ALL CATEGORY
Kantor Imigrasi Jakarta Utara Mengamankan Formula E dari WNA Nakal
Jakarta, FNN - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Qriz Pratama mengatakan pihaknya mengamankan gelaran Kejuaraan Internasional Balap Mobil Listrik (ABB FIA) Formula E Musim 9 dari warga negara asing (WNA) yang berpotensi mengganggu acara.\"Sembilan ratus empat belas WNA hadir di Indonesia guna menyukseskan gelaran Kejuaraan Internasional Balap Mobil Listrik (ABB FIA) Formula E Musim 9,\" kata Qriz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia menyebutkan 914 WNA tersebut terdiri atas 23 pebalap, 26 jurnalis, serta ratusan pekerja supervisi, kru, teknisi, staf administrasi pebalap, dan lain-lain.\"Mereka semua dinyatakan telah lengkap izin keimigrasiannya,\" tambahnya.Lebih lanjut Qriz menyatakan Imigrasi siap mendukung dan menyukseskan gelaran internasional itu.\"Formula E adalah event international yang dapat meningkatkan berbagai sektor di Indonesia, seperti investasi dan pariwisata. Kami mendukung penuh dan siap menyukseskan acara ini,\" jelasnya.Sementara itu, Kantor Imigrasi Jakarta Utara juga tetap melakukan pengawasan keimigrasian guna memastikan pebalap maupun kru tetap mematuhi aturan keimigrasian. Selain itu, Imigrasi juga mengantisipasi adanya WNA yang disinyalir dapat mengganggu jalannya kegiatan tersebut.\"Sejauh ini, kami tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian dari WNA yang hadir dalam gelaran Formula E 2023,\" kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Utara Bong Bong Napitupulu.(ida/ANTARA)
Terkait Pemilu, Ridwan Kamil Menegaskan Ikuti Keputusan Golkar
Jakarta, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan pihaknya akan mengikuti keputusan Partai Golkar terkait dengan Pemilu 2024.\"Mengikuti arahan partai,\" kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Kang Emil mengatakan hal itu ketika menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menempatkannya sebagai calon wakil presiden untuk posisi tiga besar.Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan bahwa hasil survei atas dirinya tidak lepas dari kerja yang selama ini di pemerintahan.”Saya sudah sering bilang, saya tidak menghalangi disurvei. Mungkin buah dari kerja saya, karena survei juga kepercayaan publik,\" jelasnya.Sebagai salah seorang kader partai, Kang Emil menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk turut serta dalam kontestasi pemilu kepada partai.\"Kami sudah sepakat dalam rakernas, kami tetap mengusung Pak Airlangga,\" katanya menegaskan.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan hasil survei nasional ini pada tanggal 26—30 Mei 2023 yang menyebutkan lima nama teratas, yakni Erick Thohir dengan 15,5 persen, Ridwan Kamil 15,4 persen, Mahfud MD 13,4 persen, Sandiaga Uno 13,1 persen, dan AHY 5,6 persen.Responden survei merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih pada pemilu. Penarikan sampel menggunakan metode random digit dialing (RDD).RDD adalah teknik memilih sampel melalui pembangkitan nomor telepon secara acak. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.Ukuran sampel 1.230 responden itu, kata dia, memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.(ida/ANTARA)
Neokolonialisme Membuat Jutaan Rakyat Dunia Kelaparan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan praktik neokolonialisme modern telah membuat jutaan rakyat dunia kelaparan.\"Penderitaan ini jauh melampaui batas negara, lintas agama, lintas suku bangsa, ras, dan batas geografis,\" kata Dave Laksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Menurut dia, perang, ketidaksetaraan, kelaparan, rendahnya pendidikan, pengangguran, degradasi lingkungan, dan kemiskinan adalah bukti nyata dari dampak penjajahan model baru yang disebut neokolonialisme.Penegasan itu disampaikan Dave pada acara Inter-Party Forum of Supporters against Modern Neocolonialism Practices yang diselenggarakan Partai Rusia Bersatu atau United Russia di Rusia secara daring.Di hadapan Ketua Umum Partai Rusia Bersatu Dmitry Medvedev, Dave mengatakan bahwa pada dasarnya bentuk neokolonialsme tidak berbeda jauh dengan bentuk penjajahan baru.\"Yang secara formal, negara yang bersangkutan bisa independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat dan merdeka. Namun, dalam praktik, sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi didikte oleh pihak negara imperialis negara asing,\" jelasnya.Orang yang berada di negara jajahan, menurut Dave, terkadang tidak merasakan ketika sedang dijajah. Akan tetapi, hal itu mulai terasa ketika sudah berlangsung lama, dan melakukan berbagai tindakan yang merugikan negara bersangkutan. Pada umumnya negara miskin dan berkembang.Dave yang juga Ketua PPK Kosgoro itu menyatakan bahwa neokolonialisme modern lahir dari rahim kapitalisme dan imperialisme modern. Jika dahulu kapitalisme kuno hanya berpraktik dengan mode produksi yang menindas hanya dalam skala kecil, kapitalisme modern saat ini berpraktik dengan model produksi yang cukup mengerikan.Dampak neokolonialisme modern dalam jangka panjang, kata dia, sama mengerikan. Jutaan rakyat di dunia, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, menderita kelaparan, sementara jutaan lain masih dihantui kemiskinan.\"Oleh karena itu, saya berharap suara untuk membentuk tatanan dunia baru yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan yang bisa dikatakan telah diinisiasi oleh bangsa-bangsa baru dan muda dapat mengubah dunia dari kekejaman penjajahan gaya baru ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
Dipastikan Pemerintah Tetap Melanjutkan Proyek BTS
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD memastikan proyek pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) tetap berlanjut.\"Program BTS supaya dilanjutkan. Istilahnya, yang saya dengar bukan diselesaikan, tapi dilanjutkan,\" kata Mahfud dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Mahfud menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya saat ditunjuk sebagai plt menkominfo. Pertama, kata Mahfud, ialah memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.\"Itu betul-betul kasus hukum,\" tambahnya.Kedua, Mahfud mengatakan dia mendapat perintah untuk tetap melanjutkan proyek BTS. Jokowi juga meminta Mahfud mengawal kepemimpinan di Kominfo sampai adanya pejabat definitif.\"Manajerial di kantor, hari-hari saya mengawal para pejabat utama ini sampai nanti ditunjuknya menteri yang definitif,\" jelasnya.Sebelum menghadiri rapat kerja bersama Komisi DPR RI, Senin, Mahfud mengatakan dia sempat memanggil Irjen Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Minggu malam (4/6), untuk menjelaskan perihal itu.\"Tadi malam saya sengaja memanggil irjen ke rumah saya, saya ingin tahu skema penyelesaian ini. Ini kan hal yang harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti,\" tegasnya.Mahfud menjelaskan beberapa hal yang menjadi pemikiran di mana ada uang yang ditarik lagi dari bank karena dijadikan jaminan. Kemudian, ada penagihan karena uang sudah keluar, tapi barangnya belum ada.Tetapi, lanjutnya, sebetulnya ada beberapa barang yang tinggal dipancarkan. Dia mengatakan ke depannya akan mengulas kembali kontrak yang telah terjalin.\"Kami akan melakukan review kontrak. Kontraknya akan di-review pokoknya. Itu harus dilanjutkan,\" ujar Mahfud.Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun.(ida/ANTARA)
Popularitas Makin Anjlok, Ganjar Dilepeh Jokowi, PAN Merapat ke Gerindra
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu. Akan tetapi hari berikutnya Zulkifli bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sepak terjang PAN memunculkan pertanyaan apakah cengkeraman Jokowi ke partai-partai koalisi sudah makin kendor atau ada alasan lain, mengingat selama ini partai partai pendukung pemerintah harus menunggu arahan Jokowi untuk menentukan pilihan calon presiden. Hal ini disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (03/05/2023). \"Saya menduga Jokowi telah membaca survei Ganjar terus merosot. Ganjar telah menjadi liability bukan lagi aset, Jokowi akhirnya membaca buat apa mempertahankan Ganjar kalau surveinya tidak naik naik, maka akhirnya cut off saja, jual murah saja, dan dukungan dialihkan ke Prabowo,\" kata Rocky. Apa yang terjadi dalam situasi politik ini menurut Rocky tidak ditampakkan secara jelas oleh Jokowi. \"Memang tidak diekspresikan oleh Jokowi, akan tetapi Jokowi melihat aktivitas Prabowo dalam dua minggu ini kok ada di mana-mana. Maka Jokowi menganggap kalau gitu sempurnakan saja dukungan ke Prabowo,\" tambahnya. Rocky paham betul tabiat Jokowi. \"Sebagai orang bisnis Jokowi tahu yang sebelah sana (Ganjar) itu liability sementara yang sebelah sini (Prabowo) adalah aset. Maka PAN juga membaca arah itu,\" tegasnya. Lebih dari itu Rocky sesungguhnya melihat bahwa sebetulnya terjadi percakapan batin antara PAN dan Jokowi. \"PAN membaca pikiran Jokowi akhirnya cenderung tidak ke Ganjar. Dia tidak main dua kaki lagi karena kalau Jokowi mau dua kaki, bisa terjebak di situ,\" paparnya. Menurut Rocky peristiwa ini menunjukkan bahwa selama Ganjar tidak diasuh oleh Jokowi, maka dia akan kehilangan power. \"Ganjar itu kan poweranger-nya Jokowi. Waktu dia didukung Jokowi, dia betul-betul punya power. Setelah dirampas oleh Megawati powernya jadi hilang dan itu dibaca juga oleh PAN. PAN sudah terlalu lama menunggu efek Ganjar, tapi gak gerak gerak juga,\" tegasnya. \"Ganjar dalam dua bulan terakhir elektabilitas-nya turun. Kalau dia tetap di kubu Jokowi, saya yakin Ganjar moncer,\" paparnya. Oleh karena itu Jokowi perlu mengambil sikap atas kenyataan politik terkini. \"Jadi menurut saya wajar kalau Jokowi menganggap Ganjar sebagai beban, bukan lagi aset. Itu yang dibaca oleh PAN sekaligus pamit pada Megawati untuk mendukung Prabowo,\" tegasnya. Pamitnya PAN dari PDIP dan bergabung ke Gerindra menurut Rocky hal itu merupakan satu paket dengan upaya Ketua Umum Luar Biasa Erick Thohir untuk menjadi wapres Prabowo. Indikasi yang dibaca Rocky Gerung sejalan dengan penampakan Megawati pasca bertemu dengan Zulkifli Hasan yang terlihat kurang sumringah. \"Iya, itu awal dari perpisahan. Di samping Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN tetapi ada Ketua Umum Luar Biasa Erick Thohir yang melakukan courtesy call dengan Jokowi. Maka modal Erick Thohir diinvestasikan saja ke Gerindra. Kira kira begitu,\" tegasnya. \"Ini akibat dari Presidential Threshold, karena mereka anti nol persen maka mereka sendiri gugup menghadapi perubahan,\" tegas Rocky. Dengan maraknya akrobat politisi seperti itu kata Rocky membuat suasana hati Megawati makin tidak stabil. \"Akhirnya Ganjar sendirian di kandang banteng. Publik kemudian mempertanyakan emang Indonesia merah doang,\" pungkasnya. (sws)
Partai Demokrat Perjuangan, Mungkinkah?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI, Ketua Umum BroNies Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY telah mendapat pelajaran berharga dan bisa mengambil hikmah bagaimana menghadapi transisi kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Megawati Soekarno Putri pernah berseteru dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai gelaran pilpres 2004. Hubungan dingin kedua pemimpin partai politik besar itu, masih terasa setelah hampir memasuki waktu 20 tahun, hingga menjelang pilpres 2024. Siklus sejarah seperti terus berulang. Jauh masa sebelum itu, presiden pertama dan kedua RI, juga memiliki friksi yang akhirnya cenderung menjadi pertentangan abadi. Konflik yang bernuansa politik dan ideologi, bahkan tak terukur sampai kapan terus melewati zaman ke zaman dan generasi ke generasi. Pertikaian faham Soekarno Soeharto menjelang dan sesudah transisi pemerintahan era 1965, seperti mewarisi dendam sejarah yang Tak berkesudahan hingga kini. Soeharto harus menghadapi Megawati yang memiki hubungan darah, gen politik dan kepemimpinan dari Soekarno yang tersingkirkan olehnya. Publik mengingatnya dengan peristiwa 27 Juli 1996 (kudatuli) yang menjadi tonggak perjuangan dan karir politik Megawati, sekaligus mengakhiri kekuasaan Soeharto. Posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDI, berusaha dikudeta oleh Soeharto melalui Soeryadi yang menjadi kaki tangan rezim kekuasaannya. Langkah Soeharto saat itu blunder, justru malah membesarkan Megawati sekaligus menjadi benih untuk menjatuhkannya. Momen fenomenal yang salah satunya ikut menjadi cikal bakal orde Reformasi. Terlepas dari polarisasi Orde Baru dan Orde Lama yang terus melegenda. Ada kecenderungan muncul skenario peristiwa yang resep dan olahannya masih sama dengan peristiwa 1996, terkait akuisisi partai politik dan motifnya dengan suksesi kepemimpinan nasional. Menjelang pilpres 2024, SBY yang pada tahun 2004 berhasil menghentikan langkah Megawati menjadi presiden 2 periode. SBY kini harus menyaksikan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang didirikan dan pernah dipimpinnya. Terancam dibegal syahwat politik. Memang bukan oleh Megawati, melainkan oleh Moeldoko, yang mengancam posisi Ketua Umum AHY dan keberlangsungan partai Demokrat. Namun manuver Moeldoko sebagai kepala KSP yang menjadi anak buah presiden dalam pemerintahan Jokowi, tak bisa lepas dari pengaruh dan kekuasaan Megawati. Selain sebagai Ketua Umum PDIP dan partai pemenang pemilu, bos Moeldoko yaitu Jokowi merupakan petugas partai yang dipimpin Megawati. Memori kolektif bangsa Indonesia menangkap ada jiwa kenegarawanan, dus aroma kekecewaan dan sakit hati Megawati terhadap SBY yang ditumpahkan ke AHY menggunakan tangan Jokowi dan Moeldoko. Dalam drama action partai Demokrat, rakyat akan menunggu keputusan Megawati, memilih menjadi begawan atau menjadi penguasa yang menidas sebagaimana ia pernah menjadi korbannya. Bisa saja ini menjadi pengulangan sejarah yang menyelimuti setiap pergantian kekuasaan setiap rezim di republik ini. Pada Megawati dulu, iya mengalami penindasan sekarang telah menjadi penguasa, meski bukan presiden namun menjadi figur yang memegang peran penting dan utama. Sementara SBY juga pernah berkuasa karena memenangkan kontestasi pilpres saat berhadapan dengan Megawati. Kini putranya AHY, harus berjuang menghadapi dugaan konspirasi Jokowi dan Moeldoko yang beririsan dengan Megawati. Akankah Moeldoko, Jokowi dan Megawati melakukan blunder politik seperti Soeharto pada Megawati?. Apa iya, Megawati harus seperti Jeruk makan Jeruk?. Ataukah memang ini sudah menjadi suratan takdir bagi SBY khususnya AHY melalui Megawati?. Rasanya sekelas SBY seorang mantan presiden yang berasal dari TNI, tak akan diam saat partai Demokrat besutannya diobok-obok Moeldoko dan merampoknya menggunakan MA yang menjadi alat kekuasaan. Mungkinkah akan lahir Partai Demokrat Perjuangan (PDP) mengikuti PDIP?, sebagai penegasan sejarah selalu berulang dan perubahan akan selalu tampil sebagai pemenangnya. Entahlah, tapi yang jelas baik SBY maupun Megawati tak seperti Jokowi. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 5 Juni 2023/16 Dzulqa\'dah 1444 H.
Uang dan Utang dalam Al-Qur'an
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KOSAKATA dalam Al-Quran yang bertimbangan dengan uang ialah dirham, wariq, dan mal. Allah swt berfirman tentang harta sebagai berikut: Harta kekayaan dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang kekal dalam pandangan Tuhanmu itulah yang terbaik sebagai pahala, dan yang terbaik sebagai dasar harapan. (QS 18:46) Ketahuilah, bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan hiburan, kemegahan, dan saling berbangga di antara kamu, berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan; diumpamakan bagai hujan, tanam-tanaman yang tumbuh menakjubkan para petani, kemudian menjadi layu, dan kaulihat menjadi kuning, lalu kering dan rontok. Tetapi di akhirat akan ada azab yang dahsyat bagi pemuja kejahatan, serta pengampunan dan keridaan dari Allah bagi yang beriman. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang penuh tipu daya. (QS 57:20) Kosakata dirham tertera dalam ayat berikut: Kemudian datang kafilah musafir, lalu mereka menyuruh tukang airnya, dan ia pun menurunkan timbanya. Ia berkata: \"Oi, kabar gembira, ini ada anak muda!\" Mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Tetapi Allah Mahatahu atas segala yang mereka perbuat. Dan mereka menjualnya dengan harga murah,- hanya beberapa dirham, dan mereka tidak tertarik kepadanya. Orang yang membelinya dari Mesir berkata kepada istrinya: \"Tempatkanlah ia di antara kita secara terhormat. Mungkin ia akan memberi manfaat buat kita atau kita ambil dia sebagai anak.\" Demikianlah Kami beri kedudukan kepada Yusuf di bumi ini, dan Kami mengajarinya menakwilkan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa. Allah berkuasa atas segala perintah-Nya, tetapi kebanyakan orang tidak tahu. (QS 12:19-21) Kosakata wariq tertera dalam ayat berikut: Demikianlah Kami bangkitkan mereka dari tidur, agar mereka saling bertanya. Salah seorang dari mereka bertanya: “Berapa lama kamu tinggal di sini?\" Mereka menjawab: \"Kita berada di sini barangkali sehari atau setengah hari.\" Akhirnya mereka semua berkata: \"Hanya Tuhan yang mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu ke kota membawa uangmu ini, dan lihatlah makanan mana yang terbaik, dan bawalah Sebagian untukmu, dan hendaklah ia berhati-hati dan sopan, dan janganlah ia menceritakan kepada siapa pun tentang kamu. (QS 18:19) Allah swt menguji manusia dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Pastilah Kami akan menguji kamu dengan perasaan agak takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang sabar. (QS 2:155) Allah swt melarang orang beriman memakan harta secara tidak sah, termasuk dengan jual beli kasus, atau tukar guling kepentingan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Janganlah kamu memakan harta di antara sesama kamu secara tidak sah, juga janganlah digunakan untuk menyuap para hakim, dengan tujuan agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu. (QS 2:188) Allah swt juga melarang memakan riba. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Takutlah kepada Allah supaya kamu berhasil. (QS 3:130) Mereka yang memakan riba takkan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan hingga menjadi gila. Itulah, karena mereka berkata, “Perdagangan itu sama dengan riba,” padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan, lalu berhenti, maka apa yang telah berlalu sudahlah, urusannya kembali kepada Allah. Tetapi siapa yang kembali mengambil riba, mereka itulah penghuni neraka, di sana mereka tinggal selama-lamanya. (QS 2:275) Karena kejahatan orang Yahudi Kami haramkan beberapa macam makanan kepada mereka, yang sebelumnya dihalalkan; dan karena mereka sering merintangi orang dari jalan Allah. Mereka menjalankan riba, padahal mereka telah dilarang, dan mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Maka Kami sediakan buat orang kafir azab yang dahsyat. (QS 4:160-161) Cara memperoleh uang yang sah dan paling lazim adalah melalui jual beli secara benar. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta kamu dengan tisak sah, kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka. Janganlah kamu membunuh (menghancurkan) diri kamu sendiri. Allah sungguh Maha Pengasih kepadamu. (QS 4:29) Harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja. Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan diambil dari penduduk beberapa kota untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah; Allah amat dahsyat hukumannya. Beberapa bagian untuk kaum muhajirin yang miskin, yang dikeluarkan dari kampung halaman dan harta benda mereka, sedangkan mereka mencari karunia dan keridaan Allah, dan membela Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati. (QS 59:7-8) Dalam konteks keindonesiaan, sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi dan dikuasai oleh segelintir konglomerat dan oligarki, sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah swt menuntunkan etika berutang. Hai orang yang beriman, jika kamu bertransaksi dengan cara berutang sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis, dan buatkanlah surat oleh penulis di antara kamu dengan benar; dan jangan ada penulis yang enggan menuliskannya seperti diajarkan oleh Allah. Hendaklah ia menuliskan, dan yang berutang mengimlakkan, dan hendaklah ia takut kepada Allah, dan janganlah ada yang dikurangi sedikit pun darinya. Jika yang berutang kurang mengerti atau sudah lemah, atau tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai; jika yang seorang lupa, yang seorang lagi mengingatkan. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan bila dipanggil sebagai saksi; dan janganlah jemu menuliskannya, baik yang kecil-kecil maupun yang besar, sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Itulah yang lebih adil dalam pandangan Allah, lebih memperkuat kesaksian, dan lebih menjauhkan kamu dari keraguan. Kecuali bila transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan, tidak ada salahnya jika tidak dituliskan, tapi ambillah saksi bila kamu dalam hubungan dagang; baik penulis maupun saksi-saksi janganlah menimbulkan kesulitan. Kalau yang demikian kamu lakukan, maka itu suatu kejahatan di pihakmu. Bertakwalah kepada Allah. Allah yang mengajarmu, dan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kalau kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, tetapi jika kedua pihak sudah saling mempercayai, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya. Bertakwa kepada Allah; janganlah menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya, maka hatinya ternoda dosa. Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. (QS 2:282-283) Putu Agus Pransuamitra - CNBC Indonesia menulis, Amerika nambah utang rakyatnya hepi, kalau di RI nyinyir! (01 June 2023 14:45). Amerika Serikat (AS) sebentar lagi bisa menambah utang yang saat ini nilainya sangat jumbo. Batas utangnya saat ini mencapai US$ 31,4 triliun atau setara Rp 470.000 triliun (kurs Rp 15.000/US$), dan itu bisa ditangguhkan jika Senat menyetujuinya. Rakyat Negeri Paman Sam pernah merasakan pahitnya jika pemerintahnya tidak bisa menambah utang. Itu pun bukan default, hanya shutdown atau penutupan layanan pemerintahan. Menurut Congressional Budget Office (CBO), shutdown tersebut berdampak ke perekonomian, sebab sekitar 800.000 tenaga kerja dirumahkan, kemudian belanja pemerintah federal juga menjadi tertunda. Meski memiliki utang jumbo dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 128%, masyarakat Amerika Serikat tentunya sangat senang, sebab terhindar dari \"malapetaka\" ekonomi, bantuan sosial pun tetap diterima. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, kenaikan utang selalu menjadi polemik dan banyak mendapat tanggapan negatif. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai sebesar Rp 7.849,89 triliun per April 2023. Adapun, rasio utang terhadap PDB sebesar 38,15%. Kendati jumlah utang ini membengkak dibandingkan masa sebelum Covid-19. Pada 2019, kondisi fiskal Indonesia, sangat baik. Saat itu, keseimbangan primer di Tanah Air hampir berbalik surplus. Namun, Covid-19 membuat target harus mundur. Defisit fiskal Indonesia pun melebar hingga 6,1% dari sebelumnya 1,8%. \"Ini hanya untuk menggambarkan bahwa instrumen fiskal di seluruh dunia digunakan dan memang harus hadir untuk melindungi negaranya masing-masing,\" kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Apa pun argumentasinya, bila besaran utang Pemerintah suatu negara sudah melampaui batas, maka ekonomi negeri itu terancam ambruk. Untuk membangun dan memindahkan IKN penguasa butuh utang super jumbo. Bahkan untuk membayar bunga utangnya pun perlu utang. Penguasa lalu melakukan apa saja demi memperoleh uang, misalnya dengan menjual aneka sumber daya alam, termasuk pasir laut. Utang adalah janji yang harus ditepati. Terima utangnya hepi, tiba saat bayar nyengir. Terima utangnya hepi, anak cucu yang harus melunasi.(*)
Mana 349 Triliun, Tuan Tuan dan Puan Puan?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Sebelum kasus korupsi BTS yang merugikan negara Rp8 Trilyun terbongkar dan berdampak hukum kepada Menkominfo Johny G Plate serta konon menyeret beberapa tuan-tuan dan puan-puan lain, maka kasus besar TPPU Rp349 Trilyun di Dirjen Pajak Kemenkeu telah menghebohkan lebih dulu. Kedua kasus \"diledakkan\" oleh Mahfud MD Mekopolhukam dan \"dijinakkan\" oleh Mahfud MD juga. Khusus kasus pencucian uang Rp349 Trilyun pola penjinakkannya melalui Satgas \"cawe-cawe\" TPPU yang melibatkan banyak instansi termasuk Kemenkeu sendiri. Proses pemeriksaan tertutup dari pandangan publik. Rakyat dibutakan dan ditulikan hanya disuruh menunggu hasil kerja \"cawe-cawe\" Satgas TPPU bentukan Mahfud MD tersebut. 349 Trilyun itu besar sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini rekor terbesar dari \"pencurian\" uang negara dalam sejarah bangsa merdeka ini. Sulit membayangkan betapa besarnya uang tersebut. Iseng-iseng melihat harga sebuah Kapal Induk termegah dan terbesar serta termoderen milik AS yaitu USS Gerard Ford ternyata \"hanya\" Rp169,1 Trilyun. Wuih, jika uang Rp349 Trilyun yang diduga dicuri itu kembali, Indonesia dapat menjadi negara yang luar biasa hebat dapat membuat atau membeli 2 Kapal Induk sekelas USS Gerard Ford. Ini jika bandingan dengan harga Kapal Induk terbesar di dunia. Nah, jika dibandingkan dengan harga kerupuk atau serabi maka akan jauh lebih dahsyat lagi. Kini Rp349 Trilyun bagai tenggelam dalam ruang \"kongkow-kongkow\". Semestinya itu pekerjaan Pansus DPR RI atau langsung disidik Kejaksaan Agung. Pencucian uang gila-gilaan nampaknya dicoba ditutup-tutupi, apakah benar hanya \'ditilep\' oleh oknum pegawai Kemenkeu saja ataukah juga mengalir ke partai politik tuan-tuan dan puan-puan ? Bersihkan istana dalam kasus besar seperti ini ? Lalu bagaimana nasib RUU Perampasan Aset yang katanya sudah ada Surat Presiden (Surpres) ke DPR itu, kok senyap-senyap saja ? RUU gandengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu harus segera diproses. Jangan dibuat \"surprise\" menjadi menguap. DPR yang tidak kunjung melakukan pembahasan. Kita boleh sibuk dengan isu Capres dan cawe-cawe Capres yang dinyatakan secara terang-terangan oleh Presiden Jokowi, tetapi kita tidak boleh lupa dengan berbagai skandal keuangan negara yang dinilai spektakuler tersebut. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah borok bangsa yang harus segera disembuhkan. Rezim Jokowi telah berprestasi besar dalam menciptakan borok ini. Satgas TPPU seharusnya menyampaikan \"progress report\" kepada publik atas pelaksanaan tugasnya, jangan diam-diam saja. Atau sang jagoan \"blow up\" Mahfud MD mengomentari langkah, menyentil atau mengkritisi atau apapun yang memberi informasi kepada publik tentang perkembangan kasus. Jika tenggelam kasus ini maka sebaiknya tinjau ulang keberadaan Satgas TPPU. Bubarkan dan kembalikan pada mekanisme kedewanan atau langsung proses hukum. Kembangkan dan tindak lanjut temuan penyelewengan Rafael Alun Trisambodo, anak buah Sri Mulyani. Publik sudah terlanjur mengetahui adanya dugaan penyimpangan keuangan pada kasus 349 Trilyun tersebut. Sulit menghapus begitu saja. Publik menuntut adanya \"financial crime investigation\". Dugaan itu berbasis laporan PPATK. Sekarang publik sedang bertanya \"Mana 349 Trilyun, tuan-tuan dan puan-puan ?\" Itu uang besar. Sangat dibutuhkan untuk menolong beban berat kehidupan rakyat kecil. Pak Mahfud, mbak Puan, bu Sri Mulyani dan mas Jokowi ayo jawab serius pertanyaan itu dengan langkah nyata untuk menyelamatkan, bukan berputar-putar mengatur cara untuk dilupakan dan ditenggelamkan. Jika demikian, betapa jahatnya kalian itu. Patut untuk mendapat predikat sebagai rezim kriminal. Rezim para perampok. Bandung, 5 Juni 2023
Petugas Partai Bertentangan dengan Konstitusi
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri soal istilah petugas partai bagi kader yang menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945. “Mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, berdasarkan konstitusi maka bakti dan tanggungjawabnya kepada Nusa dan Bangsa. Tanggungjawabnya bukan lagi kepada partai politik yang mengusungnya,” kata Selamat Ginting kepada FNN di Kampus Unas, Jakarta, Senin pagi (5/6). Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati mengingatkan kepada bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. “Awas kalau kamu (Ganjar Pranowo) tidak ngomong (sebagai) kader partai, petugas partai. Sadar juga untung beliau (Ganjar) nurut,” kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (2/6). Menurut Selamat Ginting, konstitusi negara mengamanatkan, Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR/DPR. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Ada pun untuk kepala daerah, Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”. Menurutnya, dua bunyi sumpah atau janji, baik Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tegas menyatakan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Bukan hanya itu, kata Selamat Ginting, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang atau turunannya, semua pejabat publik sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah, karena turut mengambil bagian dalam kekuasaan negara dan tanggungjawab negara. “Jadi semua pejabat negara walau pun berasal dari partai politik, juga disumpah dan bertanggungjawab kepada negara. Bukan kepada partai politik, dan bukan pula sebagai petugas partai,” ujar kandidat doktor ilmu politik itu. Lagi pula, kata Ginting, presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh lembaga partai politik, melainkan oleh rakyat yang memiliki kewenangan sebagai pemilih dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Sehingga sumber kekuasaan presiden/wakil presiden berasal dari rakyat yang memilih, bukan dari partai politik. Memang betul partai politik maupun kumpulan partai politik yang mengusung calon presiden dan mendaftarkannya melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kesimpulannya, presiden dan wakil presiden jelas bukanlah petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri,” kata Ginting yang lama berkiprah sebagai wartawan bidang poliik. Oleh karena itu, lanjutnya, ketika ada ketua umum partai politik yang merasa gede rasa dengan menempatkan posisinya lebih tinggi daripada pemegang mandat rakyat, maka yang bersangkutan mengingkari prinsip demokrasi. “Jadi presiden itu petugas rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan petugas partai seperti yang dianut negara komunis. Di negara komunis memang hanya ada satu partai, yakni partai komunis. Presiden negara tersebut, seperti Republik Rakyat Tiongkok merupakan petugas partai komunis. Indonesia bukan negara komunis!” tegas Ginting. (*)
Renungan Imajiner Anies Baswedan, Abu Jahal Harus Dilawan
Oleh Smith Alhhadar - Penasihat Institute for Democratic Education (IDe) BENCANA bisa datang kapan saja. Ibarat musim pancaroba, politik nasional hari ini sedang memasuki fase tak menentu. Keadaan memang sulit. Tapi di situlah perjuangan menemukan maknanya. Kuhabiskan malam-malamku memikirkan nasib bangsaku. Bangsa yang hampir selalu dikalahkan oleh pemimpinnya sendiri. Karena itu, aku mencintainya. Tapi cintaku tak akan berarti tanpa aku menjadi pejuang. Nasib manusia bukan milik manusia. Pada akhirnya Allah yang akan menentukan seperti apa jalan hidup tiap-tiap orang. Tapi ikhtiar wajib dilakukan untuk membuka kemungkinan manusia mengendalikan nasibnya sendiri. Tidak banyak orang yang berhasil. Tapi Allah lebih menghargai proses daripada hasil akhir. Aku periksa kembali perjalanan hidupku hingga aku sampai pada titik ini. Terus terang tidak semua berjalan sesuai rencanaku. Aku takjub pada takdir yang - kendati kadang membelokkan rencanaku - ia mengganti dengan sesuatu yang lebih menantang. Dan aku selalu membuka diri untuk menerima semua yang dihadirkan nasib. Apapun jenis tantangan dan cobaan itu. Dengan begitu, aku bisa bangga pada diriku. Keadilan Ilahi tak dapat diukur dengan konsep-konsep keadilan manusia. Memang kadang aku kecewa atas cobaan dadakan yang datang tengah malam. Walakin, kekecewaan itu selalu sembuh sendiri. Pada hakekatnya, ia adalah sarana yang disediakan alam untuk mendewasakan manusia. Menolaknya sama artinya kita berhenti menjadi manusia. Maka kukatakan pada diriku: \"Anies, lawan! Jangan sekali-kali kau biarkan kemungkaran berjalan di muka bumi dengan sombong. Kau tak akan kalah dalam keadaan bagaimanapun. Mana ada pejuang yang ikhlas dihina Tuhan.\" Namun, jangan mengira aku berambisi menjadi presiden. Sama sekali tidak! Aku tak punya instrumen apapun yang bisa membawa aku ke sana. Aku bkn pemimpin partai, kader pun bukan, apalagi dana. Padahal, kader partai dan logistik syarat kunci menjadi presiden di negeri ini, bukan integritas, prestasi, dan kapasitas intelektual. Lihat, Jokowi saja bisa menjadi presiden! Dua kendala yang kuhadapi itu mestinya menggugurkan imajinasi orang bahwa jihadku hanyalah meraih kekuasaan, duduk di Istana yang \"sakral\" sambil mengagungkan diri. Dan mengancam siapa saja: Aku berkuasa atas nasib kalian, bukan Tuhan. Maka, hiduplah dengan tertib dengan kepala menunduk sebagaimana rakyat Korea Utara. Aku maafkan orang yang berasumsi demikian atas diriku. Toh, mereka mengalami mimpi buruk menyaksikan perilaku presiden yang sekarang. Dulu, melihat wajah dan penampilannya, mereka yakin dia bukan dari kalangan Fir\'aun. Mana mungkin tawa dan cara jalan Fir\'aun seperti itu. Nyatanya mereka salah besar. Penguasa fir\'aunik selalu muncul di semua zaman, di semua bangsa. Mereka hanya perlu bersalin diri untuk mengelabui rakyat. Tak apa rakyat menduga aku calon penguasa sejenis itu. Dulu juga mereka menuduh aku akan menindas minoritas, membuang Pancasila, sampai aku membuktikan sebaliknya. Aku memang punya cita-cita. Tapi bukan untuk menjadi presiden. Itu terlalu jauh dan aku tahu diri. Kukejar pendidikan setinggi-tingginya hingga ke mancanegara hanya untuk membuat aku lebih arif dan awas dalam menapaki kehidupan yang penuh misteri. Dan kelak bisa memberdayakan bangsaku melalui transfer ilmu. Aku membaca sejarah bangsa-bangsa yang mengungkapkan bahwa banyak bangsa kere menjadi maju karena mengapitalisasi bidang pendidikan. Tak sedikit juga yang surut ke belakang karena penguasa tak serius mencerdaskan bangsanya. Segera kudirikan \"Gerakan Indonesia Mengajar\". Kukirim anak-anak muda terbaik yang berbagi visi denganku ke pelosok-pelosok terjauh negeri ini demi memberdayakan mereka yang terbuang. Berdirinya Republik ini didasarkan pada janji menegakkan keadilan sosial bagi semua. Tanpa kecuali. Kalau semua mendapat kesempatan ekonomi, politik, dan sosial secara proporsional, energi bangsa akan berlipat ganda, persatuan akan terbangun, sehingga mimpi kita bangsa besar dan beradab menjadi masuk akal. Lalu, lingkungan dan dinamika politik nasional berubah. Sistem demokrasi dirayakan di mana-mana, lebih meriah dari Idul Fitri, seolah kita baru saja terbebas dari penjajahan. Rakyat berjalan penuh percaya diri. Dan optimis mereka akan segera sejahtera di bawah negara yang humanis dan pemimpin yang rendah hati. Aku terharu dan ikut hanyut di dalamnya. Kini presiden Indonesia boleh berasal dari kalangan rakyat biasa. Asal mampu, siapa saja boleh memasarkan diri untuk dinilai rakyat. Tiba-tiba slogan Abraham Lincoln \"demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat\" berkumandang. Aku mulai tergelitik. Mengapa tak aku coba bersaing untuk menjadi pemimpin puncak? Dengan kekuasaan besar yang dimiliki presiden Indonesia pasti lebih mudah memajukan bangsaku. Tapi peluang berkompetisi dalam pilpres belum datang hingga aku membuktikan mampu memajukan DKI Jakarta yang kompleks secara sosial. Meskipun para pembenciku terus menebarkan dusta tentang diriku, lebih banyak yang mengapresiasi kinerjaku. Biar begitu, dalam konteks pilpres, aku menyadari aku bukan siapa-siapa. Tak punya partai, miskin pula. Sekonyong-konyong sebuah partai yang dulu memojokkan aku dalam Pilgub DKI 2017, meminta aku bersedia menjadi bakal capresnya. Bukan main kagetku. Apakah aku tak sedang bermimpi? Ini partai pendukung penguasa yang membenci aku hingga ke tulang sumsum. Yang juga menakjubkan, partai ini rela kehilangan segalanya sebagai resiko mengusung aku. Tidak mungkin hal semacam ini bisa terjadi di negeri ini, di mana nyaris semua partai berwatak pragmatis dan oportunistik. Maka kita menyaksikan penguasa mengintimidasi dan mengkriminalisasi menteri-menteri dari partai ini dan menghancurkan kerajaan bisnis pemimpinnya. \"Tidak msk akal, demi aku, semua dikorbankan hingga ludes.\" Dua partai lain yang ikut mencapreskan aku, menghadapi rayuan, tekanan, dan ancaman yang nyaris sama. Persis seperti Orde Baru memperlakukan Megawati Soekarnoputri. Aku menangis menyaksikan durjana ini. Bagaimana menjelaskan fenomena ini ketika kita menganggap demokrasi telah menjadi konsensus nasional? Pertanyaan ini muncul lantaran banyak sekali cerdik-pandai yang fasih bicara tentang demokrasi, namun membiarkan konstitusionalisme dilanggar secara kasat mata. Berkali-kali pula. Semoga mereka tak membenarkan pendapat Mochtar Lubis bahwa orang Indonesia memiliki watak munafik dan enggan bertanggung jawab. Gagal menyingkirkan aku dari arena kontestasi melalui cawe-cawe pilpres, penguasa memperalat lembaga-lembaga hukum untuk tujuan yang sama. Tak malu pula presiden mengaku tak bisa netral demi bangsa dan negara ke depan. Mati aku. Bukan main presiden kita ini! Berani nian dia berdusta pada semua orang. Tak perlu aku ungkap mengenai kebobrokan negara selama kepemimpinannya. Toh, kalian semua sudah tahu. Maka aku putuskan keluar dari zona aman dan menantang penguasa. Bukan demi aku menjadi presiden, melainkan tegaknya aturan main dan norma demokrasi. Terlebih, menahan laju kemerosotan bangsa. I mean it. Tak menjadi presiden bukan masalah bagiku. Tapi cita-cita kemerdekaan dan reformasi harus tetap menyala biar bangsa ini tak masuk kembali ke dalam terowongan gelap. Esensi pemilu bukan untuk melanjutkan program pembangunan sebelumnya, melainkan membuka peluang bagi terjadinya koreksi terhadapnya, melanjutkan yang sudah baik, dan menawarkan konsep baru. Aku akan menjadi orang tak berguna, bahkan pengecut, bila membiarkan aniaya atas partai-partai yang mengusungku terus berlangsung. Sungguh, kalau kemarin aku agak hati-hati merespons sikap culas penguasa untuk memberi pesan perlunya keadaban dalam politik, hari ini sikap seperti itu tak relevan lagi. Apalagi kita bukan sedang berhadapan dengan kekuatan yang rasional, melainkan kekuatan jahil, pongah, dan rakus. Kuakui aku adalah antitesa penguasa. Mengapa juga aku harus melanjutkan legacy pembangunan penguasa yang nyaris berantakan semuanya? Intinya, pembangunan harus menyejahterakan rakyat lahir-batin, bukan memperkaya orang yang sudah kaya sambil membiarkan kemiskinan meluas. Cina dibiarkan mengeruk sumber daya alam kita untuk memperkaya dirinya sendiri. Rakyat kita dibiarkan jadi penonton yang teriris hatinya. Yang seperti ini yang harus dilanjutkan pemerintah berikutnya? Sudah hilangkah rasionalitas dan nurani kita? Tidak. Sekrang aku bersemangat untuk menjadi presiden. Akan aku babat habis korupsi, membasmi politik dinasti, menata ulang aturan yang hanya melayani kepentingan oligarki, dan mengangkat kembali martabat rakyat yang hak-haknya dipreteli tanpa mereka sadari, atau barangkali mereka sudah berdamai dengan kegetiran hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai takdir. Aku harus katakan kepada mereka: ini bukan takdir dari Tuhan. Ini belenggu yang diciptakan penguasa zalim. Kita bisa berubah. Pasti bisa! Aku tak menjanjikan yang muluk-muluk, tapi kita punya modal besar untuk kelak menjadi bangsa besar. Kuncinya sederhana: ubah paradigma pembangunan kuno yang digunakan penguasa sekarang. Modal kita bukan pada sumber daya alam dan investasi asing yang eksploitatif, melainkan pada sumber daya manusia. Artinya, rakyat yang cerdas dan tercerahkan otomatis akan menghela bangsa ini ke ujung terjauh kemajuan seiring dengan meningkatnya kemampuan mereka berlipat ganda. Tetapi tantangan masih melintang di jalan, seperti ranjau yang dipasang ISIS di Afghanistan. Tugas kita sekarang adalah rekayasa busuk penguasa dan memastikan tahapan pilpres berjalan fair hingga akhir. Abu Jahal harus dilawan! Kemenangannya akan berarti kita kembali ke jalan kebodohan yang menghina manusia. Jalan Abu Jahal adalah jalan yang dilawan para Nabi dan filosof dari semua zaman, dari semua bangsa. Dengan usaha, kearifan, moral, dan ilmu pengetahuan, insya Allah Abu Jahal kita kalahkan. Wallahu \'alam bissawab! Tangsel, 4 Juni 2023
