ALL CATEGORY
Pencak Silat Menjadi Kekuatan Diplomasi Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M Nabil Haroen menyatakan olahraga pencak silat dapat menjadi kekuatan diplomasi lunak (\"soft power diplomacy\") Indonesia.\"Pencak silat menjadi bagian tradisi yang bermanfaat untuk diplomasi Indonesia,\" katanya dihubungi di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Nabil terkait keberhasilan Indonesia sebagai Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2023 di Kamboja.\"Pencak silat Indonesia punya potensi luar biasa, tidak hanya dalam konteks prestasi dan tradisi, tapi juga dalam relasi antarnegara,\" jelasnya.Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) itu mengungkapkan pihaknya sudah memiliki rumusan terkait pengembangan olahraga itu.\"Sedang dikomunikasikan dengan antarpihak. Setiap tahun, ada banyak orang dari negeri lain yang datang ke Indonesia untuk belajar silat,\" ungkapnya.Dia berharap pencak silat Indonesia harus didukung terus agar kualitasnya semakin meningkat. Gus Nabil mencontohkan pada pertandingan, mereka telah menyiapkan \"digital scoring\" dan penggunaan pendekatan \"sport science\" untuk peningkatan kualitas ketahanan diri atlet.\"Ada ajang pertandingan prestasi berjenjang, dari daerah hingga nasional. Ini cara mencetak atlet terbaik Indonesia,\" katanya.Selain itu, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha swasta, dan organisasi masyarakat/publik menjadi penting.\"Harus ada skema berkelanjutan agar pencak silat Indonesia terus berprestasi di level dunia,\" harapnya.Gus Nabil mengucapkan selamat kepada semua atlet yang bertanding, jajaran pelatih, manajer, dan ofisial tim. Bagi dia, semua atlet Indonesia itu juara. Baik yang sekarang mendapatkan medali atau belum.\"Saya menyampaikan bahwa yang tahun ini belum juara, itu hanya belum dapat medali. Saya yakin, tahun-tahun selanjutnya atau di ajang lain, mereka juara,\" katanya.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengakui melihat bagaimana seleksi atlet serta proses pelatihan yang luar biasa.\"Para atlet ini merupakan generasi bangsa yang hebat. Punya kecerdasan, dedikasi, gairah bertanding, dan kecintaan mengabdi untuk Indonesia yang luar biasa,\" ungkapnya.Gus Nabil mendorong agar generasi muda mencintai pencak silat dengan cara yang mudah dipahami, menyenangkan, dan dibutuhkan.\"Kami dorong konten-konten pencak silat agar bisa masuk ke generasi Y dan Z dan bahkan generasi setelahnya. Selain itu, dorongan agar pencak silat \'trending\' di media sosial, terutama TikTok dan Instagram agar terhubung dengan para anak muda,\" katanya.(ida/ANTARA)
KPU Jawa Barat Menerima Pendaftaran Bakal Caleg DPRD dari PAN
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran 120 bakal calon legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi setempat pada Pemilu 2024 dari DPW PAN di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Pendaftaran ratusan bakal caleg tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Desy Ratnasari dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok.Tampak pula kader selebritis partai tersebut yang hadir mendaftarkan diri sebagai bakal caleg untuk DPRD Jawa Barat, seperti Eksanti, Ivan Fadilla, Selvi Kitty, Atep Rizal, dan Richie \"Five Minutes\".Rifki Ali Mubarok menjelaskan hingga Jumat, pukul 11.00 WIB, baru satu partai politik yang mendaftarkan bakal caleg ke KPU Jawa Barat, yakni PAN. Parpol lain yang sudah menginformasikan ke KPU Jawa Barat untuk mendaftarkan bakal caleg ialah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).Sementara itu, politikus sekaligus artis nasional Desy Ratnasari menambahkan alasan pihaknya mendaftarkan bakal caleg pada Jumat ialah sesuai dengan perintah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta nomor urut partai.\"Kami, dari DPW PAN Jawa Barat, melaksanakan pendaftaran ke KPU Jawa Barat. Sesungguhnya ini adalah perintah langsung ketum PAN bahwa di seluruh Indonesia harus hari ini mendaftarkan, yakni pada tanggal 12 (Mei), karena sesuai dengan nomor urut partai yakni PAN, 12, pas,\" kata Desy.Dia menambahkan pendaftaran tersebut berlangsung lancar tanpa ada hambatan tertentu.\"Alhamdulillah Allah Swt memudahkan tadi, tidak lama kami ngobrol di ruangan KPU Jawa Barat. Lalu, kemudian diselesaikan semua pemeriksaan berkas oleh KPU,\" jelasnya.Sebelum tiba di Kantor KPU Jawa Barat, Desy mengatakan rombongan bakal caleg dari PAN berkeliling Kota Bandung dengan menggunakan Bus Bandros (Bandung Tour on Bus).\"Jadi, supaya ada suasana ceria, kami tadi konvoi pakai Bandros karena itu ciri khas Kota Bandung. Kami apresiasi Pemprov Jabar punya Bandros. Lalu, ada penari jaipong, Shalawat Badar. Kami mixed and matched dunia akhirat, supaya Allah Swt memberikan keberkahan kepada langkah kami,\" ujar Desy Ratnasari.(ida/ANTARA)
KPU Diminta Memastikan Pengawasan Terhadap Petugas KPPS
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pengawasan kesehatan terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 2024.\"Kenapa Komnas HAM memberi perhatian soal ini? Karena salah satu hak warga negara adalah hak atas kesehatan, hak hidup; dan itu bukan hanya warga secara umum, tapi juga termasuk penyelenggara pemilu,\" kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Jumat.Menurut mantan anggota KPU RI itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjamin kesehatan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) karena hal itu merupakan hak asasi yang perlu dipenuhi.\"Penyelenggara pemilu yang bertugas pada saat pemilu itu memiliki hak atas kesehatan, yang itu harus dijamin oleh KPU sebagai regulatornya, sebagai yang merekrutnya, maupun Kementerian Kesehatan yang memang punya fasilitas dan infrastruktur kesehatan,\" tambahnya.Pramono menambahkan pihaknya telah mengkoordinasikan hal tersebut kepada KPU. Menurut dia, KPU sudah melakukan setidaknya tiga langkah inisiatif untuk memastikan pengawasan terhadap petugas KPPS.Langkah pertama adalah mengenai penetapan batas maksimal usia petugas KPPS. Diketahui, KPU menetapkan usia tertinggi untuk menjadi petugas KPPS pada Pemilu 2024 adalah 55 tahun.\"Kalau (Pemilu) 2019 dulu nggak ada batasannya,\" imbuhnya.Selain itu, KPU juga memperketat syarat kesehatan calon petugas KPPS dengan melampirkan surat keterangan sehat dari pihak yang berwenang.\"Kalau dulu, hanya surat pernyataan bahwa \'saya sehat\', sekarang harus dengan surat keterangan sehat yang lebih otoritatif,\" tuturnya.KPU pun akan mengurangi beban kerja para petugas KPPS dengan membagi proses penghitungan suara menjadi dua panel, sehingga durasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat optimal.Pramono menilai langkah inisiatif KPU tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja seperti pada Pemilu 2019.\"Dengan mengurangi beban pekerjaan, tingkat stres petugas itu potensinya akan berkurang. Dengan demikian, diharapkan peluang atau potensi terjadinya sakit maupun meninggal itu jauh lebih kecil,\" katanya.Lebih lanjut, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah menambahkan KPU perlu memastikan ketersediaan obat-obatan atau infrastruktur pendukung kesehatan lainnya di tiap-tiap TPS.\"Terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari akses (fasilitas kesehatan), ya, (seperti) kepulauan dan pedalaman. Sehingga, ini perlu afirmasi bagaimana layanan kesehatan di tempat untuk para petugas KPPS,\" kata Anis.Selain itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyebutkan Komnas HAM juga merekomendasikan KPU untuk memastikan adanya asuransi kesehatan untuk petugas yang terlibat Pemilu Serentak 2024.\"Kami ingin pastikan seluruh penyelenggara itu punya asuransi, itu paling penting juga; dan ketika ada sakit, harus memastikan ada asuransi yang di-cover oleh KPU. Itu bagian dari yang kami rekomendasikan,\" ujar Saurlin.(ida/ANTARA)
Kasad Menambah Perlengkapan Prajurit Bertugas ke Papua
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menambah sejumlah perlengkapan untuk prajurit TNI AD yang akan berangkat ke Papua demi mendukung tugas mereka di daerah operasi.Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat, mengatakan tambahan dukungan perlengkapan dari Jenderal Dudung itu agar para prajurit lebih siap saat bertugas di Papua.\"Ini bukan dalam konteks tidak terpenuhi oleh Mabes TNI, tetapi ada perlengkapan yang membuat prajurit lebih nyaman dan lebih siap bergerak di sana. Contoh, di daerah pegunungan itu medannya bebatuan dan bahkan di sana kerap turun hujan; nah itu dilengkapi, ditambah lagi oleh Bapak Kasad dukungan sepatu PDL, termasuk juga mungkin nanti akan didukung ransel serbu,\" kata Hamim.Dia menjelaskan kebutuhan operasi para prajurit telah disediakan oleh Mabes TNI sebagai pengendali tugas operasi. Namun, ada beberapa perlengkapan yang perlu disesuaikan dengan kondisi daerahnya.\"Indeks operasional didukung Mabes TNI, tetapi ada beberapa perlengkapan tambahan yang membuat prajurit lebih nyaman dalam tugas. Contoh kemarin, Bapak Kasad memberi dukungan sepatu, sepatu yang memang nanti diharapkan benar-benar nyaman dipakai untuk medan operasi yang tidak sama dengan yang ada di Jawa,\" ujarnya.Sejak April lalu, Dudung bersama jajarannya telah berkeliling ke sejumlah markas satuan untuk memeriksa kesiapan prajurit yang akan diberangkatkan ke Papua.Beberapa satuan yang ditemui langsung oleh pejabat TNI AD itu, di antaranya Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya di Cianjur, Jawa Barat; Batalyon Infanteri Para Raider 433/Julu Siri di Maros, Sulawesi Selatan; Batalyon Infanteri 726/Tamalatea di Bone, Sulawesi Selatan; Batalyon Infanteri Para Raider 330/ Tri Darma di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat; serta Batalyon Infanteri Raider 310/Kidang Kencana.Pemberangkatan sejumlah pasukan ke Papua itu untuk menggantikan prajurit yang telah bertugas selama sembilan bulan atau lebih di Bumi Cendrawasih. Penugasan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono terkait rotasi pasukan di Papua.(ida/ANTARA)
Presiden Keluar dari Rambu Rambu Konstitusi
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih RENTETAN kejadian politik busuk terus terjadi. Partai Berkarya yang identik dengan keluarga Cendana, dan dianggap berpotensi menggangu kekuasaan, diambilalih oleh Muhdi PR dari kepemimpinan dari Tommy Soeharto. Pengambilalihan partai tetap dengan modus yang sama, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai, terjadilah Munaslub. Dari Munaslub itu, Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal. Secepatnya Kemenkumham mengesahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut mengesahkan Partai Berkarya di bawah pimpinan Muhdi PR. Kejadian dramatis terus terulang ketika penguasa merasa terganggu dengan munculnya capres Anies Baswedan, sebagai pengusung Partai Demokrat akan dipatahkan. Lagi dengan modus yang menciptakan Munaslub, masuk ke ranah PTUN, perampok partai dimenangkan oleh PTUN dan disyahkan oleh Menkumham. Patahlah Partai Demokrat, otomatis Anies Baswedan sebagai terpental dari capres 2024. Sebelumnya kongres Partai Amanah Nasional (PAN) dibuat ribut dan dalam perjalanan waktu harus dibersihkan dari tokoh pendiri partai PAN yang berseberangan dengan penguasa dan diserahkan ke Zulkifli Hasan yang relatif jinak dan bisa dikendalikan penguasa. Rentetan kejadian politik yang anomali menyimpang dari kondisi normal karena pengaruh berkuasa yang ingin tetap berkuasa, munculnya rekayasa dramatis bersumber dari rekayasa penyakit demokrasi adalah adanya ketentuan Presidential Treshold (PT) 20% kursi atau 25% suara, yang telah diberlakukan sejak Pemilu pilpres pertama tahun 2004. Dampak ikutannya makin runyam dan parah, presiden terkesan keluar dari rambu-rambu konstitusi: Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Sejalan dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Setelah rekayasa ini kandas muncul rekayasa lanjutan, strategi mengkerdilkan KPK berjalan beriringan dengan strategi memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan pilpres 2024. Calon presiden dari penguasa harus aman dan menang pada Pilpres 2024. Setelah penguasa merasa bisa memperdaya sebagian ketum partai, tidak ada habisnya akan bulus terus berlangsung disiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil pilpres 2024. Di ujung cerita rekayasa busuk yang akan menghancurkan proses demokrasi bisa berjalan secara normal. Paska Anies Baswedan bisa diamputasi maka capres Prabowo Subianto (PS) juga dalam ancaman dikerdilkan dengan membatasi parpol yang boleh koalisi dengan dengan PS. Sesungguhnya ada rekayasa tersembunyi, ketika PS bisa dipatahkan tanpa partner koalisi partai untuk memenuhi PT 20 %, maka terjadilah Capres tunggal Ganjar Pranowo. Seandainya rekayasa ini terjadi maka dipastikan akan ditolak oleh KPU. Kembalilah pada skenario awal perpanjangan masa jabatan Presiden atau hidup kembali masa jabatan presiden untuk periode ke tiga. Semua opsi di atas, penguasa saat ini tidak berdiri sendiri ada pengendali kekuatan yang lebih besar mengendalikan proses politik di Indonesia yang ingin tetap menancapkan kekuasaannya. Pertarungan kekuasaan Cina dan Amerika di Indonesia masuk begitu dalam dan penguasa saat ini seperti tidak berdaya menghadapinya. Ke mana proses politik Indonesia akan berlabuh, hancur atau Indonesia bisa kembali dan bangkit. Kata kuncinya adalah harus ada kekuatan rakyat mendobrak negara kembali ke UUD 45, baik sebelum atau sesudah Pilpres 2024. Idealnya sebelum Pilpres 2024; Indonesia sudah bisa kembali ke UUD 45. Kalau itu tidak terjadi Indonesia akan terus meluncur pada kekacauan dan kehancuran. Presiden keluar dari rambu rambu konstitusi, saat ini dalam kondisi tidak berdaya tersisa justru ketakutan paska lengser dari kekuasaannya. *****
Jokowi Menjelang Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AJAL kekuasaan Jokowi tinggal menghitung mundur. Meski pernah dan kuat wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan, akan tetapi wacana itu semakin meredup seiring Jokowi aktif untuk mendukung atau mengkondisikan Capres pilihannya. Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Kecenderungan terkuat tampaknya kepada Ganjar Pranowo. Meski dengan terpaksa. Mengapa terpaksa? Karena Jokowi kehilangan momentum untuk menjadi penentu atas Ganjar Pranowo sang jagoan awal yang kemudian ia tinggalkan saat tergoda untuk melirik Prabowo. Sementara Megawati merebut Ganjar atas dasar kalkulasi untuk masa depan PDIP. Meski harus mengorbankan karier dekat puterinya Puan Maharani. Ganjar yang direbut paksa membuat shock Jokowi. Ia limbung. Meski Jokowi mencoba memperbaiki posisi tetapi Ganjar kini sudah milik Megawati dan PDIP. Jokowi menjadi bukan penentu tetapi penyerta saja bahkan singgasana pun harus direlakan untuk dimanfaatkan. Jokowi panik menjelang tumbang. Tumbang normal pada tahun 2024 dan atas kecelakaan jika harus lengser sebelum 2024. Dua hal yang mungkin terjadi dalam proses politik. Kepanikan jika harus meninggalkan Istana pada tahun 2024 adalah ketidakpastian jaminan akan diri dan keluarga pasca tidak berkuasa. Jikapun Ganjar menjadi Presiden, Jokowi akan tetap berat berhadapan dengan tuntutan rakyat atas hutang dan beban berbagai kebijakan politiknya. Ganjar Pranowo yang berada di bawah kendali Megawati potensial melepas Jokowi tanpa perlindungan. Itu jika Ganjar sebagai pemenang. Nah jika ternyata Anies Baswedan yang justru menjadi Presiden, maka lebih celaka lagi bagi Jokowi. Anies Baswedan akan didesak oleh rakyat untuk mengaudit kekayaan Jokowi dan memproses hukum atas berbagai pelanggaran yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden. Kepanikan terbesar adalah jika ada tekanan rakyat yang meminta dirinya mundur atau mungkin dimundurkan segera. Gaung pemakzulan yang akan menggema. Manuver politik menuju 2024 yang dilakukan Jokowi semakin tak terkendali. Bergerak di antara usaha \"menyingkirkan\" Anies, merebut kembali kendali atas Ganjar serta mengobati dan memulihkan kepercayaan \"penghianatan\" kepada Prabowo. Berbagai manuver tak terkendali akan menjadi boomerang. Menggali kuburan sendiri untuk mengisinya lebih cepat. Blunder politik akan mempertajam perpecahan internal di lingkungan Istana. Publik sudah tahu dan bisa membaca antara Megawati dan Jokowi sebenarnya \"tidak akrab\" begitu juga dengan partai koalisi yang sedang bergerak sendiri-sendiri mencari posisi. Ketaatan pada Jokowi hanya basa-basi. Ketika mengumpulkan partai koalisi di istana ia menyatakan tidak melanggar konstitusi karena bertindak sebagai politisi. Ia lupa jika sebagai politisi memanfaatkan fasilitas negara itu yang disebut sebagai melanggar konstitusi. Masuk kategori \"perbuatan tercela\" yang menjadi elemen untuk impeachment. Manuver terdekat Jokowi adalah Musra relawan tanggal 14 Mei 2023 di GBK Senayan. Disebut sebagai puncak Musra. Jokowi akan hadir untuk memberi komando. \"Kita tunggu bersama apa yang akan diperintahkan Jokowi kepada kami semua di acara puncak Musra\", kata Budi Arie Setiadi Ketum DPP Projo. Kehadiran Jokowi dipastikan oleh DPP Projo tersebut. Kebingungan Jokowi menjelang tumbang akan terbaca dari perintah di Musra besok. Jika diarahkan untuk dukung Ganjar sebagai Capres maka itu pertanda Jokowi sudah sesak nafas berada di bawah arus kuat komando Megawati \"pemilik\" Ganjar Pranowo. Jika semangat mendorong Projo agar mendukung Prabowo, maka itu indikasi bahwa perpecahan elit politik Istana sudah semakin nyata. Memang kalau seseorang sudah mendekati ajal maka saat \"sakaratul maut\" ia meronta-ronta dengan tak jelas pegangan. Penuh ketakutan dan kekhawatiran akibat dosa-dosa yang bertumpuk. Pak Jokowi tidak terkecuali. Meronta menjelang tumbang. (*)
Pancasila dan Politik Identitas
Oleh Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag., - Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta, Dosen S3 Prodi Psikologi Pendidikan Islam UMY, dan Dosen Studi Kitab Tafsir UAD, Ketua Umum MUI dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Yogyakarta, Anggota Tim Penyusun Tafsir Al-Quran Tematik, dan Tim Revisi Terjemah Al-Quran Kemenag RI, Penulis e-book 365 Kearifan dari Socratres Hingga Soekarno, dan 60-an buku lainnya. PANCASILA adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menghayati dan meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan yang penuh pengorbanan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga. Dalam perjalanannya Pancasila mengalami pengayaan hingga menjadi rumusan final pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Pancasila cerminan suara hati nurani manusia Indonesia yang menggelorakan semangat dan harapan akan hari depan yang lebih baik. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kemajuan seseorang ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya dalam mengendalikan diri dan kepentingannya dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan negara. Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila pertama manusia Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beridabah menurut ajaran agamanya. Manusia Indonesia saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup sesama umat beragama. Kebebasan beragama diakui sebagai salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Dengan sila kedua, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak, derajat, dan kewajibannya, tanpa pembeda-bedaan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial, dan sebagainya. Sila kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan sila ketiga, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar kebhinekaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan sila keempat, manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keputusan menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Permusyawaratan dalam demokrasi didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Praktik pemilihan presiden secara langsung oleh semua warga negara Republik Indonesia dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara) tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan sila kelima manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terpadu dan tak boleh dipisahkan yang satu dari yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian seterusnya. Sebagai dasar negara Pancasila niscaya menjadi landasan Undang-undang Dasar dan Undang-undang lain serta peraturan-peraturan turunannya. Segala Undang-undang dan peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila, sejak hari proklamasi, Jumat 17 Agustus 1945 hingga hari ini, harus ditinjau ulang, diperbaiki, dan/atau dibatalkan. Politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik yang akan hidup bahagia, karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Kegiatan politik menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan kolektif dan mengikat melalui pendamaian perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Kegiatan politik suatu bangsa bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Politik dalam bentuk paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Persepsi adil itu dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi dan zaman yang bersangkutan. Politik dalam bentuk paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Pengelolaan kebhinekaan merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kohesivitas sosial yang akan membuat penduduk lintas agama dan lintas etnis nyaman. Setiap warga negara harus mempercayai sesama warga dan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat secara inklusif. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2023 bertema Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2-5 Mei 2023 membuahkan Surabaya Charter. Salah satu poin rekomendasinya untuk merespons situasi dan kondisi yang perkembangan adalah sebagai berikut: (5) Rejecting the utilization of religion for political purposes. The phenomenon of identity politics, especially on the ground on religion, must be strongly turned down. Merespons Surabaya Charter tersebut, Prof. Daniel M. Rosyid menulis, “Piagam Surabaya: Corong Snouck Hurgronje?” Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), di UINSA Surabaya melontarkan Piagam Surabaya yang salah satu isinya adalah menolak keras politik identitas, terutama pemanfaatan agama Islam dalam politik praktis. AICIS 2023 adalah forum studi, namun dengan menamai rumusan akhirnya sebagai Piagam Surabaya, sulit untuk menghindari kesan agenda politik dari konferensi ini. Bahkan dengan menamakannya sebagai Islamic Studies, tampak sekali agenda politik identitas yang justru hendak ditentangnya. Tesis pokok yang diperjuangkan AICIS 2023 adalah bahwa politik harus bebas dari agama. Tempat-tempat ibadah tidak boleh berbicara politik. Jika politik adalah perjuangan untuk menjadikan nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hanya pikiran yang terlatih yang menyadari bahwa agenda ini bertentangan secara langsung dengan Pembukaan UUD45 sebagaimana disepakati para pendiri bangsa ini. https://www.zonasatunews.com/tokoh-opini/piagam-surabaya-corong-snouck-hurgronje/ Politik identitas merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politik yang kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Antara nasionalisme dan agama sesungguhnya tidak bisa dan tidak pada tempatnya untuk dibenturkan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas tertentu digunakan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa \'sama\', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi pihak-pihak tertentu. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia. Belakangan ramai perbincangan mengenai politik identitas. Seorang muslim dianggap tidak baik jika memilih pemimpin berdasar agamanya, dengan alasan hal itu merupakan bentuk “politik identitas” yang buruk akibatnya. Jika yang dimaksud dengan “politik identitas” adalah memilih pemimpin muslim yang memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa, maka hukumnya wajib. Namun, jika yang dimaksud adalah mengeksploitasi dan memperjualbelikan Islam dan simbol-simbol lainnya untuk kepentingan politik pribadi dan golongan tertentu, maka hukumnya haram. Pemerintah adalah pihak yang memegang kekuasaan atau penanggung jawab yang dapat mengambil keputusan dan menangani berbagai macam persoalan. Di dalam Islam tidak ada pemisahan secara tajam antara soal-soal yang sakral dan sekular. Adanya suatu pemerintah diharapkan berjalan di atas kebenaran, dan dapat bertindak sebagai pemimpin yang saleh, benar, dan bersih pula. Kita harus menghormati dan mematuhi pemegang kekuasaan yang demikian. Dalam konteks pemilihan presiden 2024, pemerintah adalah penyelenggara sekaligus wasit dalam pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Semua warga negara Indonesia tanpa kecuali hendaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan tidak menyalahgunakan hak-haknya. Permainan apa pun akan rusak bila wasit ikut bermain. (*)
Presiden Gagal Landing
Oleh Laksma TNI Prn Ir. Fitri Hadi S., MAP - Analis Kebijakan Publik ADA apa dengan TNI dan ada apa pula dengan purnawirawan TNI. Sudah pecahkah negeri ini sehingga para perwira tinggi negeri ini merasa perlu tampil ke depan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Soetrisno berkata TNI harus digugah, TNI harus berani mengingatkan Presidennya. Kemudian mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan turun gunung, beliau mengatakan, \"Saya harus turun gunung, ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur.\" Lalu Puluhan perwira tinggi purnawirawan berdiri mengawal di belakang SBY dan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta tidak ketinggalan pula berdiri tegak mengawal Prabowo. Di tengah kemeriahan tampilnya para purnawirawan perwira tinggi TNI, menyeruak maju ke depan Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, seorang perwira tinggi TNI AD aktif, Pangdam Siliwangi, anak mantan Wakil Presiden RI Try Soetrisno, salah satu patriot sejati di negeri ini muncul mengingatkan. Aturan hukum akan jadi acuan TNI dan siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Sikap beretika, bijaksana, beradab dan tentu saja elegan harus ditunjukkan. Akan tetapi, andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Sebenarnya ini bukalah keresahan seorang jenderal dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 ini, tapi kepekaan seorang jenderal terhadap apa yang dirasakan rakyat menghadapi pemilu tahun 2024 ini. Tentu kita masih ingat pemilu tahun 2019 yang lalu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengungkapkan jumlah petugas penyelenggaraan pemilu yang meninggal dunia sebanyak 894 orang (Kompas.com 22 Januari 2020). Untuk tahun 2024 nanti berapa kira-kira petugas yang harus menyetor nyawa lagi? Dan teriakan pemilu curang mulai terdengar di sana-sini. Keterlibatan presiden pada koalisi partai untuk menentukan siapa calon presiden dirasakan tidak memenuhi rasa ketidakadilan. Hal ini bukan hanya sekali terjadi dan secara terang-terangan pula. Presiden Jokowi tampak begitu aktif menyiapkan penggantinya yang sesuai dengan keinginannya sehingga dimotorinyalah pembentukan Koalisi Besar gabungan dari KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Belum sempat KIB menentukan siapa calon presidennya, PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. PDIP tidak harus berkoalisi dengan partai manapun karena jumlah kursinya sudah memenuhi syarat ambang batas atau Presidential Threshold. Jokowi semakin memperlihatkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Perlakuan Jokowi ini sangat berbeda dengan calon presiden Anies Rasyid Baswedan yang lebih dulu dideklarasikan. Bahkan Nasdem partai yang mendeklarasinya digoyang untuk direshuffle serta dikuncilkan. Beberapa kali Jokowi mengumpulkan partai-partai di antaranya dikumpulkan di Istana Negara tanpa melibatkan Partai NasDem, menggambarkan dukungan Jokowi terhadap calon presiden tertentu. Atas perlakuan semua itu Surya Paloh tidak bergeming dan mengingatkan Jokowi bahwa presiden juga kepala negara harus untuk semua golongan. Kesabaran Surya Paloh mencapai puncaknya, Paloh menunjukkan ketegasannya ketika dukung-mendukung terhadap salah satu calom presiden semakin terang terangan. Lewat Luhut, Surya Paloh berpesan agar Presiden Jokowi tidak menunjukkan sikap meng-endorse figur calon tertentu. Sikap pemerintah atau presiden berpihak pada calon tertentu, Surya Paloh meminta agar Jokowi menghentikan langkah-langkah tersebut (Kompas.com 5 Mei 2023). Tahapan pemilu tahun 2024 baru tahap awal, tapi eskalasinya semakin memanas dan dirasakan banyak pihak. Mereka bersuara dengan bahasanya sendiri bahwa pemilu tahun 2024 akan berlangsung dengan curang dan banyak gangguan. Mereka secara tegas meminta agar pemilu 2024 belangsung aman bebas dari segala gangguan. Reaksi kemungkinan pemilu 2024 curang dan tidak aman juga disuarakan oleh Prabowo Prabowo dengan mengatakan bahwa Mas Ganjar dan Mas Anies dua duanya adalah putra putra terbaik bangsa juga, mereka juga niat untuk berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. “Ganjar maupun Anies adalah orang yang saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya, karena itu kita jangan terprovokasi, jangan menjelek- jelekkan siapapun,” kata Prabowo. Pernyataan Prabowo ini menggembirakan terutama para pendukung Anies Rasyid Baswedan yang selama ini merasa dipinggirkan, adalah bukan yang mustahil Prabowo akhirnya berdiri pihak Anies sebagai salah satu King Maker. King Maker adalah posisi yang tinggi dari pada hanya diposisikan sebagai seorang calon wakil presiden. Semuanya telah bersuara, tokoh partai, TNI dan bahkan dari kalangan pemerintah mengingingatkan, bahwa mereka tidak akan diam bila pemilu 2024 ada kecurangan atau upaya untuk penjegalan terhadap salah satu calon presiden. Masih adakah upaya penjegalan terhadap Anies? Jawabnya ada pada upaya Firli mengkriminalkan Anies atau upaya Moeldoko merampas Partai Demokrat. Cara yang paling mudah adalah gembosi Demokrat maka bubarlah koalisi Perubahan untuk Persatuan dan akhirnya gagallah Anies Rasyid Baswedan menjadi capres. Bila upaya itu dengan menggunakan tangan besi Jokowi maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, Anies gagal jadi calon presiden. Terjadilah keinginan Jokowi bahwa Ganjar didukung jadi calon Presiden, Anies berhasil disingkirkan, cadangan calon presiden Prabowo dimainkan. Lalu apakah Presiden Jokowi akan Happy Landing? Sebenarnya Jokowi tidak perlu gusar. Apapun yang akan dilakukan oleh presiden penggantinya adalah sepenuhnya tanggung jawab presiden pengganti tersebut dan apapun yang telah dilakukan Jokowi Ketika menjabat sebagai presiden adalah sepenuhnya tanggung jawab Jokowi. Jokowi tidak berhak mengatur seperti apa ke depanya Negara Republik Indonesia nantinya. Setelah Jokowi lengser madheg pandhito atau tersobek-sobek seperti Donald Trump? Janganlah menggantungkan nasibmu pada penggantimu karena siapapun penggantimu sesungguhnya tidak ada persahabatan yang abadi, yang adalah adalah kepentingan. Rakyatlah yang menentukan, bila apa yang dikerjakan Jokowi adalah benar maka rakyat akan menjaga Jokowi ke manapun berada. Jangan cemas gagal landing Jokowi karena tanggung jawab itu memang ada, bahkah sampai ke liang kuburpun tetap dikejar. (*)
Memiskinkan, Cara Ampuh Melawan Corrupted Mind Para Koruptor
Jakarta, FNN – Kemarin pemerintah telah mengajukan undang-undang perampasan aset sehingga draftnya sudah masuk ke DPR. Kini kita tinggal menunggu kerseriusan dari pemerintah dan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Seperti kita ketahui, selama ini banyak orang yang mengeluhkan bahwa koruptor yang ditangkap adalah koruptor yang sedang apes. Para koruptor juga seperti pindah lokasi ketika dipenjara. Mereka menghilang sebentar, tapi setelah bebas dia bisa menjadi selebriti atau dermawan. Tidak ada efek jera melekat padanya dan mental korupsinya bahkan bisa mengulang perbuatan korupsinya. Masalah ini menjadi topik diskusi Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (11/5/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Dalam diskusi tersebut, Rocky mengatakan: “Saya lihat fenomena ajaib di Indonesia. Koruptor begitu keluar (penjara) masuk headline. Dia bisa menyewa jurnalis, bisa nyewa follower, bisa nyewa lembaga survei, bisa nyewa presenter, lalu dianggap bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang mudah dilupakan.” Padahal, kata Rocky, kalau ada maling mencuri, dia tahu risiko digebukin bahkan sampai bonyok atau mati sekaligus. Jadi seorang pencuri menghitung risiko dia akan tertangkap, dikepung, bahkan dikeroyok. Tetapi, kalau koruptor, dia tahu bahwa dia tidak mungkin dikeroyok karena dia punya kekuasaan, dia punya uang. “Jadi, mental koruptor itu datang dari dua nilai, nilai rakus dan nilai pongah. Jadi ini orang-orang yang sudah rakus, pongah pula. Menganggap bahwa setelah bebas, publik bisa dia beli lagi, headline bisa dia beli lagi. Jadi, hal yang memalukan di kita, korupsi itu kan bukan sekedar mencuri, tetapi mengambil hak rakyat, dia merampok rakyat. Tetapi, tiba-tiba dia moralnya baik karena kehidupan keluarganya bagus-bagus saja, itu satu paket, itu kemunafikan. Dari awal mental korupsi itu berupaya untuk menipu public, seolah-olah apa yang diambil itu akan dikembalikan pada rakyat,” ungkap Rocky. Oleh karena itu, kata Rocky, kita ingin agar undang-undang perampasan aset ini betul-betul tidak sekadar membuat jera, tetapi memiskinkan. Sebab, kalau tidak dimiskinkan, begitu koruptor keluar dari penjara, kekayaannya masih ada, lalu dia lakukan lagi pola yang sama. Rocky menganggap bahwa seseorang yang betul-betul berwatak koruptif, dia isi kepala sampai hatinya supaya korupsi. Kalau dia berpenampilan seolah-olah dia soleh, seolah-olah dia sederhana, itu permainan wajah saja, tetapi intinya dari awal dia berniat untuk merusak sistem, dia berniat untuk merampas hak orang lain. Itulah beda antara koruptor dengan maling. Maling mempertahankan harga diri di depan anak istrinya, koruptor memanfaatkan kekuasaan dan seluruh citra tentang dia untuk membela kerakusan hidupnya. Yang memprihatinkan, saat ini valuenya publik juga sudah berubah. Publik pendukung koruptor tetap mengelu-elukannya, wartawan juga tetap mengelu-elukan mereka dengan memberikan panggung dan diwawancarai sana-sini. Sangat mungkin ini terjadi karena para koruptor tersebut masih punya sumber daya yang ditumpuk sekian tahun dari hasil korupsinya, sehingga mereka bisa membeli kekuasaan, kehormatan, dan membeli publisitas. “Itu intinya. Selama dia masih punya sumber daya, gangguan etisnya dia nggak peduli lagi. Dia anggap bahwa dia bisa tutupi bahkan hukuman yang berpuluh-puluh tahun itu dengan membeli kembali opini publik. Jadi, sebetulnya, begitu dia keluar karena mengorupsi uang negara, mengambil hak rakyat, dia mengorupsi lagi opini publik. Jadi, berkali-kali dia akan lakukan tindakan koruptif itu,” ujar Rocky. “Jadi, sekali lagi, seorang yang koruptor itu, dia punya corrupted mind yang enggak mungkin dia hapuskan dari pikiran dia. Karena dia tahu bahwa dia akan ditolak oleh publik maka dia berupaya untuk membeli publik, itu juga korupsi namanya. Karena itu, korupsi yang paling gila adalah berupaya untuk membujuk dirinya sendiri bahwa dia bukan koruptor, membujuk publik bahwa dia bukan koruptor. Jadi, terus-menerus rantai korupsi itu masuk di dalam peradaban kita. Kan corrupted mind, pikiran koruptif itu enggak mungkin berhenti,” lanjut Rocky. Di sinilah undang-undang perampasan aset menjadi penting, meski praktiknya agak sulit karena koruptornya pada umumnya adalah mereka yang duduk di eksekutif dan yudikatif itu sendiri. “Kalau kita mau pukul rata, siapa di DPR yang nggak korupsi. Siapa yang menjadi pimpinan fraksi yang nggak korupsi. Siapa yang menjadi anggota Banggar yang nggak korupsi. Jadi, kita balik saja, semua korupsi kecuali dibuktikan terbalik. Jadi, itu juga harus satu paket di dalam pikiran bahwa semua politisi itu korup, kecuali dibuktikan terbalik. Itu memang sangat berat,” tegas Rocky. Bahkan, lanjut Rocky, kalau kita lihat partai-partai yang berupaya untuk mencari cawapres, itu dari awal sudah koruptif pikirannya. Mencari cawapres itu bukan mencari orang yang punya program, punya ideologi, tapi mencari orang yang punya uang. Jadi, ketua-ketua partai juga sudah koruptif pikirannya. Ini yang disebut Rocky bahwa kita perlu radical brake, suatu pemutusan kualitatif dengan mental-mental semacam ini. Memang berat, tetapi kita percaya bahwa netizen perlahan-lahan paham dan satu waktu nanti akan ada pengadilan rakyat, pengadilan akal sehat, pengadilan etika. Itu mungkin terjadi kalau kita betul-betul ingin keluar dari peradaban busuk semacam ini. (ida)
Cak Imin Siap Mendukung Prabowo Menjadi Capres di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku siap mendukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Insyaallah. Kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, kami tentu siap saja untuk mendukung beliau,\" kata Cak Imin di Jalan Tegalan Nomor 27, Jakarta Timur, Kamis.Ia juga berlapang dada menerima keputusan bahwa Prabowo akan diusung menjadi capres di Pemilu 2024 dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Untuk itu, Cak Imin mengatakan akan mengumumkan keputusan tersebut secara resmi ke publik.Di sisi lain, awak media sempat menyinggung mengenai tujuan kegiatan safarinya ke sejumlah mantan wakil presiden untuk mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Namun, ia menjelaskan masih mengincar posisi capres.\"Kalau incarnya pasti presiden, tapi semua kami sowani termasuk capres,\" ujarnya.Meski begitu, Cak Imin tidak mempersoalkan apabila dirinya menjadi bakal cawapres.\"Kami harus banyak belajar mendapatkan masukan siapa tahu kalau tidak jadi presiden ya wakil presiden,\" tutur Cak Imin.Cak Imin melihat wapres memiliki peran yang begitu besar dalam mendampingi seorang presiden.\"Yang harus terus kita hormati, harus memberikan penghargaan yang tinggi atas perjuangan para wakil presiden,\" jelas dia.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
