ALL CATEGORY
Swedia Kutuk Pembakaran Al-Qur'an, Setelah OKI Bergerak
PEMERINTAH Swedia akhirnya ikut mengutuk pembakaran mushab Al-Qur\'an di halaman masjid utama Stockholm. Pernyataan Pemerintah Swedia ini dikeluarkan menyusul sikap keras Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyerukan langkah-langkah untuk menghindari penodaan kitab suci umat Islam di masa depan. \"Pemerintah Swedia memahami sepenuhnya bahwa tindakan Islamofobia yang dilakukan oleh individu pada demonstrasi di Swedia dapat menyinggung umat Islam,\" kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad 2 Juni 2023. \"Kami mengutuk keras tindakan ini, yang sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah Swedia,\" tambahnya. Sikap Swedia ini datang sebagai tanggapan atas seruan OKI untuk bertindakan secara kolektif dalam mencegah penghancuran Al-Qur\'an di masa depan. Badan beranggotakan 57 negara itu bertemu di markas besar Jeddah untuk menanggapi insiden hari Rabu di mana seorang warga negara Irak yang tinggal di Swedia, Salwan Momika, 37, menginjak kitab suci dan membakar beberapa halaman mushab Al-Qur\'an. Tidak Ada Tempat di Swedia OKI mendesak negara-negara anggota untuk “mengambil tindakan terpadu dan kolektif untuk mencegah terulangnya insiden penodaan salinan Al-Qur\'an. “Pembakaran Al-Qur\'an, atau teks suci lainnya, adalah tindakan ofensif dan tidak sopan serta provokasi yang jelas. Ungkapan rasisme, xenofobia, dan intoleransi terkait tidak memiliki tempat di Swedia atau di Eropa,” kata Kementerian Luar Negeri Swedia. Pada saat yang sama, kementerian menambahkan bahwa Swedia memiliki “hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan demonstrasi yang dilindungi secara konstitusional”. Negara-negara termasuk Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Maroko telah memanggil duta besar Swedia sebagai protes atas insiden pembakaran Al-Qur\'an. Polisi Swedia memberikan izin kepada Momika sejalan dengan perlindungan kebebasan berbicara, tetapi pihak berwenang kemudian mengatakan mereka telah membuka penyelidikan atas \"hasutan terhadap dan kelompok etnis\", mencatat bahwa Momika telah membakar lembaran dari kitab suci Islam. (Dh)
Menpora Memenuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Korupsi BTS
Jakarta, FNN - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Bimo Nandito Ariotedjo memenuhi panggilan Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait kasus korupsi \"base transceiver station\" (BTS). Dito Ariotedjo tiba di Gedung Bundar Jampidsus, Kompleks Kejagung RI, Jakarta, Senin, tepat pada pukul 13.00 WIB. Ia tampak mengenakan kaus berwarna putih dan jaket berwarna hitam. Menpora sempat menyapa awak media sebelum kemudian masuk ke dalam gedung tersebut untuk memberikan keterangannya kepada Penyidik Jampidsus Kejagung RI. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan Dito Ariotedjo sedianya dijadwalkan tiba pada pukul 09.00 WIB, tetapi meminta pemindahan jadwal karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. \"Sehingga beliau (Dito Ariotedjo) hadir tepat waktu pada pukul 13.00 WIB, hari ini,\" kata Ketut kepada wartawan beberapa saat setelah Dito Ariotedjo tiba di Gedung Bundar Jampidsus. Ketut menjelaskan bahwa Dito Ariotedjo dipanggil Kejagung RI dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur \"base transceiver station\" (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo Periode 2020-2022. Pemeriksaan terhadap Dito, sambung Ketut, merupakan pengembangan dari hasil berita acara pemeriksaan dan surat dakwaan terdakwa dalam perkara ini, yakni Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitechmedia Synergy pada 22 Mei 2023. \"Beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau yang sekarang menjadi terdakwa: IH,\" kata Ketut. Sebelumnya, Penyidik Jampidsus Kejagung RI menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menpora Dito sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo Periode 2020-2022. \"Betul, diperiksa Senin (3/7),\" kata Jampidsus Febrie Adriansyah kepada wartawan, Minggu (2/7).(sof/ANTARA)
Dion Renato Sugiarto Menyuap Pejabat Ditjen Perkeretapaian Rp27,9 Miliar
Semarang, FNN - Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.Jaksa penuntut umum (JPU) Ramaditya Virgiyansyah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, mengatakan bahwa proyek jalur kereta api yang dikerjakan perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.Jaksa menguraikan untuk proyek di wilayah Jawa Tengah, suap diberikan kepada Bernard Hasibuan sebagai pejabat pembuat komitmen dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya pada tahun 2023 yang totalnya mencapai Rp18,9 miliarDari jumlah tersebut, menurut dia, Rp300 juta di antaranya merupakan suap yang diperuntukkan sebagai THR untuk pejabat di instansi yang mengurusi infrastruktur perkeretaapian tersebut.Untuk proyek di Jawa Barat, suap dengan total mencapai Rp2 miliar diberikan kepada pejabat pembuat komitmen Shynto Hutabarat.Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,75 miliar di antaranya ditujukan sebagai THR untuk pejabat di Ditjen Perkeretaapian.Adapun untuk proyek di Sulawesi Selatan, suap yang diberikan terdakwa Dion total mencapai Rp7 miliar yang diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen Ahmad Affandi.Uang suap untuk proyek pembangunan jalur KA lintas Makassar hingga Pare-Pare tersebut sebesar Rp150 juta yang diperuntukkan bagi THR.\"Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,\" katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot SarwadiAtas dakwaan tersebut, terdakwa Dion Renato Sugiarto menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian.(sof/ANTARA)
Dirut Anak Perusahaan KAI Didakwa Menyuap Pejabat Kemenhub Rp1,125 Miliar
Jakarta, FNN - Direktur Utama PT KA Properti Manajemen (KAPM) periode Juli 2020 - Januari 2023 Yoseph Ibrahim dan \"Vice President\" PT KAPM Parjono didakwa menyuap dua orang pejabat di Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan sebesar Rp1,125 miliar terkait pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.\"Terdakwa I Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM dan terdakwa II Parjono selaku Vice President (VP) PT KAPM memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1,125 miliar kepada Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub,\" kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Andi Ginanjar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin.Tujuannya adalah agar Harno Trimadi dan Fadliansyah mengatur paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub agar dimenangkan oleh PT KAPM.PT KAPM adalah anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dengan kegiatan usaha di bidang properti dan konstruksi yang khususnya berhubungan dengan perkeretaapian. Yoseph Ibrahim menjadi dirut sedangkan proyek-proyek di PT. KAPM menjadi ruang lingkup Direktur Operasi Afif Rusmiyadi yang membawahi 4 VP termasuk yaitu VP Jalan, Rel dan Jembatan yang dijabat oleh Parjono.Pada 2021, PT KAPM mendapatkan pekerjaan penanganan bencana alam yaitu adanya banjir di lemah abang dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran PT KAPM dahulu dan setelah pekerjaan selesai realisasi anggaran adalah sebesar Rp5,2 miliar.Parjono lalu menagih ke Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub atas pekerjaan penanganan bencana alam itu namun sampai menjelang akhir 2021, Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tidak juga melunasinya.Pada awal 2022, Yoseph Ibrahim, Parjono dan Direktur Keuangan PT KAPM Riki Jayaprawira Suwarna menemui Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi untuk menanyakan pembayaran. Harno lalu menginformasikan bahwa pada 2022 akan ada proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera yang nantinya pekerjaan tersebut akan diberikan ke PT KAPM. Harno lalu mengarahkan kedua terdakwa untuk berkoordinasi dengan PPK proyek.Harno lalu meminta Fadliansyah untuk memenangkan PT KAPM pada pekerjaan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2022 senilai Rp20 miliar.Fadliansyah meminta stafnya untuk membantu PT KAPM dalam mempersiapkan dokumen spesifikasi teknis agar memenuhi persyaratan pengadaan. Parjono juga meminta penyesuaian terhadap dokumen pengadaan bersifat teknis yang tidak bisa dipenuhi supaya disesuaikan dengan spesifikasi alat milik PT KAPM.Selain itu Fadliansyah juga mengarahkan Pokja untuk membuat syarat khusus lelang yaitu terkait dengan spesifikasi beton harus dari Wika Beton karena PT KAPM sudah mendapat dukungan dari PT Wika Sarana.Hasil lelang, PT KAPM memenangkan kontrak pekerjaan \"Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera\" dengan nilai kontrak sebesar Rp20.752.776.802.Saat penandatangan kontrak April 2022, Parjono menemui Fadliansyah dan bertanya berapa \"fee\" yang harus dibayarkan PT KAPM atas tender itu. Fadliansyah menyampaikan \"commitment fee\" adalah sebesar 5 persen dari nilai kontrak.Parjono lalu menyampaikan kepada Yoseph Ibrahim cara untuk memenuhi \"fee\" adalah dengan menggunakan margin antara harga yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan harga yang didapatkan dari lapangan sesuai kenyataan dan Parjono menyetujuinya.Pada Mei - Desember 2022, Parjono atas persetujuan Yoseph Ibrahim merealisasikan uang \"fee\" seluruhnya sebesar Rp1 miliar kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah secara bertahap sebanyak 6 kali dalam bentuk tunai melalui Staf Direktorat Prasarana DJKA bernama Muhammad Ilman alias Idrus maupun secara langsung kepada Fadliansyah.\"Setelah penyerahan \'commitment fee\' tersebut, terdakwa II Parjono melaporkannya kepada terdakwa I Yoseph Ibrahim,\" tambah jaksa.Selain pemberian \"fee\" Rp1 miliar tersebut, Parjono atas persetujuan Yoseph juga memberikan sebesar Rp125 juta dengan rincian Rp25 juta diberikan kepada Fadliansyah untuk pembayaran uang akomodasi hotel dalam rangka audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub pada Maret 2023 dan sebesar Rp100 juta kepada Fadliansyah untuk dibagikan kepada pegawai honorer, pegawai kebersihan, sekuriti Direktorat Prasarana sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) namun batal dibagikan oleh Fadliansyah karena tertangkap tangan oleh KPK pada 11 April 2023.Selain pemberian kepada Harno Trimadi dan Fadliansyag, Parjono atas persetujuan Yoseph Ibrahim juga memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp240 juta dengan rincian kepada Hamdan sejumlah Rp40 juta; kepada Ketua Pokja Pengadaan pekerjaan 6 - Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2022 Edi Purnomo sejumlah Rp100 juta; dan kepada Ketua Pokja Pengadaan Penanganan Perlintasan Sebidang Pada Jalur KA di Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2023 Budi Prasetyo sebesar Rp100 juta.Para terdakwa didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(sof/ANTARA)
Jokowi Menanggapi Kekhawatiran SBY Soal Cawe-cawe
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menanggapi kekhawatiran Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal cawe-cawe sebagai sikap politis yang dilakukannya menjelang Pemilu 2024.Pandangan SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat soal cawe-cawe itu dituangkan melalui buku berjudul \"Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi\" yang diluncurkan pada 26 Juni 2023. Buku tersebut ditujukan khusus untuk kader Partai Demokrat.Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dari sisi keamanan maupun distribusi logistik.\"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan, baik dari sisi keamanan maupun membantu dalam distribusi logistik,\" kata Jokowi seraya tersenyum saat menjawab pertanyaan awak media di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin.Selain itu, Kepala Negara kembali menekankan netralitas aparat TNI-Polri serta aparatur sipil negara (ASN) yang terus dijaga.\"Birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral. Jadi enggak usah, enggak ada kekhawatiran mengenai itu,\" kata Presiden.Berdasarkan informasi yang dihimpun, buku yang ditulis SBY tersebut berjumlah 24 halaman. Di atas judul buku terdapat tulisan \'The President Can Do No Wrong\'.\"Apa yang ingin saya ungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya pandangan dan pendapat saya. Yang setuju dengan saya \'monggo\', yang tidak setuju tentu saya hormati. Itulah indahnya konstitusi kita, UUD 1945 yang menjamin dan memproteksi kebebasan berbicara,\" demikian tulis SBY di halaman pertama buku tersebut.(sof/ANTARA)
Unggahan Yenny Wahid Wujud Dukungannya Kepada AHY
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K. Harman menilai unggahan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid yang berswafoto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wujud dukungan kepada AHY.\"Unggahan itu \'kan menunjukkan bahwa Ibu Yenny Wahid juga ingin memberikan signal kepada publik bahwa Ibu Yenny Wahid sebenarnya juga mendukung Mas AHY menjadi salah satu tokoh kandidat dalam seleksi kepemimpinan nasional pada masa yang akan datang,\" ujar Benny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Ketika disinggung mengenai apakah munculnya foto tersebut merupakan tanda Yenny Wahid meminta restu kepada AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Benny enggan memberi keterangan lebih lanjut.\"Ya, tanya dia. Tanya dia,\" ujar Benny.Benny menjelaskan bahwa yang menentukan calon wakil presiden adalah Anies Baswedan, bahkan bakal capres ini telah mengantongi nama cawapresnya.\"Tinggal dia buka dan mengumumkan kepada publik,\" tuturnya melanjutkan.Sebelumnya, pada hari Jumat (30/6), Yenny Wahid melalui akun Instagram resminya yang bernama pengguna yennywahid mengunggah swafoto bersama AHY.\"Selfie lama dengan Mas @agusyudhoyono. Di sebelah saya adalah almarhum Pak Habibie, tetapi entah kenapa fotonya kepotong ???? Gimana, ya, caranya biar bisa bugar dan keren kayak Mas @AHY? #nanyaserius,\" tulis Yenny dalam keterangan unggahannya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/FNN)
Seperti Lirik Lagu, Dana Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo Mengalir Sampai Jauh
Jakarta, FNN - Skandal korupsi proyek BTS Bakti Kominfo makin meluas, bahkan dana korupsinya mengalir sampai jauh. Jika Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan secara on the right track, tidak diintervensi dan tidak masuk angin, maka terbuka kemungkinan sejumlah nama besar di dunia politik, termasuk beberapa orang menteri di kabinet Jokowi, bakal menyusul Johnny G. Plate yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo dan sekarang telah ditahan Kejakasaan Agung. Hari ini, Senin (3/7/23), Menpora Dito Ariotedjo, diperiksa sebagai saksi. Bila nantinya terbukti ikut menerima dan menikmati aliran dana korupsi BTS, statusnya bisa meningkat menjadi terdakwa. Jika itu terjadi, dia bisa jadi akan menjadi Menpora yang hanya seumur jagung menjabat, karena Dito baru dilantik pada 3 April 2023. Dito adalah putra dari mantan Dirut BUMN PT Aneka Tambang (Antam), Prabowo Ariotedjo. Dito juga partner bisnis RANS Entertainment, milik Rafi Ahmad, di mana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Apakah pengangkatan Dito menjadi menteri ada kaitannya dengan soal ini atau hanya kebetulan? Kembali ke kasus korupsi di Menkominfo, apa peran Dito dalam korupsi dana BTS itu? Dari BAP yang beredar di kalangan media, Dito disebut-sebut menerima aliran dana dari Irwan Hermawan sebesar 27 miliar. Dana itu diterima oleh Dito dalam rentang November sampai Desember 2022, beberapa bulan sebelum Dito diangkat menjadi Menpora. Irwan, komisaris PT Solitech Media Energi, telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam pusaran kasus skandal korupsi BTS Kominfo. Dia berperan mengumpulkan dana ratusan miliar dari para pemenang tender proyek ini untuk menutup kasusnya, ketika kasus itu tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Rencananya Irwan akan dihadirkan dalam persidangan perdana besok, Selasa (4/7/23). Dalam BAP-nya disebutkan bahwa Irwan menerima total 119 miliar uang ilegal dari berbagai sumber, atas perannya dalam mengatur dan mengorkrestasi bancakan korupsi proyek yang merugikan negara 8,03 triliun itu. Dari total 119 miliar, Irwan menyatakan bahwa 31 miliar diperoleh langsung dari pihak-pihak swasta, jasa konsultan fiktif, pengawasan, dan subkontraktor pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS Kominfo. Irwan mengungkapkan dari 119 miliar itu ada sebagian uang yang digunakan untuk kebutuhan tutup kasus pengungkapan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang sedang ditangani tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung. Sebagian yang lain diberikan ke beberapa orang. Irwan Hermansyah berjanji akan buka-bukaan mengenai aliran dana ini di persidangan. Nama Dito disebut-sebut sebagai sosok yang juga menerima aliran dana ini. Tetapi, kepada Tempo Dito sudah membantahnya. Selain Dito, ada nama menteri lain di kabinet Jokowi yang namanya juga disebut-sebut. Media Indonesia menyebutkan kemungkinan Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebelum menjadi menteri, Trenggono dikenal sebagai pemain besar di BTS. Apa peran Trenggono? Sejauh ini belum jelas kaitannya, namun seperti dikatakan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, sepanjang ada alat bukti ke arah sana pasti akan diperiksa. “Jadi, aliran dana dari korupsi skandal korupsi BTS di Kemenkominfo itu mirip sekali dengan lirik lagu Bengawan Solo. Aliran duit bancakan korupsi ini mengalir sampai jauh dan bukan hanya mengalir, tapi meluap ke mana-mana. Sejak awal sudah curiga, nggak mungkin dana sebesar 8 triliun lebih itu hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Senin (3/7/23). Menurut Hersu, Kalau Johnny G. Plate sudah ditahan dan disidangkan, seharusnya perlakuan yang sama juga dilakukan pada menteri-menteri lain di kabinet Jokowi yang kalau betul juga terlibat dalam kasus korupsi BTS ini. Kalau tidak, tidak terlalu salah kalau kemudian banyak yang menilai kasus ini kasus hukum saja, karena Johnny G. Plate adalah Sekjen dari Partai Nasdem, dan Partai Nasdem adalah pendukung Anies Baswedan. Karena itu, dia ditersangkakan, sementara yang lain, yang tetap menurut pada Presiden Jokowi tidak mendukung Anies Baswedan, aman-aman saja. “Saya berharap itu tidak terjadi karena ini pertaruhan reputasi Kejaksaan Agung, juga pertaruhan reputasi dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belakangan ini cukup babak belur,” pungkas Hersu mengakhiri bahasannya.(sof)
Tiga Letnan Jenderal ‘Darah Biru’ Menguak Takdir jadi KSAD
Jakarta, FNN - Tiga letnan jenderal (letjen) Angkatan Darat berpeluang besar menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman, dalam waktu dekat. Ketiga letjen tersebut memiliki hubungan spesial dengan Presiden Jokowi, karena pernah bertugas di istana. “Letjen Suharyanto, Letjen Agus Subiyanto, dan Letjen Maruli Simanjuntak paling berpeluang menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman, dalam waktu dekat ini. Mereka memiliki hubungan patron klien dengan Presiden Jokowi,” kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional, Jakarta, Senin (3/7). Menurut Selamat Ginting, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto (abituren Akademi Militer 1989) pernah menjadi sekretaris militer presiden pada 6 September 2019 hingga 21 Oktober 2020. Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto (abituren Akademi Militer 1991) pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 18 November 2020 hingga 2 Agustus 2021. Panglima Kostrad Letjen Maruli Simanjuntak (abituren Akademi Militer 1992) pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 29 November 2018 hingga 18 November 2020. “Dari teori patron klien, ada ikatan khusus yang bersifat dikotomis dan hierarkis antara yang lebih tinggi atau patron dalam hal ini Presiden Jokowi dan yang lebih rendah atau klien dalam hal ini para pembantunya, jenderal di istana presiden,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Sehingga, lanjut Ginting, Presiden Jokowi memiliki pengaruh dan sumberdaya manusia yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan para jenderal kepercayaannya di TNI. Hal ini berdasarkan teori James Scoot tentang interaksi patron dan klien yang melibatkan persahabatan instrumental yang memiliki penaruh kuat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dikemukakan, dari tiga nama itu, Letjen Suharyanto paling senior, berikutnya Letjen Agus Subiyanto, dan Letjen Maruli Simanjuntak. Suharyanto dalam posisi sebagai Kepala BNPB yang statusnya setara dengan menteri kabinet, atasan langsungnya adalah Presiden Jokowi. Letjen Agus Subiyanto sebagai Wakil KSAD merupakan jabatan nomor dua di Markas Besar Angkatan Darat. Sedangkan Letjen Maruli Panjaitan sebagai Panglima Kostrad, peluangnya juga besar. Sebab empat KSAD terakhir, semuanya berasal dari Panglima Kostrad, mulai dari Jenderal Gatot Nurmantyo, Jenderal Mulyono, Jenderal Andika Perkasa, dan Jenderal Dudung Abduracman. “Dari teori patron klien, mungkin Letjen Maruli paling diuntungkan, sebab ayah mertuanya adalah menteri senior paling dipercaya Presiden Jokowi, yakni Jenderal (Purn) Luhut Bisar Panjaitan. Ini yang tidak dimiliki oleh Suharyanto maupun Agus Subiyanto,” ujar Ginting yang 30 tahun menjadi wartawan senior bidang politik dan militer. Selain ketiga letjen tersebut, menurut Ginting, masih ada beberapa letjen yang dari segi usia masih memungkinkan untuk menjadi kandidat KSAD. Mereka adalah Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letjen Rudianto, Komandan Kodiklat TNI Letjen Eko Margiyono, dan Komandan Pusterad Letjen Teguh Muji Angkasa (ketiganya abituren Akmil 1989). Selain itu, Koordinator Staf Ahli KSAD Letjen I Nyoman Cantiasa (abituren Akmil 1990), Sekretaris Menko Polhukam Letjen Teguh Pudjo Rumekso (abituren Akmil 1991), dan Irjenad Letjen Richard M Tampubolon (abituren Akmil 1992). “Di luar Suharyanto, Agus Subiyanto, dan Maruli Simanjuntak, peluangnya tipis,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan sarjana ilmu politik, magister komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. (sws)
Pemerintah Perlu Mengevaluasi Mashariq Secara Menyeluruh
Jakarta, FNN - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Hamid Noor Yasin menilai pemerintah perlu mengevaluasi mashariq atau penyedia layanan haji bagi jamaah Indonesia secara menyeluruh karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Hamid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan sejumlah layanan haji yang terganggu dapat dilihat dari banyaknya jamaah tidur di luar tenda di tengah kondisi cuaca panas yang mencapai suhu 42 derajat Celcius sehingga mereka mengalami kekurangan minum, makan, kekurangan kebutuhan air untuk mandi, cuci, dan kakus. “Komitmen tidak dilaksanakan dengan baik oleh mashariq sehingga banyak jamaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa,” kata dia saat memantau perkembangan kondisi jamaah haji di Mekkah, Arab Saudi, Minggu (2/7). Menurut Hamid, mashariq sebagai tim pelayanan haji dari Arab Saudi yang saat ini tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) berdampak pada ketidaknyamanan yang dirasakan banyak jamaah haji Indonesia. Ia memandang ke depan, penambahan kuota haji harus dibarengi dengan penambahan sarana, prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai, terutama di Armuzna. “(Permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi) harus dibarengi dengan penambahan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai, terutama di Armuzna agar peristiwa penumpukan jamaah, kekurangan tempat tenda, kekurangan makan, kekurangan minum, dan kekurangan air tidak terjadi,\" ucap dia. Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi jamaah haji Indonesia selama beribadah haji 1444 H, khususnya saat di Muzdalifah dan Mina kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabia. \"Menag menemui secara khusus Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sebelum mengikuti perayaan atas selesainya penyelenggaraan haji 1444 H,\" kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Mekkah, Minggu (27/6). Beberapa masalah yang disampaikan, di antaranya, terkait dengan sanitasi di sejumlah maktab atau ruang-ruang di tenda yang dihuni jamaah haji Indonesia yang sangat buruk. Air bersih di dapur di sejumlah maktab diketahui tidak keluar yang berakibat pada keterlambatan penyiapan makanan dan distribusi. \"Semua masalah yang terjadi di Muzdalifah dan Mina disampaikan ke Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi karena hal itu menjadi tanggung jawab mashariq,\" kata Hilman. Ia mengatakan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq sudah mendengar sejumlah persoalan yang dialami jamaah haji Indonesia dan berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan serta tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali.(ida/ANTARA)
Konfirmasi Kehadiran Panji Gumilang Belum Diterima Bareskrim
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memanggil pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi Senin, namun hingga kini belum ada konfirmasi terkait kehadirannya. \"Yang bersangkutan (Panji Gumilang) kami undang jam 09.00-10.00 untuk klarifikasi,\" ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro. Menurut Djuhandhani, pihaknya telah melayangkan undangan klarifikasi kepada pengasuh Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang pekan lalu, namun pihaknya belum menerima konfirmasi terkait kehadirannya. \"Belum ada konfirmasi kehadiran,\" ujar Djuhandhani. Dalam penanganan kasus Ponpes Al Zaytun, kata Djuhandhani, pihaknya memproses dengan cepat sesuai instruksi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Bareskrim menerima dua laporan polisi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Ponpes Al Zaytun. Laporan dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) terhadap Panji Gumilang, pada Jumat (23/6), dan Ken Setiawan dari NICC Center, Selasa (27/6). Djuhandhani mengatakan kedua laporan polisi tersebut dijadikan satu dalam penanganannya. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, Dittipidum Bareskrim Polri sudah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya pelapor, beberapa ahli, dan saksi ahli di pihak MUI serta Kementerian Agama. \"Ini sudah cepat ya, kami panggil, LP masuk hari Selasa (27/6). Selasa mulai kami terbitkan, kemudian Selasa mulai kami periksa saksi-saksi semua, kami undang kemarin, kami undang untuk hadir hari Senin. Karena sejak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur kita. Enggak mungkin kami manggil di hari libur kan,\" kata Djuhandhani.(ida/ANTARA)
POPULER
