ALL CATEGORY
Kemenkumham Memfasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Muara Enim
Palembang, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan perseroan perorangan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Muara Enim.\"Pendaftaran itu dilakukan melalui kegiatan pelayanan dan konsultasi kerja sama Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel pada pekan pertama Juli 2023 ini,\" kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Sabtu.Dia menjelaskan dalam kegiatan tersebut dilayani 12 pendaftaran hak cipta motif batik kujur, dan pendampingan pendaftaran merek kolektif SIBA (Sentra Industri Bukit Asam) dari PT Bukit Asam.Selanjutnya untuk Layanan pendaftaran perseroan perorangan terdapat 25 pendaftaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Muara Enim.\"Saya mengapresiasi kegiatan tersebut, karena memberikan pemahaman kepada para pelaku ekonomi kreatif mengenai manfaat perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil karya kreativitas yang mereka hasilkan,\" ujarnya.Melalui kegiatan tersebut memotivasi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan kekayaan intelektual dan perseroan perorangan.Kemudian ke depannya diharapkan meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual di Kabupaten Muara Enim, kata Ilham.Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muara Enim Isdrin pada acara pembukaan kegiatan tersebut mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM terkhusus Kantor Wilayah Sumsel yang telah memberikan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.Menurut Isdrin, potensi hak kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Muara Enim ini sangat banyak dan beragam yang dikelola oleh ekonomi kreatif.Melihat perkembangan dan kemajuannya saat ini, ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru perekonomian harus dikembangkan secara berkelanjutan dengan penguatan di segala aspek seperti sumber daya , industri, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan infrastruktur.\"Selain itu, dari sisi masyarakat bisnis, intelektual dan komunitas sebagai bagian dari kelembagaan ekonomi kreatif haruslah bersinergi dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada,\" ujarnya.Isdrin menambahkan bahwa \"Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menetapkan regulasi yang ramah bagi peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu bagian dari pengembangan, \" tambahnya.Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi secara panel oleh para narasumber yang terdiri dari narasumber yang pertama Kepala Seksi Perizinan Parawisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Triyanti Kartika yang membahas tentang tata cara pembuatan NIB dan penentuan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).Narasumber kedua, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yulkhaidir yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek dan pelatihan pendaftaran merek secara daring (online).Dilanjutkan dengan narasumber yang ketiga, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yenni yang memberikan materi tentang Hak Kekayaan Intelektual Cipta dan Perseroan perseorangan yang dilanjutkan dengan pelatihan pendaftaran hak cipta dan pendaftaran perseroan.Yenni menjelaskan bahwa pentingnya perseroan perorangan dan kekayaan intelektual bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Muara Enim.Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel itu berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Muara Enim mengenai legalitas usahanya.\"Perseroan perorangan dan hak kekayaan intelektual ini penting bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Muara Enim, sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya dan terlindungi sebagai pelaku usaha,\" ujar Yenni.(sof/ANTARA)
Demokrasi Membuktikan Rakyat Biasa Bisa Menjadi Pemimpin
Jakarta, FNN - Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan (TKRPP-PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan demokrasi membuktikan siapa pun dapat menjadi Presiden yang memimpin Indonesia, termasuk mereka yang asalnya dari rakyat biasa atau bukan dari kalangan yang berpengaruh.Dia menyebut terpilihnya Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019 bukti demokrasi menjamin mereka yang dari kelompok orang biasa dapat menjadi Presiden RI.“Demokrasi telah membuktikan orang-orang biasa, rakyat biasa, dengan sistem demokrasi yang kita pakai dapat dihantarkan menjadi pemimpin Bangsa Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga lahir dari rakyat kebanyakan seperti kita, dan kita bersyukur dari buah karya Ibu Megawati Soekarnoputri lahir pemimpin bangsa yang lahir dari rakyat Indonesia,” kata Ahmad Basarah dalam acara dialog interaktif di Jakarta, Sabtu.Dalam kesempatan itu, Ahmad Basarah lanjut menerangkan bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo pun berasal dari kelompok rakyat biasa.“Mas Ganjar lahir juga dari keluarga kebanyakan. Artinya, rakyat biasa seperti kita semua, bukan dari kalangan bangsawan, bukan anak jenderal, bukan anak-anak orang elite di Republik ini. Dia anak seorang purnawirawan (anggota) Polri berpangkat biasa,” kata Basarah.Oleh karena itu, dia berharap acara dialog interaktif yang mengangkat tema “Kenapa Ganjar Pranowo Capres Terbaik Penerus Jokowi” dapat menjadi ajang untuk membedah sisi humanis dan latar dari bakal calon presiden PDI Perjuangan itu.Dialog itu diharapkan dapat memunculkan gagasan-gagasan yang rasional mengapa Ganjar Pranowo yang harus melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode.“Dalam diskusi ini saya kira nanti akan mengemuka berbagai dimensi tentang Mas Ganjar Pranowo baik dimensi yang bersifat humanisme tentang pribadi Mas Ganjar, kehidupan keluarganya yang harmonis bersama istrinya Mbak Hj. Atiqoh dan juga putranya yang menggambarkan rumah tangga ideal dalam struktur sosial masyarakat kita, dan ketika kita ingin memimpin bangsa, tentu harus dimulai dari keluarga,” kata Ahmad Basarah.Dalam acara itu, yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menghadirkan sejumlah pembicara seperti Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi, Ketua DPP PDIP Prof. Hamka Haq, dan Ketua Alumni UI Garda Pancasila Sony Danang Wicaksono.Ganjar Pranowo, yang saat ini masih aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah, diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP pada 21 April 2023. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan itu secara langsung pada Rapat DPP Partai Ke-140 Diperluas Tiga Pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 H di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.PPP ikut mengumumkan secara resmi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka selepas Rapimnas Ke-5 di Yogyakarta pada 26 April 2023.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Rakyat Mengharapkan Pemimpin yang Mendengarkan
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut, masyarakat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mau mendengarkan dan dekat dengan rakyat. \"Harapan rakyat pemimpin nasional terpilih nanti harus bisa melanjutkan estafet kepemimpinan menuju Indonesia maju,\" kata Sigit di sela-sela pagelaran wayang kulit dalam rangka HUT ke-77 Bhayangkara di Jakarta, Jumat malam. Jenderal bintang empat itu memilih secara khusus judul lakon pagelaran wayang kulit tahun ini berjudul \"Wahyu Cakraningrat\". Menurut Sigit, lakon Wahyu Cakranigrat memiliki arti simbol cerita bagaimana seorang pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan Wahyu Cakranigrat. Ia menjelaskan, Wahyu Cakraningrat ini adalah wahyu yang diberikan kepada pemimpin. \"Harapannya tema tersebut juga kemudian bisa mengilhami dan juga bisa menjadi harapan semua bahwa seorang pemimpin nantinya diharapkan mengerti, karena dia yang memimpin rakyat, tentunya dia harus mengerti dan mendengar apa yang menjadi suara rakyat, dia harus dekat dengan rakyat,\" kata Sigit. Mantan Kabareskrim Polri mengatakan pagelaran wayang kulit selain untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia juga untuk mendekatkan Polri dan TNI dengan masyarakat. Lewat lakon Wahyu Cakranigrat diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat dan calon pemimpin bangsa ke depan untuk menjadi pemimpin yang mendengarkan. \"Sehingga kemudian dia bisa memimpin dengan baik menuju Indonesia yang lebih baik, ini tentunya filosofi yang kami harapkan, bisa kemudian menjadi semangat bersama untuk mewujudkan Indonesia maju menuju visi Indonesia emas 2045,\" ujar Sigit. Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga mengingatkan soliditas dan sinergitas TNI Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa mewujudkan pemilu damai. \"Dalam mewujudkan pemilu damai ini TNI, Polri harus solid. TNI, Polri dan masyarakat harus menjadi satu, walau pada saat pemilihan ada perbedaan, namun perbedaan tidak bikin pecah-belah, persatuan kesatuan tetap terjaga,\" katanya. Sigit mengingatkan pemimpin nasional yang terpilih kelak memiliki tugas berat, mengingat di tahun 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi bila tidak bisa dikelola dengan baik maka capaian yang selama ini dicapai bisa mundur. \"Harapan rakyat pemimpin nasional terpilih harus bisa melanjutkan estafet kepemimpinan menuju Indonesia maju, Indonesia emas 2045,\" kata Sigit. Hingga berita ini diturunkan, Sabtu (8/7) dini hari pukul00.10 WIB, pagelaran wayang kulit menampilkan empat dalang kolaborasi TNI, Polri, ASN dan profesional masih berlangsung, dihadiri 4.000 penonton, disiarkan secara langsung di 34 polda se-Indonesia dan ditonton di Suriname dan Belanda.(ida/ANTARA)
BNPT Mendalami dan Mitigasi Hubungan antara Al Zaytun dengan NII
Jakarta, FNN - Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid mengatakan pihaknya masih mengkaji apakah saat ini masih ada afiliasi dan keterkaitan antara Al Zaytun dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).Hal tersebut dilakukan karena secara historis memang ada keterkaitan antara Al Zaytun dan gerakan NII, katanya.\"Persoalannya adalah apakah sampai saat ini masih ada, tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT bersama dengan stakeholder terkait lainnya,\" kata Nurwakhid di Jakarta, Sabtu.Keterkaitan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dengan NII kembali diungkit dan mencuat ke permukaan setelah ponpes yang dipimpin Abu Toto alias Panji Gumilang terus mendapatkan sorotan publik soal isu dugaan penistaan agama dan isu lainnya.Sebagaimana diketahui DI/TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosuwiryo.Namun pascareformasi, UU Anti Subversi Nomor 11/ PNPS /1963 dicabut sehingga negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi ini.Menurut Nurwakhid, walaupun ada keterkaitan historis antara Al Zaytun dan NII, BNPT tidak bisa serta merta menjerat dengan UU Antiteror.\"UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT), seperti: JI, JAD, JAT, dan lainnya,\" ujarnya.Hingga saat ini, menurutnya, NII belum tercantum dalam DTTOT sebelum mendapatkan ketetapan dari pengadilan.\"Karena itu, melihat dari aspek historis, ideologi, dan gerakannya yang masih ada hingga saat ini tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTTOT sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,\" kata Nurwakhid.Terkait penanganan kasus Al Zaytun, menurut Nurwakhid, harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan pendekatan hukum pidana umum maupun pidana khusus sesuai bukti-bukti yang cukup.BNPT berperan dalam pengawasan dan \"monitoring\" bersama lembaga terkait guna melakukan pendalaman keterkaitan Al Zaytun dengan jaringan NII.\"Namun, hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri dan cipta kondisi agar menjamin stabilitas kamtibmas,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Ibadah Haji Menjadi Modal Sosial Melakukan Perubahan Lebih Baik
Jakarta, FNN - Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2020-2022 Arief Subhan mengatakan identitas sosial yang melekat pada individu yang telah melaksanakan ibadah haji merupakan modal sosial untuk melakukan perubahan sosial dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal baik.“Panggilan sebagai Pak Haji merupakan suatu kehormatan. Kalau dihormati, kan otomatis dia punya otoritas. Dia mestinya punya ruang, punya peluang untuk mengajak masyarakat berbuat lebih baik,” kata Arief Subhan di Jakarta, Sabtu.Hal itu, menurut dia, dapat memberikan kontribusi positif terhadap negeri karena banyak para pendahulu bangsa yang melakukan perubahan sosial setelah menunaikan ibadah haji maupun belajar agama di Mekkah, Arab Saudi.Dia mencontohkan KH. Ahmad Dahlan setelah pulang dari Mekkah mendirikan organisasi Muhammadiyah dan KH. Hasyim Asyari setelah pulang belajar dari Arab Saudi mendirikan Nahdlatul Ulama (NU).Peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengungkapkan ada tiga ajaran Islam penting yang terwujud dalam ibadah haji, yaitu tauhid, egalitarianisme, dan keadilan sosial.“Inti dari ibadah haji merupakan tauhid, yaitu para jamaah mengucap takbir dan melaksanakan doa-doa haji untuk mengagungkan Allah SWT. Tauhid memiliki makna bahwa kita betul-betul mengesakan Tuhan, hanya percaya, mengerti, dan menyembah kepada Allah SWT,” ujarnya.Arief menjelaskan ajaran egalitarianisme dalam Islam semua berada di strata yang sama, Allah SWT tidak memandang manusia dari sudut pandang sosial maupun materi, kecuali tingkat iman dan ketakwaannya.Dia mengatakan bahwa salah satu implikasi atau salah satu model ajaran yang egaliter dari Islam terwujud dalam ibadah haji.Menurut dia, dalam menunaikan ibadah haji, setiap individu dituntut untuk melepaskan semua atribut yang dimiliki, apakah orang Indonesia, orang Arab Saudi atau orang Afghanistan.“Jadi dia melepaskan itu dengan hanya semata-mata menggunakan identitas yang sama (pakaian ihram),” katanya.Yang ketiga, menurut Arief, adalah keadilan sosial. Islam sangat mementingkan keadilan sosial sehingga terdapat anjuran wajib dan sunah dalam bersedekah. Hal itu, menurut dia, dimaksudkan sebagai bentuk pemerataan atau sama rasa sebagai kesatuan umat Islam.“Kalau yang berbagi sifatnya wajib adalah zakat, sedangkan sunah yaitu infak, itu dilakukan karena keadilan sosial penting dalam Islam. Dalam bagian perayaan haji, contoh yang sederhana adalah berbagi hewan daging kurban,” ujarnya.Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan kesempatan haji, khususnya dalam kewajiban wukuf di Arafah merupakan momen penting untuk para jamaah haji melakukan tafakur atau introspeksi diri.Karena itu, Arief menilai setelah ibadah haji, maka para jamaah diharapkan menjadi haji mabrur untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.(ida/ANTARA)
Bacaleg dari TNI, Polri, dan ASN Sudah Mundur Sebelum 9 Juli 2023
Meulaboh, FNN - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat mengimbau kepada seluruh bakal calon legislatif (Bacaleg) yang maju di Pemilu 2024, yang sumber gajinya dari keuangan negara harus sudah mundur dari jabatan nya sebelum tanggal 9 Juli 2023.“Kami sudah mengimbau setiap pengurus partai politik, agar memastikan status pekerjaan bakal calon yang memiliki gaji dari keuangan negara agar wajib mundur dari jabatan atau pekerjaannya,” kata Ketua KIP Aceh Barat, Teuku Novian Nukman kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu.Ada pun bacaleg yang wajib mundur tersebut, diantaranya jika berstatus sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri.Kemudian penyelenggara pemilu, kepala desa atau perangkat desa, dan karyawan yang anggaran nya bersumber dari keuangan negara.Teuku Novian mengatakan pengunduran tersebut harus dilakukan bacaleg, sebelum batas akhir pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRK Aceh Barat Pemilu 2024 pada tanggal 9 Juli 2023.Pihaknya juga mengimbau setiap partai politik peserta pemilu, agar dapat mencermati dengan baik catatan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi, yang telah disampaikan kepada masing-masing partai politik melalui Silon.Dalam hal penggantian bacalon pada Silon, agar Partai Politik melalui Admin Silon memastikan alasan penggantian sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yaitu bakal valon yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi dinyatakan ganda namun diajukan kembali karena menyatakan memilih Dapil.Dalam hal ini, kata Teuku Novian, bacalon wajib membuat surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani yang menyatakan bahwa bakal calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu daerah pemilihan, dan atau memilih partai politik yang bersangkutan;Kemudian bakal calon mengundurkan diri, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon, serta bakal calon meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.Novian mengatakan bakal calon yang diajukan penggantian oleh Partai Politik, dokumen yang di-upload adalah Surat Keterangan/Rekomendasi dari DPP/DPW/DPC yang menerangkan penggantian bakal calon yang bersangkutan. Untuk kondisi ini, lebih lanjut silahkan berkoordinasi dengan masing-masing DPW/DPP.Bakal calon diajukan pindah Dapil. Dalam hal ini, dokumen yang di-upload adalah Surat Keterangan/Rekomendasi dari DPP/DPW/DPC yang menerangkan penggantian bakal calon yang bersangkutan. Untuk kondisi ini, lebih lanjut silahkan berkoordinasi dengan masing-masing DPW/DPP, katanya.(ida/ANTARA)
Republik Korporasi Apanya yang Mau Diestafetkan?
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KALAU Bambang Soesatyo yang ketua MPR itu mengatakan bahwa Republik Indonesia Ini milik Ketua partai , justru sebalik nya ketua ketua partai itu hanya pion-pion nya korporasi yang menguasai 74% lahan di Republik Indonesia. Bapak -bapak Pendiri negeri ini mempunyai cita-cita masyarakat adil dan makmur, oleh sebab itu perintah UUD 1945 \"Melindungi segenap Bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia \" untuk melaksanakan cita-cita tersrbut di perintahkan didalam UUD1945 pasal 33 ayat 3.menentukan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Kemudian untuk mengatur tanah air terbitlah Undang no 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Di undang-undang ini mengatur luas tanah untuk korporasi seluas 25 hektaŕ jangka waktu 35 tahun kemudian bisa diperpanjang 25 tahun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan bahwa saat ini kasus korupsi justru pelakunya berasal dari orang-orang yang lulusan perguruan tinggi. Mahfud menjelaskan bahwa pada 2017, pihaknya sudah mengatakan bahwa korupsi era reformasi ini lebih meluas dari era Orde Baru. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan timbal balik kepala daerah terpilih ke para cukong paling membahayakan adalah melahirkan korupsi kebijakan terkait perizinan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Rata-rata, kata Mahfud, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. \"UUD 1945 menyebut sumber daya alam dikuasai oleh negara, dan mengamanatkan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi, data di bawah menunjukkan penguasaan sumber daya alam justru oleh segelintir kelompok,\" tulis Walhi dan Auriga dalam laporan Indonesia Tanah Air Siapa yang dirilis Agustus 2022. \"Dari 53 juta hektare penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektare yang diperuntukan bagi rakyat, tapi 94,8 persen bagi korporasi,\" lanjutnya. Walhi dan Auriga mencatat lahan yang dikelola korporasi di Kalimantan mencapai 24,73 juta ha, sedangkan yang dikelola rakyat hanya 1,07 juta ha. Ketimpangan serupa juga ditemukan di pulau-pulau lainnya. Merespons hal ini, Walhi dan Auriga merekomendasikan agar pemerintah mengambil sejumlah kebijakan, yakni: Mempercepat pengakuan serta memperkuat perlindungan Wilayah Kelola Rakyat yang selama ini berkonflik dengan perusahaan maupun negara (kawasan hutan) melalui skema yang Perhutanan Sosial, TORA, pengakuan Hutan Adat, dan enclave. Melakukan evaluasi dan pencabutan izin perusahaan-perusahaan yang selama ini berkonflik dengan rakyat serta perusahaan yang melakukan kejahatan terhadap lingkungan. Menerbitkan kebijakan stop perizinan baru (perkebunan, pertambangan dan sektor kehutanan) di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Membatalkan UU Cipta Kerja serta aturan turunannya yang akan menjadi legitimasi hukum penerbitan izin dan investasi yang masif di Indonesia. Walhi mencatat Joko Widodo adalah presiden yang paling banyak memberikan izin pengusahaan lahan tambang dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Delapan tahun cacat, Jokowi memberikan izin usaha pertambangan (IUP) seluas 5,37 juta ha. Luas ini mengalahkan pemberian izin tambang oleh Susilo Bambang Yudhoyono seluas 3,93 juta ha. Presiden-presiden sebelumnya tidak pernah memberikan izin tambang lebih dari 100.000 ha. Konsesi lahan tambang memiliki 3 bentuk, yaitu kontrak karya (KK) untuk tambang mineral, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), dan IUP. IUP adalah penyeragaman konsesi tambang pascareformasi. Tanpa banyak yang menyadari pemberian penguasaan lahsn oleh korporasi adalah bentuk pelsnggaran Undang Undang baik jaman SBY maupun Jokowi telsh melanggar Undang no 5 tahun 1960 tentang poko-pokok agraria. Di undang-undang ini mengatur luas tanah untuk korporasi seluas 25 hektaŕ jangka waktu 35 tahun kemudian bisa diperpanjang 25 tahun. Jadi korporasi yang menguasai jutaan hektar jelas melanggal undang undang akibat DPR nya juga mandul ngak berfungsi maka tidak mampu mengawasi penyekewengan yang dilakukan Presiden. Kalau sudah hancurnya sistem dan amburadulnya pengelolahan dan kekayaan ibu pertiwi sehingga Bumi Air dan Kejayaan yang ada dikuasai Korporasi dan sebesar besarnya untuk Korporasi terus apanya yang mau diestafetkan. Maka gerakan perubahan untuk menyelamatkan bangsa dan negara harus dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya kembali pada Pancasika dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. (*).
Anis Matta: 'Macan Asia' Gerindra Dekat dengan Narasi 'Indonesia Superpower Baru' Partai Gelora
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan Partai Gelora dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kedekatan ideologi satu sama lain selama ini. \"Secara umum memang ada kedekatan ideologi dengan Pak Prabowo,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (8/7/2023) Anis Matta menjelaskan Partai Gelora selama ini memiliki semangat politik bernama \'Arah Baru Indonesia\' dan ingin menjadikan \'Indonesia Superpower Baru\' atau lima besar dunia kekuatan global baru setelah Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China Baginya, semangat politik Partai Gelora ini dekat dengan narasi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kerap digaungkan Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi \'Macan Asia\'. \"Narasi \'Macan Asia\' [Gerindra] dekat dengan narasi \'Indonesia Superpower Baru\',\" kata dia. Meski demikian, Anis Matta mengatakan Partai Gelora belum memutuskan secara resmi siapa calon presiden (capres) yang akan didukungnya sampai saat ini. Namun, ia menekankan Partai Gelora nantinya akan memperhatikan aspek kesamaan ideologis dengan calon kandidat ketika menentukan pilihan capres. \"Kedekatan ideologi itu salah satu pertimbangan utama Gelora menentukan capres,\" tambah dia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah kembali memuji kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Baginya, kinerja plus elektabilitas tinggi Prabowo itu bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024. \"Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,\" kata Fahri. Fahri juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai capres. Terlebih, ia mengatakan Prabowo kerap maju di kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) sejak 2014 dan 2019 lalu. \"Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,\" sebut Fahri. Partai Gelora merupakan salah satu partai pendatang baru di perpolitikan tanah air. Partai Gelora telah resmi terdaftar sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.(Ida)
Soal Brigjen Endar, Rocky Gerung: Jokowi Mempermainkan Psikologis KPK
Jakarta, FNN - Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara Brigjen Endar Priantono dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang dinilai kurang harmonis sejak peristiwa pemberhentian dan pengembalian Brigjen Endar. Hal ini diungkap Rocky Gerung dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (7/7/23). Dalam tayangan tersebut, Rocky Gerung menyinggung sikap dari Brigjen Endar yang seharusnya berteman kembali dengan Firli Bahuri. Adapun hal itu, karena masa jabatan pimpinan KPK resmi ditambah, dari 4 tahun menjadi 5 tahun. \"Sebetulnya masih ada waktu untuk ya bersahabat demi 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan karena diperpanjang,\" ujar Rocky. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyayangkan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan itu. Ia pun menyebut kalau Jokowi, tampak mempermainkan psikologis KPK. Hal tersebut yang membuat Rocky Gerung menilai, betapa buruknya presiden RI saat ini. \"Tetapi presiden kemudian sedikit cawe-cawe lagi. Yang udah dipecat Firli dikembalikan lagi melalui perintah Kapolri. Jadi presiden Jokowi juga mempermainkan psikologi KPK. Itu buruknya presiden kita,\" tandas Rocky Gerung. Sementara itu, belum lama ini, diketahui bahwa Brigjen Endar kembali ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Seperti diketahui, Brigjen Endar mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun Ajaran 2023 di Lemhanas RI usai diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri oleh Ketua KPK Firli Bahuri per 11 April 2023. \"Selain perubahan SK oleh Sekjen, pimpinan KPK juga telah menerbitkan surat tugas mengikuti pendidikan di Lemhanas,\" ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu (5/7/2023). Untuk saat ini, Brigjen Endar juga masih dibebastugaskan dari tugas hariannya. \"Sama dengan pegawai KPK lainnya yang sedang pendidikan di Lemhanas, maka sementara dibebaskan dulu dari tugas sehari-harinya,\" ujar Ali Fikri. (Ida)
Anies Menampar Rezim Jokowi
Anies Baswedan mampu menampar rezim Jokowi, dan itu tanpa perlu menggunakan argumen kata-kata mematikan. Cukup dengan diam, dan pada saatnya waktu yang nantinya membalas dengan pembuktian sebaliknya dari apa yang sepatutnya tak dipersoalkan. Tabiat Anies memang tidak berbantahan di ruang publik. Oleh: Ady Amar - Kolumnis JAKARTA International Stadium (JIS) dalam perbincangan. Setelah lama tak disapa, tiba-tiba muncul pernyataan spekulatif politis istana, itu tentang rumput yang dipakainya--dari sebelumnya soal pintu masuk yang cuma satu, dan area parkir yang tak menampung banyak kendaraan penonton--tak membuat Anies risau, lalu merespons dengan pembelaan. Anies membiarkan saja polemik berlangsung, ia tetap khusyu\' dengan ibadah hajinya yang dilanjut silaturahim pada tokoh dan ulama yang ada di Mekkah dan Madinah. Semua pahamlah, bahwa men- downgrade dirinya tengah diupayakan sepenuh hati. Gonjang-ganjing JIS di tanah air tak merusak agenda Anies di Tanah Haram. Anies seperti tak merasa terusik. Ia cuma berujar, Silahkan JIS direnovasi, itu setelah diverifikasi FIFA. Hal itu ia sampaikan lewat politisi PKS Mardani Ali Sera, yang dimuat dalam Twitter pribadinya, Kamis (6/7/2023). \"Mas @aniesbaswedan bilang JIS bukan miliknya, tapi milik bangsa Indonesia karya anak bangsa. Jika mau direnovasi monggo. Namun ojo kesusu & menghakimi, biarkan FIFA yang menilai. Setorkan aja 6 stadion RI, lalu cek apa rekomendasinya, jika ada perbaikan ikuti saja.\" JIS salah satu legacy yang ditinggalkan Anies. Karenanya, identik dengan Anies. JIS memang megah mencengangkan, jika mata yang melihat tak rabun oleh subyektivitas sempit. Pembangunannya pun tak main-main. Menggandeng jasa perusahaan konsultan desain dan konstruksi asal Inggris, Buro Huppold. Perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 45 tahun. Membangun banyak stadion mentereng di banyak tempat. Di antaranya stadion Tottenham Hotspur, dan beberapa stadion di Qatar. Jika tak sarat politisasi, mestinya simpel melihat JIS itu apakah sudah memenuhi standar FIFA, atau ada bagian tertentu yang perlu direnovasi. Bukan seperti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, terkesan norak saat berombongan meninjau JIS. Layaknya seperti ngeroyok Anies dengan mengecilkan karyanya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut serta dengan menenteng \"tukang rumput\" guna menilai layak tidaknya rumput JIS, menurut standar FIFA. Tak ketinggalan ikut pula dalam rombongannya, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Plus serombongan juru warta menyertai, agar langkah mereka yang grusa-grusu itu bisa secepatnya diberitakan. Setelah mendengar penjelasan \"tukang rumput\", bahwa rumput JIS tidak layak dipakai. Karenanya, rumput JIS perlu diganti. Sarannya, karena berkejaran dengan waktu untuk perhelatan Piala Dunia U-17, maka perlu diambilkan rumput yang sudah jadi dari lapangan golf. Keluarlah angka Rp 6 miliar untuk renovasi rumput. Lalu Menteri Basuki Hadimuljono tampil memberi penjelasan pada pers, bahwa rumput JIS tidak layak, dan akan diganti sebagaimana usulan \"tukang rumput\". Langkah pembantu Presiden Jokowi ini kasar. Bisa dipastikan itu suara rezim menyikapi hal yang bersangkut paut dengan Anies. Meski tanpa isyarat sekalipun, tahu apa yang mesti dikerjakan untuk men- down grade Anies. Tidak dicukupkan merundung Anies lewat buzzer, yang terbilang gagal, tapi tetap dipakai jasanya. Proyek mubazir dengan gelontoran uang puluhan atau bahkan ratusan miliar untuk menghabisi Anies, yang justru makin menaikkan elektabilitasnya. Karenanya, cara lain pun dipakai, dan itu dengan mengikis legacy yang ditinggalkan Anies di Jakarta. Kali ini JIS yang dipilih. Tidak mustahil pula besok-besok trotoar yang dibangun Anies ratusan kilometer itu juga akan dipersoalkan. Itu hal yang mudah bisa dibuat, misal dengan mempersoalkan keramik yang dipakai terlalu licin, dan itu berbahaya bagi pejalan kaki. Upaya yang hanya ingin mengesankan, bahwa Anies membangun Jakarta dengan tanpa perencanaan yang matang. Menjadi tidak masalah jika ratusan miliar uang mesti keluar untuk penggantian keramik, tentu jika itu terjadi, yang itu cuma untuk men-downgrade Anies. Setiba Anies di tanah air bisa jadi nantinya kita akan mendengar penjelasan darinya, jika itu dirasanya perlu. Bisa jadi sekadar penjelasan pengulangan dari pernyataan sebelumnya, Silahkan JIS direnovasi, tapi menunggu penilaian FIFA. Anies sepertinya tak perlu membela diri atas perundungan JIS, karena sudah banyak para pihak yang tanpa diminta \"membelanya\". Maka menarik mencermati ungkapan pengamat bola, Tommy Welly, atau akrab dipanggil Bung Towel, yang mengomentari Menteri PUPR Basuki Hadimoljono dalam pernyataan akan mengganti rumput yang ada di JIS. \"Menteri PUPR bukan asesor FIFA. Karenanya tidak berhak bicara di luar kewenangannya. Yang berhak memberi pernyataan itu adalah FIFA sendiri selaku regulator dari persepakbolaan dunia.\" Suara-suara senada banyak muncul digaungkan pengamat bola. Semua lebih menyayangkan jika ini ditarik pada kepentingan politik dibanding JIS dipakai untuk Piala Dunia U-17. Terpenting dikesankan JIS tidak sempurna, itu sepertinya sudah cukup. Selanjutnya, JIS akan ditinggalkan. Tak akan disentuh, karena di situ sarat Anies. Main-mainan Erick Thohir dan rombongan, itu cuma langkah sia-sia. Terkesan grusa-grusu. Cuma menimbulkan kehebohan sesaat, selang setelahnya justru muncul caci maki rakyat pada rezim Jokowi. Sedang sebaliknya, memunculkan simpati terus mengalir pada Anies. Sebuah tamparan pada rezim Jokowi. Anies Baswedan mampu menampar rezim Jokowi, dan itu tanpa perlu menggunakan argumen kata-kata mematikan. Cukup dengan diam, dan pada saatnya waktu yang nantinya membalas dengan pembuktian sebaliknya dari apa yang sepatutnya tak dipersoalkan. Tabiat Anies memang tidak berbantahan di ruang publik.**
POPULER
