ALL CATEGORY
Ditjen Imigrasi Memperkenalkan Paspor Elektronik Lembar Polikarbonat
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengenalkan paspor elektronik lembar polikarbonat karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut.Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa paspor elektronik lembar polikarbonat berbeda dengan paspor biasa non-elektronik dan paspor elektronik lembar laminasi.\"Halaman biodatanya yang menggunakan bahan polikarbonat; karena materialnya yang lebih kuat, pencetakannya tidak bisa menggunakan tinta seperti paspor biasa atau paspor elektronik lembar laminasi, harus menggunakan teknologi laser,\" kata Achmad.Pada paspor elektronik lembar polikarbonat itu, halaman biodata menggunakan bahan lebih kuat, seperti plastik, sehingga tidak bisa terlipat. Hal itu berbeda dengan halaman biodata pada paspor biasa dan paspor elektronik lembar laminasi yang dibuat dengan material kertas yang dilaminasi.Achmad menjelaskan paspor elektronik lembar polikarbonat diklaim lebih mudah diverifikasi saat warga negara Indonesia (WNI) mengajukan visa ke kedutaan besar negara tujuan. Hal itu karena paspor tersebut menyimpan data pemegang dalam chip yang tertanam sehingga lebih akurat.Dia menyebutkan saat ini terdapat tiga kantor imigrasi yang telah melayani permohonan paspor elektronik lembar polikarbonat, yakni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan, dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.Prosedur permohonan paspor elektronik lembar polikarbonat sama dengan jenis paspor lainnya. Permohonan diajukan lewat aplikasi M-Paspor dengan memilih jenis paspor elektronik lembar polikarbonat.\"Unggah dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam aplikasi dan lanjutkan hingga pembayaran. Mohon diingat untuk pembayaran paspor wajib dilakukan paling lambat dua jam setelah permohonan terdaftar dalam aplikasi,\" jelasnya.Bagi pemohon yang pertama kali akan membuat paspor, Achmad mengatakan pemohon harus menyiapkan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah/buku nikah/surat baptis. serta surat penetapan pengadilan bagi yang pernah melakukan penggantian nama.Sementara itu, bagi pemohon yang melakukan penggantian dari paspor biasa atau paspor elektronik lembar laminasi ke paspor elektronik lembar polikarbonat, lanjutnya, pemohon cukup melampirkan KTP dan paspor lama.Aturan mengenai penerbitan paspor elektronik lembar polikarbonat itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1634.GR.01.01 tertanggal 11 Oktober 2019.Permohonan paspor elektronik lembar polikarbonat juga dapat dilakukan secara walk-in apabila kuota masih tersedia. Layanan walk-in di kantor imigrasi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.Biaya permohonan paspor elektronik lembar polikarbonat sama dengan paspor elektronik lembar laminasi, yakni sebesar Rp650.000, sementara untuk layanan percepatan paspor terdapat tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.000.000 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019.(ida/ANTARA)
Satgas TPPU Berkomitmen Memberikan yang Terbaik bagi Negara
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan siap bekerja melaksanakan tugas dan memberikan yang terbaik.\"Hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kami punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi tata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi, kata Mahfud MD dalam konferensi pers seperti dipantau di Jakarta, Jumat.Mahfud berharap Satgas TPPU dapat secara produktif mengusut kasus dugaan TPPU di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun tersebut.\"Mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus, mana yang akan didahulukan, kemudian ini untuk siapa dan bagaimana caranya; sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kami dari tenaga ahli akan memilah temuan-temuan dan dokumentasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih tepat dari kasus yang sedang ditangani,\" jelas Mahfud.Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa rapat pada Jumat pagi dihadiri oleh seluruh nama yang masuk dalam Satgas TPPU, baik secara fisik maupun virtual.\"Semua nama yang tercantum dalam keputusan Menkopolhukam itu semuanya sudah hadir hari ini, ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan,\" tambahnya.Sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah membentuk satgas untuk melakukan supervisi terhadap penanganan dan penyelesaian dugaan TPPU dalam transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.Pembentukan satgas tersebut sesuai hasil rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada 10 April 2023, yang kemudian disampaikan kepada DPR RI melalui rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI sehari berikutnya.\"Maka, saya sampaikan bahwa hari ini, Pemerintah telah membentuk satgas yang dimaksud,\" kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (3/5).(ida/ANTARA)
WNA Australia yang Meludahi Imam Masjid Dideportasi Imigrasi Bandung
Bandung, FNN - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandung mendeportasi warga negara asing asal Australia, Brenton Craig Abbas Abdullah (43), yang meludahi seorang imam sebuah masjid di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Arief Hazairin Satoto mengatakan warga negara asing (WNA) itu dideportasi berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.\"Hari ini kami akan mendeportasi, rencananya deportasi melalui Bandara Soekarno Hatta malam ini sekitar jam 21.00 WIB,\" kata Arief di Kantor Imigrasi Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Menurut dia, Brenton terbukti bersalah setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Kantor Imigrasi.Sebelumnya, warga Australia itu pun ditangkap jajaran Polrestabes Bandung di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, saat hendak pulang ke negaranya.Warga Australia bernama lengkap Mchartur Brenton Craig Abas Abdullah itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena meludahi imam masjid di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 28 April 2023.Selain dideportasi, WNA tersebut juga diberi sanksi berupa ditangkal atau dilarang masuk ke wilayah Indonesia selama enam bulan ke depan. Sanksi penangkalan itu juga bisa diperpanjang.\"Setelah enam bulan itu, setelah ditangkal, nanti akan dicek lagi jika masuk ke Indonesia, jadi bisa saja diperpanjang,\" katanya.Arief menjelaskan WNA itu pertama kali masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, pada 3 Maret 2023. Dia datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai turis.\"Terus dia perpanjang masa paspornya di sini (Bandung) sampai tanggal 29 April kemarin masa berlakunya,\" kata Arief.(ida/ANTARA)
TNI Mendapat Dukungan untuk Memberantas Praktik Jual Beli Senjata di Papua
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung penuh langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di wilayah konflik Papua. \"Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Dan memang ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri. Maka siapa pun pelakunya pantas dihukum berat, melalui penerapan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun\" ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Dia juga mendukung siapa pun prajurit TNI yang terlibat untuk dihukum seberat-beratnya.Menurutnya, pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono terkait adanya lonjakan kasus penyalahgunaan senjata dan amunisi di Kodam Cenderawasih selama satu dekade terakhir harus menjadi momentum perbaikan sungguh-sungguh di tubuh TNI dari atas sampai prajurit di lapangan.\"Artinya, jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama. Jangan jadikan suplai senjata kepada musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis. Benar kata Panglima TNI, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan,\" ungkap dia.Christina meyakini apabila tidak ada pasokan senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) maka perlawanan dari mereka juga tidak akan semasif sekarang.\"Jadi, pastikan dulu praktik jahat jual senjata dan amunisi kepada musuh ini kita hentikan. Ini adalah bentuk penghianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat,\" tutupnya.(ida/ANTARA)
Rekonsiliasi Warga Sampang Memerlukan Kerja Sama Semua Pihak
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan proses rekonsiliasi warga Sampang, Jawa Timur, sebagai korban konflik keagamaan memerlukan kerja sama dari semua pihak.\"Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kerja sama semua pihak; sehingga warga Sampang yang terlibat konflik itu mau berkomunikasi sampai akhirnya mereka mau menjemput saudaranya sendiri yang dulu pernah dimusuhi,\" kata Rumadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Rumadi mengatakan hal itu berkaitan dengan penjemputan kembali 265 jiwa dari 62 kepala keluarga (KK) warga Sampang selaku penyintas korban konflik keagamaan di pengungsian Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (4/5).Dia mengatakan penjemputan kembali penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan itu merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan penyelesaian konflik sosial keagamaan masa lalu.Menurut Rumadi, penjemputan secara bertahap terhadap penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan menunjukkan pemerintah terus bekerja melakukan rekonsiliasi dan cipta kondisi, agar warga Sampang yang sudah 12 tahun di pengungsian bisa pulang ke kampung halamannya.\"Proses rekonsiliasi warga Sampang yang pernah terlibat konflik keagamaan, sehingga terjadi pengusiran, bukan hal yang mudah,\" tambahnya.Rumadi mengapresiasi semua pihak, baik dari unsur masyarakat, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta pemerintah daerah yang berani mengambil prakarsa dan terobosan sehingga tumbuh saling percaya di antara warga yang dulu terlibat konflik.\"Tanpa prakarsa untuk menumbuhkan sikap saling percaya, proses rekonsiliasi tidak pernah terjadi,\" katanya.Dia berharap peristiwa konflik Sampang menjadi pelajaran bagi seluruh komponen bangsa agar semakin dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan. Sebab, lanjutnya, jika konflik pecah menjadi kekerasan, maka perlu lama untuk menyembuhkan luka sosial yang muncul.\"Keanekaragaman bangsa Indonesia harus kita jaga. Toleransi harus terus menerus kita tumbuhkan,\" ujar Rumadi.Sebagai informasi, penjemputan warga Sampang korban konflik keagamaan telah dilakukan pada tahap kedua. Sebelumnya, penjemputan pertama penyintas warga Sampang korban konflik keagamaan dilakukan pada 29 April 2022 terhadap sebanyak 53 jiwa dari 14 KK.Dengan penjemputan tahap kedua tersebut, warga Sampang yang masih tinggal di pengungsian Jemundo tersisa 25 jiwa dari lima KK.(ida/ANTARA)
Gibran Mengaku Umurnya Belum Cukup
Surakarta, FNN - Putra pertama Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming mengakui dirinya tidak memenuhi persyaratan usia untuk menjadi bakal calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2024.Di Kota Surakarta, Jumat, Gibran pun mengatakan hal itu guna menanggapi isu terkait rencana dirinya akan mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Umur (saya) belum cukup,\" kata Gibran.Dia menambahkan hal itu hanya merupakan rumor, sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.\"Kan rumor, saya sudah jawab kalau umur belum cukup,\" imbuhnya.Selain itu, Gibran pun mengakui dia belum terlalu lama terjun ke dunia politik, sehingga dia merasa masih harus banyak belajar.\"Ilmunya belum cukup. Saya masih perlu banyak belajar. Baru dua tahun (jadi Wali Kota Surakarta),\" katanya.Selain itu, menurut dia, menjadi presiden maupun wakil presiden bukan merupakan tugas yang ringan.\"Itu tugas berat lho, jangan dibayangkan (mudah),\" katanya.Sebelumnya, dalam momentum Idul Fitri 1444 H lalu, Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden Joko Widodo di Surakarta. Pada kesempatan tersebut, Gibran turut menyambut Prabowo yang datang dengan putranya, Didit Hediprasetyo.Meski demikian, keduanya sepakat menyampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas terkait politik.Presiden Jokowi pun telah menepis usul sejumlah kalangan yang mengajukan putranya untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024.Jokowi mengatakan setidaknya ada dua alasan mengapa Gibran belum realistis untuk masuk bursa Pilpres 2024.\"Pertama, umur. Kedua, baru dua tahun jadi wali kota; yang logis sajalah,\" kata Jokowi. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Rekening 800 Juta, Mustofa Peliharaan Siapa?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEJADIAN atau ritual tahunan selalu jadi misteri dengan profil orang Islam atau beratribut agama Islam. Pada bulan Maret 2021 perempuan berjilbab beridentitas mahasiswi ditembak tewas di Pos Mabes Polri, ia menodongkan senjata pistol dekat pos penjagaan. Bulan Oktober 2022 seorang wanita bercadar menodongkan senjata FN kepada Paspampres di depan gerbang Istana Jalan Merdeka Selatann Jakarta. Ditahan Polda Metro. Selasa 2 Mei 2023 Mustofa NR warga Lampung dengan alasan ingin bertemu pimpinan MUI ia menembakan air soft gun. Dua orang staf MUI terluka karena terserempet peluru dan pecahan kaca. Petugas Pamdal MUI menangkap Mustofa lalu diserahkan Polsek setempat dibawa ke Puskesmas dan pelaku ternyata meninggal. RS Polri yang konon melakukan otopsi belum memberi keterangan. Misteri kematian. Mustofa mengincar MUI sudah sejak setahun lalu. Ia datang dan mengirim surat ke MUI berulangkali. Manuver atau modusnya menyatakankan dirinya sebagai Wakil Nabi. Pintu masuk keagamaan. Andai kedatangan kemarin ditemui oleh pimpinan MUI apalagi Ketua Umum MUI lalu Mustofa menembak dengan air soft gun yang dibawanya betapa hebohnya umat dan bangsa Indonesia. Skenario mungkin sukses. Dua kasus terdahulu sebagaimana terjadi tahun sebelumnya tidak terusut tuntas karena pelaku tewas atau menguap tanpa bekas. Tidak ada proses hukum. Kini yang ketiga inipun sama tewas misterius. Sulit pengusutan lebih lanjut. Pertanyaan benarkah hal ini terorisme, test case atau memang ada kebutuhan? Untuk terorisme pelaku semestinya melakukan delik sesuai UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketiga pelaku di atas tidak ada tanda sebagai teroris. Tidak memenuhi unsur terciptanya suasana teror atau ketakutan meluas, korban massal atau kerusakan. Tidak jelas motif ideologi, politik dan gangguan keamanan. Sebagai test case dimaksud sejauh mana umat Islam bersimpati, mendukung atau menyalahkan. Berhubungan dengan pembenaran isu radikalisme dan intoleransi? Konteks MUI adalah dukungan masif umat pada MUI atau sebaliknya. Begitu juga soal obyek aksi terdahulu Mabes Polri dan Istana Presiden. Sentimen dan kekuatan yang hendak dibaca. Kepentingan atau kebutuhan adalah peristiwa yang dimaksudkan untuk menutup kasus yang mencuat. Ada kasus TPPU 349 T, kegagalan Kereta Cepat, tuduhan Thomas, Andi, Hafzan kepada Muhammadiyah. Ada juga gonjang-ganjing Pilpres, Ponpes Zaitun, dan lainnya. Berita terbaru ternyata Mustofa NR memiliki dana mencapai ratusan juta. PPATK menyebut mutasi rekening 800 juta bahkan ada transfer sebesar 200 juta. Perlu ditelusuri asal muasal dana tersebut. Kecurigaan muncul bahwa Mustofa berbuat tidak sendiri. Ada pengendali yang mungkin berhubungan dengan pengiriman uang tersebut. Ia diduga adalah agen. Agen yang setelah berbuat harus dimusnahkan. Dua hal penting yang harus diungkap awal dari kasus penembakan di kantor MUI untuk pengusutan lebih lanjut, yaitu pertama mengapa Mustofa tewas tiba-tiba, siapa yang melakukan pembunuhan jika ia tewas terbunuh. Kedua, siapa pihak pengiriman dana yang masuk ke rekeningnya hingga ratusan juta. Mustofa itu peliharaan siapa? Masyarakat khususnya umat Islam berharap dari temuan atau kasus kecil dapat terungkap disain besar. Bukankah kasus Sambo dan 349 Trilyun Trisambodo juga dimulai dari kasus kecil, bahkan ecek-ecek atau esek-esek ? Makar Allah mudah mengalahkan makar manusia termasuk kehebatan otak-atik intelijen. Bandung, 5 Mei 2023
Ingin Bangun Dinasti Politik, Jokowi Selalu Ikut Campur Urusan Capres
Jakarta, FNN-- Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal perilaku kasak-kusuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, kasak-kusuk tersebut terlihat dari cara Jokowi melakukan endorse koalisi dan mengumpulkan elite partai politik di Istana Negara. \"Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak kusuk untuk mengatur keadaan politik supaya dia masih punya grip (pegangan),\" ujar Rocky saat diskusi virtual bertajuk Menakar Peluang Capres Dan Format Koalisi Parpol 2024 dalam kanal YouTube Gelora TV. Ia menduga Jokowi masih ingin ikut cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 agar bisa membangun dinastinya sendiri setelah tak menjabat lagi sebagai presiden. Untuk apa grip itu? Ya, untuk meloloskan dinastinya. Untuk memberi jalan baru kepada oligarki masuk kepada kekuasaan baru,\" tuturnya. Oleh sebab itu, ia juga menyoroti koalisi partai politik yang berpindah-pindah baru-baru ini. Ia menilai hal tersebut disebabkan oleh Jokowi. Rocky mengatakan koalisi akan berubah jika Jokowi mengajak koalisi minum kopi, pergi ke Ibu Kota Nusantara, atau melakukan aktivitas lain. \"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya? Selain upaya saling mengintip dan mengintai. Kan itu dasarnya. Karena itu, pada dasarnya koalisi ini barang busuk dalam demokrasi di Indonesia,\" kata dia. Menurut Rocky, tidak ada koalisi yang melakukan pengintaian di negara lain. Ia menganggap koalisi merupakan upaya untuk menghasilkan keputusan yang konkret. \"Kalau di sini, koalisi itu menunggu sinyal seseorang yang bukan anggota koalisi,\" ucapnya. Sekarang saya tanya, Jokowi anggota koalisi mana? KIB? Tapi dia endorse juga yang bukan KIB. Jadi Anda mengikuti seseorang yang bukan anggota anda jadi bagian part of no part,\" ujar Rocky. Sebelumnya, Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Jokowi punya dua strategi dalam mengamankan Pilpres2024 demi mendarat aman atau soft landing usai rampung menjabat. \"Karena ingin memastikan beliau (Jokowi) akan mendarat secara aman dan nyaman,\" ucapnya, dalam keterangan tertulis, Senin (24/4). Bentuk soft landing-nya adalah program kerjanya dilanjutkan, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara (IKN); serta aman dari kasus hukum. \"Satu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) berlanjut. Kedua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya,\" kata Denny, yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini. Apa strateginya? Strategi pertama, kata Denny, adalah cawe-cawe alias turut campur dalam menentukan calon presiden di Pilpres2024. Ia mengutip pernyataan Pengamat Politik Erros Djarot terkait Jokowi yang mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies. \"Target utama adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres2024,\" kata Denny. Ia menduga Jokowi ingin dua pasangan calon yang ikut Pilpres2024 itu adalah orang dekatnya. Sebab orang yang berseberangan berpotensi tak melanjutkan warisan dan program kerja. \"Keduanya adalah all the president\'s men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal,\" ujar Denny. Jokowi juga mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara, Selasa (3/5) malam. Hadir di Istana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kendati demikian Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang merupakan partai koalisi pemerintah terlihat tidak hadir di Istana. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut pertemuan Jokowi dan ketua umum partai membahas koalisi Ganjar-Prabowo. Romy, sapaan akrabnya, menyebut pertemuan akan digelar tanpa kehadiran PartaiNasDem. Pertemuan akan dibalut dalam suasana halal bihalal pascalebaran. Sebelumnya, pada akhir April, Jokowi juga memanggil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ke Istana. Dia berkata mendapat sejumlah wejangan terkait politik dari Jokowi. Menurut Sandi, masukan-masukan dari Jokowi cukup baik. \"Pasti adalah tentang politik, itu sifatnya tertutup dan saya menyampaikan beberapa topik dan beliau menyampaikan beberapa pandangan yang menurut saya sangat-sangat strategis ya,\" ujarnya. Sebelum Sandi, Jokowi juga mengundang Prabowo, Zulhas hingga Ketua Umum Perindo Hary Tanoe di Istana Negara usai Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP. Restu dari Presiden Jokowi ke calon presiden tertentu dinilai berpengaruh kuat terhadap pilihan masyarakat di Pemilihan Presiden 2024. Menurut Survei Poltracking Indonesia terkini, 47,5 persen warga mempertimbangkan memilih capres yang didukung Jokowi. Pengamat politik Kunto Adi Wibowo berpendapat restu Jokowi dalam menentukan kemenangan capres sangat besar. Sebab, Jokowi memiliki basis massa yang kuat dan bisa memobilisasi pemilih. \"Pengaruh itu dianggap sebagai faktor yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Sebagai presiden sekaligus bos ASN, dia bisa memobilisasi pemilih seperti yang terjadi pada Orde Baru,\" ujar Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com. Karena itu, kata dia, tak heran jika Jokowi cawe-cawe urusan pilpres. Menurutnya, Jokowi dapat mencapai dua kepentingan dengan ikut mengurusi penentuan capres, yakni melanggengkan kekuasaannya dan memastikan keberlanjutan proyek yang belum rampung di masa kepemimpinannya. Kunto berpendapat, langgengnya kekuasaan memang merupakan godaan besar. Sementara, presiden memiliki batas waktu yang diatur dalam undang-undang. \"Itu pasti jadi godaan terbesar politisi, khususnya untuk presiden yang punya batasan waktu untuk dipilih menjadi pemimpin,\" kata dia. Sementara, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga menilai restu dari Jokowi masih kuat dan bahkan bisa menjadi nilai jual tersendiri. Menurutnya, pendukung berat Jokowi bisa mengalihkan dukungan kepada calon yang direstui Jokowi. \"Fanatisme dari dua periodeJokowiini bisa dijual kepadasimpatisannya,\" kata Adib. Sementara itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai restu Jokowi tidak perlu jadi konsumsi publik. Dia pun menilai cawe-cawe Jokowi bisa berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024. \"Sebagai presiden, ia bisa pengaruhi keputusan penyelenggara pemilu. Sehingga tokoh-tokoh yang saat ini yang berada di pos penyelenggara akan semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan Jokowi,\" ujar Dedi. Menurutnya, berbagai pihak yang berurusan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan tersandera agar posisinya tak terancam. Ia mengatakan kondisi ini bisa mengkhawatirkan. \"Yang perlu dikhawatirkan jika pilihan restu Jokowi ini mempengaruhi perilaku birokrat di tataran penyelenggara. Oleh sebab itu, restu Jokowi seharusnya tidak diumbar ke publik,\" ujar Dedi. (CNN)
Masih Ada 20 Persen Jamaah Haji yang Belum Melunasi, Deadline Hari Ini
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia telah menetapkan waktu pelunasan biaya haji reguler mulai tanggal 11 April hingga 5 Mei 2023. Namun sampai hari ini, Rabu (3/5/2023) atau H-2 batas waktu pelunasan, masih ada sekitar 20 persen jamaah haji reguler yang belum menyelesaikan tanggung jawab. Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1444 H dan Penggunaan Nilai Manfaat. KMA ini mengatur Bipih jemaah haji reguler, petugas haji daerah (PHD), serta pembimbing pada Kelompok Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Diatur juga masa pelunasan dan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang bersumber dari Nilai Manfaat. Sayangnya, menjelang penutupan pelunasan biaya haji reguler, masih banyak kuota jamaah yang belum terpenuhi. Hal ini disampaikan Artha Hanif selaku Ketua Harian Forum SATHU dalam konferensi pers yang digelar di Wisma MAKTOUR, Jakarta, Rabu (3/5/2023). Artha menyampaikan hingga saat ini masih ada sekitar 20% kuota dari jemaah haji reguler yang belum terpenuhi. Padahal waktu yang ditetapkan pemerintah tinggal dua hari lagi untuk pelunasan biaya haji. Sementara itu Artha juga menyampaikan bahwa jemaah haji khusus sudah hampir memenuhi kuota yang ditetapkan pemerintah untuk pelaksanaan haji 1444 H atau 2023 M. \"Alhamdulillah kuota haji khusus tahun ini sejumlah 17.680. Insya Allah besok batas waktu terakhir. Sampai saat ini tinggal beberapa saja kuota yang tersisa. Setelah ini kita akan melakukan proses penggabungan bagi mereka penyelenggara haji khusus yang tidak siap membawa bendera sendiri untuk kemudian bergabung,\" ujar Artha. Artha menjelaskan bahwa hingga hari ini, masih ada kuota jemaah haji reguler yang belum terpenuhi. \"Sampai hari ini kita mendapat informasi bahwa pemenuhan kuota jemaah haji reguler masih menyisakan 20 persen yang belum terserap. Masih ada waktu sampai tanggal 5 mudah-mudahan terisi,\" kata Artha. Tanggal 5 Mei 2023 adalah waktu terakhir untuk menyelesaikan biaya pelunasan haji reguler. \"Apabila kuota 20 persen jemaah haji reguler ini atau sekitar 40 ribu jemaah tidak terpenuhi, ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ada sisa kuota yang tidak terpakai sementara waktu keberangkatan haji sudah semakin dekat?\" beber Artha. Untuk kloter pertama jemaah haji reguler rencananya akan diberangkatkan sekitar tanggal 24 Mei 2023. Jadi pemerintah memiliki tugas untuk memenuhi 20 persen kuota haji reguler ini atau mengambil langkah lainnya. Terkait jemaah haji khusus, Artha menyampaikan bahwa Forum SATHU akan berangkat ke Arab Saudi untuk menyelesaikan persiapan fasilitas haji bagi jemaah haji khusus. \"Kami akan menunaikan tugas kami sebagai Forum SATHU terkait kuota haji khusus ke Arab Saudi bertemu Kementerian Haji Saudi Arabia terkait bentuk pelayanan ibadah haji 2023. Karena ada perubahan mekanisme yang ekstrem. Jangan sampai nanti setelah semua sudah selesai baru kemudian diminta keterlibatan kita untuk membantu mengisi sisa kuota ini, sementara ada sekitar 100 ribuan jemaah haji khusus yang antre kuota. Setiap tahun jemaah haji khusus dapat 8 persen, jadi 100 ribuan jemaah ini baru akan berangkat 7-8 tahun ke depan,\" beber Artha. Ia berharap agar pemerintah bisa mengajak duduk bersama agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik terkait kuota jemaah haji ini. \"Kita sangat siap mengisi kuota jemaah haji reguler yang tersisa dengan jemaah haji khusus, asalkan jangan disampaikan secara mendadak,\" pungkas Artha. (dtk)
Mobil Corp Diplomatic Indonesia Dirampas Pemberontak Sudan
Kejari Kabupaten Bogor Eksekusi Terpidana Penipuan ke Lapas Cibinong ... Fahri Hamzah: Pemimpin Baru Harus Sanggup Memikul Beban Bangsa ke Depan... Prof H Dailami Firdaus Kembali Daftar Jadi Senator DKI Jakarta ... CPA Australia : Usaha kecil di Indonesia akan berkembang pada tahun 2023... Mobil Corp Diplomatic Indonesia Dirampas Pemberontak Sudan... Ajukan Uji Formil ke MK, Partai Buruh akan bongkar Kebobrokan Undang-Undang Cipta Kerja... Nabi Lampung Tembaki Kantor MU Dengan memasuki pasar Indonesia, Little Fox Mall mengumumkan peluncurannya... Slowanderer Hadirkan Lalta, parahyanganpost.com. Satu unit mobil Corp Diplomatik (CD) Indonesia dirampas Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah di Sudan. Selain itu mereka juga membunuh seorang atase administrasi kedutaan Mesir. Jakarta, FNN - Satu unit mobil Corp Diplomatik (CD) Indonesia dirampas Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah di Sudan. Selain itu mereka juga membunuh seorang atase administrasi kedutaan Mesir. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed dalam jumpa pers di kediamannya, kawasan Patra Kuningan Jakarta, Rabu 3/5. Dalam memberikan keterangan, Yassir didampingi Deputy Head of Mission Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain. Yassir juga menjelaskan pemberontak telah enam kali melanggar gencatan senjata kemanusiaan, dan melanggar kedaulatan tempat diplomatik asing. Seperti kedutaan Uni Eropa, India, Indonesia, Malaysia, dan jalur diplomatik milik Kedutaan Besar Amerika Serikat. “Saya ingin menjelaskan yang terjadi di Sudan adalah pemberontakan oleh RSF. Jadi keliru kalau ada opini dunia yang mengatakan bahwa yang terjadi di Sudan adalah perang saudara,” terang Yassir. Yassir kemudian menjelaskan kronologi konflik bersenjata yang terjadi di negaranya itu. Menurutnya, pemberontakan dimulai Sabtu pagi, 15 April 2023. Dilakukan oleh Pasukan Pendukung Cepat (RSF). Mereka ingin merebut kekuasaan secara paksa dan menyerang sesama rekan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), di berbagai lokasi di ibu kota, Khartoum, dan kota-kota lainnya. Sebelumnya RSF dan SAF bersatu dalam menjaga keamanan Negara. Tetapi kemudian muncul ambisi RSF untuk mengambil alih keamanan secara sepihak. SAF, berdasarkan tugas konstitusional dan tanggung jawab nasional untuk menjaga keamanan dan stabilitas di negara, tidak memiliki pilihan selain menanggapi serangan tersebut dengan keras. “Sekarang RSF telah diusir dari markas SAF, dan sekitarnya, dan beberapa lokasi sensitif, yang coba direbut RSF, seperti Istana Republik, Bandara Khartoum dan Perusahaan Penyiaran Radio dan Televisi Nasional. Ironisnya, semua lokasi ini dulunya dijaga bersama oleh pasukan SAF dan RSF,” terang Yassir. Yassir juga menjelaskan, dalam upayanya merebut kekuasan, RSF telah mengerahkan lebih dari empat puluh ribu pasukannya di ibu kota, dengan mobil SUV bersenjata lengkap. Mereka juga merekrut dan melatih anak-anak untuk menjadi pasukan pemberontak. “Sekarang dipastikan. setelah penghancuran semua sumber dukungan logistik dasar mereka, 85% pasukan mereka menyerah, melarikan diri atau terbunuh,” tambahnya. Yassir memastikan, RSF, kini kehilangan cengkeramannya di beberapa lokasi, dan saat ini berada di posisi yang sangat terdesak. Akibatnya, mereka cenderung memperburuk situasi kemanusiaan, melalui taktik jahat, dengan menargetkan beberapa fasilitas dasar di ibu kota. Akibatnya 69% rumah sakit tidak berfungsi, dan staf medis dievakuasi secara paksa; pekerja darurat dan ambulans menjadi sasaran. “19 tenaga medis tewas. 9 di antaranya diculik dan sejumlah apotek dijarah,” terang Yassir. Dikatakan Yassir, Sudan, dalam perjuangannya melawan pemberontakan ini, telah mendapat dukungan dari Liga Arab, yang mengutuk penyerangan terhadap warga sipil, misi diplomatik dan rumah sakit, dan meminta RSF untuk mengecualikan rumah sakit dari operasi militer. Pada konteks yang sama, Uni Afrika secara samar-samar menggambarkan apa yang terjadi di Sudan adalah masalah internal, dan harus ditangani tanpa intervensi asing; dan semua mediasi dan dukungan kemanusiaan harus dikoordinasikan dengan pemerintah Sudan. (ph).
