Jakarta, FNN - Skandal korupsi proyek BTS Bakti Kominfo makin meluas, bahkan dana korupsinya mengalir sampai jauh. Jika Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan secara on the right track, tidak diintervensi dan tidak masuk angin, maka terbuka kemungkinan sejumlah nama besar di dunia politik, termasuk beberapa orang menteri di kabinet Jokowi, bakal menyusul Johnny G. Plate yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Menkominfo dan sekarang telah ditahan Kejakasaan Agung.

Hari ini, Senin (3/7/23), Menpora Dito Ariotedjo, diperiksa sebagai saksi. Bila nantinya terbukti ikut menerima dan menikmati aliran dana korupsi BTS, statusnya bisa meningkat menjadi terdakwa. Jika itu terjadi, dia bisa jadi akan menjadi Menpora yang hanya seumur jagung menjabat, karena Dito baru dilantik pada  3 April 2023.

Dito adalah putra dari mantan Dirut BUMN PT Aneka Tambang (Antam), Prabowo Ariotedjo. Dito juga partner bisnis RANS Entertainment, milik Rafi Ahmad, di mana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Apakah pengangkatan Dito menjadi menteri ada kaitannya dengan soal ini atau hanya kebetulan?

Kembali ke kasus korupsi di Menkominfo, apa peran Dito dalam korupsi dana BTS itu? Dari BAP yang beredar di kalangan media, Dito disebut-sebut menerima aliran dana dari Irwan Hermawan sebesar 27 miliar. Dana itu diterima oleh Dito dalam rentang November sampai Desember 2022, beberapa bulan sebelum Dito diangkat menjadi Menpora. Irwan, komisaris PT Solitech Media Energi, telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam pusaran kasus skandal korupsi BTS Kominfo. Dia berperan mengumpulkan dana ratusan miliar dari para pemenang tender proyek ini untuk menutup kasusnya, ketika kasus itu tengah disidik oleh Kejaksaan Agung.

Rencananya Irwan akan dihadirkan dalam persidangan perdana besok, Selasa (4/7/23). Dalam BAP-nya disebutkan bahwa Irwan menerima total 119 miliar uang ilegal dari berbagai sumber, atas perannya dalam mengatur dan mengorkrestasi bancakan korupsi proyek yang merugikan negara 8,03 triliun itu. Dari total 119 miliar, Irwan menyatakan bahwa 31 miliar diperoleh langsung dari pihak-pihak swasta, jasa konsultan fiktif, pengawasan, dan subkontraktor pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS Kominfo.

Irwan mengungkapkan dari 119 miliar itu ada sebagian uang yang digunakan untuk kebutuhan tutup kasus pengungkapan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang sedang ditangani tim penyidik  Jampidsus Kejaksaan Agung. Sebagian yang lain diberikan ke beberapa orang. Irwan Hermansyah berjanji akan buka-bukaan mengenai aliran dana ini di persidangan.

Nama Dito disebut-sebut sebagai sosok yang juga menerima aliran dana ini. Tetapi, kepada Tempo Dito sudah membantahnya. Selain Dito, ada nama menteri lain di kabinet Jokowi yang namanya juga disebut-sebut. Media Indonesia menyebutkan kemungkinan Kejaksaan Agung juga akan memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebelum menjadi menteri, Trenggono dikenal sebagai pemain besar di BTS. Apa peran Trenggono?

Sejauh ini belum jelas kaitannya, namun seperti dikatakan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, sepanjang ada alat bukti ke arah sana pasti akan diperiksa.

 “Jadi, aliran dana dari korupsi skandal korupsi BTS di Kemenkominfo itu mirip sekali dengan lirik lagu Bengawan Solo. Aliran duit bancakan korupsi ini mengalir sampai jauh dan bukan hanya mengalir, tapi meluap ke mana-mana. Sejak awal sudah curiga, nggak mungkin dana sebesar 8 triliun lebih itu hanya dimakan sendiri oleh Johnny G. Plate,”  ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Senin (3/7/23).

Menurut Hersu, Kalau Johnny G. Plate sudah ditahan dan disidangkan, seharusnya perlakuan yang sama juga dilakukan pada menteri-menteri lain di kabinet Jokowi yang kalau betul juga terlibat dalam kasus korupsi BTS ini. Kalau tidak,  tidak terlalu salah kalau kemudian banyak yang menilai kasus ini kasus hukum saja, karena Johnny G. Plate adalah Sekjen dari Partai Nasdem, dan Partai Nasdem adalah  pendukung  Anies Baswedan. Karena itu, dia ditersangkakan,  sementara yang lain, yang tetap menurut pada Presiden Jokowi tidak mendukung  Anies Baswedan, aman-aman saja.

“Saya berharap itu tidak terjadi karena ini pertaruhan reputasi Kejaksaan Agung, juga pertaruhan reputasi dari pemerintahan Presiden Jokowi yang belakangan ini cukup babak belur,” pungkas Hersu mengakhiri bahasannya.(sof)