ALL CATEGORY
Pertemuan Jokowi –Surya Paloh: Jokowi Melempar Barang Baru bahwa Akan Ada Dua Pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Senin lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, setelah hubungan keduanya sempat merenggang berkaitan dengan berkurangnya jatah menteri Nasdem setelah posisi Menkominfo digantikan oleh Budi Arie Setiadi. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Menkominfo yang baru itu dilantik. Tetapi, berdasarkan bocoran isi pertemuan tersebut, tampaknya suasananya tidak tegang seperti yang dibayangkan. Bisa dikatakan bahwa Jokowi kini merangkul Surya Paloh. Apakah ini berarti situasi politik tidak tegang lagi? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (19/7/23) mengatakan, “Kita bilang dirangkul karena seolah-olah kepentingan istana hari ini memastikan bahwa Prabowo lebih penting sebetulnya, memastikan Prabowo jadi daripada menghalangi Anies. Kan itu dasarnya. Entar habis energinya untuk menghalangi Anies.” Dengan situasi seperti sekarang ini, menurut Rocky, mulai timbul semacam spekulasi bahwa Jokowi akhirnya menerima fakta bahwa menghalangi Anies itu buang-buang energi juga sehingga mending mempromosikan Prabowo habis-habisan. “Jadi, kelihatannya setelah Jokowi menganggap bahwa jumlah dukungan pada Prabowo sudah melampaui signifikasi, karena Budi Arie Setiadi dinyatakan sebagai Menkominfo. Itu artinya, dukungan Budi Arie terhadap Prabowo memang direstui oleh Jokowi,” ujar Rocky. Tentu, lanjut Rocky, Budi Arie mengalihkan seluruh dukungan Projo kepada Prabowo atas sepengetahuan atau suruhan Jokowi. Kalau sekarang Budi Arie menjadi menteri, makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya atau seluruh relawannya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu kepastiannya begitu. Ketika kepastian itu didapat maka Anies dihitung tidak akan menganggu lagi, karena makin kecil potensi Anies bertempur dengan Prabowo. Ketika seluruh kekuatan sudah dialihkan ke Prabowo itulah yang menyebabkan Surya Paloh tidak lagi dianggap sebagai musuh yang berat. “Kelihatannya berpindah lagi kan arah pikiran Jokowi, mending ambil risiko duel antara Anies dan Prabowo daripada dengan Megawati. Itu sekaligus sinyal pada Megawati bahwa dia tidak diperlukan lagi. Jadi, jangan lagi berharap bahwa Ganjar itu masih diasuh oleh Jokowi atau Ganjar nunggu restu Jokowi untuk dapat calon wakil presidennya. Itu sudah selesai. Jadi, Jokowi lempar barang baru bahwa akan ada dua pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan,” ungkap Rocky. Bahwa masih ada pihak ketiga Ganjar, sambung Rocky, itu hanya cawe-cawe keci. Oleh karena itu, makin lengkaplah pikiran kita dan pikiran publik bahwa memang Jokowi sudah tidak mau lagi pergi dengan Megawati. Karena, yang mesti kita hitung bukan Jokowi ingin Ganjar menjadi Presiden, tapi Jokowi ingin dia menjadi ketua PDIP. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa dengan situasi semacam ini, sebenarnya situasi politik semakin tegang. Hal itu karena memang Prabowo dengan Anies merupakan dua front yang betul-betul bersiap untuk berlaga. Kalau Megawati, kita tahu jalan pikirannya. Tetapi, relawan Anies makin lama makin kuat, makin firm. Jadi, kelihatannya bagus juga. “Kita juga masih ingat Prabowo mengatakan saya memang ingin head to head dengan Anies. Ya sudah, itu jarum ketemu benang, tinggal menjahit,” ujar Rocky. (sof)
Tersangka Kelima Korupsi Pertambangan di Konut Ditetapkan
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampdisus) Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka ke lima dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan nikel yang beroperasi di salah satu wilayah di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara(Sultra).“Hari ini ada dilakukan proses penahanan terhadap tersangka WAS. Dia adalah owner PT Kara Nusantara Investama,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.WAS merujuk pada keterangan Windu Aji Santoso, ditahan atas perkara konsorsium perjanjian kerja sama operasional (KSO) antara PT ANTAM dan PT Lawu Agung Mining (LAM) tahun 2021 sampai dengan 2023.Perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5,7 triliun ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.Sebelumnya, penyidik Kejati Sulawesi Tenggara telah menetapkan empat oran tersangka, yaitu HW, YAS, AA dan OS.“Dengan ditetapkan WAS sebagai tersangka, jadi bertambah menjadi lima tersangka,” kata Ketut.Ketut juga menyebut, jika tersangka WAS memiliki keterkaitan dengan nama-nama saksi yang beredar di dalam perkara korupsi infrastruktur BTS 4G Kominfo.“Banyak media yang menanyakan kepada saya, apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS, jawabannya iya,” ungkap Ketut.Dalam perkara ini, modus yang dilakukan tersangka adalah melakukan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) salah satu perusahaan tambang bernama PT A di daerah Konawe Utara, yang hasilnya dijual ke sejumlah smelter dengan menggunakan dokumen terbang atau palsu.(ida/ANTARA)
Pencopotan Baliho Ganjar di Kodam TNI Diusut Bawaslu
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui pihaknya tengah mengusut pencopotan spanduk Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang dipasang di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. “Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar kalau tidak salah ya, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses,” ujar Bagja usai acara \"Senandung Pemilu Damai\" di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa malam. Dia mengatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi jalannya sosialisasi di setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.“Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi,” katanya.Sebelumnya, pada Senin (17/7), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah tidak dicopot secara paksa. Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut. Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.\"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu,\" ungkap Yudo di Bandung, Senin (17/7).Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Yudo pun meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI.(ida/ANTARA)
Prabowo Siap Bertemu Megawati
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya siap untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebab menilai pertemuan antarpemimpin merupakan hal yang bagus. \"Saya siap bertemu siapa pun, apalagi Ibu Mega. Bagus \'kan kalau semua pemimpin saling bertemu,\" kata dia usai menerima politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam. Namun begitu, Prabowo belum membeberkan kapan waktu pertemuan antara dirinya dan Megawati tersebut akan digelar. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati mencuat ke publik beberapa waktu ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan antara keduanya sedang dijadwalkan. \"Kami masih menunggu kapan Pak Prabowo bisa bertemu dengan Ibu Mega nanti,\" ujar Muzani usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jumat (14/7). Sementara itu, pada Rabu (12/7), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Prabowo siap menemui Megawati apabila memiliki waktu senggang untuk menerima kunjungannya. \"Kita tahu Ibu Mega ketum partai besar, pasti sibuk menjelang pemilu begini. Ini \'kan lagi momen penyusunan daftar caleg, ya, pasti lagi sibuk sekali beliau, tapi kalau begitu beliau senggang, Pak Prabowo siap menemui Ibu Mega,\" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lebih jauh, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani mengatakan bahwa ada rencana pertemuan Megawati dengan ketua umum dari partai politik lainnya, tetapi belum ada kepastian waktu. \"Ada. Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum (partai politik) yang lain. Namun, tentunya ini waktunya yang sedang kami jadwalkan,\" ujar Puan Maharani kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (11/7). Pertanyaan tersebut merupakan tanggapan Puan ketika disinggung mengenai keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Adapun Prabowo pada Selasa (18/7) malam, menerima kunjungan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dan mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar dua jam. Usai pertemuan itu, Prabowo memberi keterangan kepada pers dan mengatakan bahwa kompetisi dalam perhelatan politik harus dilandasi dengan rasa kekeluargaan. \"Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Ini kepentingan rakyat kita, rakyat kita harus kita jaga masa depannya, kita harus meraih kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan,\" kata dia. Calon Presiden dari Partai Gerindra itu juga mendorong adanya kerukunan dan kebersamaan dalam kompetisi politik. \"Kita bertanding untuk bersanding. Bagaimana pun pertandingan, ujungnya kita harus rukun, kerja sama,\" kata Prabowo.(ida/ANTARA)
Budiman Sudjatmiko Akan Dipanggil PDIP untuk Klarifikasi
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin.Komarudin merujuk pada pemanggilan klarifikasi terhadap politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang dilakukan oleh partai pada Senin (10/7).Saat itu, PDI Perjuangan meminta klarifikasi terhadap Effendi terkait pernyataannya yang seolah-olah memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.“Sama juga dengan Budiman. Tidak akan dibedakan walau Budiman menyatakan, “Wah, ini saya tidak mewakili partai, (tetapi) mewakili pribadi”,” kata Komarudin.Ia menegaskan bahwa bagi politikus PDI Perjuangan, pribadi mereka merupakan pribadi yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.“Dan semua yang ber-KTA PDI Perjuangan itu terikat oleh aturan partai, bukan bebas sebebas seperti masyarakat biasa yang bukan berorganisasi,” tuturnya melanjutkan.Oleh karena itu, PDIP akan memanggil Budiman untuk melakukan klarifikasi. Meskipun demikian, Komaruddin enggan berspekulasi terkait motif Budiman menemui Prabowo, termasuk isu kekecewaan mantan aktivis Prodem itu yang tidak mendapatkan posisi strategis di pemerintahan.“Saya tidak terlalu percaya orang sekelas Budiman, hanya urusan kecil begitu menjadi kecewa. Itu terlalu kecil urusannya,” tutur Komarudin.Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.\"Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,\" kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.\"Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,\" ucap Budiman.(ida/ANTARA)
Pertemuan Paloh - Jokowi, Muluskan Anies Jadi Presiden
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus SEHARI sesudah Apel Siaga Perubahan, istana takluk. Terpaksa membuka pintu bagi Surya Paloh. Momen itu menyulut polemik, tapi bagi pemain di zona politik strategis menyimpulkan: Jokowi keok! Kesombongan Jokowi yang berlindung di balik tembok kekuasaan, akhirnya jebol. Konsolidasi NasDem menggalang ratusan ribu kadernya di Jakarta, menjadi pukulan telak. Paloh memainkan jurus politik yang cerdas. Obrak-abrik Istana sembari mengulurkan tangan. Pesan yang tersirat menegaskan pada Jokowi: Berhenti menjegal Anies maju Capres. Bukan hanya itu, pertemuan Paloh - Jokowi, memuluskan peluang bagi Anies menang di Pilpres 2024. Kalkulasi tersebut merujuk pada makin kuatnya arus dukungan rakyat melawan politik cawe-cawe Jokowi. Pertemuan kedua tokoh juga membuktikan bahwa pengaruh Jokowi kian merosot dan tidak percaya diri mengusung Prabowo dan Ganjar. Terlebih Gerindra dan PDIP semakin sengit, sikut-menyikut berebut pengaruh di lingkaran Istana, bikin Jokowi tambah pusing dan frustasi. Sikap berbalik arah Jokowi memberi karpet merah pada Surya Paloh, jelas membuat Prabowo dan Megawati meradang. Maklum, selama ini kedua tokoh terkesan agresif bermanuver mereduksi pengaruh NasDem. Bahkan dalam beberapa kesempatan, sejumlah elite PDIP melancarkan provokasi dan tekanan kepada Jokowi untuk mengusir para menteri NasDem dari kabinet. Tapi Jokowi tak bernyali dan kini justru nekat berbalik merayu NasDem. Perilaku politik lompat monyet yang dilakoni Jokowi jelas merugikan Prabowo, Ganjar dan Megawati. Setidaknya Surya Paloh berhasil memperluas pengaruh Anies di jantung kekuasaan negara. Bila kemesraan Paloh dan Jokowi terus bergulir ke Pilpres, maka hal itu adalah bencana politik bagi semua agenda terselubung yang berusaha menjegal Anies dengan modus pemilu curang. Surya Paloh terbukti tangguh dan keren! (*)
Semangat Hijrah untuk Perubahan Politik
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan HARI ini 1 Muharram 1445 H diperingati sebagai hari pergantian tahun dalam kalender Islam. Pilihan hijrah sebagai dasar penetapan tahun dalam Islam adalah keputusan Khalifah Umar Ibn Khattab. Opsi untuk kelahiran Nabi dan wafat Nabi tidak menjadi pilihan. Hijrah yang menjadi ketetapan. Memiliki nilai strategis sejarah perjuangan umat Islam. Perjuangan untuk perubahan dan kemenangan. Setelah Hijrah umat Nabi menjadi kuat dan sukses mengalahkan kebodohan, kebohongan dan keangkuhan penguasa yang menindas. Hijrah adalah konsolidasi Madinah untuk membebaskan Makkah. Rezim jahiliyah tumbang dengan mudah melalui aksi tekanan revolusi yang gemilang. Penghancuran keberhalaan. Hijrah bergerak massal dari Makkah ke Madinah, sementara revolusi gemilang sukses dalam pergerakan dari Madinah ke Mekkah. Gerakan dari kekuatan umat \"ummah power\". Ada 4 syarat menuju kemenangan \"gerakan pembebasan\" sebagaimana Al Qur\'an Surat Al Anfal 74 ingatkan. Pertama \"walladzina aamanuu\"--mereka yang beriman. Keyakinan kuat bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah pemberi hidayah dan penyelamat. Allah yang menolong dan memberi kemenangan. Kemenangan di dunia maupun di akherat. Kedua \"wahaajaruu\"-- mereka yang berhijrah. Hijrah masa dahulu adalah berpindah tempat sementara hijrah kini \"man hajaro maa nahallahu anhu\"--berpindah dari area yang dilarang Allah. Berpindah ke kondisi yang lebih baik dengan meninggalkan lingkungan buruk. Esensinya adalah perubahan. Ketiga \"wajaahaduu\"-- mereka yang berjihad. Berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Bekerja keras agar penindas dikalahkan dan ditumbangkan. Nilai moral dan agama harus dihormati dan menjadi basis dari perjuangan. Keempat \"walladziina awaw wanashoruu\"-- mereka yang bahu membahu. Koalisi, kolaborasi, dan persaudaraan adalah kekuatan. Kokoh dalam kebersamaan seluruh elemen perjuangan untuk perubahan. Mengantisipasi pecah belah yang dapat melemahkan. Rizki Allah dijanjikan kepada mereka yang benar-benar beriman dan mendasari kehidupan dengan empat sandaran di atas. Baik rizki kekayaan maupun kemenangan dan kejayaan. Itulah \"rizqun kariim\"--rezeki yang mulia. Mari dengan semangat hijrah kita lakukan perubahan peradaban. Politik adalah salah satu aspeknya. Melakukan perubahan politik ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih merakyat, bersih dari korupsi, serta menjaga nilai kejujuran. Banyak bohong itu terkutuk, angkuh merupakan kebodohan dan melanggar aturan adalah kriminal. 1445 Hijriyah adalah tahun politik, tahun perubahan, tahun pembebasan, tahun stop kezaliman, tahun ummah power dan tahun kemenangan. Selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriyah. Nashrun minallah wa fathun qoriib. Wa basyiril mu\'miniin\". Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah dekat, gembirakan orang-orang beriman. Bandung, 19 Juli 2023.
Urgensi Perppu Menertibkan Peserta Pemilu
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional. BELUM lama berselang sebuah video tersebar luas terkait aksi TNI mencopot baliho bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (15/7/2023) yang terpasang di lahan milik Makodim 1013/Muara Teweh. Maraknya Bahan Sosialisasi Bacapres Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono, menegaskan pencopotan tersebut demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Menurut Julius, jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada prajurit TNI untuk selalu netral pada pemilu. Julius menekankan keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih juga dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Termasuk juga tidak boleh memberikan tanggapan atau komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Sebelumnya, baliho yang menunjukkan potret Prabowo dengan Jokowi tersebut beredar di kawasan Solo, Jawa Tengah. Selain di sana, ada juga baliho besar bergambar Prabowo dan Jokowi di Jakarta. Tepatnya di perempatan Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Baliho serupa juga tersebar luas di Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau dan di berbagai daerah di Indonesia disertai kalimat-kalimat berkaitan dengan pilpres. Ada baliho Prabowo dan Jokowi dengan tulisan \"menang bersama untuk Indonesia raya\". Ada pula baliho mereka dengan tulisan \"untuk Indonesia terus maju\". Meski belum deklarasi, upaya Demokrat untuk memaksa Anies berpasangan dengan AHY makin gencar. Saat ini, sejumlah baliho Anies dengan AHY juga mulai terpampang di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya ada di Pasar Minggu. Dalam baliho, Anies dan AHY tampak kompak berjas biru. Keduanya berpose jari membentuk Lambang Mercy yang merupakan logo Demokrat. Kemudian, pada baliho juga tertulis, \"Perubahan dan Perbaikan: Untuk Indonesia yang Lebih Baik\". Terdapat logo Demokrat dengan angka 14 di atas foto Anies dan AHY. Semua Melanggar Aturan Negara ini sebenarnya memiliki sejumlah peraturan tentang Pemilu, baik yang mengatur jadwal, proses dan tahapan, maupun kelembagaan Pemilu, baik penyelenggara dan pengawas. Termasuk keterlibatan pemerintah baik aparat sipil, militer serta penegak hukum yang menjadi fasilitator dan supporting sistem Pemilu. Namun semua pihak seperti \"sepakat melakukan pelanggaran berjemaah\". Penyelenggara dan pengawas berdalih tahapan belum mulai sehingga belum dianggap sebagai kampanye dan tidak dapat ditindak. Sementara pemerintah beralasan baru bertindak jika ada laporan. Akibatnya semua bakal calon peserta Pemilu, baik Parpol, perseorangan, pasangan calon untuk presiden dan kepala daerah kompak mengotori area publik. Jalan- jalan raya dipenuhi baliho, spanduk, dengan gambar wajah dan slogan kosong. Pepohonan dirusak, dipaku gambar- gambar wajah demi promosi diri. Sementara mereka yang sedang berada pada jabatan- jabatan publik menggunakan secara bebas seluruh fasilitas dan anggaran untuk menjual diri. Memutus Konflik Kepentingan Meski tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu demi mengakomodasi kepentingan parpol mempertahankan nomor urut yang sama dengan Pemilu 2019. Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kini telah berubah menjadi UU. Untuk kebutuhan penertiban peserta Pemilu agar mematuhi dan mengikuti seluruh jadwal dan tahapan Pemilu, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia meyakini saat ini terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa agar Presiden menerbitkan Perpu Pemilu untuk mengatur hal- hal sebagai berikut: Pertama, bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam jabatannya tidak dapat ditarik- tarik dalam kepentingan politik praktis pileg, pilpres, dan pilkada. Maka seluruh peserta pemilu dilarang menggunakan bahan dan atribut sosialisasi, baik berupa baliho, spanduk, banner, media audiovisual, atau bentuk lainnya menggunakan atau melibatkan gambar wajah, suara, maupun video presiden. Cawe- cawe Presiden hanya dapat dilakukan dalam rangka pemilu berjalan dengan baik sesuai dengan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, bahwa seluruh presiden dan wakil presiden baik yang sedang bertugas maupun purna tugas, baik yang masih hidup maupun telah meninggal sejatinya menjadi pemimpin sekaligus milik seluruh rakyat Indonesia. Mereka bukan lagi milik kelompok, golongan, atau partai tertentu (kecuali bagi para pemilik atau pimpinan partai politik). Maka penggunaan gambar wajah, suara, audiovisual para tokoh bangsa tersebut dalam bahan sosialisasi pemilu dilarang. Tidak perlu melibatkan Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Baharuddin Jusuf Habibie dalam pertarungan politik Pemilu 2024 dan Pemilu berikutnya. Tidak perlu menarik- narik orang- orang yang sudah meninggal dalam pertarungan politik orang- orang yang masih hidup. Ketiga, bahwa seluruh aktivitas politik Parpol harus diatur sepanjang waktu, tidak hanya terkait kepentingan Pemilu. Maka penggunaan bahan dan alat peraga sosialisasi dan kampanye harus diatur sehingga tidak digunakan sesuka hati. Penggunaan bahan dan alat peraga sosialisasi dan kampanye di ruang publik harus diatur secara detail sehingga tidak mengganggu kepentingan publik. Pemasangan bahan dan alat peraga dilarang memanfaatkan makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan. Sehingga pemasangan bahan dan alat peraga di pepohonan dilarang. Keempat, bahwa jabatan publik dengan semua fasilitas yang melekat padanya tidak dapat digunakan untuk kepentingan politik. Maka para pejabat publik baik presiden, wakil presiden, menteri dan kepala lembaga, kepala daerah dilarang untuk memanfaatkan jabatan dan fasilitasnya untuk kepentingan politik diri maupun kelompok politiknya. Aturan larangan untuk menghindari konflik kepentingan harus dibuat detail. Kelima, bahwa bacapres maupun para pendukungnya diminta untuk tidak menggunakan gambar wajah Presiden Jokowi dalam bahan dan alat peraga sosialisasi bacapres. Presiden Jokowi memiliki kewajiban konstitusional sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hingga (20/10/2024). Maka sebagai pemimpin sekaligus milik seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi tidak boleh ditarik untuk kepentingan politik pemilu. Keenam, bahwa Parpol sebagai pilar utama demokrasi dilarang memanfaatkan jabatan- jabatan publik kadernya untuk memfasilitasi kepentingan Parpol melalui penggunaan fasilitas dan anggaran. Kader Parpol yang diutus pada jabatan publik tidak dibenarkan disebut sebagai petugas partai untuk kegiatan yang bersifat terbuka kepada publik. Penggunaan istilah petugas partai harus dilakukan dalam kegiatan yang bersifat internal dan tertutup. Kornas akan terus menyampaikan suara dan aspirasi rakyat untuk mengingatkan bangsa ini agar tetap berjalan dalam aturan sesuai pilihan bersama sebagai negara hukum. (*)
Pidato Doa Anies, Cerminan Sikap Tawadhu Namun Tajam
Oleh Gus Mahasin Nursalim, Pengasuh Ponpes Tahfidul Quran, Narukan, Rembang DOA adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam agama, doa memiliki arti permohonan, harapan, dan bahkan pujian. Tanggal 16 Juli 2023 kemarin, kita melihat hal menarik saat acara Apel Siaga Perubahan yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem di Senayan, Jakarta. Bacapres Anies Baswedan yang diberi kesempatan utama orasi malah memanjatkan doa. Doa itu hampir semuanya diucapkan dalam Bahasa Indonesia. Mengapa pembacaan doa Anies ini menarik? Anies memilih melakukan pembacaan doa dari pada orasi berapi-api sebagaimana umumnya dilakukan oleh seorang bakal calon presiden. Ini justru menunjukkan adab seorang Anies Baswedan. Dia tidak mau berpidato panjang berapi-api di hadapan tokoh senior pendiri sekaligus ketua partai yang telah memilihnya menjadi seorang calon presiden, yaitu Surya Paloh. Doa Anies adalah bentuk ke-tawadhu-an Anies kepada Surya Paloh yang secara umur maupun kiprah politik jauh lebih tinggi dibanding dirinya. Adab Anies Baswedan ini sesungguhnya mengikuti ajaran Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengajarkan, bahwa inti dari tawadhu adalah memandang orang lain memiliki kemuliaan lebih dibanding dirinya. Dengan kata lain selalu husnuzon (baik sangka) kepada orang lain. Bila orang itu lebih muda, “Bisa jadi orang muda itu belum banyak maksiat, sedangkan aku lebih banyak berbuat dosa. Bila orang itu lebih tua, “Dialah hamba Allah yang hidup lebih dahulu sebelum aku dan lebih banyak pengalaman dariku.” Dus, Anies menunjukkan sikap tawadhu kepada Surya Paloh dan jajaran Partai Nasdem dengan cara membaca doa dibanding berorasi berapi-Api. Kesempatan orasi sepenuhnya diberikan kepada orang yang dia hormati yaitu Surya Paloh. Usai doa, Anies langsung memberikan pengantar untuk mempersilahkan Surya Paloh menyampaikan orasi politiknya. Meski Datar, Namun Tajam Membaca doa tentu tak mungkin dengan berapa-api nan menggelegar. Musti dengan suara datar dan bahkan melirih. Namun bukan berarti tanpa makna dan kekuatan. Doa yang dibaca Anies isinya justru powerful, menyentuh, cakupannya luas, dan topiknya menukik tajam pada persoalan yang sedang dihadapi rakyat kebanyakan. Dalam Islam, doa disebut sebagai ‘saiful Muslimin’ (pedangnya para muslim). Doa adalah penebas segala rintangan dan pembuka bagi datangnya kemenangan. Dan hari itu, Anies telah mengayunkan pedang penebas rintangan dan pembuka kemenangan itu. Sejak awal membacakan doa, Anies sudah mendaraskan doa kepada seluruh anak negeri, apa pun latar belakangnya. Anies mendoakan agar negara memiliki perhatian yang lebih kepada warganya dan memiliki sikap welas-asih. Negara harus berdiri di depan untuk mengatasi berbagai masalah dan kesulitan rakyatnya. Negara harus mendukung seluruh warganya untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Negara juga harus sigap melindungi setiap anak bangsa dari marabahaya dan penindasan. Di sisi lain, negara juga harus memberikan rasa aman, kesehatan, dan kesejahteraan. Doa disampaikan Anies juga inklusif untuk semua golongan. Anies tak banyak melantunkan doa dalam bahasa Arab, melainkan dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Anies mengutip kalimat dari agama lain yang secara substantif memiliki kesamaan dengan kalimat doa dalam Islam. Anies bahkan memanggil Tuhan (Allah) dengan bahasa Jawa, “Gusti Ingkang Murbeng Dumadi (Tuhan yang menciptakan mahluk). Anies mendoakan petani, peternak, nelayan, pedagang, apparat pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pekerja di luar negeri, kaum difabel, keluarga, dan bahkan orang yang sedang jatuh cinta. Juga doa untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan murah, rumah nyaman, pendidikan berkualitas, hingga transportasi umum yang nyaman dan setara. Tak lupa, doa agar lapangan kerja yang luas bisa tersedia. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam doa-doanya, hakikatnya adalah doa dari seorang pemimpin untuk negeri yang dicintainya. Agar, terwujud negeri madani, yang menjamin kesetaraan dan menghadirkan Keadilan sosial bagi semua, di mana pun mereka berada. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas hingga Pulau Rote. (*)
Presiden di Alam Halusinasi
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Ketika matahari terbenam di bawah cakrawala, ia meninggalkan berkas cahaya cemerlang yang layak dikenang. Kembalinya matahari selalu diinginkan. Goyang lidah politisi selalu terjadi: \"Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian)\" Berhalusinasi sukses dan kemenangan yang semu adalah berbahaya. Jabatan sebagai presiden sering diakuinya sebagai kemenangan besar, lupa jabatan itu sesungguhnya kemenangan kecil, dan ketika lengah di tengah jalan akan mendatangkan kemalangan dan petaka bagi dirinya sebab ia menyimpang dari tatanan yang harus dilalui. Presiden ditengarai akan mengakhiri jabatannya dengan buruk, bagian ahir yang kacau, tidak tuntas mungkin akan mengena dirinya hingga tahun tahun mendatang. Semestinya menyadari untuk memperbaiki agar bisa mengakhiri dalam kondisi yang positif, berenergi dan penuh kasih karunia. Justru keadaan terus memburuk, beruntun melahirkan kebijakan yang menambah parah keadaan, terbaca dengan jelas tidak ada jalan keluar yang realistis . Terjebak permainan Taipan oligarki terlalu dalam sampai kehilangan keyakinan diri larut dengan alam mereka yang akan berahir dengan kekacauan. Melangkah terlalu jauh, membangun infrastruktur jalan, IKN dll. Terobsesi mimpi besar pasak dari pada tiang, hanya dengan modal hutang sama buruknya dengan belum apa apa sudah jatuh. Perkataannya sering terdengar indah menyenangkan, namun yang terjadi rakyat mencurigainya sebagai tidak tulus bahkan menilai itu hanya kebohongan, rakyat akan menutup diri terhadapnya. Pikiran presiden semata hanya berpikir kalah atau menang untuk terus berkuasa itu sangat berbahaya, pikirannya menjadi berhenti memandang jauh kedepan. Yang akan terjadi hanya bangga ketika menang dan pahit ketika kalah dengan segala resikonya yang menakutkan Konflik pikiran yang sedang terjadi pada presiden adalah: \"mimpi semua proyek ambisinya segera berahir dengan sukses, ketika impiannya meredup berbeda dengan kenyataan , muncul emosi dan rekayasa ucapan seolah semuanya sudah benar dan penguasa berikutnya harus melanjutkan\" Sementara dirinya harus melewati garis finis masa jabatannya, ketika semua berantakan, semua akan melahirkan masalah baru, dan menciderai dirinya. Akhirnya akan dipaksa oleh keadaan, menyesali diri, menyerah dan mengakhirinya dengan bermacam macam segala resiko yang harus ditanggungnya Jokowi akan menjadi korban dari dirinya sendiri, melangkah terlalu jauh diluar kepasitas dan kemampuannya menciptakan musuh yang akan memukul dirinya, melahirkan kekerasan dan penderitaan yang hebat jangka panjang. \"Mengaku diri kemenangan dan keberhasilan di alam halusinasi - ketika akan mengakhirinya dengan buruk, itu tidaklah akan ada nilainya\". *****
POPULER
