ALL CATEGORY
Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Belum Mau Klarifikasi
Bandung, FNN - Tim investigasi bentukan gubernur Jawa Barat menyebut Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang tetap bungkam dan belum memberi jawaban apa pun meski telah menghadiri panggilan untuk klarifikasi.Ketua Tim Investigasi Badruzzaman M. Yunus di Bandung, Jawa Barat, Jumat, mengatakan Panji datang hanya untuk meminta waktu guna mempersiapkan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh tim investigasi tersebut. Agenda pemanggilan terhadap Panji itu digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.\"Tadinya, kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat dan di media, tapi nampaknya beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan,\" kata Badruzzaman.Badruzzaman mengatakan tim investigasi itu akan membuat laporan terkait pemanggilan Panji Gumilang. Menurut dia, pihaknya pun tidak bisa memaksa Panji untuk klarifikasi. Tim investigasi pun tidak memberi tenggat waktu bagi Panji untuk memberikan jawaban tersebut.\"Kami kan klarifikasi, nggak bisa memaksa, beliau tidak mau, ya, bagaimana?\" kata Badruzzaman.Sementara itu, Sekretaris tim investigasi Rafani Achyar mengatakan pihak Ponpes Al-Zaytun hanya meminta daftar pertanyaan yang berisi empat poin untuk dijawab di kemudian hari. Rafani pun belum menyebut secara rinci pertanyaan tersebut karena bersifat sensitif.Dalam agenda pemanggilan Panji itu, menurutnya, hadir pula tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Namun, Panji enggan menemui tim dari MUI Pusat itu dan hanya menghendaki untuk bertemu tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.\"MUI Pusat akan segera mengambil langkah, kalau ada jawaban dari pihak Al-Zaytun akan kami sampaikan ke MUI Pusat. Nanti, ada kemungkinan MUI Pusat mengundang Al-Zaytun,\" ujar Rafani.(sof/ANTARA)
Sinyal Politik PDIP Untuk Andika Perkasa
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sinyal politik untuk mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa saat menziarahi makam proklamator sekaligus presiden pertama RI Sukarno di Blitar, Jawa Timur. “Ada perhatian khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kepada Andika Perkasa melalui video call saat berziarah. Apalagi di saat publik sedang menunggu pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Jumat (23/6). Menurut Selamat Ginting, ziarah yang dilakukan Andika Perkasa pada Rabu (21/6) di Blitar, Jawa Timur, menjadi bagian dari akselerasi (percepatan) politik jelang pengumuman bakal cawapres. Apalagi Andika bersama istri dan anaknya juga ditemani elite PDIP, seperti Djarot Syaiful Hidayat dan Andreas Pareira. Hal ini, lanjut Ginting, tidak bisa dilepaskan juga dari pertemuan antara Puan Maharani yang mewakili elite PDIP dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Pertemuan kedua anak mantan presiden itu menurut saya menghasilkan kesepakatan untuk tidak sepakat dalam koalisi menuju pemilihan presiden. Masing-masing berada dalam koalisi yang berbeda, namun silaturahmi harus tetap terjaga dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap Ginting. Tiga Posisi Andika Selamat Ginting mengemukakan, sinyal politik itu bisa mengandung setidaknya tiga posisi yang kemungkinan akan bisa diisi Andika Perkasa. Pertama; PDIP menyodorkan nama Andika Perkasa untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi menggantikan Johnny Gerard Plate dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada 17 Mei 2023, Johnny ditangkap atas tuduhan korupsi. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp8 triliun, terkait proyek Base Transceiver Station antara tahun 2020 dan 2022. “Andika bisa menjadi Menkominfo disisa masa kabinet hingga Oktober 2024 mendatang. Posisi itu sampai saat ini dibiarkan kosong,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Posisi kedua, kata Ginting, bisa juga PDIP memberikan tempat kepada Andika untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi PDIP memiliki syarat untuk bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pilpres 2024 mendatang. “Sampai saat ini Ganjar Pranowo belum memiliki calon pendamping. Sambutan khusus elite PDIP kepada Andika di Blitar, bisa menjadi sinyal Andika merupakan bagian dari kandidat bakal cawapresnya Ganjar. Bisa saja diumumkan jelang pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023.” Posisi ketiga untuk Andika, lanjut Ginting sudah bisa dibaca dari pernyataan Puan Maharani. Andika menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo untuk pilpres 2024. Dengan sinyal itu, maka kuat dugaan Andika akan menjadi bagian dari anggota PDIP. “Akan ada posisii khusus bagi Andika di PDIP, apalagi dia purnawirawan jenderal bintang empat dan mantan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat.” (sws)
Fahri Hamzah Desak Dewas Ungkap Dugaan Pungli di Rutan KPK
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut Dewan Pengawas Komisi Pembarantasan Korupsi (Dewas KPK), telah bekerja maksimal dalam melakukan pengawasannya terhadap lembaga antirasuah yang diawasinya. Apalagi, hal ini dilakukan dalam rangka membuat kerja pemberantasan korupsi lebih bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara kerja penegakan hukum dengan hukum dan etika itu sendiri. \"Kita mendengar secara seksama seluruh hasil temuan dari dewan pengawas KPK, seperti mengungkap adanya dugaan pungutan liar atau pungli di Rutan KPK, senilai Rp 4 Miliar sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Sayangnya, tetap saja ada banyak reaksi yang meragukan reputasi para anggota dewan pengawas ini,\" kata Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2023). Dalam hal ini, Fahri menyatakan tentang perlunya mendudukan dua perkara sekaligus. Pertama, tentang keberadaan dewas sebagai hasil dari perbaikan dan revisi Undang-Undang KPK, dan kedua adalah tentang orang-orang yang dipilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas periode pertama. \"Sebab pada masa yang lalu, kerja KPK nyaris tanpa pengawasan, dan itulah yang telah menyebabkan terjadinya penyimpangan yang luar biasa, tetapi penyimpangan itu berhasil disembunyikan dan tidak terdengar karena tidak adanya pengawasan,\" sebut dia. Sekarang ini, menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, karena adanya dewan pengawas, maka tidak saja pengawasan menjadi melekat pada lembaga superbody ini. Tetapi, keberadaan dewan pengawas menyebabkan munculnya kewaspadaan dan ketelitian cara kerja oleh pegawai KPK dan munculnya partisipasi publik untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan. \"Itu yang kita nikmati sekarang, termasuk ketika pimpinan KPK dan pegawainya berkali-kali dilaporkan kepada dewan pengawas tentang berbagai pelanggaran hukum dan etika yang mungkin mereka lakukan dalam tugas mereka sehari-hari,\" ujar mantan Wakil Ketua Komisi III (yang membidangi hukum) DPR RI itu lagi. Maka, lanjut calon legislatif (caleg) Partai Gelora Indonesia untuk NTB I itu, seperti dalam kasus laporan kepada Ketua KPK Firli Bahuri terkait beberapa perkara etik, telah dilakukan pemeriksaan dan pengumuman kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dan pimpinan KPK tersebut telah dibebaskan dari tuduhan kepada mereka. \"Jadi, menurut saya kerja Dewas KPK profesional dan harus dipercaya. Dan yang perlu kita ketahui, siapakah para anggota dan pimpinan dewan pengawas yang sekarang ini telah mendapatkan sorotan publik yang luas,\" sebut Fahri lagi. Perlu diketahui bahwa mereka (anggota Dewas KPK) adalah para putra putri bangsa yang relatif memiliki latar belakang reputasi dan rekam jejak yang baik. Mereka adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan ketua KPK), Syamsuddin Haris (mantan peneliti LIPI), Albertina Ho (mantan Hakim), Dr. Harjono (mantan Ketua MK) dan Profesor Indriyanto Seno Adji (Guru Besar FH-UI) yang menggantikan almarhum Artijo Alkostar, mantam Hakim Agung yg terkenal itu. \"Jika kita mengurai satu persatu para anggota Dewas KPK ini, maka sulit bagi kita untuk tidak mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpilih sebagai pimpinan dan anggota dewan pengawas pada periode pertama ini,\" katanya. Meskipun dalam iklim keterbukaan KPK yang sekarang, maka Dewas KPK pun tidak terhindar dari adanya laporan masyarakat kepada dewan pengawas sendiri tentang anggotanya. Tetapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk meletakkan mereka pada periode pertama patut dianggap tepat dan serius untuk meletakkan sebuah arah baru di KPK. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah merasa bahwa tindakan sekelompok orang yang secara terus menerus ingin menghancurkan reputasi KPK melalui penyerangan terhadap kredibilitas dan reputasi dewan pengawas adalah satu tindakan yang berlebihan. “Saya menyarankan agar kita tetap melakukan pengawasan terhadap KPK, termasuk pengawasan terhadap Dewas KPK, tapi tetap dalam kerangka objectif untuk melihat bahwa revisi Undang-Undang KPK dan implikasinya adalah satu ikhtiar untuk menjadikan lembaga ini lebih bertanggung jawab dalam orkestra pemberantasan korupsi di negeri ini,” demikian ditegaskan Fahri Hamzah. Temuan Dewas KPK Sebelumnya Dewas KPK menemukan praktik dugaan pungli di Rutan KPK hingga mencapai Rp 4 Miliar, terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Temuan dimaksud, murni hasil pengawasan, bukan adanya pengaduan dari masyarakat. \"Ini (dugaan pungli) murni temuan dewan pengawas, tidak ada pengaduan. Pungutan liar yang dilakukan terhadap para tahanan yg ditahan di Rutan KPK,\" kata salah satu anggota komisioner KPK Albertina Ho, seraya menambahkan bahwa temuan itu sudah disampaikan oleh pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023 lalu untuk ditindaklanjuti unsur pidananya. (*)
Keberadaan Duta Damai Dunia Maya Sesuai Dengan Amanat RAN PE
Jakarta, FNN - Direktur Perlindungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Imam Margono mengatakan keberadaan dan pembentukan Duta Damai Dunia Maya merupakan bagian yang sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. “Kegiatan yang dilaksanakan ini adalah bagian dari RAN PE dan keberadaan RAN PE ini juga dikuatkan degan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021. Dimana ini menjadi salah satu tool yang sangat baik dalam pencegahan mulai dari intoleransi dan radikalisasi sampai dengan ekstrimisme berbasis kekerasan,” ujar Imam dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat. Sehingga, Duta Damai harus terus berperan aktif dalam menebarkan pesan-pesan perdamaian melalui dunia maya sebagai upaya untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Meski begitu, kegiatan regenerasi atau pembentukan Duta Damai Dunia Maya yang dimotori oleh Pusat Media Damai (PMD) berada di bawah naungan Subdit kontra Propaganda dan Direktorat Pencegahan BNPT ini masuk dalam RAN PE di Pilar 1 tentang Pencegahan. Ia mengatakan hal tersebut ada di fokus kedua dan fokus keempat. Imam juga menjelaskan fokus kedua meliputi peningkatan kapasitas stakeholder dalam mencegah ekstrimisme berbasis kekerasan dengan bagaimana cara mengatasinya. Lalu, di fokus keempat adalah peningkatan daya tahan dan juga tentang peningkatan kapasitas Pemuda. \"Di kedua fokus itu permasalahan dari yang saya hubungkan dengan kegiatan sekarang ini adalah permasalahannya dibutuhkan peningkatan kapasitas pemuda. Di mana pemuda ini adalah kelompok yang rentan,” kata alumni Akpol tahun 1988 ini. Sementara itu, fokus keempat juga berkaitan dengan pembuatan modul internet ramah yang tentunya ditujukan bagi kalangan pemuda. “Karena ini semua topiknya adalah topik ramah untuk melawan konten-konten intoleran, radikalisme yang ada di dunia maya pada saat ini,” jelasnya. Imam mengungkapkan informasi yang beredar saat ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mendukung kegiatan radikalisasi, ekstremisme dan terorisme sudah menggunakan cara cara yang lebih baru, yakni dengan dunia digital. “Dimana dia mentransformasikan metode penyebarannya dalam mengglorifikasikannya bukan lagi dengan harus bertatap muka atau harus berceramah, tidak seperti itu. Tapi dia sekarang sudah menggunakan platform digital, dimana platform digital ini tidak ada batasnya,” ujar mantan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT ini. Apalagi, sambung Imam, yang membanjiri platform digital ini adalah generasi anak muda mulai dari generasi milenial, generasi x maupun generasi z. Untuk itu, keberadaan platform digital dimanfaatkan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan ajaran atau pemahaman yang menyimpang. “Mulai kami cegah dari hulunya yakni melalui Duta Damai Dunia Maya ini dengan membanjiri dunia maya dengan konten-konten yang sejuk dan toleran, karena perang saat ini menggunakan platform digital melalui dunia maya, bukan lagi perang berhadap hadapan, tetapi melalui dunia maya,” tutur Imam. Dia menuturkan produk-produk yang telah dibuat oleh Duta Damai itu juga mengikuti zaman, sehingga regenerasi ini juga sangat tepat. “Setiap tahun itu selalu dinamis karena ada pergantian keinginan. Jadi keinginan-keinginan menjadi ter-update dan bisa tertampung di situ,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan bahwa Duta Damai Dunia Maya ini harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan mendapat dukungan dari pemerintah. Sebelum acara dimulai dirinya juga sudah duduk satu meja dengan Kesbangpol Provinsi Kalsel dan Kesbangpol Kabupaten Banjar yang turut hadir di acara tersebut agar keberadaan Duta Damai ini bisa dijadikan program yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melakukan kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Duta Damai itu akan sangat terkait kepada RAN PE. Pasalnya, dalam RAN PE itu memang mengajak semua stakeholder termasuk pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk bersama-sama dapat mencegah intoleransi dan radikal melalui dunia maya itu. “Siapa yang bisa merebut dunia maya maka dia yang akan menang. Kenapa dengan anak muda atau kenapa harus ada regenerasi? Supaya dia biar selalu mengupdate kemauan-kemauan dari pemuda-pemuda seusianya dia,” imbuh dia. Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kakesbangpol) Kabupaten Banjar Safrin Noor mengaku bangga dan senang dengan adanya Duta Damai ini. Sebab, dalam era digital yang semakin berkembang seperti sekarang ini penting bagi semua pihak untuk memahami peran yang dimainkan oleh dunia maya dalam menyebarkan informasi. “Duta Damai berperan penting secara online maupun offline dalam menjaga generasi sebayanya agar tidak terpengaruh oleh paham dan doktrin yang dapat merusak dan merangkul generasi muda dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme melalui kampanye kebangsaan dan perdamaian,” ujar Safrin Noor. Menurutnya, Duta Damai Dunia Maya adalah corong edukasi yang membantu mencerahkan masyarakat agar cerdas dalam mengelola informasi dan berkomunikasi di dunia maya kepada generasi muda. Dirinya meminta Duta Damai untuk terus belajar dan mengembangkan potensi serta kemampuan dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme di kalangan generasi muda terutama di regional Kalimantan Selatan (Kalsel). “Mari kita bersama-sama menciptakan perdamaian dan melanjutkan perjuangan ini untuk masa depan yang baik,” katanya. Regenerasi Duta Damai Dunia Maya Regional Kalsel ini diikuti sebanyak 50 peserta dan 35 di antaranya adalah anggota Duta Damai baru yang mengikuti pelatihan dengan memiliki keahlian di bidang IT, Blogger, dan desain komunikasi visual. Sedangkan 15 orang adalah Duta Damai Dunia Maya Kalsel 2017 dan 2020. Adapun selama dua hari sejak Selasa (20/6), mereka digembleng oleh tim mentor dari PMD BNPT dengan dibekali pengetahuan terkait narasi-narasi perdamaian, sehingga nantinya mereka bisa menghasilkan produk yang bisa mereka sebarkan melalui dunia maya.(sof/ANTARA)
Kejaksaan Telah Membentuk Gakkumdu Pemilu 2024
Kupang, FNN - Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Sunarta menyebutkan seluruh kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di Indonesia telah membentuk sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) guna mengantisipasi adanya potensi munculnya masalah atau pelanggaran hukum pidana Pemilu serentak 2024.\"Seluruh kejaksaan di seluruh Indonesia sudah memiliki sentra Gakkumdu sebagai antisipasi kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pidana pemilu 2024,\" kata Sunarta kepada wartawan di Kupang, Jumat.Sunarta mengatakan hal itu terkait antisipasi dilakukan Kejaksaan Agung dalam menghadapi munculnya potensi terjadinya kasus pidana Pemilu.Ia mengatakan dalam menghadapi Pemilu 2024, Kejaksaan memiliki peran yaitu berada dalam sentra Gakkumdu bersama Bawaslu, Kepolisian untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum apabila terjadi kasus pidana pemilu.Dia mengatakan aparat kejaksaan yang berada dalam sentra Gakkumdu untuk proaktif apabila ada persoalan hukum sehingga pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak pada 2024 berlangsung aman, serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.\"Kami berharap dengan adanya sentra Gakkumdu bisa menangani kasus-kasus tindak pidana pemilu sesuai tahapan yang telah ditentukan mulai Oktober 2023. Penanganan hukum dilakukan Gakkumdu hanya dilakukan tujuh hari,\" kata Sunarta.Dia menegaskan aparat kejaksaan yang dilibatkan dalam sentra Gakkumdu untuk proaktif dalam menangani laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu dengan tetap mengedepankan netralitas.Menurut dia, kejaksaan tidak memiliki kepentingan apapun dalam pemilu sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum pidana pemilu tentu dibahas secara bersama dengan anggota Gakkumdu lainnya.Ia mengatakan dengan telah terbentuknya Sentra Gakkumdu seluruh Indonesia maka tentu kejaksaan telah siap menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak pada 2024.Dia mengatakan dalam tujuh program utama Kejaksaan Agung RI bahwa seluruh ASN harus netral dalam pelaksanaan pemilu 2024 sehingga seluruh Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia telah diinstruksikan agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 harus netral.(sof/ANTARA)
Ancaman Ketua BEM UI: Tradisi BEM untuk Mengucapkan Kritik yang Sangat Radikal
Jakarta, FNN - Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, kini kembali ramai dibicarakan oleh publik dan viral di media sosial. Setelah sebelumnya viral karena mengkritik DPR dengan meme gambar Puan Maharani berbadan tikus, kini Melki kembali viral gara-gara meminta Presiden Jokowi untuk mundur secara baik-baik. Tak hanya itu, Melki bahkan menyampaikan ancaman jika Presiden Jokowi tidak mau mengundurkan diri. Ancaman Melki terhadap Presiden Jokowi tersebut disampaikan Melki pada saat podcast bersama oleh mantan Ketua KPK, Abraham Samad, dengan judul \"Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP\". \"Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9, tahun ke depan ini artinya kan tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau berdarah-darah,\" kata Ketua BEM UI, Melki Sedek. Ancaman Melki ini membuat telinga istana panas. Kebetulan di istana juga ada mantan ketua BEM UI, Faldo Maldini, yang sekarang menjadi staf khusus Mensegneg, dan menantang untuk bicara soal peran BEM. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (23/6/23) mengatakan bahwa setelah covid, kini bangkit lagi aktivitas mahasiswa di mana-mana, baik di Jawa, Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Bahkan, kini terlihat ada satu generasi yang tadinya diam berbaring karena menunggu covid, tiba-tiba bangkit dengan energi baru. Itu yang menyebabkan hari-hari ini orang bicara tentang mahasiswa dan kepentingan negara. “Ini bukan lagi denyut, tapi sudah letupan. Jadi ada energi yang terkurung selama covid, tetapi di antara mereka ada komunikasi antar BEM senusantara atau semacamnya. Tetapi, yang jelas ada satu kepentingan, yaitu meminta pertanggungjawaban negara melalui pertanggungjawaban keuangan negara terhadap keadaan yang secara politik memburuk, secara ekonomi juga jatuh, dan lebih dari itu secara internasional kita enggak dianggap,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Menurut Rocky, mahasiswa tahu bahwa Indonesia disorot terus dalam soal ketidakmampuan untuk leveling profil internasionalnya. Yang juga menarik adalah kritik-kritik terhadap para ketua BEM itu sendiri. Misalnya, ada mantan ketua BEM UI, Manik Marganamahendra, yang sekarang masuk jadi caleg di Perindo. Manik pernah menyebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, tetapi sekarang dia tiba-tiba nyaleg. Katanya, Manik ingin mengubah dari dalam. “Ya, dua-duanya argumennya kuat, ingin mengubah dari dalam. Ada yang menganggap bahwa begitu di dalam Anda jadi bajingan juga tuh. Ini soal yang terus-menerus ada di dalam yang kita sebut otak pikiran politik kampus, dari dalam mengubah atau segera di dalam tenggelam,”ungkap Rocky. Namun, menurut Rocky, sebagian dari mereka merasa bahwa keadaan sekarang tidak memungkinkan kita mengubah dari dalam. Yang bisa mengubah dari dalam adalah kekuatan-kekuatan yang sekarang, kita bisa sebut partai-partai politik yang mencalonkan Anies, Prabowo, Ganjar, dan segala macam. Tetapi, di dalam variasi itu orang tahu siapa yang memang sudah ada di dalam dan ingin mengubah dan siapa yang dari dalam, lalu baru mau mengubah. “Nah, gerakan mahasiswa itu selalu dianggap sebagai gerakan moral. Jadi tidak boleh ada di dalam kekuasaan, kecuali mungkin setelah 5 tahun bekerja atau berupaya untuk memengaruhi public policy. Tetapi, yang orang selalu persoalkan adalah ke partai mana dia berlabuh di situ. Kalau misalnya dia berlabuh ke partai yang juga bagian dari koalisi pemerintah, itu pasti soal kepentingan jabatan, kursi, atau bahkan uang,” ungkap Rocky. Jadi, kata Rocky, kita mau lihat sebetulnya apa dalilnya seseorang masuk dalam partai politik dan partai politik apa yang dimasuki. Jadi, di seluruh Indonesia, tentu gejala itu akan dipersoalkan di kalangan WA grup BEM. “Tetapi, satu hal yang saya kira terus-menerus kita rasakan, ada geliat yang semakin lama semakin ke depan, dan BEM UI selalu ada di depan sebetulnya dan minta supaya Jokowi turun secara damai atau secara berdarah-darah. Itu kan tradisi BEM untuk mengucapkan kritik yang sangat radikal. Jadi, percuma membantah atau berupaya berdebat dengan BEM karena BEM UI itu sudah menjadi rahasia bersama bahwa dia mampu untuk mengolah keresahan publik dalam bentuk meme, dalam bentuk kalimat-kalimat satire. Saya kira kecerdasan atau kecerdikan dari BEM sebetulnya,” ujar Rocky.(ida)
Untuk Memudahkan Masyarakat Memperoleh Keadilan, PA Bantul Melakukan Sidang Kelil
Bantul, FNN - Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar sidang keliling di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Pleret, guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh keadilan.Wakil Ketua PA Bantul, Muh Irfan Husaeni, di sela sidang keliling di Bantul, Jumat, mengatakan, sidang keliling merupakan salah satu program yang ditawarkan pengadilan untuk membantu masyarakat.Ia mengatakan, tujuan utama dari program ini adalah untuk mempermudah akses pelayanan hukum bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau.\"Dengan adanya sidang keliling, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri persidangan, sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan,\" katanya.Ia mengatakan, sidang keliling ini memberikan keuntungan besar bagi masyarakat, karena mereka tidak lagi perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan perjalanan jauh ke pengadilan.\"Dengan ada layanan ini, proses peradilan menjadi lebih terjangkau dan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sidang keliling juga memperkuat keterhubungan antara pengadilan dan masyarakat setempat,\" katanya.Ia mengatakan, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Bantul bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran sidang keliling ini.Dalam sidang ini, pengadilan membawa tim dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan sidang di tempat. Dengan demikian, masyarakat di daerah terpencil akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keadilan.\"Sidang keliling ini menjadi langkah nyata dari Pengadilan Agama Bantul dalam melayani masyarakat secara merata,\" katanya.Pengadilan Agama Bantul juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.\"Diharapkan program ini akan memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Bantul, serta menjadi inspirasi bagi pengadilan lainnya untuk mengadopsi model yang sama,\" katanya.(ida/ANTARA)
Polri Diminta untuk Menjalin Kerja Sama Mengatasi Kejahatan Transnasional
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri untuk menjalin kerja sama bilateral antarkepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan transnasional.Dia menilai kejahatan transnasional merupakan kejahatan nyata di berbagai negara dan mendapatkan perhatian khusus terhadap permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), narkoba, terorisme, hingga perdagangan senjata ilegal.\"Polri harus sering melakukan kerja sama bilateral antarkepolisian berbagai negara dalam menyelesaikan kasus kejahatan transnasional, namun harus tetap menjaga segala kerahasiaan dan data yang kita miliki,\" kata Andi Rio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, kejahatan trasnasional melemahkan sendi-sendi pemerintahan global maupun regional, memiliki dampak cukup besar, serta berbahaya bagi bangsa dan negara.Hal tersebut, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto pada pertemuan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Yogyakarta, Selasa (20/6).Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa aparat penegak hukum lintas negara, khususnya ASEAN, harus terlebih dahulu memiliki kesepahaman hukum dalam kasus kejahatan transnasional.\"Sehingga, penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional dapat dilakukan secara bersama dalam memberantas kejahatan transnasional di lintas negara,\" ucapnya.Andi Rio pun berharap aparat penegak hukum, terutama kepolisian di seluruh negara ASEAN, juga dapat mengingatkan para pemangku kepentingan dan institusi penegak hukum lainnya dalam mendeteksi lebih awal terjadinya kejahatan transnasional.Dia mengatakan hal itu dapat dilakukan dengan cara memperketat syarat dan izin yang mengarah pada kejahatan transnasional. Misalnya, tambahnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menjadi garda terdepan dalam ranah kepengurusan paspor.\"Tentunya institusi Polri harus membangun kerja sama dengan Kemenkumham untuk mencegah terjadinya TPPO lebih awal saat kepengurusan pasport, sehingga dapat menanyakan tujuan apa dan kemana warga negaranya hendak pergi,\" kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu.(ida/ANTARA)
PT BUP Mendukung Kejaksaan Memproses Kasus BTS Kominfo
Jakarta, FNN - PT Basis Utama Prima (BUP) selaku entitas badan hukum bisnis menghormati dan mendukung proses penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022 yang tengah diproses oleh Kejaksaan Agung. “Kami percaya penuh bahwa Kejaksaan Agung dalam melaksanakan proses penegakan hukum selalu mengedepankan due process of Law atau proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,\" kata Yanuar P. Wasesa selaku kuasa hukum PT BUP dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Dalam kesempatan itu, Yanuar membantah PT BUP terlibat dalam perkara yang menyeret Muhammad Yusrizki, selaku salah satu direktur di PT BUP ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, keterlibatan Muhammad Yusrizki dalam perkara tersebut dalam kapasitas sebagai pribadi. Yanuar menegaskan, bahwa PT BUP sama sekali tidak pernah mengikuti tender BTS apalagi sampai memenangkan tender pengadaan barang untuk proyek BTS. \"Bagaimana mungkin BUP menikmati keuntungan dari proyek tersebut? Kami bisa memastikan PT BUP tidak tahu – menahu terkait proses pembahasan proyek tersebut,\" ujarnya. Yanuar meyakini, Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum, apakah itu penyidikan yang kemudian berlanjut pada penuntutan selalu berdasarkan pada fakta – fakta atau bukti-bukti yang ada. \"Tidak ada pihak lain di dalam PT BUP yang mengetahui proyek BTS tersebut,\" ujar Yanuar. Sebelumnya, Kamis (15/6), Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Kamis, menetapkan Muhammad Yusrizki sebagai tersangka baru dalam perkara perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022. Muhammad Yusrizki merupakan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), ditetapkan sebagai tersangka kedelapan dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung RI Kuntadi menyebut, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan jabatanannya sebagai Direktur Basis Utama Prima (BUP). Menurut Kuntadi, Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik, yang ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak timbulnya kerugian keuangan negara. Yusrizki sebagai kepesertaan pengadaan proyek 1,2,3,4 dan 5 BTS 4G Kominfo terlibat dalam proses penyediaan panel surya yang merugikan keuangan negara. \"Didalam kepesertaan yang bersangkutan dalam pengadaan ini berdasarkan alat bukti kami ternyata terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara,\" kata Kuntadi.(ida/ANTARA)
Cawapres Ganjar Pranowo Diprediksi Tidak Akan Diumumkan Saat BBK
Jakarta, FNN - Politikus Senior PDI Perjuangan Panda Nababan mengatakan nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak akan diumumkan dalam Puncak Bulan Bung Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (24/6).\"Setahu saya belum (pengumuman nama cawapres Ganjar Pranowo). Nanti ada waktunya. Ibu Megawati itu biasanya ambil hari, pintar itu,\" ujar Panda di The People\'s Cafe, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam.Menurut dia, anak Proklamator RI Bung Karno itu pintar memilih hari baik untuk mengumumkannya. Hal ini berkaca pada momentum Hari Kartini di mana Megawati justru mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) dari PDIP di Batutulis, Bogor.Momen itu juga bertepatan dengan hari terakhir bulan Ramadan yang mana akan menjelang malam takbiran. Adapun momen ini mengejutkan semua pihak, karena dianggap terlalu cepat dari prediksi perkiraan deklarasi capres yang diperkirakan dilakukan pada Juni bertepatan dengan Bulan Bung Karno.\"Ya, sama saja waktu Hari Kartini, iya kan, mengumumkan Ganjar. Jadi, itu ada momen yang di luar dugaan, begitu loh,\" katanya.Saat disinggung awak media terkait kapan persisnya nama bakal cawapres Ganjar Pranowo diumumkan, Panda mengaku tidak tahu persis. Ia menegaskan Megawati biasanya memilih momen-momen tertentu untuk mengumumkan hal penting.\"Kami tidak tahu lah,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan adanya kemungkinan kejutan yang terjadi pada saat puncak perayaan puncak Bulan Bung Karno 2023 di Gelora Bung Karno.Perempuan yang pernah duduk sebagai Menko PMK ini juga menegaskan bisa saja hadir bakal calon wakil presiden (cawapres) yang nantinya akan menemani bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.Ia juga mengatakan akan ada wajah lama maupun baru yang sudah lama dipantau oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.\"Nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir, saya tidak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang, kemudian nanti hadir merupakan bacawapres dari bacapresnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan,\" ungkap Puan saat gladi kotor puncak perayaan Bulan Bung Karno di GBK, Kamis (22/6).(ida/ANTARA)
