dalam tiga kelas. Kelas pertama, kaum bangsawan dan agamawan. Kelas kedua, kaum borjuis, para baron. Kelas ketiga, kaum proletar. Rakyat. Pasca revolusi, kelas bangsawan dan agamawan disingkirkan. Kaum borjuis dan para baron mengambil alih. Mereka menjadi strata teratas. Dan kaum proletar, tetap pada kelasnya. Tak ada kelas kedua. Robiespierre tak menyadari itu. Dikiranya ‘kehendak manusia’ akan menyelesaikan masalah. Pasca dia memenggal kepala Louis XVI, dikiranya dia adalah Pemimpin Republik Perancis. Beberapa tahun dia bertatha, dia dikudeta. Napoleon didapuk menjadi Kaisar baru. Siapa mengkudeta Robiespierre? Mereka-lah kelompok kelas baru: kaum borjuis dan baron. Mereka yang kemudian mengambil alih kekuasaan secara de facto. Para borjuis, berkumpul menentukan Napoleon sebagai Kaisar. Mereka kemudian memberi Napoleon pinjaman uang berbunga sebesar 75 Juta Franc. Itu dianggap utang nasional. Tapi para borjuis itu menuntut hak untuk mengatur ekonomi Perancis baru. Mereka membentuk ‘Bank de France.’ Inilah bank nasional Perancis. Napoleon wajib membayar utang berbunga setiap tahun. Dia Kaisar, tapi tak berkuasa atas keuangan Perancis. Stendhal, pakar sejarah Inggris berkata, “Penguasa adalah dia yang mengendalikan harta.” Tragedi Napoleon menjadi bukti, dia sebagai Kaisar hanya boneka. Terbukti, beberapa tahun kemudian dia dibuang ke Pulau Elba. Napoleon merana. Nasibnya tak berbeda jauh dengan Robiespierre. Kaisar berganti, Presiden berganti, tapi kekuasaan tetap dipegang kaum borjuis tadi. Merekalah oligarki. Kekuaan para oligarki ini rampak pasca Perang Dunia II. Mereka mengumpulkan seluruh pemimpin-pemimpin negara. Tak ada namanya negara adidaya. Bretton Wood, 1944, jadi bukti siapa yang bisa memerintah negara-negara. Mereka berkata, “Mulai sekarang kami menerbitkan uang tak ada lagi back up emas.” Itu pertanda kekuasaan oligarkhi tak bisa dibantah. Tak ada satu head of state-pun bisa membantah. “Siapa saja boleh jadi presiden, asal kami yang mencetak uangnya,” kata Rotschild. Tentu perpanjangan tangan kaum oligarkhi tadi adalah system rule. Mereka membuat system yang harus dipatuhi. Di situlah mereka berlindung pada positivism. Ini aliran hukum untuk menterjemahkan “kehendak manusia.” Dan mereka memanfaatkan ‘kehendak manusia’ dalam politik. Karena dengan begitu, mereka bisa menentukan sesiapa presiden yang dikehendaki. Demokrasi modern, mereka berperan bak ‘ahlul halli wal aqdi.’ Yang menentukan sesiapa pemimpin di sebuah negara. Di sinilah esoterisme terjadi. Tentu ini buah adagium ‘segala sesuatunya adalah materi.’ Karena percaya pada doktrin itu, seolah manusia memiliki ‘kehendak bebas.’ Termasuk ‘kehendak bebas’ dalam memilih pemimpin. Dari ‘kehendak bebas’ itulah oligarki telah mengunci dalam sistem-nya. Tentu jalan keluar dari ‘lubang biyawak’ ini bukan mengikutinya. Melainkan keluar dari lubang. Islam memiliki pranata lengkap perihalnya. Bagaimana memilih pemimpin, ditentukan kaum alim ulama. Ahlul Halli wal aqdi. Wali Songo mempraktekkannya dalam menentukan Raden Fatah sebagai Sultan Demak. Utsmaniyya menjalankannya berabad-abad. Para ulama berada digaris depan pemerintahan. Pemimpin bukan dilotere, yang pemenangkan telah dikantongi oligarkhi sejak mula. Sementara massa, hanya disibukkan urusan simbolisasi dan psy war, yang seolah itulah dinamika. Padahal, tak bisa seorang calon tanpa peranan oligarkhi. Karena demokrasi modern berubah menjadi industry. Perlu modal dan kapital. Ini tentu bukan lagi layak disebut demokrasi. Merujuk siklus Polybios, sejarawan i. Romawi dulu pernah berada dalam fase okhlokrasi. Kala Kaisar dikendalikan sepenuhnya oleh Legiun. Sekelompok militer. Kini, pemimpin dikendalikan kaum elit oligarkhi bankir. Tapi, pasca fase okhlokrasi, maka akan kembali ke monarkhi. Tentu bukan monarki yang “the king can do no wrong.” Melainkan bak Madinah Al Munawarah. Pemimpin yang merujuk pada ‘Kehendak Tuhan.’ Tentu berada dalam jamaah yang tak mengusung aliran ‘qadariyya.’ Inilah jalan keluar dari lubang biawak. Karena perihal kepemimpinan, di situ pula urusan Tauhidullah. (*)
Cak Imin Potensial Dikudeta Tangan Kekuasaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) potensial dikudeta tangan-tangan kekuasaan setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan. “Saya menduga ada tangan tak kentara (invisible hand) sedang merancang kudeta terhadap Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum PKB terkait pilpres (pemilihan presiden) 2024,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (6/9). Menurutnya, beralihnya posisi PKB dari mendukung Prabowo Subianto menjadi mendukung Anies Baswedan merupakan keputusan berani dan mengandung risiko politik tinggi bagi Cak Imin. Apalagi publik membaca Jokowi sebagai king maker (penentu keputusan) dari koalisi pendukung Prabowo. “Saya menduga akan ada intervensi secara sembunyi-sembunyi terhadap PKB. Salah satunya Cak Imin akan digulingkan sebagai ketum PKB, karena dianggap berada di kubu oposisi dalam pilpres,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Apalagi, kata Ginting, konflik PKB pada 2008-2010 kembali mencuat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres berpasangan dengan bakal capres Anies Baswedan. Terutama perseteruan terbuka antara Cak Imin dengan putri sulung mantan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid). Hubungan Spesial Menurut Ginting, pada era itu ramai pemberitaan tentang desas desus hubungan spesial Yanny Wahid dengan SHW. SHW dituding kubu Cak Imin sebagai otak dari konflik di PKB, apalagi SHW baru saja hengkang dari Golkar Jawa Tengah ke PKB. Sampai Lilik Wahid, adik kandung Gus Dur, juga menyarankan agar Yenny tidak menjalin hubungan spesial dengan SHW. “Namun SHW membantah hubungan spesial itu, dia mengaku hanya berteman biasa dengan Yenny,” ungkap Ginting. Belakangan, kata dia, SHW divonis 15 tahun penjara, karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. SHW didakwa bersama WW dan AA terlibat dalam pembunuhan itu. Kudeta 2008 Dikemukakan, konflik antara Cak Imin dan Yenny Wahid bermula pada 2008. Saat itu Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB hasil Muktamar Semarang 2005 dilengserkan Gus Dur yang menjabat Ketua Dewan Syuro PKB. “Alasan Gus Dur karena Cak Imin dekat dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara PKB merupakan partai oposisi,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik. Kemudian, lanjut Ginting, kedua kubu menggelar muktamar. Kubu Gus Dur menggelar muktamar di Parung, Bogor. Setelah itu giliran Cak Imin memimpin muktamar di Ancol, sekaligus mengukuhkan Cak Imin kembali menjadi ketua umum PKB. “Muktamar kubu Cak Imin mendepak Yenny Wahid sebagai Sekjen PKB. Posisi Gus Dur juga digantikan Aziz Mansyur,” ungkapnya. Dualisme PKB, kata Ginting, harus diselesaikan di pengadilan yang hasilnya Muhaimin dianggap sebagai ketua umum PKB yang sah. Yenny Wahid tidak puas dan kembali menggelar muktamar di Surabaya, pada Desember 2010. Namun Upaya itu tetap gagal. Yenny kemudian mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Kemudian berubah menjadi Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pada 2011. Kementerian Hukum dan HAM tidak meloloskan PKBN dalam proses verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014. Bahkan PKBN tidak bisa memperoleh status berbadan hukum. (sws).
Rocky Gerung Mengaku Menikmati 40 Pertanyaan Penyidik
Jakarta, FNN - Akademikus Rocky Gerung mengaku menikmati menjawab 40 pertanyaan yang ditanyakan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait penyelidikan kasus dugaan penyebaran berita bohong, Rabu.Ia selesai menjalani pemeriksaan setelah hampir tujuh jam lebih di ruang pemeriksaan, dari pukul 10.07 WIB dan keluar dari ruangan pemeriksaan pukul 16.45 WIB.“Tadi baru 40 pertanyaan, dan tadi kami cukup menikmati menjawabnya seputar hal-hal yang menjadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaan masih seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan dibalik argumentasinya,” kata Haris Azhar, tim penasihat hukum Rocky Gerung ditemui di lobi Bareskrim Polri usai pemeriksaan, Rabu sore.Menurut Haris, apa yang ditanyakan penyidik kepada kliennya belum masuk dalam materi terkait dugaan penghinaan terhadap presiden dengan kalimat yang tidak elok (bajingan, tolol).“Soal itu belum, masih menuju ke sana tetapi tadi sebelum ke sana pun Pak Rocky sudah menjelaskan hal \'tulang-berulang\' argumentasi yang akan disampaikan soal kalimat tadi,” kata Haris.Pengacara yang tersandung kasus “Lord Luhut” itu menyampaikan, pemeriksaan kliennya sifatnya masih interview untuk penyelidikan belum penyidikan. Pemeriksaan terhadap Rocky Gerung kembali dilanjutkan Rabu (13/9).“Rabu depan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pertanyaan yang dipermasalahkan tersebut,” ujar Haris.Rocky usai diminta klarifikasi terlihat santai menjawab pertanyaan wartawan dengan gaya intelektual dan kritisnya.Menurut pengamat politik itu, kasus yang menyeret dirinya ke kepolisian lebih banyak terkait dengan pro dan kontra dari apa yang disampaikannya.“Ya lebih banyak yang terakhir kan, ya rame kan karena pro-kontra, jadi ada yang pro saya ada yang kontra saya, nah itu proses yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan tulang berulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya,” kata Rocky.Kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor atas nama Rocky Gerung sudah masuk tahap penyidikan, namun penyidik melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada Rocky Gerung dalam penyelidikan.Total ada 24 laporan polisi yang diterima Polri terkait Rocky Gerung, dan sudah dibuat berita acara intervie sebanyak 72 saksi.\"Telah di berita acara interview 72 saksi dan 13 saksi ahli,\" kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.Adapun 26 laporan polisi tersebut berasal dari Bareskrim dua laporan, tiga laporan di Polda Metro Jaya, 11 laporan dari Polda Kalimantan Timur, tiga laporan di Polda Kalimantan Tengah, tiga laporan di Polda Sumatera Utara dan dua lagi laporan polisi.Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat di beberapa wilayah. Di Bareskrim Polri, salah satu pelapor dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Laporan yang diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tidak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.(sof/ANTARA)
Penyidik Menyebut Pemeriksaan Rocky Gerung Tak Terkait Penghinaan Presiden
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung masih dalam tahap permintaan klarifikasi terkait dengan dugaan ujaran kebencian, belum terkait pernyataan penghinaan kepada Presiden.\"Jadi, tidak ada dalam undangan (permintaan klarifikasi) itu terkait dengan penghinaan terhadap Presiden. Ini sebagai penegasan dan kami meluruskan tentang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung,\" kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.Jenderal bintang satu itu menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya menerima laporan polisi terhadap Rocky Gerung terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.Dugaan berita bohong itu telah menimbulkan keonaran di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Tangerang Kota, dan Bekasi.Selain itu, terkait dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 45 juncto Pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita mengandung kebencian.\"Dalam pemeriksaan tadi, sudah dilaksanakan. Kami tanyakan sekitar 47 pertanyaan. Hasil sementara kami masih melaksanakan proses-proses lagi dalam penyelidikan,\" kata Djuhandhani.Adapun pertanyaan yang ditanyakan tadi kepada Rocky Gerung seputar beberapa berita yang dinyatakan dan yang klausulnya itu dianggap bohong oleh pelapor seperti tentang kelapa sawit, tentang Tiongkok, dan sebagainya.\"Itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong, tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk penyelidikan lebih lanjut,\" katanya.Djuhandhani mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 97 pertanyaan kepada Rocky Gerung, dan baru selesai 47 pertanyaan, sedangkan sisanya 50 pertanyaan akan ditanyakan kembali pada hari Rabu (13/9).Alasan pihaknya melanjutkan pemeriksaan klarifikasi pekan depan karena Rocky Gerung memiliki keperluan yang bisa diterima alasannya oleh penyidik.Selain itu, kata dia, pihak Rocky Gerung hendak menyiapkan data-data yang akan dibawa saat pemeriksaan lanjutan pekan depan.\"Alasannya yang bersangkutan juga ada agenda-agenda lain yang kami tentu saja bisa menerima, di samping itu yang bersangkutan juga kami berikan haknya untuk menyiapkan data-data terkait dengan apa yang akan disampaikan sesuai dengan materi yang ditanyakan penyidik. Tadi data-data tersebut menurut dia tidak dibawa,\" kata Djuhandhani.(sof/ANTARA)
POPULER
