ALL CATEGORY
Irjen Karyoto Melawan Amukan Badai di Polri, bukan Balas Dendam kepada Firli
Oleh: Laksma Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik POLISI tembak polisi di rumah polisi yang mati CCTV atau kasus Sambo benar-benar telah meluluhlantakan kepercayaan publik tentang penegakan hukum di Indonesia oleh POLRI. Atas kasus tersebut Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan ada 97 anggota Polri yang diperiksa dalam kaitan perkara pembunuhan Brigadir J. Sebanyak 35 orang di antaranya diduga telah melanggar kode etik Polri. Dari 35 orang itu, sebanyak 18 orang ditahan di penempatan khusus baik di Mako Brimob Kelapa Dua maupun di Provos Mabes Polri. Begitu besarnya jumlah anggota Polri yang diperiksa pada kasus Sambo ini tidak dapat dikatakan lagi sebagai perbuatan oknum, tapi benar-benar melibatkan institusi Polri yang di bawah kendali Sambo. Masih dengan panasnya pemberitaan kasus Sambo, institusi Polri kembali dicoreng oleh ulah perwira tinggi POLRI Teddy Minahasa yang menjadi bandar narkoba dengan menjual barang bukti narkoba. Bayangkan para petingginya saja berperilaku seperti itu, bagaimana dengan bawahan yang menjadi binaannya? Ibarat sebuah gunung es di tengah Samudra, yang tampak permukaanya saja, di bawah permukaan jauh lebih besar lagi. Tragedi stadion Kanjuruhan Malang serta rekayasa penegakan hukum lainnya oleh POLRI menimbulkan tanya masih adakah orang baik ditubuh POLRI? Independensi POLRI kini diuji dengan kasus dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian ESDM yang tengah diusut Polda Metro Jaya disebut sudah naik penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh pelapor yakni Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho saat dirinya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. \"Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana,\" kata Irjen Pol Karyoto SH di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/6/2023). Polisi sudah menemukan ada peristiwa pidana pada kasus kebocoran informasi di Kementrian ESDM tersebut, ini artinya polisi tinggal mencari dan membuktikan siapa pelaku pembocoran dokumen tersebut. Sebagai dokumen rahasia tentunya dokumen itu dipegang atau diketahui oleh orang tertentu saja. Pada orang orang tertentu itulah dapat dilacak siapa yang membocorkannya. Independen POLRI diuji, kuatkah POLRI khususnya Polda Metro Jaya atau dalam hal ini Irjen Pol Karyoto SH selaku Kapolda dalam menghadapi tekanan orang kuat dari KPK. Terlebih lagi Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri terkait kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM tak cukup bukti. Tekanan terhadap Karyoto atau Polda Metro Jaya bisa datang dari internal Polisi sendiri atau orang orang yg melindungi Firli. Banyaknya petinggi POLRI yg terlibat dalam kasus Sambo menggambarkan bahwa institusi Polisi dirusak dari dalam. Ada informasi yang mengatakan terbongkarnya kasus narkoba oleh Tedy Minahasa adalah pukulan balasan dari pendukung Sambo terhadap lawanya di Kepolisian. Karena kita semua berharap, masih banyak orang baik di tubuh POLRI walau kasus Sambo dan Tedi Minahasa benar-benar telah mencoreng-moreng instusi kepolisian Republik Indonesia. Dari para polisi yang baik itu diharapkan hukum benar-benar bisa ditegakan, tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dan tidak hanya tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan. POLRI mampu mendapatkan siapa pelaku tidak pidana dari pembocoran informasi di Kementrian ESDM, bukan mendapatkan yang mau dan cocok untuk dijadikan kambing hitamnya. Semoga keberanian dan keteguhan Irjen Pol Karyoto SH merupakan momentum kebangkitan POLRI untuk berdiri tegak di atas kebenaran. (*)
Darurat Kualitas, Cuitan Picu Riuh Elit Politik Nasional
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) BEBERAPA waktu lalu Denny Indrayana, yang masih menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek \"payment gateway di Kemenkumham\" berhasil membuat riuh politik Indonesia yang memang sangat labil. Denny mengaku bahwa cuitannya tentang bocornya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibaca sebanyak lebih dari 4 juta kali. Denny mengaku senang setelah cuitannya direspons oleh Presiden RI ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mantan Ketua MKRI, Mahfud MD, dan mantan Ketua MKRI Jimly Asshiddique. Bahkan cuitan Denny tersebut dijadikan rujukan oleh pimpinan 8 Fraksi DPR RI menggelar konferensi pers menekan dan mengancam MKRI. Ancaman evaluasi anggaran dan kewenangan melalui revisi UU MKRI disebut akan dilakukan DPR RI jika gugatan terkait perubahan sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup dikabulkan. Hingga media nasional mengalokasikan waktu panjang menggelar dialog, mengulas, membahas \"rumor, gosip, dan kabar burung\" Denny. Meski akhirnya rumors yang dilontarkannya tidak terbukti, Denny hingga saat ini tidak minta maaf atas kegaduhan politik akibat cuitannya. Demikian juga dengan pimpinan 8 Fraksi DPR RI, meski sebelumnya mengancam MKRI, saat ini justru mengapresiasi keputusan MKRI. Para pembuat onar politik tersebut sama sekali tidak merasa bersalah kepada bangsa ini. SBY tidak mau kalah dengan anak buahnya Denny terkait \"cuitan viral\". SBY tancap gas membuat cuitan \"mimpi naik kereta api bersama Megawati dan Jokowi\". Keriuhan baru pun dimulai, perhatian media pun kembali beralih. Para pemuja SBY berusaha meyakinkan publik bahwa cuitan tersebut bukti SBY sebagai negarawan. Sementara yang lain beranggapan, SBY sedang melempar umpan. Jika umpannya dimakan, maka kepentingan politik akan jalan. Sementara jika umpan tidak digubris, narasi \"terzalimi\" akan dipublis. Sebagai respon atas keriuhan politik yang tercipta akibat cuitan Denny dan SBY, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas), wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap berikut: Pertama, bahwa kualitas elit politik nasional sangat buruk akibat rendahya minat dalam \"literasi politik\" . Meski dalam setiap penampilan politisi dalam foto dan video latar belakangnya rak buku, maka dipastikan buku-buku tersebut tidak pernah dibaca. Buku-buku tersebut hanya pajangan agar tercipta kesan \"politisi suka baca buku\". Jika literasi politik berjalan, maka politisi Indonesia pasti tidak akan terpengaruh oleh rumor, gosip, dan kabar burung. Kedua, bahwa Denny dan SBY mengenal dan paham betul karakter dan kualitas elit politik nasional. Keduanya juga paham menggunakan twitter sebagai flatform digital dalam memengaruhi opini publik. Sehingga keduanya mampu berbagi peran dalam cuitan, kapan saling memuji, kapan saling membagi, dan kapan jalan sendiri- sendiri. Ketiga, bahwa Denny menuding Presiden Jokowi \"cawe- cawe dalam sengketa Partai Demokrat antara kubu Jend. TNI (Purn.) Moeldoko dengan kubu Mayor TNI (Purn.) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini dalam tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Demikian juga cuitan terbaru Denny tentang skenario penetapan Anies Rasyid Baswedan (ARB) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk menjegalnya maju di Pilpres 2024. Cuitan- cuitan Denny tersebut sebagai upaya \"cari perhatian\" baik bagi diri sendiri, maupun untuk kepentingan kelompok politiknya. Provokasi Denny dalam rangka mendegradasi kepemimpinan Presiden Jokowi sekaligus strategi \"playing victim\". Sebagai pendukung ARB, Denny akan terus membuat cuitan \"kontroversi\" untuk memancing reaksi sehingga Denny dan ARB akan mendapat perhatian dan simpati publik. Sebab Denny masih yakin bahwa strategi utama menang di Pilpres bagi calon yang tidak memiliki prestasi adalah dengan menjadikannya sebagai pihak yang \"dizalimi\". Keempat, bahwa hingga saat ini belum ada satu bakal calon presiden (bacapres) yang menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya kepada publik. Semua bacapres masih \"normatif\" sekedar menyampaikan himbauan, saran agar pendukungnya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghindari hoaks dan ujaran kebencian. Semua bacapres berusaha menghindari \"pertengkaran politik\". Padahal pertengkaran politik sebuah keniscayaan dalam kontestasi demokrasi. Akibatnya rumor, gosip, dan kabar burung yang disampaikan lewat cuitan oleh Denny akhirnya menjadi bahan perbincangan di ruang publik. Sebab ruang yang seharusnya diisi oleh pertengkaran ide, gagasan, dan program politik dibiarkan kering dan kosong oleh bacapres dan Parpol. Kelima, bahwa meski sudah jauh hari diumumkan sebagai bacapres, hingga saat ini para kandidat belum mampu memutuskan bakal calon wakil presiden (bacawapres) masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun bacapres yang kuat. Kubu pemerintah pasrah menanti pilihan dan dukungan akhir Jokowi, sedang kubu lainnya gelisah menebak satu nama yang ada di kantong ARB. Kelemahan para bacapres akan membuat penentuan cawapres alot, panjang, dan akan saling menunggu. Saat ini justru posisi bacawapres makin strategis karena sebagai penentu kemenangan. Akibatnya Pilpres 2024 akan sangat tergantung pada figur capres dan cawapres. Terkait narasi keberlanjutan dan kesinambungan versus narasi perubahan hingga saat ini masih dalam bentuk proposal kosong, belum jelas, dan bahkan tim perumus dan penyusunnya belum dibentuk. Keenam, bahwa tidak ada satu Parpol pun yang memiliki proposal tentang Pilpres yang disusun sebelum kontestasi. Ide, gagasan, dan program politik dalam bentuk proposal, baru akan disusun setelah pasangan capres dan cawapres terbentuk. Akibatnya ide, gagasan, dan program politik yang dituangkan dan disajikan kemudian pun dalam bentuk visi, misi, dan program politik Paslon, tidak akan menyentuh akar persoalan. Proposal hanya akan menangkap fenomena, bukan potret realitas. Sehingga ide besar seperti yang pernah disampakan Jokowi di Pilpres 2014, yakni Revolusi Mental dan Indonesia Poros Maritim Dunia tidak dapat berjalan optimal. Ketujuh, bahwa Dewan Pers baru saja mengingatkan seluruh insan pers untuk menjalankan perannya sebagai bagian dari pilar demokrasi. Pers diharuskan mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu atau pemilik modal. Informasi yang disampaikan harus akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik. Berita yang disajikan harus aktual, tidak dilebih- lebihkan, dan dikurangi. Himbauan dewan pers tersebut diharapkan mendorong pers agar tidak lebih tertarik pada \"kulit dan bentuk\", tetapi pada \"isi\". Pers sejatinya lebih tertarik memberitakan materi pertemuan Puan Maharani dan AHY menyangkut kebutuhan dan kepentingan rakyat dibanding kebutuhan dan kepentingan kekuasaan politik keluarga besar Megawati dan SBY. Lebih tertarik mengejar konsepsi- konsepsi kebangsaan dibanding sekedar membahas rasa bubur ayam, warna baju yang digunakan dan relasi \"kakak- adik\" atau \"mbak- mas\" . Kornas mengajak semua elemen dan komponen bangsa untuk terus mendorong Parpol berubah. Parpol harus terus dipaksa agar berbenah menghadapi tantangan zaman. Parpol diharapkan jangan eksklusif, anti kritik, dan merasa paling benar dan paling diterima rakyat hanya karena pernah menang di Pemilu sebelumnya. Kornas meminta para tokoh politik agar menghadirkan dinamika politik yang berkualitas. Mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan. Pemilu 2024 harus menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, dan berkualitas. (*)
Koreksi UUD 2002 Hasil Amandemen, dengan Pokok-pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila AMANDEMEN pada UUD 1945 kiranya perlu dikoreksi sejauh mana amandemen itu sudah mencerminkan pokok-pokok pikiran yang ada pada Pembukaan UUD 1945. Dalam kenyataannya amandemen yang dilakukan para reformis itu tidak nyambung dengan pokok-pokok pikiran dan ini tentunya akan membawah konsekuensi bahwa UUD hasil amandemen telah menyeleweng dari Pokok-pokok Pikiran UUD 1945 . Menjadi sebuah keanehan apabila pembukaan dan batang tubuh tidak nyambung dan apalagi dengan diamputasinya penjelasan UUD 1945 semakin mengkaburkan tujuan bernegara kita. Dalam pembukaan tidak hanya sekadar mengandung pokok-pokok pikiran lebih jauh roh bangsa ini ada di sana. Amandemen UUD 1945 telah mengesampingkan Roh bangsa sehingga antara batang tubuh dan preambul tidak padu menjadi satu kesatuan yang utuh. Pembukaan UUD1945 yang memuat dasar negara kita itu, keberadaannya sebaiknya tidak perlu dipersoalkan karena Pembukaan sudah mempunyai kedudukan yang kuat dan final setelah melalui perenungan filosofis yang mendalam dan melewati proses perumusan yang sangat demokratis. Mengubah Pembukaan UUD1945 hanya akan menjebak bangsa Indonesia ke dalam pertikaian politik yang mungkin penyelesaiannya jauh lebih rumit dibandingkan dengan situasi pada saat bangsa dan negara ini didirikan dulu. Dalam uraian di bawah akan dibentangkan juga betapa penting kedudukan fungsi UUD 1945 itu dalam sistem hukum Indonesia. Sekalipun demikian, di antara semua bagian UUD 1945 itu, Pembukaan adalah bagian mendasar karena menjadi sumber norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Posisi yang demikian strategis diperkuat antara lain oleh Ketetapan MPRS Nomor. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan denganKetetapan MPR Nomor. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/1978. ketetapan MPRS tersebut saat ini telah diganti dengan Ketetapan MPR Nomor. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Pokok-pokok pikiran itu lalu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. inilah yang di maksud oleh kalimat kunci dalam Penjelasan UUD 1945; \"Undang-undang dasar menciptakan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya\". Pembukaan UUD1945 terdiri dari empat alinea dan empat pokok pikiran. Walaupun jumlah sama-sama empat, pengertian alinea di sini tidak identik dengan pokok pikiran. Jadi, tidak berarti Alinea I mengandung Pokok Pikiran I, Alinea II mengandungPokok Pikiran II, dan seterusnya. Pokok-pokok pikiran tersebut terkandung dalam keseluruhan alinea Pembukaan UUD 1945. Alinea I memuat dasar/motivasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya (secara obyektif) dinyatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia ini tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikedilan. Untuk itu (secara subyektif) bangsa Indonesia memiliki aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajahan itu guna membangun masa depan bersama yang lebih baik. Alinea II memuat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia itu berarti perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada saat yang berbahagia. Pernyataan kemerdekaan itu sendiri barulah awal dari proses pembangunan bangsa ini menuju kepada negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea III memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di situ ditegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu selain upaya manusia, juga tidak terlepas dari berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Dengan demikian tampak jelas ada keseimbangan antara motivasi material dan spiritual dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Keseimbangan ini pula yang selalu eksis dalam pernjuangan mengisi kemerdekaan berupa pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Alinea IV memuat tujuan nasional, penyusunan negara hukum, benttuk negara Republik Indonesia,negara berkedaulatan rakyat, dan lima dasar negara (yang kemudian dikenal dengan Pancasila). Fungsi dan tujuan negara Indonesia secara gamblang ditegaskan dalam alinea ini, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketrtiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar (UUD1945). Di situ juga ditegaskan bahwa bentuk negara yang dipilih adalah republik, yang berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila. Semua alinea Pembukaan UUD 1945 di atas, apabila ditelaah secara mendalam, ternyata diilhami oleh empat pokok pikiran. Pokok Pikiran I menyatakan, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus berarti, dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian (paham) negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Aliran inilah yang kemudian dikenal sebagai paham negara persatuan (integralistik atau kekeluargaan). Tampak di sini, bahwa pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-3 dari Pancasila. Pokok Pikiran II menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-5 dari Pancasila. Pokok Pikiran III menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasar atas permusyawaratan perwakilam. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-4 dari Pancasila. Pokok Pikiran IV menyatakan, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harusmengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila. Pembukaan UUD1945 juga dapat dinyatakan sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci, yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari segala sumber hukum yang meliputi pandangan hidup, kesadaran, cita hukum, cita-cita moral yang meliputi Kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial perdamaian nasional dan mondial, cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara kehidupan kemasyarakatan, keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara Pancasila. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, sila-sila Pancasila itu tersusun secara sistematis (teratur/berurutan). Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu (yang tidak lain adalah sila-sila Pancasila itu sendiri) merupakan perwujudan operasional dari filsafat Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan secara tegas, bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri, dijabarkan dalam pasal-pasal BatangTubuh UUD 1945. Logika berpikir tersebut sejalan dengan Teori Jenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen danHans Nawiasky. Menurut teori ini, norma yang derajat kedudukannya lebih tinggi selalu menjadi sumber bagi norma yang lebih rendah. Sebaliknya, norma yang lebih rendah berperan untuk menjabarkan norma-norma yang lebih tinggi. Dengan perkataan lain, dalam sudut pandang teori Hans Nwiasky, nilai-nilai dasar Pancasila dikonkretkan dalam norma hukum yang lebih bawah, yang lazim disebutaturan dasar/pokok negara (Staatsgrundesetz). Apa bukti dari penjabaran ini? Jika kita melihat pada Sila ke-1 Pancasila (Pokok Pikiran IV dari Pembukaan UUD 1945), tampak jelas keterkaitannya dengan Pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945. Jadi, Pasal 29 tersebut merupakan penjabaran dari Sila ke-1 Pancasila. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana penafsiran Sila Pertama Pancasila, maka tiada jalan lain, kecuali harus melalui ketentuan Pasal 29 itu. Demikian pula halnya dengan Sila ke-2 Pancasila (Pokok Pikiran IV Pembukaan UUD 1945), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 26 s.d. 34 Batang Tubuh UUD 1945. Sila ke-3 Pancasila (Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945) dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1), 35, dan 36. sila ke-4 Pancasila. (Pokok Pikiran III) dijabarkan dalam Pasal1 ayat (2), 3, 28 dan 37. sila ke-5 Pancasila. (Pokok Pikiran II Pembukaan UUD1945) dijabarkan dalam Pasal 23, 27 s.d. 34. Undang-undan Dasar 1945 itu memang singkat, namun juga soepel (elastis, kenyal) karena hanya memuat aturan-aturan pokok. Aturan-aturan ini dimuat dalam Batang Tubuh. Untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu dijabarkan lebih lanjut dengan undang-undang (dan peraturan lainnya). Seperti dinyatakan dalam Penjelasan UUD1945, kita harus memiliki semangat untuk menjaga supaya sistem undang-undang dasar kita itu jangan sampai ketinggalan jaman atau lekas usang (verouderd). Penjelasan UUD 1945 menyatakan, \"Yang sangat penting penyelenggara negara,semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan (paham negara persatuan), apabila semangat para penyelenggara, para pimimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara\". Redaksi kalimat di atas menunjukkan bahwa Pembentukan UUD 1945 sendiri tidak menutup diri terhadap adanya perubahan-perubahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu. Kendati demikian, diamanatkan pula bahwa motivasi atas perubahan itu adalah harus didorong oleh semangat perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila . Kiranya kita sebagai bangsa Indonesia mari kita bersama-sama melakukan koreksi terhadap keadaan bangsa ini sejak reformasi dan diamandemennya UUD 1945 justru semakin terpuruk bangsa ini akibat kita tidak istikoma dan menghargai perjuangan pendiri negeri ini akibat nya bencana telah turun dan kita di berikan pemimpin yang tidak amanah .oleh sebab itu tidak ada jalan yang terbaik selain kita kembali ke pada UUD 1945 dan Pancasila. Jika kita koreksi apakah pasal pasal dalam UUD 2002 hasil amandemen bersumber dari Pembukaan UUD1945? Jadi kalau pasal pasal hasil amandemen tidak bersumber dari pembukaan UUD1945 Dan Pancasila maka UUD hasil amandemen tidak sah karena bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Mengapa?sebab pembukaan UUD1945 dan Pancasila masih berlaku sebagai dasar negara dan sumber segala sumberhukum tidak diamandemen. (*)
Turkiye: Transisi Politik Damai yang Berhasil
Mengapa transisi politik damai berhasil di Türkiye tetapi gagal di negara-negara Arab? Oleh Dimas Huda---Wartawan Senior FNN Pemerintahan Erdogan mencoba memproyeksikan kekuatan Turki atau Turkiye di setiap kesempatan. Negeri ini tidak menghindari konfrontasi dengan pemain politik besar, baik itu Prancis dan Rusia atau India dan China. Dukungan kontroversial pemerintah Turki untuk paramiliter Ikhwanul Muslimin dan Salafi di Suriah, adalah contoh lain dari Turki yang bersaing untuk supremasi dalam ranah Islam Sunni. Tindakan Erdogan dapat ditafsirkan sebagai upaya populis untuk menyatukan dan memimpin dunia Muslim. Baik itu konversi Hagia Sophia menjadi masjid, dukungan publik untuk Palestina, atau menjaga kesucian tempat suci Muslim di Yerusalem. Sinan Ulgen, seorang rekan senior di Carnegie Europe di Brussels, Belgia, mengatakan bahwa Turki tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain telah menjadi prinsip pra-Erdogan. Namun menjadi satu fakta bahwa Turki telah tumbuh lebih berpengaruh – tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga Afrika dan Eropa, dengan perannya yang menonjol dalam menengahi antara Rusia dan Ukraina sebagai contoh khususnya. Sifat tegas Erdogan telah membuat jengkel negara-negara besar yang lebih terbiasa dengan peran sejarah Turki sebagai aktor pendukung. Pada saat yang sama, pengaruh Turki yang berkembang pesat berakar pada kemampuan Erdogan untuk memanfaatkan soft power Islam melalui retorika ‘Muslim’-nya, memungkinkan dia untuk maju dengan cepat baik secara politik maupun ekonomi ke [berbagai wilayah]. Kebijakan luar negeri Erdogan telah membuat sang pemimpin melenturkan kehebatan militernya di Timur Tengah melalui intervensi di Irak, Libya, Suriah, dan bahkan lebih jauh lagi, di Azerbaijan. Model Transisi Politik Lebih jauh lagi, Turkiye telah menjadi model sebagai negara yang mengalami transisi politik damai yang berhasil. Hal ini berbeda sama sekali dengan negara-negara di Timur Tengah. Putusnya wacana dan proyek politik merupakan isu utama di negara-negara Arab. Kesenjangan antara elit dan massa, serta antara sekularis radikal dan tradisionalis, telah membuat negara-negara ini bingung. \"Sebaliknya, Türkiye menunjukkan sekularisme positif, kedewasaan politik, dan komitmen kuat terhadap demokrasi,\" tulis pakar Afrika Utara di Pusat Studi Strategis Timur Tengah (ORSAM), Abdennour Toumi. Dalam artikelnya berjudul \"Erdoğan\'s electoral triumph piques curiosity in the Arab world\" yang dilansir Daily Sabah, Toumi mencontohkan apa yang ditunjukkan Turki tentang peristiwa seperti upaya kudeta yang gagal oleh Kelompok Teror Gülenist (FETO) pada 15 Juli 2016, dan pemilihan parlemen dan presiden tahun 2023 baru-baru ini. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengapa transisi politik damai berhasil di Türkiye tetapi gagal di negara-negara Arab? Toumi mengambil contoh Tunisia. Menurutnya, dengan kudeta konstitusional pada tahun 2021 telah membuat negara ini berada di persimpangan jalan. Pilihannya adalah mengikuti jalan Türkiye, di mana jutaan orang mengubah kudeta yang gagal menjadi kemenangan bagi rakyat dan demokrasi atau menyerah. \"Sayangnya, perkembangan terakhir di Tunisia menunjukkan hasil yang terakhir lebih mungkin terjadi,\" katanya. Kemiripan juga dapat diamati antara politik Türkiye dan politik Aljazair, Mesir, Suriah, dan Irak di bawah rezim pemimpin Saddam Hussein yang digulingkan. Tunisia, meski agak berbeda karena keistimewaan politik-budayanya, memiliki kesamaan dengan Türkiye, terutama dalam hal nilai-nilai sekularisme yang kuat di kalangan elit. Negara lain di kawasan yang institusi militernya memiliki pengaruh signifikan dalam politik dalam negeri adalah Aljazair. Seperti di masa lalu Türkiye, militer Aljazair, bersama dengan sekularis radikal, menggunakan taktik ketakutan pada Januari 1992. Taktik ini serupa dengan yang sebelumnya digunakan di Türkiye pada tahun 1997, Aljazair pada tahun 1992, dan pada tingkat yang lebih rendah, di Tunisia saat ini. Pada tahun 2020, Presiden Erdoğan menghadirkan model politik yang menarik perhatian para penganut agama legalis di negara-negara Arab. Paradigma ini menjadi relevan dalam hubungan Türkiye-Tunisia setelah Revolusi Melati dan kebangkitan partai a-Nahdha Tunisia. Sebuah analisis komparatif dapat menarik kesejajaran antara pemikiran para pendiri Amerika dan Revolusi Prancis. Memahami hubungan antara Türkiye dan Tunisia, serta negara-negara Arab semi-sekuler lainnya di era pasca-modern, perlu mengakui dua aspek penting. Pertama, baik Tunisia maupun Türkiye memiliki landasan nilai-nilai sekuler yang kuat. Mantan Presiden Tunisia Lahbib Bourguiba, sering disebut sebagai Mustafa Kemal Atatürk dari Arab, memainkan peran penting dalam membangun tulang punggung sekuler ini. Kedua, kedua masyarakat mempertahankan akar tradisionalis yang dalam. Di Tunisia, agamawan legalis telah memperoleh pengaruh politik dan tidak lagi hanya bergantung pada jajak pendapat publik untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Demikian pula, di Türkiye, ada pendekatan bernuansa untuk menggabungkan ideologi \"Islamisme\" dengan tradisionalisme, nasionalisme, dan \"neo-Islamisme\" pragmatis. Toumi mengatakan terlepas dari 75 tahun protektorat Prancis di Tunisia, ingatan akan 300 tahun kehadiran Ottoman belum terhapus. Presiden Bourguiba, terlepas dari komitmennya yang kuat terhadap kedaulatan Tunisia, secara terbuka mengagumi upaya modernisasi Atatürk. Sentimen ini juga hadir di kalangan elit di Aljazair dan Mesir, meskipun ada persaingan politik selama ekspedisi Napoleon ke Mesir dan pemerintahan Mohammed Ali Pasha. \"Westernisasi dianut oleh elit politik dan keuangan Mesir, seperti yang terjadi di Türkiye setelah perjanjian Sevres dan Lausanne,\" jelasnya. Belakangan ini, Türkiye memandang Tunisia sebagai pintu gerbang ke Afrika, bersama dengan Libya dan Aljazair. Kunjungan mendadak Presiden Erdoğan ke Tunisia pada Desember 2019, di mana dia terlibat dalam diskusi dengan mitranya dari Tunisia, Kais Saied, mendahului serangan anti-Haftar di Libya. Selain itu, Erdoğan mengunjungi Aljazair pada Februari 2020 setelah pemilihan Presiden Abdelmadjid Tebboune pada Desember 2019. Paranoia Sulit untuk melihat dengan jelas hubungan daya tarik-penolakan antara pemerintah Turki dan pro-Prancis dan beberapa elit Arab Nasser di negara-negara Arab. Pada tingkat politik, upaya campur tangan Erdoğan merupakan sumber ketidaknyamanan yang sama besarnya dengan sikap tunduk para agamawan terhadapnya. Namun, pada tingkat yang lebih akar rumput, penduduk Arab tertarik pada “gerbang agung” dan Erdoğan sebagai pemimpin karena mereka merasa seperti “yatim piatu” di rumah, dan presiden Turki adalah “suara orang yang tidak bersuara” di wilayah tersebut. Ada sentimen anti-Turkiye yang diungkapkan secara terbuka di antara beberapa partai sekuler dan elit di negara-negara Arab, didorong oleh ketakutan akan meningkatnya narasi \"Neo-Ottomanisme\" di wilayah tersebut. Sentimen ini juga dirasakan di Aljazair dan Tunisia, terutama di antara mereka yang menghargai pengaruh budaya pro-Prancis, dan hal itu menyebabkan kegelisahan terkait pemulihan hubungan Ankara-Aljazair pada tahun 2020. Toumi mengatakan jika elit politik Arab, media, dan pembuat keputusan dapat mengatasi paranoia intelektual mereka dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan latar belakang politik Erdoğan yang sebenarnya, mereka akan menyadari bahwa proyeknya tidak semata-mata bersifat religius atau Islami seperti yang digambarkan oleh apa yang disebut elit liberal Arab dan media nasionalis dan politisi. Proyek politik Presiden Erdoğan terutama mewakili tren nasionalis Turki dan tradisional-konservatif, yang dikagumi dan ingin dilihat oleh pemuda Arab di negara mereka sendiri. Diharapkan permusuhan antara nilai-nilai Arab pro-Prancis dan para pemimpin dan elit Nasseris-nasionalis tidak berubah menjadi bentrokan ideologis sederhana antara agamawan dan sekularis. Sebaliknya, itu bisa menandakan pergeseran ke arah representasi nyata oleh perwakilan rakyat dan pembongkaran kuno, sistem oligarkis dan kebijakan masyarakat yang dikendalikan negara. Hal ini akan menegaskan perlunya pemilihan disertai dengan penerapan aturan hukum, seperti yang diinginkan oleh penduduk Arab. Orang-orang Arab bergulat dengan tantangan memelihara demokrasi di tengah upaya tanpa henti dari kekuatan ekstremis yang membentang dari kiri ke kanan. Timbul pertanyaan: Bagaimana demokrasi dapat berkembang dalam menghadapi ancaman semacam itu terhadap transisi kekuasaan yang damai?®
Polarisasi Elite Nasional yang Tajam Jadi Penghambat Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Visi Indonesia Emas 2045 yang secara resmi telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (15/6/2023) lalu, harus menjadi mimpi bersama dan menjadikannya sebagai ruh nasionalisme baru kita semua sebagai bangsa. Hal itu disampaikan Anis Matta saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Proyeksi 100 Tahun Indonesia: Menuju Superpower Baru Dunia\', Rabu (21/6/2023) sore. Diskusi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago dan peneliti muda Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gan. \"Indonesia emas itu harus menjadi mimpi bersama, menjadi ruh nasionalisme baru kita semuanya. Kita perlu lakukan konsolidasi politik, karena kita perlu energi besar dan juga peta jalan untuk mencapai tujuan besar kita itu,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Superpower baru yang saat ini menghadapi tantangan geopolitik global, dimana dunia tengah mengalami disrupsi atau fenomena perubahan yang masif. \"Jadi mimpi itu memang perlu, ada timeline-nya untuk mencapainya. Kita sepakat dengan gagasan Indonesia Emas 2045 ini, yang akan menjadi babak baru sejarah baru Indonesia yang harus kita lewati. Tetapi kita harus menghitung secara matang kendala geopolitik saat ini, agar kita tidak gagal seperti Malaysia,\" katanya. Sehingga Indonesia mesti merumuskan sendiri satu model dalam membukukan pertumbuhan ekonominya, karena Asia Tenggara adalah kawasan yang netral, tidak punya perikatan geopolitik global seperti negara-negara di Asia Timur antara lain Jepang, China, Korea Selatan dan Taiwan. \"Keempat negara di Asia Timur itu, punya perikatan geopolitik global dengan Amerika Serikat seperti halnya Jerman. Mereka diberikan transfer teknologi, invesment atau modal, dan market atau pasar. Indonesia tidak seperti itu, tidak ada perikatan. Kalau Indonesia, itu lika-likunya mirip-mirip Rusia, Turki dan India,\" ujarnya. Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini, perlu merumuskan peta jalan sendiri agar menjadi negara maju atau superpower baru dunia. \"Artinya bangsa ini, punya determinasi dengan tantangan geopolitik yang luar biasa besarnya saat ini. Saya membaca bahwa disrupsi geopolitik sekarang ini, akan mempunyai impact yang sangat besar, sehingga kita perlu membuat antisipasi tantangan tersebut, karena kita tidak memiliki perikatan geopolitik seperti halnya Jepang,\" tegasnya. Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia punya modal sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis dan karakter budaya yang kuat untuk menjadi negara maju, meski tidak memiliki perikatan geopolitik global. \"Dengan memahami situasi geopolitiknya dan bisa melampaui tantangannya, saya yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara besar, negara maju yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Indonesia akan membukukan pertumbuhan ekonomi luar biasa nantinya,\" pungkas Anis Matta. Perlu Kesepakatan Politik Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045 itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju. \"Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,\" kata Bambang. Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa sepakat dengan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi, Presiden A, B, C dan seterusnya. \"Sehingga segala upaya dan kebijakan nantinya dibuatnya mengarah kesana. Presiden 2024-2029, 2029-2034, sampai ke 2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahami apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus melanjutkan apa yang dlakukan presiden sebelumnya. kita berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau siapa yang paling hebat dan paling benar,\" katanya. Sebagai orang yang pernah bertanggungjawab di Bappenas, Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa selama 10 tahun di era demokratis sekarang untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini. \"Kita butuh waktu di atas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045, karena tujuannya menjadikan negara yang mensejahterakan rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat atau nomor 3 itu urusan belakangan. Kita fokus dulu mensejahterakan masyarakat,\" ujarnya. Mantan Menristek Periode 2019-2021 ini, mengatakan, untuk mewujukan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan transformasi reformasi (reform transformation), transformasi ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan para ekonom. Transformasi ekonomi ini, nantinya akan meningkatan income (pendapatan per kapita) Indonesia dari sekitar USD 4.000 menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonimi dibutuhkan diangka antara 6-7 persen. \"Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari midle income trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan industraliasi, digitalisasi bagian dari peningkatan pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa mengurangi dampak bencana alam,\" katanya. Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah justru menjadi karma atau penghambat untuk menjadi negara maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pengembangan industalisasi. \"Sumber daya yang melimpah ini, terkadang banyak godaannya, membuat kita terjebak dengan harga komoditas, sehingga kita melupakan tujuan untuk meningkatkan industralisasi. Kita lakukan eksplorasi besar-besar, tapi kita ekspor bahan mentah dan harganya murah, bahkan kita malah impor sumber daya alam yang kita ekspor. Jadi kita harus punya model pengelolaan sumber daya alam,\" kata mantan Menteri Ekonomi era Presiden Jokowi di periode pertama ini. Elite Politik Harus Solid Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2014-2019 Andrinof A Chaniago berharap agar para elite nasional solid mendukung Visi Indonesia Emas 2045 agar dapat dieksusi untuk menjadi bangsa yang maju. \"Masalah kita yang perlu kita waspadai ke depan ini, kita mungkin punya visi gagasan yang Solid, tapi kita tidak bisa mengeksekusinya dengan solid. Ini kesalahan dan kelemahan kita dari orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Tidak bisa dieksekusi secara konsisten, karena berpikirnya selalu mengintepretasikan sebagai gagasannya sendiri, bukan bangsa. Inilah tantangan kita di Indonesia,\" kata Andrinof. Menurut dia, sistem politik Indonesia yang mengakomodasi pluralisme politik multi partai yang menganut paham demokrasi, sulit menjadikan Indonesia sebagai negara maju, karena banyaknya interpretasi atau perbedaan pendapat yang tajam dalam menyikapi sebuah kebijakan. \"Inilah yang menjadi tantangan kita di Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan sistem multi partai yang mengadopsi pluralisme politik, sehingga kita sulit mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, butuh waktu panjang untuk mencapainya. Berbeda dengan China yang dengan satu partai dan demokrasi dijaga, pertumbuhan ekonomi sekarang mencapai 8-9 persen,\" kata Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini. Peneliti muda CSIS Edbert Gan mengatakan, salah satu elemen keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah perlunya Indonesia mencontoh kajian-kajian \'developmental state\' , belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur. \"Elemen penting dari negara-negara ini yang bisa dipelajari adalah mengkoordinasikan industri dengan sekolah-sekolah maupun akademisi (perguruan tinggi) yang memang difokuskan kepada pengembangan industralisasi. Dalam konteks ini, negara sangat berperan dan menjadi kunci keberhasilan industrilisasi mereka,\" kata Edbert Gani Negara-negara di Asia Timur, kata Edbert, menciptakan birokrasi otonom dan profesional dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam pengembangan industri. Birokrasi di negara tersebut, dikelola secara modern dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industralisasi. \"Saya berharap kalau nanti Partai Gelora berkuasa, bisa mendorong agar kita belajar dari sukses negara-negara di Asia Timur, sehingga kita bisa lepas landas menjadi negara maju. Dan kita tidak terus menjadi pemburu rente di bidang ekonomi, karena bonus demografi akan menjadi sia-sia kalau praktik rente masih terjadi. Itulah tantangan kita sebagai bangsa,\" tegasnya. Ia menilai praktik pemburu rente saat ini, sudah mulai menjangkiti generasi muda, meskipun di dalam permukaan selalu mengatakan antikorupsi, karena ingin secara instan cepat kaya. \"Tapi catatan saya, generasi muda ini, adalah generasi baru yang bisa memberi warna masuk ke birokrasi dan bisnis, dan sektor-sektor lainnya untuk mencegah praktik pemburuh rente ini. Tapi kita perlu strategi untuk mendorong hal ini,\" kata Peneliti Politik & Kebijakan Publik CSIS ini. (Ida)
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Paham dan sadar mendalami, mengimplementasikan, mengaplikasikan dan mengamalkan wawasan Kebangsaan dan bela negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, dilandasi cinta tanah air, Pancasila, UUD \'45 dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan ketahanan yang kokoh untuk melestarikan, menegakkan, membela dan mempertahankan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap diri, lingkungan, wilayah dan tanah air yang mengedepankan persatuan dan kesatuan yang dijiwai dan dilandasi Pancasila UUD\'45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Bela negara adalah sikap, tekad dan perilaku untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan, kesatuan wilayah dan keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah, yang dijiwai dan dilandasi cinta tanah air, Pancasila, UUD \'45 dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk melestarikan, menjaga, menegakkan, membela dan menyelamatkan NKRI, guna menjamin dalam menghadapi bahaya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari dalam dan luar negeri untuk mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dua hal di atas perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia lebih khusus oleh para stake holder negara dan para pakar dan praktisi di segala proporsi dan profesi sebagai alat solusi dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negara, mulai tingkat tedepan/terendah hingga tingkat teratas/tertinggi. Tapi apa kenyataanya? Pada umumnya kita kurang memahami makna perbedaan, berupa keanekaragaman suku, agama, ras, adat dan golongan, yang sesungguhnya merupakan karomah, anugerah, berkah sekaligus amanah dari Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa , yang juga merupakan takdir yang tidak bisa dibantah, ditolak atau dialihkan, yang harus diterima, dikelola dan dibangun oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika kita paham dan sadar bahwa NKRI merupakan negara yang besar baik wilayah, sumber daya alam maupun penduduknya, serta ada niat dan kemauan untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan, dengan memedomani empat pilar negara bangsa diatas, niscaya NKRI dapat terwujud sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ironisnya justru manusia-manusia yang diamanahi sebagai penyelenggara negara, yang seharusnya memotori jalannya roda pemerintahan tak kunjung bisa melaksanakan pilar-pilar tersebut, bahkan cenderung diciderai, dinodai dan diselingkuhkan untuk kepentingan yang lebih sempit. Konkritnya penyelenggaraan BPIP/HIP, Omnibus Law / UU Cipta Kerja, kelahiran KUHP baru dan IKN baru yang cenderung keluar dan menyimpang dari UUD\' 45, yang mengabaikan hikmat permusyawaratan dan permufakatan perwakilan rakkyat, yang dilaksanakan secara ugal ugalan, paksaan, abal abal tidak sungguh sungguh, dengan mengedepankan kekuasaan dan kewenangan merupakan bukti dan fakta yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan cermin kebobrokan dalam penegakan hukum dijadikan bemper dan tameng tujuan politik, sehingga sulit dipilahkan siapa pengkianat, pecundang, pahlawan, politikus dan negarawan. Akankah ini terus berlarut? Tidak boleh. Sebagai penegak dan pembela kedaulatan rakyat, rakyat harus tetap dan terus membela kejujuran, kebenaran dan keadilan serta menjauhkan rasa benci, fitnah dan kebohongan, dalam menghadapi segala penyimpangan baik yang bersifat pencegahan, penindakan dan perbaikan / rehabilitasi dengan etos kerja yang berketuhanan, konstitusional, konsepsional, komumunikasional, publikasional, efektif efisien, bermartabat dan beradab, tak terbang karena pujian, tak tumbang karena makian ! Jika TNI POLRI konsisten dan konsekwen, sebagai garda terdepan dan benteng terakhir negara, dihimbau tunjukkan kepada rakyat, setidaknya bisa menemukan dan membuktikan adanya data dan fakta di lapangan terkait adanya isu isu kemungkinan besar terjadinya pelanggaran dan kebohongan penyelenggaraan pemilu 2024 khususnya terkait KTP ganda/ berlipat atau keterlibatan TKA Cina yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang LUBER dan Jurdil, mulai sekarang. Ini lebih baik dari pada saat pencoblosan atau pengumuman nanti, termasuk antisipasi waktu, saat selesai penetapan hasil pemenang presiden terpilih yang jatuh pada Februari 2024, disisi lain pelaksanaan SERTIJAB Presiden dan Wakil, yang jatuh pada bulan Oktober 2024, yang sangat mungkin bisa terjadi dinamika kekuasaan dan politik yang tidak diharapkan bersama. Bantuan dan dukungan dari semua pihak baik dari jajaran penyelenggara pemilu dan rakyat untuk memedomani azas hukum tidak bersalah atau bersalah. Kapan lagi jika tidak dimulai dari sekarang.(*)
Agamawan dan TNI Harus Menjadi Oposisi Terdepan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TNI dan agamawan memiliki kesamaan sebagai kekuatan moral untuk menjaga ketenangan rakyat. Meski berbeda fungsi tetapi ada titik temu yaitu pada kewajiban menjadi pengawal etika berbangsa dan bernegara. TNI mengawal dengan senjata, agamawan dengan kitab. Satu kalimat penting dan menarik adalah bagian pidato Jenderal Purn Gatot Nurmatyo, yaitu \"Agamawan dan TNI harus bersatu menjadi oposisi terdepan melawan kezaliman\". Agamawan dan TNI tidak boleh berwatak penjilat pada kekuasaan. Tidak juga netral soal kebenaran dan keadilan. Harus berpihak pada kepentingan negara dan bangsa, berpihak pada penderitaan rakyat yang memang butuh akan perlindungan dan pembelaan. Peran agamawan dan TNI penting dalam meluruskan dan melawan kezaliman. Pidato Kebangsaan Jenderal Purn Gatot Nurmantyo itu disampaikan di Al Jazeera Cipinang Cempedak Jakarta 21 Juni 202 di hadapan ratusan bahkan ribuan peserta acara yang bertema \"Oke Ganti\". Sebelum Gatot Nurmantyo menyampaikan Pidato Kebangsaan maka beberapa tokoh menyampaikan orasi kritisnya. Mereka adalah Prof. Dr. Anthony Budiawan, Prof Chusnul Mar\'iyah, PhD, Prof Dr Nurhayati Ali Assegaf, Dr. ihsanuddin Noorsy dan Dr. Ubedillah Badrun. Para tokoh di atas mengkritisi kondisi negeri yang dalam keadaan tidak baik baik saja bahkan parah. Kegagalan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tinggi. Si kaya foya-foya si miskin semakin sulit bernafas. Beban hidup berat karena harga bahan pokok yang semakin tidak terjangkau, pajak bukan semakin ringan, dan pengangguran di mana-mana. Sebaliknya korupsi dahsyat, elit dan birokrasi mengeksploitasi, sistem politik semakin oligarki dan menjauhi demokrasi. Demokrasi palsu dibawah bayang-bayang manipulasi, rekayasa dan kecurangan. Pemilu menjadi bahan mainan dengan harga yang berangka-angka. Agama menjadi tertuduh dengan stigmatisasi radikal dan intoleran. Umat beragama khususnya umat Islam ditempatkan pinggiran. Liberalisasi dan sekularisasi. Gatot Nurmantyo mengingatkan khususnya kepada TNI agar lebih memperkokoh ke manunggalannya dengan rakyat. Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional, maka TNI bukan saja bertugas untuk menjaga kedaulatan negara tetapi juga turut berjuang untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Menjaga kemerdekaan rakyat untuk berpendapat, berserikat, berusaha dan jaminan kesamaan di depan hukum. Mantan Panglima TNI memahami akan kondisi TNI yang kini dalam keadaan \"serba salah\" antara keterikatan pelaksanaan komando struktural dengan perasaan rakyat Indonesia yang semakin gelisah. Terzalimi oleh perilaku kekuasaan oligarki. Akan tetapi menurutnya, jika penguasa semakin menindas dan mengintimidasi maka hal itu sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Akan ditumbangkan oleh rakyat yang di-back up TNI. Meskipun Pidato Kebangsaan Gatot Nurmantyo lebih bersifat normatif, namun perasaan peserta atau undangan tampaknya telah memuncak membaca keadaan negeri ini yang semakin karut marut sehingga setelah acara berakhir terdengar gema suara spontanitas: \"revolusi...revolusi...revolusi !\" Bandung, 22 Juni 2023
Ganjar Pemimpin yang Berbahaya
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) PASTI Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang tak dapat diandalkan untuk mengemban tugas negara. Ia capres tapi bersedia untuk tidak menjadi \"presiden\" kalau terpilih nanti. Ia telah menandatangani kontrak politik dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahwa kalau menjadi presiden ia hanya akan berperan sebagai petugas partai. Kontrak itu juga mencakup hak mutlak Mega memilih cawapres pendampingnya. Juga dalam hal pengangkatan menteri-menterinya. Apa yang dapat kita baca dari sikap berserah diri Ganjar ini? Layakkah orang seperti ini kita gantungkan nasib bangsa di tengah tantangan internal dan eksternal yang semakin berat? Tidak cukupkah pengalaman kita dengan Jokowi? Sikap Ganjar ini menunjukkan ia pemimpin kerdil bermental budak. Tidak mungkin orang yang berkepribadian kuat bersedia menjadi wayang orang lain. Kalau ia menyadari presiden RI adalah sosok yang memiliki kekuasaan sangat besar dan karena itu penggunaannya akan dimintai pertanggungjwban, seharusnya ia tak menerima kedudukannya hanya sebagi orang suruhan Mega. Bukankah presiden terpilih dalam pemilu adalah orang yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat, bukan orang yang ditugaskan sebuah parpol yang merupakan gudang koruptor? Dalam sistem demokrasi, begitu capres dari sebuah parpol terpilih, maka loyalitasnya kepada parpolnya berakhir untuk digantikan loyalitas pada seluruh rakyat tanpa kecuali. Mega sendiri -- kendati mengklaim diri pintar -- bukan mantan presiden yang berprestasi. Dalam dua kali pilpres langsung, Mega keok dari Soesilo Bambang Yudhoyono, yang pada pilpres 2004 merupakan figur yang belum populer. Sebagai presiden petahana yang masyhur, seharusnya Mega menang mudah. Apalagi dalam pemilu 1999, PDI-P menjadi peraih suara terbanyak (33%) yang hingga hari ini belum pernah dicapai parpol manapun pasca reformasi. SBY kembali menaklukkannya hanya dalam satu putaran dalam pilpres 2009. Kenyataan ini nyaris tak memungkinkan kita untuk menyimpulkan lain kecuali merosotnya kepercayaan rakyat kepada Mega. Memang selama tiga tahun memimpin menggantikan Gus Dur, kinerja pemerintahan Mega, khususnya bidang ekonomi, tidak menggembirakan. Sekarang ia ingin memerintah dari luar lapangan melalui Ganjar. Setelah pengalaman buruk dengan Jokowi, Mega membuat syarat ketat kepada petugas partai itu. Kendati hanya menjadi orang suruhan Mega, Jokowi lebih mendengar Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan ketimbang bos-nya. Fenomena \"pengkhianatan\" Jokowi terhadap Mega lagi-lagi hanya menunjukkan Mega tak punya gagasan besar untuk diikuti. Keturunan tokoh besar memang tak menjamin seseorg akan berpikiran besar juga. Lemahnya pikiran dan leadership Ganjar dikuatkan oleh fakta bahwa Jawa Tengah yang dipimpinnya selama 10 tahun terakhir hanya menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata nasional. Ia lebih sibuk pencitraan di medsos ketimbang mengurusi rakyat. Banyak jalan di Jateng rusak dan bebrapa kota dan desa lama terendam banjir. Lalu, mengapa Mega mencapreskannya? Sama sebagaimana parpol lain, PDI-P juga parpol pragmatis. Ia tak punya pilihan lain karena kader partai yang memiliki elektabilitas tinggi hanya Ganjar. Pertimbangan kedua, setelah diuji beberapa kali, Ganjar terbukti sangat manut pada kemauan Mega. Dus, dia akan mudah disetir. Ganjar juga terkesan bermental aji mumpung. Tidak peduli ia harus merendahkan martabatnya dan memasrahkan dirinya untuk diatur Mega, yang penting ia menjadi presiden. Atau jangan-jangan ia sedang meniru Jokowi. Sekarang ikuti saja apapun yang dikehendaki Mega agar mendapat tiket nyapres. Sesudah berkuasa, tutup mata dan telinga untuk Mega: tidak perlu mengikuti maunya. Kontrak politik yang dibuat dengan Mega bukan bagian dari sistem hukum kita yang harus dipatuhi presiden. Biarlah Mega marah dan menjadikan Fraksi PDI-P partai oposisi di DPR kalau nanti ia lebih mendengar menteri lain semacam Luhut. Hal itu akan ia atasi dengan membangun koalisi besar di parlemen sebagaimana dilakukan Jokowi. Tapi hal ini kecil kemungkinan karena, sesuai perintah Mega, ia telah mengumumkan kepada publik bahwa dia hanyalah petugas partai. Belajar dr pengalaman bersama Jokowi, Mega juga akan membuat kontrak politik dengan parpol-parpol pendukung Ganjar yang bersifat transaksional. Penunjukan menteri merupakan hasil kompromi Mega dengan parpol-parpol pendukung dan oligarki. Dus, dengan mengkooptasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui parpol-parpol dan para menteri -- yang disetujui oligarki -- Mega akan menyempitkan ruang gerak Ganjar. Kesediaan Gubernur Jateng itu menjadi petugas partai juga menunjukkan ia tak punya visi tentang Indonesia ke depan dan bagaimana cara meraihnya. Blue print pembangunan pemerintahannya, yang akan mendahului kepentingan oligarki, hanya merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi. Toh, Mega sendiri belum pernah menunjukkan komitmennya untuk menyingkirkan pengaruh oligarki di pemerintahan. Kenyataannya, oligarki merupakan sumber pemasukan yang tidak kecil bagi partai. Semakin besar sebuah partai, semakin besar pula nilai jualnya kepada oligarki. Ganjar akan benar-benar menjadi bebek lumpuh karena ia adalah pasien rawat jalan terkait korupsi e-KTP. Institusi-institusi hukum yang dikuasai Mega melalui menteri-menteri yg ditunjuknya hanya akan menyempurnakan Ganjar sebagai presiden boneka. Terlebih, tak mungkin ia memberantas korupsi ketika banyak kader PDI-P yang terlibat di dalamnya. Alhasil, di bawah Ganjar percepatan kemerosotan bangsa akan kian cepat. Pertama, ia akan melanjutkan legacy Jokowi yang bermasalah, yang bila diteruskan negara ini bisa bangkrut. Misalnya, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang, karena ketelodoran pemerintah, pembengkakan biayanya harus dipikul pemerintah. Artinya, harus gunakan uang rakyat. Indonesia terpaksa harus meminjam dari Cina dengan bunga sangat tinggi. Sementara, proyek itu tak memiliki kegunaan praktis dan urgensinya. Ini proyek merugi karena faktor ekonomis tak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Belum lagi proyek-proyek mangkrak yang penyelesaiannya membutuhkan dana besar, sementara pengoperasiannya akan merugikan negara. Terlebih, masalah IKN. Proyek ini menyita porsi APBN yang cukup besar di tengah utang negara yang membubung tinggi dan angka kemiskinan yang terus membesar. Tadinya, Jokowi berjanji IKN akan dibiayai swasta. Faktanya hingga kini tidak ada investor yang tertarik membenamkan modalnya di proyek yang tidak layak, tidak realistik, dan berpotensi mangkrak itu. Kendati demikian, kemungkinan besar Ganjar akan melanjutkannya karena KCJB juga diinginkan Mega untuk membuat mimpi ayahnya jadi kenyataan. Bung Karno memang penggagas awal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Legacy Jokowi lain yang akan dilanjutkan Ganjar adalah mempertahankan kerja sama erat di berbagai bidang dengan Cina karena ini juga merupakan kehendak Mega, yang oleh Cina diperlakukan bak ratu. Yg mengkhawatirkan, pemerintah mengabaikan keprihatinan Barat atas kebijakan pro-Cina yg diadopsi pemerintahan Jokowi dan akan dilanjutkan Ganjar. Pdhal, kartu Barat sgt penting bg geopolitik kita untuk mengimbangi Cina yg kian agresif dan asertif di kawasan. Tdk msk akal pandangan penerintah bhw tak ada yg dikejar Cina di negeri yg kaya sumber daya alam dan pasar yg besar kecuali kerja sama ekonomi melalui proyek OBOR, proyek infrastruktur global Cina untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dlm negerinya dan memperbesar perannya di dunia internasional. Dgn membelakangi Barat, kita kehilangan kekuatan strategis dan instrumental untuk meningkatkan daya tawar kita vis a vis Cina yg mengklaim Laut Natuna Utara sbg miliknya, sekaligus menjaga independensi kita. Jgn lugu memandang motif Cina. Dus, di bwh Ganjar, eksploitasi Cina atas sumber daya mineral kita dan kehadiran sejumlah besar buruh kasarnya di Indonesia yg menimbulkan protes luas dlm bbrapa thn terakhir akan berlanjut. Dmkian juga politik belah bambu trhdp umat Islam. Di medsos, Ganjar sdh lama mengamplifikasi bahaya radikalisme, intoleransi, dan politik identitas. Ia tdk tahu bhw Islamlah yg akan menjdi penyelamat bila muncul ancaman dr luar. Dgn demikian, pertentangan masyarakat akan kian keras. Pernyataan Jokowi baru2 ini yg secara implisit mengisyaratkan Anies akan mengubah keadaan normal mnjd abnormal bila terpilih mnjd presiden tentu sj merupakan pernyataan omong kosong krn justru kl Ganjar meneruskan diskriminasi dan penindasan atas kaum Muslim akan melemahkan ketahanan bangsa. Mungkin juga akan mendestabilisasi negara. Dipastikan Ganjar juga akan tunduk pd kemauan oligarki ekonomi yg merupakan sekutu oligarki politik yg mendukungnya. Tentu sj kenyataan ini mengkhawatirkan krn akan menyuburkan korupsi dan merusak tatanan bernegara di mana yg berdaulat adalah oligarki, bkn rakyat. KKN keluarga Jokowi pun akan terjaga. Ini juga yg menjdi alasan mengapa Jokowi nekat cawe2 dlm urusan pilpres. Dus, kepemimpinan Ganjar akan membahayakan Indonesia. Selain tak punya prestasi dan integritas -- serta berpotensi merusak negara lbh jauh -- ia tunduk pd tokoh yg kapasitas intelektual dan kearifan sbg tokoh bangsa tak dpt diandalkan. Kita hanya tahu PDI-P adalah partai kiri, tp tak pernah tahu gagasan besar Mega ttng Indonesia. Sgt mungkin ia memang tak punya visi besar yg bisa dipertanggungjwbkan secara akademis. Pernyataan-pernyataannya justru memperlihatkan kedangkalan pikirannya. Orang seperti ini yang akan membimbing Ganjar. Dus, Ganjar seperti orag buta yang dituntun orang yang tak memahami peta jalan. Dlm kondisi ini masuk akalkah dan bermoralkah bila kita mempertaruhkan nasib bangsa pada Ganjar? Tangsel, 21 Juni 2023
Melecehkan SD Inpres Dibanding IKN
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membandingan proyek pembangun Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan SD Inpres menuai kritik. Beberapa pihak menilai pernyataan itu justru mendiskreditkan mereka yang pernah bersekolah di SD yang digagas Soeharto tersebut. Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers yang menyebut IKN Nusantara dan SD Inpres. Dalam pernyataannnya, Presiden Jokowi mengungkap alasan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai pengawas di proyek IKN Nusantara untuk menjaga kualitas pembangunan agar tak seperti SD Inpres. Dan tidak harus pernyataan seperti itu keluar dari seorang kepala negara . Bangsa ini harus berterimakasih kepada pak Harto yang telah membangun 150.000 SD Impres terlepas dari kekurangan nya SD Impres telah melakukan Misi Negara \'Mencerdaskan kehidupan bangsa \" melalui pemberantasan buta huruf dan buta angka .Sehingga bangsa ini bebas dari buta huruf dan buta angka . Pak Harto telah melakukan Revolusi terhadap jutaan rakyat nya menjadi melek Huruf dan melek angka sehingga bisa baca tulis ,begitu besar nya jasa ini dibanding dengan IKN dari nilai manfaat bagi bangsa Indonesia tentu lebih bermanfaat SD Impres.IKN hanya soal jual beli yang dikuasai segelintir orang dan melibatkan asing yang diberi konsensi sampai 185 tahun .Terus apa seluruh lapisan Rakyat merasakan pembangunan IKN .bandingkan dengan SD Impres yang hadir dipelosok -pelosok terpencil dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa . Disamping SD Impres juga dibuat program kejar. Agar rakyat bisa menulis huruf dan angka latin. Tutor atau bimbingan setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah serta dan waktu pelaksaan setiap Kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini program Kejar yang sudah semakin berkembang masih tetap dijalankan. Keberhasilan program Kejar salah satunya terlihat angka stastistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada Sensus 1971, dari jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang bersetatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut Sensus 1980, persentase itu menurun menjadi 28,8 persen. Hingga sensus berikut tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen. Menyimak ketiga program pendidikan populer yang terbit era Pak Harto itu, bisa disimpulkan, Presiden kedua Indonesia ini cukup menganggap penting bidang pendidikan . Penekanannya baru sebatas upaya peningkatan angka-angka indikator pendidikan. Dan ini memang menjadi fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, belum memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan. Pada tahun 1984 dengan program SD Inpresnya, Pak Harto mendapatkan penghargaan Avicienna Award dari UNESCO. Waktu itu tidak banyak negara yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penelitian Esther Duflo berjudul “Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Usual Policy Experiment” terbit pada 2000. Dalam artikelnya Duflo mencatat, program SD Inpres merupakan salah satu program pembangunan sekolah terbesar yang pernah tercatat saat itu.Penghargaan Nobel itu tentu bukan main main bandingkan dengan pembangunan IKN yang penuh dengan pak gulipat dan tidak jelas manfaat nya bagi seluruh rakyat Indonesia . Ada dua tonggak pembangunan manusia Indonesia yang dilakukan Pak Harto yang sangat fenomenal sangat revolusi . Yang pertama adalah Puskesmas yang diikuti dengan posiandu ,fan membangun partisipasi ibu ibu melalui PKK, Penyelamatan generasi penerus bangsa dengan memperhatikan kesehatan ibu dan anak yang kemudian diikuti dengan program swadaya masyarakat melalui PKK dengan pelayanan GIZI anak , Timbang bayi dll sehingga tidak ada lagi bayi kurang Gizi . Pada jaman Pak Jokowi ini stunting meningkat padahal kata nya negara sudah maju .dan rumah sakit banyak yang modern ada BPJS.tetapi kok ada anak anak yang ber gizi buruk . Stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidak mampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga. Bahkan dalam pidato nya pak Jokowi mengatakan mengatasi Stunting dianggarkan 10 milyard untuk pelatihan 3 m untuk sosialisasi 2 m untuk honorarium petugas 3 m yang untuk pembelian makanan gizi 2m jadi bagaimana bisa mengatasi stunting kalau pikiran korupsi masih meletak di kepala pejabat bahkan anak kurang gizi pun harus dikorupsi. Tonggak revolusi yang kedua adalah pemberantasan buta huruf dan buta angka .yang kemudian dibuatlah SD Impres .dan banyak lagi kegiatan pendidikan lanjutan seperti Bea Siswa Super Semar dll. Mungkin hari ini anda sudah menjadi orang sukses apakah jendral , pejabat tinggi , Gubernur, bupati,walikota atau mungkin menjadi Direktur atau menteri tetapi walau ijazah anda SD Impres saya yakin bukan Ijazah Palsu.(*)
Jenderal Gatot: TNI Tidak Diam, Tunggu Saat yang Tepat
Jakarta, FNN - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017 Jenderal Gatot Nurmantyo menilai peran TNI saat ini sudah dikerdilkan oleh pemerintah. Bahkan TNI hanya dijadikan sebagai alat bagi rezim yang berkuasa saat ini. “Kalau kita lihat sekarang ini kasihan, TNI seperti dimarjinalkan dikebiri atau seperti dikerdilkan, kemanunggalan TNI sama sekali tidak terlihat karena TNI sudah lumpuh,” kata Gatot saat orasi kebangsaannya yang bertajuk ‘Oke Ganti Baru’ di Function Hall Al-Jazeera, Polonia Jakarta Timur, Rabu (21/6/2023). Turut serta dalam orasi itu antara lain Chusnul Mariyah, Ichsanuddin Noorsy, Nurhayati Assegaf, Ubedilah Badrun, dan Adhi Massardi. Lebih lanjut, Gatot menjelaskan bahwa TNI saat sini seperti alat bagi rezim untuk mengintimidasi rakyat demi meraih kekuasaan demi ambisi oknum-oknum pejabat. “Padahal, semestinya di manapun dan kapanpun TNI sejatinya harus tetap eksis dalam mengawal atau menolak berbagai bentuk penindasan dan kezaliman yang dilakukan siapapun juga oleh penguasa yang bersikap kesewenang-wenangan dan itu harus jadi prinsip TNI,” jelas dia. Gatot menuturkan bahwa TNI sebagai tentara pejuang yang profesional tidak mengenal kompromi terhadap semua bentuk penindasan. “Kalau berkaca pada sari tauladan Jenderal Sudirman maka semenstinya TNI harus konsisten dalam mengharamkan untuk jadi penjilat. Apalagi jadi antek-antek rezim yang banyak melakukan penindasan kezaliman pada rakyat,” ujar Gatot. Namun demikian, Gatot meyakini bahwa TNI tidak akan larut dalam situasi yang tidak elok dan patut tersebut. Atas perlakuan yang dialami TNI dan melihat nasib rakyat, Gatot menilai bahwa TNI tidak akan tinggal diam. Mereka punya hitungan sendiri untuk bersikap. \"TNI sekarang menghadapi simalakama. Mereka paham keadaan, tetapi apakah mereka akan selalu diam. Tidak. TNI juga punya rasa, hanya saja mereka dibatasi aturan. Merek tidak diam, akan tetapi sedang mengukur kapan waktu yang tepat tentukan sikap,\" tegasnya. Untuk itu, Gatot berharap TNI mampu memberikan edukasi terhadap rakyat membangun hidup berbangsa dan bernegara yang benar sesuai sistem demokrasi yang ada. “Pola edukasi TNI harus elegan, logis dan realistis sehingga diterima semua kalangan dan layak diadopsi semua akademisi di manapun berada. Karena itu peran TNI bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan negara tapi lebih dari itu,” tandasnya. Gatot menyayangkan situasi riuh politik yang makin tak terkontrol dengan banyaknya agitasi untuk berebut kekuasaan, seakan lepas dari norma Indonesia. \"Kita tiap hari menyaksikan sinetron keserakahan dan telah menjadi menu setiap hari. Ini bisa merusak bangsa ke depan. Apakah para agamawan nyaman hidup di negeri dengan kondisi seperti ini?,\" kata Gatot heran. Elit politik kata Gatot setiap hari sibuk mengurus koalisi. Sementara mereka tidak berpikir kemiskinan dan kesulitan hidup rakyat yang makin meluas. Untuk menutupi kelemahan rezim, para politisi melakukan provokasi politik yang berdampak pada terpecah belahnya persatuan dan kesatuan. \"Apa yang kita saksikan saat ini, kata Gatot suatu saat akan menuai anak cucu kita. Barang siapa menanam kebaikan, mereka akan menuai kebaikan dan sebaliknya. Itu hukum kausalitas yang tak bisa diingkari,\" tegasnya. Gatot menambahkan bahwa apa yang dipertontonkan politisi tidak ada yang berisi edukasi, akhirnya generasi milenial apatis. Padahal mereka perlu edukasi yang sehat, realistis dan logis. \"Ini yang menyebabkan anak-anak muda yang merupakan bonus demografi, dimana ada 60 persen mereka tak mau memilih presiden,\" paparnya. Demikian juga, kata Gatot anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri, tidak mau kembali ke Indonesia karena mereka ragu di Indonesia. Mereka bertanya, apakah kalau saya balik, kehidupan saya akan lebih baik di Indonesia? Kengerian lain menurut Gatot adalah jika rezim memaksakan calon presiden hanya dua pasang. \"Kalau calon hanya Menhan dan Gubernur Jateng, maka tak ada saluran untuk oposisi. Kalau oposisi tidak terwakili maka akan sangat berbahaya,\" katanya mengingatkan. Sejak dulu, kata Gatot slogan \"dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah menjadi pegangan masyarakat Indonesia. \"Itulah TNI. Kemanunggalan TNI dan rakyat harus tetap diwujudkan saat ini, demi prinsip demokrasi yang sudah dikriminalisasi oleh ambisi yang tak bertanggung jawab,\" tegasnya. Saat ini, lanjut Gatot ancaman perpecahan sangat serius. Apa yang menjadi aspirasi rakyat adalah aspirasi TNI. \"TNI harus berada di garda terdepan membela rakyat. Hak- hak rakyat dan melibas setiap penindasan. Tak ada kompromi terhadap pelaku kezaliman,\" paparnya. Ironisnya, kata Gatot ada tokoh agama yang justru mendukung kezaliman. Padahal TNI, rakyat, dan agamawan harus bersatu dalam melawan penindasan dan kezaliman. \"Kalau dulu tidak ada rakyat, pertanyaan saya apakah negara ini ada?,\" pungkasnya. (sws).
POPULER
