ALL CATEGORY
Soal Isu Bisnis Haram di Lapas Anak Menteri Yasonna, Harus Ada Kejujuran Dalam Beropini
Jakarta, FNN – Isu mengenai anak Yassona Laoly (Menkumham) yang terlibat monopoli bisnis di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas), masih menjadi perbincangan masyarakat. Apalagi setelah Menkopolhukam Mahfud MD ikut berkomentar dengan menyederhanakan dan menggampangkan masalah tersebut, di samping tanggapan Yasonna yang tampil memprotek anaknya. Bahkan, sekarang dibantah bahwa itu tidak betul. Apakah masalah selesai hanya dengan membantah dan menganggap sederhana? \"Ya itu sudah ada mekanisme di jalan, itu kan masalah sederhana ya. Saya enggak harus turun tangan yang begitu itu, itu bisa diselesaikan di tingkat teknis, eselon I. Itu gampang,\" kata Mahfud MD Kamis (4/5/23) di UIN Sunan Kalijaga, Sleman. Menanggapi sikap Mahfud tersebut, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (8/5/23) mengatakan: “Itu pentingnya juga Pak Mahfud betul-betul jadi tokoh etikus yang yang mata kiri kanannya ditutup aja pakai mata kuda, jangan lirik-lirik karena kenal sesama pejabat maka bahasanya disopan-sopankan. Biarkan isu itu diuji oleh lembaga independen dan jangan Mahfud yang komentari,” kata Rocky. “Apalagi kalau yang komentari bapaknya sendiri Pak Laoly. Kan itu dari awal kalau Pak Laoly ngomong itu orang sudah nggak percaya. Walaupun mungkin betul, tapi ngapain Laoly yang menerangkan bahwa anaknya nggak ikut di situ. Bagaimana seorang ayah mengucapkan sesuatu yang pasti memprotek anaknya. Di dalam kesan apapun itu buruk tuh,” lanjut Rocky. Rocky mengharapkan ada kejujuran di dalam beropini. Seseorang yang diduga dengan kuat terlibat dalam korupsi harus dinyatakan soalnya dia berpotensi untuk memanipulasi data dan memanipulasi informasi. Menurut Rocky, seorang koruptor menguasai media massa, uangnya banyak, buat pasang baliho, buat sewa headline. Padahal, kita ingin bangsa ini betul-betul bersih dari elemen-elemen itu, supaya kita bisa memperlihatkan pada generasi baru bahwa Indonesia bisa ditemukan ulang di dalam kebersihan etikanya. “Kalau Yasonna Laoly memang konsen dengan soal etika dan standar clear government, saya kira beliau mesti membentuk tim independen yang melibatkan pihak dari luar. Dengan begita nama beliau dan anaknya, kalau memang betul tidak terlibat, bisa dibersihkan,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, yang memandu diskusi tersebut. Rocky berpesan agar jangan menyewa media massa untuk menutupi kasus, jangan menyewa jurnalis untuk mengelu-elukan seseorang yang koruptor atau potensi jadi koruptor atau masih koruptor tapi menghilang, dan jangan menyewa lembaga survei untuk mengatur psikologi seseorang. “Jadi apapun dia, tetap kita anggap bahwa Indonesia membutuhkan kejujuran. Indonesia membutuhkan kesetiaan pada janji konstitusi, yaitu keadilan pada rakyat. Ini semua akan bukan sekedar menyakiti rakyat, tapi menyakiti diri sendiri,” ujar Rocky. (ida)
Bupati Bolaang Mongondow Utara Memenuhi Undangan KPK
Jakarta, FNN - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Depri Pontoh memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.\"Sesuai dengan agenda pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN yang telah kami jadwalkan secara berkala, yang bersangkutan telah hadir di Gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB,\" kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Senin.Meski demikian Ipi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang membuat Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK mengundang Depri Pontoh.\"Tim tentu memiliki kriteria untuk menentukan LHKPN yang perlu dilakukan pemeriksaan secara substantif,\" tambah Ipi.Dia menjelaskan undangan tersebut adalah bukti bahwa KPK terus bekerja dan tidak perlu menunggu informasi viral di media sosial untuk melayangkan undangan klarifikasi kepada pihak berkepentingan.\"Pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN tidak hanya menunggu informasi viral dari masyarakat, tetapi KPK secara berkala juga melakukan pemeriksaan LHKPN yang dapat ditindaklanjuti dengan klarifikasi, seperti salah satunya yang dilakukan hari ini terhadap bupati Bolmut,\" ujarnya.Meski demikian, Ipi tetap mengharapkan masyarakat aktif memberikan masukan dan informasi relevan kepada lembaga antirasuah apabila ada dugaan korupsi di tengah masyarakat.Dia mengatakan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan mengapresiasi peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi kepada KPK.(ida/ANTARA)
Surat PAW Kadernya di DPR Dikeluarkan NasDem Terkait Korupsi di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengeluarkan surat pergantian antarwaktu (PAW) terhadap salah satu kadernya yang duduk di DPR RI yakni Ary Egahni karena tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Tengah (Kalteng).Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin di Palangka Raya mengatakan PAW tersebut setelah terbit Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 261-Kpts/DPP-NasDem/V/2023 tentang penggantian antarwaktu saudari Ary Egahni sebagai anggota DPR RI dan menunjuk Ujang Iskandar sebagai PAW pada periode sisa masa jabatan 2019-2024.\"Penetapan Ujang Iskandar sebagai PAW DPR RI sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni, perolehan suara terbanyak dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI),\" katanya.Dia menuturkan keputusan tersebut diambil berdasarkan fakta integritas dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ary Egahni yang menyetujui untuk mundur secara sukarela, jika terlibat tindak pidana korupsi ketika mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai NasDem pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.Ia berharap proses administrasi PAW tersebut bisa berlangsung cepat agar Ujang Iskandar bisa segera memperkuat Fraksi NasDem di DPR RI dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat perwakilan Kalteng.\"Semoga saja pelantikan PAW yang kami usulkan segera terlaksana dengan baik dan berjalan lancar,\" ucapnya.Sementara itu adanya PAW tersebut disambut baik oleh Ujang Iskandar, bahkan dirinya menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan oleh DPP Partai NasDem dan akan bekerja secara maksimal, untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\"Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem Bapak Surya Paloh melalui Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi Taslim beserta seluruh jajaran DPP Partai NasDem, juga Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh yang memproses dan berperan aktif dalam PAW ini, sehingga sampai dengan keluarnya surat keputusan DPP tersebut,\" katanya.Ujang berharap proses selanjutnya, baik di KPU RI maupun di DPR RI dapat berjalan dengan lancar, sehingga segera dapat diagendakan pelantikan karena sisa masa jabatan Periode 2019-2024 ini hanya tersisa kurang lebih 1,5 tahun.\"Harapan saya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan bangsa dan negara, terutama daerah pemilihan Kalteng di sisa masa jabatan ini,\" ungkapnya.Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Ary Egahni terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan suaminya yang menjabat Bupati Kabupaten Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan telah ditetapkan sebagai tersangka.Kini kedua tersangka itu juga ditahan oleh penyidik KPK dan pemeriksaan terus dilakukan hingga berkasnya segera dirampungkan dan segera diadili di persidangan.(ida/ANTARA)
Berkas Pendaftaran Bakal Calon DPR dari PKS Diterima KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024.Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak berkas diterima langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Ruang Sidang Utama, Lantai Dua, Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.\"Terima kasih atas kehadiran Pimpinan Pusat PKS pada Senin, 8 Mei 2023, dalam rangka mendaftarkan bakal calon DPR kepada KPU. Ini (berkas pendaftaran bakal calon DPR dari PKS) akan kami proses. Langkah pertama adalah memeriksa apakah dokumennya sudah lengkap atau belum,\" ujar Hasyim usai menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dari PKS itu.Status mengenai kelengkapan dokumen itu, lanjut Hasyim, akan diberitahukan oleh KPU RI kepada PKS dalam berita acara yang diupayakan agar diberikan secara langsung tim KPU pada Senin.Ia menyampaikan apabila berkas tersebut dinyatakan belum lengkap, PKS masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hingga batas akhir pendaftaran pada Minggu (14/5), pukul 23.59 WIB.Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Ahmad Syaikhu menyampaikan ucapan terima kasih dari PKS atas penerimaan yang baik KPU.\"Alhamdulillah, hari ini saya secara resmi menyerahkan berbagai berkas terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota DPR untuk bisa diterima Pak Ketua KPU RI. Tentu kami sangat berterima kasih atas penerimaan yang sangat baik, penuh dengan keramahan, dan kekeluargaan,\" kata dia.Ia berharap ke depan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan damai, jujur, adil, dan semua masyarakat Indonesia merasa senang terhadap hasil pemilu.Sebelumnya, PKS diiringi karnaval budaya tiba di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR-nya. PKS tiba di Kantor KPU RI sekitar pukul 10.00 WIB dengan iringan karnaval budaya yang dipimpin langsung Ahmad Syaikhu didampingi Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.Sebelum memasuki Kantor KPU, Syaikhu dalam sambutannya di depan gedung yang didominasi berwarna putih dan hitam itu menyampaikan harapan agar pendaftaran bakal calon DPR menjadi semangat bagi PKS menyongsong Pemilu 2024.\"Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat PKS menyongsong demokrasi 2024,\" kata dia.Ke depannya, Syaikhu berharap PKS terus bekerja keras untuk kemudahan PKS menghadapi Pemilu 2024.Selain para pimpinan dan sejumlah jajaran PKS, tampak beberapa masyarakat dari kalangan pemuda, petani, buruh, dan komunitas ojek online yang mengantar PKS ke Kantor KPU RI guna mendaftarkan calon anggota DPR-nya. Mereka berjalan kaki dari Taman Suropati menuju Kantor KPU RI sambil membawa bendera PKS dan dimeriahkan penampilan marching band.(ida/ANTARA)
Deklarasi Relawan Anies Tidak Ada Sangkut Pautnya dengan PAN
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay memastikan perihal kader partainya yang ikut dalam deklarasi Relawan Amanat Indonesia (Anies) tidak ada sangkut paut dengan partai politik tersebut karena tidak diketahui oleh DPP PAN.“Dipastikan deklarasi tersebut tidak diketahui oleh DPP PAN. Tidak ada laporan sama sekali dari deklarator karena kegiatan (deklarasi) itu tidak ada sangkut paut dengan PAN dan seluruh jaringannya,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Saleh pun menegaskan bahwa sampai hari ini PAN belum memutuskan untuk mendukung salah seorang bakal calon presiden (capres). “Kalaupun ada menyebut kata amanat, itu hanya klaim sepihak,” imbuhnya.Hal tersebut, kata dia, juga telah dikonfirmasikan kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang menuturkan bahwa Menteri Perdagangan RI itu tidak mengetahui soal deklarasi Relawan Anies tersebut.\"Saya sudah tanya Ketua Umum, beliau mengatakan tidak tahu menahu soal deklarasi itu. Itu adalah kegiatan sekelompok orang yang mengait-ngaitkan dengan PAN,” ujarnya.Dia menekankan bahwa DPP PAN dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masih melakukan penjajakan dan pendalaman, termasuk mempersiapkan proses pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) yang tengah berlangsung.“Kader PAN saat ini sedang menunggu perkembangan dan informasi. Tidak terpancing dengan deklarasi-deklarasi seperti ini. Pada saatnya, insya Allah semua akan bersama-sama mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres yang disepakati,” tuturnya.Saleh menegaskan bahwa nama-nama kader partainya yang ikut dalam deklarasi Relawan Anies tersebut tidak aktif di kepengurusan DPP PAN.“Sahrin Hamid bahkan bertahun-tahun hampir tidak pernah kelihatan di PAN. Begitu juga nama-nama yang mengaku sebagai deklarator dari PAN,” ucapnya.Atas sejumlah nama deklarator terkait partai politik tersebut, Saleh pun menyebut pihaknya akan membicarakannya di internal partai berlambang matahari putih tersebut.“Tentu akan dibicarakan di internal PAN, tetapi dari gelagatnya, tidak banyak yang pernah berkiprah di PAN. Sisanya, mungkin massa lain yang diorganisir untuk kegiatan tersebut,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.Deklarasi Relawan Amanat Indonesia (Anies) digelar di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). Acara yang dihadiri sekitar 4.000 relawan dan jajaran petinggi partai-partai politik Koalisi Perubahan tersebut bertujuan mendukung pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029.Dalam acara deklarasi Relawan Anies tersebut turut hadir mantan Ketua DPP PAN Sahrin Hamid yang menjadi Ketua Koordinator Nasional Relawan Anies tersebut, dan beberapa nama lainnya yang terkait dengan PAN.(ida/ANTARA)
KPU Jabar Mulai Menerima Pengajukan Bacaleg dari Parpol untuk Pemilu 2024
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mulai menerima partai politik yang mengajukan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) di Jawa Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, Senin.Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengatakan sejak tanggal 1 Mei 2023, pihaknya telah membuka pengajuan bacaleg itu. Namun hingga Senin ini, pihaknya baru menerima satu partai politik yang mengajukan bacaleg itu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Dan kemungkinan setelah hari ini, berikutnya tanggal 9-14 ada beberapa parpol yang sudah konfirmasi akan mengajukan bakal calon legislatifnya,\" kata Rifqi di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.Dia menyebut setiap harinya hingga tanggal 14 Mei 2023 bakal ada sejumlah partai politik yang mengajukan bacaleg tersebut. Yang paling banyak, menurutnya sejumlah partai politik itu bakal mengajukan bacaleg di tanggal 13 Mei 2023.Untuk itu, dia pun mengimbau kepada pengurus berbagai partai politik di Jawa Barat agar bisa secepat mungkin menyelesaikan proses administratif melalui Sistem Informasi Pencalon (Silon).Sehingga menurutnya ketika partai politik itu mengajukan nama-nama bacaleg, tidak ada lagi yang harus dilakukan perbaikan administrasi.Saat ini petugas pendamping dari KPU atau Liaison Officer (LO) untuk partai politik pun menurutnya terus mengimbau agar para partai segera mengajukan nama bacaleg.\"Jangan sampai di akhir, karena kalau di akhir nanti ada beberapa dokumen yang tidak lengkap kemudian harus diperbaiki, sementara waktunya tidak ada kan dikhawatirkan akan menghambat pengajuan calon,\" kata dia.Setiap proses pengajuan bacaleg oleh partai politik, menurutnya diprediksi memakan waktu sekitar tiga jam. Maka menurutnya petugas dari KPU pun dibagi ke dalam lima tim untuk menerima pengajuan nama-nama bacaleg itu.\"Jadi jangan injury time, karena nanti akan berdampak pada proses administrasi yang harus kami lakukan,\" kata Rifqi.(ida/ANTARA)
KAMI Netral dalam Pilpres 2024?
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Rosyid College of Arts DALAM kesempatan Halal Bi Halal pada Minggu siang kemarin (07/04/2023) di Menteng Jakarta, Pak Gatot Nurmantyo selaku Presidium KAMI mengatakan belum saatnya mendukung Bacapres tertentu. Saat ini belum ada Capres versi KPU. Status Anies Rasyid Baswedan saat ini, termasuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih Bacapres. Bahkan Bacawapres masih sangat belum jelas. Apakah ketiganya akan jadi Capres hanya Tuhan yang tahu. Ketidakpastian masih sangat tinggi termasuk apakah Pemilu 2024 akan terlaksana. KAMI memutuskan untuk menunggu saat yg tepat untuk memberi dukungan pada pasangan Capres-Cawapres tertentu. Tentu sikap KAMI ini mengecewakan terutama pendukung ARB yang konon mewakili agenda perubahan seperti yang diusung KAMI. Orang mungkin juga membaca bahwa KAMI memilih Golput dalam Pilpres 2024. Platform perjuangan KAMI jelas bahwa situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini makin menjauh dari cita2 Proklamasi 17 Agustus 1945. Harus ada koreksi atas praktek dan model kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan menurut Din Syamsuddin, anggota Presidium KAMI lainnya, sudah sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Jadi KAMI akan mendukung Capres yang paling mendukung misi KAMI. Perlu disadari bahwa Pemilu sejak Reformasi telah dilaksanakan sesuai dengan UUD 2002 yang sangat liberal. MPR tidak lagi penjelmaan kedaulatan rakyat, tapi digusur oleh elite partai2 politik yang menggantungkan logistik partai pada para taipan pemilik modal. Presiden terpilih hanya petugas partai, bukan mandataris MPR pelaksana GBHN sebagai amanat rakyar. Presiden terpilih mewakili kepentingan elite parpol dan para taipan tersebut. Undang-undang seperti Omnibus Law Cipta Kerja dibuat tidak untuk kepentingan publik pemilih, tapi untuk kaum oligarch tersebut. KPK praktis lumpuh, sehingga korupsi makin menjadi-jadi, kesenjangan sosial ekonomi melebar dengan Rasio Ginie 0.4, kemiskinan bertahan 10-11% penduduk, dan kerusakan lingkungan makin parah. Publik pemilih makin menjadi jongos ekonomi dan politik. Masa depan pemuda terancam oleh kelumpuhan lembaga-lembaga negara, kerusakan lingkungan dan hutang yang menggunung. Oleh Pangdam Siliwangi, Mayjen Kunto Arief Wibowo, situasi jagad politik nasional sudah memasuki tahapan yang berbahaya. Jika para elite politik terus memaksakan agenda-agenda politik jangka pendek mereka untuk tetap berkuasa, TNI akan mengambil langkah-langkah pre-emptive yang diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mayjen Kunto berharap dibangun komunikasi politik yang lebih sehat dan beretika. Perlu diingat bahwa etika politik memiliki standard tertinggi melampaui standard etika dokter dan insinyur. Berpolitik sesungguhnya adalah berjuang untuk memasukkan nilai2 utama sebagai yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD45 ke dalam seluruh sendi2 kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekedar soal meraih kekuasaan dan sumber-sumber daya ekonomi. Jika pembangunan adalah proses memperluas kemerdekaan, maka politik KAMI adalah perjuangan untuk mempertahankan dan memperluas kemerdekaan itu. Kita tunggu Capres mana yang memiliki rekam jejak, kompetensi, serta integritas untuk melakukannya. Surabaya, 8 Mei 2023.
Senjata Kunto Telah Dilemparkan
Oleh Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM cerita wayang ada kisah Adipati Karna yang memiliki senjata ampuh berupa tombak pemberian Dewa Indra yang bernama Kunta Jaya. Senjata ini hanya dapat digunakan satu kali. Penggunaan harus efektif atau arif agar tetap bermakna untuk dapat menjaga wibawa. Senjata ini diberikan dengan maksud agar dapat membunuh Arjuna. Akan tetapi ada situasi darurat yang menyebabkan akhirnya senjata Kunta atau Kunto ini digunakan untuk membunuh Gatotkaca putra Werkudara. Itu bagian dari cerita perang saudara Hastina dan Pandawa. Tapi yang ini bukan cerita wayang melainkan artikel seorang Panglima Kodam III SIliwangi bernama Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang telah melemparkan tombak kegelisahan TNI atas kondisi tidak sehat menuju Pemilu 2024. Ada kekhawatiran terjadinya pengabaian etika berbangsa dalam memasuki perang politik tersebut. Warning diperlukan agar tidak terjadi perang saudara. TNI bertugas untuk menjaga. Menurut Kunto jika situasi semakin tidak beretika dalam proses politik menuju Pemilu 2024 maka TNI dimungkinkan maju sedikit untuk mengambil posisi. Meskipun tidak dijelaskan siapa pelaku yang tidak beretika politik baik itu, akan tetapi publik membaca arah pandangan Kunto adalah rezim ini dan perilaku partai politik di lingkungannya. Sinyalemen Pangdam Siliwangi patut mendapat dukungan luas karena kegelisahan TNI adalah kegelisahan rakyat Indonesia. Kondisi negara memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jenderal Kunto sedang melesatkan tombak yang dipegangnya. Tuntutan rakyat sebenarnya adalah agar TNI bukan hanya maju sedikit tetapi maju banyak untuk mengambil posisi. UU No 34 tahun 2004 tentang TNI mengingatkan bahwa TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang maka TNI harus memahami dan peduli dengan apa yang dirasakan rakyat. Sesak nafas rakyat tidak boleh dibiarkan. Berjuang menegakkan kedaulatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Membebaskan rakyat dari penindasan. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila 18 Agustus 1945 sebagai kesepakatan bangsa bukan Pancasila lainnya. Demikian juga UUD 1945 adalah UUD yang disusun berdasarkan spirit dan kemauan dari the founding fathers untuk menjaga arah dan makna dari negara merdeka. Bukan UUD yang diobrak-abrik atau diperkosa oleh para penghianat dan penjajah bangsa. Ada aroma menghalalkan segala cara dalam upaya untuk memenangkan kompetisi partai atau personal pada Pemilu 2024. Melabrak Konstitusi, perundang-undangan dan etika berbangsa demi menggapai ambisi untuk tetap berkuasa atau melanjutkan kekuasaan. Berupaya agar demokrasi tetap dikendalikan oleh oligarki. Ketetapan MPR No VI tahun 2001 tentang Etika Berbangsa sudah lama dibuang ke tempat sampah. Kondisi negara yang kini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan perlu untuk dipulihkan dan diselamatkan. Korupsi yang merajalela, hutang luar negeri yang membumbung tinggi, hukum yang ditunggangi serta politik yang menjadi bulan-bulanan kepentingan ambisi harus diantisipasi. Segera dihentikan. TNI bukan saja dituntut harus maju sedikit dalam mengambil posisi tetapi majulah banyak. Bergerak untuk menegakkan kedaulatan negara dan membela kepentingan rakyat Indonesia. Mayjen TNI Kunto telah memulai. Rakyat mendukung dan siap bergandeng tangan. Sudah waktunya untuk melangkah bersama dan seirama. Bandung 8 Mei 2023.
Soal Pengkhianatan Gatot Nurmantyo Pernah Bilang Begini Pada Jokowi
Jakarta, FNN - Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga yang memiliki sikap tegas dan jelas dalam menyikapi perpolitikan tanah air. Karena begitu dilantik salah satu yang paling penting adalah dia disumpah untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. \"Jadi apa yang dikatakan Pak Kunto (Pangdam Siliwangi) di media, hal itu merupakan cara pandang institusi TNI. Saya pikir itu adalah mewakili cara pandang yang ada,\" kata Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo periode 2015-2020 di kantor sekretariat KAMI, Minggu, 7 Mei 2023. Gatot menegaskan bahwa jika TNI disuruh melanggar hukum oleh atasannya, maka dia bisa menolaknya, karena kalau dia mematuhi perintah atasannya yang salah, dia berarti melanggar sumpahnya. Gatot juga mengingatkan bahwa jika ada indikasi negara akan diganti dasar negaranya, maka tentara boleh memberontak. Hal- hal seperti ini kata Gatot pernah ia sampaikan kepada Presiden Jokowi saat dia jadi Panglima TNI. \"Saya pernah mengatakan ini kepada Pak Jokowi, bapak saya sebagai Panglima TNI saya tidak mau berkhianat kepada bapak. Tetapi bapak tahu bahwa TNI tidak akan berontak kecuali ideologi akan diganti,\" kata Gatot. Menanggapi pertanyaan wartawan mengapa tidak menjalin komunikasi intensif dengan para calon presiden (capres), Gatot menegaskan bahwa pihaknya harus bersikap netral. \"Kalau itu dilakukan ikuti mengumumkan nama capres, kemudian ikut rapat segala macam apalagi dengan pemerintah, lalu apa bedanya dengan mereka?, tegasnya. KAMI kata Gatot akan terus berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini agar kelak generasi muda kita, pemuda-pemudi kita, tidak terampas haknya dan mendapatkan keadilan. Sampai saat ini, kata Gatot, pihaknya fokus pada perjuangan KAMI untuk menyelamatkan Indonesia ini. \"Nanti apabila sudah ada keputusan KAMI harus mendiskusikan apakah calon yang diusung dan partai yang mengusung bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam maklumat KAMI yang 8 ini,\" ungkapnya. Sementara mengenai kriteria capres dukungan KAMI, kata Gatot, pihaknya tak bisa mengatakan ada atau tidaknya capres. KAMI adalah gerakan moral yang tidak terlibat dalam kompetisi para capres Yang jelas, KAMI akan mendukung capres yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Naun, hal itu menjadi hak penilaian oleh rakyat dalam memilih capres usungan partai. Sementara Presidium KAMI lainnya Din Syamsuddin menegaskan bahwa saat ini telah terjadi penjualan aset aset negara secara masif. \"Sumber daya alam dikuasai asing, rakyat kita hanya jadi kuli,\" pungkasnya. (Sws)
Partai Negara dalam Negara
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih FUNGSIi partai politik terhadap negara, menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat, memperjuangkan, merealisasi, mengamankan kepentingan aspirasi dan nilai-nilai pada masyarakat. Membuat regulasi konstitusi melahirkan kebijakan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman, dalam kedamaian, kebersamaan dan ketenangan hidup masyarakat. Parpol harus patuh, menghormati dan melaksanakan semua aturan dan ketentuan yang berlaku dalam konstitusi negara. Hanya karena ingin terus berkuasa lahirlah arogansi partai bersenyawa dengan penguasa dan bandit politik menghasilkan kesepakatan jahat verbal dan non verbal. Tiba tiba muncul partai merasa menguasai negara bahkan kelewat batas bahwa Indonesia adalah bagian dari partai bukan partai bagian dari Indonesia. Sebutan petugas partai sesungguhnya sangat dekat dengan ajaran komunis yang memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat. Memasuki kontestasi Pemilihan Presiden, partai makin sibuk luar biasa. Masing masing Ketua Umum bak pemimpin besar kunjung sana sini seolah sedang membahas masalah penting, mendesak di balut publikasi basa basi muatan politik sakral yang hanya bisa disentuh oleh mereka. Penambilannya mereka seperti drama , sandiwara, sinetron dan lelucon kering dari nilai kemuliaan seorang negarawan. Diduga kuat topik mereka hanya *saya dapat apa, kapan dan berapa*. Jauh dari gagasan untuk membahas masalah masalah krusial kebangsaan, bahkan larut sebagai boneka Taipan Oligarki. Di situlah titik rawan bandit bandit leluasa memainkan mereka para petugas partai. Para elite partai hanya memikirkan bagaimana merebut, mempertahankan dan melangsungkan kekuasaan secara mati-matian. Fokus wawasannya hanya terkonsentrasi merebut dan berbagai kekuasaan yang kering dari jangkauan pemikiran negara dalam bahaya dan harus diselamatkan, babak belur dalam kendali kapitalis dan negara menjadi liar dengan UUD 2002. Politik petugas partai kehilangan fungsinya dalam memecahkan masalah (problem solving) dan menegakkan kebajikan umum (public-good) di tubuh bangsa. Puncak kegelapan ketika partai politik merampok mengambil alih seolah olah sebagai suara rakyat. Merasa sebagaimana super bodi kekuasaan seperti sistem kekuasaan partai komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai petugas partai. Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat hanya sebagai objek politik. Partai tanpa sadar sebagai jongos Oligargi. Anggota dewan dan Presiden sebagai petugas partai. Semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar prilakunya menjadi tiran dan mengarah ke otoriter. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan negara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah. Diperparah dengan terjadinya \"Partai Menjadi Negara Dalam Negara\"
