ALL CATEGORY
Komnas HAM Mengunjungi Bawaslu RI Membahas Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengunjungi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk berdiskusi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024. \"Pada hari ini Komnas HAM untuk pertama kalinya, Komnas HAM periode 2022-2027 melakukan kunjungan resmi ke kantor Bawaslu untuk berdiskusi terkait makin dekatnya tahun politik atau penyelenggaraan Pemilu 2024,\" ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa. Atnike mengatakan bahwa pertemuan bersama Bawaslu RI sudah pernah dilakukan saat penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas di Kantor Komnas HAM pada Kamis (6/7). \"Ini adalah kunjungan tindak lanjut dari komitmen Komnas HAM dan Bawaslu untuk memastikan tidak hanya Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, baik, jujur dan adil, inklusif, tetapi juga dapat menjamin perlindungan, dan penghormatan HAM,\" katanya. Dia pun memastikan Pemilu 2024 dapat menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM dan Bawaslu RI sudah memiliki tugas dan fungsi agar pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar. Atnike menjelaskan Bawaslu RI secara spesifik memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau agar situasi HAM dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga menjamin perlindungan dan pemenuhan ham. \"Dalam konteks hak politik, Komnas HAM juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi secara khusus,\" jelas Atnike. Tidak hanya itu, sambung dia, Komnas HAM memberikan perhatian terhadap upaya-upaya pemajuan dan perlindungan dari hak kelompok rentan dan marjinal dalam pemilu, baik hak dipilih maupun hak untuk memilih. Hal ini agar semua orang tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia berharap Komnas HAM dan Bawaslu RI dapat bersinergi melindungi hak masyarakat dalam pemilu. \"Komnas HAM berharap tugas dan fungsi kedua lembaga ini dapat bersinergi untuk memastikan hak-hak HAM di dalam pelaksanaan pemilu tetap terlindungi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
ASN Harus Netral pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. \"Para pegawai tak perlu takut bekerja secara profesional, termasuk untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024,\" ujar Suhajar dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. Dalam seminar nasional bertajuk \"Penguatan Integritas dan Netralitas ASN untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas Tahun 2024 bagi Purna Praja STPDN XVIII di Mason Pine Hotel Bandung, Jawa Barat, Senin (24/7), ia menyebutkan kuncinya hanya dua, yakni bekerja keras untuk melahirkan prestasi dan bekerja baik agar melahirkan simpati yang profesional agar tidak pernah non-\"job\". Dia menjelaskan arah politik hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini agar dapat menyinkronkan antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). \"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilihan umum, parpol, dan presiden itu di barisan. Jadi sama-sama partai tertentu memperjuangkan presiden dan DPR-nya. Kalau presiden didukung partai tertentu dan DPR-nya kuat maka memperkuat sistem presidensial, itulah arah politik hukum pemilu serentak yang diputuskan MK,\" katanya. Suhajar berharap para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi ASN yang profesional. Sebab, sistem pendidikan di IPDN telah mengajarkan berbagai nilai positif seperti pentingnya menjaga kedisiplinan, tata krama, etika, dan integritas. \"Ini pilihan kita, bekerjalah dengan baik sesuai dengan pilihan kita ini, harus netral dan profesional dalam bekerja,\" ucap Suhajar. Tidak hanya itu, purnapraja IPDN harus mampu menjadi pelopor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Adapun alumni IPDN dididik khusus untuk memahami kondisi di lapangan, utamanya di bidang pemerintahan. Dia berharap para purnapraja dapat melayani masyarakat dan menjalankan tugas birokrasi dengan baik. \"Kalau memilih (menjadi) pamong praja, maka harus menjadi pamong, maka harus melayani, kalau tidak mau melayani ya jangan jadi pamong, harus tekuni pamong praja ini, jadi kesimpulan kita, tidak boleh sombong, harus loyal, tidak berwatak pedagang, jangan sekali-kali kamu mendagangkan jabatan itu,\" tambah Suhajar. Suhajar menambahkan purnapraja IPDN dituntut untuk tanggap dalam menghadirkan pelayanan publik yang makin terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Di era masyarakat yang makin paham digital, muncul tuntutan lebih besar terhadap kecepatan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi tantangan bagi ASN dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi digital sesuai dengan perkembangan zaman, katanya. \"Hari ini semua orang ingin dilayani secara digital, terus bagaimana kalau Anda tidak membangun pelayanan digital, kalau Anda tidak mengakomodir pemerintahan digital, lalu mau jadi apa, tidak bisa, harus kalian taklukan digitalisasi itu,\" tegasnya. Suhajar menilai saat ini pelayanan publik dihadapkan pada perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pemerintah dituntut siap menghadapi tantangan global yang dipicu perubahan dan kemajuan, terutama di bidang teknologi. \"Itulah dunia modern sekarang, itulah tantangan Anda hari ini, kalau Anda bisa memecahkan itu dan membantu daerah Anda, maka kamu akan bisa terus berperan sebagai pamong. Itulah pesan saya bahwa tantangan masa depan dan masa hari ini dan ke depan, birokrasi adalah mengubah atau mentransformasi pemerintahan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Rakernas Apdesi Tidak Mengundang Bacapres Agar Tak Politis
Jambi, FNN - Gubernur Jambi Al Haris mengimbau Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di wilayahnya tak mengundang bakal capres, agar kegiatan yang dihadiri kepala desa dari seluruh Indonesia agar itu bernuansa politis.\"Awalnya, Rakernas APDESI di Jambi pada 26 Juli itu rencananya dihadiri oleh Presiden RJ Joko Widodo, namun Presiden pada waktu yang bersamaan sedang melakukan kunjungan kerja keluar negeri, sehingga berkemungkinan tidak hadir nantinya,\" kata Al Haris, di Jambi Selasa.Pihaknya masih menunggu apakah bisa atau ada menteri yang diutus ke Jambi hingga kini belum ada info siapa yang menggantikan Presiden untuk membuka Rakernas APDESI di Jambi itu.Gubernur Jambi Al Haris menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak mau ada tiga bakal capres yang hadir karena dirinya tidak ingin ada unsur politis pada Rakernas APDESI itu.Ditanya persiapan Provjnsi Jambi untuk Raker Nasional Apdesi di Jambi itu, Gubernur Al Haris menegaskan semua acara diserahkan langsung kepada Apdesi, karena Pemerintah Provinsi Jambi hanya menjadi tuan rumah pada Rakernas Apdesi tahun ini.\"Ini Raker biasa dan mereka para kepala desa yang punya hajat, Pemprov Jambi hanya sebagai tuan rumah,\" kata Gubernur Jambi Al Haris.(sof/ANTARA)
Perampok Nikel Mandiodo: Siapa Beking Windu Ajie Sutanto, Mantan Relawan Jokowi 2014?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Kasus korupsi pertambangan nikel ilegal di Mandiodo, Sulawesi Tenggara, masuk babak baru. Kasus korupsi, tepatnya perampokan nikel, perusak kawasan hutan dan lingkungan hidup, kini menyeret pejabat negara di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Kejaksaan Agung. Patut diduga, kasus korupsi dan perampokan nikel yang dilakukan Windu Ajie Sutanto, relawan Jokowi pada pilpres 2014, mempunyai beking kuat di Kementerian terkait serta pejabat penegak hukum. Kalau tidak, kasus perampokan tersebut tidak bisa berjalan “langgeng” sampai sekian lama, sehingga mengakibatkan kerugian negara sampai puluhan triliun rupiah. Dua pejabat K-ESDM, SM dan EVT, sudah ditetapkan dan ditahan Kejaksaan Agung. Keduanya mempunyai peran sangat strategis dalam perampokan nikel ini: data geologi dan evaluator RKAB. SM adalah Kepala Geologi Kementerian ESDM dan Mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral. Sedangkan EVT adalah Evaluator Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) pada Kementerian ESDM. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230724200321-12-977293/kejagung-tahan-2-pejabat-kementerian-esdm-terkait-kasus-nikel Hampir bersamaan dengan itu, Kejaksaan Agung mencopot Raimel Jesaja dari jabatan Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), karena diduga menerima suap terkait kasus perampokan nikel ini. Selain itu, ada dua pejabat eselon III Asisten Tindak Pidana Khusus, beserta 1 orang Koordinator dan pegawai tata usaha dikenakan sanksi yang sama. Pencopotan jabatan pejabat Kejaksaan Agung, tentu saja, tidak cukup. Kejaksaan Agung harus menyeret semua oknum yang terlibat perampokan nikel tersebut agar dihukum seberat-beratnya. Karena, selain merampok kekayaan negara, mereka turut merusak hutan dan lingkungan hidup, serta memiskinkan rakyat. https://nasional.tempo.co/read/1751776/kejaksaan-agung-selidiki-pidana-jaksa-ramiel-cs-dalam-dugaan-suap-tambang-nikel-ilegal?utm_source=WhatsApp Kejaksaan Agung perlu selidiki lebih dalam, siapa yang menjadi beking Windu Ajie Sutanto, sehingga bisa kendalikan pejabat di K-ESDM, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kejaksaan Agung. Dalam kasus korupsi BTS 4G, Windu Ajie Sutanto diduga berperan menjadi makelar kasus untuk mengurus perkara korupsi, dengan menerima aliran dana Rp75 miliar. Windu Ajie Sutanto mengaku dekat dengan Jendral Polisi Bintang Dua, yang dikatakannya dapat menghentikan perkara korupsi BTS 4G. https://majalah.tempo.co/read/opini/169298/tambang-nikel-ilegal Oleh karena itu, terkait perampokan nikel ini, Windu Ajie Sutanto, relawan Jokowi 2014, sangat mungkin sekali juga menjual pengaruh dan kedekatannya dengan kekuasaan. Bisa jadi, Windu Ajie Sutanto mengaku sangat dekat dengan lingkungan istana untuk meredam Kejaksaan Agung, serta dekat dengan pejabat tinggi negara di Kemenko MarInves untuk kendalikan pejabat di K-ESDM. Atau bisa saja Windu Ajie Sutanto hanya pion saja. Untuk itu, Kejaksaan Agung wajib usut tuntas siapa boss Windu Ajie Sutanto sesungguhnya. Atau, bisa juga boss tersebut sekaligus berperan sebagai beking? Atau beking berperan sebagai boss? Rakyat berharap Kejaksaan Agung bekerja profesional, dan jangan bermain dengan hukum: jangan menpermainkan hukum. —- 000 —-
Kelihatannya Jokowi Menginginkan Seseorang yang Bisa Dikendalikan Habis-habisan: Tinggalkan Ganjar, Dukung Prabowo - Erick, PKB Ngambek
Jakarta, FNN - Senin (24/7/23), Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke PT Pindad untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista), sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga mencoba kendaraan taktis Maung 4x4 di kompleks PT Pindad dengan Prabowo Subianto sebagai pengemudinya. Pemandangan ini semakin menguatkan bahwa Jokowi meninggalkan Ganjar dan mendukung pasangan Prabowo – Erick Thohir. Sementara, PKB yang sebelumnya menolak wacana duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Pilpres 2024, menekankan akan berjuang mencari takdir yang lebih baik bila Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak menjadi pendamping Prabowo. Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, Harlah PKB di Stadion Manahan Solo menjadi ikrar seluruh jajaran kader, pengurus, hingga relawan bahwa Cak Imin itu capres/cawapres. Hal ini menjadi syarat wajib bila ada pihak yang ingin bekerja sama dengan PKB. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Selas (25/7/23) mengatakan, “Ya, ini takdir itu seperti sprindik. Kan Cak Imin mau mencari takdir. Takdir itu seperti sprindik, jadi tunggu saja. Datang atau tidak.” “Tetapi, tentu ada kalkulasi yang lebih tajam dari Cak Imin bahwa kelihatannya dia memang jauh dari pembicaraan Jokowi. Karena Jokowi kelihatannya memang menginginkan ada seseorang yang bisa secara habis-habisan dia kendalikan. Cak Imin tetap tidak bisa dia kendalikan. Karena Cak Imin punya fasilitas partai, Cak Imin punya asosiasi dengan nahdliyin, susah, berat itu. Beda dengan Ercik Thohir. Erick Thohir kan Cuma punya modal, kapital, mudah dikendalikan. Jadi, dari segi perbandingan itu, Cak Imin nggak usah baperlah. Dia punya social page yang lebih lebar dan lebih dalam,” lanjut Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa politik itu bukan basis sosial, bukan sekedar selebrasi sesaat, punya uang segala macam. Bukan itu. Moral dari politik adalah basis sosial yang kuat. Di situ sumber legitimasinya. “Jadi, kalau saya kasih semacam gula-gula kecil pada Cak Imin, sudahlah, Anda itu adalah sumber legitimasi bangsa ini, karena melekat pada diri Anda kenahdliyinan, melekat pada diri Anda ada tradisi berpartai. Erickt Thohir tidak begitu. Tetapi, lebih dari itu, kita mungkin menganggap bahwa Erick Thohir juga belum tentu adalah pilihan terbaik Jokowi. Dia mungkin second best. Tetapi, mungkin ada juga yang menganggap diajuga second best. Nanti kita tunggu perkembangan-perkembangan tukar tambah-tukar tambah yang masih berlangsung sampai hari ini,” ungkap Rocky. “Jadi, Cak Imin nggak usah khawatir. Walaupun mencari takdir lain, ya sudah, takdir itu ditunggu saja, jangan dicari. Kalau dicari, bisa-bisa Anda ketemu takdir yang buruk,” pesan Rocky. Memang menarik apa yang terjadi pada Cak Imin. Cak Imin adalah orang yang pertama kali berkoalisi dengan Prabowo, membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bahkan sudah bikin sekber. Kita juga ingat bagaimana para ulama PKB melakukan ijtimak dan memberikan ultimatum sebelum Ramadhan harus sudah ditentukan cawapresnya. Tetapi, sampai sekarang Prabowo belum memilih dia, bahkan hampr pasti Prabowo tidak akan memilih dia. “Ya, sebetulnya Cak Imin bukan petarung yang tangguh. Dia penunggu yang tangguh. Tapi justru di situ kita bisa membaca politik Indonesia. Tidak ada petarung dalam politik Indonesia, semuanya menunggu, menunggu restu Jokowi. Jadi, sebetulnya bagian buruk dari politik ada di dalam era hari ini, menunggu restu Jokowi, yang dalam bahasa akademis namanya endorsement power,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kita tahu makin lama menunggu Jokowi, sama seperti menunggu kepastian bahwa Jokowi mampu menaikkan profil endorsement dia. Buktinya, profilnya turun terus. Jadi, buat apa menunggu sesuatu yang defisit tiap hari. Legitimasi Jokowi defisit terus setiap hari. Suatu waktu nanti kita menunggu liability. “Jokowi bukan lagi aset dalam demokrasi. Di luar negeri sudah diolok-olok, dianggap bahwa Jokowi kayak orang yang mau nyari takdir juga. Takdir apa? Takdir setelah Pemilu dia apa? Takdirnya Jokowi setelah presiden tuh apa? Jadi sama aja itu, mental-mental menunggu takdir ini juga ada pada Jokowi,” ungkap Rocky. Jokowi, menurut Rocky, menunggu semacam keajaiban buat dia bahwa dia tidak akan dipersoalkan nanti begitu lengnser. Kenapa? Karena sementara ini kan begitu banyak orang yang mengkritik Jokowi dan menunjukkan bahwa ada potensi money loundring di dalam perusahaan-perusahaan dinasti Jokowi, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam pemilu yang lalu oleh Jokowi, ada potensi diimpiech karena melanggar pasal-pasal utama dalam konstitusi, terutama dalam suatu anggaran itu. Macam-macam. Jadi Jokowi tahu bahwa dia sebetulnya juga lagi menunggu takdir. Jadi dua orang yang lagi menunggu takdir, ya takdirnya tidak akan tiba sebetulnya. Sebetulnya, lanjut Rocky, kita melihat bahwa bangsa ini tidak tumbuh di dalam pelembagaan kompetisi. Kalau ada pelembagaan kompetisi, Cak Imin tidak mungkin merendahkan dirinya menjadi calon wakil presiden. Dia dikompetisikan menjadi presiden. Jadi, dari segi mental, Cak Imin sebetulnya sudah melemah duluan. Lain kalau Cak Imin bilang, “Apapun yang terjadi, takdir akan saya putuskan sendiri. Karena saya ditakdirkan untuk jadi presiden oleh partai saya”. Itu lebih bagus. Itu bangga partainya.(ida)
Skenario Menunda Pilpres
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu\" (Franklin D. Roosevelt) Teater kehidupan berbangsa dan bernegara Republik ini selalu berganti episode dengan judul yang nyaris tak-berubah. Pemainnya itu itu saja, para badut, dan bandit politik yang berakrobat dengan ongkos dari para bandar politik, sementara stakeholder pelaksana sebagai jongos politik. Harapan perubahan negara kembali normal, rakyat hidup tenang, adanya rasa keadilan, proses pembangunan dan negara yang stabil menuju cita cita tujuan negara, selalu berakhir dengan kepiluan baru yang lebih memilukan. Pemilu hanya sebagai legitimate para elit aristokrat meraih jabatan politik, dalam proses politik penuh rekayasa jauh dari esensi yang sesungguhnya mewujudkan perwakilan kedaulatan rakyat. Nasib pilu dan memilukan hasil arsitektur UU Pemilu di atas UUD 2002 terus membawa bencana demi bencana. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan daulat Ketua Partai Politik. Pemilu hanya merekrut para dealers, not leaders yang membawa kepiluan berkepanjangan Terkait dengan rencana pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024, ternyata juga menyisakan masalah tersendiri. Munculnya kegalauan seorang Presiden Jokowi ketika harus menerima kenyataan yang sulit , saat akan mengakhiri masa jabatannya, muncul tiga capres belum bisa menjamin rasa aman bagi dirinya . Pertama: Capres Ganjar Pranowo dalam kendali Ibu Megawati, berpotensi merepotkan dirinya dan kroni kroninya yang bersebrangan politiknya dengan Megawati. Kedua: Capres Prabowo Subianto, sampai saat ini belum bisa diterima dan dipercayai secara penuh sebagai presiden boneka oleh taipan oligarki. Ketiga: Capres Anis Baswedan, sangat jelas berpotensi mengancam dirinya secara langsung. Informasi yang muncul sekenario lama yang tidak pernah padam menguat kembali, diduga menyongsong SU MPR 15 - 16 Agustus mendatang, Jokowi dengan kroni kroninya akan mengerahkan masa didatangkan ke Jakarta kepung MPR untuk menekan dan memaksa MPR mengeluarkan Tap MPR perpanjangan masa jabatannya. Telah bocor informasi (perlu check recheck info) dari 271 pejabat sementara Gubernur/; Bupati dan Walikota ditarget harus bisa mengerahkan 500 - 1000 orang. Segera gelontorkan dana taktis politik untuk Kepala Desa / Lurah untuk kepentingan yang sama dengan target pengiriman massa yang akan ditentukan lebih lanjut. Dan potensi kekuatan lainnya yang dibutuhkan untuk mengirimkan massa bayaran ke Jakarta. Rekayasa ini penuh resiko dan tidak mudah diwujudkan, tetapi apabila bisa dipaksakan menjadi kenyataan, segala kemungkinan resiko politik terburuk akan terjadi. \"Kemarahan rakyat mulai menggeliat meminta Jokowi dimakzulkan segera turun, lebih keras turun atau diturunkan oleh rakyat. Realitas politiknya bisa berubah dan berbeda dengan kenyataan, yang terjadi justru perpanjangan jabatan presiden\". Perpanjangan masa jabatan melalui lobi-lobi tawar menawar lahirnya dekrit presiden dengan perpanjangan masa jabatan - masih eksis sebagai opsi politik lain dengan resikonya masing- masing. Rekayasa menunda Pilpres masih hidup menjadi sebuah skenario untuk memperpanjang jabatan presiden. *****
Jokowi, Partai KW 1-2, dan Perdagangan Politik
Oleh Erros Djarot - Politisi SEKARANG ini para pemilik modal adalah penguasa sesungguhnya dalam dunia politik penyelenggaraan negara tingkat elite di negeri ini. Tangan-tangan mereka sangat aktif mengendalikan roda kendaraan politik di setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari tingkat kabupaten/kota hingga pada tingkat permainan The making of the President. Seorang mahasiswa program doktoral memberi saya catatan yang menarik. Intinya, meniti karir di dunia politik, tidak harus melalui pintu partai politik. Dulu, ketika yang seharusnya masih menjadi keharusan yang harus dilakukan atau dijalankan, partai politik memang merupakan pintu utama bagi siapa pun yang mau meniti karir sebagai politisi. Tapi belakangan ini, tidak harus, tidak mesti, dan bahkan lebih ekstrim lagi, tidak perlu! Belakangan ini, khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi, sebuah ‘Partai’ KW 1 & 2 dari komunitas non politik, telah berhasil membuktikan kebenaran catatan di atas . Partai KW-1 ini adalah ‘partai’nya para pengusaha muda (baca: HIPMI). ‘Partai’ baru ini telah berhasil menyabet sejumlah kursi Menteri Pembantu Presiden 2019-2024 dalam Kabinet Kerjanya Jokowi. Perolehan mereka setara dengan apa yang diperoleh partai-partai besar dengan susah payah. Tercatat nama-nama seperti, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Lutfi (mantan Menperdag), Bahlil, Rosan Roeslani, mereka ini berhasil tampil sebagai juara. Vini, Vidi, Vici.. saya datang, saya lihat, saya menang! Mereka berjaya tanpa perlu berdarah-darah meniti karir di institusi politik alias partai politik. Di dunia ‘politik’ ala Jokowi ini, tersedia jalur khusus untuk seseorang dapat dengan cepat menggapai langit politik. Cukup dengan masuk ke lingkaran-1 kekuasaan, membawa tanda bukti porolehan income yang prima, dan mau sedikit berkeringat membantu saat calon Presiden berlaga di arena Pilpres. Niscaya jaminan pintu sukses pun dipastikan terbuka lebar. Jalur khusus serupa walau tak sama adalah jalur massa pendukung setia, sangat militan, dan sanggup kerja keras berkeringat. Kelompok ini tergabung dalam ‘Partai\' KW-2 yang terdiri dari kumpulan massa ‘Relawan’ pendukung setia (Jokowi). Hasilnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie, berhasil menduduki kursi Menteri Negara (Kominfo). Lewat ilustrasi di atas, secara tidak langsung Jokowi menebar pesan moral kepada kaum muda; berdaganglah yang giat, kumpulkan uang sebanyak mungkin dengan segala cara dan kemungkinan. Selanjutnya upayakan mendekat atau bahkan masuk ke dalam lingkaran pusat kekuasaan. Dekati siapa pun yang bakal tampil sebagai Calon Presiden, dan jadilah pendukung setia (blind faith). Maju dan pimpin organisasi kumpulan massa pendukung setia dengan baik. Bila kelak kemenangan itu tiba, niscaya jalan pintas menuju kursi menteri dan setingkatnya, dipastikan akan berada di sekitar jangkauan tangan. Setidaknya jabatan komisaris dari sejumlah BUMN yang tersedia, atau penempatan sebagai Duta Besar Luar Biasa, Penasihat Presiden, bakal terbuka lebar. Pola transaksional dengan memperdagangkan politik semacam ini, dalam jangka panjang bisa jadi bisa membahayakan penguasa di pusat kekuasaan itu sendiri. Pemikiran inilah yang mungkin dulu terlintas dalam benak Presiden Suharto saat berkuasa. Terlepas dari sejumlah kekurangan sebagai pemimpin, namun dalam hal menjaga agar roda penyelenggaraan negara tidak dikendalikan oleh para pedagang dan kelompok massa penekan, keberhasilan Presiden Suharto harus diberi acungan jempol. Kita masih ingat betapa semasa Orde Baru bermunculan para pebisnis besar yang saat itu dikenal sebagai para Konglomerat. Pedagang besar seperti Om Liem, Prayogo Pangestu, Eka Tjipta, Ciputra, Mochtar Riady..dan lain-lain, saat itu (catatan: hingga sekarang) sangat menguasai perputaran roda ekonomi nasional. Berbagai kemudahan digelontorkan oleh Pak Harto yang membuat mereka menjadi besar dan berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian nasional. Walau demikian, sebesar apa pun keuangan dan kemampuan mereka membeli apa saja dan masuk ke wilayah kerja mana saja, namun satu pintu tetap tertutup bagi mereka, yakni; pintu masuk ke arena permainan politik. Oleh Pak Harto pedagang diposisikan hanya boleh berkutat di wilayah perdagangan. Mereka yang coba-coba bermain politik, langsung disikat, dihabisi dan selesai. Itulah sebabnya untuk terjun ke dunia politik, mereka menjadi tidak berani dan tahu diri. Bagaimana dengan situasi dan kondisi hari ini? Terjadi perubahan sangat luar biasa. Justru sekarang ini para pemilik modal (baca: konglomerat) adalah penguasa sesungguhnya dalam dunia politik penyelenggaraan negara tingkat elite (pusat) di negeri ini. Mereka justru diundang untuk berkiprah, terlibat, dan bermain di atas panggung politik nasional tingkat tinggi. Tangan-tangan mereka sangat aktif mengendalikan roda kendaraan politik di setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari tingkat kabupaten/kota hingga pada tingkat permainan The making of the President. Bersama mereka, sejumlah petinggi dan pucuk pimpinan partai, berkerjasama saling bahu membahu demi menjaga stabilitas zona nyaman masing-masing. Sehingga pada akhirnya, siapa yang berkuasa dan siapa yang menguasai di antara mereka, sudah begitu tipisnya garis pemisah yang dapat dibaca. Tapi yang pasti, penggabungan kekuatan dua sisi ini (politik dan ekonomi) begitu efektif melahirkan bangunan Oligarki. Para Oligark inilah yang sepenuhnya mengendalikan jalannya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat menyedihkan. Sehingga sering terdengar suara dari langit..: Mau jadi apa dan mau dibawa ke mana Indonesia dengan peradaban politik yang seperti ini? Dalam situasi dan kondisi yang sudah sedemikian rupa ini, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai bangsa kecuali kembali ke cita-cita Kemerdekaan 1945. Tentu utamanya dengan menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 secara bersungguh-sungguh, secara baik dan benar. Sedangkan ajakan khusus yang bersifat mendesak dan mendasar adalah memberlakukan dan menjalankan dengan tegas UUD’45 Pasal 33, terutama ayat 2 dan 3, secara murni dan konsekuen. Hanya lewat cara ini penyelesaian untuk mengakhiri dominasi para pengusaha besar-konglomerat hitam, dapat diwujudkan. Agar mereka tidak semakin kuat dan besar oleh sikap ignoran (korup) dari para ‘oknum’ penguasa di negeri ini. Perampokan dan pemiskinan negara oleh sejumlah ‘oknum’ penguasa penyelenggara negara; harus segera diakhiri. Salah satu caranya; meninjau kembali pemberian lisensi kepada orang perorang, korporasi milik pribadi-pribadi, izin untuk mengeruk dengan bebas kekayaan bumi dan alam negeri ini, seluas-luasnya tanpa batas. Disusul dengan perlunya digelar operasi besar-besaran untuk melakukan auditing atas kewajiban membayar pajak yang selama ini wajib mereka lakukan! Lewat cara ini, akan terbuka lebar pintu mengakhiri manipulasi pajak yang konon selama ini terjadi (kriminal). Yah…semoga saja para pemimpin papan atas di negeri ini, segera kembali ke jalan yang benar, jalan akal dan nalar sehat. Agar mereka kembali berkemampuan mendengar jeritan penderitaan rakyat kecil yang belakangan ini kian redup dan sayup terdengar. Nyaris menghilang ditelan gelombang gelak tawa para konglomerat yang kian nyaring terdengar, menggema membahana di seantero langit bumi Nusantara. Menyedihkan…! . (http://gbn.top/index.php/berpikir-merdeka/jokowi-partai-kw-1-2-dan-perdagangan-politik)
Makar Megawati Ingin Mengganti Pancasila
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila. PERNYATAAN Megawati dalam sebuah vidio ..\"Dengan ilmu baru itu tidak cocok Pancasila itu apa tidak ada arti nya kita harus rombak kita harus dirikan yang lain sifatnya. Pernyataan Megawati seperti ini perlu kita kaji sebab menganti Pancasila adalah makar dan tidak berhak Megawati menganti Pancasila termasuk tafsir nya sebab Pancasila itu hasil kesepakatan pendiri negara ini . Bahkan Bung Karno pun bukan pencipta Pancasila. Pernyataan Megawati jelas ingin mengganti Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa dan Pancasila 18 Agustus 1945 itu sudah final menjadi dasar Indonesia Merdeka . Jika kita mengikuti pola pikir pemerintah, sebetulnya ucapan Kepala BPIP, Agama merupakan musuh terbesar Pancasila seharusnya kita tidak kaget. Sebab semua ini adalah sistemik dan masif terus dibangun untuk mensekulerkan Pancasila. Dimulai dengan Amandemen UUD 1945 kemudian pernyataan Jokowi memisakan Agama dan Politik. Setelah itu Megawati dalam pidatonya dengan nada sinis melecehkan Ulama dan Ustad yang berkotbah tentang dunia akherat. Mereka yang berceritera tentang akherat padahal mereka tidak perna ke sana. Usaha sekulerisasi juga datang dari anggota PDIP Musda Mulia yang menginginkan pelajaran Agama dihapuskan dari sekolah. Tak kalah sinisnya Eva Sundari mengatakan situs Islam lebih berbahaya dari pada situs porno. Belum lagi pernyataan Sukmawati yang melecehkan Nabi Muhammad SWA. Lahir kemudian UU Pesantren, isu Radikalisme, Isu Khilafah, Cadar, Ce lana cingkrang sholat jumat harus diawasi disensor. Setiap jumat pasti ada polisi dan TNI hadir di masjid untuk mengawasi. Juga soal ibu ibu pengajian yang dinyinyirin Megawati semua ini adalah Islamophobia yang sengaja di gembar gemborkan . Dan kalau kita ikuti dan kita tarik garis merah, semua itu bagian yang memang disengaja. Dan dengan pernyataan ketua BPIP Agama musuh besar Pancasila maka sudah semakin jelas arahnya dan tujuannya untuk mensekulerkan Pancasila secara masif. Walaupun membuat geger dan protes dari mana-mana termasuk protes keras dari MUI, pasti tidak akan direspon oleh Jokowi. Sebab water test yang dilakukan oleh kepala BPIP dengan mengatakan musuh besar Pancasila adalah agama, merupakan grand disain untuk mensekulerkan Pancasila. Mensekulerkan Pancasila dengan membentur-benturkan dengan agama tentu perbuatan yang sesungguhnya tidak mengerti apa itu Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme adalah suatu pandangan dalam hidup atau dalam satu masalah yang berprinsip bahwa agama atau hal-hal yang bernuansa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan, atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan harus dijauhkan darinya. Dapat kita simpulkan bahwa sekularisme ialah memisahkan agama dari kehidupan individu atau sosial. Dalam artian agama tidak boleh ikut berperan dalam politik, pendidikan, kebudayaan maupun dalam hukum. Tentu saja keinginan memisahkan Agama dan Negara menjadi ahistoris. Sebab dari awal mula berdirinya negara ini didasarkan atas berkah rahmat Tuhan dan didorongkan keinginan luhur. Artinya, pendiri negeri ini percaya bahwa perjuangan Kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Arti nya mendirikan negeri ini juga dipercayai adanya kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam lintasan sejarah Pancasila itu melalui proses perdebatan yang cukup Panjang dari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 kemudian terjadi kesepakatan di panitya 9 yang melahirkan Piagam Jakarta kemudian proses itu berlanjut pada pembentukan pembukaan UUD 1945 dan kemudian di Sila ke satu Pancasila Ke Tuhanan Dengan menjalankan Syareat Islam bagi pemeluk-pemeluk nya.Menurut Kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan Ke Tuhanan Yang Maha Esa dan Umat Islam bisa menerima dengan lapang dada. Dan Bangsa Indonesia telah memilih Panca Sila yang rumusan nya ada dialenea ke 4 Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara . Kata bung Karno .... Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsaIndonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Prinsip-prinsip yang ada pada UUD 1945 dan pembukaan nya telah diamandemen duganti dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme kemudian kata Megawati Pancasila itu apa sudah tidak cocok kita harus dirikan yang sifat nya yang lain .jadi jelas Pancasila telah distubuhkan Individualisme ,Liberalisme,Kapitalisme .dengan sistem presidenseil yang basis nya Individualisme semua ini tercermin dari sistem bernegara kita dengan pilsung ,Pilpres,Pilkada. Yang semua itu bertentangan dengan Pancasila. Marilah kita resapi apa yang telah diuraikan oleh para pelaku sejarah pembentukan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar bernegara .Jadi menganti rumusan Pancasila yang ada di RUU HIP bisa dikatakan tindakan makar sebab dengan sengaja Pancasila di ubah di peras-peras menjadi Trisila , Eka Sila dan Gotong Royong .ini sudah masuk delik makar . Bagi yang paham Tata Negara pasti mengerti istilah “die Stuferordnung der Recht Normen” oleh Hans Nawaisky, yaitu hirarki susunan suatu suatu aturan . Namun pembukaan UUD 1945 itulah yang menjadi konsensus para pendiri negara yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 . Bung Karno dengan di syahkan UUD 1945 Bung Karno sendiri telah meninggalkan Pancasila yang dia Pidatokan 1 Juni 1945.sejak itu bung Karno selalu berpegang pada Pancasila yang ada di alenea ke IV UUD 1945 bukti nya bung karno mengatakan dalam pidato nya 17 Agustus 1963 bahwa Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 itu loro-loroning atunggal yang tidak dapat dipisahkan . Di dalam pidatonya Bung Karno Mengatakan “……. Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu “pengejawantahan” kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kita punya deepest inner self. 17Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaanbeserta satu dasar kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu proclamationof independence dan satu declaration of independence. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 adalah satu. Bagi kita, maka naskah Proklamasi danPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak dapat dipisahkan satudari yang lain. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan PembukaanUndang-Undang Dasar 1945 adalah loro loroning atunggal. Bagi kita,maka proclamation of independence berisikan pula declaration ofindependence.Lain bangsa, hanya mempunyai proclamation ofindependence saja.Lain bangsa lagi, hanya mempunyai declarationof independence saja.Kita mempunyai proclamation ofindependence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsaIndonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan kita, oleh karena seperti tadi saya katakan, Proklamasikita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya kracht total semuatenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah , moril,materiil dan spirituil. Declaration of independence kita, yaitu Pembukaan Undang-UndangDasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari declaration of independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaannya itu.“Proklamasi” tanpa “declaration” berarti bahwa kemer-dekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mem-punyai dasar penghidupan nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidakmempunyai “raison d’etre”, tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi. “Declaration” tanpa “proklamasi”, tidak mempunyai arti.Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar dantujuan, segala prinsip, segala “isme”,akan merupakan khayalan belaka,– angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung diangkasa raya. Tidak, Saudara-saudara! Proklamasi Kemerdekaan kita bukan hanya mempunyai segi negatif atau destruktif saja, dalam arti membinasakan segala kekuatan dan kekuasaan asing yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa kita, menjebol sampaikeakar-akar nya segala penjajahan di bumi kita, menyapu-bersih segala kolonialisme dan imperialisme dari tanah air Indonesia,tidak, proklamasi kita itu, selain melahirkan kemerdekaan, juga melahirkan dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya: Kepribadian politik, kepribadian ekonomi, kepribadian sosial, kepribadian kebudayaan. Pendek kata kepribadian nasional. Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah laksana dua anak kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepada masing-masing…… Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin,harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Kemerdekaan untuk bersatu kemerdekaan untuk berdaulat. kemerdekaan untuk adil dan makmur, kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. kemerdekaan untuk ketertiban dunia, kemerdekaan perdamaian abadi kemerdekaan untuk keadilan sosial, kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat, kemerdekaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemerdekaan yang berdasarkan persatuan Indonesia; kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar1945, anak kandung atau saudara kembar daripada Proklamasi 17Agustus 1945. Kita harus memahami apa yang terkandung di dalam Preambule UUD 1945, adalah Jiwa, falsafah, dasar, cita-cita, arah, pedoman,untuk mendirikan dan Menjalankan Negara Indonesia. Dari uraian Bung Karno dalam pidato nya maka kemerdekaan ber Pancasila tidak mengunakan rumusan Pancasila 1 Juni 1945 tetapi Rumusan Pancasila yang ada di Alenea ke IV Pembukaan UUD1945 . Misalnya “ Kemerdekaan Yang Ber KeTuhanan Yang Maha Esa bukan Kemerdekaan Yang Ber Ketuhanan yang Berkebudayaan. Kemerdekaan yang Berkemanusiaan Yang adil dan beradab bukan kemerdekaan yang berkemanusiaan. Kemerdekaan yang Berdasarkan Persatuan Indonesia bukan Kesatuan yang tertulis di RUU HIP. Kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,bukan kemerdekaan yang berkerakyatan. Kemerdekaan yang bertujuanme wujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan kemerdekaan mewujudkan keadilan sosial. Para elite dan Pemerintah dan para pengamandemen UUD 1945 telah mengkhianati ajaran Panca Sila sebagai prinsip berbangsa dan bernegara . Marilah kita resapi apa yang telah diuraikan oleh para pelaku sejarah pembentukan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar bernegara .Jadi menganti rumusan Pancasila yang ada di RUU HIP bisa dikatakan tindakan makar sebab dengan sengaja Pancasila di ubah di peras-peras menjadi Trisila , Eka Sila dan Gotong Royong .ini sudah masuk delik makar. Bagi yang paham Tata Negara pasti mengerti istilah “die Stuferordnung der Recht Normen” oleh Hans Nawaisky, yaitu hirarki susunan suatu aturan: (1)Staatsfundamental norm adalah norma fundamental suatu negara dan Indonesia mempunyai Pancasila. Yang namanya Fundamental tak boleh diubah…mengubah sama arti nya meruntuhkan negara tersebut. (2)Staatsgrundgesetz adalah Konstitusi suatu negara..dalam hal ini UUD 1945. (3) Formal Gesetz adalah Hukum Formil dalam bentuk Undang-Undang. (4) Verordnurn adalah Aturan Pelaksana dari Undang-Undang. Dan kita tahu Tupoksi DPR dan Presiden hanya membentuk UU..tidak bisa membentuk UUD 1945 apalagi mengubah StaatsFundamental Norm yaitu Pancasila. Jika Pancasila aksn dirubah oleh Megawati melakui RUU HIP RUU BPIP. Dengan demikian maka RUU HIP dan RUU BPIP yang materinya dapat disimpulkan berupaya mereduksi dan mengubah sila Pancasila, secara tak langsung dapat dianggap sebagai bentuk Makar pada Pancasila. Hans Kelsen berkata “suatu norma tidaklah berlaku bila dibuat bukan oleh lembaga yang tidak berwenang”.Jelas upaya mengubah Pancasila sekalipun dengan kamuflase RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat dikatagorikan sebagai upaya mengubah Dasar Negara agar terkesan legal.dan menguba Dasar Negara bisa dipidana. Pelanggaran hukum yang terjadi adalah mendefinisikan Pancasila tapi membuat norma baru bernama Trisila dan Ekasila.dan Gotong royong. Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagaianggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlahPembukaan U.U.D. 1945, di mana tertera lima azas KehidupanBangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila. Pembukaan U.U.D. 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat)pasal dan Aturan Tambahan, berhubung dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya.Karena telah tercapai mufakat bahwa U.U.D. 1945 didasar-kan atas sistim kekeluargaan maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistim itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga keluar, sehingga politik luar Negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilansosial bagi segala bangsa oleh sebab itu politik luarnegeri adalah non block ,bukan block Cina negara komunis . Tap MPR XXV th 1966 melarang ajaran komunis kok partai politik mengirim kader nya pada partai komunis China jelas ini adalah pelanggaran terhadap Tap MPR XXV th1966. Kita sebagai bangsa harus berani melskuksn koreksi total jika tidak tahun 2030 Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 akan hilang dan menjadi NKRI Negara Komunis Republik Indonesia .Bangkit bergerak jika tidak ingin ditindas. (*)
Jokowi Lusuh dan Rapuh Menuju Runtuh
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU bukan bacaan fisik yang terlihat semakin berkerut dan beruban atau wajah yang lelah dan seperti tak bergairah akan tetapi ini adalah gejala politik yang ditampilkan. Panik, lusuh dan rapuh. Kondisi masa depan yang tidak jelas dan hal itu terbayang mengerikan. Menghantui terus sebagai mimpi buruk. Sambil menghitung hari. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi terlihat gugup dalam membuat kebijakan. Aneh dan membingungkan. Resafel dilakukan bukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan melainkan sekedar menempatkan teman-teman yang mungkin mau mendengarkan curhat dari kegelisahan. Tidak menambah dukungan partai atau kekuatan politik apapun. Menggoyang Partai Demokrat dengan skenario kudeta Moeldoko tidak kunjung sukses. Hukum tidak menolong bahkan berbalik mengancam. Moeldoko sendiri ikut goyah. Kebijakan memberi wortel dan tongkat kepada Ketum Partai Demokrat tidak direspons bagus. Partai Demokrat tetap konsisten mendukung Anies Baswedan. Menekan Nasdem dengan mengkriminalkan Johnny G Plate tidak berhasil menggerus dukungan kepada Anies. Justru memperkuat perlawanan Partai Nasdem atas dirinya. Partai Nasdem semakin melambung setelah Apel Siaga Perubahan yang sangat telak mengalahkan Musra-musra Jokowi. Kini Jokowi mencoba memukul Partai Golkar melalui proses hukum Airlangga. Ditambah disain Munaslub dengan motor Luhut Panjaitan. Ternyata upaya merebut Ketum itu menjadi bahan tertawaan. Bakal mengulangi kegagalan Moeldoko mengkudeta Partai Demokrat. Partai Golkar merupakan partai berkuasa puluhan tahun yang tidak mudah di cawe-cawe oleh anak kemaren sore bernama Jokowi. Kegagalan berbagai agenda yang direncanakan atau direkayasa membuat Jokowi gelisah. IKN belepotan, Kereta Cepat diluar perencanaan, investor sulit datang, omnibus law yang dipaksakan terus mendapat penentangan, OBOR dukungan atau proyek China ternyata tidak jalan, pelanggaran HAM digugat rakyat, melayani keturunan PKI berbuah kritik, ijazahnya diragukan, membesarkan keluarga dituduh nepotisme, serta oligarki politik mulai cerai berai. Megawati merampas jagoan penerus Jokowi Ganjar Pranowo, melirik Prabowo malah dimusuhi PDIP, KIB tidak bisa bertahan untuk dikendalikan, PPP dan PAN jalan sendiri. Surya Paloh membangkang, Golkar melepaskan diri secara perlahan. Airlangga yang mulai belok harus dimatikan. Jokowi bingung dan mencoba mencari pegangan. Pasca tidak menjadi Presiden bahaya mengancam di depan. Dosa politik yang bertumpuk dapat menyeretnya ke penjara. Mungkin yang dipercaya kini hanya paranormal karena agama tidak menjadi pilihan. Membubarkan FPI dan HTI bukan solusi. Kriminalisasi ulama dan aktivis menimbulkan antipati. Propaganda terorisme, radikalisme dan politik identitas menyudutkan umat. Isu PKI terus menyengat. Jokowi tidak pernah mengecam apalagi mengutuk PKI. Saat ini Jokowi berhadapan dengan banyak lawan mulai buruh, umat Islam, purnawirawan, mahasiswa, aktivis demokrasi maupun TNI yang tergeser oleh Polri. Jokowi lusuh. Semakin usang dan hilang warna. Dua periode kepemimpinan membosankan dan warna kesederhanaan, kerakyatan dan kejujuran sudah hilang. Jokowi kini rapuh. Dukungan kuat partai mulai lemah dan meninggalkan. Pebisnis melihat ke depan untuk mencari cantolan baru. Jokowi adalah masa lalu. Oligarki merasa tidak butuh Jokowi lagi. Jokowi menuju runtuh. Hanya tinggal berlindung pada manuver figur andalannya, Luhut Binsar Panjaitan. Tahun 2024 adalah akhir dari kekuasaan, itupun bila ia mampu bertahan. Akan tetapi 2023 badai akan datang. Desakan pemakzulan terus menguat. Dari mulai Petisi hingga Aksi-aksi. Tuduhan terberat Jokowi adalah melanggar Konstitusi serta mengkhianati sumpah dan janji. Opsi semakin sempit bagi Jokowi. Hanya mundur atau dimundurkan. Back down or impeached. Bandung, 25 Juli 2023.
Anis Matta: Umat Islam Harus Mulai Kedepankan Politik Populasi, bukan Mewakili Kelompok Lagi
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, agenda keumatan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 harus disesuaikan dengan konteks geopolitik. \"Kenapa, karena sekarang ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat kacau. Dunia kita ini benar-benar berantakan sangat kacau, dibawah ancaman perang\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (24/7/2023). Pernyataan itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #6 dengan tema \'Apa Agenda Keumatan di Pilpres 2024\' yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (24/7/2023). Program \'Anis Matta Menjawab\' ini dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar yang bertindak sebagai host. Anis Matta mengatakan, dominasi Amerika Serikat (AS) sebagai kekuatan global pelan-pelan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan konflik supremasi, serta memicu krisis fundamantel seperti ekonomi, pangan dan energi. \"Kita tidak sedang menakut-nakuti, tapi kita bicara tentang realitas. Dimana situasi geopolitik ini, akan mengubah seluruh pertarungan global, sementara di tengah situasi yang sangat kacau ini, ada Pilpres 2024. Lalu, bagaimana kita menghadapinya,\" ujar Anis Matta. Menurut Anis Matta, Islam telah mengajarkan mengenai pentingnya memahami situasi geopolitik, yakni ketika ada perintah turunnya wahyu dalam Al Qur\'an, Surat Ar-Rum pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW. \"Jumlah Umat Islam saat itu, masih puluhan dan coba bayangkan Rasullah SAW tiba-tiba mendapatkan wahyu tentang bangsa lain yang sedang berkuasa pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi,\" katanya. Allah SWT, kata Anis Matta, telah mengajarkan pertarungan dua bangsa besar saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Dalam perjalanan sejarah, Umat Islam akan bertemu dengan bangsa namanya Romawi. \"Dan kira-kira 6 tahun setelah turunnya Surat Ar-Rum ini, Umat Islam bertemu dalam perang dengan bangsa Romawi. Artinya ada pelajaran akidah dan iman dalam pelajaran tentang geopolitik,\" katanya. Anis Matta menilai Allah SWT ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang pelajaran hidup dalam berpolitik kepada Umat Islam. \"Nah, kalau sekarang kita bawa dalam konteks geopolitik saat ini, tentu menjadi tantangan bagi seluruh bangsa. Karena setiap bangsa akan berusaha bisa survive,\" ujarnya. Karena itu, disinilah pentingnya agenda keumatan diperjuangkan agar pemimpin yang dihasilkan dapat memahami situasi geopolitik dan mampu menjawab tantangan global. \"Tetapi secara politik, Umat Islam saat ini masih menghadapi masalah mindset, masalah narasi dan masalah kepemimpinan. Inilah kendala kita dalam menetapkan agenda keumatan,\" katanya. Padahal Indonesia adalah negara ke-4 terbesar di dunia secara populasi, sementara dalam konteks agama adalah negara dengan jumlah Umat Islam terbesar di dunia. \"Jadi Umat Islam di Indonesia itu punya masalah mindset. Mayoritas secara populasi, tetapi minoritas dalam mindsetnya, hanya mewakili kelompoknya. Jadi ini jawaban, kenapa partai-partai Islam itu selalu menjalankan politik identitas, karena dia ingin mewakili kelompoknya,\" ungkap Anis Matta. \"Ada kelompok Islam kota, kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modern dan lain-lain. Dia kan mayoritas, tapi berpikirnya minoritas. Semangatnya hanya mewakili kelompok, bukan mewakili Indonesia,\" imbuhnya. Anis Matta berharap Umat Islam belajar dari pelajaran Piagam Madinah, dimana Rasulullah SAW menganggap semua penduduk di Madinah sebagai Umat, termasuk orang-orang Yahudi karena memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal kewarganegaraan. \"Mumpung kita dalam suasana hijrah, sekarang kita harus hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekkah ke Madinah,\" katanya. Dengan mindset mayoritas itu, lanjutnya, Islam akhirnya menguasai dunia, berlanjut kepada kekuasaan Bani Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah. \"Jadi sekarang sudah saatnya Umat Islam ini hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Dari semangat outsider sebagai orang luar menjadi Insider, orang dalam. Kita harus mengelola negara ini, karena kitalah yang mayoritas,\" katanya. Maknanya adalah Umat Islam harus menjalankan politik populasi seluruh bangsa, baik yang muslim maupun non muslim seperti semangat yang ada dalam Piagam Madinah. \"Umat Islam sekarang tidak ada yang membawa solusi bagi masalah bersama mengenai berbagai isu. Berpikirnya selalu mewakili kelompok, sehingga tidak ada yang membawa narasi Islam secara konseptual. Semua orang membawa Islam hanya sebagai simbol saja,\" katanya. Tetapi, krisis narasi ini sebenarnya, terjadi pada kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah itu muslimnya, apakah yang sekuler, yang kanan, tengah dan kiri semua memang mengalami krisis narasi. \"Jadi ketika kita bicara siapa pemimpin kita nanti, kita selalu dihadapkan pada persoalan narasi dan kepemimpinan. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam mayoritas di sini, tapi Partai Islam selalu kecil perolehan suaranya, tidak lebih dari 20 persen karena mereka tidak mau menawarkan narasi,\" jelasnya. Akibatnya, tidak ada calon pemimpin yang didukung penuh dari kelompok kanan. Oleh karena itu, Umat Islam harus melakukan hijrah mindset, baru kemudian menawarkan narasi. Dengan narasi itu, maka akan ada calon pemimpin yang membawa politik populasi, tidak lagi mewakili kelompok lagi. \"Kalau kita membawa semangat Indonesia, maka kita harus membawa politik populasi. Kita harus membawa Islam sebagai jawaban, meskipun kita tidak akan menemukan pemimpin yang sempurna. Kita tidak sedang memilih Superman atau Iron Man, tetapi kita mencari pemimpin untuk semua umat,\" pungkas Anis Matta. (*)
POPULER
