ALL CATEGORY
Tanpa Kembali ke UUD 45 - Kartel Merajalela
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah membacakan pidato kenegaraan dan nota keuangan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, DKI Jakarta (16/8/2023). Tetap saja mengabaikan tujuan negara untuk melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hilang dari ingatannya. Yang di ingat hanya pembangunan IKN dan infrastruktur. Atas kejadian tersebut MPR nyaris tidak bisa berkutik akibat hilang fungsinya sebagai lembaga tertinggi negara. Demikian Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki original power, fungsinya tidak lebih seperti \"pupuk bawang\". Para kartel taipan oligarki yang telah diberi karpet merah leluasa mengatur dapur negara, jelas merasa tidak penting apapun yang dipidatokan Presiden. Selain harus tetap nurut dalan kendalinya. Presiden dengan jumawa memamerkan pembangunan IKN, infrastruktur dan proyek ghaib lainnya, dengan uang hutang dan sejak itu pula di kumandangkan program investasi dengan pengawalan ketat siapapun yang menghalangi kalau hukum membolehkan bisa didor (ditembak mati). Dalan sebuah artikel Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan perlunya mengembalikan kewenangan MPR RI menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Kewenangan subjektif superlatif penting berada di MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan. Kesadarannya agak terlambat ketika para kartel ekonomi sudah sangat berkuasa mengendalikan negara ini , apalagi hanya sekedar apologi ingin melakukan pembenaran atau membela diri no ketika MPR sudah seperti bebek lumpuh. Rezin kartel atau kabinet kartel menciptakan sistem kerja sama yang mampu menjaga dan mengatur negara sesuai dengan kepentingan kelompoknya, terutama dalam mencari sumber pendanaan yang berasal dari keuangan negara. Sistem kabinet kartel telah memberikan keleluasaan bagi wujudnya korupsi politik, menghilangkan sistem checks and balances, matinya suara kebebasan, dan membawa harapan palsu kepada sistem demokrasi mapan sebuah pemerintahan negara. Mereka menggunakan sumber daya negara untuk mempertahankan posisinya dalam sistem politik , beroperasi seperti kartel. Pengertian ini merujuk kepada eksploitasi kekuasaan untuk kepentingan kolektif para bandit palitik dan ekonomi kelompoknya . Argumen mengenai terjadinya kartelisasi adalah kepentingan penguasa bersama para kartel untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif mengharuskan mereka membentuk kartel. Ini harus dihancurkan Kerika keadaan terus memburuk dan negara terus menuju jurang kehancuran, tidak ada jalan lain rakyat harus bergerak dengan cara \"revolusi\". Kembali ke UUD 45, sekiranya akan melakukan perubahan pintunya adalah adendum terbatas, tidak harus menghancurkan UUD 45. Adanya keinginan anggota MPR akan melanjutkan amandemen adalah langkah konyol, bodoh dan sia sia justru hanya akan memperparah keadaan. ****
Partai Gelora Usulkan Dua Prioritas Strategis Ekonomi kepada Prabowo agar Indonesia Jadi Superpower Baru
JAKARTA, FNN - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan membentuk kelompok kerja transformasi yang akan diisi putra-putru terbaik di Indonesia. Pembentukan kelompok kerja transformasi ini sebagai bentuk kerja nyata dan aplikatif. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, saat berbicara dalam sesi pemaparan strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2024) malam. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa Prabowo Subianto mengerti betul saat berbicara tentang ekonomi, karena memiliki garis keturunan dari orang-orang yang berpikir dan belajar ekonomi seperti Prof Margono Djojohadikoesomo dan Prof Soemitro Djojohadikoesomo, meskipun background -nya adalah seorang militer \"Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen secara nasional untuk kembali ke jalan tengah, karena Pancasila adalah ideologi pertengahan,\" kata Fahri saat menjadi panelis dalam seminar tersebut. Menurut Fahri, Prabowo memiliki pemikiran sama dengan pendiri bangsa Bung Hatta (Muhammad Hatta), serta ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Mubyarto mengenai koperasi dan ekonomi Pancasila. \"Bahwa ekonomi liberal sekarang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kita perlu mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional dengan meningkatkan peran koperasi,\" ujarnya. Untuk itu, Partai Gelora kata Fahri, mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden RI di 2024. Yakni pertama adalah perlunya penterjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih riil. \"Nah yang kedua adalah menurut saya, ini agak praktis meyakinkan kepada pemain besar, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat,\" ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta para pemain ekonomi besar tidak perlu salah paham atau kwatir terhadap kepemimpinan Prabowo akan kehilangan harta mereka. Sebab, ekonomi Pancasila itu merupakan jalan tengah, bukan untuk mengerdilkan yang besar, tapi untuk menguatkan tulang punggung masyarakat banyak. \"Jadi basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan, ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton,\" katanya. Fahri mengapresiasi terminologi yang dilahirkan Prabowo, bahwa situasi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sekarang sebagai Jokowinomics. Namun, ia juga menyebutnya sebagai Prabowonomics. \"Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Jokowi (Joko Widodo) memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali. Alhamduillah dua tokoh ini dapat hidayah, mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa. Menyebabkan kita lolos dari krisis menghadapi Covid-19, bahkan sekarang ini kita mampu menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global,\" jelasnya. Bisa Jadi Inspirasi Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yang mendapatkan nomor urut 7 di Pemilu 2024 ini menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bukan sekedar main mata. Sebab, tidak mudah hal itu dilakukan, jika keduanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. \"Kita sebagai bangsa ini punya catatan, bahwa kita kurang menghargai orang seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya melihat sejarah dari generasi ke generasi, kepemimpinannya selalu terputus, tidak ada keberlajutan. Dari Bung Karno (Soekarno) ke Pak Harto (Soeharto) terputus seolah-olah tidak ada jasa kepemimpinannya. Termasuk di era reformasi, era kebebasannya, semua terputus, yang dilanjutkan justru konfliknya,\" tegas Fahri. Karena itu, Prabowo dan Jokowi berusaha untuk menyatukan semua elite nasional dengan menyudahi konflik, karena ada masalah lebih besar di depan mata yang lebih penting dan perlu dihadapi bersama, daripada memelihara konflik. \"Hei ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita songsong masa depan Indonesia, ini kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Saya ini, generasi yang suka bertengkar, pemberontak. Tapi kalau pertengkaran ini terus menerus terjadi, maka kita akan dangkal terus, orang lain sudah kemana, kita kemana,\" paparnya. Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini menilai apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi Presiden selanjutnya untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya agar tidak dimulai dari nol lagi. \"Selam ini tidak ada pewarisan. Dari Bung Karno ke Pak Harto tidak ada pewarisan, dari Pak Harto ke generasi 98 juga tidak ada pewarisan. Padahal kita perlu ada visi keberlanjutan agar Indonesia Emas 2045 tidak boleh hilang. Itu jalan bagi kita untuk menjadi superpower baru,\" ujarnya. Fahri mengkritik pihak-pihak yang terus bertengkar atas nama kebebasan demokrasi liberal, karena hal itu akan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akibat pertengkaran ini, program pembangunan yang dianggap berhasil pun harus dihentikan, dan Presiden selanjutnya memulai semuanya dari awal lagi. Indonesia, lanjut Fahri, seharusnya meniru pola kepemimpinan di Singapura, yang terus berlanjut dari Lee Kwan Yew ke Goh Chok Tong hingga Lee Hsien Lonong, sehingga program pembangunannya tidak terganggu, meski pemimpinnya berganti-ganti, bukan mulai dari nol. \"Terakhir, saya ingin bilang begini. Waktu saya kecil, saya suka berantem dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan. Saya sampai capek ketika saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek berantem. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini, ada di depan kita sekarang. Saya ingin Pak Prabowo ini menjadi orang yang melerai pertengkaran kita ini,\" tegasnya. Fahri menegaskan, bukan tidak paham demokrasi, yang memerlukan mekanisme check an balance atau makna oposisi, tetapi situasi global sekarang memerlukan adanya transisi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia dari Jokowi ke Prabowo. \"Jadi kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and ballance, bukan kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang terjadi sekarang, adalah di luar sana ada ancaman dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Insya Allah dibawa kepemimpinan Prabowo, Indonesia menjadi kuat, menjadi superpower baru,\" pungkasnya. (ida)
Windy Idol Diperiksa KPK Terkait Aliran Uang dari Hasbi Hasan
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol dan selebgram Riris Riska Diana telah menjalani pemeriksaan soal dugaan aliran uang dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.\"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penggunaan aliran uang yang diterima tersangka HH dan kawan-kawan dari pengurusan perkara di MA,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.Pemeriksaan keduanya berlangsung pada Selasa(15/8) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.Dalam agenda pemeriksaan tersebut penyidik KPK turut memeriksa Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung Andhika Rahman.\"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur penanganan perkara di MA termasuk dugaan keaktifan tersangka HH sebagai Sekretaris MA untuk mengikuti perkara yang diajukan upaya hukumnya di MA,\" ujar Ali.KPK pada Rabu (12/7) melakukan penahanan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan (HH) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan penanganan perkara di luar Mahkamah Agung.Hasbi Hasan diduga menerima suap sekitar Rp3 miliar untuk mengatur putusan kasasi kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) di Mahkamah Agung.Kasasi yang diintervensi tersangka HH adalah kasus KSP Intidana antara Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.Dalam proses kasasi tersebut, tersangka HT kemudian berkomunikasi dengan tersangka Dadan Tri Yudianto (DTY) untuk mengawal proses kasasi dengan adanya pemberian \"fee\" memakai sebutan \"suntikan dana\".Keduanya kemudian sepakat untuk menyerahkan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung yang satu di antaranya HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung.Hasbi kemudian sepakat dan menyetujui untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara Heryanto Tanaka.Atas \"pengawalan\" dari Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto, terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dan dipidana selama 5 tahun penjara sesuai dengan permintaan Heryanto Tanaka.Pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari HT kepada DTY sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp11,2 miliar.Dari Rp11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima Hasbi Hasan sejumlah sekitar Rp3 miliar.Atas perbuatannya tersangka HH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Pernyataan Jokowi Soal "Pak Lurah" Dinilai Sebagai Candaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal \"Pak Lurah\" saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 merupakan sebuah candaan.\"Kalau ada, ya, barangkali perumpamaan semua peraturan harus atas persetujuan \'Pak Lurah\' saya pikir hanya sebagai sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya, kan?\" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Paloh mengaku dirinya mengikuti dinamika perkembangan di tengah masyarakat dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi.\"Mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita, tidak ada hal yang luar biasa juga, ya,\" ucap Paloh.Sementara itu, terkait hasil pencapaian dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM), sebagaimana disebut Presiden Jokowi dalam pidatonya, Paloh menyebut bahwa hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa apabila benar adanya.Presiden Jokowi mengatakan Indonesia telah berhasil menurunkan angka kekerdilan pada anak atau stunting di Indonesia menjadi 21,6 persen dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9 pada tahun 2022.Dalam anggaran perlindungan sosial tahun 2015-2023, Jokowi juga menjelaskan terdapat sejumlah program, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada warga lanjut usia (lansia).\"Tapi, apakah kita menganggap pikiran dan harapan tadi cukup berbasis realisme yang ada atau memang itu hanya sekadar untuk memacu motivasi kita agar bergerak ke arah seperti itu; karena menurut saya, kalau pencapaian seperti itu bisa kita capai, kita patut syukuri dan itu spektakuler menurut saya,\" jelasnya.Paloh juga merespons pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa selayaknya pemimpin partai politik dan tokoh bangsa di Tanah Air ikut bertanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.Sehingga, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada Pilpres 2024 wajib didukung untuk menjalankan misi Indonesia Maju.Menurut Paloh, sudah sepatutnya dukungan diberikan kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Namun, dia mengingatkan bahwa dukungan yang diberikan Jokowi kepada figur tertentu, setelah berakhirnya masa kepemimpinannya, sifatnya personal.\"Saya pikir dalam proses sampai akhir masa jabatan beliau itu wajiblah, bagus, ya, dukungannya kan itu. Kalau dukungan lain setelah selesai masa jabatan beliau, itu dukungan personal, ya, yang bisa saja berkelanjutan,\" kata Surya Paloh.Sementara itu, terkait dukungan kerja sama politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, merupakan sesuatu yang baik.\"Bagus sekali, semuanya yang bergabung dan melaksanakan hak konstitusional yang ada dan itu semua bagus sekali,\" jelasnya.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya kerap disebut sebagai \"Pak Lurah\" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.\"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya \'Belum ada arahan (dari) Pak Lurah\',\" kata Jokowi.Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan \"Pak Lurah\" tersebut.\"Siapa \'Pak Lurah\' ini? Sedikit-sedikit kok \'Pak Lurah\'. Belakangan saya tahu, yang dimaksud \'Pak Lurah\' itu ternyata saya,\" kata Presiden Jokowi.(ida/ANTARA)
Gibran Tidak Mendapat Undangan Pertemuan Kepala Daerah PDI Perjuangan
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mendapatkan undangan pertemuan kepala daerah PDI Perjuangan se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/8).\"Nggak diundang, nggak ada undangan,\" kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.Sebelum acara tersebut, Gibran mengaku tidak melakukan komunikasi dengan pihak mana pun soal konsolidasi, termasuk dengan Ketua Umum DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.\"Beliau belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. Kalau Pak Pacul, saya nggak tahu, nunggu arahan saja. Saya juga nggak cari tahu,\" kata Gibran.Padahal, dia mengaku akan datang jika ada undangan yang masuk kepadanya.\"Saya kalau diundang pasti datang. Kalau nggak (diundang), ya, nggak datang sendiri,\" tambahnya.Menurut dia, bisa jadi kepala daerah yang diundang adalah para kader senior partai banteng moncong putih.\"Yang ingusan, (mungkin) nggak diundang,\" ujar Gibran.DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah menggelar pertemuan di Hotel Padma, Jalan Sultan Agung, Semarang, Selasa malam (15/8). Acara tersebut bertajuk Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai Dalam Menghadapi Situasi Ini dan Menuju Pemilu 2024.(ida/ANTARA)
Pidato Ketua DPD Soal Amendemen UUD 1945 Menarik
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pidato Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan mengamendemen UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan hal yang menarik.\"Hal yang menarik tadi adalah sambutan ketua DPD, yang membawa kembali sebuah pemikiran agar kita kembali mengamendemen UUD 1945, menempatkan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara,\" kata Paloh usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Paloh menilai gagasan tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena nantinya pemilihan presiden akan dipilih kembali lewat MPR RI.\"Konsekuensi nanti adalah pemilihan presiden tidak lagi secara langsung, tapi tentu ditempatkan melalui proses pemilihan di MPR itu sendiri. Saya pikir ini luar biasa, pikiran-pikiran yang bagus, ya, kan?\" katanya.Dia pun berharap gagasan yang sejalan dengan Partai NasDem tersebut mampu direalisasikan lebih konkret lagi ke depannya.\"Ini satu PR (pekerjaan rumah) tersendiri bagi MPR, DPR, DPD sendiri, untuk bersama-sama duduk, berembuk, dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkret lagi dan segera sosialisasikan ke masyarakat,\" kata Paloh.Sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pidatonya mengatakan bahwa DPD RI akan menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara yang meliputi lima hal pokok.\"Pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan,\" kata LaNyalla saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.Kedua, lanjutnya, ialah membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan, selain dari anggota partai politik.Ketiga adalah memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Artinya, kata LaNyalla, bukan penunjukan oleh presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru.Keempat, memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama presiden, sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh.Kelima adalah menerapkan secara tepat tugas, peran, dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.(ida/ANTARA)
Presiden Akan Menyampaikan Pidato RUU APBN dan Nota Keuangan
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo tiba di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu siang, untuk menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023—2024.Presiden tiba di gedung parlemen sekitar pukul 13.29 WIB dengan mengenakan pakaian sipil lengkap berupa setelan jas dengan kopiah.Sebelum Presiden tiba, Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin telah lebih dahulu hadir dengan juga mengenakan jas.Keduanya disambut oleh para pimpinan parlemen.Sebelumnya, Rabu pagi, Presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023—2024 merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan menjelang perayaan HUT Ke-78 RI.(ida/ANTARA)
Peta Politik Baru, Prof. Didik J. Rachbini: Pemerintahan Sekarang Setengah Bubar
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menilai Politik di Indonesia bungkusnya demokrasi modern, tetapi isinya sangat tradisional, dan bahkan buruk karena tidak bisa ditebak. Kadang-kadang bercampur klenik. Tidak ada acuan ideologis, tidak juga ada dalam kerangka akademis “text book”, yang contohnya kebanyakan Barat. “Siapa yang menyangka bahwa Jokowi secara samar dan diam-diam membuat kendaraan koalisi, yang menyebabkan “head to head” dengan Megawati. Koalisi ini kemudian menjadi kekuatan politik yang nyata. Ini terjadi setelah PAN dan Golkar bergabung atas “titah politik” Jokowi.” Kata Didik di Jakarta, Senin (15/2/2023). Dia menilai, kekuatan Jokowi sebagai presiden dan popularitas yang tinggi karena kucuran subsidi yang besar dari APBN kepada rakyat bisa mewujudkan koalisi baru yang didukung dengan titah politiknya. Jokowi memanfaatkan popularitas dan kekuatan politiknya untuk menjadi king maker di sudut sendiri, yang kemudian berhadapan dengan PDIP. “Tetapi kita tidak tahu pasti kekuatan ini bisa saja melemah setelah penetapan Capres selesai. Kemudian melemah lagi menjelang periode kedua berakhir.” Ujar didik. Menurut Didik kongsi Jokowi Megawati bubar dan pecah karena tidak nyaman menjadi petugas partai. Status petugas partai ini terus berjalan atau tepatnya partai mensubordinasi presiden secara terus-menerus di muka publik. Jokowi Megawati berhadap-hadapan secara politik dan keduanya telah menjadi king maker untuk calonnya masing-masing. “PDIP sekarang berada di sudut sendiri dan berhadapan dengan banyak lawan. Semua partai besar dan menengah sudah hampir pasti bergabung dengan koalisi sendiri. Partai Golkar, PAN, Demokrat, dan PKS sudah berlabuh dalam koalisi masing-masing. Mitra koalisi P3 tidak terlalu signifikan sehingga nanti berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo” kata Didik. Dia menilai, Megawati sekarang menghadapi banyak lawan, yang berat, baik Surya Paloh dan SBY. Sekarang lawan baru yang mengejutkan adalah Jokowi sendiri, yang berhasil mewujudkan koalisi kelas berat. PDIP semakin sulit dan berat. Banyak sekali kritik atas perubahan ini karena masalah PDIP sendiri, yang dianggap terlalu arogan. “Jangan berharap pemerintah memikirkan rakyat. Pemerintahan sudah setengah bubar dengan polah dan format politik cawe-cawe seperti ini. Tahun 2023-2024 ini adalah tahun terburuk bagi kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dll. Jangan berhadap ekonomi akan tumbuh 6 persen atau 7 persen seperti janji kampanye dulu,” ucap Didik. Setelah titah Jokowi, Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Gerindra dan PKB, maka semakin jelas bahwa koalisi Pemerintahan pecah berkeping-keping menjadi 3 bagian. Ini terlihat dari konfigurasi 3 koalisi partai dengan bakal calon presidennya masing-masing. Presiden dan menteri-menterinya tidak mungkin bekerja sepenuh hati. Tenaga, pikiran dan waktunya habis tercurahkan untuk perang politik untuk kemenangan 2024. Namun demikian lanjut Didik, ada yang perlu dicatat bahwa demokrasi yang mundur dan buruk sekarang ini hampir masuk jurang ketika kekuatan yang berkuasa bermanuver untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode di dalam UUD 1945. Semua partai tunduk terhadap gagasan keblinger ini dan sudah tinggal mewujudkannya dalam sidang paripurna MPR. “Tetapi Megawati dan PDIP sebagai partai terbesar menolak takut Jokowi mengalami nasib seperti Bung Karno. Dalam hal ini Megawati telah menyelamatkan demokrasi dari provokasi politik untuk amandemen undang-undang dasar, yang sudah digiring menuju 3 periode,” tambah didik. Dia menyebut politik sekarang bergerak dengan kemauan dan kepentingan elit pemimpinnya. “Para pendukung Capres ke depan sebaiknya tidak usah militan radikal dengan membangun peradaban politik jahiliyah dan demokrasi bajingan, yang dilakukan dengan cara-cara menghasut, menjadi buzzer pemecah belah warga bangsa, dan sejenisnya. Itu telah terjadi dalam pilpres yang lalu dimana sesama warga dibelah dan membelah menjadi kutub Cebong dan Kampret.” “Mengapa? Sekarang cebong dan kampret bingung sebab pimpinannya berganti peran. Yang kampretnya menjadi cebong dan yang cebong menjadi kampret. Sebagai contoh PSI sedang bingung dan pusing tujuh keliling apakah ikut ganjar atau prabowo?” ungkap Didik. “Setelah Jokowi membentuk koalisi baru berhadapan dengan megawati, maka tidak ada lagi cebong dan kampret. Permusuhan di masa lalu tidak perlu lagi karena pemimpinnya memang tidak dalam posisi head to head tapi saling merangkul untuk kepentingan dirinya masing-masing,” pungkas Didik. (sws)
Dicari Partai yang Berani Memakzulkan Jokowi, Dia akan Jadi Pemenang Pemilu 2024
Sekarang siapa lebih cepat dia akan jadi pemenang yang tangguh dalam kontestasi Pemilu 2024. Rakyat makin tersiksa. Bunuh diri makin menjadi hobby di kala beban hidup makin berat. Petuah para pemuka agama tidak lagi mempan karena menanggung beban perut diri dia sendiri dan keluarganya makin sulit. Imannya tak terbendung menahan gejolak aksi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau sudah bigini siapa yang bertanggung jawab, bukankah pemerintah pemangku dan pemegang kuasa yang diamanahkan rakyat. Sudah gak bisa kita membiarkan situasi akan terus seperti ini. Di negeri belahan dunia Afrika sana mantan presiden mereka ikat di pohon kelapa kemudian mereka cambuk. Dia terikat dengan tidak memakai baju dan ada 3 atau 4 orang mencambuknya dengan kabel. Kira-kira di Indonesia boleh seperti itu? Kalau boleh coba tunjuk tangan siapa-siapa yang siap jadi eksekutor sebagai pencambuk. Rupanya penguasa saat ini sudah bisa mengira dan mengetahui bahwa setelah Jokowi ada presiden baru yang bukan dari klan Jokowi. Ini terbukti dengan pernyataan LBP bahwa presiden baru gak usah bicara perubahan karena Indonesia itu sudah pada jalan yang benar. Gak usah berubah-rubah. Ikuti saja yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau sekarang hobi dengan korupsi, maka mari kita lanjutkan berkorupsi ria. Kalau sekarang hasil bumi berupa tambang disedot sesuka-sukanya oleh LBP and the gang-nya maka lanjutkan penyedotan itu sampai dia masuk ke liang kubur. Untuk apa perubahan kalau itu hanya menyengsarakan dia dan keluarganya. Apalagi sampai kekayaannya hasil dari korupsi disita negara dan semua kekayaannya dinasionalisasikan termasuk kekayaan para oligarki. Dirampas paksa dan disita oleh negara untuk membayar hutang negara. Itu tidak salah kan? 2024 merupakan kiamat kecil bagi manusia-manusia serakah di dalam istana laknat rezim terkutuk ini. Mereka sudah bernadzar kalau Anies pulang haji akan ditersangkakan oleh KPK tapi sampai saat ini mereka gak berani. Sebab kalau itu terjadi bukan hanya para pejabat KPK aja yang akan diamuk massa tapi keluarganyapun akan bernasib sama diamuk massa juga. Maka dari itu kemarin jokowi ke Cina melapor ke kakak tertuanya akan situasi terakhir di negaranya. Sekaligus nanya ke kakak tertuanya bahwa bagaimana nasibnya dan keluarganya nanti kalau Anies jadi presiden. Kira-kira kakak tertuanya jawab apa ya. Boleh jadi kata Xi Jin Ping, lu olang gak usah kwatil di sini banyak golong-golong baik yang sudah dipakai atau belum. Tinggal kau mau pilih yang mana untuk tempat tinggalmu. Owe gak bisa bantu lu olang untuk menghentikan Anies. Lakyatmu yang memilih dia bukan kita kan. Lu sendili tidak belani mau nangkap dia. Lu cuma janji-janji aja. Tapi nyatanya Anies itu sangat kuat. Paltai koalisimu mulai menalik dili dan mau dukung Anies. Kalau owe bisa apa ha. Maka Jokowi makin gusar dan panik. Berkali-kali Firli Bahuri di telefon menanyakan kasus formula E tapi dijawab sama Firli saya juga pusing Pak. Di sini cuma ada formula 88 karena perubahan cuaca jadi banyak yang batuk Pak. Firli juga agak ketakutan karena kasusnya ada di tangan POLDA METRO tentang kebocoran data. Dan KAPOLDA nya mantan anak buahnya dulu di KPK yang dipecat Firli. Dan RESKRIM POLDA METRO sudah pernah sekali memanggilnya. Kalau dia mau main pakai jurus mabuk maka tidak mustahil POLDA METRO akan menahannya. Era TB 1 Pak Sigit gak segan-segan menangkap dan memenjarakan jenderal kalau bersalah. Jadi ini yang bikin Firli ngeri-ngeri sedaaap mau maksa tersangkakan Anies. Mari kita songsong perubahan akan datang. Acara PKS Sabtu 28 Juli kemarin mengerikan, massa yang datang dan itu gak pakai dibayar. Banyak dari mereka juga bukan orang PKS. Tapi mereka datang hanya pengen melihat Anies. Maka dari itu dicari partai yang mau memakzulkan Jokowi supaya didukung massa mengimbangi partai-partai pendukung Anies supaya bisa menjadi pemenang di 2024 nanti. Karena sudah pasti partai pendukung Anies akan jadi top scorer di PEMILU 2024 nanti dan partai yang lain akan menjadi partai purbakala ditinggal pendukungnya. Gak percaya mari kita buktikan. Nuun walqolami wamaa yasturuun Wallahul muwaffiq ... Wallahul a\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO, Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 310724.
Anda Mundur Sukarela atau Dipaksa Mundur
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Otto Iskandardinata, dengan gagah dan berani, menyampaikan pidato pada pembukaan sidang Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda tahun 1931-1932. Intinya, “Indonesia pasti merdeka! Anda mempunyai dua pilihan. Menarik diri secara sukarela tetapi terhormat, atau kami usir dengan kekerasan.” \"Banyak orang mengatakan, tanpa adanya paksaan atau kekerasan, Anda tidak mungkin melepaskan Indonesia. Tetapi, biarpun banyak sekali yang mengatakan demikian, saya percaya bahwa suatu waktu, bila sudah tiba saatnya, Anda tentu akan melepaskan Indonesia demi keselamatan Anda.\" Saya menggunakan kata “Anda”, karena apa yang dikatakan oleh Otto Iskandardinata dalam pidatonya di depan Volksraad berlaku universal. Kita saksikan saat ini, pemerintah berperilaku seperti penjajah terhadap rakyatnya, dengan menghisap keringat dan darah rakyat, dan memiskinkan rakyat, untuk kepentingan para kroni kapitalisnya. Rezim saat ini sudah berubah menjadi kartel, tiran dan telah memberikan keleluasaan bagi wujudnya korupsi politik, menghilangkan sistem checks and ballances, matinya suara kebebasan, dan membawa harapan palsu kepada sistem demokrasi mapan sebuah pemerintahan negara. Waktunya, rakyat bereaksi, 78 tahun Indonesia menyatakan kemerdekaan, apakah hari ini kita hidup di alam merdeka? Atau masih hidup di masa penjajahan. Terjajah oleh taipan oligarki dan elit partai politik yang seperti kartel, memiskinkan bangsa Indonesia. Inilah saatnya, rakyat menggugat, mengembalikan kehidupan ekonomi kepada rakyat, untuk rakyat. Kondisi saat ini bahkan lebih buruk dari masa penjajahan. Dewan Rakyat di masa penjajahan membela kepentingan rakyat, tanpa kenal takut. Sedangkan Dewan Rakyat saat ini menjadi bagian dari penguasa, menjadi antek penguasa dan oligarki, yang turut berperan aktif memiskinkan rakyat bangsanya sendiri. Kartel taipan oligarki yang sudah masuk di dapur negara, tidak akan pernah menyerah menjajah negara ini tanpa kita paksa harus menyerah. Keadaan negara ditengarai akan semakin memburuk dengan hadirnya penjajahan gaya baru , yang telah bersenyawa dengan para penguasa dan kekuatan kartel partai politik . Pilihan harus kembali berjuang, melakukan gerakan revolusi, untuk menyelamatkan negara kembali kearah cita cita kemerdekaan, bukan menjadi budak penjajahan gaya baru. Seperti pernyataan Otto Iskandardinata, anggota Volksraad di masa penjajahan, Anda semua sebagai penjajah wajib mundur sukarela atau kita paksa mundur. Pilihan ada di tangan Anda. ****
POPULER
