ALL CATEGORY
Pengadaan BTS Adalah Pelaksanaan Arahan Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2020—2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo, bukan keinginannya pribadi.\"Penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan \'merampok uang negara\', apalagi dengan narasi seolah-olah terjadi peningkatan BTS 4G 2021—2024 sehingga menjadi 7.904 site untuk periode tanpa melalui kajian, padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2021—2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet,\" kata penasihat hukum Johnny G. Plate, Dion Pongkor, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.Dalam dakwaan yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2023, disebutkan bahwa Johnny G. Plate menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G pada tahun 2020—2024 menjadi 7.904 site desa pada tahun 2021—2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun BAKTI serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo.\"Pertama, rapat terbatas kabinet 12 Mei 2020 pukul 11.09 WIB melalui video conference, Presiden di Istana Merdeka Jakarta tentang Percepatan Transformasi Digital bagi Pelaku UMKM\'. Ada arahan Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM,\" ungkap Dion.Selanjutnya, kedua, rapat terbatas kabinet pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 13.36 WIB melalui video conference, Presiden Jokowi di Istana Merdeka memimpin rapat tentang \"Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020—2035\".\"Ada arahan Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dapat dilakukan investasi swasta maupun pemerintah, hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional,\" tambah Dion.Rapat ketiga, rapat intern kabinet pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 10.57 WIB di Istana Merdeka Jakarta tentang pengadaan program kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan Information Communication Technology (ICT).\"Dalam rapat tersebut, Presiden menjelaskan, pertama, berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan terdapat penambahan ruang fiskal sebanyak Rp179 triliun karena ada kenaikan defisit APBN dari jumlah tersebut Rp38 triliun digunakan untuk pendidikan sebagaimana amanat UU dan Rp9 triliun untuk kesehatan, artinya masih ada ruang fiskal sebanyak Rp131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya untuk tiga hal yaitu urusan yang berkaitan dengan pangan, kawasan industri dan ICT,\" jelas Dion.Berkaitan dengan ICT, Johnny Plate selaku Menkominfo saat itu diminta untuk memberikan penjelasan mengenai diperlukan atau tidaknya menara BTS, maupun fiber optic bawah laut, siapa pihak yang mengerjakan swasta atau pemerintah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ICT.\"Keempat, rapat internal kabinet pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.28 di Istana Merdeka Jakarta tentang tindak lanjut transformasi digital (Peta Jalan Indonesia Digital 2021—2024), terdapat arahan Presiden RI bahwa kecepatan transformasi digital di semua sektor merupakan hal yang diharapkan pemerintah,\" ungkap Dion.Kelima, rapat terbatas kabinet pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11.24 WIB di Istana Merdeka Jakarta tentang percepatan transformasi digital.\"Presiden memberikan arahan untuk penyelesaian infrastruktur Information Communication Technology (ICT) yakni pembanguna BTS di 9.113 desa atau kelurahan dengan 1 BTS per desa/kelurahan menjadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kemenkominfo,\" tambah Dion.Berdasarkan uraian di atas, penasihat hukum Plate menyebut terkait dengan pengadaan atau pembangunan BTS 4G 2021—2022 tidak terbatas peningkatan target pembangunan jumlah BTS menjadi 7.904 site.\"Bukanlah insiatif atau keinginan terdakwa dan secara keseluruhan seluruh persyaratan untuk pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah terpenuhi dan telah tercantum dalam RKAKL Kemenkominfo dan telah direviu oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI,\" kata Dion.Dalam perkara ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020—2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00, Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) menerima uang Rp5 miliar; Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) menerima Rp453.608.400,00.Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy menerima Rp119 miliar, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00 Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00 dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(ida/ANTARA)
Satgas TPPO Menyelamatkan 1.943 Korban, 698 Pelaku Ditetapkan Tersangka
Jakarta, FNN - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada periode 5 Juni sampai 3 Juli 2023 berhasil menyelamatkan 1.943 korban perdagangan orang dan 698 pelaku.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai kerja Satgas TPPO, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai ketua pelaksana harian, sudah sangat produktif.\"Dalam 1 bulan ini sudah dijadikan tersangka 698 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Kedua, langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. Satu bulan, korbannya itu 1.943 yang bisa diselamatkan,\" kata Mahfud MD saat mengumumkan hasil kerja Satgas TPPO dalam waktu 1 bulan terakhir di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa.Dijelaskan pula bahwa korban yang diselamatkan itu terdiri atas 65,5 persen pekerja migran Indonesia (PMI), 26,5 persen pekerja seks komersial (PSK), 6,6 persen anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja, dan 1,4 persen anak buah kapal (ABK).\"Ini sangat produktif, 698 tersangka, 1.943 korban,\" kata Mahfud yang juga menjabat sebagai jajaran pimpinan di Satgas TPPO.Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD menyampaikan Satgas TPPI juga telah menerbitkan 605 laporan polisi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.\"Jadi, kalau jenis-jenis kejahatannya, orang itu ada yang (kena) online scammer (penipuan dari internet) untuk perjudian, prostitusi, macam-macam, kemudian ada juga pekerja-pekerja kasar di kapal-kapal, pekerja rumah tangga di berbagai tempat yang tidak digaji, tetapi tidak boleh pulang juga karena sudah kontrak, ada penyiksaan juga di berbagai negara itu TKI kita. Sekarang sudah mulai tertangani,\" kata Menkopolhukam.Mahfud lanjut menyebut Satgas TPPO saat ini juga menyoroti kasus perdagangan organ yang sering kali korbannya para calon pekerja migran Indonesia.\"Perkembangan terakhir, jenis kejahatannya itu perdagangan organ tubuh di Bekasi. Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit, dan (korban) tidak mendapat perawatan yang memadai,\" kata Mahfud.(ida/ANTARA)
Meski Kejaksaan Masuk Angin, tapi Pengungkapan Kasus BTS Tidak Mungkin Ditutupi Karena bagi Nasdem To Be or Not To Be
Jakarta, FNN – Skandal korupsi proyek pengadaan BTS di Kominfo masih terus bergulir. Hari ini, rencananya akan dilakukan sidang perdana terhadap Irwan Hermawan, komisaris PT Solitech Media Energi, salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Kemarin, telah diperiksa juga Menpora Dito Ariotedjo karena berdasarkan bocoran BAP Dito diduga menerima dana 27 miliar dari Irwan Hermawan dalam kasus ini, meski menerimanya sebelum menjadi menteri. Namun, yang mengagetkan adalah pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa penerimaan dana oleh Dito tidak ada hubungannya dengan BTS. Kalaupun ada penerimaan, mungkin kasusnya berbeda. Apakah Kejaksaan Agung masuk angin? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (4/7/23) mengatakan, “Ya, orang menduga juga bahwa ini nasib dari 8 triliun ini, korupsi BTS ini, juga mungkin nggak akan terlalu jauh perginya, karena pasti tukar tambah akan berlangsung, sama seperti kasus 349 triliun yang dibuka oleh Mahfud MD. Tetapi, kita mesti lihat bagaimana publik melihat kasus BTS ini sebagai kasus bancakan politik.” Menurut Rocky, orang semacam Dito, sebagai menteri, ya mungkin saja dianggap bahwa itu kasus lain. Tetapi, karena konduktornya, yaitu Irwan Hermawan, makelar percaloan untuk menghentikan perjalanan kasus ini, dia harusnya menyebutkan secara resmi. “Sangat mungkin dia sudah menyebutkan dalam BAP, tetapi kemudian itu ada teguran eksternal, kita menduga itu, lalu Kejaksaan buru-buru membuat semacam preemptive bahwa mungkin ada atau mungkin tidak, tetapi mungkin ada mungkin tidak itu juga tidak terkait dengan kedudukan saudara Dito sebagai menteri. Kan Kejaksaan tidak perlu menyebutkan sesuatu yang masih indikatif, biarin saja besok kita dengar lebih tegas,” ujar Rocky. Hal tersebut membuat orang sudah melihat bahwa cawe-cawe Kejaksaan sudah mulai terbaca dari awal. Jadi, kata Rocky, kita mau buka kasus ini supaya publik tahu bahwa di belakang kasus-kasus semacam ini relasi politiknya kuat sekali. “Jadi, orang tidak sekadar melihat siapa mendapat apa, berapa banyak, tapi orang mau lihat bagaimana ada satu geng yang mengatur hal-hal semacam ini, dan itu sudah menjadi semacam rumus bahwa ada geng yang merampok, ada geng yang berupaya menutupi kasus, dan ada geng yang membagi-bagi hasil rampokan. Kan polanya begitu yang melibatkan pencurian uang negara,” ungkap Rocky. Sebagaimana dugaan public bahwa tidak mungkin uang 8,03 triliun hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate. Apalagi dalam dakwaan disebutkan bahwa Jhonny hanya menerima 17,5 M. Jika demikian, siapa lagi orang yang menerima aliran dana itu. Meski Kejaksaan menyatakan demikian, mungkin publik akan tetap curiga, apalagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum kita juga sangat rendah. “Kita tahu bahwa biaya politik negeri ini tinggi sekali itu. Biaya buat menutupi kasus juga tinggi sekali. Jadi, masuk akal bahkan sebelum masuk sidang publik atau netizen menduga. Dugaan yang paling bermutu sebetulnya bahwa ini bancakan di antara tokoh-tokoh. Sebelum timbul pengakuan BAP saudara Irwan itu, orang bener-bener menduga bahwa kasus semacam ini kalau dinilai dari sudut pandang hukum, itu masih cuma sebagian orang tahu, paling 2-3 orang tuh diminta untuk mengambil risiko. Sebenernya adalah tukar tambah,” ungkap Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, kita tahu juga bahwa ini kasus ini tidak mungkin ditutupi karena ini menyangkut persaingan politik yang to be or not to be bagi Nasdem. Nasdem punya kepentingan besar dalam soal ini. Jadi, Nasdem mesti menuntun itu supaya kegiatan persidangan nanti tidak sekadar dimaksudkan untuk saling tukar tambah dan menutupi kasus. Justru bagi Nasdem ini adalah to be or not to be karena ini menyangkut perjalanan Anies. “Jadi, Pak Surya Paloh juga bersiap-siap untuk mengirimkan data-data baru pada publik atau membocorkan pada pers sebetulnya itu. Itu yang akan terjadi. Jadi, kegemparan politik pasti akan mengikuti tahap demi tahap persidangan Johnny G. Plate,” ujar Rocky. (ida)
Penyidik Belum Menetapkan Panji Gumilang sebagai Tersangka Usai Diperiksa 9 Jam
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri belum menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan dan klarifikasi selama lebih kurang sembilan jam.Direktur Penyidikan Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo di Jakarta, Senin malam, mengatakan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang masih tahap penyelidikan, belum mengarah ke penyidikan. \"Kami masih penyelidikan, (Panji Gumilang) diundang untuk klarifikasi,\" kata Djuhandhani.Panji Gumilang memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk diminta klarifikasi terkait laporan dugaan tindak pidana penistaan agama.Pimpinan Ponpes Al Zaytun itu tiba di Bareskrim Polri pada Senin siang sekitar pukul 13.50 WIB dan mulai menjalani pemeriksaan pukul 14.00 WIB. Pemeriksaan berlangsung hingga sekitar pukul 23.00 WIB atau selama lebih kurang sembilan jam lamanya.Ditemui usai pemeriksaan, Panji Gumilang mengatakan bahwa dirinya telah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan sempurna, termasuk soal isu adanya bekingan dari Istana.\"Semua sudah dijawab dengan sempurna, apa yang ditanyakan penyidik,\" katanya.Panji menyebut penyidik mengajukan lebih dari 30 pertanyaan kepada dirinya.\"Pertanyaan yang diberikan kepada saya lebih dari 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar,\" kata Panji.(sof/ANTARA)
Kasus Dugaan Penistaan Ponpes Al Zaytun Naik ke Penyidikan
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Senin (3/7) 2023 memutuskan meningkatkan status penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang ke tahap penyidikan setelah melaksanakan gelar perkara.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Selasa (7/4) dini hari mengatakan gelar perkara dilaksanakan setelah pihaknya meminta keterangan klarifikasi dari Panji Gumilang.“Selesai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan,” katanya.Usai menaikkan status penanganan perkara, kata dia, mulai Rabu (4/7) ini pihaknya sudah mulai melaksanakan upaya-upaya penyidikan.Hingga saat ini, katanya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan empat orang saksi, kemudian lima orang saksi ahli, serta terlapor Panji Gumilang“Ini sudah cukup untuk meyakini bahwa ada perbuatan pidana,” katanya.Dalam pemeriksaan klarifikasi Panji Gumilang, pihaknya menanyakan 26 pertanyaan kepada pengasuh Ponpes Al Zaytun tersebut. Pertanyaan itu seputar, sejarah Al Zaytun, struktur organisasi yayasan dan terkait beredarnya video yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat.“Yang bersangkutan (Panji) menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar \'statement\'-nya dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” katanya.Proses pemeriksaan Panji Gumilang berlangsung dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Kemudian penyidikan melakukan koreksi terhadap hasil pemeriksaan.“Yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 22.00 malam, kemudian mengoreksi hasil pemeriksaan yang dia sampaikan. dan tadi kami liat jam 23.00 sudah memberikan, kembali untuk kembali ke kediaman yang bersangkutan,” demikian Djuhadhani Rahardjo Puro.(sof/ANTARA)
Kapal Perang Jerman ke Indo-Pasifik Itu "Goodwill Visit"
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menilai rencana Jerman mengirim dua kapal perangnya ke Indo-Pasifik itu merupakan wujud muhibah atau kunjungan persahabatan (goodwill port visit) yang biasa dipraktikkan angkatan laut dari berbagai negara di dunia.Kasal juga meyakini Angkatan Laut Jerman pasti akan berkoordinasi dengan TNI AL manakala kapal perangnya nanti memasuki perairan Indonesia, mengingat negara itu cukup rutin mengirimkan kapalnya ke berbagai negara dan selama ini komunikasinya pun baik.“Untuk kapal Jerman memang (rencananya) ada yang dikirim ke Pasifik. Biasanya dalam setahun berapa kali dia secara rutin mengirimkan, (dan) itu terkomunikasikan dengan pihak (TNI) Angkatan Laut juga,” kata Laksamana Ali kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/7).Kepala Staf TNI AL itu menjelaskan pengiriman kapal-kapal perang itu bukan bentuk provokasi melainkan wujud persahabatan antarsesama angkatan laut.“Ini dalam rangka goodwill port visit. Itu yang selalu dilakukan angkatan laut di seluruh dunia secara universal. Angkatan Laut memiliki fungsi diplomasi dan itu dilakukan dengan jalan muhibah. Kita juga sekarang melaksanakan seperti itu. Sekarang contohnya KRI Bima Suci, kan masih di luar negeri, di Eropa,” kata Kasal.Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius saat berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura pada Juni 2023 menyampaikan dua kapal perang Jerman bakal dikirim ke perairan di kawasan Indo-Pasifik pada 2024. Dia menyebut Jerman akan mengirim kapal perang berjenis fregat.Dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada 5 Juni 2023, Menteri Pertahanan Jerman pun menawari latihan bersama kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto saat kapal perang Jerman berlayar ke wilayah Indo-Pasifik pada 2024.“Saya juga menawarkan kemungkinan latihan bersama dengan TNI Angkatan Laut yang beliau sudah menyetujui,” kata Pistorius selepas bertemu Prabowo sebagaimana dikutip dari pernyataan bersama dua menteri tersebut.(sof/ANTARA)
Indonesia dan Malaysia Mempunyai Peran Penting dalam Menjaga Perdamaian
Depok, FNN - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menyatakan Indonesia dan Malaysia mempunyai peran penting dalam menjaga perdamaian yang mampu menyeimbangkan wilayah Asia Tenggara.\"Indonesia dan Malaysia merupakan founder dari ASEAN. Penting untuk diingat bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia bukan sekadar hubungan pemerintahan, melainkan juga relationship between people to people,\" kata Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto di UI Depok, Selasa.Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan people to people dan state to state secara intens selama ini.Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI, Prof. Evi Fitriyani mengatakan kedua negara mempunyai beberapa masalah di perbatasan maritim, namun Presiden Joko Widodo sudah menandatangani perjanjian mengenai Selat Malaka dan Laut Sulawesi dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim.\"Pembangunan baru di kawasan perbatasan Indonesia merupakan inisiatif dari Presiden Joko Widodo dalam membangunan perbatasan. Presiden sedang mencoba mengubah perbatasan dari back yard menjadi front yard. Terlihat dari pos lintas batas negara yang sekarang sudah lebih bagus dan modern,\" ujar Prof. Evi.Meski begitu, Prof. Evi menyebut bahwa tantangan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak hanya muncul di pos lintas batas negara, tetapi lebih dari itu. Tidak ada jaminan bahwa fasilitas yang bagus dan modern akan membuat hubungan people to people di perbatasan menjadi baik, lalu perkembangan sosial dan budaya menjadi lebih penting dibanding political.\"Mengelola kejahatan transnasional serta melestarikan sumber daya alam di daerah perbatasan, juga menjadi tantangan lain bagi pemerintah dan masyarakat,\" katanya.Sementara itu Dean Faculty of Arts and Social Sciences, University Malaya, Prof. Danny Wong, menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan sejarah.\"Kami menyadari kesamaan sejarah itu menjadi penting. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua negara mempunyai perbedaan seperti ide-ide pembangunan pondasi kenegaraan.Kedua negara juga memiliki hubungan yang sangat dinamis dan melakukan banyak kerja sama,\" katanya.\"Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia juga sudah dipulihkan dengan berbagai cara,\" kata Prof. Wong.Hubungan diplomatik modern Indonesia dan Malaysia terjalin sejak 1957, dan hubungan tersebut berlangsung sangat dinamis selama hampir 60 tahun.Beberapa perbedaan dari transformasi masa kolonial, menyebabkan ketegangan dan konflik sempat terjadi pada 1963 hingga 1966.Kedua negara perlu memastikan dan mengubah hubungan dengan memperhatikan berbagai masalah, mulai dari yang sangat politis – seperti kasus perbatasan dan pengawasan maritim, hingga masalah non-negara sentris seperti kabut lintas batas, perlindungan migran dan perselisihan budaya.\"Indonesia dan Malaysia perlu membangun pendekatan yang lebih komprehensif,\" katanya saat Webinar yang digelar FISIP UI bertajuk “Enhancing Indonesia–Malaysia Relations in Recent Regional Dynamics: A Perspective from Academia”.(sof/ANTARA)
Batalkan Pembangunan Patung Sukarno
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH pertanyaan bahwa pembangunan patung Soekarno setinggi 22,3 meter di Taman Saparua Bandung itu aspirasi siapa? Lalu karena memiliki sekurangnya enam kontroversi, maka rencana itu harus ditolak, dan mengingat ternyata telah dilakukan groundbreaking, maka tuntutan kini adalah batalkan pembangunan patung Soekarno. Menarik tulisan Agung Wibawanto di berbagai media yang menjelaskan perjuangan Soekarno selama berada di Bandung mulai dari rumah istri kedua Soekarno Inggit Garnasih di Jl Ciateul, lalu masa kuliah di ITB, Gedung Indonesia Menggugat, Banceuy dan terakhir penjara Sukamiskin. Tulisan itu bagus-bagus saja untuk menceritakan sejarah Soekarno muda saat di Bandung. Tidak bagusnya adalah bahwa tulisan itu sebagai tanggapan untuk M Rizal Fadillah. Itupun masih lumayan bagus jika memang benar kontennya \"menanggapi\", namun nyatanya tidak. Bahkan terkesan Agung Wibawanto tidak membaca dua tulisan penulis. Akibatnya ya \"jaka sembung bawa golok\". Penulis tidak senaif yang \"ditanggapinya\" sebagaimana kalimat \"jika Rizal mengatakan bahwa Bandung tidak ada kaitannya dengan Bung Karno, maka bisa dipastikan dia tidak mengerti sejarah dan tidak mengenal siapa Bung Karno\". Untungnya penulis tidak mengatakan demikian karena paham bahwa anak SD pun pasti tahu bahwa Soekarno itu berkuliah dan berjuang awal di Bandung. Yang tertulis dan tidak dibaca Agung adalah \"korelasi tempat juga penting mungkin kampus ITB atau Ciateul rumah Inggit dahulu atau gedung Indonesia Menggugat lebih pas ketimbang Taman Saparua. Adakah Taman Saparua berhubungan dengan perjuangan Soekarno? Taman Saparua berada di area instansi militer karenanya patung Jenderal Soedirman tampaknya lebih relevan\". Uraian Agung soal pembuktian tempat tempat bersejarah seperti ITB, rumah Inggit, Banceuy, gedung Indonesia Menggugat dan Sukamiskin sebagian membenarkan adanya lokasi yang relevan jika ingin membangun patung Soekarno. Penulis tegas menyatakan bahwa \"Adakah Taman Saparua berhubungan dengan perjuangan Soekarno? Pertanyaan ini yang seharusnya ditanggapi dan dijawab Agung. Bukan cerita sejarah untuk anak SD atau sekurangnya SMP. Kembali pada perlunya dibatalkan pembangunan patung Soekarno di Taman Saparua di samping enam alasan yang penulis sampaikan terdahulu adalah agar tidak terjadi salah duga bahwa Soekarno tengah \"menantang TNI\" setelah patung Soekarno masuk di Akmil Magelang kini dibangun tinggi di area instansi militer di Bandung. Berdekatan dengan Jalan Aceh Markas Kodam III Siliwangi. Ada sejarah hitam Soekarno di akhir masa jabatan yakni pemberontakan PKI dimana Jenderal TNI dibunuh dengan keji. Soekarno tidak membubarkan PKI bahkan cenderung melindungi. TNI menumpas PKI. Soekarno pun tumbang. Tidak perlu dijelaskan panjang sejarah ini untuk Agung Wibawanto. Seorang pengamat dan advokat Damai Hari Lubis, SH mengusulkan sebaiknya dibuat patung 9 istri Bung Karno. Mungkin menyindir. Ia menyatakan \"patung Bung Karno tertinggi dibuat di Bandung. Perlu juga 9 istri Bung Karno dibuatkan patung biar rakyat Indonesia tahu\". Menurutnya setiap patung istri Bung Karno juga ditulis kisah cintanya \" termasuk kisah Bung Karno yang merebut istri Sanusi bernama Inggit Garnasih\". Daripada terjadi pro-kontra lebih jauh, sebaiknya batalkan rencana pembangunan patung Soekarno tertinggi di Taman GOR Saparua Bandung. Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat harus menarik kembali izin penggunaan tanah aset Pemprov untuk itu. Ridwan Kamil harus belajar dari Bung Karno yang mengakhiri masa jabatan dengan buruk. Jangan rasa cinta gelap pada Bung Karno membawa gelap mata pada rakyat Jawa Barat. (*) Bandung, 4 Juli 2023
Berlomba Cari Muka, dari Solo ke Medan
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional Setelah sukses dengan sentilan \"Gibran anak ingusan\", Panda Nababan (Panda) kembali melancarkan aksi cari perhatian. Kali ini Panda menyasar menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Walikota Medan, Bobby Afif Nasution ( Bobby). Panda menyampaikan kritik kepada Bobby dalam wawancara di salah satu stasiun televisi, Jumat (30/6/2023). Panda mengaku kecewa dengan kinerja Bobby selama menjadi walikota Medan. \"Ini masalahnya sederhana, majunya Gibran dan Bobby di Medan kita harus waspadai tendensi dinasti. Dianggap anaknya Presiden bisa begini. Saya aja terus terang kecewa dengan prestasi Bobby, belum kelihatan,” terang Panda. Reaksi Cepat Gerindra Membela Bobby Tidak butuh waktu lama, para pembela dan pemuja langsung bereaksi terhadap Panda. Adalah Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Juru Bicara Prabowo Subianto yang bereaksi pertama. Pengkritik utama Jokowi dalam kurun waktu yang lama tersebut lantas menyarankan Bobby mengajak Panda keliling Kota Medan. Dahnil, Politisi Partai Gerindra, yang gambar wajahnya bersama Jokowi dan Prabowo saat ini terpampang di baliho besar di beberapa tempat di kota Medan, menyebutkan bahwa Prabowo sendiri mengapresiasi akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh Bobby di Medan. Reaksi yang sama juga datang dari Juru Bicara Tim Pemenangan Bobby Nasution- Aulia Rachman di Pilkada Medan tahun 2020, Komisaris Independen PT Prima Multi Terminal (komisaris BUMN), Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sugiat Santoso. Sugiat mengatakan bahwa Bobby sudah membawa banyak perubahan semenjak menjadi walikota Medan. Sehingga penilaian Panda disebut keliru oleh Sugiat. Sugiat mengklaim, sejak dipimpin Bobby, warga Kota Medan lebih bahagia. Hal tersebut karena program untuk masyarakat berjalan dengan baik. Pengurusan administrasi jauh lebih mudah, tidak ada pungli. Perbaikan infrastruktur berjalan dengan baik. Banyak jalan-jalan berlubang yang diperbaiki. Bobby disebut cepat merespons jika ada keluhan masyarakat di media sosial. Jalan yang rusak diperbaiki, termasuk lampu jalan. Sektor kesehatan juga diurus Bobby dengan mengambil kebijakan yang luar biasa, terkait bapak asuh stunting. Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumut, Ade Jona Prasetyo, Politisi Gerindra tersebut tidak mau ketinggalan membela Bobby. Bacaleg DPR RI Gerindra, yang lebih dikenal sebagai \"tangan kanan\" walikota Medan tersebut membantah sentilan Panda. Jona menilai bahwa Bobby sudah membawa banyak perubahan meski belum penuh 3 tahun memimpin Medan. Jona mengklaim bahwa Bobby memiliki program mulia dengan membenahi fasilitas kesehatan. Warga tidak mampu berobat gratis hanya menggunakan KTP. Bobby diklaim tidak pernah lelah mendukung UMKM agar naik kelas dan mandiri secara ekonomi. Pemko Medan menjadi pasar bagi banyak pelaku UMKM di Medan. Maka Jona meminta agar Panda tidak hanya bicara sebelum melihat langsung yang telah dilakukan Bobby. Jona mengundang Panda datang, untuk dibawa keliling Medan. PDIP Mulai Berani Membela Panda Setelah sebelumnya dibully ramai- ramai oleh pembela dan pemuja Gibran, kini PDIP tidak membiarkan Panda sendirian bermain di Medan. Adalah Boydo HK Panjaitan, Bendahara DPC PDIP Kota Medan yang membela Panda. Boydo pasang badan terhadap Panda pasca diserang balik \"orangnya\" Bobby. Boydo mengklaim bahwa kritikan politisi senior PDIP, Panda sebagai cara mendidik Bobby. Kritikan Panda disebutnya sebagai didikan bapak sama anaknya. Boydo menyebut Panda mendidik Bobby seperti cara mendidik kalangan orang Batak. Boydo mencontohkan dirinya yang dididik dalam lingkungan Batak, \"Saya lah dulu waktu kecil kalau dapat nilai delapan atau sembilan di sekolah, \'kau jangan sok kau, bapak kau punya uang banyak, kau pikir nilai sembilan itu apa (prestasi), itu bukan prestasi, karena kita memang punya uang banyak untuk beli buku, jadi wajar punya nilai sembilan\' itu adalah hal yang wajar,\" ucap Boydo. Boydo menilai Dahnil dan Jona sebagai gambaran orang penjilat. Hal itu karena keduanya membela Bobby saat disebut Panda tidak memiliki prestasi. Apa yang dilakukan keduanya disebut Boydo persis sama dengan tindakan Prabowo ke Jokowi menjelang Pilpres 2024, meski Jokowi sudah jelas mendukung Ganjar Pranowo Dinamika Politik Kosong dan Kering Dinamika para politikus tersebut sama sekali tidak menyentuh akar persoalan terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat. Para pengkritik tidak membahas persoalan mendasar. Sementara para pembela dan pemuja hanya bereaksi terkait kulit persoalan. Maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa Panda sedang melakukan manuver politik \"cari perhatian\". Panda ingin diperhatikan oleh Megawati dan Jokowi terkait dinamika politik nasional. Sebagai politisi senior, Panda masih ingin terus berkiprah dalam politik. Sehingga memilih pintu masuk dengan melakukan kritik, sentilan kepada Gibran dan Bobby. Kedua, bahwa kritik Panda terhadap Bobby mewakili aspirasi PDIP yang tidak pernah \"dekat\" dengan Bobby. Tidak ada satu elit PDIP yang berada di lingkaran utama kekuasaan Bobby sejak dilantik jadi Walikota Medan. Lingkaran utama Bobby justru elit Parpol lain, padahal Bobby sebagai kader PDIP. Ketiga, bahwa aksi reaksi para elit politik tersebut hanya berkaitan dengan kepentingan pragmatis dan oportunis. Pengkritik ingin dapat perhatian, sedang pembela dan pemuja sedang cari muka. Aksi reaksi para elit politik tersebut hanya terkait kepentingan kekuasaan jangka pendek. Keempat, bahwa aksi sekecil apapun yang dilakukan memihak keluarga Jokowi pasti berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2024. Baliho berisi gambar Dahnil, Prabowo dan Jokowi di beberapa titik kota Medan sebagai upaya Dahnil meraih dukungan dari para pendukung Jokowi terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Kelima, bahwa Bobby telah menerima dan memaknai kritikan dari Panda sebagai masukan dan motivasi. \"Ini masukan, tentunya masukan, ini juga masukan yang bisa memotivasi,\" kata Bobby. Maka semua polemik, aksi kritik, serta reaksi membela dan memuja harus diakhiri. Kornas mengajak semua pihak bergotong-royong untuk meningkatkan kualitas Pemilu 2024. Pertengkaran ide, gagasan, dan program politik tentang kebutuhan dan kepentingan rakyat sejatinya menjadi isi dari proses demokrasi Indonesia. Sehingga rakyat sebagai alasan dan tujuan kontestasi demokrasi bergembira laiknya orang yang sedang berpesta, pesta demokrasi. (*)
Umat Islam Tertidur
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MELACAK ulang pada 1971 didirikan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) adalah lembaga think thank yang fokus pada perekonomian, politik dan perubahan sosial, dan hubungan internasional. CSIS melakukan kajian kebijakan, serta advokasi publik dan pendidikan publik. Pada tahun 1999 CSIS melahirkan buku yg tebalnya 800 halaman, berjudul \"Akselerasi Pembangunan Nasional\" di halaman 18 buku itu menyatakan bahwa \"penghambat pembangunan nasional itu adalah umat Islam\" Dampak ikutan politiknya sangat luar biasa bahkan sampai melahirkan dua golongan Jenderal di Indonesia, di akhir masa jabatan Presiden Suharto yaitu sebutan \"Jenderal endral merah dan jenderal hijau\" Beberapa dari mereka (didikan CSIS) sekarang masih terus bergerak untuk melemahkan bahkan ingin menghancurkan Umat Islam. Ketika menemukan momentumnya mereka memanfaatkan situasi politiknya bersamaan indikasi kuat kepala negara saat ini bisa dikendalikan, kering dari ajaran agama bahkan terkesan tidak peduli dengan agama. \"Sunyi sepi tak peduli, sebagian para ulama dan tokoh umat Islam tenang sekali, seakan tidak ada apa apa, tidak terusik, atau memang sudah menyerah tak berdaya\". Tetapi tetap semangat, ngotot, bergairah ketika sedang bertengkar dengan teman sendiri . Ingat tentang Moshe Dayan (Menhan Israel) mendapatkan aduan (laporan) dari bawahannya yang mengatakan: \"Panglima, dokumen rahasia kita hilang\". Mose Dayyan ketawa. Kenapa ketawa? Mose Dayyan: \"Anda jangan khawatir, karena pemuda/umat Islam itu tidak suka membaca\". Sama persis dengan ucapan Zion Golda Meir (PM Israel 1969 - 1074): \"Ketika kami membakar masjid Al Aqsha sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku takut bangsa Arab akan berbondong-bondong memasuki Israel dari segala penjuru. Tapi ketika esok hari tiba aku baru tahu bahka kami bisa berbuat apapun yang kami inginkan karena sebenarnya kami sedang berhadapan dengan umat Islam yang tidur\". Umat Islam begitu mudahnya di adu domba. Suasan psikologis sedang terjadi di Indonesia umat Islam bukan hanya terus tidur, ketika nglilir (bangun tidur) kembali bertengkar dengan teman sendiri. Ketika kelelahan dan babak belur, lantas tidur kembali. Segelintir tokoh umat Islam yang terus berjihad menyatukan umat Islam, seperti kewalahan dan masih belum menemuka jalan keluarnya dengan terus berteriak \"bersatulah wahai umat Islam\" musuhmu sudah didepan matamu dan terus akan membunuhmu. Tetap saja blm bisa bisa menyadarkan memori ingatannya untuk bersatu melawan kezaliman yang terus terjadi. (*)
POPULER
