ALL CATEGORY
Presiden Terkena Gangguan Psikis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Berbagai bentuk politik licik terus berkelindan, kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan sarana pemaksaan dan ancaman kebencian (hate crime ). Ancaman karena kebencian atau kejahatan kebencian Ini selalu terjadi sebagai kejahatan bermotifkan bias. Kalau ada Presiden cawe cawe mengancam, menghambat bahkan terlibat langsung merekayasa untuk mematahkan, menghentikan seorang Capres ditengah jalan dengan segala cara hanya karena bermotif prasangka, dipastikan Presiden tersebut dalam kondisi tidak normal, Dia presiden yang sedang terganggu psikisnya. Dalam situasi hate crime ( kejahatan kebencian ), para korban tidak sebatas direct victim yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya kekerasan bahkan tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu atau kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak - hak pribadinya Serangan melebar mencakup vicarious victims alias masyarakat. Kendati ‘sebatas’ vicarious ( perwakilan ) namun reaksi psikis mereka serupa dengan direct victim: takut, marah, terguncang, gaduh akan meluas. Kondisi seperti ini bisa mengarah pada bentrokan bahkan perang saudara. Bagaimana logikanya kalau hanya karena ketakutan muncul capres yang berpotensi di luar kendalinya bahkan penuh prasangka akan membahayakan dan mengancam dirinya, maka harus habisi. Prasangka tersebut justru datang dari imajinasi Presiden sendiri yang penuh dengan kecemasan dari berbagai masalah yang bersemayam dalam otak dan perasaannya berakibat hukum membahayakan dan mengancam dirinya. Korbannya akan melebar bukan hanya Capres yang harus jadi korban, rakyat bahkan negara akan menjadi korban. Dan proses demokrasi akan mandeg, situasi politik akan berubah menjadi horor yang menakutkan. Proses politik yang bisa terdeteksi munculnya rekayasa menyusun kekuatan Ketua Partai, kolaborasi dengan para Taipan Oligarki untuk bersama sama menghadang dan menghabisi Anies Baswedan jangan sampai menjadi Capres 2024. Reaksi mereka bukan hanya takut, cemas, khawatir, marah. Efek lanjutannya muncul macam macam rekayasa politik tanpa ada kendali akal sehat, karena psikisnya terus terguncang. Hebatnya di permak dengan bahasa politik \"ini untuk menjaga kelangsungan pembangunan kedepan, stabilitas negara dan lainnya\". Semua alibi yang konyol dan berbahaya, karena presiden sendiri yang membuat kekacauan dan negara dalam guncangan instabilitas. Jangan diabaikan situasi seperti ini bisa berakumulasi mengarah kekacauan yang tidak lagi bisa dikendalikan. Presiden seolah olah percaya diri tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah kerapuhan jiwa dan ketakutan yang terus menerus . Presiden harus menyadari situasi seperti ini harus di hentikan. Lain judul kalau sengaja diciptakan untuk mencari peluang jabatan tiga periode dengan alasan macan macam diluar akal sehat, menabrak , membajak konstitusi. Kalau itu pilihannya justru keadaan makin gawat , kerusakan negara akan makin parah. Kemarahan beberapa daerah bisa muncul ingin memisahkan diri dari NKRI, negara bisa bubar. ***
Ketika Kaum Sufi Didekati untuk Menangkal Radikalisme
Raja Mohammed VI menggunakan kaum sufi untuk memerangi radikalisme. Program reformasinya meliputi promosi gerakan Sufi dan pemikir Islam moderat. NAMA Marrakesh muncul di jalan-jalan Medina, yang ramai, dengan toko suvenir, kafe, dan Jama el-Fnaa yang tak terhitung jumlahnya, alun-alun pasar yang luas dengan pemain sulap, komedian, dan pawang ular. Tapi di samping Marrakesh yang hidup dari pariwisata, ada bagian dari warisan kota yang tetap tertutup bagi wisatawan . Marian Brehmer, peneliti Tasawuf dan kearifan Timur Tengah, menceritakan Marrakesh dikenal sebagai kota tujuh orang suci. Menurut tradisi Islam ini adalah perekat spiritual yang menyatukan kota berpenduduk sejuta jiwa tersebut. Masing-masing santo pelindung ini adalah seorang sarjana hukum Islam terkemuka, orang bijak atau mistikus dari Abad Pertengahan. \"Kuil Sufi tersebar di dalam dan di sekitar kota tua Marrakesh, meskipun dibutuhkan keahlian untuk melacaknya di labirin Medina,\" ujar Brehmer dalam tulisannya berjudul \"Sufism in Marocco: A cure for extremism?\" sebagaimana dilansir laman Qantara belum lama ini. Gagasan menghubungkan makam satu sama lain untuk membentuk ziarah ritual berasal dari Moulay Ismail, penguasa kedua dinasti Alaouite yang memerintah Maroko hingga saat ini. Moulay Ismail, yang mengarahkan jalannya negara dari 1672-1727 dan dikenal karena memerintah dengan tangan besi, ingin memperkuat zawiyas, pusat tarekat Sufi. Tujuannya untuk membatasi pengaruh tradisi ziarah yang bersaing – yaitu Regraga Suku Berber, yang memiliki jalur ziarah sendiri di wilayah yang sama, mengelilingi tujuh orang suci di kota pesisir Essaouira. Berbeda dengan tujuh orang suci Regraga, tujuh orang suci pelindung Marrakesh adalah keturunan Arab, seperti keluarga kerajaan Alaouites. Makna Spiritual Rencana Moulay Ismail berhasil. Marrakesh memperoleh makna spiritual dan segera menarik peziarah dari seluruh negeri, membantu meningkatkan ekonomi kota. Secara tradisional, ziarah yang mengikuti rute melingkar berdasarkan putaran Kakbah, dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin, dengan kunjungan ke salah satu wali pada masing-masing tujuh hari. Meski bentuk ritual asli dari tradisi ini sudah jarang dipraktikkan saat ini, banyak makam tokoh-tokoh saleh ini tetap menjadi magnet bagi pengunjung. Mereka termasuk tempat suci Sidi Ben Slimane al-Jazouli. Tokoh ini hidup pada abad ke-16 dan dikenal di Maghreb dan sekitarnya karena Dala\'il al-Khayrat-nya, kumpulan doa-doa Islam. Setelah lama berkeliling kota-kota suci Yerusalem, Madinah dan Makkah, al-Jazouli dikatakan telah menghabiskan empat belas tahun hidup dalam isolasi, dan akhirnya meninggal saat sedang salat. Mausoleum populer lainnya adalah makam Sidi Bel Abbes. Ia dikenal sebagai seorang bijak dari abad ke-12, yang menghabiskan beberapa tahun hidup sebagai pertapa di sebuah gua di luar Marrakesh. Atas undangan Sultan, dia kemudian pindah ke kota. Penguasa menganugerahkan sebuah madrasah untuk dia mengajar dan asrama untuk murid-muridnya. Halaman persegi di dalam kompleks kuil Sidi Bel Abbes dapat dicapai melalui gang tertutup yang digunakan bersama oleh pejalan kaki dan sepeda. Pada pagi yang istimewa ini, sekelompok pria dari berbagai usia sedang duduk berdoa di bawah arkade berwarna oker, dengan tasbih, untaian manik-manik seperti tasbih, meluncur di tangan mereka. Melihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa semua pria ini buta. Mereka tinggal di sebuah lembaga amal yang telah melekat pada kuil selama berabad-abad, dan kembali ke Sidi Bel Abbes sendiri, yang dikatakan memiliki perhatian khusus terhadap orang buta dan penglihatan sebagian. Seperti tipikal semua bangunan suci di Maroko, dinding bagian dalam mausoleum dihiasi dengan mosaik bintang, lingkaran, dan desain kotak-kotak yang rumit dalam berbagai urutan geometris dan pola warna. Arsitektur interior yang elegan ini dirancang untuk memberi pengunjung pengalaman surga di bumi saat mereka memasuki rumah Tuhan. Unsur Islam dan Perdukunan Persaudaraan sufi mulai terbentuk di Maroko pada abad ke-10 dan ke-11. Salah satu tokoh agama paling berpengaruh di negara itu adalah Abu al Hasan al-Shadili, pendiri tarekat Shadhiliyya, yang memiliki banyak pengikut di Afrika Utara dan sebagian Timur Tengah hingga hari ini. Tijaniyya juga sangat berpengaruh; itu didirikan oleh cendekiawan dan pembaharu Islam Ahmad al-Tijani, yang dikatakan memiliki visi di mana Nabi Muhammad menugaskannya untuk menciptakan tatanan baru. Makam Tijani di kota tua Fez masih dikunjungi peziarah dari Afrika Barat. Dan Maraboutisme, sejenis Sufisme populer yang menyebar ke seluruh Maroko dan Tunisia, memadukan unsur Islam dan perdukunan. Ini termasuk kunjungan orang suci setempat serta ritual tarian dan musik. Maroko, bagaimanapun, juga memiliki masalah dengan ekstremisme. Hal ini terkait langsung dengan tingginya tingkat pengangguran kaum muda di negara tersebut, yang mencapai hampir 40 persen di kota-kota. Suramnya prospek mendorong kaum muda ke tangan para ekstremis, seperti yang terjadi di bagian lain dunia Islam. Strategi Melawan Ekstremisme Gerakan fundamentalis seperti Salafisme dan Wahabisme telah memberikan pengaruh di Maroko selama beberapa dekade. Arab Saudi telah menyebarkan ideologi Wahabi di Afrika Utara sejak tahun 1970-an, dengan bantuan dolar minyak. Akibatnya, materi propaganda dari kaum Islamis jatuh ke tangan generasi yang tidak memiliki harapan masa depan. Serangkaian serangan al-Qaeda di kafe dan hotel di Casablanca pada tahun 2003, yang menewaskan 46 orang, merupakan titik balik bagaimana masalah ini dirasakan di Maroko. Para penyerang adalah “rumahan”, yang pada gilirannya menunjukkan kegagalan ekonomi negara – hampir semuanya berasal dari perkampungan kumuh Sidi Moumen di pinggiran Casablanca. Sejak serangan ini, raja Maroko, Mohammed VI – yang saat itu berada di tahun keempat pemerintahannya – telah mengangkat penyebab memerangi ekstremisme. Di samping peran politiknya, Mohammed VI juga merupakan pemimpin agama negara, “pemimpin umat beriman”. Program reformasinya mencakup promosi gerakan Sufi dan pemikir Islam moderat, yang dipandang sebagai sarana untuk mengobati penyebaran fanatisme – sebuah perspektif yang juga berulang kali didukung oleh para ahli strategi AS sejak 9/11. Perspektif ini, bagaimanapun, mengabaikan fakta bahwa tasawuf – meskipun diorganisasikan ke dalam berbagai tatanan – pertama-tama dan terutama merupakan jalan pembangunan karakter individu. Oleh karena itu, menggunakannya untuk tujuan politik bermasalah, meskipun sejarah tasawuf di Maghreb telah menampilkan beberapa gerakan politik yang berasal dari tarekat sufi, seperti Emir Abdelkader, yang berperang dan menang melawan penjajah Prancis. Menyusul serangan Casablanca, Mohammed VI kemudian menunjuk seorang akademisi dengan latar belakang Sufi sebagai Menteri Urusan Islam. “Sufisme adalah komponen penting dari budaya Maroko; ini lebih bersifat sosial daripada teoretis,” kata Ahmed Toufiq. “Saya tumbuh di tengah para mistikus dan pendongeng, yang menekankan kohesi sosial dan empati, penyembuhan dan kebaikan kepada sesama manusia.” Toufiq, Menteri Urusan Islam, merasakan hubungan dengan persaudaraan Boutchichiyyah, sebuah tatanan yang berakar pada abad ke-18. Dia adalah kepala Perpustakaan Nasional di Rabat dan mengajar tasawuf di Harvard. Pada tahun 2014 ia membantu mendirikan Mohammed VI Institute for the Training of Imams, yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam perjalanannya ke Maroko pada tahun 2019. Semangat tasawuf dengan demikian telah menjadi salah satu tangan penuntun di kemudi pemerintahan Maroko selama bertahun-tahun. Dalam kata-kata guru spiritual Toufiq Sidi Jamal al-Qadiri, kepala agama Boutchichiyyah, yang berkantor pusat di timur laut negara itu, mistisisme Islam dapat didefinisikan dalam istilah-istilah ini: “Sufisme adalah Islam yang serius. Itu adalah jantung dan inti fundamental, sumsum Islam. Itu adalah maqam keunggulan, pemurnian, ketulusan dan pengabdian dalam semua tindakan dan pekerjaan.” (Dimas Huda)
Anies Baswedan dan Komitmennya terhadap Rakyat Kecil
Oleh Suroto - Rakyat Jelata Beberapa waktu lalu saya punya kesempatan berbahagia bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Mas Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kediamanya Jalan Lebak Bulus yang asri dan sederhana. Saya terhitung jarang sekali bertemu atau sengaja menemui politisi yang masih aktif. Pertemuan ini memang saya sengaja berkenaan dengan turut mendampingi teman teman Urban Poor Consurtium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dengan tokohnya yang saya sudah kenal dekat dari sejak lama, Mbak Wardah Hafid dan Mas Gugun Muhammad serta teman- teman lainya. UPC dan JRMK adalah organisasi masyarakat kecil yang selama ini telah kita tahu kiprahnya dalam membela hak-hak mereka sendiri, rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan juga direpresi oleh kekuasaan yang korup dan berjalin kelindan dengan kepentingan para elit kaya. Wardah Hafid misalnya, adalah tokoh yang saya tahu sejak saya masih kanak-kanak lewat televisi. Orang yang gigih, penuh idealisme dalam membela rakyat miskin sejak zaman Soeharto masih begitu kuat, dia dan teman teman lainnya terlihat hampir setiap hari di televisi membela rakyat miskin di seluruh kota besar di Indonesia terutama di Jakarta. Soal idealisme, beliau termasuk salah satu mentor saya. Gugun adalah salah satu kadernya yang sekarang meneruskan perjuangan dengan gigih. Kembali ke soal diskusi dengan Mas Anies, saya kebetulan sebelum bertemu dengannya sempat mentwit untuk adakan tantangan debat soal pemikiran para calon Presiden Republik Indonesia terutama dalam soal Kesejahteraan Rakyat. Kebetulan Mas Anies, Mas Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subijanto adalah orang-orang yang saya mention dalam twit saya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Mas Anies dan berdiskusi langsung sehingga setidaknya saya dapat membaca langsung pemikiran dan kedalaman visinya dalam melihat masalah kesejahteraan rakyat. Selain tentu berkaitan dengan praktek kebijakan yang dia sudah terapkan selama ini di Jakarta dalam kaitanya dengan keberpihakanya pada rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan dianiaya oleh kekuasaan selama ini. Saya baru pertama kali bertemu. Pribadinya sangat santun dan halus. Bahkan ketika sampaikan soal visi perubahan yang ingin terus dia perjuangkan melalui jalur politik nasional. Cara penyampaianya sangat sistematis dan penuh kedalaman intelektuil. Menurut saya, seorang pemimpin yang memiliki visi itu tidak harus terlihat heboh untuk menjadi populer. Kita telah banyak terkecoh bukan?. Kembali soal komitmen Mas Anies terhadap rakyat miskin yang terpinggirkan. Saya kebetulan selama ini diajak (lebih pasnya diperintah) oleh Mbak Wardah dan Mas Gugun untuk membantu mengembangkan koperasi perumahan bagi warga miskin kota. Saya sempat kaget, karena kebijakan itu ternyata diberikan dukungan riil oleh Mas Anies sebagai Gubernur DKI yang baru waktu itu. Saya tadinya sangat ragu, pikir saya pemimpin pemimpin di DKI selama ini baik itu Pak Jokowi lalu diteruskan oleh Pak Ahok itu visinya dalam membangun Jakarta itu ya orang miskin disingkirkan dengan berbagai cara. Bahkan cara cara represif dengan kirimkan aparat dan buldoser untuk menggusur kampung-kampung hunian dan rakyat miskin kota. Orang-orang sederhana yang hidupnya sudah susah dan hanya mencari hidup. Orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Mereka dihasut, distigma sebagai penyebab banjir, sebagai hunian kumuh, dan bahkan secara sadis dan tanpa rasa kemanusiaan Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur berkata dengan kasar. \"Saya katakan, inginnya 10 juta penduduk DKI bisa penuh otak, perut dan dompetnya. Mereka sehat, bahagia, dan panjang umur. Tapi kalau ada 1000 orang bisa mengancam 10 juta orang ini jadi mati dan saya tegur gak mau dengar, saya bunuh di depan kalian yang 1000 itu,” kata Ahok. ( https://news.detik.com/berita/d-2661396/cerita-ahok-yang-lebih-utamakan-kepentingan-warga-banyak.) Bagi saya, jangankan ribuan, tidak ada alasan pembenar apapun untuk seseorang itu menghilangkan nyawa anak manusia. Apalagi mereka adalah rakyat kecil yang tak berdaya. Penghuni kota yang hidup sekedar mencari nafkah. Bagi saya ini hal prinsip. Bagi saya, Anies Baswedan dengan kepemimpinanya yang seringkali dihujat dan dibully di media sosial, saya lihat lebih menunjukkan komitmen dan dedikasi pada mereka yang seharusnya dilindungi dan diberikan kehidupan yang lebih layak. Dia memang tidak banyak berkata tapi tuduhan soal komitmennya terhadap pluralitas yang selama ini diragukan sudah dia tunjukkan. Bukan hanya dalam makna artifisial dengan buat parade kebhinekaan, tapi dia tunjukkan dengan karya bahwa Jakarta adalah rumah yang layak bagi siapapun juga. Bukan hanya bagi orang kaya tapi juga rakyat jelata tanpa bedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, atau Status Sosial. Saya senang Mas Anies mau mencalonkan diri menjadi Presiden. Menurut saya, tanpa harus banyak kata, dia adalah pemimpin yang walk to talk, katakan apa yang dia kerjakan. Bukan katakan akan bantu rakyat miskin ketika kampanye tapi menggusur mereka. Mas Anies, Saya mendukungmu! Jakarta, 9 Juni 2023. SUROTO Rakyat Jelata
Perdana Menteri India Narendra Modi: Anti-Islam dan Sudah seperti Sultan
Pada 28 Mei 2023, ibu kota India, New Delhi, menyaksikan dua adegan dramatis yang terjadi satu sama lain dalam jarak 3 kilometer. Saat gedung parlemen baru diresmikan, petugas polisi menganiaya beberapa pegulat wanita top negara yang telah membawa pulang medali dari Olimpiade, Commonwealth Games, dan Asian Games. Para pegulat turun ke jalan selama sebulan terakhir menuntut penyelidikan terhadap Brijbhushan Sharan Singh, Presiden Federasi Gulat India. Ia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap mereka dan pegulat wanita lainnya, termasuk anak di bawah umur. Pada hari itu, mereka mencoba, dengan para pendukungnya, untuk turun ke jalan secara damai menuju gedung parlemen yang baru. Mereka dihalangi oleh polisi Delhi. Para petugas mendorong mereka, menyeret dan mengangkat mereka, lalu membahwa mereka untuk diadili dengan berbagai tuduhan. Sementara itu, Singh, yang merupakan pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa serta anggota parlemen yang sama, memasuki gedung baru dengan penuh kemenangan melambai ke kamera yang mengarah pada dirinya. Polisi yang sama inilah yang bahkan enggan mendaftarkan pengaduan para pegulat terhadap legislator. Butuh perintah Mahkamah Agung bagi polisi Delhi untuk melakukan fungsi dasar dan wajib ini. Namun, sebagaimana tabiat departemen kepolisian Delhi, mereka merasa perlu melapor dulu ke pemerintah pusat Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam delapan tahun terakhir, polisi berulang kali menolak mendaftarkan laporan terhadap para pemimpin BJP ketika mereka secara terbuka menghasut kekerasan serta terhadap penyelenggara atau peserta majelis yang menyerukan kekerasan terhadap umat Islam. Polisi berperilaku seperti lengan partai yang berkuasa. Monarki Mayoritas Apoorvanand, profesor di Departemen Bahasa Hindi, Fakultas Seni, Universitas Delhi, dalam tulisannya berjudul \"King Modi’s Sceptre and the Wrestlers Without Rights\" yang dilansir Aljazeera belum lama ini menyebut pada hari Minggu itu, gabungan yang aneh dan mengerikan. \"Sungguh lucu melihat seorang perdana menteri, yang dipilih melalui proses demokrasi, mengubah peresmian gedung parlemen baru menjadi upacara yang terasa seperti pembukaan republik baru dengan corak monarki mayoritas,\" tulis kolumnis reguler dan komentator politik ini. Para pendeta dari negara bagian selatan Tamil Nadu diterbangkan dengan pesawat khusus untuk memimpin upacara yang tampak seperti pengurapan seorang kaisar. Para pendeta ini memberi Modi sebuah tongkat emas, yang diambil dari museum yang telah disimpannya selama 75 tahun terakhir. Itu telah dikirim ke sana oleh kantor Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India, yang telah diberikan tongkat kerajaan ini, disebut sengol, oleh pendeta Adheenam atau Mutt – bagian dari sekte agama Shaivite di Tamil Nadu. Para pendeta ini datang ke Delhi dengan kereta api pada hari di bulan Agustus 1947 ketika India dinyatakan bebas dan majelis konstituante akan mengambil alih kekuasaan dari Kerajaan Inggris. Sengol adalah simbol kekuatan ilahi. Beberapa variannya ada di hampir setiap masyarakat. Baru-baru ini, Raja Charles III terlihat memegang tongkat setelah diurapi sebagai raja baru Inggris. Nehru, sang demokrat, tidak dapat mengizinkan sengol ini menjadi bagian dari upacara peresmian demokrasi sekuler. Dirinya agnostik, dia menerimanya dari para pendeta secara pribadi, di kediamannya, sebagai tanda hormat. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarawan, benda itu dimasukkan ke dalam museum seperti banyak hadiah lain yang dia terima. Pemerintah Modi kemudian membuat kebohongan di sekitarnya. Dikatakan bahwa para pendeta Hindu telah menyerahkan sengol ini kepada Lord Mountbatten dari Inggris, raja muda terakhir India yang kemudian menyerahkannya kepada Nehru yang menandakan pengalihan kekuasaan dari Inggris ke India. Menurut pemerintahan BJP, sengol melambangkan kesinambungan kekuasaan ketuhanan pada zaman dahulu, yang dipegang oleh kerajaan-kerajaan Hindu atas namanya. Kontinuitas itu terputus selama 1.300 tahun, yang melihat Muslim memerintah India, dan kemudian jeda singkat dari pemerintahan Inggris. Setelah kepergian Inggris, kekuasaan seharusnya kembali ke pemiliknya yang sah - yaitu orang Hindu. Dengan tidak menempatkan sengol di kursi kekuasaan – parlemen – dan malah mengirimkannya ke museum, BJP mengklaim bahwa Nehru telah tidak menghormatinya serta tradisi India kuno. Sejarawan segera membongkar kebohongan dalam rangkaian peristiwa yang diklaim ini. Namun hal itu disebarluaskan oleh media cetak dan TV serta partai yang berkuasa sebagai tindakan ketidakadilan sejarah terhadap umat Hindu, yang kini sedang dikoreksi oleh Modi. Oleh karena itu, tontonan seputar peresmian gedung parlemen yang baru dimaksudkan untuk menyarankan pemulihan kekuasaan Hindu. Tongkat kerajaan diserahkan kepada Modi dengan nyanyian agama Hindu. Memegangnya di tangannya, Modi memasuki gedung parlemen diikuti oleh anggota parlemen dan ketua DPR. Dia kemudian menempatkan sengol di dekat kursi pembicara, di mana itu seharusnya disimpan sebagai pengingat kekuatan ilahi itu. Apa yang dilakukan Modi bukanlah hal baru. Dia telah melakukan tindakan simbolis serupa selama delapan tahun terakhir, secara efektif menampilkan dirinya sebagai raja Hindu baru bahkan jika dipilih melalui proses demokrasi. Dia melakukan upacara keagamaan dan membuka kuil dalam kapasitas resminya. Pada Agustus 2020, Modi memimpin upacara peletakan batu pertama pembangunan Kuil Ram di sebuah situs di kota Ayodhya di mana Masjid Babri telah berdiri selama lebih dari 500 tahun sebelum dihancurkan oleh massa yang dimobilisasi selama bertahun-tahun. -kampanye yang dipelopori oleh partai Modi dan afiliasinya. Modi sendiri ikut aktif dalam kampanye itu. Modi tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap karakter sekuler India. Setelah kemenangan pemilu keduanya pada tahun 2019, dia membual di hadapan anggota parlemen partainya bahwa dia telah secara efektif membuang kata sekularisme dari wacana politik India. Peresmian gedung parlemen baru kembali digunakan untuk memberi warna Hindu pada kursi kekuasaan tertinggi di India. Partai-partai oposisi memboikot upacara tersebut, menyalahkan pemerintah Modi karena mencemari norma-norma parlementer dan menuduhnya melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Itu adalah pertunjukan Modi. Presiden India, kepala negara tituler yang menjalankan fungsi pemerintahan, tidak diundang. Wakil presiden, yang juga memimpin majelis tinggi parlemen, juga dijauhkan. Upacara ini dimainkan langsung oleh media TV utama negara itu, sebagian besar menutupi adegan kekerasan terhadap pegulat dan pendukungnya. Mereka dikutuk sebagai orang yang telah mengotori acara sakral dengan tuntutan egois mereka. Kontras ini mewakili kebenaran dari apa yang disebut Modi sebagai “India Baru”. Di satu sisi, ini melibatkan penggunaan simbol seperti sengol untuk mencoba mengantar negara Hindu. Namun, pada kenyataannya, adegan pegulat wanita yang dihajar di sekitar gedung baru memperjelas bahwa bangsa ini dapat berkembang hanya dengan melucuti hak-hak semua warga negara, termasuk umat Hindu seperti para pegulat terkemuka. Seperti yang dikatakan Mehbooba Mufti, mantan menteri utama negara bagian Jammu dan Kashmir yang sekarang telah dihapuskan, umat Hindu tidak boleh membuat kesalahan dengan berpikir bahwa mereka adalah penguasa bangsa ini. India baru, katanya, terikat untuk mengikuti Kashmir dalam represinya – di mana sulit bahkan untuk bernapas dalam kebebasan. \"Yang sedang dibangun adalah negara di mana tidak ada yang bisa menuntut haknya. Mereka yang mencoba akan ditekan. Sama seperti para pegulat,\" tulis Apoorvanand. (Dimas Huda)
Bermain-Main dengan Rumah Ibadah
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRESIDEN Jokowi bulan Januari 2023 di depan Rakornas Kepda dan Forkopimda di Bogor memperingatkan Kepala Daerah jangan mempersulit IMB Rumah Ibadah. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Pemerintah mencabut SK 2 Menteri yaitu SK Menteri Agama dan SK Mendagri No 9 tahun 2006. Menurut Cholil Qoumas semula pendirian rumah ibadah harus berdasarkan rekomendasi Kementrian Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) namun kini diubah menjadi hanya rekomendasi Kementrian Agama. Rancangan Peraturan Presiden sudah diusulkan ke Sekretariat Negara, kata Menag Yaqut. FKUB adalah komponen masyarakat yang semestinya tetap dilibatkan dalam hal rekomendasi, sekurangnya antara unsur keagamaan di masyarakat turut mempertimbangkan berbagai aspek pendirian rumah ibadah khususnya masalah kerukunan. Ini hal yang penting dalam rangka menghindari konflik. Jika rekomendasi hanya Kemenag maka rumah ibadah menjadi semata urusan pemerintah. Ini menjadi campur tangan penuh pemerintah atas hal ikhwal agama. Hipokrisi atas pandangan yang katanya Indonesia bukan negara agama. Sekaligus bagian dari sikap otoritarian dimana pemerintah menganggap dirinya menjadi penentu segala-galanya. Masyarakat yang hanya ditempatkan sebagai obyek. Terbitnya SKB 2 Menteri dahulu tidak lain bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya friksi bahkan konflik antar umat beragama. Hal itu sudah bagus. Menjaga ketertiban bukan dimaknai diskriminasi atau intoleransi. Ada ruang musyawarah disana. Dengan dicabutnya SKB 2 Menteri maka sama saja dengan telah dibuka kembali ruang friksi dan konflik di masyarakat. Pendirian rumah ibadah harus diatur dengan baik, bukan soal mudah atau dimudahkan sebagaimana maunya Presiden Jokowi atau Menag Yaqut. Dampaknya dapat terjadi konflik bersifat SARA. Pencabutan SKB 2 Menteri adalah tindakan gegabah yang dapat memancing reaksi publik dan berakibat pada ketidakstabilan politik. Andai usulan Menag mengenai pencabutan SKB 2 Menteri dilanjutkan dengan Keputusan Presiden yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam, maka predikat Presiden dan Menag yang memusuhi dan meminggirkan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam adalah benar adanya. Secara tidak disadari Presiden Jokowi dan Menag Yaqut Qoumas telah melecehkan Ideologi dan menginjak-injak Konstitusi. Teriak mewaspadai politik identitas eh sendirinya membuat kebijakan politik identitas. Identitas tidak menghargai umat beragama, khususnya umat Islam. Ganti Menteri Agama Yaqut atau ganti Presiden Jokowi sekarang juga. Tidak berguna keduanya memimpin negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kerjanya hanya bikin gaduh. Bandung, 10 Juni 2023
Beda Pikiran Petinggi Partai dan Keinginan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih MALAM itu belum terlalu larut, berkumpul beberapa petinggi partai koalisi. Dalam kondisi carut marut negara mengira mereka akan berembug mencari jalan keluarnya. Setelah basa basi sejenak masuk pada agenda topik yang mesti harus di bicarakan. Astaga, to the poin judulnya _\"saya dapat apa kamu dapat apa\"_. Negosiasi harga dengan angka yang pasti dan terinci biaya operasional partai . Tawar menawar harga adalah satu paket dengan jatah menteri yang harus disepakati kalau capres nya menang Terekam dengan jelas terlebih bagi partai yang sudah merasa ajalnya sudah dekat, peluang tersisa tidak boleh di sia siakan. Ada yang salah hitung ketika sudah berkoalisi menyelinap akan jualan posisi cawapres ternyata kandas, balik kanan keluar dari koalisi pintu tertutup. Masih ada peluang ketika Taipan Oligarki masih berbaik hati memberi kerja politik sebagai badut dan bonekanya. Syarat harus loyalitas total kepada para Taipan Oligarki harga mati. Para petinggi Partai jangankan bicara kepentingan rakyat, rakyat harus menerima nasibnya hanya sebagai korban dan objek kebijakan persengkongkolan petinggi partai. Partai sudah tidak mewakili kepentingan rakyat, Presiden juga dikuasai oleh partai politik pengusung Capres dan bohir bohir politik yang membiayai Pilpres. Dalam kondisi politik seperti ini tidak mungkin berharap perubahan politik dan ekonomi paska Pilpres 2024, apalagi salah satu capres dalam ancaman para bohir bohir begundal kekuasaan yang terang terangan harus menghentikan dan mematikan salam capres yang dianggap membahayakan mereka Tidak ada jalan keluar people power harus digerakkan untuk menuntut perubahan politik secara mendasar dan fundamental . Jangan berharap belas kasihan tetapi harus rebut kembali kedaulatan tertinggi rakyat kepada rakyat dari tangan-tangan jahil petinggi partai politik dan para penguasa yang linglung, lepas dari kepentingan rakyat. Begitu pongahnya negara akan diatur partai bukan partai di atur negara . Ini negara Pancasila bukan negara komunis. Menjelang Pilpres 2024, sebagian parpol sudah di koptasi , otomatis demokrasi rakyat sudah bisa di lumpuhkan. Jalan menuju otoritarisme kini oleh penguasa dimulai dilakukan dengan melakukan pelemahan komponen - komponen demokrasi, yang dimulai sejak dikooptasinya ketua partai. Perkembangan politik koalisi saat ini beberapa partai tetap dalam remot dan kendali Oligargi, bahkan target mereka semua ketua partai harus bisa di lumpuhkan. Berdampak beda pikiran petinggi partai dan kehendak rakyat. Pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya ritual dan prosedur formalitas, kalau sistem ketatanegaraan tidak dikembalikan ke UUD 45. ****
AHY Akan Dilamar Puan Jadi Petugas Partai, Madu atau Racun Buat Ibunda dan Ayahanda dari Anak Durhaka?
Oleh Laksma Purn. Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Ini berita ngeri-ngeri sedap, di tengah tembakan bertubi-tubi dari KSP Jenderal Moeldoko dengan menggandeng Yusril pada perebutan Partai Demokrat, lalu datang pula rayuan maut dari Puan pada AHY. Di sela Rakernas PDIP pada Selasa 5 Juni 2023, Puan Maharani berkata bahwa AHY masuk bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (CNN Indonesia). Ngeri karena bila ini benar terjadi seperti halnya dengan Ganjar dan pendahulunya Jokowi, maka AHY Ketum Partai Demokrat juga akan menjadi petugas partai PDIP. Sedap jika bergabungnya Partai Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS semata untuk menjadikan AHY sebagai cawapres pada pilpres 2024, maka target Demokrat tercapai dan Partai Demokrat terselamatkan dari gempuran Moledoko. Itu baru ngeri sedap, padahal saya katakan ngeri-ngeri sedap. Nah ngeri ngerinya adalah ibarat lagu Madu dan Racun karya Bill and Brod, tapi kali ini yang memegang madu dan racun itu adalah Puan, madu Capwapres diberikan ke AHY dan racunnya diberikan kepada Ibundanya dan Ayahanda AHY. Lho Kok bisa? Begini ceritanya: Pada 2 periode atau 10 tahun SBY Presiden, tidak sekalipun Megawati, Presiden ke 5 RI datang menghadiri undangan Presiden di Istana Negara Jakarta dalam rangka upacara dan perayaan hari Kemerdekaan RI pada setiap tanggal 17 Agustus. Padahal seperti para mantan Presiden lainnya Megawati dan keluarga selalu diundang. Hubungan Megawati dan SBY renggang sejak SBY maju sebagai calon Presiden tahun 2004. SBY ternyata memendam rasa sakit hati dan malu setelah pernah kalah saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk Megawati pada 2001 (Tempo.co Senin, 20 Januari 2014). Sumber lain mengatakan. \"Ada satu hal tidak dipahami masyarakat, yang selalu ditutupi. Ada kejadian di 2004, kata politikus PDIP Dwi Ria Latifa di ILC, di tvOne, Selasa, 31 Juli 2018. Ria menuturkan SBY membuat Mega mengurut dada. Tapi tidak sampai memaki-maki. \"Beliau tidak pernah memaki, beliau katakan saya memang merasa miris dan kecil hati,\" (Viva.co.id 01 Agustus 2018) Itulah sekelumit hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dan SBY sehingga memasangkan AHY sebagai cawapres Ganjar sama saja dengan menjadikan AHY petugas partai PDIP. Mungkinkah SBY membiarkan anaknya AHY menjadi petugas partai seterunya? Bagaimana Megawati? Maukah dia menerima anak dari orang yang pernah membuatnya mengurut dada, miris dan kecil hati? Benarkah ini kesempatan?, apalagi politisi senior Demokrat dan NasDem telah saling tembak di akun Twitter. Andi Arief merespons anggapan Ahmad Ali yang bilang kalau partainya hanya memaksa AHY jadi cawapres Anies. Andi Arief bertanya balik ke Ahmad Ali apakah NasDem akan keluar jika Anies memilih AHY sebagai cawapres. Panas? Itulah riak riak politik, memancing dan memanas manasi.Tinggal siapa yang kena. Satu hal, bila pasangan Ganjar AHY jadi, maka patutkah Puan dan AHY disebut anak durhaka karena telah memberikan rancun pada Ibunda dan Ayahanda mereka? Jadi ingat lagunya Mbah Surip, bangun tidur, dari mimpi, jangan lupa gosok gigi, kalau lupaaaa… mimpi lagi…. Ha ha ha ha haaa… mimpi lagi…. Jumat 09 Juli 2023.
Mertua eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Diperiksa KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (8/6) memeriksa mertua mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, Kamariah, sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi. \"Kamariah, ibu rumah tangga, dikonfirmasi terkait pengetahuannya mengenai transaksi keuangan tersangka dengan menggunakan rekening saksi dimaksud,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Selain itu penyidik KPK juga memeriksa lima saksi lain dari pihak swasta yakni Janis Theofilus Puluh, Radiman, Rony Faslah, Andy dan Hasyim. Ali menerangkan pemeriksaan saksi tersebut dilakukan pada Kamis di Polresta Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Andhi Pramono menyembunyikan asetnya di rumah mertuanya yang berada di Batam. Dugaan tersebut muncul setelah KPK melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus Andhi Pramono di Kota Batam. Dalam penggeledahan di Batam, penyidik KPK menyita tiga unit mobil mewah yang diduga milik Andhi Pramono. Tiga mobil mewah itu ditemukan dalam sebuah ruko yakni Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris. Seluruh barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut selanjutnya disita sebagian dari proses penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi terhadap yang bersangkutan. Ali menyebut ruko tersebut adalah sebuah ruko tertutup dan diduga memang digunakan untuk menyembunyikan tiga mobil mewah tersebut. \"Diduga ada kesengajaan disembunyikan,\" kata Ali. KPK pada 15 Mei 2023 telah mengumumkan dimulainya penyidikan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan. \"Perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kami ingin sampaikan bahwa benar saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN kemudian penyelidikan, kemudian saat ini telah meningkatkan pada proses penyidikan, jadi sudah ada tersangkanya ya,\" kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/5). Ali tidak menyebutkan secara langsung siapa tersangka dalam kasus tersebut, namun memberikan petunjuk bahwa tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono. \"Identitasnya kan belum bisa kami sampaikan, tetapi teman-teman juga pasti sudah tahu, kalau kemudian Bea Cukai di Makassar siapa,\" ujarnya. Nama Andhi Pramono menjadi sorotan warganet setelah foto rumah mewahnya di Kompleks Legenda Wisata Cibubur dan gaya hidup mewah putrinya viral di media sosial. KPK juga mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial soal Andhi Pramono. Atas laporan tersebut KPK kemudian memanggil Andi Pramono untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada Selasa (14/3). Pemeriksaan LHKPN tersebut kemudian terus bergulir hingga naik ke tahap penyidikan pada Rabu (15/5) dan Andhi Pramono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.(sof/ANTARA)
Pengiriman 123 PMI Ilegal ke Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas TPPO Polri
Jakarta, FNN - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri menggagalkan pengiriman 123 Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dari Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) ke Malaysia.Kepala Satgas TPPO Irjen Pol. Asep Edi Suheri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam pengungkapan TPPO di Kaltara tersebut, pihaknya menangkap delapan orang pelaku, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.\"Sejumlah 123 korban ini terdiri atas 74 orang laki-laki, 29 orang perempuan dan 20 anak-anak,\" ucapnya.Para korban, lanjut dia, berasal dari sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.Dari pengungkapan yang dilakukan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan, diketahui para tersangka TPPO berasal dari sembilan kelompok jaringan perdagangan manusia.Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan dua modus, yakni mengirimkan pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi atau jalur tikus.\"Satgas TPPO Polri bekerja sama dengan instansi terkait, yakni TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni dan PT Pelindo cabang Nunukan, dalam melakukan pengungkapan,\" kata Asep yang juga menjabat selaku Wakabareskrim Polri.Adapun barang bukti yang diamankan dari hasil pengungkapan tersebut, berupa 32 unit ponsel, tiga kartu keluarga, 54 KT dan 45 paspor.Para tersangka dikenakan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO subsider Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta.Tindak lanjut dari hasil pengungkapan ini, adalah pemulangan para korban ke wilayah asalnya. Asep menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk proses pemulangan 123 PMI tersebut.\"Pihak BP3MI menyatakan siap untuk memfasilitasi pemulangan korban hingga tiba di daerah masing-masing,\" kata mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri itu.Masih maraknya kasus TPPO, Asep mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji besar dan proses rekrutmen yang mudah.Menurut dia, segala iming-iming tersebut harus diwaspadai agar tidak menjadi korban TPPO, karena bekerja di luar negeri secara ilegal, membuat PMI tidak mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.\"Silakan gunakan jalur resmi yang tersedia melalui perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3M,\" ujar Asep.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satgas TPPO Polri sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk untuk memberantas oknum pelindung atau backing dari TPPO.Perintah ini dikarenakan, kerap menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia, selain persoalan birokratis.Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, sejak 2020 hingga April 2023, Polri telah menangani 405 laporan terkait TPPO dari mulai tingkat pusat hingga Polda jajaran.(sof/ANTARA)
Mahfud MD: Jangan Ada Pejabat Merintangi Pengungkapan TPPU
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).Alasannya, aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum.“Buktinya, pengacara Setnov (Setya Novanto) itu tidak mencuri apa-apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,” kata Mahfud saat jumpa pers bersama Satgas TPPU lewat aplikasi Zoom yang disiarkan di Jakarta, Kamis (8/6).Mahfud, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU), menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.“Coba bayangkan kasus Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2–3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besok ada lagi bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,” kata Mahfud MD.Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya.“Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi penyidikan juga sekarang jadi tersangka,” kata Mahfud MD.Dari kasus-kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi-halangi pengungkapan kasus.“Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,” kata dia.Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU.“Jangan ada satu kekuatan mana pun main-main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,” kata Faisal Basri.Dia mengatakan Satgas TPPU bersama masyarakat melawan upaya-upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia.Satgas TPPU, yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi-instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp281,6 triliun.Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan.Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK.(sof/ANTARA)
