ALL CATEGORY
Tentara Bayaran: Si Sepatu Kotor Bernama Wagner
Masa depan Wagner di Rusia pascapengkhianatan bosnya, masih gelap. Ada kemungkinan para tentara bayaran ini dijadikan sepatu kotor untuk pekerjaan tak terpuji lainnya. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Tanggal 23 Juni menjadi hari yang mencekam bagi Rusia. Pasukan paramiliter swasta Rusia, Wagner, tiba-tiba melakukan perlawanan terhadap Presiden Vladimir Putin. Kepala Wagner, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, membawa 2.000 tentara berbaris dari Ukraina ke Moskow. Di sisi lain, dalam aksi pertahanan balasan, 3.000 orang pasukan Chechnya dikerahkan untuk mempertahankan Moskow. Truk sampah penuh pasir ditempatkan di pintu masuk kota. Keesokan harinya, sekitar 150 km dari ibu kota Rusia, sebuah kesepakatan dicapai. Kepala Wagner, Yevgeny Prigozhin, diasingkan ke Belarus, sebagai imbalan untuk mengakhiri pemberontakannya. Buntut aksi Prigozhin ini membuat Kementerian Pertahanan Rusia agak gagap tatkala memutuskan nasib Wagner. Tidak mudah mengambil alih komando perusahaan militer yang memiliki pasar, struktur intelijen, dan jaringan internasional. Wagner tidak hanya memiliki sejumlah besar petempur di Ukraina. Perusahaan ini juga mengopersikan ribuan tentara di Suriah, Libya, Sudan, Mali, Republik Afrika Tengah, dan tempat lain. Middle East Eye (MEE) berspekulasi bahwa beberapa elemen sayap kanan nasionalis dan radikal Rusia dari Wagner telah meninggalkan perusahaan setelah Prigozhin setuju untuk pindah ke Belarusia dan membubarkan bisnisnya. Hanya saja, sebagian besar pasukan Wagner masih siap bekerja sama dengan militer Rusia karena mereka tidak punya banyak pilihan. “Kantor Wagner di seluruh negeri tidak ditutup dan secara aktif merekrut tentara, tapi kali ini kontrak mereka diteruskan ke kementerian pertahanan.” Sumber lainnya menyebut banyak pejuang enggan meninggalkan organisasi karena mereka telah direkrut dari penjara dengan imbalan amnesti. Mereka memilih beralih ke kontrak dengan kementerian pertahanan. Diperkirakan 85% dari sekitar 50.000 pasukan Wagner yang bertempur di Ukraina akan akan beralih bergabung dengan kementerian pertahanan. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang akan meninggalkan medan perang. “Angka desersi akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang, karena militer Rusia tidak mengontrol sebagian besar pangkalan perusahaan,” ujar sumber itu. Beberapa pejuang konon telah meninggalkan pos mereka di Afrika, seperti di Libya. “Ada desersi di Libya dari para pejuang yang direkrut dari wilayah Suriah yang dikendalikan oleh Damaskus, karena gaji yang tidak dibayar dan salah urus,” kata sumber itu. “Ada juga rekrutan dari negara ketiga dan masa depan mereka tidak jelas.” Kemungkinan langkah Prigozhin dan pembubaran Wagner akan mendorong sejumlah besar kaum radikal untuk beraksi melawan Moskow, baik di dalam maupun di luar Rusia, dan elemen-elemen ini, para buronan dan mereka yang bergerak di bawah tanah, akan mencari perlindungan di tempat lain. Hanya saja, tetap saja sebagian besar orang yang berafiliasi dengan organisasi di Libya, Mali, dan Suriah kemungkinan akan menandatangani kontrak dengan kementerian pertahanan. Lebih jauh lagi, situasi di Suriah tidak akan banyak berubah karena pangkalan militer Rusia di Khmeimim akan memegang kendali penuh atas operasi Moskow di negara itu. Sedangkan di Afrika tengah, organisasi tersebut telah mengakui supremasi kementerian pertahanan Rusia. Pekerjaan Kotor Yevgeny Viktorovich Prigozhin kini mengungsi di Belarusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara pribadi menuduh Prigozhin melakukan pengkhianatan. Sedangkan nasib Wagner akan digabungkan dengan perusahaan baru. Banyak juga yang memperkirakan Wagner tidak akan menghilang begitu saja. Moskow kemungkinan akan tetap menggunakan grup tersebut untuk melakukan pekerjaan ‘kotor’ lainnya. “Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus membuat Wagner dalam keadaan koma untuk sementara waktu dan menggunakannya sebagai sepatu kotor untuk beberapa tugas, tetapi prioritasnya adalah mengambil komando penuh pasukan Wagner,” ujar sumber MEE. Nasib Wagner tampaknya masih misterius. Butuh waktu setidaknya setahun bagi Rusia untuk menata ulang perusahaan pembunuh ini. Prigozhin mendirikan Grup Wagner ketika Rusia menganeksasi Krimea dan berperang di negara-negara seperti Libya dan Suriah sebagai wakil Rusia dan sekutunya. Dia secara bertahap membangun Wagner sebagai kekuatan tangguh yang bergerak di area di mana militer Rusia tidak dapat terlibat secara langsung. Keterlibatan terbaru mereka adalah di Ukraina. Di sini Wagner mengubah momentum untuk mendukung Rusia setelah menangkap Bakhmut. Pasukan Wagner tersebar di banyak negara di Afrika dan Timur Tengah. Mereka adalah kekuatan utama yang menyelamatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan membantu Khalifa Belqasim Haftar di Libya. Kebanyakan pasukan Wagner direkrut dari penjara Rusia. Mereka juga mempekerjakan pejuang dari negara tempat mereka beroperasi, seperti Suriah, misalnya. Selain berpartisipasi dalam perang aktif, Prigozhin memelihara hubungan dekat dengan kekuatan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Prigozhin menjadi nakal untuk membalas dendam karena militer Rusia membunuh pasukannya. Kudeta bersenjata berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko bahwa tuduhan terhadap Prigozhin akan dibatalkan dan para pejuangnya tidak akan dihukum. Bermula sebagai Koki Putin Nama Yevgeny Viktorovich Prigozhin belakangan ini sangat ngetop. Prighozhin menempati popularitas setara Presiden Rusia, Vladimir Putin; Perdana Menteri Mikhail Mishustin; Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Pria berusia 62 tahun itu memiliki riwayat dunia hitam yang panjang. Ia menjadi narapidana akibat aksi perampokan dan penyerangan pada 1981. Hebatnya, Prigozhin yang mengenyam masa tahanan 12 tahun akibat aksi itu, lantas sukses jadi pengusaha. Dia membuka bisnis restoran di Saint Petersburg pada 1990-an. Banyak pihak menilai, status sebagai pengusaha restoran itulah yang memperkenalkannya dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini. Pada dekade yang sama, Putin menjabat Wakil Walikota Saint Petersburg. Perkenalan dengan Putin sebagai pengusaha restoran, membuat Prigozhin mendapat julukan “koki Putin”. Seiring karibnya menaiki tangga kekuasaan Rusia, Prigozhin pun ikut terkatrol, dari bisnis restoran kemudian sukses membidani perusahaan media, hingga pabrik konten internet yang sempat membuatnya dituding ikut campur dalam Pilpres Amerika Serikat pada 2016 lalu. Pada Januari lalu, ia membuka diri mengaku sebagai aktor di balik layar perusahaan Wagner. Pasca itu, sepak terjangnya menjadi-jadi. Dengan menggunakan efek emosional masyarakat Rusia terutama berhaluan konservatif, Prigozhin seringkali mengobarkan slogan Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, termasuk janjinya menaklukkan Ukraina. “Kamerad Stalin benar sekali, hukuman mati bagi prajurit dan pejabat yang ‘gagal’ mendukung upaya perang,” ujarnya pada Mei lalu. Ucapan Prigozhin itu merujuk pada undang-undang kebijakan Perang Dunia II Stalin. Terkait Wagner, dia mengklaim memiliki 50.000 orang yang siap membantunya \"di saat-saat terbaik\", dengan sekitar 35.000 pasukan di garis depan setiap saat. Prigozhin dilaporkan menggunakan penyebaran Wagner ke Suriah dan negara-negara Afrika untuk mengamankan kontrak pertambangan yang menguntungkan. Beberapa media Rusia menuduh bahwa Wagner terlibat dalam pembunuhan tahun 2018 terhadap tiga jurnalis Rusia di Republik Afrika Tengah yang sedang menyelidiki aktivitas kelompok tersebut. Sayang, hingga kini kasus pembunuhan tetap tidak terpecahkan.
Panji Gumilang, si Sakti dan Penuh Misteri
Panji Gumilang selain sakti juga penuh misteri. Ada yang menyebut dia adalah pimpinan NII-KW-9. Sudah lama ia tak tersentuh hokum. Baru di era kini, kesaktian Panji seakan dilucuti. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Asy-Syaikh Al-iMa\'had AS Panji Gumilang yang bikin heboh belakangan ini adalah figur tertinggi di Pondok Pesantren (Ma\'had) Al Zaytun. Hanya saja, sampai kini figur ini masih penuh misteri. Ada yang menyebut dia adalah pimpinan Negara Islam Indonesia Komandemen IX (NII-KW-9). Ken Setiawan, mantan anggota kelompok NII KW-9 yang saat ini memimpin NII Crisis Centre di Jakarta, lembaga swadaya yang membantu para korban pengrekrutan kelompok itu pernah mengungkap kaitan gerakan tersebut dengan pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Panji Gumilang punya nama Abu Toto di NII KW 9. Ken menyebut, Panji Gumilang mencapai sukses besar dalam pengrekrutan jemaah dan pengumpulan dana. Ken mengaku sempat 4 tahun \"belajar\" di Al Zaytun. Al-Zaytun adalah pondok pesantren yang terbesar, termodern dan termegah se-Asia Tenggara, dibangun dan berdiri di Haurgeulis Indramayu Jawa Barat, diperkirakan menelan dana sebesar Rp4 triliun lebih. Dalam buku \"Membongkar Gerakan NII di Balik Pesantren Mewah Al-Zaytun\" karya Umar Abduh juga disebutkan keterkaitan antara Al Zaytun dengan Abu Toto dan KW IX-NII. \"Ini sesungguhnya bagaikan sebuah tanaman yang tumbuh, hidup dan berkembang di atas suatu hamparan tanah yang tadinya gersang, lantas kemudian mendapatkan siraman air limbah yang mengandung unsur pupuk, sehingga tanaman tersebut hidup subur dan cepat membesar mencengangkan setiap yang melihatnya,\" tulis Umar Abduh. \"Abu Toto adalah laksana air limbah yang memiliki kandungan pupuk hayati yang cenderung menghidup-suburkan tanaman,\" lanjutnya dalam buku yang diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (2001) ini. Menurut Umar Abduh, Abu Toto bernama asli Abdus Salam Rasyidi. Selain Abu Toto, dia juga punya nama alias cukup banyak, antara lain Syamsul Alam, Abu Mararig, Toto Salam. \"Namun hanya ada satu nama yang paling dihormati dan disegani di lingkungan pondok pesantren Al-Zaytun, yakni Asy-Syaikh Al-Ma\'had AS Panji Gumilang,\" ujarnya. Pengamat Terorisme Al-Chaidar juga pernah mengungkap bahwa dia adalah Abu Toto. Eksistensi Panji Gumilang sebagai pemimpin Al Zaytun sekaligus NII KW 9 sejatinya tak lepas dari program defeksi pemerintah Orde Baru. Al Chaidar mengatakan untuk menangani orang-orang yang anti terhadap Pancasila, pemerintah Orde Baru berupaya untuk mengumpulkan mereka yakni memiliki ide-ide mendirikan negara Islam. Namun demikian, program defeksi yang dikembangkan pemerintah justru menjadi berlebihan. \"Sehingga kemudian program ini menjadi blunder dan itu bisa kita lihat di dalam kasus Al Zaytun ini,\" ujar Al-Chaidar. Dalam Al Zaytun ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Panji Gumilang yang sebenarnya bukanlah intelijen, dia adalah orang yang direkrut oleh intelijen untuk dijadikan salah satu partner, bukan sebagai agen. \"Kalau agen itu orang yang berada di lingkaran intelijen itu sendiri, sementara di luar luar lingkaran itu tetapi mendapat proteksi dan dukungan yang sangat besar sangat masif itu disebut partner,\" kata Al Chaidar. Untuk mengembangkan program defeksi tersebut, menurut Al Chaidar, Panji Gumilang yang menjadi partner intelijen harus dapat merebut faksi NII. Ia kemudian berhasil merebut faksi NII KW 9 yang pada awalnya dipimpin oleh Adah Jaelani. \"Kemudian dia (Panji Gumilang) merebut kekuasaan dari mereka itu. Orang yang sudah tidak lagi menjabat itu direkayasa sehingga mereka tertangkap, setelah tertangkap kepemimpinan jatuh kepada Abu Maarik alias Abu Toto (Panji Gumilang),\" katanya. Menurut data Umar Abduh, pada kesempatan wawancara dengan Harian Pelita saat berkunjung ke Ma\'had Al Zaytun kurang lebih 1 bulan sebelum diresmikan oleh BJ Habibie (27 Agustus 1999), Panji Gumilang sempat menyatakan kalau dirinya adalah pria kelahiran Indramayu. Dalam kesempatan lain, kepada sahabatnya di Rabithah Alam Islami dahulu, Ustaz Rani Yunsih, dia mengaku sebagai pria kelahiran Banten. Bahkan dalam kesempatan BKSPPI mengadakan musyawarah di Ma\'had Al-Zaytun tahun 1999 Kyai Khalil Ridlwan sempat menanyakan nama asli, alamat di Jakarta dan nomor HP Panji Gumilang, ia hanya menjawab \"nanti juga tahu\" padahal Abu Toto dan Kyai Khalil Ridlwan adalah teman sekelas/seangkatan ketika menjadi santri di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Nah, inilah mengapa sampai kini Panji Gumilang tetap penuh misteri. Berdasarkan pengakuan (testimoni) dari nama nama yang dicantumkan oleh Al Chaidar dalam bukunya yang semuanya mengaku pernah terlibat dan bersama sama dengan Abu Toto, Abu Ma\'arig atau Toto Salam dalam gerakan NII KW IX, termasuk Al Chaidar sendiri, sebenarnya telah cukup sebagai dasar yang kuat untuk alat bukti, baik dari sisi hukum maupun sisi barang bukti dan persaksian, bahwa yang bernama AS Panji Gumilang yang kini menjadi Syaikh Ma\'had Al Zaytun dan foto close up maupun postur penuh dirinya yang terpampang di berbagai media massa tersebut, itulah Abu Toto, atau Toto Salam atau Abu Ma\'arig, Imam KW IX yang dimaksud dalam testimoni mereka. Demikian pula dengan Ma\'had Al Zaytun, ma\'had itulah salah satu pembangunan yang dimaksudkan, selain untuk pembangunan asykariyah (ketentaraan dan persenjataan) dan lembaga formal struktural NII, dalam gerakan pengumpulan dana, melalui istilah harakat Ourban, harakat Ramadilon, Infag, Shadagah, Oiradi, Istighfar dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil investigasi tim LPPI ke Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, maupun investigasi ke kampung halaman isterinya di Menes (Pandeglang, Banten) yang telah ditinggalkan mereka sejak tahun 1994, data identitas diri AS Panji Gumilang yang sebenarnya telah diperoleh dan dapat dipastikan, tentang nama asli maupun asal usulnya, maupun perjalanan serta kariernya. === BIODATA AS PANJI GUMILANG Nama Asli: Abdul Salam bin Rasyidi Tempat/tanggal lahir: Desa Dukun, Sembung Anyar, Gresik, 27 Juli 1946 Pendidikan: -SR (Sekolah Rakyat), Lulus Tahun 1958/9 -Siswa Pondok Modern Gontor, masuk Tahun 1961. -Mahasiswa Fak. Adab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Istri: Khotimah Binti E. Said alias Maysaroh. 5. Lahir : Menes, 25 April 1944. Anak anak: Imam Prawoto, Wushtho, Iwan, Anis dan 2 adiknya. Nama belakang \'Prawoto\' dari nama Imam Prawoto diambil dari nama samaran Abdus Salam saat dibai\'at atas permintaan sendiri dan kemudian dikenal dengan panggilan Abu Toto. Imam Prawoto kini menjabat sebagai sekretaris Yayasan Pesantren Indonesia Ma\'had Al Zaytun. Sedangkan Anis bt Abdul Salam kini juga menjadi Guru di Ma\'had Al Zaytun.
Wapres Meminta Agar Pendidikan di Ponpes Al Zaytun Tetap Berjalan
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin minta proses belajar-mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun tetap berjalan pasca-ditetapkannya pimpinan ponpes tersebut Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.\"Tadi Bapak Ketua Dewan Pertimbangan (Ma\'ruf Amin) memberikan arahan bahwa proses pendidikan yang sekarang sudah berjalan di Al Zaytun itu harus tetap berjalan. Pemerintah diharapkan bisa mengambil alih dan juga memberikan pembinaan di dalam proses selanjutnya,\" kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa\'adi di kantor MUI Jakarta, Rabu.Amirsyah menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat Dewan Pertimbangan MUI tentang Perkembangan Organisasi dan Persoalan Keuangan dan Kebangsaan yang dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang juga Wapres Ma\'ruf Amin.\"Pemerintah itu siapa? Tentunya yang sesuai dengan tupoksi-nya, dalam hal ini adalah kalau lembaga pendidikan umum dikembalikan Kemendikbud, kalau pendidikan agama dan pondok pesantren di Kementerian Agama,\" tambah Zainut.Sekretaris Janderal MUI Amirsyah Tambunan mengemukakan bahwa MUI mendukung Bareskrim Polri yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, namun soal Ponpes Al Zaytun tetap harus terus berjalan.\"Kita minta ke Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Jadi ada dua hal, soal Panji-nya oke tapi ini lembaga pendidikan ya harus dibimbing dibina itu kewenangan Menteri Agama Kementerian Agama. Alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Panji Gumilang, sebagai mustafti, peminta fatwa itu adalah bareskrim, sudah kita serahkan dan proses hukum jalan terus,\" jelas Amirsyah.Amirsyah juga meminta agar umat tenang tidak terprovokasi dengan anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Jelas, (penodaan agama). Kita ada 10 kriteria satu di antaranya yang kelima yaitu menafsirkan Al Quran tidak sesuai dengan kaidah itu penting, jadi menafsirkan Al Quran harus sesuai dengan kaidah,ada aturan, jadi nggak bisa secara serampangan,\" tambah Zainut.Saat ini, menurut Zainut, keberlanjutan status Panji Gumilang ada di tangan pihak kepolisian.\"Saya kira bola sekarang ada di kepolisian dan saya yakin Kepolisian sebagai penegak hukum akan melaksanakan fungsinya secara profesional, akuntabel dan berkeadilan, kita tunggu saja proses hukum itu di kepolisian,\" ungkap Zainut.Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telat menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (1/8/2023).Panji Gumilang juga telah diperiksa sebagai saksi pada Selasa mulai pukul 15.00 hingga pukul 19.30 WIB. Penyidik lantas melanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap Panji Gumilang dari mulai pukul 21.15 WIB hingga pukul 01.00 WIB pada Rabu (2/8)Pemeriksaan kemudian dihentikan karena permintaan Panji Gumilang dan dilanjutkan pada Rabu siang.Panji Gumilang diduga melanggar ketentuan Pasal 156a dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, dinilai mengajarkan ajaran sesat karena antara lain menyampaikan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris, membolehkan zina dan dosanya bisa ditebus dengan uang, serta akan mendirikan pesantren Kristen. Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.Bareskrim Polri belum menahan Panji Gumilang karena pemeriksaannya sebagai tersangka belum tuntas 1x24 jam.(ida/ANTARA)
Perlu Akal Sehat Hindari Radikalisisasi “Berjubah” Agama
Jakarta, FNN - Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail memandang perlu tradisi pemikiran kritis dan akal sehat agar masyarakat terhindar dari informasi \"berjubah\" agama yang bisa membuat seseorang menjadi radikal.Dalam mencari dan mencerna suatu informasi, kata Noor Huda Ismail, perilaku manusia zaman modern cenderung mengambil informasi yang mereka butuhkan hanya dari sumber yang membenarkan apa yang telah mereka yakini.\"Dalam dunia psikologi, bias kognitif ini sering disebut dengan motivated reasoning atau confirmation bias,\" kata Noor Huda melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.Noor Huda menjelaskan bahwa seseorang ketika mencari informasi cenderung sudah punya pemahaman, cara pandang, atau stigma tertentu. Setelah itu, mencari informasi untuk membenarkan pemahaman atau cara pandang tersebut.\"Hal itu terjadi bahkan sebelum adanya media sosial. Dengan adanya media sosial, kecenderungan terjadinya bias kognitif itu menjadi lebih kuat lagi,\" ujarnya.Keadaan seperti itu, kata dia, diperparah dengan munculnya algoritma dalam layanan mesin pencarian atau search engine seperti Google atau Bing. Misalnya, penggemar klub bola Arsenal, kalau mengeklik Arsenal, seluruh informasi itu yang berkaitan dengan klub tersebut.\"Dalam cara memahami ajaran agama tertentu, kalau sudah mengeklik, misalnya al-wala wal bara’, istilah, atau acara tertentu yang didorong oleh kelompok pro kekerasan, cenderung akan hanya menerima informasi yang sama. Di dunia akademis, biasanya ini disebut dengan filter bubble,\" katanya.Ia memandang penting mencari sumber informasi pembanding dari apa yang sudah diyakini. Selain itu, perlu mengadopsi tradisi berpikir kritis untuk bisa membedakan bahwa apa yang di internet belum tentu semuanya benar.\"Kemampuan membandingkan suatu informasi dengan hal yang sama, namun dari sumber dan perspektif yang berbeda menjadi penting,\" ujarnya.Menurut dia, tren medium yang digunakan serta kecenderungan cara berkomunikasi masyarakat dunia memang telah berubah. Saat ini masyarakat di seluruh dunia cenderung tidak melihat mana yang benar, tetapi justru mana yang viral.Ia juga menyoroti pentingnya belajar teknologi sebagai suatu kenyataan yang tak terelakkan. Hal itu, menurut dia, berlaku mulai dari masyarakat lapisan terbawah hingga para pejabat yang memegang kendali.\"Ketika di suatu negara para pemangku kepentingannya tidak memahami perkembangan teknologi, tentu akan berdampak buruk pada kebijakan atau keputusan yang diambil,” ujarnya.Oleh karena itu, Noor Huda berpesan agar masyarakat jangan percaya pada satu guru atau sumber saja, tetapi harus bisa dan mau melihat dari berbagai macam sumber.Masyarakat, lanjut dia, juga harus menggunakan akal sehat untuk bisa memilih dan memilah informasi, serta dalam membagikan informasi harus menggunakan prinsip saring sebelum membagikan.(ida/ANTARA)
Panji Gumilang Tersangka Penodaan Agama, MUI Apresiasi Kepolisian
JAKARTA, FNN-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr H Anwar Abbas memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang menetapkan pimpinan Ma\'had Al Zaytun sebagai tersangka menodaan agama. \"Saya mengapresiasi keposian telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional,\" ujar Buya Anwar Abbas kepada FNN, Rabu 2 Agustus 2023. Menurutnya, tugas polisi adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. \"Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Panji Gumilang sudah tepat,\" katanya. Hal tersebut, kata Buya Anwar Abbas, dilakukan dalam rangka menegakkan tugas dan fungsi kepolisian. Menurutnya, sekitar dua bulan terakhir keamanan dan ketertiban masyarakat sudah benar-benar sangat terganggu oleh pernyataan-pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Hal ini tentu jelas tidak baik. Apa yang dilakukan Panji Gumilang telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Padahal, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. \"Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tetap tenang dan memberikan kepercayaan serta kesempatan kepada pihak kepolisian untuk bekerja dengan baik agar kasus ini bisa secepatnya diserahkan kepada pihak kejaksaan dan pengadilan serta biarlah nanti hakim yang akan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,\" demikian Buya Anwar Abbas. Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara sejak Selasa (01/08) siang dan \"memberikan surat perintah penangkapan\" pada pukul 21.15 WIB. \"Saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka,\" kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Selasa (01/08) malam. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman 10 tahun penjara; pasal 45 A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman 6 tahun penjara; dan pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama, dengan ancaman 5 tahun. Penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli dan mengumpulkan tiga alat bukti beserta satu surat untuk penetapan tersangka. (Dh)
Didemo Warga Dayak, Ini Penjelasan Rocky Gerung
Jakarta, FNN - Setelah beberapa waktu lalu dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi, kini Rocky Gerung didemo oleh sejumlah tokoh adat Dayak di Kalimantan Barat, yang mengaku keberatan terhadap pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi memperdagangkan pulau Kalimantan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Mereka juga meminta pihak kepolisisan segera menangkap dan menghukum Rocky sesuai ketentuan yang berlaku, juga meminta agar dihukum secara adat Dayak. Menanggapi demo sejumlah tokoh adat Dayak terhadap dirinya tersebut, Rocky menjelaskan beberapa hal dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (2/8/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Berikut penjelasan Rocky Gerung: “Saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya lima kali bolak-balik diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan, Banjar, Dayak, dan segala macam, saya ucapkan itu. Karena saya sayang, Kalimantan itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi, kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN, demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar, segala macam. Kalau dihitung 5 kali saya diundang oleh Universitas maupun teman-teman adat di situ. Jadi, saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat bahwa saya itu tidak sekali-kali menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena sudah keputusan undang-undang. Tetapi, hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan. Itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ, bahkan saya kritik kenapa Jokowi mesti pergi ke China untuk menjual Kalimantan itu. Jokowi bilang, oke, silahkan investasi di situ apa pun yang yang Republik China mau, kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara. Di situ yang saya sebut itu kan tindakan bajingan, tetapi bukan Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi, harus dibedakan saya tetap mengkritik Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibukota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditundalah 10 tahun lagi, ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN. Apakah diperlukan hari ini? Enggak mungkin, karena itu akan menggerus anggaran pendapatan belanja negara kita tuh. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Enggak. Tadi pagi Sri Mulyani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar, bahkan Sri Mulyani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan karena dunia lagi gelap juga, ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak di hemat uang itu? Kan itu dasarnya tuh. Jadi, teman-teman di Dayak, saya membela kalian dan sampai kapan pun saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi, bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya. Sekali lagi, saya mau terangkan itu kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat.” (ida)
Prof Mahfud, Prof Rhenald, dan Ketakutan PSI pada Kuasa Jokowi
Oleh: Prof. Denny Indrayana - Lawyer Pagi ini seorang teman mengirimkan video podcast Prof @mohmahfudmd dengan Prof @Rhenald_Kasali. Ada beberapa menit yang membicarakan soal saya. Karenanya, saya memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Sebenarnya, saya menghindar untuk fokus ke persoalan saya pribadi. Karena, saya ingin kita lebih ke isu-isu publik, bukan isu private pribadi. Akhir-akhir, ini saya mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, termasuk akun media sosial saya untuk mengadvokasi agar pemilu 2024, termasuk Pilpres, berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kenapa? Karena secara hukum tata negara, ilmu yang saya pelajari, itulah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelematkan perjalanan bangsa Indonesia ke depan, terlepas dari keterpurukan. Yaitu, melalui pemilu yang berjalan jujur, adil, demokratis, dan berhasil memilih pemimpin eksekutif (presiden) dan anggota legislatif terbaik yang amanah dan antikorupsi. Kalau pemilu kita hanya \"festivalisasi\" atau \"sensasionalisasi\", tanpa \"intelektualisasi\", tanpa pertarungan visi-misi, lebih ke arah survei \"elektabilitas\", \"popularitas\", tapi melupakan \"kapasitas\" dan \"intregritas\", maka anggota parlemen bahkan presiden kita akan ditentukan oleh \"DUITokrasi\", daulat duit. Presiden pilihan uang, bukan rakyat! Karena itu, saya cenderung membiarkan saja serangan-serangan ke pribadi saya. Argumentasi ad hominem. Menyerang pribadi, bukan ke substansi masalah. Tetapi, karena bagaimanapun ini sudah masuk wilayah politik, yang sangat dipengaruhi \"persepsi\", maka sekali-kali saya memutuskan tetap penting untuk melakukan klarifikasi (tabayyun). Karena, kalau disinformasi soal pribadi saya terus dibiarkan, pesan-pesan perjuangan saya untuk menjaga pemilu 2024 – termasuk Pilpres – berjalan jujur, adil, dan demokratis juga akan terkena imbas negatifnya. Kali ini, saya akan fokus pada tiga disinformasi: (1) Tuduhan korupsi di kasus \"Payment Gateway\"; (2) Tuduhan menyebarkan hoax di soal putusan MK soal sistem pemilu legislatif; dan (3) Tuduhan \"takut\", karena tidak menghadapi masalah hukum di tanah air. *** SATU, soal payment gateway, saya berterima kasih, di podcast dengan Rhenald Kasali, Prof Mahfud menyatakan tidak ada korupsi. Yang terjadi adalah \"salah prosedur\", tidak ada korupsi karena saya \"bukan makan uangnya\". Saya tentu punya banyak argumen bahwa kesalahan prosedur pun senyatanya tidak ada. Yang tidak dijelaskan Prof. Mahfud, bahwa saya dikasuskan karena mengadvokasi proses pemilihan Kapolri saat itu. Di awal pemerintahan Jokowi, Beliau menominasikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kami menolaknya karena tidak percaya dengan integritasnya. Masih ingat laporan utama Majalah Tempo soal \"Rekening Gendut\" para petinggi kepolisian saat itu? Maka, terjadilah gonjang-ganjing politik hukum. Beberapa pimpinan dan pegawai KPK di tersangkakan kepolisian, di antaranya Abrahan Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan. Di luar KPK, sahabat Prof. Mahfud, Ketua Komisi Yudisial masa itu Suparman Marzuki, juga di tersangkakan. Karena advokasi pemilihan Kapolri itulah, saya pun ikut ditersangkakan Bareskrim Polri, pada awal 2015. Dimunculkan kasus \"payment gateway\", upaya saya memperbaiki sistem pembayaran paspor secara online, agar menghilangkan praktik percaloan. Sudah 8 tahun lebih, kasus itu masih digantung. Kalau saya mengkritisi kekuasaan, kasus itu dimunculkan dan diberitakan lagi ke publik. Kasus \"payment gateway\" nyata-nyata dijadikan alat sandera politik. Namun, saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk takut, dan tetap bersuara kritis sesuai pilihan idealisme yang saya yakini kebenarannya. Siapapun yang merasa kasus itu bukan kriminalisasi, itu hak anda. Meski ada baiknya, anda berpikir ulang, dan bersikap lebih membuka mata-hati, dan berpikir tidak semua kasus hukum di negeri ini murni penegakan hukum, apalagi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, oligarki, dan mafia hukum yang koruptif. Lebih jauh soal kasus \"payment gateway\" silakan klik: https://integritylawfirms.com/indonesia/2019/11/06/payment-gateway-case/ Ada satu lagi, yang ingin saya luruskan, dari pernyataan Prof Mahfud, bahwa saya diberhentikan dari UGM. Lebih tepatnya, saya yang minta berhenti secara terhormat, tanpa hak pensiun. Karena, setelah dikasuskan, saya mengalami \"kematian perdata\". Imbasnya, rezeki berkurang. Maka, saya berpikir untuk membuka kantor hukum. Agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pelanggaran aturan—karena saya meyakini PNS tidak boleh membuka kantor hukum, meskipun tidak sedikit yang diam-diam melakukannya, maka dengan berat hati saya memilih untuk mundur dari UGM. Lagi-lagi, saya ingin bersikap konsisten dengan prinsip antikorupsi, termasuk tidak berstatus PNS saat membuka firma hukum INTEGRITY. *** DUA, Rhenald Kasali dalam podcast tersebut, beberapa politisi PSI, dan mereka yang punya pemahaman politik cenderung sealiran, masih saja menyatakan saya menyebar \"hoax\" terkait putusan MK soal sistem pemilu. Ayo, mari kita luruskan logika amat-sangat sederhana (simple logic). Bahwasanya saya mengatakan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan ternyata putusannya terbuka, tidak boleh dong serta-merta disimpulkan saya menyebarkan hoax. Kenapa sulit sekali memahami adanya kemungkinan pergeseran putusan di MK, dari awalnya berencana memutuskan tertutup lalu bergeser menjadi terbuka? Tanyakan kepada beberapa pemohon ataupun saksi di persidangan, apa yang mereka dengar dan ketahui. Tidak sedikit yang akan mengkonfirmasi, bahwa mereka juga berkeyakinan MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, meskipun lalu berubah. Prof Mahfud menyatakan yang kredibel hanya sumber di MK. Saya berbeda pendapat. Sumber kredibel bisa pihak lain yang punya kapasitas dan integritas tak terbeli, di luar MK, yang paham dan mengerti situasi dan punya ilmu pengetahuan terkait kecenderungan putusan MK. Misalnya, sekali lagi hanya misalnya, kalau sumber saya adalah Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK, Menkopolhukam, Guru Besar Hukum Tata Negara, mosok salah jika saya menyebut beliau adalah sumber yang kredibel, meskipun Prof Mahfud tidak lagi di MK? Info saya valid! MK akan memutuskan sistem pileg proporsional tertutup. Saya tidak bisa membuka siapa sumbernya. Bukan karena takut. Justru karena saya bertanggung jawab. Justru karena saya memegang komitmen dan janji untuk tidak melibatkan sang sumber. Saya akan hadapi pengkasusan ini sebagai risiko perjuangan menegakkan daulat suara rakyat melalui proporsional terbuka yang didukung 80% pemilih, menurut survei INDIKATOR pimpinan Burhanuddin Muhtadi, salah satu lembaga survei yang masih saya yakini kredibilitasnya. Dikasuskan, dipidanakan, dan diancam penjarakan karena memperjuangkan hak politik rakyat melalui satu twit, adalah jelas-jelas absurd! Tetapi kalau Profesor Rhenald, beberapa politisi PSI, tidak bisa melihat twit saya sebagai perjuangan menegakkan suara rakyat; sebagai bentuk advokasi publik untuk mengawal MK agar menegakkan keadilan konstitusional; serta pengkasusan saya sebagai absurditas penegakan hukum, ya itulah hak dan cara pandang mereka. Saya hanya bisa mengelus dada dan menyayangkan saja. Bahkan, sebenarnya twit saya bisa dilihat sebagai bantuan kepada Prof. Mahfud, agar pemilu 2024 tidak ditunda. Kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup, 8 parpol di DPR memboikot pemilu, tidak menyetujui aturan KPU yang terkait perubahan sistem pemilu itu, maka pemilu 2024 terancam tidak terlaksana tepat waktu. *** TIGA, beberapa politisi PSI dan buzzerRp Jokowi tentu senada menganggap saya takut, \"tidak jantan\" karena tidak kembali ke tanah air menghadapi kasus hukum payment gateway dan perkara terkait putusan MK. Jadi, saya bukan lama di Australia dan tidak pulang ke tanah air. Saya bolak-balik Indonesia-Australia. Akhir tahun lalu sampai Februari saya di Indonesia. Lebaran kemarin pun saya di Indonesia. Saya punya kantor hukum INTEGRITY di Jakarta dan Melbourne. Kalaupun saya 2016—2019 agak lama di Melbourne, karena diberi kehormatan menjadi Profesor tamu di Melbourne Law School. Universitas Melbourne tidak peduli, dan sangat paham kriminalisasi kasus payment gateway saya di tanah air. Jadi, kalau PSI dan BuzzerRp sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja (simple logic). Orang yang takut biasanya tidak akan menentang arus, melawan, dan mengkritisi kekuasaan. Orang yang takut akan lebih memilih diam, mencari aman, tidak ambil risiko, sehingga mengekor saja semua agenda politik pemegang kekuasaan. Saya sama seperti anda rekan-rekan PSI, di 2014 memilih Jokowi. Tetapi ketika makin kelihatan Jokowi melumpuhkan KPK; Jokowi membangun dinasti kekuasaan keluarganya; Jokowi membiarkan bisnis anaknya menerima suntikan modal yang senyatanya patut diduga suap dari para pebisnis yang ingin dekat dengan kekuasaan istana dll; maka saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif dan represif. Maka, ketika misalnya Grace Natalie, dan rekan-rekan PSI mengatakan, di satu sisi, memperjuangkan hak orang muda melalui uji materi syarat umur capres-cawapres di MK, saya tentu sulit percaya. Politik itu adalah rekam jejak. Karena di sisi lain, PSI pernah menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Dari segi umur, dimana perjuangan aspirasi usia muda, kalau masih mendukung Jokowi yang sudah jelas-jelas tidak lagi muda? Belum lagi dukungan pada Kaesang di Depok, Bobby Nasution di Sumut, ataupun Gibran di Solo dan bisa ditebak di Pilpres 2024—jika MK mengubah syarat umur, nyata-nyata bertentangan dengan statemen politik Sekjen PSI soal menolak dinasti, di tahun 2015. Sudah lama memang, tapi masih tersimpan aman dalam jejak digital, sehingga bisa kita gunakan untuk menyoal konsistensi PSI. Siapa yang penakut? Saya yang siap dikasuskan dan melawan dengan terus bersuara lantang dan mengkritisi kekuasaan Jokowi yang koruptif? Atau, rekan-rekan PSI yang dengan gagah mengatakan \"Tegak Lurus Pada Jokowi\", alias \"manut\" atau ikut apa saja, apapun sikap politik Jokowi. Dalam pandangan saya, \"kemanutan\" politik pada kekuasaan, adalah ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh \"ketakutan\". Maaf, karena itu, bagi saya PSI bukan partai. Bagi saya PSI adalah semata-mata relawan Jokowi, Gibran, Kaesang, Bob Nasution. Jangan katakan anda memperjuangkan hak orang muda di MK, karena sebenarnya PSI sedang menjadi relawan Jokowi, dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif! (Sumber: Twitter @dennyindrayana)
Rocky dan Gerung Perlawanan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Rezim merampok kekayan alam untuk oligarki, Rocky Gerung merampok akal sehat penguasa untuk rakyat. Rocky itu kesadaran dan gerung perlawanan. Pramoedya Ananta Toer pernah bersyair betapa kuasanya kerongkongan. Begitupun AD Donggo dengan dari lidah berawal kemerdekaan. Selaras itu Rocky Gerung juga terus memuntahkan narasi dan pilihan diksinya, kerap berupaya merekayasa ulang kedaulatan negara dan bangsa yang telah dirampas oligarki. Betapapun rezim kekuasaan dan oligarki identik dengan tirani dan sarat represi, rakyat akan selalu menemukan kanal perlawanan melalui pikiran, nurani dan argumentasi. Rocky tak hanya sekedar berfilsafat, ia juga telah mencairkan kebekuan otak publik yang setelah sekian lama melawan arus logika dan nurani. Pikiran dan mental rakyat yang kadung menikmati kesengsaraan dan penderitaan dari penjajahan yang up to date, mengalami \"cultur shock\" akibat diplomasi Rocky yang liar dan imajinatif. Rocky menjadi manusia asing, menarik perhatian dan terlanjur digemari di tengah-tengah rakyat yang terbiasa hidup dengan kebodohan struktural dan sistemik, feodalisme yang laten dan kebiadaban modern. Sejauh ini Rocky menjadi manusia yang paling lepas tanpa beban, memelopori barisan masyarakat yang sadar dan tercerahkan serta sekaligus menjadi pesuruh agama yang menyeru perintah amar ma\'ruf nahi munkar. Rocky seorang diri tak ubahnya sedang mengambil alih tugas institusi negara, para intelektual, pemuka agama, media massa dan partai politik yang sejatinya kesejahteraan rakyat ada di pundak mereka. Dengan penguasaan filsafat yang menjalar cabang-cabang pemahaman ilmu pengetahuan luas, Rocky seperti memberi nutrisi bagi kesehatan negara dan bangsa. Gigih meluruskan jalan menyimpang penguasa. Dengan bahasa yang unik dan langka, namun masalah-masalah konstitusi, demokrasi dan tema-tema vital yang menjadi denyut nadi kehidupan rakyat, tetap terasa gurih dan nikmat disuguhkan kepada khalayak. Rocky begitu fasih memenuhi dahaga komunikasi, aspirasi dan konsolidasi publik, yang diibaratkan sebuah rahim sedang hamil tua mengandung gugatan dan pemberontakan. Terutama terhadap kedunguan, penghianatan dan kejahatan penyelenggara negara. Statemen Rocky yang tegas dan lugas mengatakan Jokowi bajingan yang tolol saat acara buruh yang di pimpin Jumhur Hidayat. Sangat tidak beralasan dan tidak relevan jika dianggap sebagai penghinaan terhadap Jokowi. Pasalnya, Rocky sesungguhnya menjadi representatif dari kegelisahan sekaligus kemarahan rakyat terhadap perilaku dan kebijakan Jokowi sebagai presiden yang terlalu beresiko dan berbahaya bagi NKRI. Kasus IKN, omnibus law, UU minerba, Kereta Cepat Jakarta Bandung, utang negara dan segunung kasus korupsi dalam pemerintahannya, menjadi wajar, lumrah dan sudah menjadi keharusan untuk disampaikan Rocky . Ketika DPR, MPR, KPK, TNI, POLRI, media massa dan lembaga-lembaga negara penting dan strategis lainnya tak berdaya menjalankan peran dan fungsinya. Pikiran, sikap dan tindakan Rocky layak mewakili dan didukung rakyat. Ketika tulisan, suara dan aksi unjuk rasa yang menghadirkan kesadaran kritis terhadap distorsi rezim harus berhadapan dengan hukum kekuasaan. Maka narasi dan pilihan diksi Rocky menjadi rival sepadan dari perilaku menyimpang dan justifikasi kekuasaan. Kalau saja disana-sini berserakan laporan polisi dari para relawan Jokowi karena merasa terhina atas lontaran kata-kata bajingan yang tolol, sesungguhnya semakin menjadi pembuktian dan kebenaran Jokowi terlalu banyak dihinggapi dan dipenuhi gerombolan kedunguan. Dungu, karena tak tahu malu dan tak sadar kalau apa yang telah dilakukan rezim kekuasaan yang menjadi budak oligarki dengan maraknya KKN, begitu rendah dan hina di mata rakyat. Boleh jadi Jokowi dan kroninya beserta para buzzer yang justru menghina rakyat dan pantas menerima hukuman Tuhan. Suara Rocky dan lainnya yang kritis menjadi cermin bahwasanya masih ada mental dan karakter patriotisme dan nasionalisme di negeri ini. Rocky dengan ketajaman kata tak lelah dan bosan menikam jantung penguasa. Sejatinya, Rocky yang merdeka, sedang menobarkan gerung perlawanan. Akankah perlawanan bersanding dengan perubahan?. Biarkan waktu yang menjawabnya. Memelihara asa menggapai perubahan, menghidupkan makna mencapai merdeka yang sebenarnya. (*)
Menghentikan Rocky Gerung (Seolah) Membunuh Demokrasi
Oleh: Ady Amar - Kolumnis. RG menganut paham, bahwa pikiran boleh keras ketus tanpa batas disampaikan sebagai sebuah argumen. Tapi tidak pada sikap, yang menurutnya mesti lembut sopan selayaknya. Maka, kebebasan berpikir tidak boleh dihalangi sekat menyumpal. Rocky Gerung (RG) dan Rizal Ramli (RR), itu bagai simbol negeri yang masih menganut demokrasi. Atau dengan narasi lain, bahwa negeri ini boleh dibilang masih menganut asas demokrasi, itu disimbolkan dengan RG dan RR yang masih bebas berbicara, dan aman-aman saja. Adagium simbol demokrasi itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, yang saat ditanya matinya demokrasi di negeri ini. Itu saat Habib Rizieq Shihab dipenjarakan dalam kasus kekarantinaan kesehatan dan menyebarkan berita bohong--dua kasus yang beririsan berkenaan dengan Covid-19--di mana Mahfud menyatakan, demokrasi di negeri ini masih tegak. Mahfud perlu mengambil sebagai contoh, bahwa RG dan RR boleh ngomong keras mengkritik pemerintah, dan itu bebas-bebas saja. Tidak ditangkap, kata Mahfud. Dua nama yang disebutnya itu seolah simbol demokrasi di negeri ini, yang masih berdiri tegak. Karenanya, dua orang tadi seolah boleh bicara apa saja, bebas-bebas saja dalam mengkritik rezim sekerasnya. Sepertinya apa yang dikatakan Mahfud itu menemui kebenaran. Tapi juga bukan soal \"kebebasan\" yang diberikan pada keduanya itu juga berlaku pada lainnya, mereka yang memilih jalan hidup oposan bebas berbicara sebagaimana RG dan RR. Di samping itu, RG dan RR masih bebas tak tersentuh hukum, itu lebih pada bangunan narasi yang terukur, dan jauh dari delik hukum yang bisa ditersangkakan. RG khususnya, entah sudah berapa kali dilaporkan pada pihak kepolisian, dan diperiksa sebagai saksi. Setelah itu kasusnya menguap tak diteruskan. Seolah penyidik kebingungan apa yang mau dibidik dari pikiran seseorang yang berbicara tanpa meninggalkan jejak delik yang bisa dipidanakan. RG berselancar dalam kata-kata penuh idiom, dan sejauh ini tak ada delik dilanggarnya, yang itu bisa menjeratnya dalam kasus hukum. Misal, saat kata \"dungu\" ia sematkan pada Presiden Jokowi, dan pada pejabat negara lain yang beradu argumen dengannya. Dungu yang disematkan, itu bukan pada personal Jokowi sebagai pribadi, tapi pada kebijakan yang diambil Jokowi selaku presiden. Itu risiko dari pejabat publik yang jika salah boleh dikritisi dengan kata \"dungu\", atau bahkan lebih keras lagi sekalipun. Pilihan kata dan kalimat yang dipilih RG memang mencengangkan, bahkan acap ngeri-ngeri sedap. Seperti kebablasan untuk ukuran umum, tapi tetap saja terukur tanpa sedikit pun ada delik hukum ditinggalkan. Pilihan idiom yang tidak biasa, itu semacam pesan tegas, agar semua melihatnya sebagai ancaman serius, yang tidak boleh lengah untuk dibiarkan. RG menganut paham, bahwa pikiran keras ketus tanpa batas boleh disampaikan sebagai sebuah argumen. Tapi tidak pada sikap, yang menurutnya mesti lembut sopan selayaknya. Maka, kebebasan berpikir tidak boleh dihalangi sekat menyumpal. Memisahkan antara alam pikiran dan sikap, itu bukan perkara mudah. Tapi tidak bagi seorang RG. Bebas berpikir dan santun bersikap, sepertinya itulah kepribadian yang dipilihnya. Jika tak mengenal keseharian RG, dan hanya mendengar sekadar orasinya maka terkesan ia pribadi keras yang tampil dengan kritikan pedas. Memilih posisi sebagai oposan, maka memunculkan sikap kritis yang terkadang dengan penggunaan idiom lewat kata yang terkadang kelewat berani. Kata atau kalimat yang tidak biasa itu mampu menjelaskan kesalahan kebijakan dari pejabat yang dikritiknya. Kata \"dungu\" menjadi populer untuk melihat kebijakan yang jauh dari maslahat, bahkan merusak, utamanya yang dilakukan rezim Jokowi. Seiring waktu, kata \"dungu\" sudah tidak lagi mencengangkan jika itu diucap RG dalam mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi. Daya gregetnya sudah mulai luntur, seolah \"dungu\" sudah bisa diterima selayaknya secara umum. RG seperti mengajarkan pada khalayak untuk tidak memberi label istimewa pada kekuasaan mana pun di tingkat apa pun. Menurutnya, justru perlu mengkritisinya dengan kata atau kalimat tak biasa. Ujaran khas RG yang tak biasa itu bisa jadi akan sulit bisa ditiru pihak lain, tapi setidaknya RG mampu mengucapkan sebagai penekan, bahwa ada yang tak beres yang dilakukan rezim. Maka, kata atau kalimat tidak biasa dipilihnya untuk menggambarkan itu semua. Jadi biarkan saja RG bicara tidak biasa, itu haknya yang tak bisa dibatasi oleh pelaporan pada pihak berwajib atas perbuatan tidak menyenangkan atau apa pun namanya. Hari-hari ini jagat pemberitaan diramaikan tamparan kegeraman RG pada Presiden Jokowi. Kegeraman ditumpahkan saat memberi orasi di hadapan perwakilan buruh di Bekasi. RG bicara memberi semangat pada buruh yang akan melakukan demonstrasi pada 10 Agustus nanti. Tapi di situ RG juga menyelipkan kalimat \"menempeleng\" Jokowi sebagai presiden berkaitan dengan IKN, yang lalu disikapi pelaporan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah kelompok relawan Jokowi. Relawan yang tak terima presidennya dihina dengan perkataan tak sepatutnya. \"... Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia hanya memikirkan nasibnya sendiri. Dia menawarkan IKN, mondar-mandir ke partai-partai untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia mikirkan nasibnya, bukan nasib kita. Itu bajingan yang tolol, sekaligus bajingan pengecut,\" ujar RG dikutip Senin (31 Juli 2023). Laporan itu ditolak Bareskrim, karena itu delik aduan. Mereka tidak berhak melaporkan atas nama Jokowi. Jika ingin diteruskan, maka yang mengadukan adalah Jokowi sendiri. Agaknya istana memilih tidak ingin memperpanjang, seperti tidak berharap api kecil menjadi besar. Membiarkan saja itu seharusnya, agar suasana kondusif tetap terjaga. Banyak pihak menyebut, justru jika tidak disikapi dengan terukur, justru bisa jadi pemantik memakzulkan Presiden Jokowi. Apalagi waktunya berdekatan dengan penyelenggaraan demo buruh. Bagus jika narasi \"bajingan yang tolol, sekaligus bajingan pengecut\" itu tidak direspons berlebihan. Biar saja itu dihela angin waktu. RG sudah menerangkan makna harfiah kata \"bajingan\", yang jauh dari kesan jahat. Sepertinya RG mengajarkan, keyakinan pada apa yang dinarasikan, dan itu tidak asal bicara, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Memilih sikap membiarkan RG, itu pastilah tidak berdiri sendiri, tapi ada arahan istana. Keriuhan syahwat yang dibawa kumpulan relawan Jokowi memenjarakan RG, itu seperti sikap keharusan saja, yang mesti dilakukan. Tidak juga perlu disikapi berlebihan, meski narasi yang diumbar menghantam hak privat RG di luar kepatutan. Jika saja RG memilih sumbu pendek, ia bisa mengadukan balik para relawan itu. Tapi mustahil itu dilakukannya. Maka, asyik juga melihat komen putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang juga Wali Kota Solo, saat ditanya wartawan bagaimana sikapnya pada RG yang menghina bapaknya, Jokowi. Jawaban enteng keluar dari mulutnya. Seperti jawaban sekenanya. Seperti sikap tak mau ambil pusing, \"Biasa wae, biar warga yang menilai.\" Geli juga hamba mendengar jawabannya. Gibran mampu mencairkan suasana, yang juga tak biasa.**
Bravo Polri, Panji Gumilang Tersangka
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH cukup lama menanti, akhirnya Bareskrim Mabes Polri menetapkan Panji Gumilang pimpinan Ma\'had Al Zaytun Indramayu sebagai tersangka. Tentu berita ini menggembirakan umat Islam. Arogansi yang selama ini ia tampilkan membentur hukum. Panji Gumilang diperiksa, ditetapkan tersangka, ditangkap dan ditahan pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 tepatnya Pukul 21.15 WIB. Panji Gumilang disangkakan melakukan tiga delik yaitu penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156 a KUHP, lalu ujaran kebencian melanggar UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran sebagaimana dimaksud oleh UU No 1 tahun 1946 Pasal 14 ayat (1). Mengingat ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas, maka telah berdasar hukum jika Panji Gumilang ditahan. Ritual terakhir dari tantangan dan keangkuhan Panji Gumilang adalah peringatan 1 Muharram 1445 H di Al Zaytun. Ia sengaja mengundang Ilham Aidit, putera Ketua CC PKI DN Aidit, kemudian Connie Rahundini Bakri, pengamat militer alumni Tel Aviv Israel, serta Monique Rijkers aktivis dan propagandis Zionis Israel. Panji Gumilang mengabaikan sorotan publik atas dirinya yang dikaitkan dengan Komunis dan Zionis. Panji Gumilang jumawa merasa terlindungi oleh pejabat pemerintahan sejak masa Orde Baru dan merasa berjasa berbagi \"fa\'i\" kepada berbagai instansi serta sukses menghimpun keluarga aktivis NII. Terakhir bangga mampu menjalin hubungan dengan kelompok Zionis Israel. Sementara persoalan sensitif dengan umat Islam termasuk MUI diabaikan. Sejatinya penyakit fir\'aunisme telah menjangkiti dirinya. Kini setelah berstatus tersangka dan ditahan bahkan kemungkinan besar akan dihukum maka Al Zaytun akan meredup bahkan bubar. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain: Pertama, Panji Gumilang adalah pemimpin sentral dalam lembaga pendidikan Al Zaytun sehingga Al Zaytun tidak memiliki figur pengganti dalam hal sang Imam berhalangan . Kepala yang putus menyebabkan otak ikut hilang. Limbung. Kedua, santri-santri sebagian besar memiliki hubungan ideologis bahkan organisatoris dengan keluarga NII. Jika kelak diambil alih oleh Pemerintah, maka hubungan emosional menjadi berantakan. Mungkin keluarga NII akan menarik diri dari lingkungan pendidikan yang dikelola oleh \"negara kafir\". Ketiga, Panji Gumilang tumbang saat hubungan hangat dengan Zionis Israel. Konon hutang besar Al Zaytun tengah diupayakan dibantu oleh Israel. Kini kondisi semakin berat, hutang Al Zaytun bakal merontokkan kemampuan untuk membiayai. Al Zaytun tutup dengan sendirinya. Di samping itu manuver hukum perdata melalui gugatan terhadap MUI menjadi sia-sia atau tidak ada artinya. Panji gagal untuk mengalihkan atau menutupi proses pidana. Ia dipenjara dan para advokat akan kehilangan fokus dalam pembelaan menyeluruh. Perhatian terpaksa hanya pada proses peradilan pidana. Kepolisian berhasil mengatasi hambatan politis dalam memeriksa dan menangani kasus Panji Gumilang. Semua mengetahui Al Zaytun itu bagai \"negara dalam negara\" yang terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Proses sudah berjalan, sebentar lagi diserahkan kepada pihak Kejaksaan lalu dilimpahkan ke Pengadilan. Rakyat khususnya umat Islam akan dengan seksama memperhatikan. Kepolisian telah berhasil menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang. Layak untuk apresiasi dan ucapan selamat padanya, bravo Polri ! Bandung, 2 Agustus 2023.
POPULER
