ALL CATEGORY
Latar Belakang Aturan Pembuatan SIM Wajib Menyertakan Sertifikat Mengemudi
Jakarta, FNN - Korlantas Polri menjelaskan latar belakang aturan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Tri Julianto Djatiutomo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, menjelaskan kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor, pengetahuan, wawasan berlalu lintas, dan etika berkendara merupakan faktor penting bagi keamanan, keselamatan, ketertiban maupun kelancaran lalu lintas. \"Kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan etika tersebut dapat dikembangkan melalui sebuah proses pelatihan kepada masyarakat calon pemohon penerbitan SIM,\" ujarnya. Ia menyebut, hasil analisa dan evaluasi (Anev) keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang besar antara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dengan kemampuan berkendara, wawasan, pengetahuan, serta etika berlalu lintas individu yang terlibat.Atas dasar hasil Anev tersebut, lanjut dia, Korlantas Polri sebagai pemangku tugas dan kewenangan dalam hal lalu lintas jalan raya merasa perlu agar setiap individu masyarakat pemohon penerbitan SIM harus memenuhi syarat dan kriteria teknis, pengetahuan, perilaku sebagai pengemudi yang baik, taat, dan bertanggung jawab. \"Setiap individu masyarakat pemohon penerbitan SIM harus memenuhi syarat, kriteria teknis, pengetahuan, perilaku sebagai pengemudi yang baik, taat, dan bertanggung jawab,\" ujarnya. Menurut Djati, aturan wajib sertifikat mengemudi bagi pemohon SIM ada sejak Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa bagi pemohon SIM baru dan/atau peningkatan golongan (khusus SIM Umum) wajib menyerahkan tanda bukti sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi. Ketentuan ini, kata dia, tetap diberlakukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi serta dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. \"Bahkan diperluas sasarannya bukan hanya bagi pemohon SIM umum, akan tetapi juga bagi pemohon SIM perseorangan,\" ujar Djati. Djati menambahkan ketentuan tentang kewajiban untuk menyerahkan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi bagi pemohon penerbitan SIM baru dan peningkatan golongan ini dimaksudkan sebagai upaya nyata Korlantas Polri untuk meningkatkan kualitas pengemudi di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan menghadirkan kamseltibcarlantas.(ida/ANTARA)
PDIP Korban Survei Elektabilitas Abal-abal
Oleh Indra Adil - Eksponen PKM IPB 77/78 SAMPAI saat ini baik melalui survei elektabilitas Kompas, Twitter, Google ataupun yang sejenisnya, yang bisa dipastikan jauh lebih objektif katimbang lembaga-lembaga survei abal-abal yang ada, yang memang didirikan untuk mencari cuan, elektabilitas Ganjar selalu berada di bawah 10%. Sungguh menyesakkan! PDIP yang partai besar tetapi miskin kader berkualitas, ternyata terjebak oleh skenario taipan konglo yang mengusung calon bonekanya dengan cara menyewa lembaga-lembaga survei abal-abal untuk meninggikan eektabilitas bonekanya itu ke tingkat yang tak masuk akal sehat. Bagaimana bisa masuk akal sehat, bila track record bonekanya tersebut berada seperti di bawah ini: 1. Ganjar adalah capres kader partai yang pernah mendapat teguran keras dari partainya sendiri akibat pembangkangan terhadap perintah partai untuk tidak cawe-cawe mencalonkan diri menjadi capres sebelum ada pengumuman resmi capres dari PDIP. 2. Secara moral dan etika sebagai calon Presiden RI dengan kebanggaan tak tersembunyikan, memamerkan pengakuan hobi memonton film-film porno melalui media podcast ternama Dedy Corbuzier tanpa ada rasa risih sedikit pun. Sebuah pameran kebobrokan moral yang dipertontonkan kepada jutaan rakyat Indonesia oleh seorang calon Presiden Republik Indonesia. 3. Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah membela investor tambang yang jelas-jelas merusak lingkungan hidup daerahnya sendiri dalam kasus Wadas yang fenomenal itu. Bahkan mengancam rakyatnya sendiri dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian. Bagaimana mungkin masyarakat Indonesia akan memilih capres yang mempunyai track record mengancam rakyatnya sendiri yang notabene wajib dilindunginya? 4. Setelah dipimpin Ganjar Pranowo, kemiskinan di Jawa Tengah justru naik ke peringkat lebih tinggi. Meskipun Kementerian Dalam Negeri mencoba meningkatkan kredibilitas Ganjar Pranowo dengan memberikan penghargaan sebagai Gubernur Terbaik Indonesia tahun 2022, masyarakat terbatas pun tidak ada yang merespons pemberian penghargaan tersebut, bahkan media nyaris tak memberitakannya sama sekali sehingga hampir tak terdengar gemanya. 5. Buruh-buruh di Jawa Tengah tidak berminat mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres RI karena tingkat upah minimum regional (UMR) Jawa Tengah termasuk UMR terendah di provinsi-provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa Ganjar lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang kepada buruhnya yang notabene adalah eakyat yang wajib dibela kesejahteraannya. 6. Ganjar juga dikenal sebagai pegiat medsos mania, yang rajin berkomunikasi dengan masyarakat secara tulisan dan rasan, sehingga lupa berhubungan langsung dengan rakyatnya sendiri secara lisan dan perasaan. Sungguh menyedihkan. Oleh karena itulah Ganjar banyak tidak mengetahui kondisi rakyatnya sendiri baik kondisi kesejahteraan maupun kondisi jalan-jalan raya di wilayahnya. Tidak heran bila datang musim hujan, wilayah-wilayah di Jawa Tengah menjadi langganan kebanjiran, bahkan di ibukota provinsinya sendiri, Semarang. 7. Banyak orang dan bahkan mantan relawan pendukungnya di GP Mania, Emmanuel Ebenezer, memberi kesaksian bahwa Ganjar sombong dan arogan. Penampilan di medsos yang dikesan-kesankan ramah dan familiar jauh berbeda dengan penampilan sesungguhnya sehari-hari. Pemimpin itu wajib dekat dan akrab dengan rakyat tentunya. 8. Kasus lama yang tak reda-reda, Ganjar selalu dan selalu dikaitkan dengan kasus korupsi E-KTP yang melibatkan dana Trilyunan Rupiah saat ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ditegaskan di dalam persidangan bahwa Ganjar menerima dana suap sebesar $ 520 ribu US. Bagaimana mungkin rakyat akan memilih capres yang ditengarai menerima uang suap ratusan ribu Dollar? 9. Posisi Ganjar jelas lebih buruk ketimbang Jokowi saat digadang-gadang menjadi Capres. Bila Jokowi diklaim Megawati sebagai petugas partai, maka kini Ganjar Pranowo diklaim masyarakat luas sebagai petugasnya dari petugas partai. Dengan track record seperti di atas, sungguh tak masuk akal sehat bila melalui proses pemilihan Presiden yang wajar dan fair Ganjar Pranowo bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Beberapa faktor di bawah ini menambah berat beban untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo: 1. Di dalam tubuh PDIP sendiri Ganjar mendapat resistensi yang kuat dari para pendukung Puan yang selama hampir sepuluh tahun ini bersemangat menyiapkan Puan untuk RI 1 dan secara tiba-tiba direnggut harapan mereka begitu saja dalam waktu yang sangat singkat. Secara psikologis mereka merasa sangat tidak siap untuk menghadapi perubahan tujuan yang harus mereka jalani. 2. Para Caleg PDIP yang telah mempersiapkan diri untuk kampanye pemilihan anggota legislatif, harus bekerja keras untuk diri mereka sendiri dan sebagian sangat besar tidak peduli pada Pilpres karena capres yang disodorkan partainya adalah rekan mereka sendiri yang mereka sudah sangat tahu \"track record\", karakter dan kualitas moral rekannya tersebut. Mereka tidak berminat menggolkan rekan tersebut untuk menjadi presiden, karena \"chemistry\" mereka selama ini adalah menggolkan Puan untuk menjadi presiden atau setidaknya menjadi Wakil Presiden RI. 3. Kondisi psikologis ini sama sekali tidak dipahami oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri yang menentukan sendiri calon presiden dari PDIP tanpa meminta masukan dari pembantu-pembantunya yang notabene akan membantunya dalam mensukseskan kerja besar Pemilu dan Pilpres mendatang. Kini Megawati harus menghadapi kenyataan pahit, perintahnya tidak didukung penuh oleh para pembantunya bahkan sampai ke daerah-daerah. Pembelahan di dalam tubuh PDIP tidak akan bisa dikendalikan oleh siapa pun saat ini karena perjuangan PDIP sudah keluar dari roh dan jiwa Soekarnoisme yang berlandaskan Marhaenisme. Wallahualam.
Tanda Crash Landing Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENDARAT adalah momen penting dari perjalanan udara. Jika mulus tanpa gangguan dan benturan maka pilot mendaratkan pesawat dengan baik \"soft landing\". Pilot patut mendapat ucapan \"good landing, captain\". Sebaliknya jika pendaratan itu buruk maka guncangan pesawat dapat mengguncangkan hati para penumpang. Apalagi jika terjadi insiden saat pendaratan. Ini yang disebut \"hard landing\" atau \"crash landing\". Dalam ekonomi \"soft landing\" dikenal sebagai sebuah penurunan siklus yang menghindari resesi. Sementara \"hard landing\" adalah kondisi perekonomian dimana periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi kemudian diikuti penurunan, parah, bahkan mungkin resesi. Sedangkan \"crash landing\" atau pendaratan darurat ditandai pemimpin korup, korupsi tinggi lalu bailout dimulai, banyak uang palsu yang beredar, inflasi dan memperparah ekonomi yang sakit. Dalam politik, \"crash landing\" adalah akhir jabatan dengan guncangan bahkan guncangan hebat. Mengancam keselamatan dan biasa ada korban. Presiden yang akan mengakhiri masa Jabatannya bagaikan pilot yang sedang menyiapkan pendaratan. Bagus atau buruk. Kemungkinan terbesarnya adalah akan terjadi \"crash landing\". Akibat profesionalitas pilot yang diragukan. Tidak mahir belajar dari pengalaman. Adapun tanda-tanda \"crash landing\" antara lain: Pertama, buram melihat landasan. Landasan Konstitusi dilihat secara bias. Masa jabatan Presiden itu maksimal 2 kali 5 tahun, namun ada gejala keinginan menambah periode atau memperpanjang tahun. Upaya untuk mencari celah belum padam. Kedua, cawe-cawe dalam menentukan dan memperjuangkan capres kepanjangan tangan. Nekad bermain di lapangan rekayasa atau ketidakadilan. Hal ini akan menimbulkan kritikan bahkan perlawanan keras. Desakan kuat untuk mundur atau dimundurkan. Ketiga, tidak mampu mengontrol beban sehingga mendarat dengan menabrak pembatas. Beban hutang Luar Negeri, beban pelanggaran HAM, beban memperalat hukum, beban membuat stigma buruk pada umat Islam, beban tekanan global akibat dekat RRC serta beban kepribadian ganda yakni suka dusta atau janji yang tak ditepati. Keempat, petugas navigator telah meninggalkan Jokowi sendirian. Koalisi pendukung Pemerintah bubar akibat koalisi pencapresan. Megawati dan PDIP sudah tidak sejalan, KIB dan KKIR belum jelas akan bersama. KPP sudah pasti berhadapan. Jokowi panik dalam keterasingan. Kelima, menutupi korupsi dan kolusi. Di ujung periode kasus 349 Trilyun TPPU dan 8 Trilyun BTS disembunyikan. Bom waktu yang mudah meledak. Sementara nepotisme yang terang-terangan memicu benturan politik yang menyakitkan. KKN rezim Jokowi sangat luar biasa. Sulit rasanya sebagai pilot yang diduga bersertifikat palsu dengan kemahiran mengendalikan yang diragukan akan mampu mendaratkan pesawat dengan \"soft landing\". Kecelakaan pesawat itu dapat menimbulkan korban jiwa para penumpang. Atas kelalaian dan kebodohan sang pilot maka sanksi hukum menghadang di depan. Kegagalan pendaratan menyebabkan pilot harus \"grounded\" di penjara. Bukan di Surakarta. (*)
Rezim Bermain Api untuk Kepentingan Siapa?
Oleh Dr. Anton Permana - Aktivis KAMI dan Pemerhati Sosial Politik Pemerintahan YANG paling berbahaya dari sebuah negara itu adalah ketika negara itu kehilangan arah (orientasi) dan navigasi serta motivasi geopolitik geostrategi negaranya menatap masa depan. Karena negara yang besar (strong state) itu, terbentuk setelah tangga sebagai negara (walfare state) pemberi kesejahteraan bagi kehidupan rakyatnya tercapai. Dan untuk mencapai tahapan itu butuh sebuah strategi bernegara dan system kepemimpinan yang mampu menjawab semua tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan menjadi sebuah kekuatan dan peluang untuk kelangsungan kehidupan bernegaranya. Berbeda dengan tipe negara yang masih berada dalam fase berkembang dan terjajah. Yaitu negara yang setiap arah kebijakan bernegaranya, berada di bawah kontrol kekuasaan suatu kelompok kekuatan politik. Sehingga kehidupan sosial politik bernegaranya selalu berada dalam kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan. Kondisi tipe bernegara seperti ini lazim terjadi saat ini. Karena negara yang besar dan maju, akan selalu “memakan” negara yang labil, lemah ketahanan sosial politiknya, namun mempunyai sumber kekayaan alam yang besar. Dan itu sudah hukum alam. Dengan hanya strategi infiltrasi, dan menajemen proxy, negara besar dan maju dengan mudah menciptakan para pemimpin boneka mereka di negara yang diinginkan. Apabila negara itu berbentuk absolut power berupa monarki ataupun otoriter sekalipun, selagi patuh dan ikut maka pemerintahan di negara itu akan dipertahankan. Begitu juga dengan negara yang sedang berkembang, maka pintu demokrasi akan menjadi pintu masuk infiltrasi kekuasaanya melalui mekanisme elektoral sekalipun yang sudah mereka atur dan tata kelola sedemikian rupa. Semua tergantung karakter pemerintahannya masing-masing. Selagi kepemimpinan pemerintahannya ikut dan bisa di atur, baik itu absolut dan demokrasi, maka pemerintahannya akan dipertahankan. Kalau tidak ikut dan susah diatur? Maka segala macam bentuk alibi akan mereka lakukan. Pemerintah yang absolut kalau bandel akan mereka jatuhkan atas nama demokrasi? Pemerintahan yang sudah demokratis tapi sulit diatur? Maka mereka ciptakan pemerintahan yang otoriter untuk mengendalikannya. Dan itulah bentuk standar ganda yang selalu dimainkan oleh kelompok negara maju tersebut hari ini. Ketika negara-negara di Timur Tengah yang berbentuk kerajaan (monarki absolut) itu patuh dan ikut mereka (barat), maka pemerintahannya akan dijaga dan dipertahankan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan lainnya. Namun ketika pemerintahannya tidak patuh dan membangkang, maka akan dijatuhkan atas nama demokrasi seperti Saddam Hussein di Irak. Moammar Khadafi di Libya dan Tunisia. Begitu juga sebaliknya untuk negara demokrasi. Ketika pemerintahannya meskipun sudah demokratis tapi pemimpinnya sulit diatur maka akan dijatuhkan melalui kudeta, people power, seperti Mesir, Pakistan, termasuk Indonesia di “era reformasi” 1998. Khusus Indonesia, kejatuhan Soeharto atas nama demokrasi dan HAM adalah pengaruh kuat desain kekuatan global, yang takut dan marah kepada Indonesia yang saat itu tumbuh besar, tapi susah diatur. Maka lahirlah era reformasi sampai saat ini. Mulai dari masa transisi era Gus Dur, Megawati, SBY, dan Joko Widodo. Mari jujur kita cermati, apakah semangat reformasi yang menjanjikan sebuah tata kelola kehidupan bernegara kita menjadi lebih baik atau tidak? KKN, kebebasan berpendapat, dan pengelolaan sumber kekayaan alam kita hari ini apa lebih baik atau tidak? Harmonisasi kehidupan sosial, kesejahteraan, permasalahan ekonomi, keadilan hukum, dan kewibawaan pemerintahan kita lebih baik atau tidak? Silahkan jawab sendiri dengan jujur. Era Orde Baru kita cap dulu otoriter, tidak demokrasi, terlalu sentralistik, namun output-nya yang kita rasakan adalah adanya stabilisasi pemerintahan, rakyat hidup tenang, ekonomi kerakyatan tumbuh berjalan, pranata sosial masyarakat terbentuk dengan baik. Dan wibawa pemerintahan begitu kuat dan disegani rakyatnya. Begitu juga di era SBY yang kita anggap super liberal dan pro kapitalisme. Namun, kehidupan berdemokrasi kita tumbuh. Tak ada yang dipenjara hanya gara-gara berbeda pendapat. SBY yang notabone pemerintahannya juga Presidensial, tak juga semena-mena menggunakan tangan kekuasaannya untuk membungkam menghabisi musuh politiknya. Image seorang “demokrat” sejati sangat esensial dijaga oleh seorang SBY. Begitu juga dalam tata kelola pemerintahan, masih ada norma, etika dan penegakan hukum yang “fair” tidak diskriminatif antara pro dan kontra pada pemerintah. Pengelolaan sumber kekayaan alampun masih “moderat” dan berkonstribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Faktanya hutang negara pada IMF lunas di era SBY. Pertumbuhan ekonomi rata-rata masih di atas 6 persen. Utang negara pun masih sehat terkendali. Sangat jauh berbeda dengan rezim hari ini. Semua penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura jadi negara demokrasi dan bebas, padahal ribuan orang dipenjara hanya karena perbedaan pendapat. Negara seolah jadi fasis. Siapa yang ikut aman, siapa yang bertentangan dianggap jadi musuh negara. Begitu juga dalam hal korupsi, KKN, penegakan hukum dan pengelolaan pemerintahan. Banyak pengamat yang menyatakan kerusakan rezim hari ini jauh lebih parah dari pada Orde Baru dan era SBY. Yang paling parah itu adalah dalam hal korupsi dan penegakan hukum. Boleh dikatakan hampir tidak ada satupun instansi pemerintahan yang bebas dari korupsi. Korupsi di negara kita sudah sangat sistemik. Melibatkan individual, lintas instansi dan pemimpinnya. Lebih parah lagi juga menimpa para penegak hukumnya. Begitu juga dalam hal keadilan hukum. Penguasa terlalu dalam dan semena-mena menggunakan tangan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya, dimana hal ini dahulu masih sangat terbatas disalahgunakan karena masih ada batas norma, etika, kontrol sosial dari berbagai pihak. Tak pernah dalam sejarah bangsa ini, seorang presiden begitu berani menabrak batas-batas aturan, norma, etika, bahkan konstitusi secara semena-mena. Seolah tak ada rasa malu dan jiwa kenegarawanan layaknya seorang pemimpin negara. Belum satu dasawarsa memimpin sudah menjadikan anak menantunya kepala daerah, menjadikan adik ipar sebagai ketua MK. Dan begitu agresif melakukan campur tangan “cawe-cawe” politik menggunakan fasilitas kekuasaannya. Berbagai macam aturan yang selama ini menjadi alat “pengekangan kekuasaan” agar tidak terjadi “abuse of power” sudah dilabrak begitu saja. Subsidi BBM dicabut perlahan, sehingga bahan sembako mahal. Membangun infrastruktur dengan utang fantastis padahal juga mangkrak dan membebani APBN yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Hampir Rp1.000 trilyun hanya untuk bayar utang dan bunganya. Sedangkan semakin banyak masyarakat yang miskin tidak punya rumah, pupuk petani mahal, solar nelayan mahal, biaya sekolah tinggi sehingga banyak yang putus sekolah. Permodalan bagi pelaku UMKM sangat rumit dan sulit mendapatkannya. Lapangan kerja pun tak tumbuh karena industrialisasi dan UMKM semakin hilang dan mati. Kebijakan impor serampangan telah membunuh segalanya. Rezim hari ini terlalu berani bermain api. Terlau percaya diri karena merasa di atas angin dapat mengendalikan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingannya. Sungguh tak dipedulikan lagi amanah konstitusi, norma dan etika bernegara hari ini. Politik kekuasaan sudah jadi Panglima. Penguasa malah beroposisi terhadap rakyatnya sendiri. Punya orientasi bernegara sendiri, jauh panggang dari pada api. Negara kita hari ini sudah kehilangan arah dan motivasi. Demokrasi pun dikebiri, demi keberlangsungan kekuasaan kelompok oligarki. Sungguh rezim hari ini, terlalu berani bermain api? Tapi sayangnya bukan untuk kepentingan amanat konstitusi, tetapi lebih cenderung untuk kepentingan kelompok oligarki. Ini yang akan berbahaya sekali karena telah mengganggu kenyamanan kehidupan civil society, yang konsekuensinya adalah; akan munculnya gelombang perlawanan, lambat atau cepat. Karena rezim hari ini seolah sengaja menciptakan kebuntuan-kebuntuan, dimana justru kebuntuan ini yang akan melahirkan sebuah ledakan besar perlawanan rakyat. Betul atau tidaknya hipotesa ini? Biar waktu yang menjawabnya. Karena kita semua pasti yakin, yang abadi itu adalah perubahan. Jangan melawan hukum alam. Karena secerah apapun matahari pasti juga akan tenggelam. Wallahu’alam.
Melawan atau Turun
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Aristoteles: Demokrasi dan oligarki yang tidak terkendali mengarah ke tirani. Ketika kekuasaan menjadi tirani, cepat atau lambat rakyat dengan caranya sendiri sendiri pasti akan bangkit melawan: \"When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to burn and murder.” (\"Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih. Ketika hukum tersesat pada kejumudan Undang-Undang atau bengkok karena uang, massa mulai akan membakar dan membunuh.\") Bisa terjadi makar, kudeta, peo+ple power atau Revolusi, masing memiliki ciri dan gerakan yang berbeda beda. \"Apabila rakyat tak berani mengeluh itu artinya sudah gawat dan apabila omongan penguasa tidak boleh dibantah dengan kebenaran itu artinya pasti terancam\" Berkaca dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776 secara eksplisit menegaskan, rakyat Amerika Serikat berhak mengganti pemerintah yang melanggar konstitusi, untuk membela dan menegakkan kedaulatan rakyat. Pemerintah dibentuk untuk menjamin hak dasar manusia dan hak-hak konstitusi lainnya. Pemerintah wajib menjalankan tugas dan kekuasaan yang diberikan kepadanya secara adil bagi seluruh rakyat. Kebenaran ini abadi dengan otoritas nya sendiri, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkahi oleh Sang Pencipta, dengan hak-haknya yang melekat tidak dapat dicabut, bahwa di antaranya adalah kehidupan, kebebasan, keadilan dan kebahagiaan. John Locke (1632-1704), pemerintah dibentuk oleh rakyat, dan harus senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai konstitusi dan amanah yang ditugaskan oleh rakyatnya. \"Saat ini presiden bukan hanya terlalu banyak melanggar konstitusi bahkan mengubah Indonesia telah menjadi milik kaum elit, para borjuis - kapitalis oligarki, bebas mengatur dan mengendalikan negara dengan suka cita menjadi ambtenaar\". Kekuasaan yang melanggar konstitusi, termasuk penghianatan kepada negara, bertindak melawan kepentingan rakyat dan menyimpang dari tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45, rakyat dapat dan bahkan wajib menurunkan dan menggantinya. Hal ini yang diartikan sebagai kedaulatan ada di tangan rakyat. \"Presiden akan melawan rakyat - turun dengan suka rela, atau terpaksa diturunkan oleh rakyatnya, baik dengan People Power Atau Revolusi, sebuah pilihan yang akan terjadi\" (*)
Pertemuan Puan dan AHY Siapa Peduli?
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) BEBERAPA waktu yang lalu, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani (Puan) menyebutkan ada 10 nama yang masuk dalam radar bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Dari 10 nama itu, salah satunya nama Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut masuk dalam radar PDIP. Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers usai agenda kedua dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Kemudian PD merespons masuknya nama AHY dalam radar PDIP sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Deputi Balitbang PD Syahrial Nasution menegaskan partainya masih setia mendukung Anies Rasyid Baswedan (ARB) di Pilpres 2024. Meski demikian, Syahrial mengapresiasi pernyataan Puan sebagai kejutan dan kabar baik. Sebab pernyataan Puan diyakini telah melewati penggodokan dan pertimbangan yang matang, sebelum disampaikan PDIP ke publik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Sekjen PD Teuku Riefky Harsya bertemu dan berbincang-bincang di sebuah rumah makan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023). Hasto mengaku dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal. Salah satunya terkait sistem pemilu hingga rencana pertemuan antara Puan dengan AHY. Pertemuan pendahuluan kedua sekjen partai, sebagai perintis jalan bagi pertemuan putri dan putra mahkota, pemilik partai yang sama-sama pernah berkuasa, dan tinggal di Istana Negara. Atas inisiasi dan fasilitasi kedua sekjen partai, akhirnya Puan dan AHY bertemu sambil makan bubur ayam di Plataran Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (18/6/2023) , usai olahraga pagi. Puan memulai jalan paginya dari Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta. Sedangkan, AHY berjalan pagi dari Sudirman- Thamrin, Jakarta. Puan menggunakan pakaian hitam, sedangkan AHY menggunakan pakaian biru gelap. Dalam pertemuan tersebut, Puan mengatakan PDIP berencana membangun komunikasi yang lebih intens dengan para elite politik. Ada keinginan bersama untuk membangun bangsa dan negara. Puan berharap bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Puan juga mengaku bahwa AHY menginginkan hubungan PD dan PDIP lebih harmonis. Keduanya sepakat memulai hubungan \"kakak- adik\", dan akan bertemu kembali. Sementara AHY mengaku, pertemuan tersebut merupakan salah satu bentuk agenda politik untuk membahas isu kenegaraan dan dinamika politik bersama PDIP. Pertemuan tersebut bukan hanya sekadar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. AHY menyebut PD dan PDIP memiliki jejak riwayat yang sama dalam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satunya, mereka sama-sama pernah menjadi ruling party atau partai penguasa dan juga sebagai partai oposisi. Meski diakui sebagai pertemuan politik plus makan bubur ayam, sesungguhnya tidak ada hal baru, maupun hal strategis yang dibahas Puan dan AHY. Komitmen untuk menjadikan Pemilu damai, menggembirakan sejatinya menjadi kewajiban dari semua peserta Pemilu. Namun pertemuan tersebut sedikit menarik karena dua hari sebelumnya, Jumat (16/6/2023) , PD kubu AHY baru saja meluncurkan aksi \"Demokrat Berdarah\" di Kantor DPP PD, Jakarta. Aksi pembubuhan cap jempol darah dan tanda tangan pada kain putih oleh pengurus, kader, dan simpatisan PD tersebut, sebagai deklarasi kesetiaan kepada AHY melawan upaya hukum PK Moeldoko di Mahkamah Agung. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa pertemuan Puan dan AHY adalah pertemuan biasa, dengan arah dan tujuan yang tidak jelas. Pertemuan biasa menjadi luar biasa bagi kubu AHY di tengah polemik Partai Demokrat. Kubu AHY justru mendapatkan keuntungan besar di tengah kegalauan akibat PK Moeldoko di MA. Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa PDIP dan Jokowi benar- benar tidak ikut \"cawe- cawe\" dalam sengketa PD. Kedua, bahwa kepiawaian Puan terbukti dengan berhasil memancing AHY yang hingga saat ini tidak mendapat kepastian dari ARB. Ancaman evaluasi dukungan dari kubu AHY terhadap ARB jika bacawapres tidak ditetapkan hingga akhir Juni 2023 sebagai isyarat bahwa KPP saat ini terancam bubar. Maka jika akhirnya KPP bubar, itu bukan karena pengaruh pihak luar, namun bersumber dari rapuhnya ikatan \"piagam deklarasi\" KPP sendiri. Ketiga, bahwa pertemuan putri dan putra mahkota pemilik partai tersebut sama sekali tidak menyentuh materi kebutuhan dan kepentingan, rakyat, bangsa, dan negara. Puan dan AHY hanya sedang beromantika sebagai sesama putri dan putra dari orangtua yang keduanya pernah bekerjasama dalam istana. Jika kemudian ada kesepakatan kerjasama politik diantara kedua partai pun pasti hanya terkait kepentingan kekuasaan kedua keluarga besar mereka, bukan kepentingan rakyat. Keempat, bahwa klaim atas pentingnya pertemuan Puan dan AHY sehingga ditunggu oleh banyak pihak tidak terbukti. Publik tidak peduli dengan pertemuan tersebut karena tidak mendapat asupan informasi penting, dan bermanfaat. Pertemuan yang disertai oleh petinggi kedua partai tidak lebih dari reuni antara kakak dan adik kelas. Publik justru menilai bahwa pertemuan Puan dan AHY sebagai bukti bahwa semua Parpol lebih mengutamakan kepentingan pragmatis dan oportunis. Pengakuan AHY terkait adanya pertikaian politik PDIP dan PD selama dua dekade semakin memperkuat keyakinan publik bahwa pertemuan tersebut hanya untuk kepentingan politik keluarga besar Megawati dan SBY. Kelima, bahwa pertemuan lanjutan antara Puan dan AHY diharapkan akan membahas masalah penting seperti pemberantasan politik uang, dan politisasi identitas berbasis SARA, serta eksploitasi ikatan- ikatan primordial dalam Pemilu 2024. Puan harus membantu AHY agar terus bertahan dalam KPP, sehingga KPP tetap dapat mengajukan pasangan calon di Pilpres 2024. Kornas akan terus berjuang dan bergerak untuk kemajuan peradaban politik bangsa Indonesia. Peran dan partisipasi rakyat harus semakin ditingkatkan. Parpol sebagai lembaga milik publik harus terus diingatkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam demokrasi ada di tangan rakyat. Maka kekuasaan eksklusif dan \"perasaan milik pribadi dan keluarga\" dalam Parpol harus dihentikan. (*)
Sepatu Anies Baswedan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur, ketika berkesempatan bicara di depan Anies Baswedan dan jajaran petinggi kaum buruh kemarin malam di Jakarta, memperkenalkan diri berasal dari pabrik yang memproduksi sepatu. Merek sepatu itu adalah Ecco, sepatu asal Denmark. Di Surabaya, pabrik sepatu ini dikerjakan puluhan ribu tenaga-tenaga buruh kita dalam naungan PT. Ecco Indonesia. Dialog Buruh dengan Anies Baswedan kemarin malam itu menjadi momen penting bagi arah nasib buruh ke depan. Hampir semua tokoh-tokoh buruh Indonesia hadir dalam acara itu. Penyelenggara dialog tersebut adalah serikat buruh SPN dan ASPEK, keduanya unsur KSPI, yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Bahkan, ketua KSPI dan sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, ketika menyampaikan dukungan itu, mencium tangan Ganjar Pranowo. Dengan acara dialog buruh dengan Anies tadi malam, terlihat Said Iqbal ditinggalkan oleh kaum buruh. Kaum buruh pasti tidak mendukung rezim pembuat Omnisbus Law Ciptaker, di mana Ganjar berada. Perjuangan kaum buruh saat ini justru bagaimana mencabut UU Omnisbus law. Selain itu buruh menuntut jaminan sosial sebagaimana kaum buruh di negara-negara \"welfare state\". Mereka percaya cuma Anies yang bisa merealisasikan itu. Tapi di sini kita, sebagaimana judul di atas, membahas sepatu Anies Baswedan. Kembali pada judul, ketika ketua SPN memperkenalkan diri sebagai pekerja sepatu Ecco, Anies Baswedan berdiri, memperlihatkan sepatu yang dia pakai. Mereknya Ecco. Anies bertanya, apakah yang dimaksudkan itu seperti sepatu yang dia kenakan? Sambil mencopot dan mengangkat tinggi sepatunya. Ketua SPN Jatim itu lalu mengiyakannya. Cerita ini saya peroleh dari Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, serikat buruh terbesar di Indonesia. Meski dia diusulkan kaum buruh sebagai Cawapres Anies di forum itu (lihat : politik.rmol.id/read/2023/06/19/578411/disarankan-gandeng-jumhur-hidayat-begini-kata-anies-baswedan), Jumhur lebih tertarik bercerita sepatu Anies kepada penulis. Isu sepatu Anies tentu sangat menarik, karena kejadian ini spontanitas, bukan disetting, yakni rakyat tahu sepatu Anies buatan lokal bukan untuk pencitraan. Ketika seorang pemimpin bangsa menggunakan produk lokal, itu menunjukkan 3 hal sebagai berikut. Pertama, Anies mendukung industrialisasi di Indonesia. Kedua, Anies ikut menciptakan nilai tambah di dalam negeri bagi kepentingan pengusaha dan buruh. Ketiga, terjadi de-Alienasi dalam skala yang besar. Hal ini penting diketahui rakyat, karena keterpurukan industri, kebijakan pro impor dan buruknya nasib buruh merajalela selama rezim Jokowi berkuasa. Subtitusi Impor dan Industrialisasi Sepatu yang digunakan Anies adalah produk lokal, meskipun hak merek milik negara lain. Di masa lalu, era 70-80an, industrialisasi tahap awal di Indonesia, dan negara berkembang lainnya, secara umum berlangsung demikian, yakni memproduksi produk-produk impor. Kebijakan ini dikenal sebagai subtitusi Impor. Substitusi impor merupakan tahap awal dari semua negara yang bertransformasi dari negara berkembang maupun agraris menjadi negara industri. Dari sisi negara maju, relokasi industri merupakan kebijakan mencari upah murah dan bahan baku murah. Sebaliknya, dari sisi negara berkembang, subtitusi impor merupakan kesempatan luar biasa untuk men transfer-in teknologi, mengurangi impor dan mempekerjakan sumberdaya manusia secara massal. Industrialisasi akan berkembang maju jika substitusi impor merupakan komponen basis, sebagai step untuk melompat pada industri maju, berteknologi tinggi. Tahap ini tidak bisa tidak dilewati. Korea misalnya, sebelum mereka mampu menghasilkan produk-produk elektronik dan komputer yang menyaingi negara maju, seperti Jepang dan Eropa, juga masuk pada industri subtitusi impor. Sekarang, produk mereka, misalnya, Samsung, telah menyaingi Philips dan Sony. Kesalahan terbesar bangsa kita soal industrialisasi ini adalah kegagalan dalam menggeser mindset \"comparative advantage\" menjadi \"competitive advantage\". Kita masih bangga dengan \"menjual\" upah buruh murah, bersaing terhadap negara sesama Asean, seperti Myanmar, Vietnam dll. Bahkan, di dalam negeri sendiri persaingan upah murah dikembangkan untuk relokasi pabrik-pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, misalnya. Kegagalan ini adalah sebuah jebakan (trap), di mana transformasi \"skill labor\" dari satu industri ke industri lainnya tidak dikontrol. Akibatnya, substitusi import seharusnya sebagai sebuah kebijakan transisi, akhirnya menjadi berkepanjangan. Akhirnya, cita-cita Indonesia menuju negara maju, negara industri, gagal. Kontribusi sektor industri terhadap GDP terus memburuk, jauh di bawah keberhasilan orde Baru. Industri berteknologi tinggi tidak terjadi, bahkan industri menengah seperti otomotif gagal. Tugas besar Anies ke depan adalah melanjutkan rencana industrialisasi yang terjadi di era Suharto dan Habibie. Kecintaan pejabat dan keluarga terhadap produk asing alias Flexing yang menjadi budaya glamour mereka saat ini merupakan tantangan. Pemimpin yang pro kebangkitan industri nasional harus memastikan dirinya dan keluarga mencintai produk lokal, bahkan jika bisa ber merk lokal. Nilai tambah Industrialisasi ke depan harus memastikan adanya proporsi industri yang berbasis nilai tambah. Indonesia harus memikirkan langkah Korea Selatan, dan Polandia, misalnya, dalam melakukan industrialisasi. Buruh-buruh mereka terus berkembang sebagai \"skill-labour\", yang mampu menciptakan produk dengan nilai tambah tinggi. Hal itu membuat mereka memberikan kesempatan pada buruh-buruh migran dari berbagai negara dunia, seperti dari Indonesia, untuk berkerja di negara mereka, pada sektor padat karya. Sektor alas kaki, seperti sepatu, tetap penting berkembang di Indonesia. Namun, ke depan, isu nilai tambah harus dimasukkan dalam strategi industri di sektor ini. De-Alienasi Alienasi kaum buruh sudah saya bahas dalam tulisan saya terdahulu \"Anies, Jumhur Hidayat dan Pembebasan Alienasi Kaum Buruh\". Alienasi intinya bercerita tentang keterasingan kaum buruh dalam hubungan produksi. Buruh hanya menjadi alat produksi saja. Jika pemimpin seperti Anies menggunakan produk yang di produksi kaum buruh, tentu saja akan terjadi de-Alienasi, karena buruh mempunyai rasa kebanggaan bahwa produknya dipakai pemimpin mereka. Jikalau semua pemimpin bangsa ini serta keluarganya menggunakan produk lokal, maka kaum buruh akan semakin semangat atau baik dalam hal produktivitas. Apalagi jika semangat menggunakan produk lokal menjadi budaya nasional, maka industri kita akan kokoh karena market produknya tersedia besar. Kesejahteraan Buruh Isu kesejahteraan buruh disampaikan ketua Serikat Pekerja SPN kepada Anies. Konsepnya Sistem Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat. Namun, pada negara-negara maju, konsep jaminan sosial berkembang seiring dengan meningkatnya industrialisasi, meningkatkan kontribusi skill workers dalam pembangunan dan semakin besarnya \"return to labor\" dalam pembagian nilai tambah. Memastikan sistem sosial bekerja sempurna harus seiring dengan produktivitas kaum buruh. Anies harus memikirkan upah buruh secara aggregat berkembang dalam porsi yang lebih besar. Sehingga buruh mensejahterakan dirinya karena kekuatannya sendiri, secara utama. Peran negara hanyalah pelengkapnya. Penutup Pada acara dialog Anies dan tokoh-tokoh buruh kemarin malam di Jakarta, secara tak disengaja, Anies Baswedan telah membuktikan dirinya memakai produk sepatu lokal. Spirit ini, mencintai produk lokal, harus menjadi agenda besar bangsa kita, bahkan jikalau bisa menjadi budaya elit bangsa dan keluarganya, bukan pencitraan. Keterjebkan Indonesia pada budaya impor dan mayoritas mengekspor produk ekstraktif membuat industrialisasi tidak berkembang. Sektor industri terus buruk di bawah 20% pada GDP. Industrialisasi hanya bisa dilakukan jika kita mengubah mindset pembangunan dari comparative advantage, yang berbasis buruh murah dan sumberdaya alam murah, menjadi competitive advantage yang berbasis skill labor dan teknologi. Namun, semua ini hanya terjadi jika para pemimpin kita mencintai produk lokal. Kita berharap Anies Baswedan dan kaum buruh mampu bersinergi membangun semangat cinta produk lokal, dimulai dari sepatu lokal. (*)
Pertemuan Puan – AHY, Sinyal bahwa Megawati Hendak Menghukum Jokowi
Jakarta, FNN – Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, kemarin adalah salah satu dari berbagai pertemuan politik jelang pemilu 2024. Pertemuan-pertemuan politik tersebut membuat kita semakin mendapat gambaran mengenai apa yang akan terjadi pada pilpres 2024. Dari keterangan pers yang disampaikan Puan dan AHY, menunjukkan bahwa ada kesepahaman di antara mereka dan ini menjadi penting untuk politik ke depan. “Iya, politik ke depan itu maksudnya putaran kedua, kira-kira. PDIP dan koalisi perubahan itu. Jadi blocking-nya agak bagus juga. Jadi, PDIP akan mengatur supaya di putaran kedua Anies akan bersama PDIP melalui lobi Demokrat supaya langsung berhadapan dengan Pak Prabowo. Jadi, sebetulnya ini bukan karena dendamnya sudah selesai antara Megawati dan SBY, atau antara Demokrat dan PDIP. Tetapi, mengantisipasi putaran kedua. Jadi ini betul-betul persekongkolan sebetulnya,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (19/6/23). Menurut Rocky, ucapan Puan dan AHY menunjukkan ada kematangan bahwa memang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, lebih baik berpikir ke depan supaya damai. Hal ini juga penting diwarnakan oleh dua anak muda, supaya orang tua mereka yang bersengketa biar saja menjadi urusan orang tua. Karena, anak-anak muda ini mesti mengatur ritme hidupnya ke depan agar jangan diatur oleh orang tua masing-masing. Dengan ini diharapkan SBY dan Megawati menganggap bahwa yang ada di depan itu adalah generasi baru yang berupaya memikirkan kehidupan politik yang damai dan enak dalam persaingan. Itu bagian wisdomnya. “Bagian intriknya tentu adalah kepastian bahwa Megawati memang sudah nggak mungkin bersekutu dengan Jokowi. Jadi, Ganjar itu sudah dimiliki sepenuhnya lah oleh Megawati, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Jokowi juga dikhawatirkan oleh Megawati, nanti di ujungnya tiba-tiba dia pindah ke Prabowo sepenuhnya,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, ini sebetulnya upaya untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Jadi, sebetulnya pertemuan antara AHY dan Puan untuk meredam cawe-cawenya Jokowi. Gampangnya begitu. Poin yang bagus, kata Rocky, adalah diperlihatkan ke publik bahwa ada percakapan antara Demokrat dan PDIP. Lebih dari itu, ada percakapan antara Puan dan AHY, yang dua-duanya mewakili sebagian besar pemilih Indonesia, generasi Z atau generasi milenial. Jadi, tetap ada kondisi lain, yaitu politik bisa sedikit lebih cair. “Yang tidak mungkin cair adalah presiden Jokowi, karena dia selalu kiri kanan. Jadi dia berupaya untuk zig zag terus, sementara sinyal yang diberikan oleh pertemuan kemarin itu bahwa Megawati hendak menghukum Jokowi, kira-kira begitu, dengan memanggil atau berupaya bertemu dengan SBY,” ungkap Rocky. Dengan posisi semacam itu, dari kubu Megawati berarti menghendaki jangan hanya ada dua pasang calon karena kalau hanya dengan dua pasang calon maka satu putaran langsung selesai. Mungkin Megawati ingin ada calon ketiga, yaitu Anies Baswedan, yang nanti diharapkan akan bergabung dengan dia pada putaran kedua. “Ya, itu pragmatisnya begitu. Jadi, jelas sinyalnya, Megawati mau bilang, eh Pak Jokowi, kita enggak ada soal dengan Anies. Kira-kira begitu,” ujar Rocky. Jadi, mudah dibaca bahwa Jokowi ingin menyingkirkan Anies, sedangkan Megawati justru merangkul partai yang pro-Anies, kata Rocky Gerung dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Jadi, kultur politiknya berubah akhirnya. Dengan kata lain, Pak Jokowi juga akhirnya punya semacam keputusan bahwa kalau begitu dia harus sepenuhnya mendukung Prabowo,” kata Rocky. Dalam pertukaran ini, kata Rocky, yang paling untung Gerindra terus, Prabowo terus. Karena tidak mungkin lagi ada keragu-raguan. Jokowi tidak mungkin mendukung PDIP karena PDIP berpotensi mendukung Anies. Jadi, saran Rocky, Jokowi putuskan saja bahwa dia berada di kubu Prabowo, selesai problem. Sementara, Megawati punya potensi untuk bergabung dengan koalisi perubahan kalau ada putaran kedua.(sof)
KPK Siap Menghadapi Praperadilan Hasbi Hasan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.\"Kami tegaskan KPK siap hadapi praperadilan tersebut karena kami juga yakin bahwa seluruh prosedur hukum telah kami lalui ketika menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dalam kesempatan tersebut, Ali Fikri menjelaskan bahwa tim Biro Hukum KPK tidak bisa menghadiri praperadilan yang diajukan tersangka Hasbi Hasan.\"Karena dalam waktu yang bersamaan ada dua sidang praperadilan, yaitu yang diajukan tersangka DTY (mantan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto) dan juga tim harus menghadiri sidang praperadilan di Pekanbaru,\" ujarnya.Oleh karena itu, tutur Ali Fikri, KPK sama sekali tidak bermaksud menunda-nunda atau menghindar dari praperadilan tersebut.\"Kami berkirim surat resmi kepada hakim PN Jakarta Selatan dan hal itu sudah disampaikan hakim di persidangan tadi,\" kata Ali Fikri.Sebelumnya, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel, gugatan Hasbi diajukan pada 26 Mei 2023 dan terdaftar dengan nomor perkara dengan nomor surat 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.Pemohon dalam gugatan tersebut adalah Dr. Hasbi Hasan, R.A., M.H., sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia\"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,\" demikian dikutip dari sipp.pn-jakartaselatan.go.id pada Sabtu (27/5).(ida/ANTARA)
Dewan Pers Mengimbau Agar Pemberitaan Pemilu Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan seluruh insan pers di Tanah Air untuk menjalankan perannya sebagai alat demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam pemberitaan mengenai Pemilu 2024. \"Pers yang digunakan ini harusnya mampu memperlihatkan kepentingan segenap warga masyarakat, bukan partisan tertentu ataupun pemilih modal sehingga pemilu kita kondusif, jujur, dan adil,\" ujar Ninik saat memberikan sambutan dalam acara \"Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024\" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin. Ninik mengingatkan pula langkah mengutamakan kepentingan rakyat itu dapat dilakukan oleh insan pers dengan memberikan informasi yang akurat, kredibel, dan mampu meningkatkan daya intelektual publik dalam berita yang disajikan. Berikutnya, ia juga mengingatkan insan pers Indonesia agar dalam menyajikan berita tidak melebihkan ataupun mengurangi informasi yang dibutuhkan publik. Langkah tersebut, lanjut dia, diperlukan agar masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup. Sebelumnya, Ninik mengajak semua pihak, mulai dari partai politik (parpol), para pemangku kepentingan, dan masyarakat, hingga insan pers agar berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. \"Dewan Pers sekali lagi ingin mengajak semua pihak, mari berkolaborasi, bekerja bersama, parpol, para pemangku kepentingan, masyarakat, insan pers, baik yang berbasis media maupun yang berbasis masyarakat untuk bersama-sama mendukung kesuksesan Pemilu 2024,\" ujar dia. Menurut Ninik, seluruh elemen bangsa Indonesia menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekosistem demokrasi yang lebih baik melalui penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik pula. \"Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya kami berharap bisa bersinergi sehingga kita bisa mewujudkan demokrasi yang kita harapkan,\" kata dia.(ida/ANTARA)
POPULER
