ALL CATEGORY
Otorita IKN Pamer Akan Ada Investasi Masuk, Ini Manipulasi Opini Publik
Jakarta, FNN – Usai acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5/2023), Ototrita IKN, Bambang Susantono, membawa oleh-oleh 5 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani OIKN dengan badan dan perusahaan Jepang. Selain MOU, juga membawa oleh-oleh 24 Letter of Intent (LoI) yang diserahkan oleh perusahaan Jepang kepada OIKN di hadapan Presiden Joko Widodo. Namun, kabar tersebut ditanggapi sinis oleh netizen. Dengan penuh keraguan netizen berkomentar kok pemerintah tidak kapok membicarakan hal itu. Netizen bahkan menyebut jangan-jangan itu bukan LOI tapi LOL. “Ini kan manipulasi opini publik. Kalau sinyal dari Kanada nggak ada, itu artinya investor dunia juga tahu bahwa IKN itu adalah kerusakan lingkungan. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah Kanada berupaya untuk menimbulkan efek euforia tentang cara mereka merawat dunia lewat program-program bantuan yang berbasis pada lingkungan. Jadi nggak mungkin itu ada MOU dengan Kanada. Negara lain juga pasti akan lihat sinyal Kanada tuh,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (24/5/23). Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, ini Rocky juga mengatakan bahwa dunia ini terkompilasi dalam tiga model, yaitu model yang ingin meneruskan kapitalisme dan itu sudah dibatalkan justru di pusat kapitalisme di Davos; model yang ingin menyelamatkan lingkungan dan itu terakumulasi karena tuntutan milenial dunia untuk jangan lagi lakukan produksi yang basisnya devostrasi; dan model yang pragmatis, anything goes. Yang paling pragmatis, lanjut Rocky, tinggal Indonesia. Indonesia mengatakan bahwa produk kami adalah green, itu oke. Tetapi, tidak oke secara demokrasi karena perolehan izin-izin eksploitasi tidak melalui kompetisi, tapi dengan penunjukan. Semua ini adalah isu yang ada di benak CEO dunia. “Ini ngaco kalau tiba-tiba sejumlah tokoh yang sekadar ngomong ada MOU. MOU kan semacam PHP aja tuh. Jadi ini MOU, memorandum of understanding yang bisa menyebabkan miss understanding juga itu. Kan itu intinya. Masa pemerintah nggak paham. MOU itu bukan dokumen bisnis, itu semacam basa-basi saja,” ungkap Rocky. Rocky heran mengapa pemerintah Indonesia atau tokoh-tokoh yang melakukan diplomasi IKN tidak paham LOI (Letter of Intens) itu semacam ucapan “saya pikir-pikir dulu lah”. Sedangkan MOU artinya “nanti saya pelajari”. Ini bahasa-bahasa diplomasi yang seolah-olah manis. Karena sebagai tuan rumah Jepang tidak mungkin menyatakan menolak, mereka berbasa basi. Basa basi inilah yang ditafsirkan sebagai janji bisnis. “Itu ngaco. Bukan ngaco ya, kayak orang yang ketagihan pujian atau ketagihan proposal,” ujar Rocky. Secara psikologis, Presiden Jokowi memang ibarat orang yang sedang hanyut sehingga tampaknya apa pun yang dianggap kabar baik tentang IKN, pasti Jokowi akan speak up. Dalam hal ini, Jokowi akan telan habis-habisan info mengenai 5 MOU dan 24 LOI. Padahal, MOU dan LOI bukan dokumen bisnis. Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi sedang dibuai mimpi tentang IKN. Dia ingin mimpinya tentang IKN itu terjadi. Kemampuan imajinasi Jokowi kemudian dibesar-besarkan oleh punakawan-punakawannya. “Jadi Jokowi mimpinya mungkin 20%, ditambah dengan imajinasi orang-orang sekitarnya, jadi mimpinya 70%, naik terus. Jadi dibuai oleh mimpi. Itu bahaya. Pak Jokowi dibuai oleh mimpi,” ungkap Rocky.(ida)
Partai Gelora: Erdogan Contohkan Seorang Pemimpin Harus Berbasis Prestasi Secara Konsisten, bukan Gimmick atau Pencitraan
JAKARTA, FNN - Pengamat politik luar negeri Tengku Zulkifli Usman mengatakan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil Indonesia dari Pemilu Turki 2023, yang kini berubah nama menjadi Turkiye. Yakni mengutamakan politik adu gagasan, adu ide dan adu narasi yang mewarnai secara dominan di ruang publik di Turki. Sementara politik uang (money politics), bagi-bagi sembako seperti beras dan minyak goreng tidak dipilih oleh masyarakat Turki. \"Partai AK Parti, partainya Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan) ini berhasil mendidik masyarakat Turki. Ada transfer narasi dan prestasi yang bagus dari Erdogan. Sehingga meski dikasih sembako dan lain-lain oleh lawannya, mereka tetap nggak milih,\" kata Tengku Zulkifli dalam Gelora Talk \'Menyongsong Pilpres 2024: Pelajaran dari Pemilu Turki, Rabu (24/5/2023). Menurut dia, Kemal Kılıçdaroğlu, yang didukung CHP (Partai Rakyat Republik) dan mendapatkan bantuan dana 300 miliyar Lira dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, ternyata kalah sama dari Erdogan yang tidak memiliki dana yang besar, karena secara natural memiliki basis massa tradisional dan memiliki manajemen kampanye yang bagus. \"Meski CHP sudah bagi-bagi sembako seperti minyak goreng dan beras, serta berhasil mengerahkan massa dalam jumlah besar. Masyarakat Turki nggak peduli, mereka nggak pilih, karena pakai cara-cara yang tidak mendidik. Tapi lawan Erdogan bisa masuk putaran kedua, itu sudah luar biasa. Saya yakin Erdogan tetap akan menang,\" katanya. Tengku Zulkifli mengaku selalu berkomunikasi dengan para pengamat politik di Turki, bahwa berpolitik dengan bagi-bagi sembako atau politik uang tidak dipilih masyarakat Turki. Ia berharap agar partai di Indonesia bisa mencontoh AK Partai (Partai Partai Keadilan dan Pembangunan), yang dianggap sebagai partai modern. \"Karena itu, Indonesia ini sudah saatnya move on dari cara-cara berpolitik yang lama, itu sudah usang. Kita sudah reformasi 25 tahun, sudah cukup membiarkan budaya buruk seperti ini dalam politik kita,\" katanya. Masyarakat, lanjutnya, seolah-olah tidak pernah diajak berpikir, bahkan dianggap tidak bisa berpikir, cukup diberi minyak goreng dan beras saja dalam setiap pemilu, mereka akan pilih. \"Padahal politik itu, sejatinya adalah transfer narasi ke generasi. Coba lihat para ketua umum itu tidak ada yang mau turun, mereka maunya jadi pejabat terus. Padahal sudah tua, encokan, rematik dan tidak ada waktu belajar,\" katanya. Sebagai pendidikan politik, harusnya mereka turun dan ada transfer narasi dari generasi ke generasi. \"Ini bukan persoalan kursi, tapi sebenarnya yang senior itu harusnya legowo transfer narasi ke generasi muda. Tetapi, ini tidak terjadi,\" katanya. Tengku Zulkifli menegaskan, apa yang dilakukan Erdogan patut dicontoh para pemimpin dan ketua umum partai di Indonesia, karena mengedepankan kecerdasan berpolitik adu gagasan, adu ide dan adu narasi. \"Bukan sebaliknya, mengedepankan \'politik barbar\'. Apapun masalahnya, apapun polemiknya di masyarakat, ayo diselesaikan di kotak suara. Itu ajakan yang disampaikan Erdogan, makanya dia tidak pernah ngotot dengan satu jabatan apapun, kecuali itu semua kehendak rakyat,\" ujarnya. Karena itu, ia mengatakan, tiga upaya kudeta terhadap Erdogan selalu gagal, meski mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang tidak menginginkan Erdogan berkuasa lagi. \"Erdogan memiliki leadership yang kuat membawa perubahan, view baru di Turki. Meski banyak permainan geopolitik global tetap tidak pernah berhasil, karena kecerdasan politik adu gagasan, adu ide dan tidak barbar telah memenangkan hati masyarakat turki,\" tegasnya. Kekuatan Narasi, bukan Kekuatan Otot Sementara itu, pengajar FISIP Universitas Indonesia Syahrul Hidayat, Doktor lulusan University Of Exeter, United Kingdom mengatakan, sudah saatnya para pemimpin di Indonesia mulai mengedepankan narasi dan dialog dalam merebut hati rakyat. \"Pemimpin harus menawarkan solusi dari persoalan yang ada di masyarakat. Dimana kekuatan narasi harus mulai ditekankan daripada kekuatan otot,\" harap Syahrul. Erdogan ini, kata Syahrul, tidak pernah menjanjikan sesuatu, sehingga ketika terjadi inflasi dan pasca gempa bumi besar, masyarakat Turki tetap percaya kepada Erdogan untuk memperbaiki keadaan. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki 2019 - 2020 Darlis Aziz mengungkapkan, kampanye Pemilu di Turki benar-benar menerapkan strategi narasi dan dialog dengan masyarakat. \"Kalau di kita banyak sekali spanduk yang bertebaran merusak pemandangan ruang publik, kalau di Turki itu tidak ada,\" ujar Darlis Aziz. Kampanye di Turki, lanjutnya diisi dengan partemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi. Mereka menawarkan narasi terbaru kepada anak muda, sehingga menjadi tertarik. \"Dengan narasi itu memberikan optimis dulu kepada masyarakat Turki akan dimasukkan di rencana pembangunan. Nah, saya kira ini sangat mendidik, perlu diterapkan di kita, karena kampanye kita sangat boros dan merusak lingkungan,\" tegasnya. Kematangan Berdemokrasi Turki Sedangkan Dr. Sitaresmi Soekanto, Salah seorang Pendiri Partai Gelora Indonesia menegaskan, bahwa Pemilu Turki 2023 merupakan bentuk kematangan dalam berdemokrasi di Turki, baik rakyat maupun sistemnya. \"Saya melihat ada kematangan demokrasi di Turki. Ada kematangan rakyatnya yang melihat secara obyektif, bahwa partai-partai oposisi tidak mereka inginkan untuk mematikan demokrasi yang ada. Kemenangan Erdogan bagian dari penyelamatan Turki,\" kata Sitaresmi. Ia berpandangan, kematangan rakyatnya menjadi kunci dalam keberhasilan berdemokrasi di Turki. Sebab, Erdogan selalu mengedepankan dialog dengan masyarakatnya, dan mengatakan tidak bisa berjuang dengan melakukan hal-hal frontal seperti kudeta untuk melakukan perubahan. \"Kehadiran AK Parti pimpinan Erdogan ini berhasil memodernisasi Turki, meski kontitusinya tetap sekuler, tetapi masyarakat sangat religius sekarang. Itu sebenarnya sudah terlihat ketika Erdogan menjadi Wali Kota Istanbul,\" katanya. Pendiri partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berharap kerja partai politik (parpol) dan tokoh politik harus berbasis prestasi bukan gimmick dan pencitraan. Erdogan mencontohkan hal ini secara konsisten. \"Tugas partai politik adalah public educator dan public narrator, bukan pembawa sembako. Tata kelola partai politik yang bagus agar menghasilkan output yang bagus,\" katanya. Ia juga menilai AK Partai Turki contoh partai modern yang mampu menampilkan demokrasi yang sehat dan Islam yang damai di waktu yang sama. \"Perpecahan dan pembelahan politik selalu merugikan kita sendiri. Hal ini perlu selalu dihindari oleh semua pihak,\" katanya. Sitaresmi mengatakan, tokoh politik sudah saatnya melakukan transfer narasi ke generasi selanjutnya dan tidak mempertahankan iklim gerontokrasi dalam berpartai. \"Pemilu yang baik adalah pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu Turki salah satu pemilu yang paling memiliki keabsahan tinggi di dunia 2023,\" katanya. Partai Gelora menilai pergolakan idelogi dan perbedaan pendapat dalam politik jangan diarahkan ke arah negatif. Tapi seharusnya menjadi khazanah kekayaan bangsa dan menjadi konsensus bersama dalam membangun. \"Tidak ada yang sempurna, oleh sebab itu semua stakeholder partai politik, politisi dan seterusnya harus mau berproses menuju demokrasi yang sehat dan mau berproses dalam melakukan menajemen demokrasi yang lebih substansial lagi,\" pungkas Sitaresmi Soekanto. (Ida)
KPU Situbondo Tidak Bisa Verifikasi Administrasi Bakal Caleg di "Silon"
Situbondo, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Situbondo tidak bisa melaksanakan verifikasi administrasi caleg di sistem aplikasi pencalonan (silon) sejak berakhirnya tahapan pengajuan persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten.Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto menjelaskan bahwa tahapan verifikasi administrasi bakal caleg di silon tidak bisa dilaksanakan sesuai petunjuk KPU RI, karena masih ada beberapa pengembangan pada sistem aplikasi pencalonan atau silon.\"Kalau kami sudah menyiapkan perangkatnya untuk verifikasi administrasi. Tapi KPU RI belum mengizinkan karena di sistem aplikasi pencalonan ada yang belum dipahami oleh operator di masing-masing daerah, dan perlu mengikuti bimbingan teknis (bimtek),\" ujarnya di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.Oleh karena itu, kata Marwoto, KPU Kabupaten Situbondo akan segera memberangkatkan operator ke KPU pusat untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai penggunaan sistem aplikasi pencalonan (silon) ke Jakarta.\"Jumat, kami memberangkatkan operator dan penanggung jawab teknis mengikuti bimbingan teknis mengenai penggunaan sistem aplikasi pencalonan atau silon,\" ujarnya.Marwoto menyampaikan, jika sesuai jadwal tahapan Pemilu Serentak 2024, semestinya verifikasi administrasi bakal caleg di silon dilaksanakan sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023.\"Jadi, pelaksanaan verifikasi administrasi bakal caleg akan dilaksanakan setelah operator mengikuti bimbingan teknis atau bimtek di KPU RI,\" katanya.Marwoto menjelaskan, mekanisme tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU adalah mencocokkan data di sistem aplikasi pencalonan dengan beberapa syarat yang sudah diserahkan oleh partai politik ke KPU terkait dengan bakal calon legislatif yang diajukan.\"Misalkan kelengkapan SKCK, surat kesehatan, dan lainnya, kami cocokkan bukti fisiknya dengan di sistem aplikasi pencalonan,\" ujarnya.KPU Kabupaten Situbondo mencatat 16 partai politik yang mengajukan bakal calon legislatif hingga hari terakhir pendaftaran, yakni pada 14 Mei lalu.Dari 17 partai politik di Situbondo, hanya Partai Garuda yang tidak hadir mendaftar ke KPU hingga hari terakhir tahapan pengajuan persyaratan pencalonan dan syarat bakal caleg DPRD kabupaten.Sebanyak 16 parpol yang mendaftar dan dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar yakni, yakni PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo, dan Partai Ummat.(ida/ANTARA)
Batas Usia Hakim MK Diusulkan Minimal 60 Tahun
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Arsul Sani mengatakan Komisi III DPR mengusulkan perubahan batas usia hakim Mahkamah Konstitusi (MK) minimal 60 tahun.\"DPR RI mengusulkan untuk dinaikkan usia minimal 55 tahun menjadi minimal 60 tahun untuk periode yang akan datang,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikan Arsul ketika diminta tanggapan Hasil Rapat Tertutup Panitia Kerja (Panja) Perubahan Keempat Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK).Selain membahas perubahan usia minimal hakim MK, rapat panja membahas soal masa jabatan hakim MK. Sebelumnya, satu periode jabatan hakim MK adalah 15 tahun dan sekarang diubah menjadi maksimal 10 tahun.\"Karena hakim MK itu minimal, ketika masuk usianya 60 tahun, kemudian usia 70 tahun pensiun. Nah itu disepakati pemerintah,\" ungkapnya.Kemudian, katanya, isu yang masih menjadi pembahasan adalah tentang ketentuan peralihan hakim MK karena ada sejumlah hakim MK yang umurnya belum mencapai 60 tahun.\"Masing-masing fraksi menyampaikan usulan, dan kemudian pemerintah menyampaikan usulan, yang itu nanti pemerintah akan dibawa dikonsultasikan dengan Menkopolhukam dan Menkumham,\" jelasnya.Namun, soal batas minimal usia hakim MK, Arsul menuturkan pemerintah dan DPR RI telah menyepakati, sedangkan untuk ketentuan peralihan masih akan dibahas lagi.\"Soal batas usia minimal 60 tahun, pemerintah sudah sepakat, sudah setuju, tapi yang belum sepakat adalah ketentuan peralihan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Desain Surat Suara Masih Mengikuti Sistem Pemilu Terbuka
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengatakan bahwa desain surat suara sampai saat ini masih mengikuti desain surat suara model sistem proporsional terbuka.\"KPU menyiapkan draf peraturan KPU tentang logistik pemilu atau bahasa teknis di undang-undangnya itu perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ya, ada surat suara, ada formulir, kami mendesainnya masih menggunakan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka,\" ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.Ia menjelaskan desain surat suara memuat desain formulir yang di dalamnya ada nama partai, nomor urut partai, gambar partai, nama calon, dan nomor urut calon di setiap daerah pemilih di setiap surat suara maupun formulir.Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar sidang terkait gugatan UU Pemilu soal sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup. MK tinggal menggelar sidang putusan.Wakil Ketua MK Saldi Isra menepis tuduhan yang menyatakan bahwa majelis hakim MK menunda-nunda putusan perkara gugatan UU Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka.\"Kami akan segera menyelesaikan permohonan ini. Jadi, jangan dituduh nanti MK menunda segala macam, begitu,\" ujar Saldi Isra dalam Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, dipantau dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, di Jakarta, Selasa (23/5).Saldi Isra menyatakan apabila terdapat pihak-pihak yang ingin menyampaikan keberatan, keterangan tambahan, atau hal lainnya dapat disampaikan bersama dengan kesimpulan yang akan diserahkan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi.\"Ini perlu penegasan-penegasan, terutama yang memungkinkan penambahan waktu,\" kata Saldi Isra.Saldi Isra menegaskan bahwa Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berlangsung pada hari ini merupakan sidang terakhir dan majelis hakim akan segera mengambil putusan.Agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak kepada Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim telah menetapkan bahwa kesimpulan paling lambat diserahkan oleh pemohon dan para pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 31 Mei 2023.\"Penyerahan kesimpulan itu paling lambat pada hari Rabu, tolong diperhatikan, tanggal 31 Mei 2023, jam (pukul) 11.00 WIB,\" kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.Sebelumnya, enam orang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka ke tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Registrasi Perkara 114/PUU-XX/2022.Keenam orang tersebut, yakni Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dengan sistem tertutup ini, para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai.(ida/ANTARA)
Dugaan Korupsi Bansos Beras Masuk Radar Inspektorat Kemensos
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020 sudah masuk radar Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.Muhadjir yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Sosial pascapenangkapan Menteri Sosial sebelumnya, yakni Juliari P Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas skandal korupsi dana bansos penanganan COVID-19 menyampaikan informasi dugaan korupsi sudah masuk radar inspektorat sejak awal pemeriksaan korupsi bansos.“Setahu saya sudah, sudah ada di dalam (radar Inspektorat Jenderal Kemensos) sejak awal pemeriksaan. Tapi kan perlu bukti-bukti, perlu alat bukti yang memastikan bahwa itu memang terjadi dan kita kan tidak bisa grusa grusu, apalagi itu akan menyangkut orang, jadi harus kita hormati,” ujar Muhadjir dijumpai di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.Menyinggung mengapa penggeledahan Kantor Kemensos terkait korupsi bansos beras baru dilakukan saat ini, Muhadjir mengatakan hal itu secara teknis merupakan kewenangan aparat yang bertanggung jawab dalam hal ini Penyidik KPK.Muhadjir mengatakan persoalan bansos beras memang beragam, salah satunya pernah terjadi adanya beras bansos yang busuk karena saat pengiriman tidak ditutup terpal dan kehujanan.Namun, paparnya, masalah itu sudah diatasi dengan penggantian kerugian oleh pihak pengantar sesuai perjanjian sehingga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan di APBN.Muhadjir mengaku tidak tahu persis bagaimana kasus korupsi bansos beras itu bermula, namun dia memastikan hal itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Mensos, apalagi saat Mensos saat ini Tri Rismaharini menjabat.“Saya kan pernah menjadi Plt Mensos dan juga (kasusnya) sebelum Ibu Mensos (Risma). Kasus itu kelanjutan dari kasus sebelumnya, jadi ya kita lihat prosesnya saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang sekarang ya, ini saya pastikan,” ujarnya.Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Sosial tidak masalah jika ada dugaan korupsi bantuan sosial yang dicurigai terjadi di sana.\"Kalau ada penyimpangan, ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan itu (pemeriksaan atau penggeledahan). Saya kira tidak akan ada masalah kalau memang ada suatu yang dicurigai, sampai ketemu datanya benar atau tidak benar,\" kata Wapres di Jakarta, Rabu.Wapres menekankan pemerintah sendiri terus memperbaiki sistem pencegahan korupsi dan secara terus-menerus melakukan pengawasan pelaksanaan atau penyaluran bantuan sosial.(ida/FNN)
Ketika Surya Paloh Melawan sebagai Penebus Dosa
ISLAM tidak mengenal dosa waris. Tapi Islam juga mengajarkan sebelum ajal datang bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa kita membuat orang banyak menjadi sengsara dan menderita. Inilah yang dilakukan oleh Surya Paloh yang dikenal oleh adik-adiknya sesama aktivis dengan panggilan Bang SP. Beliau di samping sebagai aktivis juga sebagai pengusaha sukses. Dan juga sebagai bos media. SP termasuk salah satu orang pendukung Jokowi hingga menjadi presiden. Karena beliau sebagai pendukung, maka media dia menjadi media pendukung utama Jokowi. Sehingga kita yang gak suka langsung menghilangkan Metro Tipu dari channel TV kita di rumah. Kita gak bilang Metro TV tapi Metro Tipu. Itu karena sebagai pendukung Jokowi secara membabi buta. Tapi inilah hukum alam persahabatan yang dibungkus dengan kemunafikan dan kebohongan yang besar terutama kepada khalayak ramai (baca; rakyat) tidak akan berlangsung lama apalagi abadi. Tidak ada persahabatan yang dilandasi kemunafikan bisa awet. Pernikahan yang dilandasi kemunafikan saja bisa bubar apalagi hanya persahabatan? Malah akan terjadi permusuhan yang panjang. Ini yang dialami Bang SP saat ini. Setelah menyesali diri bahwa selama ini beliau mendukung orang yang salah jadi presiden, akhirnya beliau canangkan niat di dalam hati untuk memperbaiki diri di sisa umur ini. Kita gak tahu kapan umur ini akan berakhir. Beliau hanya pengen dikenang selepas habis kontrak hidupnya dengan Allah dikenang bahwa beliau pejuang demokrasi sejati karena Allah. Dan ini dikenang oleh anak cucunya. Pencanangan inilah sehingga beliau MENCALONKAN Anies sebagai presiden dan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertarungan bathin yang dialami Bang SP bukan gampang. Coba bayangkan beliau yang sebagai pendukung utama Jokowi jadi presiden dan beliau juga telah mengambil benefit atas dukungan itu tapi disaat mau berakhir rezim laknat ini, tiba-tiba Allah membolakbalikkan hati Bang SP sehingga beliau berpaling ke lain hati yang menjadi musuh besar rezim laknat yakni mencalonkan Anies. Maka mulai di sini Allah uji kematangan Bang SP di sisa umur ini. Kuat apa gak. Berbagai ancaman diberikan melalui agen-agen penghuni Istana laknat sampai bujuk rayu yang tidak sedikit dalam jumlah rupiah yang besar (triliunan) agar mencabut dukungan kepada Anies. Tidak juga Bang SP bergeming. Ini aktivis bukan kaleng-kaleng. Ini putra Aceh yang tak gentar dengan segala ancaman dan tidak goyah dengan bujuk rayu cuan karena beliau sudah kaya tajir melintir dan sudah jadi Sultan media, sehingga saat Sekjen Partai NASDEM Jhoni Plate ditangkap beliau bilang KEJAGUNG jangan tebang pilih. Tangkap juga dari kanan dan kiri atas bawah yang terlibat di kasus korupsi Kemoninfo ini. Karena beredar berita SUAMINYA PUAN MAHARANI dan HASTO SEKJEN PDIP juga turut menikmati uang korupsi BTS itu. Rakyat tinggal mau nunggu apakah Bang SP akan mengemis pada Jokowi atau akan melawan dengan cara yang bijaksana. Ini tergambar dari lagu dangdut Bang SP di YouTube bahwa Bang SP masih punya perasaan karena beliau juga dulu pernah jadi pencinta Jokowi\". Tapi sekarang kita telah ambil jalan berbeda. Dan mari bersaing secara fair. Kalau menurut rakyat, Bang SP harus lawan kedzaliman ini all out. Bang SP baru terasa kedzaliman rezim laknat ini belum berumur setahun, tapi rakyat telah merasakan hampir mau masuk 9 tahun. Usaha Bang SP diganggu dan anak buah di partai dikriminalisasi diborgol serta calon presiden diganggu terus agar gagal ikut kontestasi PILPRES. Dengan begitu mau baik-baik aja sama rezim laknat ini? NO WAY. Hajar Bang SP, rakyat akan mendukungmu. Giliran Anies menjadi presiden nanti maka insyaAllah hotel prodeo Nusakambangan masih kosong dan luas. Dan lepas ikan HIU macan disekitar situ disamping-samping penjara. Inilah cara Allah membalas manusia yang suka mendzalimi sesama manusia dengan tipu muslihatnya dan ketamakkannya. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Bekasi, 240523.
Mahasiswa: “Kita Harus Lakukan Revolusi Besar-besaran, bahkan Radikal Sekalipun”
Jakarta, FNN - Maraknya korupsi yang dilakukan di era rezim Joko Widodo memicu keprihatinan mahasiswa yang masih punya idealisme. Sejumlah mahasiswa dari lintas kampus menggelar diskusi bertajuk “Korupsi dan Perampokan Sumber Daya Alam: Merampas Masa Depan Anak Muda,” Rabu (24/05/2023) di Jakarta. Diskusi yang dilakukan secara hybrid itu dimoderatori oleh wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dengan narasumber para mahasiswa dan diikuti oleh puluhan mahasiswa dari 6 kampus di Jawa Barat. Sementara dari pantauan live streaming terlihat ada lebih dari 4000 penonton yang aktif mengikuti jalannya diskusi. Dilihat dari komentar para peserta zoom tampak antusias dan argumen para mahasiswa cukup memberikan sentilan yang menohok bagi penguasa. Bisma Ridho Pambudi dari ITB Bandung menyatakan kekayaan sumber daya alam seharusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengapa Indonesia tidak? Hal ini disebabkan oleh tidak adanya transparansi pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam tersebut. Di samping itu, banyaknya monopoli yang dilaukan oleh penguasa. “Seperti yang kita ketahui selama ini banyak penguasa yang mempunyai kepemilikan pribadi terhadap sumber daya alam. Saya minta pemerintah tidak sibuk grasak-grusuk ke sana ke mari untuk melanggengkan kekuasaan,” papar Bisma. Bisma yakin banyak jalan untuk bisa mengelola sumber daya alam agar bisa bermanfaat untuk masa depan negara ini, hanya saja pemerintah tidak pernah punya keinginan untuk memikirkan dan melakukannya. Pembicara yang lain, Harris Aufa dari Unsil Tasikmalaya menyatakan bahwa korupsi telah menghasilkan disparitas ekonomi. Tumbuh suburnya korupsi disebabkan oleh adanya sikap permisif terhadap budaya korupsi. Harris mencontohkan adanya sekelompok mahasiswa yang menyambut koruptor saat keluar dari penjara. Padahal seharusnya mahasiswa bisa menjadi penggerak untuk memberikan hukuman sosial terhadap koruptor sehingga budaya permisif terhadap korupsi ini bisa diminimalisir. Apa yang harus dilakukan mahasiswa? Harris mengajak para mahasiswa agar bisa memastikan proses politik kita bersih. “Saya merasa pemerintah kita bukan para pemikir, tapi pedagang. Siapapun mereka yang bermental pedagang, jangan dipilih lagi. Mahasiswa harus memiliki kesadaran, kritis, bagaimana memunculkan sense of crisis di tengah mahasiswa,” tegasnya. Andito dari Universitas Gunung Jati Cirebon mengajak mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara tegas. “Kita harus lakukan revolusi besar-besaran, yang paling radikal sekalipun. Semakin saya baca data tentang korupsi, saya semakin pesimistis dengan kondisi hari ini,” katanya geram. Dalam teorinya tentang Separation of Power, kata Andito, John Locke membagi lembaga negara berdasarkan tupoksi seperti trias politika. Akan tapi hari ini konsep ini menjadi sebuah sistem untuk mendorong perselingkuhan antar unsur kekuasaan. Ia mencontohkan Hakim Konstitusi, yang 3 dari Presiden, dan yang 3 lagi dari DPR. Hal ini memberikan makna bahwa masih ada campur tangan dari unsur kekuasaan. Andito meyakini pemerintahan yang baik lahir dari sistem yang baik. Jika hari ini pemerintah buruk lahir, maka hal itu hasil dari sistem yang buruk. Apa yang harus dilakukan? Andito mengajak pelaku politik untuk memberikan pendidikan politik yang benar pada masyarakat karena partai politik justru memberikan contoh pendidikan politik yang buruk. “Jangan pesimistis, karena langkah kecil adalah awal perubahan besar. Kemenangan kecil juga awal dari kemenangan besar,” tegasnya. Intan dari Universitas Negeri Jakarta menghadirkan Data World Bank 2017, bahwa 40 persen lapangan kerja bergantung pada industri sumber daya alam. Sementara industri sumber daya alam kita dikuasai oleh oligarki politik. Penguasaan ini terjadi lantaran para politisi butuh biaya mahal dalam pemilu, sehingga kebijakan ujungnya didominasi oleh kepentingan pihak yang memiliki uang. “Banyak perusahaan yang mendominasi sektor-sektor sumber daya alam misalnya Sinar Mas Group yang bahkan ada peningkatan lebih besar dari pada masa Orde Baru. Ginola Muhammad Safier dari Universitas Negeri Jakarta prihatin melihat indeks korupsi Indonesia anjlok pada peringkat 34 yang juga berdampak pada persoalan HAM dan demokrasi. Ginola menyarankan mahasiswa harus bisa menerapkan budaya intelektual yang bisa dimulai dengan membaca, menulis, diskusi dan melakukan riset. Pada sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan peserta diskusi, di antaranya Fadil dari Yuppentek mempertanyakan apakah kini saatnya mengganti sistem pemerintahan kita. Kumara (Yuppentek) mempertanyakan bagaimana teman-teman mengartikan Tri Darma Perguruan Tinggi tentang pengabdian masyarakat? Lalu Nadia dari UNJ mengaskan akar korupsi bukan hanya karena pendidikan politik tapi juga pendidikan formal. Selama 100 tahun Indonesia juga berbarengan dengan angka emas karena bonus demografi, akan tetapi tidak terlihat upaya pemerintah untuk menyikapi bonus demografi. Memed dari Polban mempertanyakan bagaimana pandangan teman-teman terhadap mimbar kebebasan akademik? Sementara Agia dari Yuppentek menanyakan bagaimana menanggapi intimidasi di internal dan eksternal kampus ketika bergerak? Aji dari UGJ Cirebon menanyakan bagaimana pandangan temen-temen terkait kondisi gerakan mahasiswa hari ini? Faisal Mazin dari Unsil mempertanyakan maraknya alih fungsi lahan yang menjadi awal korupsi dan pembangunan infrastruktur. Grediasyah dari Unsil menanyakan soal kajian Greenpeace dan Indef tentang kapitalisme kroni. Menjawab pertanyaan peserta diskusi, Harris Aufa dari Unsil, Tasikmalaya menegskana bahwa permasalahannya bukan pada sistem, tapi yang menjalankannya. Demokrasi hanya berjalan secara prosedural. Demonstrasi sebagai pengabdian, bukan langkah berkelanjutan, bukan mereka yang punya watak konfrontatif. Setiap kelompok mahasiswa harus bisa melakukan perubahan dari masing-masing level yang mereka mampu. Poin penting yang gagal dipahami oleh Menteri Pendidikan kata Harris bahwa pendidikan adalah kebebasan. Paradigma ini kata Harrus tidak akan bisa terwujud. Sementara Bisma menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang dibahas ini karena proses poltik yang tidak benar. “Hari ini pendidikan hanya diarahkan sebagai orang-orang yang mengisi pos-pos pekerjaan. Harusnya orangnnya yang merdeka bukan kampusnya yang merdeka. Bagaimana kita bisa mencerdaskan orang-orang di luar kampus, sementara mimbar kebebasan akademik kita diberangus?,” tegasnya. Bisma melihat sudah banyak konsensus global, akan tetapi tidak pernah diratifikasi dan diimplementasikan. Keikutsertaan Indonesia dalam konsensus-konsensus tersebut hanya jadi alat untuk pencitraan dalam politik luar negeri Indonesia. “Hari ini demokrasi hanya digunakan sebagai citra tapi di dalamnya terdapat konsentrasi kekuasaan yang monopolistik dan eksploitatif,” papara Bisma. Andito dari UGJ Cirebon memaparkan kampus seharusnya menjadi ujung tombak untuk melahirkan gagasan dan konsep-konsep baru. Andito menyarankan para poltisi seharusnya belajar dari akademisi di kampus, akan tetapi anehnya hari ini kampus justru ditekan oleh penguasa. “Jika bicara pencerdasan, kita tidak bisa bicara tentang mahasiswa saja. Selama 12 tahun pendidikan sebelum masuk pendidikan tinggi, kita tidak pernah diajarkan untuk bersikap kritis. Tapi ketika di kampus kita dituntut untuk kritis, ini artinya perlu sebuah determinasi dari bawah,” tegasnya. Bicara tentang intimidasi, Bisma mengajak harus ada konsolidasi dan partisipasi masyarakat. “Artinya kita harus pupuk kesadaran dulu pada masyarakat, animo untuk bersama-sama meruntuhkan tembok besar seperti kampus dan penguasa,” tegas Bisma. Sulitnya melalukan perubahan menurut Ginola dari UNJ Jakarta lantaran demokrasi kita tidak partisipatif. “Pendidikan orientasinya untuk menjadikan mahasiswa robot, bukan pemikir,”pungkasnya. (sws).
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dana Politik dari Jaringan Narkotika
Denpasar, FNN - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. Ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Badung, Bali, Rabu, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan bahwa indikasi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019. \"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada,\" kata Kombes Pol. Jayadi. Namun, Jayadi tidak menjabarkan secara perinci hasil temuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang telah beredar di Internet. \"Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Saya tak bisa katakan persentasenya. Kalau browsing (menjelajah) di internet anggota legislatif yang terlibat itu muncul semua,\" kata dia. Oleh karena itu, kata Jayadi, rakernis di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Bali, mulai Rabu hingga 25 Mei 2023 akan membahas kesiapan badan reserse narkoba seluruh Indonesia, salah satunya membahas tentang bagaimana menghadapi fenomena tersebut. \"Teman-teman direktur narkoba jajaran akan kami berikan pembekalan apa yang yang harus dilakukan terkait dengan ancaman yang akan dihadapi pada Pemilu 2024,\" katanya. Selain membahas tentang fenomena pendanaan pemilu dari jaringan narkoba, lanjut dia, rakernis tersebut juga membahas tentang narkoba jenis baru serta upaya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk wilayah Bali, dalam pantauan dari Mabes Polri, menurut dia, peredaran narkotika sedikit meningkat, terutama barang-barang yang dari luar, khususnya jenis-jenis yang menjadi spesifik di daerah wisata. Terkait dengan fenomena dana politik dari jaringan narkoba, Kepala BNN RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose telah mewanti-wanti seperti saat menggelar acara Gema War on Drugs di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (7/3/2023). Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan bahwa tren baru peredaran narkotika di daerah yang dikenal dengan sebutan narko-politik, yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik. Fenomena tersebut, kata dia, banyak terjadi di Sumatera Selatan. Bahkan, fenomena tersebut sengaja digunakan oleh politikus untuk mendulang suara pada kontestasi elektoral. Terkait dengan fenomena narko-politik, Golose belum memastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di provinsi itu memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di Sumsel. \"Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,\" imbuh mantan Kapolda Bali tersebut kala itu kepada awak media.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Mengunjungi Ponpes Darul Muttaqin Malang
Malang, Jawa Timur, FNN - Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Pendowo, Desa Jeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.Anies Baswedan tiba di pondok pesantren tersebut mengenakan baju koko berwarna putih dan kain sarung berwarna cokelat. Anies tiba di pondok pesantren tersebut kurang lebih pukul 15.30 WIB untuk melakukan silaturahim dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat.Dalam kesempatan itu, Anies berkomitmen untuk mengusung perubahan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu contoh, keberadaan petani di Indonesia, saat ini masih jauh dari kata keadilan.\"Keadilan, belum. Itu yang ingin kita ikhtiarkan. Jadi, kalau ditanya apa perubahan, membuat semuanya menjadi berkeadilan,\" kata Anies.Anies menjelaskan bahwa keberadaan para petani yang selama ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat dinilai masih belum mendapatkan keadilan, khususnya dari sisi pendapatan.Menurut dia, keberadaan para petani tersebut masih diselimuti kesulitan untuk menjalani kehidupan. Bahkan, para petani yang ada juga kesulitan untuk menabung sehingga jauh dari kata sejahtera.\"Contoh petani. Beras itu semua dikerjakan petani, yang menanam padi, yang merawat, sampai panen, sudah puluhan tahun, apakah mereka bisa menabung. Tabungan saja tidak punya, tetapi ini kami belum bicara kesejahteraan,\" katanya.Masyarakat Indonesia selama ini, lanjut dia, melihat keberadaan petani yang tidak sejahtera merupakan hal yang dianggap biasa. Namun, sesungguhnya hal tersebut merupakan masalah menahun, yang akhirnya dianggap bukan menjadi masalah.Permasalahan yang dihadapi para petani tersebut, kata dia, bukan hanya merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden atau menteri semata. Namun, apa yang dihadapi para petani harus menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat.\"Ini bukan kekeliruan presiden, menteri, ini adalah problem turun-temurun yang harus kita selesaikan. Jadi, kalau bicara seperti ini bukan mau menyalahkan satu atau dua orang, ini salah kita semua. Melihat petani dengan semua masalahnya dianggap sebagai hal yang biasa,\" katanya.Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sementara itu, bakal calon presiden lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.Sesuai dengan jadwal, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR RI 2019.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
