ALL CATEGORY
Kemenkumham Diminta Menindak Tegas Dugaan Bunker Narkoba
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menindak tegas dugaan penemuan bunker narkoba di salah satu kampus di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).Andi Rio mempertanyakan dugaan adanya bunker narkoba di dalam kampus tersebut merupakan jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah Sulsel. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa lapas belum menjadi tempat yang memberi efek jera.“Kemenkumham harus bertanggung jawab dalam hal ini. Berikan sanksi berat dan sikap tegas terhadap jajarannya yang terlibat. Jangan sampai image lapas menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para bandar narkoba dalam mengendalikan dan mengedarkan narkoba dari dalam lapas,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.Andi Rio merasa prihatin dengan temuan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel tersebut. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa jaringan narkoba tidak bisa ditolerir.“Ini bukti bahwa jaringan narkoba serius ingin merusak generasi bangsa di Indonesia. Hal ini tidak dapat ditolerir serta harus diberantas secara serius oleh negara,\" kata Andi Rio.Dia mendorong Kemenkumham dan pihak kampus dapat bekerja sama membantu pihak kepolisian dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus ini. Andi Rio mengatakan kasus ini perlu dibuka secara transparan dan akuntabel.\"Kasus pengendalian narkoba dari dalam lapas bukanlah hal yang pertama terjadi. Ini masalah klasik dari zaman dahulu. Polda Sulsel harus mengungkap motif dan menelusuri siapa saja yang bermain terhadap peredaran aksi jual beli di lingkungan kampus,\" ucapnya.Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mengungkap ada temuan bunker penyimpanan narkoba pada salah satu kampus ternama di wilayah Kota Makassar.\"Bunkernya ada brankas untuk penyimpanan barang bukti dan transaksi narkoba. Pengakuan terakhir (pelaku) sebenarnya sudah masuk tiga kilogram di situ dan sudah beredar cukup lama,\" ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Dodi Rahmawan saat rilis kasus disertai tersangka di Mapolda Sulsel, Makassar, Kamis (8/6).Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel diketahui ikut menyelidiki dugaan temuan bunker narkoba tersebut.\"Pastilah diselidiki, kami tidak terpisah dengan Polda, kami lidik juga. Cuman kepastian, saya belum berani ekspos karena masih dalam pengembangan,\" ujar Kepala BNNP Sulsel Brigadir Jenderal Polisi Ghiri Prawijaya saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Jumat (9/6).(sof/ANTARA)
Ratusan Polisi Mengawal Pembukaan Penas Tani XVI di Padang
Padang, FNN - Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran mengerahkan 300 personel untuk mengamankan kegiatan pembukaan Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan XVI di Padang pada Sabtu (10/6).\"Untuk pengamanan hari ini kami mengerahkan tiga ratus personel yang merupakan gabungan dari personel Polresta Padang dan Kepolisian Sektor,\" kata Kepala Bagian Operasional Polresta Padang Kompol Deni Ahmad Hamdani di Padang, Sabtu.Ia mengatakan fokus pihaknya adalah memastikan kegiatan pembukaan Penas Tani berlangsung aman dan kondusif yakni di kampus Universitas Negeri Padang (UNP) dan kawasan Lanud Padang.\"Personel Satuan Lalu Lintas juga berupaya menjaga kelancaran arus yang dilalui oleh peserta Penas Tani mengingat tingginya mobilitas, kami juga melakukan rekayasa lalu lintas,\" jelasnya.Ia mengimbau masyarakat di kota setempat sebagai tuan rumah agar sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menyukseskan kegiatan Penas Tani XVI.Untuk diketahui kegiatan Penas Tani di Padang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, serta 289 kepala daerah yang terdiri dari 29 gubernur dan 260 bupati atau wali kota.Selain kepala daerah, para petani dan nelayan yang hadir terkonfirmasi sekitar 25 ribu orang dari berbagai provinsi di Indonesia termasuk para petani dan nelayan dari Sumbar.“Itu masih di luar jumlah pendamping dan ofisial yang diperkirakan sekitar lima ribu orang,\" kata Ketua Panitia Penas Tani Hansastri.Ia mengatakan persiapan pelaksanaan juga sudah maksimal hingga 100 persen, mulai dari panggung utama, stand-stand pameran produk pertanian, hingga gelar teknologi.Hansastri mengatakan keseriusan Sumbar untuk menyukseskan Penas Tani Nelayan itu menjadi bukti Sumbar siap untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan tingkat nasional maupun internasional.\"Kita memang berharap semakin banyak kegiatan nasional dan internasional yang digelar di Sumbar. Kita siap dari semua hal termasuk ketersediaan hotel dan penginapan,\" katanya.Penas Tani Nelayan 2023 berlangsung selama lima hari 10 sampai 15 Juni 2023. Petani dan nelayan dari Sumbar diharapkan bisa memaksimalkan momentum itu untuk meningkatkan wawasan dan jaringan guna mengembangkan usaha.Termasuk di dalamnya untuk para petani milenial yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan sektor pertanian masa depan.(ida/ANTARA)
BPN Menggandeng APH Mencegah Sengketa Tanah di Papua Barat
Manokwari, FNN - Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat menggandeng aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan guna mencegah sengketa tanah di provinsi itu.Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat John Wiclif Aufa di Manokwari, Sabtu, mengatakan bahwa sinergi kolaborasi sangat perlu dalam mengantisipasi timbulnya konflik pertanahan pada masa mendatang.Selain APH, BPN berkomitmen meningkatkan pemahaman kepada masyarakat adat terkait dengan syarat administrasi pertanahan yang menjadi legalitas hukum.\"Supaya tidak timbul konflik-konflik baru, kami lakukan pencegahan bersama-sama. Kami diskusi dengan APH,\" kata Jhon Wiclif.Dalam meningkatkan sinergi, kata dia, BPN menyelenggarakan sosialisasi pencegahan sengketa tanah selama 2 hari (9—10 Juni 2023) di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari.Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna mengoptimalkan strategi antisipasi masalah pertanahan yang terjadi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.\"Hal itu termasuk pengadaan tanah juga kadang bermasalah, padahal ada payung hukum yang jelas. Ini tugas kami berikan pemahaman kepada masyarakat,\" tutur Jhon Wiclif.Jhon Wiclif mengakui bahwa sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat adalah aset-aset milik pemerintah diklaim oleh masyarakat adat karena belum memiliki surat pelepasan adat.Menurut dia, terkadang masyarakat adat mengajukan tuntutan ganti rugi ganda meski pemerintah telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut.Kondisi ini, lanjut Jhon Wiclif, dapat diminimalisasi melalui edukasi yang rutin bagi semua masyarakat adat terkait dengan aturan hukum pertanahan.\"Makanya, administrasi pertanahan harus jelas. Kalau data kami tidak baik, ya, pasti sulit mencegah sengketa tanah,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Untuk Pembebasan Pilot Susi Air, Polda Papua Mengedepankan Upaya Negosiasi
Jayapura, FNN - Polda Papua masih tetap mengedepankan upaya negosiasi dalam pembebasan pilot Susi Air yakni Kapten Philip Mark Mehrtens yang telah di sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak empat bulan terakhir ini.Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo di Jayapura, Sabtu, mengatakan pihaknya bersama TNI serta Pemerintah setempat masih terkendala menjalin komunikasi dengan pimpinan KKB Egianus Kogoya.\"Terhitung sudah empat bulan pimpinan KKB Egianus Kogoya menyandera Kapten Philip Mark Mehrtens,\" katanya.Menurut Ignatius, berbagai upaya telah di lakukan aparat TNI-Polri melakukan pencarian dan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.\"Kami terus akan memaksimalkan upaya negosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk itu Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz 2023 sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum,\" ujarnya.Dia menjelaskan yang menjadi hambatan disini adalah kelompok Egianus Kogoya yang susah membuka komunikasi untuk mau bernegosiasi dan ini menjadi alot-nya proses ini sehingga berlarut-larut.\"Namun, kami yakin dan percaya dan terus tetap mengedepankan proses negosiasi untuk pembebasan pilot Susi Air ini,\" imbuhnya.Dia menambahkan berdasarkan data Kepolisian Polda Papua pilot kapten Philip masih berada di Kabupaten Nduga,Papua Pegunungan.\"Kami berharap KKB tetap membuka ruang negosiasi agar pilot Susi Air di bebaskan dengan selamat,\" ucapnya berharap.Sekadar diketahui, Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens disandera sejak 7 Februari lalu. setelah KKB melakukan aksi pembakaran Pesawat Susi Air Di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.(ida/ANTARA)
Kapal RS Malahayati Simbol Hadirnya Negara di Wilayah Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi mengatakan Kapal Rumah Sakit (RS) Terapung Laksamana Malahayati merupakan simbol kehadiran negara di wilayah maritim.“Ini (kapal RS Terapung Laksamana Malahayati) sekali lagi mengingatkan kehadiran negara di wilayah maritim harus ditingkatkan,” kata Budi di Dermaga Kade Inggom VVQ9+5M6, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.Hal itu disampaikan-nya dalam acara peresmian operasional Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Budi Karya mengaku bahagia laut Indonesia dihiasi kegiatan peluncuran dua kapal itu yang dinilainya sangat filosofis, terlebih operasinya menuju pelosok Tanah Air.\"Pak Presiden selalu berpesan semua kegiatan dilakukan harus memikirkan atas kepentingan rakyat dan kami melihat ada empat hal filosofis pada Kapal Laksamana Malahayati,\" kata Budi Karya dalam sambutannya.Adapun keempat hal filosofis itu adalah nama Laksamana Malahayati, kemudian sosoknya yang heroik sebagai pahlawan nasional, lalu tokoh perempuan, dan figur yang berasal dari ujung barat Indonesia.Budi Karya menyatakan Kapal Kesehatan tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara maritim.\"Ibu Mega yang saya hormati, apa yang menjadi kegiatan hari ini tentu langkah yang baik pada kami, kapal-kapal seperti ini harus dibangun lebih banyak menuju titik penting yang lebih jauh lagi dan empat filosofi tadi harus menjadi dasar apa yang kita lakukan,\" kata dia.Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Presiden Kelima RI itu didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat meninjau isi kapal.Dalam acara itu, hadir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.Tampak juga Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan pihak Baguna PDIP Ribka Tjiptaning.Di kegiatan tersebut hadir juga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, serta perwakilan Panglima TNI yaitu Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen dr. Guntoro.(ida/ANTARA)
Data Keterwakilan Perempuan di Setiap Dapil Perlu Ditampilkan
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan untuk mengetahui kepatuhan partai politik dalam pemenuhan kuota kaum hawa di dapil.\"Dengan demikian, publik akan tahu apakah partai politik patuh memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bacaleg pada setiap dapil,\" kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA, Sabtu pagi.Hal itu mengingat, kata pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah berbasis daerah pemilihan (dapil).Oleh karena itu, lanjut Titi, keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus dipenuhi parpol di setiap dapil sebagaimana dipraktikkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem menegaskan bahwa KPU RI harus membuka data per dapil agar publik bisa menilai kepatuhan partai politik. Pasalnya, ditengarai ada sejumlah dapil yang pengajuan caleg oleh partai politik yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen.Sejak pihaknya meminta revisi atas Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023, kata dia, selalu menekankan tentang pemenuhan keterwakilan perempuan yang harus berbasis dapil, dan bukan agregat dari seluruh dapil nasional atau per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.\"Data yang kami temukan ada sejumlah dapil di beberapa daerah yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen,\" kata anggota Dewan Pembina Perludem ini.Ia lantas mencontohkan di Sumatera Barat dan Banten, bahkan hampir di semua provinsi terdapat dapil yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen karena mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU No. 10/2023.Sebelumnya, pada hari Kamis (8/6) KPU RI menyatakan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 telah memenuhi komposisi bakal calon anggota DPR RI perempuan dalam penyusunan daftar bakal caleg, sebagaimana amanat Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu.Namun, menurut Titi, ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU No. 7/2017 mengatur tentang sistem semi zipper dalam penempatan nomor urut perempuan dalam daftar bakal caleg.Titi yang merupakan salah satu pemohon uji materi PKPU No. 10/2023 menegaskan bahwa penempatan perempuan dalam daftar bacaleg itu tetap harus sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU Pemilu, yaitu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.(ida/ANTARA)
Presiden Terkena Gangguan Psikis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Berbagai bentuk politik licik terus berkelindan, kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan sarana pemaksaan dan ancaman kebencian (hate crime ). Ancaman karena kebencian atau kejahatan kebencian Ini selalu terjadi sebagai kejahatan bermotifkan bias. Kalau ada Presiden cawe cawe mengancam, menghambat bahkan terlibat langsung merekayasa untuk mematahkan, menghentikan seorang Capres ditengah jalan dengan segala cara hanya karena bermotif prasangka, dipastikan Presiden tersebut dalam kondisi tidak normal, Dia presiden yang sedang terganggu psikisnya. Dalam situasi hate crime ( kejahatan kebencian ), para korban tidak sebatas direct victim yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya kekerasan bahkan tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu atau kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak - hak pribadinya Serangan melebar mencakup vicarious victims alias masyarakat. Kendati ‘sebatas’ vicarious ( perwakilan ) namun reaksi psikis mereka serupa dengan direct victim: takut, marah, terguncang, gaduh akan meluas. Kondisi seperti ini bisa mengarah pada bentrokan bahkan perang saudara. Bagaimana logikanya kalau hanya karena ketakutan muncul capres yang berpotensi di luar kendalinya bahkan penuh prasangka akan membahayakan dan mengancam dirinya, maka harus habisi. Prasangka tersebut justru datang dari imajinasi Presiden sendiri yang penuh dengan kecemasan dari berbagai masalah yang bersemayam dalam otak dan perasaannya berakibat hukum membahayakan dan mengancam dirinya. Korbannya akan melebar bukan hanya Capres yang harus jadi korban, rakyat bahkan negara akan menjadi korban. Dan proses demokrasi akan mandeg, situasi politik akan berubah menjadi horor yang menakutkan. Proses politik yang bisa terdeteksi munculnya rekayasa menyusun kekuatan Ketua Partai, kolaborasi dengan para Taipan Oligarki untuk bersama sama menghadang dan menghabisi Anies Baswedan jangan sampai menjadi Capres 2024. Reaksi mereka bukan hanya takut, cemas, khawatir, marah. Efek lanjutannya muncul macam macam rekayasa politik tanpa ada kendali akal sehat, karena psikisnya terus terguncang. Hebatnya di permak dengan bahasa politik \"ini untuk menjaga kelangsungan pembangunan kedepan, stabilitas negara dan lainnya\". Semua alibi yang konyol dan berbahaya, karena presiden sendiri yang membuat kekacauan dan negara dalam guncangan instabilitas. Jangan diabaikan situasi seperti ini bisa berakumulasi mengarah kekacauan yang tidak lagi bisa dikendalikan. Presiden seolah olah percaya diri tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah kerapuhan jiwa dan ketakutan yang terus menerus . Presiden harus menyadari situasi seperti ini harus di hentikan. Lain judul kalau sengaja diciptakan untuk mencari peluang jabatan tiga periode dengan alasan macan macam diluar akal sehat, menabrak , membajak konstitusi. Kalau itu pilihannya justru keadaan makin gawat , kerusakan negara akan makin parah. Kemarahan beberapa daerah bisa muncul ingin memisahkan diri dari NKRI, negara bisa bubar. ***
Ketika Kaum Sufi Didekati untuk Menangkal Radikalisme
Raja Mohammed VI menggunakan kaum sufi untuk memerangi radikalisme. Program reformasinya meliputi promosi gerakan Sufi dan pemikir Islam moderat. NAMA Marrakesh muncul di jalan-jalan Medina, yang ramai, dengan toko suvenir, kafe, dan Jama el-Fnaa yang tak terhitung jumlahnya, alun-alun pasar yang luas dengan pemain sulap, komedian, dan pawang ular. Tapi di samping Marrakesh yang hidup dari pariwisata, ada bagian dari warisan kota yang tetap tertutup bagi wisatawan . Marian Brehmer, peneliti Tasawuf dan kearifan Timur Tengah, menceritakan Marrakesh dikenal sebagai kota tujuh orang suci. Menurut tradisi Islam ini adalah perekat spiritual yang menyatukan kota berpenduduk sejuta jiwa tersebut. Masing-masing santo pelindung ini adalah seorang sarjana hukum Islam terkemuka, orang bijak atau mistikus dari Abad Pertengahan. \"Kuil Sufi tersebar di dalam dan di sekitar kota tua Marrakesh, meskipun dibutuhkan keahlian untuk melacaknya di labirin Medina,\" ujar Brehmer dalam tulisannya berjudul \"Sufism in Marocco: A cure for extremism?\" sebagaimana dilansir laman Qantara belum lama ini. Gagasan menghubungkan makam satu sama lain untuk membentuk ziarah ritual berasal dari Moulay Ismail, penguasa kedua dinasti Alaouite yang memerintah Maroko hingga saat ini. Moulay Ismail, yang mengarahkan jalannya negara dari 1672-1727 dan dikenal karena memerintah dengan tangan besi, ingin memperkuat zawiyas, pusat tarekat Sufi. Tujuannya untuk membatasi pengaruh tradisi ziarah yang bersaing – yaitu Regraga Suku Berber, yang memiliki jalur ziarah sendiri di wilayah yang sama, mengelilingi tujuh orang suci di kota pesisir Essaouira. Berbeda dengan tujuh orang suci Regraga, tujuh orang suci pelindung Marrakesh adalah keturunan Arab, seperti keluarga kerajaan Alaouites. Makna Spiritual Rencana Moulay Ismail berhasil. Marrakesh memperoleh makna spiritual dan segera menarik peziarah dari seluruh negeri, membantu meningkatkan ekonomi kota. Secara tradisional, ziarah yang mengikuti rute melingkar berdasarkan putaran Kakbah, dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin, dengan kunjungan ke salah satu wali pada masing-masing tujuh hari. Meski bentuk ritual asli dari tradisi ini sudah jarang dipraktikkan saat ini, banyak makam tokoh-tokoh saleh ini tetap menjadi magnet bagi pengunjung. Mereka termasuk tempat suci Sidi Ben Slimane al-Jazouli. Tokoh ini hidup pada abad ke-16 dan dikenal di Maghreb dan sekitarnya karena Dala\'il al-Khayrat-nya, kumpulan doa-doa Islam. Setelah lama berkeliling kota-kota suci Yerusalem, Madinah dan Makkah, al-Jazouli dikatakan telah menghabiskan empat belas tahun hidup dalam isolasi, dan akhirnya meninggal saat sedang salat. Mausoleum populer lainnya adalah makam Sidi Bel Abbes. Ia dikenal sebagai seorang bijak dari abad ke-12, yang menghabiskan beberapa tahun hidup sebagai pertapa di sebuah gua di luar Marrakesh. Atas undangan Sultan, dia kemudian pindah ke kota. Penguasa menganugerahkan sebuah madrasah untuk dia mengajar dan asrama untuk murid-muridnya. Halaman persegi di dalam kompleks kuil Sidi Bel Abbes dapat dicapai melalui gang tertutup yang digunakan bersama oleh pejalan kaki dan sepeda. Pada pagi yang istimewa ini, sekelompok pria dari berbagai usia sedang duduk berdoa di bawah arkade berwarna oker, dengan tasbih, untaian manik-manik seperti tasbih, meluncur di tangan mereka. Melihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa semua pria ini buta. Mereka tinggal di sebuah lembaga amal yang telah melekat pada kuil selama berabad-abad, dan kembali ke Sidi Bel Abbes sendiri, yang dikatakan memiliki perhatian khusus terhadap orang buta dan penglihatan sebagian. Seperti tipikal semua bangunan suci di Maroko, dinding bagian dalam mausoleum dihiasi dengan mosaik bintang, lingkaran, dan desain kotak-kotak yang rumit dalam berbagai urutan geometris dan pola warna. Arsitektur interior yang elegan ini dirancang untuk memberi pengunjung pengalaman surga di bumi saat mereka memasuki rumah Tuhan. Unsur Islam dan Perdukunan Persaudaraan sufi mulai terbentuk di Maroko pada abad ke-10 dan ke-11. Salah satu tokoh agama paling berpengaruh di negara itu adalah Abu al Hasan al-Shadili, pendiri tarekat Shadhiliyya, yang memiliki banyak pengikut di Afrika Utara dan sebagian Timur Tengah hingga hari ini. Tijaniyya juga sangat berpengaruh; itu didirikan oleh cendekiawan dan pembaharu Islam Ahmad al-Tijani, yang dikatakan memiliki visi di mana Nabi Muhammad menugaskannya untuk menciptakan tatanan baru. Makam Tijani di kota tua Fez masih dikunjungi peziarah dari Afrika Barat. Dan Maraboutisme, sejenis Sufisme populer yang menyebar ke seluruh Maroko dan Tunisia, memadukan unsur Islam dan perdukunan. Ini termasuk kunjungan orang suci setempat serta ritual tarian dan musik. Maroko, bagaimanapun, juga memiliki masalah dengan ekstremisme. Hal ini terkait langsung dengan tingginya tingkat pengangguran kaum muda di negara tersebut, yang mencapai hampir 40 persen di kota-kota. Suramnya prospek mendorong kaum muda ke tangan para ekstremis, seperti yang terjadi di bagian lain dunia Islam. Strategi Melawan Ekstremisme Gerakan fundamentalis seperti Salafisme dan Wahabisme telah memberikan pengaruh di Maroko selama beberapa dekade. Arab Saudi telah menyebarkan ideologi Wahabi di Afrika Utara sejak tahun 1970-an, dengan bantuan dolar minyak. Akibatnya, materi propaganda dari kaum Islamis jatuh ke tangan generasi yang tidak memiliki harapan masa depan. Serangkaian serangan al-Qaeda di kafe dan hotel di Casablanca pada tahun 2003, yang menewaskan 46 orang, merupakan titik balik bagaimana masalah ini dirasakan di Maroko. Para penyerang adalah “rumahan”, yang pada gilirannya menunjukkan kegagalan ekonomi negara – hampir semuanya berasal dari perkampungan kumuh Sidi Moumen di pinggiran Casablanca. Sejak serangan ini, raja Maroko, Mohammed VI – yang saat itu berada di tahun keempat pemerintahannya – telah mengangkat penyebab memerangi ekstremisme. Di samping peran politiknya, Mohammed VI juga merupakan pemimpin agama negara, “pemimpin umat beriman”. Program reformasinya mencakup promosi gerakan Sufi dan pemikir Islam moderat, yang dipandang sebagai sarana untuk mengobati penyebaran fanatisme – sebuah perspektif yang juga berulang kali didukung oleh para ahli strategi AS sejak 9/11. Perspektif ini, bagaimanapun, mengabaikan fakta bahwa tasawuf – meskipun diorganisasikan ke dalam berbagai tatanan – pertama-tama dan terutama merupakan jalan pembangunan karakter individu. Oleh karena itu, menggunakannya untuk tujuan politik bermasalah, meskipun sejarah tasawuf di Maghreb telah menampilkan beberapa gerakan politik yang berasal dari tarekat sufi, seperti Emir Abdelkader, yang berperang dan menang melawan penjajah Prancis. Menyusul serangan Casablanca, Mohammed VI kemudian menunjuk seorang akademisi dengan latar belakang Sufi sebagai Menteri Urusan Islam. “Sufisme adalah komponen penting dari budaya Maroko; ini lebih bersifat sosial daripada teoretis,” kata Ahmed Toufiq. “Saya tumbuh di tengah para mistikus dan pendongeng, yang menekankan kohesi sosial dan empati, penyembuhan dan kebaikan kepada sesama manusia.” Toufiq, Menteri Urusan Islam, merasakan hubungan dengan persaudaraan Boutchichiyyah, sebuah tatanan yang berakar pada abad ke-18. Dia adalah kepala Perpustakaan Nasional di Rabat dan mengajar tasawuf di Harvard. Pada tahun 2014 ia membantu mendirikan Mohammed VI Institute for the Training of Imams, yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam perjalanannya ke Maroko pada tahun 2019. Semangat tasawuf dengan demikian telah menjadi salah satu tangan penuntun di kemudi pemerintahan Maroko selama bertahun-tahun. Dalam kata-kata guru spiritual Toufiq Sidi Jamal al-Qadiri, kepala agama Boutchichiyyah, yang berkantor pusat di timur laut negara itu, mistisisme Islam dapat didefinisikan dalam istilah-istilah ini: “Sufisme adalah Islam yang serius. Itu adalah jantung dan inti fundamental, sumsum Islam. Itu adalah maqam keunggulan, pemurnian, ketulusan dan pengabdian dalam semua tindakan dan pekerjaan.” (Dimas Huda)
Anies Baswedan dan Komitmennya terhadap Rakyat Kecil
Oleh Suroto - Rakyat Jelata Beberapa waktu lalu saya punya kesempatan berbahagia bersilaturahmi dan berdiskusi dengan Mas Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Rektor Universitas Paramadina, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kediamanya Jalan Lebak Bulus yang asri dan sederhana. Saya terhitung jarang sekali bertemu atau sengaja menemui politisi yang masih aktif. Pertemuan ini memang saya sengaja berkenaan dengan turut mendampingi teman teman Urban Poor Consurtium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dengan tokohnya yang saya sudah kenal dekat dari sejak lama, Mbak Wardah Hafid dan Mas Gugun Muhammad serta teman- teman lainya. UPC dan JRMK adalah organisasi masyarakat kecil yang selama ini telah kita tahu kiprahnya dalam membela hak-hak mereka sendiri, rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan juga direpresi oleh kekuasaan yang korup dan berjalin kelindan dengan kepentingan para elit kaya. Wardah Hafid misalnya, adalah tokoh yang saya tahu sejak saya masih kanak-kanak lewat televisi. Orang yang gigih, penuh idealisme dalam membela rakyat miskin sejak zaman Soeharto masih begitu kuat, dia dan teman teman lainnya terlihat hampir setiap hari di televisi membela rakyat miskin di seluruh kota besar di Indonesia terutama di Jakarta. Soal idealisme, beliau termasuk salah satu mentor saya. Gugun adalah salah satu kadernya yang sekarang meneruskan perjuangan dengan gigih. Kembali ke soal diskusi dengan Mas Anies, saya kebetulan sebelum bertemu dengannya sempat mentwit untuk adakan tantangan debat soal pemikiran para calon Presiden Republik Indonesia terutama dalam soal Kesejahteraan Rakyat. Kebetulan Mas Anies, Mas Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo Subijanto adalah orang-orang yang saya mention dalam twit saya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Mas Anies dan berdiskusi langsung sehingga setidaknya saya dapat membaca langsung pemikiran dan kedalaman visinya dalam melihat masalah kesejahteraan rakyat. Selain tentu berkaitan dengan praktek kebijakan yang dia sudah terapkan selama ini di Jakarta dalam kaitanya dengan keberpihakanya pada rakyat miskin yang selalu dipinggirkan dan dianiaya oleh kekuasaan selama ini. Saya baru pertama kali bertemu. Pribadinya sangat santun dan halus. Bahkan ketika sampaikan soal visi perubahan yang ingin terus dia perjuangkan melalui jalur politik nasional. Cara penyampaianya sangat sistematis dan penuh kedalaman intelektuil. Menurut saya, seorang pemimpin yang memiliki visi itu tidak harus terlihat heboh untuk menjadi populer. Kita telah banyak terkecoh bukan?. Kembali soal komitmen Mas Anies terhadap rakyat miskin yang terpinggirkan. Saya kebetulan selama ini diajak (lebih pasnya diperintah) oleh Mbak Wardah dan Mas Gugun untuk membantu mengembangkan koperasi perumahan bagi warga miskin kota. Saya sempat kaget, karena kebijakan itu ternyata diberikan dukungan riil oleh Mas Anies sebagai Gubernur DKI yang baru waktu itu. Saya tadinya sangat ragu, pikir saya pemimpin pemimpin di DKI selama ini baik itu Pak Jokowi lalu diteruskan oleh Pak Ahok itu visinya dalam membangun Jakarta itu ya orang miskin disingkirkan dengan berbagai cara. Bahkan cara cara represif dengan kirimkan aparat dan buldoser untuk menggusur kampung-kampung hunian dan rakyat miskin kota. Orang-orang sederhana yang hidupnya sudah susah dan hanya mencari hidup. Orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Mereka dihasut, distigma sebagai penyebab banjir, sebagai hunian kumuh, dan bahkan secara sadis dan tanpa rasa kemanusiaan Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur berkata dengan kasar. \"Saya katakan, inginnya 10 juta penduduk DKI bisa penuh otak, perut dan dompetnya. Mereka sehat, bahagia, dan panjang umur. Tapi kalau ada 1000 orang bisa mengancam 10 juta orang ini jadi mati dan saya tegur gak mau dengar, saya bunuh di depan kalian yang 1000 itu,” kata Ahok. ( https://news.detik.com/berita/d-2661396/cerita-ahok-yang-lebih-utamakan-kepentingan-warga-banyak.) Bagi saya, jangankan ribuan, tidak ada alasan pembenar apapun untuk seseorang itu menghilangkan nyawa anak manusia. Apalagi mereka adalah rakyat kecil yang tak berdaya. Penghuni kota yang hidup sekedar mencari nafkah. Bagi saya ini hal prinsip. Bagi saya, Anies Baswedan dengan kepemimpinanya yang seringkali dihujat dan dibully di media sosial, saya lihat lebih menunjukkan komitmen dan dedikasi pada mereka yang seharusnya dilindungi dan diberikan kehidupan yang lebih layak. Dia memang tidak banyak berkata tapi tuduhan soal komitmennya terhadap pluralitas yang selama ini diragukan sudah dia tunjukkan. Bukan hanya dalam makna artifisial dengan buat parade kebhinekaan, tapi dia tunjukkan dengan karya bahwa Jakarta adalah rumah yang layak bagi siapapun juga. Bukan hanya bagi orang kaya tapi juga rakyat jelata tanpa bedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, atau Status Sosial. Saya senang Mas Anies mau mencalonkan diri menjadi Presiden. Menurut saya, tanpa harus banyak kata, dia adalah pemimpin yang walk to talk, katakan apa yang dia kerjakan. Bukan katakan akan bantu rakyat miskin ketika kampanye tapi menggusur mereka. Mas Anies, Saya mendukungmu! Jakarta, 9 Juni 2023. SUROTO Rakyat Jelata
Perdana Menteri India Narendra Modi: Anti-Islam dan Sudah seperti Sultan
Pada 28 Mei 2023, ibu kota India, New Delhi, menyaksikan dua adegan dramatis yang terjadi satu sama lain dalam jarak 3 kilometer. Saat gedung parlemen baru diresmikan, petugas polisi menganiaya beberapa pegulat wanita top negara yang telah membawa pulang medali dari Olimpiade, Commonwealth Games, dan Asian Games. Para pegulat turun ke jalan selama sebulan terakhir menuntut penyelidikan terhadap Brijbhushan Sharan Singh, Presiden Federasi Gulat India. Ia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap mereka dan pegulat wanita lainnya, termasuk anak di bawah umur. Pada hari itu, mereka mencoba, dengan para pendukungnya, untuk turun ke jalan secara damai menuju gedung parlemen yang baru. Mereka dihalangi oleh polisi Delhi. Para petugas mendorong mereka, menyeret dan mengangkat mereka, lalu membahwa mereka untuk diadili dengan berbagai tuduhan. Sementara itu, Singh, yang merupakan pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa serta anggota parlemen yang sama, memasuki gedung baru dengan penuh kemenangan melambai ke kamera yang mengarah pada dirinya. Polisi yang sama inilah yang bahkan enggan mendaftarkan pengaduan para pegulat terhadap legislator. Butuh perintah Mahkamah Agung bagi polisi Delhi untuk melakukan fungsi dasar dan wajib ini. Namun, sebagaimana tabiat departemen kepolisian Delhi, mereka merasa perlu melapor dulu ke pemerintah pusat Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam delapan tahun terakhir, polisi berulang kali menolak mendaftarkan laporan terhadap para pemimpin BJP ketika mereka secara terbuka menghasut kekerasan serta terhadap penyelenggara atau peserta majelis yang menyerukan kekerasan terhadap umat Islam. Polisi berperilaku seperti lengan partai yang berkuasa. Monarki Mayoritas Apoorvanand, profesor di Departemen Bahasa Hindi, Fakultas Seni, Universitas Delhi, dalam tulisannya berjudul \"King Modi’s Sceptre and the Wrestlers Without Rights\" yang dilansir Aljazeera belum lama ini menyebut pada hari Minggu itu, gabungan yang aneh dan mengerikan. \"Sungguh lucu melihat seorang perdana menteri, yang dipilih melalui proses demokrasi, mengubah peresmian gedung parlemen baru menjadi upacara yang terasa seperti pembukaan republik baru dengan corak monarki mayoritas,\" tulis kolumnis reguler dan komentator politik ini. Para pendeta dari negara bagian selatan Tamil Nadu diterbangkan dengan pesawat khusus untuk memimpin upacara yang tampak seperti pengurapan seorang kaisar. Para pendeta ini memberi Modi sebuah tongkat emas, yang diambil dari museum yang telah disimpannya selama 75 tahun terakhir. Itu telah dikirim ke sana oleh kantor Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India, yang telah diberikan tongkat kerajaan ini, disebut sengol, oleh pendeta Adheenam atau Mutt – bagian dari sekte agama Shaivite di Tamil Nadu. Para pendeta ini datang ke Delhi dengan kereta api pada hari di bulan Agustus 1947 ketika India dinyatakan bebas dan majelis konstituante akan mengambil alih kekuasaan dari Kerajaan Inggris. Sengol adalah simbol kekuatan ilahi. Beberapa variannya ada di hampir setiap masyarakat. Baru-baru ini, Raja Charles III terlihat memegang tongkat setelah diurapi sebagai raja baru Inggris. Nehru, sang demokrat, tidak dapat mengizinkan sengol ini menjadi bagian dari upacara peresmian demokrasi sekuler. Dirinya agnostik, dia menerimanya dari para pendeta secara pribadi, di kediamannya, sebagai tanda hormat. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarawan, benda itu dimasukkan ke dalam museum seperti banyak hadiah lain yang dia terima. Pemerintah Modi kemudian membuat kebohongan di sekitarnya. Dikatakan bahwa para pendeta Hindu telah menyerahkan sengol ini kepada Lord Mountbatten dari Inggris, raja muda terakhir India yang kemudian menyerahkannya kepada Nehru yang menandakan pengalihan kekuasaan dari Inggris ke India. Menurut pemerintahan BJP, sengol melambangkan kesinambungan kekuasaan ketuhanan pada zaman dahulu, yang dipegang oleh kerajaan-kerajaan Hindu atas namanya. Kontinuitas itu terputus selama 1.300 tahun, yang melihat Muslim memerintah India, dan kemudian jeda singkat dari pemerintahan Inggris. Setelah kepergian Inggris, kekuasaan seharusnya kembali ke pemiliknya yang sah - yaitu orang Hindu. Dengan tidak menempatkan sengol di kursi kekuasaan – parlemen – dan malah mengirimkannya ke museum, BJP mengklaim bahwa Nehru telah tidak menghormatinya serta tradisi India kuno. Sejarawan segera membongkar kebohongan dalam rangkaian peristiwa yang diklaim ini. Namun hal itu disebarluaskan oleh media cetak dan TV serta partai yang berkuasa sebagai tindakan ketidakadilan sejarah terhadap umat Hindu, yang kini sedang dikoreksi oleh Modi. Oleh karena itu, tontonan seputar peresmian gedung parlemen yang baru dimaksudkan untuk menyarankan pemulihan kekuasaan Hindu. Tongkat kerajaan diserahkan kepada Modi dengan nyanyian agama Hindu. Memegangnya di tangannya, Modi memasuki gedung parlemen diikuti oleh anggota parlemen dan ketua DPR. Dia kemudian menempatkan sengol di dekat kursi pembicara, di mana itu seharusnya disimpan sebagai pengingat kekuatan ilahi itu. Apa yang dilakukan Modi bukanlah hal baru. Dia telah melakukan tindakan simbolis serupa selama delapan tahun terakhir, secara efektif menampilkan dirinya sebagai raja Hindu baru bahkan jika dipilih melalui proses demokrasi. Dia melakukan upacara keagamaan dan membuka kuil dalam kapasitas resminya. Pada Agustus 2020, Modi memimpin upacara peletakan batu pertama pembangunan Kuil Ram di sebuah situs di kota Ayodhya di mana Masjid Babri telah berdiri selama lebih dari 500 tahun sebelum dihancurkan oleh massa yang dimobilisasi selama bertahun-tahun. -kampanye yang dipelopori oleh partai Modi dan afiliasinya. Modi sendiri ikut aktif dalam kampanye itu. Modi tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap karakter sekuler India. Setelah kemenangan pemilu keduanya pada tahun 2019, dia membual di hadapan anggota parlemen partainya bahwa dia telah secara efektif membuang kata sekularisme dari wacana politik India. Peresmian gedung parlemen baru kembali digunakan untuk memberi warna Hindu pada kursi kekuasaan tertinggi di India. Partai-partai oposisi memboikot upacara tersebut, menyalahkan pemerintah Modi karena mencemari norma-norma parlementer dan menuduhnya melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Itu adalah pertunjukan Modi. Presiden India, kepala negara tituler yang menjalankan fungsi pemerintahan, tidak diundang. Wakil presiden, yang juga memimpin majelis tinggi parlemen, juga dijauhkan. Upacara ini dimainkan langsung oleh media TV utama negara itu, sebagian besar menutupi adegan kekerasan terhadap pegulat dan pendukungnya. Mereka dikutuk sebagai orang yang telah mengotori acara sakral dengan tuntutan egois mereka. Kontras ini mewakili kebenaran dari apa yang disebut Modi sebagai “India Baru”. Di satu sisi, ini melibatkan penggunaan simbol seperti sengol untuk mencoba mengantar negara Hindu. Namun, pada kenyataannya, adegan pegulat wanita yang dihajar di sekitar gedung baru memperjelas bahwa bangsa ini dapat berkembang hanya dengan melucuti hak-hak semua warga negara, termasuk umat Hindu seperti para pegulat terkemuka. Seperti yang dikatakan Mehbooba Mufti, mantan menteri utama negara bagian Jammu dan Kashmir yang sekarang telah dihapuskan, umat Hindu tidak boleh membuat kesalahan dengan berpikir bahwa mereka adalah penguasa bangsa ini. India baru, katanya, terikat untuk mengikuti Kashmir dalam represinya – di mana sulit bahkan untuk bernapas dalam kebebasan. \"Yang sedang dibangun adalah negara di mana tidak ada yang bisa menuntut haknya. Mereka yang mencoba akan ditekan. Sama seperti para pegulat,\" tulis Apoorvanand. (Dimas Huda)
POPULER
