ALL CATEGORY
Bermain-Main dengan Rumah Ibadah
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRESIDEN Jokowi bulan Januari 2023 di depan Rakornas Kepda dan Forkopimda di Bogor memperingatkan Kepala Daerah jangan mempersulit IMB Rumah Ibadah. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Pemerintah mencabut SK 2 Menteri yaitu SK Menteri Agama dan SK Mendagri No 9 tahun 2006. Menurut Cholil Qoumas semula pendirian rumah ibadah harus berdasarkan rekomendasi Kementrian Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) namun kini diubah menjadi hanya rekomendasi Kementrian Agama. Rancangan Peraturan Presiden sudah diusulkan ke Sekretariat Negara, kata Menag Yaqut. FKUB adalah komponen masyarakat yang semestinya tetap dilibatkan dalam hal rekomendasi, sekurangnya antara unsur keagamaan di masyarakat turut mempertimbangkan berbagai aspek pendirian rumah ibadah khususnya masalah kerukunan. Ini hal yang penting dalam rangka menghindari konflik. Jika rekomendasi hanya Kemenag maka rumah ibadah menjadi semata urusan pemerintah. Ini menjadi campur tangan penuh pemerintah atas hal ikhwal agama. Hipokrisi atas pandangan yang katanya Indonesia bukan negara agama. Sekaligus bagian dari sikap otoritarian dimana pemerintah menganggap dirinya menjadi penentu segala-galanya. Masyarakat yang hanya ditempatkan sebagai obyek. Terbitnya SKB 2 Menteri dahulu tidak lain bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya friksi bahkan konflik antar umat beragama. Hal itu sudah bagus. Menjaga ketertiban bukan dimaknai diskriminasi atau intoleransi. Ada ruang musyawarah disana. Dengan dicabutnya SKB 2 Menteri maka sama saja dengan telah dibuka kembali ruang friksi dan konflik di masyarakat. Pendirian rumah ibadah harus diatur dengan baik, bukan soal mudah atau dimudahkan sebagaimana maunya Presiden Jokowi atau Menag Yaqut. Dampaknya dapat terjadi konflik bersifat SARA. Pencabutan SKB 2 Menteri adalah tindakan gegabah yang dapat memancing reaksi publik dan berakibat pada ketidakstabilan politik. Andai usulan Menag mengenai pencabutan SKB 2 Menteri dilanjutkan dengan Keputusan Presiden yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam, maka predikat Presiden dan Menag yang memusuhi dan meminggirkan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam adalah benar adanya. Secara tidak disadari Presiden Jokowi dan Menag Yaqut Qoumas telah melecehkan Ideologi dan menginjak-injak Konstitusi. Teriak mewaspadai politik identitas eh sendirinya membuat kebijakan politik identitas. Identitas tidak menghargai umat beragama, khususnya umat Islam. Ganti Menteri Agama Yaqut atau ganti Presiden Jokowi sekarang juga. Tidak berguna keduanya memimpin negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kerjanya hanya bikin gaduh. Bandung, 10 Juni 2023
Beda Pikiran Petinggi Partai dan Keinginan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih MALAM itu belum terlalu larut, berkumpul beberapa petinggi partai koalisi. Dalam kondisi carut marut negara mengira mereka akan berembug mencari jalan keluarnya. Setelah basa basi sejenak masuk pada agenda topik yang mesti harus di bicarakan. Astaga, to the poin judulnya _\"saya dapat apa kamu dapat apa\"_. Negosiasi harga dengan angka yang pasti dan terinci biaya operasional partai . Tawar menawar harga adalah satu paket dengan jatah menteri yang harus disepakati kalau capres nya menang Terekam dengan jelas terlebih bagi partai yang sudah merasa ajalnya sudah dekat, peluang tersisa tidak boleh di sia siakan. Ada yang salah hitung ketika sudah berkoalisi menyelinap akan jualan posisi cawapres ternyata kandas, balik kanan keluar dari koalisi pintu tertutup. Masih ada peluang ketika Taipan Oligarki masih berbaik hati memberi kerja politik sebagai badut dan bonekanya. Syarat harus loyalitas total kepada para Taipan Oligarki harga mati. Para petinggi Partai jangankan bicara kepentingan rakyat, rakyat harus menerima nasibnya hanya sebagai korban dan objek kebijakan persengkongkolan petinggi partai. Partai sudah tidak mewakili kepentingan rakyat, Presiden juga dikuasai oleh partai politik pengusung Capres dan bohir bohir politik yang membiayai Pilpres. Dalam kondisi politik seperti ini tidak mungkin berharap perubahan politik dan ekonomi paska Pilpres 2024, apalagi salah satu capres dalam ancaman para bohir bohir begundal kekuasaan yang terang terangan harus menghentikan dan mematikan salam capres yang dianggap membahayakan mereka Tidak ada jalan keluar people power harus digerakkan untuk menuntut perubahan politik secara mendasar dan fundamental . Jangan berharap belas kasihan tetapi harus rebut kembali kedaulatan tertinggi rakyat kepada rakyat dari tangan-tangan jahil petinggi partai politik dan para penguasa yang linglung, lepas dari kepentingan rakyat. Begitu pongahnya negara akan diatur partai bukan partai di atur negara . Ini negara Pancasila bukan negara komunis. Menjelang Pilpres 2024, sebagian parpol sudah di koptasi , otomatis demokrasi rakyat sudah bisa di lumpuhkan. Jalan menuju otoritarisme kini oleh penguasa dimulai dilakukan dengan melakukan pelemahan komponen - komponen demokrasi, yang dimulai sejak dikooptasinya ketua partai. Perkembangan politik koalisi saat ini beberapa partai tetap dalam remot dan kendali Oligargi, bahkan target mereka semua ketua partai harus bisa di lumpuhkan. Berdampak beda pikiran petinggi partai dan kehendak rakyat. Pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya ritual dan prosedur formalitas, kalau sistem ketatanegaraan tidak dikembalikan ke UUD 45. ****
AHY Akan Dilamar Puan Jadi Petugas Partai, Madu atau Racun Buat Ibunda dan Ayahanda dari Anak Durhaka?
Oleh Laksma Purn. Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Ini berita ngeri-ngeri sedap, di tengah tembakan bertubi-tubi dari KSP Jenderal Moeldoko dengan menggandeng Yusril pada perebutan Partai Demokrat, lalu datang pula rayuan maut dari Puan pada AHY. Di sela Rakernas PDIP pada Selasa 5 Juni 2023, Puan Maharani berkata bahwa AHY masuk bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (CNN Indonesia). Ngeri karena bila ini benar terjadi seperti halnya dengan Ganjar dan pendahulunya Jokowi, maka AHY Ketum Partai Demokrat juga akan menjadi petugas partai PDIP. Sedap jika bergabungnya Partai Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS semata untuk menjadikan AHY sebagai cawapres pada pilpres 2024, maka target Demokrat tercapai dan Partai Demokrat terselamatkan dari gempuran Moledoko. Itu baru ngeri sedap, padahal saya katakan ngeri-ngeri sedap. Nah ngeri ngerinya adalah ibarat lagu Madu dan Racun karya Bill and Brod, tapi kali ini yang memegang madu dan racun itu adalah Puan, madu Capwapres diberikan ke AHY dan racunnya diberikan kepada Ibundanya dan Ayahanda AHY. Lho Kok bisa? Begini ceritanya: Pada 2 periode atau 10 tahun SBY Presiden, tidak sekalipun Megawati, Presiden ke 5 RI datang menghadiri undangan Presiden di Istana Negara Jakarta dalam rangka upacara dan perayaan hari Kemerdekaan RI pada setiap tanggal 17 Agustus. Padahal seperti para mantan Presiden lainnya Megawati dan keluarga selalu diundang. Hubungan Megawati dan SBY renggang sejak SBY maju sebagai calon Presiden tahun 2004. SBY ternyata memendam rasa sakit hati dan malu setelah pernah kalah saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk Megawati pada 2001 (Tempo.co Senin, 20 Januari 2014). Sumber lain mengatakan. \"Ada satu hal tidak dipahami masyarakat, yang selalu ditutupi. Ada kejadian di 2004, kata politikus PDIP Dwi Ria Latifa di ILC, di tvOne, Selasa, 31 Juli 2018. Ria menuturkan SBY membuat Mega mengurut dada. Tapi tidak sampai memaki-maki. \"Beliau tidak pernah memaki, beliau katakan saya memang merasa miris dan kecil hati,\" (Viva.co.id 01 Agustus 2018) Itulah sekelumit hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dan SBY sehingga memasangkan AHY sebagai cawapres Ganjar sama saja dengan menjadikan AHY petugas partai PDIP. Mungkinkah SBY membiarkan anaknya AHY menjadi petugas partai seterunya? Bagaimana Megawati? Maukah dia menerima anak dari orang yang pernah membuatnya mengurut dada, miris dan kecil hati? Benarkah ini kesempatan?, apalagi politisi senior Demokrat dan NasDem telah saling tembak di akun Twitter. Andi Arief merespons anggapan Ahmad Ali yang bilang kalau partainya hanya memaksa AHY jadi cawapres Anies. Andi Arief bertanya balik ke Ahmad Ali apakah NasDem akan keluar jika Anies memilih AHY sebagai cawapres. Panas? Itulah riak riak politik, memancing dan memanas manasi.Tinggal siapa yang kena. Satu hal, bila pasangan Ganjar AHY jadi, maka patutkah Puan dan AHY disebut anak durhaka karena telah memberikan rancun pada Ibunda dan Ayahanda mereka? Jadi ingat lagunya Mbah Surip, bangun tidur, dari mimpi, jangan lupa gosok gigi, kalau lupaaaa… mimpi lagi…. Ha ha ha ha haaa… mimpi lagi…. Jumat 09 Juli 2023.
Mertua eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Diperiksa KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (8/6) memeriksa mertua mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono, Kamariah, sebagai saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi. \"Kamariah, ibu rumah tangga, dikonfirmasi terkait pengetahuannya mengenai transaksi keuangan tersangka dengan menggunakan rekening saksi dimaksud,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Selain itu penyidik KPK juga memeriksa lima saksi lain dari pihak swasta yakni Janis Theofilus Puluh, Radiman, Rony Faslah, Andy dan Hasyim. Ali menerangkan pemeriksaan saksi tersebut dilakukan pada Kamis di Polresta Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Andhi Pramono menyembunyikan asetnya di rumah mertuanya yang berada di Batam. Dugaan tersebut muncul setelah KPK melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus Andhi Pramono di Kota Batam. Dalam penggeledahan di Batam, penyidik KPK menyita tiga unit mobil mewah yang diduga milik Andhi Pramono. Tiga mobil mewah itu ditemukan dalam sebuah ruko yakni Hummer, Toyota Roadster, dan Mini Morris. Seluruh barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut selanjutnya disita sebagian dari proses penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi terhadap yang bersangkutan. Ali menyebut ruko tersebut adalah sebuah ruko tertutup dan diduga memang digunakan untuk menyembunyikan tiga mobil mewah tersebut. \"Diduga ada kesengajaan disembunyikan,\" kata Ali. KPK pada 15 Mei 2023 telah mengumumkan dimulainya penyidikan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan. \"Perkara di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kami ingin sampaikan bahwa benar saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN kemudian penyelidikan, kemudian saat ini telah meningkatkan pada proses penyidikan, jadi sudah ada tersangkanya ya,\" kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/5). Ali tidak menyebutkan secara langsung siapa tersangka dalam kasus tersebut, namun memberikan petunjuk bahwa tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono. \"Identitasnya kan belum bisa kami sampaikan, tetapi teman-teman juga pasti sudah tahu, kalau kemudian Bea Cukai di Makassar siapa,\" ujarnya. Nama Andhi Pramono menjadi sorotan warganet setelah foto rumah mewahnya di Kompleks Legenda Wisata Cibubur dan gaya hidup mewah putrinya viral di media sosial. KPK juga mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial soal Andhi Pramono. Atas laporan tersebut KPK kemudian memanggil Andi Pramono untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada Selasa (14/3). Pemeriksaan LHKPN tersebut kemudian terus bergulir hingga naik ke tahap penyidikan pada Rabu (15/5) dan Andhi Pramono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.(sof/ANTARA)
Pengiriman 123 PMI Ilegal ke Malaysia Berhasil Digagalkan Satgas TPPO Polri
Jakarta, FNN - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri menggagalkan pengiriman 123 Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dari Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) ke Malaysia.Kepala Satgas TPPO Irjen Pol. Asep Edi Suheri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam pengungkapan TPPO di Kaltara tersebut, pihaknya menangkap delapan orang pelaku, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.\"Sejumlah 123 korban ini terdiri atas 74 orang laki-laki, 29 orang perempuan dan 20 anak-anak,\" ucapnya.Para korban, lanjut dia, berasal dari sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.Dari pengungkapan yang dilakukan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan, diketahui para tersangka TPPO berasal dari sembilan kelompok jaringan perdagangan manusia.Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan dua modus, yakni mengirimkan pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi atau jalur tikus.\"Satgas TPPO Polri bekerja sama dengan instansi terkait, yakni TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni dan PT Pelindo cabang Nunukan, dalam melakukan pengungkapan,\" kata Asep yang juga menjabat selaku Wakabareskrim Polri.Adapun barang bukti yang diamankan dari hasil pengungkapan tersebut, berupa 32 unit ponsel, tiga kartu keluarga, 54 KT dan 45 paspor.Para tersangka dikenakan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO subsider Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta.Tindak lanjut dari hasil pengungkapan ini, adalah pemulangan para korban ke wilayah asalnya. Asep menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk proses pemulangan 123 PMI tersebut.\"Pihak BP3MI menyatakan siap untuk memfasilitasi pemulangan korban hingga tiba di daerah masing-masing,\" kata mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri itu.Masih maraknya kasus TPPO, Asep mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji besar dan proses rekrutmen yang mudah.Menurut dia, segala iming-iming tersebut harus diwaspadai agar tidak menjadi korban TPPO, karena bekerja di luar negeri secara ilegal, membuat PMI tidak mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.\"Silakan gunakan jalur resmi yang tersedia melalui perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3M,\" ujar Asep.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satgas TPPO Polri sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk untuk memberantas oknum pelindung atau backing dari TPPO.Perintah ini dikarenakan, kerap menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia, selain persoalan birokratis.Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, sejak 2020 hingga April 2023, Polri telah menangani 405 laporan terkait TPPO dari mulai tingkat pusat hingga Polda jajaran.(sof/ANTARA)
Mahfud MD: Jangan Ada Pejabat Merintangi Pengungkapan TPPU
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).Alasannya, aksi menghalang-halangi pengungkapan kasus merupakan bagian dari tindak pidana sehingga para pelakunya dapat dijerat oleh hukum.“Buktinya, pengacara Setnov (Setya Novanto) itu tidak mencuri apa-apa. (Dia) hanya mengatakan Setnov tidak boleh diperiksa. Setnov itu tidak salah, malah dibilang sakit, dibilang apa. (Akhirnya) dia malah ditangkap dan dia kena hukuman 7 tahun penjara,” kata Mahfud saat jumpa pers bersama Satgas TPPU lewat aplikasi Zoom yang disiarkan di Jakarta, Kamis (8/6).Mahfud, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU), menjelaskan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa, karena menggerogoti uang negara.“Coba bayangkan kasus Rafael Alun yang dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain lalu dipertanyakan hartanya katanya Rp56 miliar, sesudah itu ditemukan Rp500 miliar. Nah 2–3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK, dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah, lalu besok ada lagi bertambah lagi. Itulah pencucian uang, disita,” kata Mahfud MD.Lebih lanjut dia mencontohkan kasus pencucian uang lainnya.“Lukas Enembe, banyak yang sudah disita. Semula dia dijadikan terdakwa dengan dugaan menerima suap Rp1 miliar. Lalu ramai semua, sekarang puluhan miliar yang disita, karena yang Rp1 miliar hanya pemancing. Bahkan orang yang akan menghalangi penyidikan juga sekarang jadi tersangka,” kata Mahfud MD.Dari kasus-kasus pengungkapan TPPU itu, Mahfud pun kembali mengingatkan para pejabat pemerintah dan pengacara jangan mencoba menghalangi-halangi pengungkapan kasus.“Kalau menghalangi bisa dianggap melakukan korupsi yang sama,” kata dia.Dalam jumpa pers yang sama, Tenaga Ahli Satgas TPPU Faisal Basri sepakat dengan pernyataan Mahfud. Dia meminta masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawal kerja Satgas TPPU.“Jangan ada satu kekuatan mana pun main-main untuk menghambat atau bahkan mengusahakan kasus ini dibekukan. Kasus yang sedang ditangani kejaksaan dibekukan, ditangani KPK dibekukan, khusus untuk emas ini ya. Mohon dukungan masyarakat semua,” kata Faisal Basri.Dia mengatakan Satgas TPPU bersama masyarakat melawan upaya-upaya yang berusaha menghambat dan menghentikan pengungkapan kasus pencucian uang di Indonesia.Satgas TPPU, yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD bulan lalu, mengusut dugaan transaksi mencurigakan yang bersumber dari 300 laporan PPATK. Laporan itu yang telah diserahkan ke instansi-instansi di Kementerian Keuangan, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memiliki nilai total transaksi Rp349 triliun.Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa, karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp281,6 triliun.Dari 18 laporan, 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan.Satgas TPPU, yang diperkuat oleh 12 tenaga ahli, memiliki masa kerja sampai 31 Desember 2023 untuk mengusut 300 laporan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK.(sof/ANTARA)
Lembaga Survei di Mata Rocky Gerung: Saya Bisa Bilang 120% itu Tipu-Tipu
Jakarta, FNN – Kritik Rocky Gerung terhadap lembaga survei yang disebutnya sebagai tipu-tipu, dibantah oleh Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dan Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanudian Muhtadi. Bantahan tersebut menjawab tudingan Rocky Gerung yang menyebut bahwa survei-survei menjelang pemilu telah dibiayai secara politik dan berpengaruh terhadap hasil survei yang disebutnya tipu-tipu. Menanggapi bantahan tersebut, Rocky menjelaskan bahwa setelah reformasi, semua lembaga internasional berupaya untuk mem-backup sistem politik Indonesia supaya memulai tradisi yang basisnya adalah data, basisnya adalah opini publik, bukan pengendalian opini publik. Lembaga tersebut antara lain lembaga survei Australia dan World Bank. Tetapi, poin Rocky adalah bahwa itu semua adalah lembaga yang dibiayai oleh dana-dana publik luar negeri. “Poin saya adalah otentisiti dari hasil riset itu. Kemampuan kita untuk mengakses data itu kan terbatas, karena kita nggak bisa lakukan penelitian sejenis, karena mereka langsung klaim bahwa ini sudah final segala macam. Jadi, secara metodologi itu ngaco. Jadi itu poinnya,” ujar Rocky. “Yang kedua, secara etis enggak ada satu pun lembaga yang mau mempertanggungjawabkan bahwa duit itu duit pesanan partai. Kan itu intinya kan. Jadi bukan asal usul lembaga itu,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, bukan hanya Indonesia yang mendapat dana dari asing. Tetapi, dana asing itu dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi. “Sekarang, lembaga survei itu justru membatalkan niat awalnya itu, karena mereka tidak mempertanggungjawabkan dananya dari mana sehingga lembaga survei itu bisa suka-suka aja. Jadi berantakan sebetulnya metodologinya dan etikanya itu juga enggak ada. Kan ini ini calo semua ini lembaga survei ini,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, partai-partai memilih lembaga survei supaya mampu untuk disulap angkanya. Jadi lembaga survei itu didikte oleh partai. Partai mencari uang melalui oligarki. “Jadi, ini bukan lembaga publik yang mementingkan etika publik. Bahkan, mementingkan kejujuran opini pun tidak. Itu bahkan saya bisa bilang 120% itu tipu-tipu,” ungkap Rocky. Bahkan, kata Rocky, ada lembaga yang sudah kalah, sudah salah, tapi masih ngotot bahwa itu hanya kekeliruan respons. Berapa banyak lembaga yang gagal melakukan kesamaan data. Sekarang kita lihat bagaimana lembaga-lembaga ini melakukan survei. Kalau metodologinya mirip-mirip, mestinya hasilnya mirip-mirip. Tetapi, ini tiba-tiba satu minggu kemudian berbeda hasil surveinya. Prabowo berbeda dengan minggu lalu, Ganjar berbeda dengan tiga jam yang lalu, masa dalam 3 jam berubah hasilnya. Apalagi Anies Baswedan, sudah tidak pernah muncul. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga menyampaikan bahwa dirinya melakukan hal ini sebagai haknya, hak teman-temannya, hak masyarakat sipil, dan hak publik untuk mempersoalkan lembaga survei ini dikontrol oleh siapa. “Ini saya mau terangkan itu sebagai hak saya dan hak teman-teman saya dan hak masyarakat sipil dan hak publik untuk mempersoalkan lembaga survei ini dikontrol oleh siapa. Tentu saja ada oversight committee, tapi itu kan transaksi di antara mereka aja. Mari kita mulai dengan kejujuran bahwa kalian itu digaji oleh siapa, untuk siapa, demi apa. Jujur aja, biasa aja, kan. Nanti dengan cara itu kita bisa tahu oh margin of error itu betul-betul error atau teror,” pungkas Rocky.(sof)
Calonkan Diri sebagai Anggota Kongres AS, Bekas Miss Irak Ini Mengaku Zionis Muslim Sekuler
Mantan Miss Irak, Sarah Idan, secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai anggota Kongres AS untuk Partai Demokrat di Distrik 30 California pada November 2024. Middle East Eye melaporkan Idan saat ini tinggal di Los Angeles. Dia merupakan pendiri Humanity Forward, sebuah organisasi bipartisan nirlaba yang “berkomitmen membangun jembatan antara Muslim dan Yahudi untuk mempromosikan rekonsiliasi, toleransi, saling pengertian, dan perdamaian”. Kursi di Distrik 30 California saat ini diduduki Adam Schiff. Schiff sendiri akan mencalonkan diri sebagai anggota Senat. Idan memberi tahu The Algemeiner bahwa jika dia menang, dia akan menjadi imigran wanita Irak pertama \"dan Zionis Muslim sekuler dalam sejarah\" yang terpilih menjadi anggota Kongres. Pada 2017, Idan adalah kontestan Miss Universe dan memposting foto dirinya bersama Miss Israel, Adar Gandelsman, yang pada saat itu membuatnya menerima ancaman pembunuhan. Dia mengatakan kepada The Algemeiner bahwa dia dipaksa untuk meninggalkan negara asalnya dan kewarganegaraan Iraknya dicabut. Pada tahun 2020, dia menimbulkan kontroversi secara online setelah memposting foto dengan kepala Mossad Israel di Gedung Putih selama upacara normalisasi yang ditengahi AS antara Israel, UEA, dan Bahrain. Dia mengatakan kepada outlet berita bahwa salah satu alasan mengapa dia mencalonkan diri untuk Kongres adalah karena Partai Demokrat telah \"dibajak\" oleh anggota \"The Squad\", termasuk anggota Kongres wanita Muslim Rashida Tlaib dan Ilhan Omar. Kesetaraan gender, hak pengungsi, toleransi beragama, dan “penderitaan minoritas yang teraniaya di Timur Tengah” adalah beberapa isu yang penting bagi Idan. Dia mengatakan dia ingin membawa perhatian dan sumber daya untuk masalah tersebut, baik di dalam maupun luar negeri. (MEE/Dimas Huda)
Gaduh Transaksi Fiktif
Hukum di Balik Kasus Destiawan Soewardjono, Menteri BUMN Sibuk Politik. Gaduh dipicu oleh ulah Destiawan Soewardjono. Untuk membayar utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek fiktif, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode Juli 2020-2023 itu menggunakan dokumen palsu. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun menetapkannya sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan sejumlah peran Destiawan dalam kasus korupsi. Terlebih berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Adapun nilai kerugian negara yang diduga diselewengkan Destiawan menurut Kejaksaan Agung mencapai Rp2,54 triliun, sebuah nilai korupsi cukup besar di kalangan BUMN. Untuk apa? Mengutip Ketut beberapa waktu lalu, “Untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka.” Akibat perbuatannya, tambah Ketut, “Tersangka Destiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.\" Ironisnya, lima pejabat PT Waskita Karya bahkan sudah ditetapkan sebelumnya sebagai tersangka. Yakni Bambang Rianto (BR) selaku Direktur Operasi II periode 2018-2023, Taufik Hendra Kusuma (THK) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko periode Juli 2020-Juli 2022, Haris Gunawan (HG) selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko periode Mei 2018-Juni 2020, dan Nizam Mustafa (NM) selaku Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya. Satu lagi, tersangka Muhammad Rasyid Ridha (MRR) selaku Claim Change Management Manager (CCMM), terkait Pasal 21. Yakni setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan atau obstruction of justice kasus korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Adapun peran dari MRR yaitu telah melakukan perbuatan memengaruhi dan mengarahkan para saksi untuk tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik dan menghilangkan barang bukti. Ditandaskan Ketut, \"Sehingga mengakibatkan penyidikan menjadi terhambat dalam menemukan alat bukti dalam perkara perkara a quo.\" Menurut Ketut, \"Peranan tersangka BR yakni secara melawan hukum menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu, dimana guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara,\" jelas dia. Sedangkan tersangka THK dan HG, yakni telah melawan hukum secara bersama-sama dengan tersangka BR, menyetujui pencairan dana SCF lewat dokumen pendukung palsu. Guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif. Adapun tersangka NM, menurut Ketut, “Telah secara melawan hukum menampung aliran dana hasil pencairan SCF dengan cover pekerjaan fiktif dan selanjutnya menarik secara tunai.\" Korban Bertanya Ditelan kekecewaan, belum lama ini ada sebuah rekaman video di Tiktok pribadi Ronald Sinaga, bos kontraktor dari PT Sabat. Di dalamnya terdengar suara kritik dan sindiran. Setelah mendengarnya, suaranya mungkin akan terngiang terus di kepala mereka yang belum mendapatkan pembayaran atas proyek kerjasama dengan Waskita Karya. Ronald merasa dirugikan karena belum ada pembayaran kontrak dari PT. Waskita Karya sehingga dirinya bersuara atas ditangkapnya Dirut PT. Waskita Karya. “Jadi rame di media massa bahwa pak Erick Thohir katanya semenjak pak Dirut Waskita ditangkap Kejaksaan dia bilang semoga ini menjadi peringatan kepada BUMN yang lainnya. Woi, bangun woi!!” ujar Ronald dalam video di Tiktok pribadinya. Jelasnya lagi, “Kamu sudah dapat peringatan dari Desember kemarin, waktu Direktur Keuangannya dirangkap Kejaksaan. Direktur Keuangannya pada saat itu dan Direktur Keuangan yang sebelumnya sudah ditangkap bulan Desember, kamu sudah dapat peringatan.” “Masak kamu gak paham bisnis? Katanya pengusaha sukses, kalau ada penipuan SCF Perbankan, Dirut pasti tahu.” tambah Ronald. Menurutnya, tidak mungkin Direktur bisa mengeluarkan dana sebesar Rp 2,5 triliun sehingga merugikan negara. Ronald Sinaga juga menyindir Menteri BUMN, Erick Thohir terlalu sibuk mengurus PSSI dan tidak melakukan uji kelayakan terhadap Destiawan saat ditugaskan kembali sebagai Dirut PT Waskita Karya. “Kamu karena terlalu sibuk ngurus PSSI, nih saya kasih tahu warningnya nih tanggal 14 Februari 2023 di media massa ya tertulis bahwa Destiawan ditugaskan kembali oleh Erick Thohir melalui RUPSLB,” ungkapnya. “Terus,” dia melanjutkan, “Tanggal 16 Februari 2023 kamu diangkat sebagai ketua umum PSSI. Jelang 2 hari, gak mungkin dong kamu bangun pagi-pagi, tiba-tiba menjadi Ketua Umum PSSI? Berarti kamu selama ini sibuk, sibuk ngurus, ngeloby sana sini karena kamu saking sibuknya makanya kamu gak perhatikan kamu tidak melakukan do diligence,” tegasnya. Kesalnya lagi, “Masak ada kesempatan RUPS, kamu malah tidak buang orangnya, malah kamu pilih kembali, tugaskan Kembali.” Ia juga memaparkan, berdasarkan informasi di media massa bahwa Destiawan ditugaskan kembali oleh Erick Thohir. “Jadi kamu ngapain antara Desember sama Februari? Tanggal 14 Februari menugaskan kembali Destiawan sebagai Direktur Utama, terus 2 hari kemudian kami jadi ketua umum PSSI, berarti kamu lagi terganggu pikirannya, gak focus. Percuma kamu jadi menteri! Dari menteri sekarang mau bermimpi mau jadi wapres. Halahh! Mimpi aja loe!” kesalnya. Sederet Mega Proyek Siapa menduga Dirut PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono jadi tersangka kasus korupsi berjamaah? Apalagi Destiawan termasuk Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kebanggaan Presiden Jokowi lantaran bisa menerjemahkan proyek-proyek pemerintah berupa berbagai mega proyek infrastruktur yang megah. Destiawan telah menyelesaikan sederet mega proyek yang turut membuat nama Indonesia harum di mata internasional. Di antaranya Waskita ikut andil dalam kesuksesan penyelenggaraan Presidensi KTT G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022, lalu. Saat itu Waskita memastikan penyelesaian pekerjaan penataan jalan Simpang Sligita-Kempinsky, dan Showcase Mangrove di Nusa Dua, Bali. Penataan jalan dan kawasan ini dilakukan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan para delegasi konferensi presidensi G20 di Bali. Sebagai informasi, pada pekerjaan proyek di Bali perseroan mengerjakan penataan pedestrian, saluran, green zone, dan ducting utilitas. Waskita juga melakukan presevasi atau pemeliharaan Jembatan Sawangan 1, Jembatan Sawangan 2, Jembatan Sawangan 3. Lalu, pelebaran jalan pada Simpang Peminge, overlay AC-WC, pembuatan parkir Limosin dengan luasan 1,7 Ha, dan street furniture. Tak hanya itu, Waskita juga mengerjakan revitalisasi dan restorasi Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Beberapa spot yang dikerjakan Waskita di TMII antara lain gedung pengelola, Museum Indonesia, parkir utara, dan parkir selatan. Waskita Karya berhasil menuntaskan pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah, selama 17 bulan. Masjid yang merupakan hadiah Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan adalah replika dari masjid dengan nama yang sama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dari sisi arsitektur, masjid menggabungkan arsitektur khas Uni Emirat Arab dan batik Kawung yang menjadi ciri khas Kota Solo. Sebagai masjid terbesar dengan arsitektur unik, Masjid Sheikh Zayed Solo diyakini tak hanya menjadi tempat ibadah. Masjid ini digadang menjadi pusat pengajaran Islam, pusat pengembangan ekonomi halal, hingga melengkapi destinasi wisata religi di Solo yang sudah berkembang. Waskita juga mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun 7 ruas jalan tol, itu sebabnya Waskita mendapat Penanaman Modal Pemerintah (PNM) sebesar Rp7,9 triliun. Alokasi PMN tersebut telah digunakan untuk penyelesaian 7 ruas tol yakni ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung sebesar Rp3,03 triliun, tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sebesar Rp1,13 triliun, tol Cimanggis-Cibitung Rp623 miliar, tol Pejagan-Pemalang sekitar Rp204 miliar, dan tol Ciawi-Sukabumi sebesar Rp637 miliar. Pendek kata, Waskita di bawah kendali Destiawan benar-benar menjadi anak emas Presiden Jokowi, itu sebabnya masa jabatannya diperpanjang oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada 14 Februari 2023. Sebelumnya dia diangkat jadi Dirut Waskita pertama kali pada Juni 2020. Akibat sering mendapat penugasan proyek pemerintah, Waskita pun menjadi BUMN Karya dengan utang jumbo, karena dalam penugasan tersebut dukungan dana APBN sangat terbatas, sehingga menggunakan utang sebagai solusinya. Sampai September 2022 utang Waskita Karya sudah mencapai Rp82,40 triliun, bandingkan dengan utang PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp56,75 triliun. Atau utang PT Pembangunan Perumahan Tbk sebesar Rp43,42 triliun, belum lagi jika dibandingkan utang PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp31,58 triliun, jelas Waskita Karya jadi juara utangnya. Celakanya Destiawan mengorupsi Rp2,54 triliun dari utang lewat proyek fiktif yang mengantarkannya ke hotel prodeo. Politik Hukum di Balik Kasus Destiawan Pertanyaannya mengapa Destiawan ditangkap Kejaksaan Agung, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Ya, semua orang tahu, bahwa remote KPK sudah lemah, dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan remote Kejaksaan Agung yang mestinya juga dikendalikan pemerintah, ternyata belakangan lebih loyal dikendalikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Irisannya adalah, Jaksa Agung ST Burhanudin adalah adik kandung politisi PDIP Tb Hasanudin. Walau di depan publik tidak pernah terlihat komunikasi, tapi di belakang layar diduga ada komunikasi intensif. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, tergelitik dengan adanya kabar tersebut. Bukan tanpa alasan, kabar korupsi tersebut terjadi ketika Waskita Karya terjerat utang jumbo. Refly Harun mengatakan, BUMN karya yang bergerak di bidang konstruksi ini memang menjadi lahan basah untuk aksi korupsi. Tak heran, jajaran eksekutif hingga ke tingkat direktur utama ikut bermain dalam korupsi berjemaah ini. \"BUMN konstruksi rentan untuk adanya tindak pidana korupsi, apalagi oleh jajaran eksekutifnya karena menyangkut perputaran uang dan proyek yang banyak serta besar,\" katanya lagi. Ia juga menilai back ground Dirut Waskita Karya dibidik jadi tersangka berbalut dengan kemelut pencapresan yang alot. Ada perbedaan harapan Megawati yang menginginkan Puan Maharani sebagai capres, sementara Presiden Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo. Jokowi dikabarkan menggunakan oligarki untuk menekan Megawati agar mencalonkan Ganjar Pranowo, sementara Puan ditarget menjadi Ketua Umum. Sebelumnya PDIP lewat Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menolak keikutsertaan tim sepak bola U-20 Israel, dimana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Alhasil FIFA akhirnya memutuskan Piala Dunia U-20 yang semula di Indonesia dipindahkan ke Argentina. Tentu saja hal ini membuat Jokowi jengkel, karena perhelatan Piala Dunia U-20 yang bergengsi itu batal diselenggarakan di Indonesia. Termasuk penangkapan Destiawan diduga bentuk lain serangan PDIP kepada orang-orang dekat Jokowi. Tentu saja ini juga membuat Jokowi pusing tujuh keliling. Apalagi dikabarkan Menteri BUMN kesulitan mencari pengganti Destiawan, seorang profesional yang sangat mengerti keinginan Presiden. Dewan Komisaris Waskita Karya telah menunjuk Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal PT Waskita Karya (Persero) Tbk Mursyid sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menggantikan tugas, wewenang dan tanggung jawab direktur utama perseroan sementara. Penangkapan Destiawan tentu saja didasari pada kasus nyata, sehingga publik benar-benar memaknai penangkapan Destiawan sebagai fenomena hukum biasa. Tapi sulit untuk menghindari dugaan adanya aksi politik yang membungkus penangkapan tersebut. Itu sebabnya pasar menghukum saham Waskita Karya dengan kode saham WSKT anjlog ke posisi Rp206 dari posisi tertingginya di level Rp600 per lembar saham. Pada saat Waskita mendapat banyak proyek infrastruktur sahamnya melambung ke level Rp590 hingga Rp600, namun pada saat isu utang dan korupsi mulai mengemuka, pelan tapi pasti sahamnya turun, saat artikel ini ditulis di posisi 206 per lembar saham. Menteri BUMN Sibuk Politik Pada sisi lain, anjloknya harga saham, citra dan nama baik Waskita Karya, Menteri BUMN Erick seperti tidak mengurus BUMN karya itu dengan baik. Erick Thohir diketahui sibuk pencitraan dengan menggunakan iklan wajahnya di ATM-ATM dan baliho, entah atas biaya pribadi atau atas biaya BUMN. Erick diketahui sibuk kegiatan politik dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sayangnya begitu banyak wajahnya muncul di fasilitas publik, namun elektabilitasnya tak kunjung naik, calon presiden yang muncul hanya Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, nama Erick hanya muncul di pasar calon wakil presiden. Tambahan pula dia sibuk mengurus Persatuan Sepak Seluruh Indonesia (PSSI), Erick lebih dikenal dan habis energinya untuk mengurus PSSI plus pencalonan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena itu wajar banyak pihak yang menyayangkan sikap tidak profesional Erick yang rangkap jabatan tersebut. Sehingga tak hanya BUMN karya yang babak belur, tapi juga kilang Pertamina yang bolak-balik meledak. Sehingga anggota komisi VII DPR RI Sartono Hutomo mengkritik Erick lantaran tidak fokus dalam mengelola BUMN. Mulai dari kilang Pertamina yang meledak berkali-kali, hingga ambruknya kinerja BUMN karya, menunjukkan bahwa Erik tak becus mengurus BUMN. Apatah lagi disuruh mengurus negara. Persoalan lain Erick Thohir diungkap mantan jurnialis dan Direktur LBH Jakarta, Agustinus Edy Kristianto, terlibat dalam kerugian Telkomsel dalam investasi di saham GOTO. Erick ditengarai menyetujui investasi Telkomsel sebesar Rp6,74 triliun, saat saham perdana GOTO Rp338 per lembar saham, kini anjlok ke posisi Rp109. Sehingga potensi kerugian Telkomsel di GOTO mencapai Rp3,87 triliun. Kalau saham GOTO terus meluncur ke bawah, bisa jadi potensi total kerugian itu bisa mencapai Rp6,74 triliun. Jadi, terlihat jelas, BUMN karya, dan BUMN raksasa lainnya telah salah diurus, bahkan dikorupsi sedemikian massif, sehingga merugikan keuangan negara. Persoalan bangsa ini sejak awal masih berkutat pada persoalan salah urus, karena itu dicari calon pemimpin nasional yang profesional, jujur, dan rendah hati. Semoga bangsa ini ke depan lewat BUMN yang diurus dengan benar akan menjadi Macan Asia! (Djony Edward, Luthfi Pattimura)
BNPT Berkomitmen untuk Tetap Akuntabel dalam Penyelenggaraan Keuangan Negara
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkomitmen untuk tetap akuntabel dalam penyelenggaraan keuangan negara, terutama dalam membangun Indonesia yang damai dan tanpa kekerasan.\"BNPT akan selalu bekerja profesional dan akuntabel. Tentunya juga dengan kinerja yang tinggi, kinerja yang baik, sesuai permintaan rakyat, permintaan negara kepada pemerintah, pemerintah yang dalam ini untuk penanggulangan teror yang dipercayakan kepada BNPT,\" ujar Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima tim BPK RI di Ruang Rapat Utama Kantor BNPT RI di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (8/6).Bangbang Surono menambahkan bahwa BNPT RI amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga anggaran yang diberikan negara dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.\"Kita harus melaksanakan penyelenggaraan negara dengan uang negara ini harus dengan sebaik-baiknya, tidak dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak pas dan sesuai dengan peruntukannya,\" ujar Sestama BNPT RI ini.Dalam exit meeting BPK RI ini, Sestama BNPT RI berharap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mendapatkan hasil yang baik dan dapat kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya.\"Kami berharap BNPT tetap mendapatkan opini atas laporan keuangan di tahun 2022, yaitu hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2022 nanti opininya mudah-mudahan tetap wajar tanpa pengecualian atau pun WTP yang ke sepuluh kali berturut turut,\" ujar Bangbang.Senada dengan Sestama, Inspektur BNPT RI Catur Iman Pratignyo menyebutkan bahwa BNPT RI harus menjaga akuntabilitas dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan auditor.\"Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak auditor supaya tidak misleading, tidak ada informasi yang salah arti. Karena kesempatan sangat terbuka bagi kami untuk mengomunikasikan apa pun, kami harus terbuka dan menjalin komunikasi dengan seefektif mungkin,\" ujar Catur.Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab I Pemeriksaan Keuangan BPK RI untuk BNPT RI Ida Irawati menyampaikan bahwa terkait pemeriksaan yang memakan waktu sampai 75 hari, BNPT RI dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak demi menjaga keakuntabilitasan badan.\"Agar tidak kekurangan informasi, BNPT bisa berkoordinasi dengan LKPP, dengan BPKP atau pun dengan konsultan, serta juga diklat dengan BPK,\" kata Ida Irawati.Dalam pertemuan ini, Sestama BNPT RI turut didampingi Kepala Biro Umum BNPT Marsma TNI Fanfan Infansyah dan Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat Brigjen TNI Roedy Widodo.(ida/ANTARA)
POPULER
