ALL CATEGORY
QRIS TUNTAS Bertujuan Memperluas Akses Pembayaran Digital
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan kehadiran QRIS TUNTAS sebagai standar nasional fitur baru QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai (TUNTAS) bertujuan untuk mendorong inklusi melalui perluasan akses pembayaran digital kepada seluruh lapisan masyarakat.“(Inklusi keuangan melalui QRIS TUNTAS) khususnya kepada masyarakat kecil dengan jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah,” ucapnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis.Pada 4 tahun yang lalu, lanjut dia, BI bersama pihak industri menghadiahkan kemerdekaan Indonesia dengan peluncuran satu-satunya standar QR, yaitu QRIS. Peluncuran QRIS dinilai menyelamatkan Indonesia dari COVID-19 mengingat fitur tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan seiring adanya kebijakan pembatasan sosial.“Inilah bukti bahwa bersama kalau kita bisa memajukan bangsa. Oleh karena itu, mari kita hari ini ada wujud dari QRIS lagi, (yaitu QRIS TUNTAS untuk tarik tunai, untuk transfer, dan untuk setor tunai),” ujar Perry.Menurut dia, adanya QRIS TUNTAS akan memperluas layanan dan jangkauan QRIS baik yang memiliki akun maupun tidak memiliki akun, termasuk di daerah pelosok atau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).QRIS TUNTAS juga diarahkan guna mendukung stabilitas sistem pembayaran melalui interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara dan sumber dana, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui skema harga yang efisien dengan tetap memastikan keberlangsungan layanan oleh industri.Implementasi dari QRIS TUNTAS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) paling cepat pada 1 September 2023 dan paling lama pada 30 November 2023, tergantung kesiapan dari teknologi masing-masing lembaga PJP.“Kami komitmen antara Bank Indonesia dengan industri, dengan seluruh PJP, untuk segera bisa mengadopsi fitur QRIS TUNTAS ini, termasuk melakukan penyelesaian sistem dan persiapan lainnya diperlukan untuk selanjutnya mengajukan persetujuan kepada Bank Indonesia,” kata Gubernur BI.Fitur-fitur dalam QRIS TUNTAS mencakup tarik tunai yang dapat dilakukan melalui ATM, transfer melalui mobile banking dan uang elektronik antar pengguna QRIS, serta setor tunai di ATM atau agen QRIS TUNTAS.Biaya tarik tunai dengan QRIS TUNTAS ditetapkan sebesar Rp6.500 per transaksi.Untuk transaksi on-us intra PJP dilakukan melalui agen dan transaksi off-us antar PJB, sedangkan transaksi on-us intra PJB via ATM tidak dikenakan biaya.Adapun biaya transfer dengan QRIS TUNTAS sebesar Rp2.500 per transaksi sebagaimana BI-FAST. Apa yang berbeda adalah BI-FAST harus menggunakan account, sementara QRIS TUNTAS bisa memakai account atau uang elektronik.Bahkan, lanjut dia, jika dilakukan transaksi hingga Rp100 ribu per transaksi, maka biaya transfer menjadi Rp2 ribu per transaksi.Mengenai fitur untuk setor tunai, biaya yang diputuskan sebesar Rp5 ribu per transaksi melalui transaksi on-us melalui agen dan transaksi off-us. Sementara itu, transaksi on-us intra PJP via ATM tidak dikenakan biaya.(sof/ANTARA)
Pelindo Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Cegah Korupsi di Pelabuhan
Jakarta, FNN - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus berupaya meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi di pelabuhan.Komitmen tersebut dilakukan Pelindo dengan menggelar diskusi panel menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Selasa (15/8). Kejagung dan Stranas PK menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan Pelindo terus memperbaiki diri dan diskusi tersebut merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.\"Kami sangat terbuka dengan mereka dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,\" kata Arif melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor dalam rangka pencegahan dengan proses yang cepat, tepat, dan efektif.Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh Pelindo adalah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang lain.\"Kami siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kami bantu kalau diminta dan kami sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,\" ujar Ketut.Sementara itu, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo dapat mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehensif seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini.Salah satunya melalui aplikasi Phinnisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.Aplikasi Phinnisi (vessel management system) ialah aplikasi yang mengakomodir kebutuhan dari kegiatan pelayanan kapal. Adapun, kegiatan pelayanan kapal tersebut dimulai dari melakukan pengajuan pelayanan kapal (terintegrasi dengan Inaportnet), perencanaan terhadap resource dan schedule, realisasi terhadap kegiatan pelayanan kapal sampai dengan kebutuhan billing dan reporting.\"Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya sehingga terjadi lah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh,\" kata Niken.Lebih lanjut, ia juga menyebutkan salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada 2022. Menurut Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.(sof/ANTARA)
Tambahan 500 Ribu Hektar Sawah Diyakini Mampu Menghadapi Efek El Nino
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimistis tambahan 500 ribu lahan sawah mampu menghasilkan 1,5 juta ton beras pada penghujung tahun, yang dipersiapkan khusus untuk mengantisipasi dampak El Nino.“Kita mempersiapkan booster kegiatan penanaman lebih dari 500 ribu hektar selain dari reguler yang ada, kita tambah 500 ribu hektar,” kata Mentan SYL kepada Antara saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu malam.Mentan SYL menuturkan sejatinya Kementerian Pertanian telah mengantisipasi musim kemarau dengan menggenjot produksi dan produktivitas petani. Antisipasi tersebut dimulai dari perencanaan hingga implementasi di sawah dan ladang yang senantiasa dipantau secara seksama.Namun, pada musim kemarau tahun ini, Indonesia harus dihadapkan dengan fenomena El Nino yang berdampak pada intensitas panas yang lebih tinggi yang berakibat pada kekeringan dan kurangnya ketersediaan air.Hal itu berdampak pada stok pangan yang seharusnya diprediksi aman hingga Desember menjadi terancam. Kementan memprediksi dampak El Nino membuat Indonesia kekurangan stok beras antara 380 ribu ton hingga 1,2 juta ton.“Karena kebetulan kemarau ini El Nino, keringnya agak keras, panasnya agak banyak, air agak bersoal, tentu saja dari persiapan kita hanya kemarau, harus di booster lagi dengan pendekatan El Nino. Melalui analisa data dan lapangan bahwa kita sudah siap, sekeras apapun El Nino, kekurangan kita antara 380 rubu ton-1,2 juta ton,” ucapnya.Oleh karenanya, Kementan melakukan penambahan penanaman padi di 500 ribu hektar yang berada di daerah hijau. Mentan menjelaskan daerah hijau merupakan daerah yang memiliki jumlah petani yang cukup, kelompok tani yang bisa terkonsolidasi dan memiliki benih padi varietas unggul yang tahan kering dan panas serta pemilihan pupuk yang tepat.“Sehingga kita jamin ada tambahan 1,5 juta ton beras atau 3 juta ton gabah yang terjadi besok itu. Semua dirjen lintas sektor turun, sudah jalan sekarang, Juli-Agustus ini maksimal (ditanam) sehingga kita berharap dia bisa mem-backup November-Desember,” jelasnya.Adapun enam daerah hijau tersebut merupakan provinsi lumbung pangan, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kemudian, ditambah dengan empat provinsi penyangga yaitu Banten, Lampung, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.(sof/ANTARA)
Memperingati HUT RI Ke-78, Kemenkumham Memberi Remisi Kepada 175.510 Narapidana
Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 175.510 orang narapidana dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.\"Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Pas telah memberikan remisi kepada 175.510 orang warga binaan,\" kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Saut Poltak Silitonga di Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis.Remisi tersebut terbagi dalam dua kategori yakni remisi umum I atau pengurangan sebagian masa tahanan untuk 172.904 narapidana dan dan remisi umum II atau langsung bebas untuk 2.606 narapidana.Tiga wilayah dengan penerima remisi terbanyak yakni Sumatra Utara dengan jumlah 19.962 orang, Jawa Timur sebanyak 17.106 orang, dan Jawa Barat sebanyak 17.016 orang. Remisi Umum tersebut diberikan kepada warga binaan tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu.Remisi diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).Remisi Umum yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi narapidana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.Remisi diberikan bagi narapidana dan Anak Binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.\"Pemberian Remisi Umum bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana dan anak binaan yang bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan,\" ujar Reynhard.Saat ini jumlah penghuni di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia mencapai 273.826 orang, yang terdiri atas 222.523 narapidana dan 51.202 tahanan.(ida/ANTARA)
Presiden Menyebut Upacara 17 Agustus 2024 Dilaksanakan di IKN
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menyatakan Upacara Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.\"Insya Allah. Tahun depan Insya Allah sudah di IKN. Kita lihat nanti,\" kata Presiden kepada awak media sebelum memulai Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.Dengan proyeksi pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, menandakan upacara di Istana Merdeka pada Kamis ini menjadi kali terakhir dilaksanakan di Jakarta sebagai ibu kota.Senada dengan itu, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meyakini Upacara HUT ke-79 RI yang dipimpin Kepala Negara dilaksanakan di ibu kota baru.\"Insya Allah tahun depan kita sudah melaksanakan HUT RI di Ibu Kota baru,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin.Adapun Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.Presiden yang mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng asal Surakarta, Jawa Tengah, bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 yang mengusung Tema \"Terus Melaju untuk Indonesia Maju\".Tema HUT RI tahun ini menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi.Sebelum upacara dimulai, dilakukan Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi yang diarak dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka dengan kereta kencana.(ida/ANTARA)
KPU Memaknai HUT RI Sebagai Kebebasan Memilih Pemimpin Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy’ari memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia sebagai momentum peringatan kebebasan warga negara menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin bangsa.“Ketika menggunakan hak pilih, kita sedang menggunakan hak untuk menentukan nasib di masa depan,” ujar Hasyim di Jakarta, Kamis (17/8/23).Ia menjelaskan bahwa melalui pemilihan umum (pemilu), maka warga negara akan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan sosok yang mengisi jabatan kenegaraan, seperti presiden dan wakil presiden.Sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, lanjut Hasyim, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Dalam sistem ini, presiden akan menduduki jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Selain itu, katanya, masyarakat akan memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan kabupaten/kota.Para anggota legislatif terpilih akan menjadi wakil rakyat dalam menyuarakan kepentingan, baik ketika menyusun regulasi maupun mengevaluasi kinerja pemerintah, katanya.Oleh karena itu, Hasyim mengatakan bahwa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 merupakan bagian dari perjuangan untuk menentukan arah bangsa untuk lima tahun ke depan.“Mereka yang terpilih sebagai kepala negara dan wakil rakyat akan menentukan nasib kita dalam lima tahun ke depan,” kata Hasyim.Secara terpisah, anggota KPU RI Idham Holik mengajak masyarakat untuk memerdekakan diri dari ketidaktahuan tentang kepemiluan. Ia meminta masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, pendidikan pemilu, dan membaca berita.Idham mengajak masyarakat untuk memaknai HUT Ke-78 RI sebagai momen untuk memerdekakan diri dari politik uang dan tekanan politik menjelang Pemilu 2024.“Sehingga pilihan pemilih menjadi berdaulat,” ujar Idham.Dalam kesempatan tersebut, Idham berpesan kepada peserta pemilu untuk menjalankan kampanye sehat dan mengedepankan etika politik.Dengan demikian, kata dia, partai politik akan berkontribusi dalam menjamin kemerdekaan pemilih pada Pemilu 2024.“Dengan demikian pemilih bisa berdaulat dalam pilihan politik mereka,” kata Idham.(ida/ANTARA)
HUT Ke-78 RI Menjadi Tonggak Sejarah Baru Peradaban Indonesia
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia (RI) merupakan tonggak bagi sejarah baru peradaban Indonesia dan dunia.“Hari ini kita memperingati HUT yang ke-78 kemerdekaan Indonesia. Suatu peristiwa penting yang jadi tonggak bagi sejarah baru peradaban Indonesia dan dunia,” kata Hasto saat menyampaikan amanat upacara peringatan HUT Ke-78 RI di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis.Menurut Hasto, kemerdekaan merupakan tonggak penting untuk menentukan nasib bangsa dan Tanah Air ke depan. Ia menyebut kemerdekaan RI mengajarkan pentingnya suatu ide dan gagasan masa depan Indonesia yang digerakkan oleh sosok pemimpin yang andal.“Kemerdekaan RI mengajarkan pentingnya suatu ide, gagasan imajinasi masa depan Indonesia yang digerakkan oleh sosok pemimpin yang mampu menyuarakan segenap juang, turun ke bawah, mengakar, visioner, serta mampu merumuskan jalan kemajuan,” ucapnya.Ia pun menyampaikan bahwa HUT Ke-78 RI merupakan momentum untuk mengingatkan seluruh pihak agar pemimpin Indonesia ke depannya memiliki watak yang jujur.“Karena kalau tidak jujur, saudara-saudara sekalian, akan ada suatu aroma politik. Itulah keyakinan spiritualitas kita sebagai bangsa yang ber-Tuhan,” kata Hasto.Lebih lanjut, Hasto mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno bahwa semangat persatuan dengan rakyat merupakan senjata yang hebat. Oleh karenanya, dia meminta persatuan rakyat Indonesia diperhebat melalui peringatan HUT Ke-78 RI ini.“Mari kita perhebat persatuan rakyat, berjuang untuk kita bersama, kita bangun politik yang beradab, penuh kebaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, hingga mampu menggelorakan gencatan kemajuan bagi Indonesia Raya kita,” imbuhnya.Pada kesempatan itu, Hasto bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT Ke-78 RI di DPP PDIP. Upacara dimulai pada pukul 07.50 WIB setelah sebelumnya dilakukan kirab pada pukul 07.20 WIB.Turut hadir dalam upacara itu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, Mindo Sianipar, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PDIP Rudianto Tjen, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, serta Badan dan Sayap DPP Partai, DPC PDIP Jakarta Selatan, dan Sekretariat DPP PDIP.(ida/ANTARA)
Presiden Memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada HUT RI
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.Presiden yang mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng asal Surakarta, Jawa Tengah, bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini yang mengusung Tema \"Terus Melaju untuk Indonesia Maju\".Tema HUT RI tahun ini menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi.Bertindak selaku komandan upacara pada kesempatan kali ini Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad.Sebelum upacara dimulai, dilakukan Kirab Bendera dan Naskah Proklamasi yang diarak dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka dengan kereta kencana.Setelah Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi tiba di mimbar kehormatan, komandan upacara melaporkan kepada inspektur upacara.Dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali yang menggelegar dari arah Taman Monumen Nasional disertai bunyi sirene panjang menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka.Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kemudian membacakan Naskah Proklamasi yang pada 78 tahun lalu dikumandangkan Proklamator Soekarno sebagai tanda Indonesia telah merdeka.Selanjutnya Presiden selaku inspektur upacara memimpin para peserta upacara yang hadir baik di lokasi maupun secara virtual untuk mengheningkan cipta.Kemudian dilakukan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.Upacara dilanjutkan dengan Pengibaran Sang Merah Putih yang dibawa oleh anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan.Paskibraka lain yang bertugas mengibarkan bendera yakni Nathaniel Shawn Edgar Sondakh yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara sebagai pembentang bendera, Alfin Alfarisi perwakilan dari Sumatera Barat sebagai pengerek bendera, dan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Mar Ganteng Prakoso.Tampak hadir dalam upacara ini Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri; Wakil Presiden Keenam Try SUtrisno; Wakil Presiden Kesembilan Hamzah Haz; Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla; Wakil Presiden Ke-11 Boediono; Istri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid; Istri Wakil Presiden Keempat Umar Wirahadikusuma, Ibu Umar Wirahadikusuma ; pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tamu undangan.(ida/ANTARA)
78 Tahun Proklamasi, Buruh Belum Merdeka dari Perbudakan
Jakarta , FNN - Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun ini, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengingat kembali cita-cita luhur para pejuang dan pendiri Republik Indonesia, yaitu untuk menjadi bangsa yang berdaulat serta terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat harus bersatu dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Karena sampai hari ini, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari harapan. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media (17/08). Mirah Sumirat menegaskan seluruh rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Negara berkewajiban untuk memenuhinya. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak rakyat yang belum merasakan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupannya. Kesenjangan sosial juga semakin tinggi. Mirah Sumirat mengingatkan para pemimpin dan pejabat dalam Pemerintahan di semua tingkatan saat ini, untuk lebih memprioritaskan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah konsitusi UUD 1945 sudah sangat terang benderang, antara lain Pasal 27 ayat 2 yang tertulis “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun yang terjadi hari ini adalah Pemerintah lebih memprioritaskan kesejahteraan bagi kelompok pemodal melalui Undang Undang Cipta Kerja, tegas Mirah Sumirat. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 juga menjamin; \"Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hari ini hukum masih belum menjadi panglima karena masih banyak terjadi perbedaan perlakuan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam konteks ketenagakerjaan, masih banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan tanpa pernah ada upaya penegakan hukum yang seharusnya, seperti pelanggaran upah minimum, eksploitasi dan perbudakan modern yang dikemas dalam sistem kerja alih daya atau outsourcing, kontrak kerja yang bermasalah, pelanggaran jam kerja tanpa upah lembur, pemberangusan serikat pekerja, serta tidak dipenuhinya jaminan sosial pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Korupsi yang merajalela juga menegaskan bahwa pemegang amanah kekuasaan, adalah orang-orang yang serakah, lebih mementingkan diri dan kelompoknya, tanpa pernah mau peduli dengan nasib rakyat yang semakin sulit. Di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78 tahun ini, ternyata rakyat Indonesia masih harus memperjuangkan sendiri terwujudnya hak-hak konstitusionalnya! Bahkan rakyat seperti berhadap-hadapan dengan Pemerintah, karena Pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pemodal dan juga kepentingan kelompoknya sendiri. Dalam konteks ketenagakerjaan, 78 tahun Indonesia merdeka akan lebih terasa bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia, jika Pemerintah mencabut Undang Undang Cipta Kerja dan memberikan hak konstitusional rakyat untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pungkas Mirah Sumirat. (*)
Ketika Orang Terkuat Merasa Terzolimi
Khutbah panjang Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023 di gedung DPR tak memberikan gambaran dan harapan yang adil bagi rakyat Indonesia. Di awal khutbahnya ia lebih senang mengeksploitasi penderitaan dirinya ketimbang merasa bersalah terhadap keputusan, peraturan, dan kebijakan yang diambil seorang Presiden. Tampaknya ia tak suka dianalogikan sebagai lurah. Ia orang hebat, tak sekelas lurah. Sebagaimana tahun lalu ia mengundang seorang anak ke istana untuk menyanyikan lagu \"Ojo Dibanding-bandingke\". Ini menyiratkan bahwa seorang presiden di Indonesia tak bisa dibandingkan dengan siapa pun, termasuk dengan pemimpin sebelumnya, apalagi dengan seorang lurah. Ingat kan, \"Tak ada visi menteri, yang ada visi presiden\". Produk hebat ini jangan dilombakan, sebab sudah pasti menang. Ia juga ingin mengingatkan bahwa semua pekerjaan adalah hasil pemikiran dan keputusannya, maka tak elok kalau ia disalahkan, digoblog-goblogkan, ditolol-tololkan, serta difiraunkan. Sungguh tak punya adab jika ada orang yang menghina dan mencaci presidennya. Presiden merasa sedih bahwa budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Tampaknya presiden lupa, siapa yang memelihara buzzer yang setiap hari menggonggong dan menyalak terhadap yang berbeda. Lolongan buzzernya jauh dari pekerti yang baik. Setelah mengeluh, presiden lalu membacakan pidatonya. Ritual tahunan itu lebih banyak memaparkan hasil pekerjaan selama setahun terakhir yang semu. Capaian-capaian yang diklaim, semuanya kontradiksi dengan yang ada di lapangan. Busung lapar masih tinggi, pengangguran merajalela, kriminalitas meningkat, korupsi meroket, dan banjir tenaga kerja asing Cina masih mewabah. Presiden seharusnya menjelaskan soal IKN yang kontroversial. Ini menyangkut masalah kedaulatan dan masa depan anak bangsa. Presiden seharusnya menjelaskan soal Kereta Cepat Bandung dan proyek raksasa lainnya. Ini menyangkut soal kelangsungan bisnis dan masa depan ekonomi Indonesia. Presiden seharusnya menjelaskan soal karpet merah tenaga kerja asing Cina di Indonesia agar buruh Indonesia tidak merasa dibuang. Ini menyangkut pembelaan dan perlindungan terhadap anak bangsa sendiri. Presiden dengan kekuasaannya yang absolut seharusnya bisa menghentikan buzzer buzzer kebal hukum dan tak beradab, tak beretika, dan tak punya budi pekerti yang baik. Inilah bibit perang saudara yang terus tumbuh bersemi. Presiden seharusnya minta maaf telah membiarkan tuduhan radikal, intoleran, dan antiNKRI tetap berlangsung pada umat Islam. Apakah Saudara Presiden - pemegang kekuasaan tertinggi dan terkuat - tidak melihat ini? Semua tak berkutik di depan presiden, kecuali oposisi. Para ketua partai hanya bisa tunduk dan patuh. Airlangga Hartarto yang berbadan besar dan punya partai besar kalah terhadap presiden yang berbadan kecil dan tak punya partai. Prabowo yang \"Macan Asia\" harus bertekuk lutut pada \"Kucing Boyolali\", Habib Rizieq yang pekik takbirnya menggelegar, kini suaranya pelan menghilang. Kurang kuat apalagi wahai presiden. Akhirnya kita harus mengakui sebagaimana dikatakan Gus Mus bahwa tipikal bangsa ini hanya ada dua: majikan dan jongos. Selama 350 tahun bangsa ini telah diperjongos oleh majikan. Setelah majikan berhasil kita usir, maka jongos yang berubah menjadi majikan, kejahatannya melebihi majikan yang terdahulu. Pemimpin seharusnya memberikan motivasi dan optimisme, bukan mengeluhkan sesuatu yang tak semestinya, apalagi tentang pribadi. Itu playing victim namanya. (*)
POPULER
