ALL CATEGORY
Agaknya PKS Berhitung Ulang Membersamai Anies
Oleh Ady Amar - Kolumnis AKANKAH PKS tengah berhitung kemungkinan menerima tawaran, atau setidaknya menunggu wacana terbentuknya poros baru di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Semua disebabkan adanya dinamika yang muncul dengan begitu cepat memelantingkan satu anggota koalisi, Partai Demokrat, dan menarik PKB sebagai anggota baru koalisi. Dan, itu dilakukan tanpa dibicarakan terlebih dulu dengan anggota koalisi lainnya. Tapi dalam politik semua cara bisa diambil, agar momen yang didapat tidak terlepas jika mesti dirundingkan dengan hasil kasat mata akan terjadi penolakan anggota koalisi lainnya. Membincangkan alternatif cawapres di luar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dibuat seolah tabu. KPP semacam terkunci pada satu figur, AHY. Munculnya figur lain dinihilkan. Agaknya itu yang jadi pertimbangan NasDem, dan kemudian \"disepakati\" Anies. Melihat suasana KPP yang demikian, muncul wacana pembentukan poros baru. PPP yang berkoalisi dengan PDIP seperti merasa belum nyaman betul, itu saat kader partai potensialnya Sandiaga Uno, yang disodorkan sebagai Bacawapres untuk Ganjar Pranowo diabaikan PDIP. Gertakan politisi senior PPP Arsul Sani, jika tawaran itu tak diindahkan maka PPP akan hengkang dari koalisi PDIP, itu dijawab PDIP dengan gertakan pula, jika PPP akan hengkang dari koalisi dipersilahkan. Sandiaga Uno memang baru bergabung dengan PPP--banyak yang menyebut itu karena arahan Presiden Jokowi--mendapat tempat terhormat. Sandi di samping ia salah satu menteri pada kabinet Jokowi-Ma\'ruf Amin--Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-- juga dikenal sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan tajir melintir. Karenanya, Sandi seakan bisa \"mengatur\" PPP sebagaimana ia kehendaki. Elit PPP dibuat manut pada arahannya. Keinginan untuk mengulang peruntungan sebagai Wakil Presiden--Sandi pernah berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Cawapres (2019)--adalah sesuatu hal wajar. Maka memilih peruntungan ngegolkan hasratnya, itu yang sampai Sandi mau bergabung dengan PPP. Melihat dinamika yang muncul di KPP, di mana Demokrat hengkang karena kecewa dengan NasDem, kondisi itu tak disia-siakan Sandi. Beberapa kali Sandi menghubungi Demokrat, itu jika menilik apa yang disampaikan SBY, ada menteri aktif beberapa kali membujuk Demokrat untuk membuat poros baru. Kemarahan Demokrat yang bak harimau terluka, itu jadi \"menu\" Sandi mendekat dengan tawaran memunculkan wacana poros baru koalisi. Jika PPP dan Demokrat bergabung, itu belum cukup memenuhi ambang batas parliament threshold yang 20 persen. Maka, menggaet PKS jadi satu keharusan. Agaknya membujuk PKS sudah mulai dilakukan, itu jika melihat munculnya pernyataan salah satu politisi PKS yang \"berani\" mengatakan akan berhitung ulang untuk mengusung Anies. Argumen yang diberikan, itu karena NasDem mengambil keputusan sendiri saat menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Bacawapres dari KPP, tanpa terlebih dulu membicarakan dengan anggota koalisi lainnya. Maka, benang merah upaya Sandi melobi PKS seperti mendapat jawabannya. Posisi PKS dan PPP hampir serupa, meski serupa tapi tak sama. Adanya PPP dan PKS dalam koalisi yang berbeda, itu tak mampu mengunci atau menyandera keberadaannya menjadi sangat dibutuhkan. PDIP jika ditinggal PPP, dan KPP (NasDem dan PKB) jika ditinggal PKS, tak masalah. Itu karena suaranya cukup untuk bisa mengikuti Pilpres 2024. Godaan membentuk poros koalisi baru seperti mendapat angin, meski untuk PKS jika diibaratkan hembusan angin, itu tidak terlalu terasa tapi setidaknya tampak tidak bulat suara yang ingin membersamai Anies. Putusan PKS tetap bersama KPP versi baru--hilangnya Demokrat dan bergabungnya PKB--itu akan diputuskan lewat putusan Majelis Syuro\', yang entah kapan akan diputuskan. Berlarutnya sidang Majelis Syuro\' untuk memutuskan persetujuan Anies-Muhaimin, itu pun memunculkan spekulasi baru yang bermakna: PKS sedang berhitung ulang membersamai Anies Baswedan. PKS dituntut berpikir lebih jauh plus minus, akan tetap bersama atau melepas dukungan pada Anies. Karena itu tidak lepas dari elektoral pilihan legislatifnya (pileg). Pemilih PKS menurut rilis hampir seluruh lembaga survei yang memilih Anies, itu ada diprosentasi sekitar 70 persen. Artinya, memilih PKS karena mengusung Anies. Angka itu tidak kecil. Ini boleh dibaca, melepas Anies punya konsekuensi PKS ditinggal konstituennya. Pemilih Anies yang tidak saja di PKS, tidak sedikit juga di PPP, PAN, dan bahkan Golkar--koalisi yang menjagokan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto--nantinya akan berdampak juga pada perolehan pilegnya. Sedang pasangan capres terikat dengan pilihan partai. Jika partai memilih pasangan capres tidak sesuai dengan konstituennya, maka partai itu akan ditinggalkan, atau tidak dipilih konstituennya. Maka tidak perlu terkaget jika partai tertentu salah dalam memilih capresnya, karena ambisi elitenya yang tidak mengindahkan suara konstituennya, maka partai itu di 2024 akan diganjar terlempar dari Senayan. Anies punya kekuatan riil mengikat pemilihnya dengan tak melihat siapa cawapres yang mendampinginya. Adagium pemilih Anies--rilis survei Litbang Kompas menyebut pemilih Anies paling militan dibanding kandidat lainnya--siapa pun cawapresnya, terpenting capresnya Anies Baswedan. Spekulasi yang menyebut PKS sedang berhitung ulang dalam membersamai Anies, itu perlu mendapat jawaban sesegera mungkin dan yang sebenarnya, apakah PKS akan tetap bersama Anies, atau justru putusan sebaliknya yang diambil, menghadirkan poros baru jadi pilihan. Apa pun putusan yang diambil pastinya sudah lewat perhitungan yang matang, tentu dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Ya monggo saja.**
Wulan Guritno Dipanggil Bareskrim Polri Terkait Promosi Judi "Online"
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri meminta klarifikasi Wulan Guritno (WG) terkait penyelidikan dugaan promosi judi \"online\" atau daring melalui konten-konten di media sosial.\"Terkait kasus WG, Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah melayangkan undangan untuk dimintai klarifikasi besok pada tanggal 7 September 2023,\" ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.Sebelumnya, pada Senin (4/9) sebanyak 26 orang figur publik dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan promosi judi \"online\" atau daring melalui konten-konten di media sosial, termasuk Wulan Guritno.\"Hari ini kita baru saja menyambangi Bareskrim Mabes Polri, khususnya di Siber ya, terkait dengan laporan atau aduan berkenaan dengan video konten bermuatan judi yang diduga dilakukan 26 orang artis \'public figure\' yang mencoba membuat suatu konten terkait dengan promosi video judi \'online\',\" kata Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) Muhamad Zainul Arifin di Bareskrim, Jakarta, Senin.Zainul merinci inisial 26 figur publik tersebut, yakni WG (Wulan Guritno), VP, DP, YL, DD, OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, GY dan CC. Selain itu, ada inisial CH, TM, S, KO, HH, AL, JI, AT serta ZG.Menurutnya, konten-konten tersebut dibuat pada rentang waktu 2017-2023 dan para figur publik itu menerima imbalan minimal Rp10 juta bahkan ada yang lebih dari Rp100 juta.Pihaknya mendorong agar Bareskrim segera memanggil 26 artis diduga membuat konten video yang promosikan judi \"online\" itu.Zainul menyebut ada pula akun-akun yang turut dilaporkan. Akun tersebut, yakni Sakti123, Lumbung88, Wym Bet, Mewah Bet, Indo Genting, Jelas Poker, Jaya Bit, Data Togel, Koin138, Agen138, Rgo Togel, Receh88, DJ Togel dan Big Win138.Zainul menyebut puluhan figur publik itu terancam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukumannya penjara atau denda Rp1 miliar.(sof/ANTARA)
Menegangkan, Ketidakpastian Keadaan Memungkinkan Pemerintah Menuda Pemilu?
Jakarta, FNN – Kalau kita lihat tanda-tandanya, publik bertanya-tanya sebenarnya Pemilu jadi atau tidak? Demikian pertanyaan yang mengawali diskusi rutin Rocky Gerung hari ini, Rabu (5/9/23), di kanal You Tube Rocky Gerung Official. “Sebetulnya, setiap pertanyaan itu menunjukkan ada kegelisahan, dan bukan sekadar pemerintah yang gelisah, justru kegelisahan publik itu bisa jadi alasan bahwa yang kita sedang persiapkan sebetulnya adalah dagelan,” jawab Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Jadi, lanjut Rocky, ketika publik bertanya Pemilu jadi atau tidak, artinya publik memang menganggap jadi atau tidak jadi Pemilu tidak ada pentingnya. Tetapi, bagi pemerintah keadaan hari ini memungkinkan pemerintah lebih aman menunda Pemilu. Alasannya, karena ketidakpastian, karena mungkin pemerintah juga mencium ada gerakan sosial yang akan menghasilkan sedikit ketegangan karena soal-soal ekonomi dan soal-soal perkembangan internasional. “Tetapi, yang lebih penting adalah perkembangan di dalam partai-partai sendiri, yang tetap mengintai peluang untuk dapat keuntungan semaksimal mungkin dari tukar tambah koalisi. Tetapi, makin lama koalisinya makin berantakan. Itu artinya, grip genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jadi itu konsekuensinya,” tambah Rocky. Hal itu pula yang membuat masuk akal jika Yusril Ihsa Mahendra mulai menghitung bahwa potensi calon tunggal akan terjadi, kata Rocky. Kalau calon Tunggal, itu artinya ada bahaya bagi demokrasi, sehingga diputuskanlah untuk penundaan pemilu dengan Perpu segala macam. “Tetapi, yang menarik dari pikiran Yusril adalah harusnya memang dari awal threshold 20% itu dihilangkan, walaupun Yusril kemudian paham bahwa itu masih bisa dikeluarkan sebagai kanal darurat melalui Perpu. Tetapi, itu juga masuk akal. Jadi, Yusril sedang sangat masuk akal hari-hari ini,” ujar Rocky. Soal penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan sepertinya menjadi aim atau ultimate goals dari rezim sekarang. Mungkin Yusril memberikan semacam clue, walaupun dia menyebutnya Perpu yang memaksa dikeluarkan dalam kondisi genting. Kalau Yusril mengusulkan Perpunya untuk 0%, tapi kalau pemerintah dengan Perpu bisa macam-macam, termasuk penundaan Pemilu. “Iya, itu intinya. Waktu Jokowi cawe-cawe soal 3 periode, soal penundaan pemilu, pada waktu itu kekuasaannya masih kuat dan sebetulnya dia berhitung bahwa ketika kekuasaannya kuat dia bisa manfaatkan itu untuk konsolidasi dirinya sendiri atau koalisi dia. Tetapi, makin lama grip-nya makin hilang dan fakta-fakta baru menunjukkan bahwa Jokowi akhirnya kayak kebingungan sendiri. Nah, dalam kebingungan itu, Yusril membaca ada potensi Jokowi akhirnya ambil langkah yang drastis, yaitu menunda Pemilu. Fasilitasnya tentu adalah melalui Perpu,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, tetap kondisi yang bisa kita bayangkan sekarang adalah genggaman Jokowi makin lama makin lemah. Jika dulu dia genggam dengan 10 jari, kini mungkin tinggal tiga jari genggamannya pada semua partai. Dan partai-partai yang genggaman Jokowinya melemah, justru mencari cara untuk menyelip di antara genggaman Jokowi untuk keluar dengan bermacam-macam model. “Tetapi, poin kita selalu adalah ini peristiwa yang menegangkan kita, karena dalam 2 bulan harus ada calon wakil presiden, calon presiden, dan itu masih sangat sulit untuk ditemukan. Ada potensi untuk terbitnya gerbong keempat atau koalisi keempat, dan pasangannya bertambah, tetapi kepastian-kepastian itu juga bisa dihalangi oleh oleh Jokowi,” ungkap Rocky. “Jadi, tetap rasa aman Jokowi menimbulkan semacam dugaan bahwa dia akan menggunakan akal terakhir, supaya dia masih mampu untuk mengkonsolidasi diri. Jadi, tetap intinya Jokowi akhirnya kehilangan waktu untuk mengkonsolidasi diri itu,” ujar Rocky.(ida)
Tim CSIRT Dikerahkan Polri untuk Menyelidiki Peretas Akun YouTube DPR RI
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menurunkanTim Respons Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) untuk menyelidiki peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.\"Tim CSIRT Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut,\" kata Vivid di Jakarta, Rabu.Akun YouTube DPR RI sejak Rabu pagi menampilkan beberapa unggahan video konten judi daring secara langsung (live).Setidaknya, terdapat empat video judi daring yang diunggah di akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing. Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus berkomunikasi dengan pihak Google di Indonesia maupun di Amerika Serikat (AS) guna memastikan penyebab akun YouTube DPR RI itu dapat ditembus oleh peretas atau hacker tak bertanggung jawab.\"Sekitar pukul 5.30 (WIB), akun YouTube DPR di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah menjadi perhatian kami,\" kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR RI pun melakukan upaya-upaya pemulihan secara manual terhadap akun YouTube DPR RI yang diretas itu secara mandiri.\"Dan kami berharap dalam waktu segera, sejam ke depan, ini sudah bisa kembali pulih,\" ujar Indra.(ida/ANTARA)
Pemeriksaan Cak Imin Dijadwalkan Kamis
Jakarta, FNN - Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Kamis besok (7/9), terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012.\"Tim Penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9),\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Ali menerangkan penjadwalan ulang tersebut dilakukan sesuai sesuai permohonan yang diajukan Muhaimin saat memberikan konfirmasi ketidakhadirannya dalam pemanggilan pada Selasa (5/9).\"Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif agar kedua pihak, baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut,\" ujarnya.Ali mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik tentunya akan menggali informasi dan pengetahuan Saksi terhadap duduk perkara dugaan korupsi dimaksud untuk membuat terang konstruksi perkaranya.\"Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,\" katanya.Sebelumnya, KPK menyatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Muhaimin Iskandar terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menaker.\"Jadi, kami tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red.), waktu kejadiannya kapan. Jadi, kami dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya, siapa yang menjabat di tahun itu,\" kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9).Asep menambahkan opsi pemanggilan tak hanya dialamatkan kepada Muhaimin, tetapi juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemnaker saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait.\"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kami minta keterangan. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya,\" ujar Asep.KPK hingga saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Tiga tersangka itu terdiri atas dua orang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pihak swasta.KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker pada Jumat (18/8). Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.(ida/ANTARA)
Rafael Alun Menyampaikan Eksepsi Atas Dakwaan Dratifikasi dan TPPU
Jakarta, FNN - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, melalui penasihat hukumnya, menyampaikan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan gratifikasi Rp16,6 miliar dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp100 miliar.Pada pembacaan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, penasihat hukum Rafael Alun meminta majelis hakim mengabulkan nota keberatan kliennya.\"Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama saudara Rafael Alun Trisambodo untuk seluruhnya,\" kata salah satu penasihat hukum Rafael Alun.Penasihat hukum juga meminta dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya dinyatakan gugur. Pihak Rafael Alun menilai dakwaan tersebut telah kedaluwarsa.\"Menyatakan penuntutan dari penuntut umum terhadap Perkara Pidana Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JKT.PST., gugur karena kedaluwarsa,\" kata penasihat hukum.Lebih lanjut, pihak Rafael Alun meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Kemudian, meminta berkas penuntutan terdakwa dikembalikan kepada JPU.\"Menyatakan berbagai tindakan lanjutan penyidikan, yaitu berbagai upaya paksa yang telah dilakukan juga harus dinyatakan tidak sah, baik itu penahanan maupun penyitaan,\" sambung penasihat hukum.Selain lima poin tersebut, penasihat hukum turut meminta aset yang disita dikembalikan kepada Rafael Alun.\"Menyatakan untuk melepaskan beban di atasnya terhadap barang yang dikenakan beban sebagai akibat dilakukannya upaya paksa serta selanjutnya mengembalikan barang tersebut kepada terdakwa dan atau pihak ketiga,\" imbuhnya.Seterusnya, dimintakan pula kepada majelis hakim untuk Rafael Alun dibebaskan dari segala dakwaan JPU KPK dan melepaskan yang bersangkutan dari tahanan.\"Memulihkan saudara terdakwa Rafael Alun Trisambodo dalam harkat dan martabatnya; dan membebankan biaya perkara kepada negara,\" ucap penasihat hukum melengkapi sepuluh poin petitum dari nota keberatan yang disampaikan.Atas dibacakannya nota keberatan tersebut, Hakim Ketua Suparman Nyompa memerintahkan JPU KPK mengajukan tanggapan dalam kurun waktu satu pekan. Dengan demikian, sidang dilanjutkan pada Rabu (13/9).\"Itu ya, keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian, selanjutnya giliran dari penuntut umum mengajukan tanggapan. Diberikan waktu satu minggu, yaitu hari Rabu tanggal 13 September,\" kata Suparman.Dalam perkara ini, JPU Komisi Antirasuah mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.JPU KPK mengatakan gratifikasi itu diterima Rafael Alun bersama dengan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu.\"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137,\" kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8).Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp100 miliar.(ida/ANTARA)
Berkoordinasi Dengan Bareskrim dan BSSN, DPR Menelusuri Peretas Akun YouTube
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menelusuri peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.\"Sampai dengan pagi ini, dengan pihak Bareskrim maupun BSSN, kami sudah melakukan koordinasi-koordinasi dan sedang ditelusuri,\" kata Indra dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk membantu menelusuri peretas akun YouTube DPR RI tersebut.\"Di samping itu, juga kami melakukan tracing pelaku dari hacker ini dan tentu kami juga serahkan kepada kepolisian untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini,\" tambah Indra.Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI masih terus berkomunikasi dengan pihak Google di Indonesia maupun di Amerika Serikat (AS) guna memastikan penyebab akun YouTube DPR RI itu dapat ditembus oleh peretas atau hacker tak bertanggung jawab.\"Sekitar pukul 5.30 (WIB), akun YouTube DPR di-hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan ini sudah menjadi perhatian kami,\" kata Indra.Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR RI pun melakukan upaya-upaya pemulihan secara manual terhadap akun YouTube DPR RI yang diretas itu secara mandiri.\"Dan kami berharap dalam waktu segera, sejam ke depan, ini sudah bisa kembali pulih,\" katanya.Sebelumnya, Indra membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.\"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online,\" kata Indra.Akun YouTube DPR RI sejak Rabu pagi menampilkan beberapa unggahan video konten judi daring secara langsung (live). Setidaknya, terdapat empat video judi daring yang diunggah di akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing.Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".(ida/ANTARA)
Kenaikan Dana Desa Harus Dibarengi Pengembangan Desa
Purwakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan kenaikan dana desa harus dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan desa sehingga memiliki investasi.\"Kalau anggarannya naik, maka desanya harus dikelola dengan baik,\" kata Dedi melalui sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.Ia mencontohkan pengembangan desa itu seperti yang dilakukan Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.Di desa yang dikelola Kepala Desa bernama Welas Yuni Nugroho atau akrab disapa Kades Hoho, dia melihat langsung peternakan ayam yang dikelola pihak desa.Selain peternakan ayam, katanya, desa memiliki peternakan sapi hingga sawah bengkok.“Di desa itu saya melihat peternakan ayam yang menghasilkan 2.500 telur setiap hari,” kata Dedi.Dari peternakan tersebut, katanya, minimal Rp800 ribu masuk ke pendapatan asli desa. Belum lagi dari sektor lain yang hasilnya bisa untuk menggaji karyawan dan meningkatkan pendapatan desa.“Punya areal peternakan sapi, kemudian kotorannya untuk biogas, desanya punya sawah bengkok, punya sapi, punya ayam, punya ikan, punya telur, ini yang dimaksud ketahanan pangan,” kata dia.Melihat perkembangan desa yang dipimpin Hoho, dia merasa setuju jika dana desa naik Rp2-5 miliar. Asalkan desanya dikelola seperti Kades Hoho.Nantinya, beber dia, dana desa yang besar tersebut bisa digunakan untuk membangun desa hingga memiliki investasi.Ia mencontohkan jika investasi desa sudah sampai Rp20 miliar, maka per tahun akan memperoleh dividen menyentuh Rp3 miliar.“Kalau seperti itu ke depan desa yang sudah punya investasi tidak perlu lagi diberi atau dikurangi dana desanya karena sudah mandiri,” katanya.Menurut Dedi, Kades Hoho tidak nyentrik dengan tato di sekujur tubuhnya, tapi kepemimpinannya dianggap berhasil.“Kades Hoho itu bukan hanya urusan tatonya saja yang nyentrik tapi kepemimpinannya juga keren. Yang ditato bukan hanya tangannya, tapi ternyata desanya ditato penuh warna segala ada, segala punya, inilah desa kaya,” kata dia.(ida/ANTARA)
Isu Pembatalan Pengangkatan Honorer Menjadi PPPK Dibantah Anggota Komisi II
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah informasi yang mengatakan adanya pembatalan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).\"Ah, enggak ada itu pembatalan pengangkatan honorer menjadi PPPK,\" kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Sebaliknya, Mardani mengungkapkan fakta dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa data dari 2,3 juta tenaga honorer itu ternyata banyak yang bodong.\"Proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya, diangkat (jadi) PPPK,\" jelasnya.Menurut dia, pemberesan data 2,3 juta tenaga honorer itu dilakukan sebelum proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dan ditargetkan tuntas pada Desember 2024.Sebab, lanjut Mardani, apabila 2,3 juta tenaga honorer tersebut langsung diangkat tanpa dilakukan verifikasi validasi data ulang, maka itu akan merugikan negara dan tidak adil bagi para tenaga honorer yang sudah benar-benar mengabdi.Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) Komisi II DPR RI itu pun mengaku sudah melobi agar tenaga honorer kategori 2 (K2) diusahakan dan wajib penuh waktu.Mardani menuturkan setidaknya terdapat tiga poin utama dalam penyelesaian soal tenaga honorer tersebut. Pertama, Pemerintah dan DPR RI ingin membuang data tenaga honorer siluman sehingga sedang dilakukan proses verifikasi.\"Kalau data honorer K2 dan yang terdata sejak 2016 sih aman, ya,\" jelasnya.Kedua, dia menegaskan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketiga, dia mengatakan pintu PPPK besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu.Sebelumnya, Senin (28/8), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer dalam RUU ASN itu memungkinkan untuk dilakukan paling lambat Desember 2024.\"Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar diberi tenggat waktu sampai Desember 2024,\" kata Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Hal itu dilakukan dengan cara menyematkan tambahan penjelasan pada salah satu pasal RUU ASN tersebut.\"Makanya, di pasal itu tadi kami sepakati akan ada tambahan penjelasan,\" ujar Syamsurizal.(ida/ANTARA)
Saat Ini Terjadi Pengkhianatan oleh Pemerintah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jakarta, FNN - Pengkhianatan telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Pemerintah yang seharusnya melindungi warga, yang terjadi justru memusuhi rakyat, di mana yang paling sering terjadi adalah perlakukan terhadap masyarakat adat dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam. Hal ini disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Jend. TNI Purn. Gatot Nurmantyo dalam orasi ulang tahun ke-3 KAMI, Selasa (05/09/2023) di Jakarta. Hadir dalam diskusi publik berjudul \"Perebutan Penguasaan SDA: Pendanaan Pilpres, Konflik, dan Kerusakan Lingkungan,\" antara lain Dr. H. MS Kaban, SE., MSi, (Menteri Kehutanan 2004-2009), Faisal Basri SE.,MA, (Ekonom), Ir. Yuyun Ismawati, M Sc. (Penasihat Senior Nexus3 Foundation), dan Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum (Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat). Gatot menegaskan pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat. \"Ini yang dulu membuat masyarakat adat bergabung ke NKRI dengan harapan mendapat perlindungan dari pemerintah. Namun yang terjadi sekarang pelanggaran oleh pemerintah atas pasal tersebut,\" tegasnya. Mantan Panglima TNI itu mencontohkan terjadinya pengkhianatan oleh pemerintah terhadap negara yakni banyaknya perusahaan besar yang mengklaim tanah-tanah yang bukan miliknya diklaim sebagai miliknya. Banyak sekali perusahaan besar yang sering memasang tulisan \"Ini Tanah milik PT\" yang sesungguhnya itu bukan miliknya. Akibatnya banyak masyarakat di kampung harus berurusan dengan polisi hanya karena melintasi tanah yang dipasang papan nama tersebut. Pada tahun 1997 kata Gatot pernah terjadi di Merauke bahwa ada perusahaan tekstil yang memasang papan nama \"Ini Tanah Texmaco\". Bagi Gatot, hal semacam ini adalah ironi. Oleh karena itu sekarang masyarakat adat harus punya kesadaran untuk bisa mempertahankan lahan mereka. Perihal hilirisasi nikel, Gatot menilai kebijakan yang terjadi saat ini sama dengan era penjajahan Belanda. “Ini sama dengan penjajahan Belanda, nikel tidak boleh dijual keluar, hanya boleh ke Cina. Dulu hanya boleh dijual ke Belanda,” paparnya. Bangsa ini, lanjut Gatot sudah tersandera oleh kepentingan politik dan oligarki. “Bisnislah di politik maka akan cepat kembalinya. Pinjam uang ke oligarki, lalu ditukar dengan kebijakan. Peneliti Belanda mengatakan 62 persen anggota DPR adalah kartel,” tegasnya. Persekongkolan penguasa dan pengusaha, menurut analis komunikasi politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting lantaran tidak ada larangan untuk itu. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang UU Pemilu tidak ada klarifikasi asal usul dana Pemilu termasuk jumlahnya. Sumber pendanaan Pilpres dimaksud, hanya menentukan kriteria, syarat, dan jumlah untuk sumber penerimaan yang berasal dari sumbangan. Sebaliknya, dana yang berasal dari pasangan capres/cawapres dan parpol pengusung tidak diatur kriteria dan batasan jumlahnya. Pada saat penetapan capres/cawapres tidak ada keharusan mengklarifkasi asal usul dari dana kampanye pilpres yang berasal dari pasangan calon dan parpol pengusung. “Parpol memiliki peluang memperbesar pundi-pundi pendanaan Pilpres yang berasal dari pasangan capres/cawapres dan partai pengusung. Sehingga dana haram pilpres tidak bisa dilacak. Di sinilah oligarki ekonomi bisa menentukan siapa calon presiden yang dikehendakinya,” paparnya. Musibah bakal terjadi akibat dari hilirisasi yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Penasihat Senior Nexus3 Foundation, Ir. Yuyun Ismawati, M. Sc., menyatakan bahwa nikel ternyata bukan untuk baterai kendaraan listrik, akan tetapi untuk stainless steel. Hilirisasi nikel saat ini bukan untung, tetapi malah buntung. Alokasi dana kesehatan akibat pencemaran lingkungan di area sekitar pabrik jauh lebih besar bahkan BPJS bisa jebol untuk menangani penyakit tidak menular akibat pencemaran, seperti stunting, diabetes, dan obesitas. Anak-anak Indonesia, kata Yuyun banyak menderita sakit, born revoluted, lahir cacat akibat pencemaran. Mereka lahir dari rahim ibu yang sudah tercemar sejak hamil yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Bonus demografi yang digembargemborkan malah menjadi beban demokrasi Kualitas hidup manusia Indonesia yang buruk membuat usia bangsa Indonesia. Ekonom Faisal Basri menyebut angka harapan hidup Indonesia turun menjadi 57 tahun lebih rendah dari Timor Leste. Smelter penghasil polisi lingkungan. Hampir seluruh sumber daya alam (SDA) dikuasai oleh pemilik modal yang selama 30 tahun sudah dijamin keuntungannya. “Ironisnya, mereka tidak malu bicara green energy, tapi mereka punya batubara. Manusia seperti ini harus dimusnahkan dari Indonesia,” katanya geram. Pemerintah diamanahi undang-undang agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, nyatanya hanya dinikmati segelintir orang dan menyisakan dampak lingkungan yang serius. “SDA nikel 99 persen diekspor ke Cina. Kita saat ini sudah SOS, berbahaya sekali. Kita sudah mengalami kesesatan dan membudakkan diri ke negara lain,” tegasnya. MS Kaban, Menteri Kehutanan 2004-2009 menegaskan rusaknya alam Indonesia terjadi karena kerusakan cara berpikir, di mana selama ini cara berpikir mereka lepas, padahal seharusnya berdasarkan konstitusi. Hari ini kata Kaban, pemerintah tidak hadir, karena mereka juga menjadi pelaku perusakan. Kaban mencontohkan adanya rekayasa oleh perusahaan besar seakan-akan ramah lingkungan dengan membuat etalase tanaman hijau. “Ada satu perusahaan asing menguasai lahan 34 ribu HA, pemilik satu satunya produksi sawit. Saham pemerintah 10 persen. Hanya dengan seluas 1,7 HA, perusahaan bikin tanaman hias, sebagai taman. Orang yang melihat pasti kagum. Ternyata tampilan itu hanya untuk pencitraan ke dunia internasional sebagai pelestarian lingkungan atas kebun sawit yang mereka kelola,” katanya geram. Di beberapa wilayah Indonesia, lanjut Kaban, akan segera terjadi gurun dan kenaikan suhu bumi. “Kita akan mengalami proses penggurunan. Paling parah Jawa Barat yang hutannya kurang dari 30 persen. Industri harus bisa menahan temperatur suhu bumi jangan sampai naik 3 persen dari sekarang,” pesannya. Sementara Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat mengaku ngeri melihat beban demografi yang bakal kita hadapi. Banyak kasus di daerah pertambangan di mana masyarakat selalu menjadi korban. Masyarakat adat digusur, tanah ulayat dikuasai perusahaan besar. Rancangan UU Hukum Adat yang belum disahkan membuat posisi Masyarakat adat sangat lemah. Padahal sudah ada sejak 17 tahun yang lalu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan enteng mengatakan RUU tersebut masih tersesat di parlemen. Syafril Sjofyan, KAMI Jawa Barat mengatakan bahwa yang disebut Indonesia emas itu bohong. Yang benar Indonesia cemas. Ada ketamakan luar biasa dari penguasa dan pengusaha yang berambisi membabat semuanya. “Di Jabar, cagar budaya yang dilindungi UU juga dibobol. Banyak titik kawasan lindung dijadikan obyek bisnis oleh konglomerat. Ada masjid di kawasan lindung dibongkar. Kelak semua adat akan dihancurkan. LBP dan orang-orang istana harus ditangkap,” katanya geram. Juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi mengingatan bahwa masih ada waktu untuk berubah, bangkitkan kesadaran, jangan beri ruang politisi busuk untuk berkuasa. “Yang berbahan bakar batubara tidak hanya pembangit listrik, tetapi politik juga berbahan bakar batubara. Waspada,” pungkasnya. (sws).
POPULER
