ALL CATEGORY
Purna Paskibraka Siap Menggali Potensi Pemuda Lewat LKBB
Jakarta, FNN - Ketua Pengurus Kota Purna Paskibaraka Indonesia (PPI) Jakarta Pusat Wan M Guntar S Baros mengatakan siap menggali potensi pemuda lewat Lomba Keterampilan Baris-Berbaris (LKBB).\"Lomba ini untuk memberikan kontribusi kepada anak-anak muda dalam meningkatkan potensi kreatifitas baris berbaris, yang diharapkan akan mendukung perkembangan diri dan karir mereka ke depannya,\" kata Guntar di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan kegiatan itu merupakan kontribusi terhadap pengembangan dalam bidang kepemudaan, bukan hanya menciptakan generasi muda melalui Paskibraka, tapi juga melalui kegiatan sosial.\"Salah satunya menggali potensi anak-anak bangsa yang berkualitas dalam bidang baris berbaris, serta memberi ruang para pemuda untuk melatih kreatifitas mereka,\" katanya menegaskan.PPI Jakpus menggelar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Se-DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.LKBB diikuti 59 regu dari kategori SMA dan SMP, masing-masing memperebutkan juara 1, 2, 3 dan harapan. Kemudian kata dia, disediakan juara khusus LKBB terbaik formasi,variasi terbaik, peserta terbaik dan Danton terbaik serta juga kostum terbaik.Selain itu, PPI Jakpus menggelar Central Food Festival (CFF) yang diikuti 21 usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) dari berbagai wilayah di Jakarta.\"Kegiatan ini dalam rangka tiga dekade Paskibraka Jakarta Pusat,\" ujarnya.Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengapresisai adanya Lomba Keterampilan Baris-Berbaris. Ia berharap dengan kegiatan itu, rasa Nasionalisme dalam diri semua peserta akan semakin kuat, dan memberikan semangat kompetisi kepada anak-anak muda dalam meningkatkan potensi ketangkasan baris berbaris.\"Saya berharap dengan acara ini rasa Nasionalisme dalam diri kita semua, akan semakin kuat, serta mendorong potensi anak-anak muda,\" harapnya.(sof/ANTARA)
DPO Korupsi Dana BOK Kaur 2022 Diamankan Kejagung dan Kejati Bengkulu Sabtu, 29 Juli 2023 16:56 WIB Tiga buronan terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2022 di Kabupaten Kaur diamankan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023). ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung. Jakarta (ANTARA) - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengamankan tiga buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2022 di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Ketiga buronan yang berinisial BSS, RNS, dan AH itu diamankan di sebuah penginapan di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (28/7) sekitar pukul 20.00 WIB malam. “Saat diamankan, BSS, RNS, dan AH bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. Dia menuturkan bahwa BSS, RNS, dan AH diamankan dalam kapasitasnya sebagai saksi yang akan diperiksa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi penyidikan. “Ketiganya diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap 16 kepala puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022,” ujarnya. Dalam perkara tersebut, lanjut dia, ketiganya mengaku-ngaku sebagai pejabat kejaksaan yang dapat membantu menyelesaikan penanganan perkara 16 kepala Puskesmas Kabupaten Kaur, Bengkulu, dengan meminta sejumlah uang yang terkumpul hingga sekitar Rp600.000.000. “Lalu, ketika dipanggil secara patut oleh penyidik Kejaksaan Kaur, ketiganya tidak mengindahkan panggilan tersebut,” terangnya. Melalui program Tabur Kejaksaan, tambah dia, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. “Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman,” ujar dia.
Jakarta, FNN - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengamankan tiga buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2022 di Kabupaten Kaur, Bengkulu.Ketiga buronan yang berinisial BSS, RNS, dan AH itu diamankan di sebuah penginapan di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (28/7) sekitar pukul 20.00 WIB malam.“Saat diamankan, BSS, RNS, dan AH bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menuturkan bahwa BSS, RNS, dan AH diamankan dalam kapasitasnya sebagai saksi yang akan diperiksa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi penyidikan.“Ketiganya diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap 16 kepala puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.Dalam perkara tersebut, lanjut dia, ketiganya mengaku-ngaku sebagai pejabat kejaksaan yang dapat membantu menyelesaikan penanganan perkara 16 kepala Puskesmas Kabupaten Kaur, Bengkulu, dengan meminta sejumlah uang yang terkumpul hingga sekitar Rp600.000.000.“Lalu, ketika dipanggil secara patut oleh penyidik Kejaksaan Kaur, ketiganya tidak mengindahkan panggilan tersebut,” terangnya.Melalui program Tabur Kejaksaan, tambah dia, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.“Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Peristiwa di Basarnas Harus Menjadi Bahan Evaluasi
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kasus dugaan suap yang terjadi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.\"Peristiwa di Basarnas perlu menjadi evaluasi kita. Kita harus mawas diri dengan hal seperti itu. Jangan dilihat negatifnya berita itu. Mari kita evaluasi bersama sehingga ke depan tidak terjadi lagi di tubuh TNI ataupun para prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI. Sehingga kita tetap solid untuk melaksanakan tugas pokok atau fungsi TNI,\" kata Yudo lewat keterangan tertulisnya dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut disampaikan Yudo usai memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.Dalam kesempatan itu Yudo juga berpesan kepada dua perwira tinggi TNI yang akan bertugas di Basarnas dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, untuk tetap mengingat jati dirinya sebagai prajurit TNI.\"Kepada para pejabat yang nantinya bertugas di luar, kepada Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irwansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya. Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing bahwa aku ini TNI,\" ujarnya.Panglima juga meminta prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI agar terus menjalin komunikasi. Personel yang berada di luar struktur TNI juga dibina dan diingatkan bahwa mereka masih TNI walaupun bajunya sudah berubah oranye, bajunya sudah berubah baju abu-abu telur bebek.Yudo juga memerintahkan agar dalam sepekan harus pakai baju TNI, biar mereka sadar bahwa mereka masih TNI, masih punya naluri TNI, masih punya disiplin, masih punya hierarki, masih punya kehormatan militer.\"Semua TNI yang bertugas di manapun harus membawa nama baik TNI dan itu juga adalah tugas negara,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Dewan Pers Berharap "Publisher Rights" Membangun Ekosistem Pers yang Sehat
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights atau Hak Penerbit dapat membangun ekosistem pers yang sehat sekaligus menyehatkan pers itu sendiri.\"Yang Dewan Pers harapkan adalah perpres ini bisa membangun ekosistem pers yang sehat dan menyehatkan media kita karena memang rantai distribusi pemberitaan melalui platform itu tidak bisa lagi disangkal,\" kata Ninik dalam diskusi Polemik Trijaya Publisher Rights, Google dan Masa Depan Pers dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu.Ninik berharap adanya dukungan terhadap penguatan media ataupun terhadap sumber daya manusia media itu sendiri.Ia lantas menuturkan bahwa hakikat pentingnya Perpres Publisher Rights ialah sisi ekonomi bagi kepentingan media, sekaligus hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat (right to know).\"Pertama soal karya jurnalistik berkualitas dan independensi pers, lalu yang kedua adalah terkait dengan keadilan pendapatan bagi media dan platform,\" ujarnya.Untuk itu, kata Ninik, Dewan Pers memberikan catatan agar Perpres Publisher Rights menuangkan rumusan-rumusan yang memberikan pendapatan yang adil bagi media atas platform digital.\"Kalau terjadi perbedaan pendapat, penyelesaiannya adalah bukan penyelesaian penegakan hukum, melainkan penyelesaian mediasi,\" ucapnya.Meski demikian, dia menekankan pula keadilan bagi platform digital agar tak serta-merta dilupakan.\"Kita juga berharap ada keadilan bukan hanya untuk media, melainkan keadilan untuk platform. Jadi, ini sama-sama supaya kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,\" imbuhnya.Ia juga berharap Perpres Publisher Rights dapat memastikan karya jurnalistik yang didistribusikan melalui algoritma platform digital merupakan karya jurnalistik yang berkualitas.\"Jadi, bagaimana caranya agar muatan norma di dalam perpres itu memastikan bahwa algoritma memang bisa menyelamatkan karya jurnalistik berkualitas dalam konteks pemberitaan,\" tuturnya.Ninik pun mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengawal regulasi publisher rights secara konstruktif.\"Karena setiap dalam perumusan sebuah kebijakan itu selalu saja ada insight yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mari kita saling menghormati itu sebagai bagian dari cara kita bermasyarakat,\" ucap Ninik.Sebelumnya, Selasa (25/7), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa peraturan terkait dengan publisher rights tinggal menunggu ketetapan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).Budi Arie saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah menandatangani naskah atau draf peraturan publisher rights, kemudian menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.\"Oleh saya sudah, dari Kemenkominfo sudah. Ya, nanti tergantung pada Pak Presiden,\" kata Budi.(sof/ANTARA)
Pendidikan Politik Sejak Dini Bisa Melalui Sineas Muda
Pontianak, FNN - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengatakan pendidikan politik sejak dini seperti menyasar kalangan pelajar sangat penting dan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan di antaranya melalui peran sineas muda.\"Pendidikan politik sejak dini penting dan harus digalakkan sehingga kalangan millenial bisa paham dan pentingnya politik dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Pemahaman atau edukasi bisa melalui karya sineas, \" ujarnya di Pontianak, Sabtu.Ia mengatakan dalam menggandeng dan merangkul kalangan anak muda agar bisa menjadi agen pendidikan politik secara luas bisa melalui festival film pelajar.\"Nah, dengan pelaksanaan Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2023 di Kota Pontianak yang dihadirkan P3I Kalbar yang mengangkat sub tema sosial politik bisa memiliki peranan strategis untuk pendidikan politik tersebut, \" jelas dia.Menurutnya banyak ide yang bisa diekspresikan sinieas muda untuk membuat sebuah karya tentang politik. Apalagi saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik atau pesta demokrasi yang puncaknya pada 2024 mendatang.\"Dengan karya sineas muda saya yakin akan lebih mudah cepat diterima dari kalangan mereka sendiri. Tren atau pendekatan apa saja mereka akan lebih tahu,\" jelas dia.Menurutnya pada momen Pemilu 2024 ini pemilih pemula di Indonesia sebagaimana data KPU mendominasi yakni di kisaran 60 persen. Dengan hal itu bagaimana partisipasi, peran aktif dan lainnya harus menjadi perhatian agar pemilih pemula tersebut berkontribusi besar.\"Peran dan suara pemilih pemula perlu diperhatikan. Wadah atau ruang untuk mereka penting difasilitasi. Sehingga peran dan harapan mereka bisa bisa hadir. Sehingga mereka aktif bukan malah sebaliknya menjadi apatis, \" jelas dia.Terkait Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2023 di Kota Pontianak saat ini memasuki tahap workshop penulisan. Selain itu sosialisasi festival terus digencarkan. Pada Oktober 2023 merupakan acara puncaknya yakni penghargaan kepada para pemenang atau sineas yang berprestasi atas karyanya.(sof/ANTARA)
Masa Kampanye Pemilu 2024 Lebih Singkat Dibanding 2019
Tanjungpinang, FNN - Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Indrawan Susilo Prabowoadi, menyampaikan masa kampanye Pemilu Serentak 2024 lebih singkat dibanding Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024.\"Masa kampanye Pemilu Serentak 2024, selama 75 hari. Sementara di Pemilu 2019, selama 120 hari,\" kata Indrawan di Tanjungpinang, Sabtu.Indrawan tidak bisa menjelaskan lebih jauh perihal alasan atau pertimbangan terhadap penetapan masa kampanye Pemilu 2024 yang selama 75 hari.Menurutnya secara spesifik hal itu dibahas di tingkat pusat yang melibatkan Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu RI.\"Kami sebagai jajaran KPU RI di tingkat provinsi, hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan di tingkat pusat,\" ujar Indrawan.Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri itu mengatakan tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selanjutnya, tanggal 11-13 Februari 2024 masuk masa tenang.Lalu pada tanggal 14 Februari 2024, adalah hari \"H\" atau pencoblosan untuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden RI (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.\"Metode kampanye Pemilu Serentak 2024 meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial,\" ungkapnya.Ia juga menyebutkan ada perbedaan pelaksanaan kampanye Pemilu Serentak 2024 dibanding sebelumnya, yang mana biasanya setelah tiga hari penetapan daftar calon tetap (DCT), peserta pemilu langsung melaksanakan kampanye.Misalnya, lanjut dia, jika penetapan DCT tanggal 3 November 2023, maka tanggal 6 November 2023, peserta pemilu sudah mulai kampanye.\"Tapi berdasarkan PKPU sekarang, ada jeda waktu sekitar 25 hari dari penetapan DCT, baru boleh kampanye baik Pilpres maupun Pileg. Artinya, Kalau penetapan DCT 3 November 2023, kampanye dimulai 28 November 2023,\" terangnya.Indrawan menambahkan pihaknya akan segera mensosialisasikan tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 kepada seluruh partai politik.Termasuk sosialisasi batasan antara kampanye dan sosialisasi yang dilakukan para kandidat calon peserta Pemilu Serentak 2024.\"Terkait persoalan di lapangan, apakah kampanye atau bukan, kami akan serahkan kepada teman-teman Bawaslu untuk melakukan pengawasan,\" demikian Indrawan.(sof/ANTARA)
Ketua KPK Mengajak Mahasiswa Unsrat Menjadi Agen Pemberantas Korupsi
Manado, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri mengajak mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado untuk menjadi agen pemberantas korupsi\"Kekuatan Unsrat dengan 28.000 mahasiswa, jadilah sebagai individu orang baik, jadilah sebagai agen pemberantas korupsi, jadilah sebagai agen pembangun budaya antikorupsi,\" kata Firli saat memberikan kuliah umum pendidikan antikorupsi dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Unsrat, di Manado, Sulawesi Utara, JumatFirli yakin suatu saat kita hanya mengenang bahwa korupsi itu adalah sesuatu masa lalu.\"Dan kita akan hidup pada suatu peradaban dunia, peradaban Indonesia, yaitu peradaban yang bebas dari korupsi,\" katanya pula.Pada kuliah umum tersebut, Firli antara lain memaparkan upaya KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di IndonesiaDia mengatakan KPK saat ini melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga strategi.Pertama memberikan pendidikan masyarakat antikorupsi, dimana kita ingin memberikan peringatan kewaspadaan, kesadaran bahwa korupsi itu bahaya. Bahaya karena tujuan negara tidak mungkin tercapai kalau ada korupsi.\"Kita tidak mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa, kita tidak mungkin memajukan kesejahteraan umum, dan kita tidak mampu memberikan perlindungan kepada segenap manusia seluruh tumpah darah Indonesia, kalau kita melakukan korupsi,\" katanya lagi.Karena itu, ujar dia pula, kita melakukan pendekatan dengan pendidikan masyarakat. Dengan pendidikanlah kita minta semua anak bangsa penyelenggara negara, ASN, anggota legislatif supaya tidak melakukan korupsi.Melaksanakan program pakta integritas, penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara, kepada pengurus partai, kepada partai politik, kepada legislatif, calon legislatif, supaya mereka tidak ingin melakukan korupsi, katanya lagi.Kemudian melakukan pencegahan dengan perubahan sistem. Menurut Firli, dengan sistem yang baik, maka tidak pernah membuat peluang, membuka celah orang melakukan korupsi. \"Serta ketiga melakukan penindakan,\" katanya pula.Hadir pada kuliah umum pendidikan antikorupsi, antara lain Rektor Unsrat Prof Dr Ir Oktovian Berty Alexander Sompie, Dekan Fakultas Hukum Unsrat, para dekan di Unsrat, dosen dan mahasiswa.(ida/ANTARA)
Akselerasi Reformasi Birokrasi Kemenkeu Mendapat Dukungan Menpan RB
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendukung upaya akselerasi reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).\"Tentu kami semua melihat bagaimana komitmen dan kerja keras Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk terus menjalankan reformasi birokrasi. Kami di Kemenpan RB mendukung penuh. Sehingga, ke depan, reformasi birokrasi, terutama di lingkup Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal, bisa semakin optimal,\" kata Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Azwar Anas menyampaikan hal itu saat menerima audiensi dari Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kemenkeu Amien Sunaryadi di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (28/7).Anas mengatakan kedatangan Amien itu dalam rangka membahas penerapan beberapa aspek penguatan tata kelola dalam pengelolaan perpajakan, bea dan cukai, serta kebijakan fiskal.\"Pak Amien Sunaryadi memaparkan berbagai skema yang saya yakin akan semakin memperkuat tata kelola di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal,\" jelasnya.Terlebih, lanjutnya, Kemenpan RB memiliki program pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM), yang menjadi panduan dalam penilaian berbagai unit kerja di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selama ini.\"Saya kira keberadaan Komwasjak cukup strategis untuk menopang upaya bu menkeu guna terus melakukan reformasi birokrasi di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal, dalam kaitan pengawasan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan,\" tuturnya.Dalam kesempatan tersebut, Amien meminta Kemenpan RB dapat bekerja sama untuk mendukung rencana penerapan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti-Suap di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.Anas pun menyambut baik hal tersebut untuk berkolaborasi dengan berbagai aspek dalam penerapan zona integritas menuju WBK dan WBBM.Menurut dia, pencegahan berbagai praktik yang tak sesuai tata kelola pemerintahan yang baik adalah bagian dari ikhtiar Pemerintah dalam menjadikan birokrasi bersih dan melayani.\"Ujung dari reformasi birokrasi adalah kerja yang berdampak dan pelayanan publik yang memuaskan. Kami bersama-sama mendorong semua instansi pemerintah menjalankannya,\" ujar Azwar Anas.Zona Integritas merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan unit kerja pada instansi pemerintah.Penerapan Zona Integritas berfokus pada kepuasan masyarakat; sehingga dalam proses penilaiannya tidak hanya dinilai tim penilai internal dan nasional, tetapi juga memperhatikan hasil dari survei daring dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.(ida/ANTARA)
Pertemuan Airlangga dan Puan Dinilai Membawa Hal Positif
Jakarta, FNN - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dyah Roro Esti menilai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membawa hal positif bagi kedua partai untuk menentukan arah politik nasional.\"Jelas pertemuan ini telah menciptakan stabilitas politik dan akan membawa hal-hal positif ke depannya bagi kedua partai, dengan mengutamakan pembangunan nasional yang berkelanjutan,\" kata Roro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Roro juga menilai pemberian buket bunga berwarna merah dan kuning dari Airlangga kepada Puan usai pertemuan pada Kamis (27/7) tersebut mempunyai makna tersendiri yang mengisyaratkan niat baik.Selain sebagai simbol politik, menurut dia, pemberian buket bunga itu menunjukkan sikap Partai Golkar yang menghormati sosok pemimpin perempuan di Indonesia.\"Bunga yang diberikan kepada sosok pemimpin perempuan, seperti Ibu Puan, mempunyai makna tersendiri. Bahwasanya, seperti bunga yang indah dan lembut, semua ini diawali dengan niat yang baik penuh dengan kepedulian, semangat tinggi, dan persahabatan,\" tuturnya.Anggota Komisi VII DPR RI itu pun berharap pertemuan Airlangga dan Puan dapat memberikan multiplier effect yang baik.Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jalan Tirtayasa Raya No 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.Dalam pertemuan tersebut, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa telah ada kesepakatan antara Golkar dan PDI Perjuangan untuk membentuk tim teknis menjelang Pemilu 2024.\"Kami menyepakati hal yang sifatnya teknis perlu dibangun dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis,\" kata Airlangga di Jakarta, Kamis.Usai pertemuan, Airlangga lantas memberikan buket bunga kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang disebut \"bunga politik\".\"Hari ini bunga spesial, merah kuning dan ini bunga politik,\" katanya.(ida/ANTARA)
Jokowi Dimakzulkan, Parpol-Parpol Menang Banyak
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MERUPAKAN pandangan yang keliru jika menyatakan bahwa gerakan makzulkan Jokowi itu bertentangan dengan peran partai-partai politik yang sedang menyiapkan diri untuk Pemilu khususnya Pemilu Presiden. Sesungguhnya makzulnya Jokowi sangat menguntungkan partai-partai politik. Makzulkan Jokowi adalah gerakan untuk membebaskan partai-partai dari sandera permainan Jokowi bersama \"inner circle\" nya. Makzulnya Jokowi menguntungkan PDIP karena semua tahu kini PDIP sedang tidak akur dengan Jokowi. Jokowi adalah petugas partai yang tidak patuh, mahir berpura-pura di depan tetapi di belakang berjalan semaunya. Ketika PDIP mencanangkan Puan Maharani sebagai Bacapres, Jokowi bergerak menjagokan Ganjar Pranowo. Megawati tentu tidak suka dan terluka. Saat Megawati mendukung Ganjar Pranowo, maka Jokowi berpaling kepada Prabowo Subianto. Meski Jokowi masih berwajah kemungkinan akan mendukung Ganjar Pranowo tetapi wajah ini tidak dipercayai Megawati sepenuhnya. Istana Jokowi memang penuh jebakan dan jampi-jampi. Tidak jelas dukungan dan pemihakan. Jokowi bagi PDIP adalah dilema. Makzul Jokowi akan membuat PDIP merdeka dan leluasa menuju Pemilu. Lengser Jokowi tentu menguntungkan Koalisi Indonesia Bangkit (KIB). Saat ini Golkar diobrak abrik dan PAN-PPP hanya bisa melompat lompat. Semua partai tersebut akan bebas dari penyanderaan jika Jokowi berhasil dimakzulkan. Jokowi memainkan hukum untuk kepentingan politik. Publik membaca bahwa KPK dan Kejagung dapat memilih kasus sesuai arahan atau keperluan. Yang sudah pasti beruntung adalah Koalisi Perubahan. Partai Nasdem, PKS dan Demokrat akan bebas dari beribu-ribu upaya Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Langkah Jokowi yang mengacaukan Partai Demokrat dan Partai Nasdem harus digagalkan. Artinya makzul sebelum 2024 adalah pilihan terbaik. Ketiga partai selayaknya untuk mendukung agenda pemakzulan ini. Bagaimana dengan Gerindra dan PKB? Makzulnya Jokowi juga menguntungkan keduanya. Keburukan Gerindra di depan rakyat adalah kesan Prabowo menjadi pengemis untuk dukungan Jokowi. Saat Jokowi mulai ditinggalkan, maka bersandar pada Jokowi adalah kartu mati. Prabowo dan Gerindra yang sudah terlanjur merapat sulit keluar. Hanya satu jalan yaitu Jokowi lengser atau dimakzulkan. PKB turut lepas dari penyanderaan kasus. Gerakan pemakzulan Jokowi bukan saja menjadi aspirasi dari rakyat yang sudah bosan dengan pola dan permainan rezim, akan tetapi juga menguntungkan dan menolong partai-partai politik. Ini merupakan \"blessing in disguise\" sekaligus keunikan yang terjadi di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. Bagi DPR dan MPR dengan adanya aspirasi desakan \"Makzulkan Jokowi\" melalui Petisi 100 yang lalu tentu dimudahkan untuk mendasari pemakzulan. Apa yang menjadi alasan dari Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat untuk pemakzulan Presiden Jokowi dapat didalami secara seksama. Ada KKN, pelanggaran HAM, perbuatan tercela, penghianatan negara dan lainnya. Desakan agar Jokowi mundur atau dimundurkan sangat beralasan hukum dan politik, karenanya dapat dilakukan dengan segera. Hal ini berkaitan dengan Pemilu 2024 yang semakin dekat. Demi kepentingan rakyat, maka partai-partai politik harus segera berbuat. Makzulkan Jokowi. Ini akan menjadi perbuatan dan perjuangan yang sangat bermanfaat baik bagi rakyat maupun bagi partai-partai politik itu sendiri. Slogan bangsa demi kebaikan bersama : \"Pemilu tanpa Jokowi\". Bandung, 29 Juli 2023.
POPULER
