Jakarta, FNN - Keharmonisan kehidupan beragama yang sudah berlangsung berabad-abad diusik oleh pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel.

Hal ini disampaikan oleh Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua Umum  Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI) kepada redaksi FNN.  Rahman menyoroti pernyataan Rycko Amelza Dahniel, yang isinya justru meresahkan umat  beragama khususnya umat Islam Indonesia. 

"Pernyataan Rycko yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi lll DPR itu sangat meresahkan kehidupan umat beragama di Indonesia, mengganggu stabilitas Polkamnas," kata Rahman Sabon.

Reaksi keras juga datang  dari organisasi keagamaan agama-agama di Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia  MUI, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan ormas Islam serta para ulama dan mursyidin PPTI. Mereka menyampaikan keberatan atas  pernyataan Kepala BNPT agar tempat Ibadah dikontrol oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan kepala BNPT merespons laporan dari Safarudin anggota DPR RI  Fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR Senin (4/9-2023) di Gedung DPR Senayan Jakarta  terkait  temuannya di salah satu Masjid  di Balikpapan Kalimantan Timur, yang sering mengkritik pemerintah. 

Menyikapi hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai  Ketua Umum Ormas Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI) , Rahman mengingatkan  pemerintah  dalam hal ini Presiden Joko Widodo, PDIP bahwa masalah tempat ibadah dan agama  adalah tanggung jawab masingindividu sehingga PDIP tidak perlu mendesak pemerintah  untuk mengontrol dan melarang.

Tugas pemerintah dan partai politik  kata Rahman dalam rangka memantapkan pembangunan politik  adalah membina kerukunan hidup masyarakat antar umat beragama harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan hati hati ,agar jangan sampe berbalik arah bukan menimbulkan kebaikan tetapi benturan antar umat beragama dan pemerintah. "Inilah yang ditakutkannya, berbahaya bagi perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia," tegasnya.

Rahman mengingatkan dalam  UUD 1945 terdapat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa , dalam pembukaan pasal 29 menegaskan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanya masing2 dan beribadah menurut kepercayaannya itu.

Salah satu bentuk dari partisipasi para  ulama Indonesia  dalam peran sertanya melaksanakan  pembangunan nasional adalah melakukan amar maruf nahi munkar jelasnya ,sehingga bagi ulama  dan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam melaksanakan pembangunan adalah termasuk membuat maruf memberikan nasihat pada seseorang apalagi kepada pemerintah/umaro  untuk melakukan amal kebajikan. Mengoreksi  pemerintah bukanlah perbuatan radikal , itu termasuk maruf yang sangat penting artinya, jadi apanya yang salah.....?  sehingga  tempat ibadah harus dikontrol pemerintah?

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah  tanpa dukungan dan partisipasi rakyat , termasuk alim ulama,maka pembangunan yang digalakan presiden Joko Widodo  tidak mungkin akan lancar seperti yang diharapkan.

Rahman mengatakan bahwa Masjid,Mushola,Pondok Pesantren,Majelis Talim, Mimbar Jumat, Madrasah  dan tempat2 Alakah Zikir adalah forum komunikasi tatap muka  pàra ulama dengan para jemaah  untuk mengajarkan kebajikan ,mereka bebas komunikasi langsung terkait kehidupan dunia dan akhirat.  

Hal ini merupakan syiar agama dilakukan berpedoman pada Alquran dan Alhadis Rasullah SWA tentu tidak terlepas dengan kehidupan politik karena menyangkut kehidupan dunia dan dan akhirat 

Oleh karena itu tugas  pemerintah dan peran partai politik hanya bisa membina dan menghimbau agar para Dai ,mursyid ,kyai dalam menyampaikan tausyah dan da'wanya  hendaknya disampaikan dengan cara bijaksana sehingga tidak ditafsirkan secara salah yang dianggap sebagai kritik yg merugikan pemerintah.

Negara kita berdasarkan pancasila ,maka setiap agama dan tempat ibadahnya diberi kesempatan untuk hidup dengan subur mengajarkan kebajikan hidup rukun dan toleran tidak ada agama apapun yg  mengajarkan kejahatan  radikal dan teroris.  Indonesia bukan negara sekuler,bukan negara agama dan juga bukan negara atheis atau komunis.Maka saya berharap agar Presiden Joko Widodo dapat mengevaluasi jabatan Kepala BNPT atas pernyataannya, yang telah membuat keresahan dan kegaduhan menimbulkan instabilitas Polkamnas tsb. Peranan ulama dan tokoh agama  sangat penting dibutuhkan dalam pembangunan untuk pembinaan umat dan masyarakat dipedesaan. Kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari Amar  Maruf Nahi Munkar untuk tujuan semata-mata Ridho ALLAH SWT, merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam dan merupakan tenaga penggerak yg tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi pembangunan bangsa .

Rahman  Sabon Nama ,yang juga adalah ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) itu mengingatkam pada pemerintah dan DPR agar dalam menghadapi kritik rakyat, pemerintah dan legislatif harusnya bijak untuk introspeksi diri  memperbaiki apabila ditemukan kebijakan yang keliru bertentangan dengan konstitusi dan merugikan kepentingan rakyat banyak, tidak harus disikapi dengan zalim dan represif  pinta pria asal pulau Adonara NTT itu menutup pembicaraannya. (Sws)