ALL CATEGORY
Renungan Sang Politisi Gaek, ET Tu, Joko?
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) AKU tak bisa tidur. Masalah kenegaraan datang silih berganti tanpa aku memahami substansinya. Di taman belakang rumah aku duduk sendirian di malam yang kian larut. Kutatap aneka kembang warna-warni di bawah siraman cahaya neon, yang tampak seperti perempuan-perempuan muda sedang merayakan kehidupan. Tapi aku telah kehilangan perasaan untuk menghargai kehadiran mereka. Baru belakangan ini aku merasa hidup hanyalah kekosongan. Bahkan sangat pahit. Bak si miskin mengigau menang lotrei hanya untuk dibangunkan oleh realitas yang getir. Terdengar lolongan anjing yang mengiris hati, yang seperti memperingatkan adanya bahaya. Sungguh, aku lelah lahir batin. Lelaki ringkih itu, yang masih kuremehkan sampai sekarang, ternyata mampu juga mempermainkan aku. Aku tak bisa terima petugas partai merongrong wibawaku. Kalau begini bagaimana mungkin aku bisa bangga menjadi putri proklamator yang masyhur itu? Tadi kucopot potret si ringkih-dungu itu dari dinding dan aku banting keras-keras ke lantai. Tak layak kau berada di sini! Gara-gara dia orang menertawai klaimku bahwa aku tokoh \"kharismatik\" dan \"pintar\". Si ringkih harus aku kalahkan biar pulih wibawaku. Tapi bagaimana caranya? Orang-oranh partai lebih mendengarkan dia daripada aku. Sialan! Ini menyempitkan ruang manuverku untuk menarik parpol lain bergabung dengan partaiku. Namun, nyaris tak ada yang berminat. Ini pasti karena ancaman si ringkih bedebah itu. Aduh, capres yang aku usung terancam kalah. Meskipun pahit harus aku terima realitas bahwa dialah yang mengendalikan permainan ini. Sebenarnya semua urusan akan mudah kalau aku sowan kepadanya dan memohon agar dia tak menghancurkan partaiku, yang dulu berjasa besar membawanya ke istana. Pasalnya, kalau capresku kalah, partaiku ikut merana. Mungkin juga binasa untuk selamanya. Toh, hampir sampai waktuku. Mungkin ini pilpres terakhirku. Sementara, tak ada penerus yang bisa diandalkan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup partaiku, partai yang aku niatkan untuk menghidup-hidupkan ayahku -- sorry, bukan untuk wong cilik -- biar seluruh dunia tahu bahwa ayahku tak pernah \"mati\". Tak ada pilihan lain kecuali aku harus mengemis dan memberi konsesi kepada si ringkih-tolol yang dulu aku hina demi membuka kemungkinan ia berbalik mendukung capresku. Tapi gengsiku terlalu besar untuk mengalah kepada orang yang aku anggap tak punya kelebihan apapun kecuali pencitraan yang membuat kewarasan bangsa terganggu. Aku juga salah: merampas bakal capresku dari tangannya. Aku mengira dengan tindakan itu ia akan kehilangan pengaruh dalam mengutak-atik pilpres. Bola akan berada di kakiku. Dan akulah yang akan menentukan nasibnya pasca lengser kalau capresku menang. Karena banyak masalah yang akan dia tinggalkan, aku ingin melihat dia seperti kucing basah di depanku. Capresku tokoh populer sehingga aku berharap oligarki dan parpol lain akan antri untuk bergabung dengan koalisi yang dibangun partaiku. Nyatanya dia tak sedungu yang aku kira. Setidaknya dalam karakter jahat sebagai manusia yang ambisius. Si ringkih tak bisa menerima tindakanku. Dia, dengan wajah ketakutan, melawan dengan bermain teka-teki tokoh yang didukungnya. Bukan hanya publik, aku juga pusing menerka-nerkanya. Itu cara dia menekanku untuk meningkatkan kartu tawarnya. Dia ingin capresku di bawah pengaruhnya juga. Kurang ajar! Dia mendikteku. Ternyata mampu juga dia memainkan kekuasaan. Bukan hanya itu. Ia juga mengungkap korupsi di kementerian yang disebut-sebut melibatkan partaiku. Bahkan juga menantuku. Sekarang aku harus bagaimana? Kl pura-pura tidak tahu, bisa jadi ia akan membongkar lebih banyak korupsi yang menyeret pengurus teras partaiku, yang di dalamnya ada putriku juga. Malah kini dia maju lebih jauh dengan memerintahkan penegak hukum menggeledah kantor menteri dari partaiku. Kali ini aku perintahkan fraksi partaiku di parlemen untuk menjegal kebijakannya. Masih banyak kartu lain yang bisa aku mainkan untuk menekannya. Tapi dia orang yang tega dan konyol. Bisa hancur bangsa ini bila kami kuat-kuatan dalam berebut hegemoni. Ia memegang rahasia kejahatan kader dan orang-orangku di banyak institusi, yang bila dibongkar akan keos negeri ini, akan melumatkan partaiku. Baru sadar aku sekarang bahwa petugas partaiku itu adalah seekor harimau luka, bulan kucing. Dia sdedang menyeret aku dalam permainan yang tak akan aku menangkan. Bukan main orang ini! Tega banget dia menghadirkan ancaman kepadaku. Ternyata benar adagium \"tak ada teman yg abadi, kecuali kepentingan\". Orang yang tak suka membaca buku, yang aku tenteng dari kampung, kini terang-terangan menunjukkan taringnya kepadaku. Bah! Aku malah yang takut. Dia tak peduli aku ini berdarah biru dan punya pengikut loyal yang besar. Lupa juga dia bahwa anak dan menantunya bisa berkuasa di daerah berkat dukungan partaiku. Mukaku yang \"cantik\" ini mau aku taruh di mana. Bisa jadi sejarah akan mencatat aku kalah pada si ringkih-dungu. Salah aku adalah underestimate terhadap kemampuannya menghadirkan bahaya kepada siapa saja. Kini dia sangat berkuasa dan nekat. Orang seperti ini tak boleh diremehkan dan tak bisa dihadapi dengan kekuatan seadanya. Secara mengejutkan dia menyadarkan aku bahwa sesungguhnya aku tak sekuat yang aku pikir. Ternyata sejarah memang berulang. Ayahku dulu juga overestimate atas kekuatannya. Ia merasa tak ada yg bs menandinginya dlm hal kharisma dan kepintaran. Bhkan, dia tokoh yg disegani dunia. Faktanya, kekuasaannya dilucuti dgn mudah oleh seorg perwira tak dikenal. Kok, bisa2nya aku abai trhdp kasus ayahku, yg sempat membuat kami keluarga yg terbuang dlm wkt sekejap. Sesungguhnya aku tak mampu memahami bangsaku sendiri. Tak mampu memahami kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yg bekerja di negeri ini. Pikiran parokial dan sikap paranoidku trhdp kekuatan2 riil di luar sana menghilangkan peluangku untuk bs memainkan peran menentukan dlm perpolitikan bangsa. Aku jg tak mengambil hikmah dari kegagalanku mnjd presiden di awal reformasi. Pdhal, partaiku menang besar dlm pemilu. Yg terpilih malah tokoh dari partai dgn perolehan suara kecil. Aku terlalu meremehkan, bhkan memusuhi kekuatan Islam, yg merupakan anak kandung bangsa ini. Aku memang kecewa kpd sikap \"permusuhan\" mereka trhdp ayahku dulu. Tp sbg tokoh politik, mestinya aku menganggapnya hal yg wajar dlm persaingan. Toh, tanpa kontribusi mereka tdk mungkin bangsa ini bs berdiri secara beradab. Selama ini aku berpretensi seolah-olah ayahku sendirian yg berjasa bg tegaknya bangsa yg rumit ini, lupa bhw sesungguhnya peran tokoh Islam-lah yg mnjd penentu bg mewujudnya NKRI, bhkan jauh sblm negara ini merdeka. Aku jg tak bs melepaskan diri dari dendamku trhdp partai2 nasionalis yg pernah menyakiti aku dan partaiku disebabkan hal2 remeh yg muncul dari persaingan politik kami. Aku terlalu kekanak-kanakan memang. Aku teringat nasihat teman karibku bhw aku hrs mnjd negarawan yg melampangkan jiwa, melebarkan hati, dan meluaskan wawasan untuk bs berdamai dgn semua perbedaan, yg pahit sekalipun. Perbedaan hrs dilihat sbg instrumen untuk mendewasakan bangsa. \"Aneh kl kau memusuhi Islam, elemen kunci perekat yg mnjg kelangsungan hidup NKRI,\" katanya. Tanpa Islam hari ini jg negara ini akan runtuh bagai rmh kartun, tambahnya. Ideologi, mazhab agama, ataupun sikap berbeda dlm memandang suatu isu tdk hrs memunculkan kebencian pd pihak lawan. \"Ini sikap picik,\" katanya lg. Tiba2 aku kangen pdnya. Di mana dia skrng? Sekiranya aku segera membenahi jiwa dan benakku selepas mendengar nasihatnya, mungkin aku tak mnghdpi masalah sesulit skrng. Krn alergi dgn bbrapa parpol, aku menyempitkan ruang hidup partaiku sendiri. Akibatnya, si ringkih-dungu mengunci aku dlm ruang yg pengap. Dia menikam aku dari belakang. Et Tu, Joko!? Aku kaget bkn main. Baru kemarin dia menunjukkan sikap budak trhdpku. Skrng dia mengangkat dirinya tinggi2 bak seorg raja dari zaman kuno. Cis, tak tahu malu! Jgn2 dia sdh membaca buku \"The Prince\" karya Machiavelli. Kpd penguasa, Machiavelli menasihati agar berlaku curang, abaikan semua moral, dan membuat lawan ketakutan, untuk bisa mempertahankan dan menikmati kekuasaan. Ini yg sdg dia lakukan. Tp aku jg melakukannya. Bhkn mengkhianati teman. Ia mnjalankan tipu daya dgn cara halus dan kasar untuk memperpanjang masa jabatannya. Aku tak mau krn dia lbh mendengar menteri utamanya drpd aku. Mungkin itu awal mula kemarahan dia pdku. Krn jln itu aku tutup, dia membujuk dan mengintimidasi parpol2 yg mengusung tokoh muda berbakat sbg bakal capres mereka. Aku tahu tokoh muda itu org bersih, cerdas, dan independen. Dan dia menolak mnjd keledai si ringkih-dungu. Aku hargai sikapnya yg bermarabat itu. Demi pilpres yg fair dan legitimated, sehrsnya aku membela hak politik tokoh muda itu untuk ikut bersaing dlm pilpres meskipun partaiku tak akan mengusungnya. Toh, dia didukung rakyat. Dan sehrsnya si ringkih-dungu tak ikut cawe2 pilpres. Ini menyalahi norma dan konstitusi. Tp, ah, semua sdh terlambat. Kita semua akan hancur ramai2, kecuali bila aku keluar dari gua sempit nasionalismeku dan mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sj. Sayang aku tak mampu melakukannya. Yg akan aku lakukan hanyalah melawan pengkhianatannya trhdp kepentinganku, keluargaku, dan partaiku. Selebihnya aku berserah diri pd nasib, yg entah ke mana ia akan membawa bangsa ini. Tangsel, 26 Mei 2023
Perilaku dan Propaganda LGBT dalam Timbangan Hukum, Moral, dan Agama: Tolak Konser Coldplay?
Oleh Pierre Suteki - Guru Besar FH Undip RENCANA konser grup musik asal Inggris yang bernama Coldplay di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Hal itu lantaran, vokalisnya diduga terindikasi seorang gay dan dikhawatirkan akan mempropagandakan gaya hidup LGBT. Hal ini terutama diopinikan oleh PA 212 yang secara terang-terangan menolak kehadiran grup musik Coldplay untuk menggelar konser di tanah air (15 Nopember 2023). Di satu sisi, pemerintah tidak secara tegas mengikuti usul umat Islam yang diwakili oleh PA 212 bahkan akan melakukan pengamanan terhadap grup musik Coldplay jika telah tiba di tanah air. Apakah ini berarti pemerintah mendukung LGBT melalui program pengamanan dan penerimaan grup Coldplay ini, apalagi tersiar kabar bahwa Menkopolhukam menyatakan kalau LGBT itu merupakan koderat yang tidak dapat dipidana melalui KUHP di Indonesia. Sementara di sisi lain kita tahu, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara religious nation state. Dan sebagaian besar penduduk negeri ini muslim (86,19%), dan Islam jelas mengharamkan LGBT (fatwa MUI 2014). Jadi, wajar jika muslim di Indonesia menolak konser Grup Musik Coldplay yang terindikasi mempropagandakan LBGT. Kita flashback pada akhir 2022, kita juga sempat dihebohkan dengan isu LGBT terkait dengan rencana kunjungan utusan Pemerintah AS dalam program pemajuan HAM LGBTQI+. Kita bersyukur program yang direncanakan pada akhir tahun 2022 ke Indonesia tersebut dibatalkan. Namun, saya kira kita harus tetap waspada karena propaganda LBGT di negeri ini bukan hanya dilakukan saat ini, melainkan sudah sejak lama dan bahkan dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematik. Sebagai bangsa yang disebut religious nation state, propaganda LGBT merupakan persoalan yang problematik. Ada 2 peristiwa hukum lain pada tahun 2022 yang terkait dengan PROBLEMATIKA LGBT di tanah air beberapa waktu lalu: PERTAMA: Presenter Deddy Corbuzier sempat menjadi perbincangan hangat netizen usai mengundang pasangan gay, Ragil Mahardika dan Fred di Podcast miliknya, Sabtu (7/5/2022). Undangan atas pasangan Gay Ragil dan Fred di Podcast-nya, membuat Deddy Corbuzier Panen Hujatan. Deddy Corbuzier dicap malah ikut memberi panggung terhadap LGBT. Atas peristiwa ini, saya sangat prihatin mengingat, Deddy Corbuzier ini sudah memeluk agama Islam. Dan ketika seseorang sudah merasuk agama Islam, dia harus konsisten untuk menjalankan: (1) Ketauhidan (teologi Islam) (2) Ibadah sesuai ajaran Islam (3) Muamalah pun harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada istilah MUALAF atau pun NON MUALAF. Memang menjadi kewajiban bagi muslim lainnya untuk BERDAKWAH menuntut para MUALAF untuk memahami dan menjalankan syariat Islam, termasuk di dalamnya tentang HUKUM terhadap sesuatu perkara. Atas \"hujatan\" podcast Deddy Cordbuzier, maka Video di kanal YT-nya di-take down atas saran Ustadz pembimbingnya yakni Gus Miftah. Tak ayal, peristiwa propaganda LGBT juga ditanggapi oleh Menkopolhukam yg pada intinya menyatakan bahwa HUKUM POSITIF INDONESIA belum bisa menjerat PELAKU dan kegiatan PROPAGANDA LGBT. Mau dijerat dengan PASAL APA? Memang terkesan KOSONG, namun kita punya UU PERKAWINAN. Utk perkawinan LGBT jelas tertolak. KEDUA: Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) memberikan peringatan kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta karena memasang bendera LGBT (24 Mei 2022) dan mengunggahnya di akun instagram resmi @ukinindonesia. Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah menyayangkan tindakan Kedubes Inggris, karena menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia dan menciptakan isu sensitif. Inggris dikenal sbg salah satu negara yg melegalkan pernikahan sejenis, kecuali Irlandia Utara. Jadi tidak \'MOKAL\' jika Inggris mengibarkan bendera LGBT. Tindakan provokatif Kedubes UK ini disebabkan sikap TIDAK JELAS kita terhadap LGBT. MENOLAK ATAU MENERIMA atau ABU-ABU semua tidak jelas koordinatnya. Namun, jika kita lihat faktanya baik pegiat medsos, Ormas Islam, hingga pejabat teras (Menag dan Menkopolhukam) semua menunjukkan sikap yang CENDERUNG MEMBIARKAN bahkan TERKESAN MENDUKUNG atas DALIH DEMOKRASI dan HAM serta BUKAN URUSAN KITA. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika jumlah LGBT di Indonesia cukup banyak. Lihat saja perkembangan LGBT di Indonesia. Berikut ini adalah daftar Provinsi dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RuanganInfo.com, 10 Mei 2022). 1. Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat Berada di posisi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak, terdapat kurang lebih 18 ribu orang yang tercatat sebagai LGBT. 2. Provinsi DKI Jakarta Ibukota Indonesia ini menduduki posisi keempat dengan jumlah LGBT nya, terdapat sekitar 43 ribu orang yang tercatat sebagai LGBT. 3. Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah LGBT terbanyak, terdapat sekitar 218 ribu orang yang tercatat sebagai LGBT. 4. Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur berada di ujung timur pulau Jawa, provinsi ini menduduki posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia, terdapat sekitar 300 ribu orang yang tercatat sebagai LGBT. 5. Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat yang beribukotakan Kota Bandung ini, terkenal dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia. Di Provinsi ini terdapat sekitar 302 ribu orang sebagai LGBT. Mengapa LGBT berkembang pesat di negeri yang mayoritas (86, 19%) beragama Islam? Apakah hukumnya tidak tegas mengadopsi hukum mayoritas penduduk di negeri ini soal LGBT? Memang betul, berdasar hukum positif kita memang tidak ada ATURAN YG MENGKRIMINALKAN LGBT padahal sesuai dengan PANCASILA dan PRINSIP RELIGIOUS NATION STATE LGBT itu bertentangan, perbuatan yang diharamkan. Namun, Pengibaran bendera atau ATRIBUT itu bisa dimaknai: TIDAK MENGHORMATI INDONESIA, DUKUNGANAN KUAT, PROVOKASI DAN NANTANG NGAJAK PERANG. Hal ini bisa dikatakan TEST WATER. Lebih spesifik lagi: NANTANG UMAT ISLAM. Umat Islam, khususnya melalui MUI harus menyatakan sikap protes kepada Kedubes Inggris secara resmi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2014 telah mengeluarkan fatwa haram pasangan sesama jenis atau perilaku Lesbian dan Gay sebagai perilaku yang harus diluruskan. Fatwa tersebut bernomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan. Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa perilaku menyukai sesama jenis adalah perilaku menyimpang yang harus diluruskan. Saya memandang PENGIBARAN BENDERA LGBT oleh Kedubes Inggris ini sebagai sinyal yang ditampakan resmi sebagai bentuk perlawanan, pasca kasus deddy corbuzier yang mengundang homo. Selain makna bagi internal bangsa Indonesia sebagai religious nation state tadi, pengibaran bendera LGBT itu juga berarti PERLAWANAN NEGARA INGGRIS terhadap sikap bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang pada prinsipnya MENGHARAMKAN LGBT melalui PROTEST terhadap PODCAST DEDDY CORBUZIER terkait dengan PROMOSI LGBT, bahkan dikatakan TUTORIAL MENJADI PASANGAN GAY. Prinsip kita khususnya umat Islam terhadap perlawanan itu harus: \"MEREKA JUAL KITA BORONG\". Kita harus menentukan KOORDINAT kita terhadap LGBT. Seharusnya Presiden itu tanggap dan melindungi umat Islam sebagai mayoritas. Jika hingga sekarang belum ada UU dan pasal KUHP yang melarang LGBT, maka Presiden dalam keadaan genting dan kekosongan hukum harus segera mengeluarkan PERPPU LARANGAN LGBT. Menurut saya ada 3 hal yang perlu saya tekankan ketika kita bicara hubungan antara LGBT dalam perspektif hukum dan HAM. Pertama, menjalankan hukum bukan hanya dengan logika tapi juga rasa. Bercermin pada pendapat-pendapat di diskusi pada berbagai acara, ternyata tidak sedikit orang yang mengagungkan Positivism Hukum. Menjadikan seolah semua serba technis outomate mechanistic. Kepastian didewakan, HAM diagung-agungkan seolah hidup itu hanya untuk memenuhi keserakahan individu memuaskan hasrat birahi diri meski menyimpang dari koderat illahi. Kedua, Indonesia bukan Amerika atau pun Eropah, setidaknya bumi yang berada di titik sudut Asia yang kaya dengan nilai oriental-transenden. Mistisisme menjadi ruh perilaku kita untuk tidak mengandalkan cipta, logika tapi juga rasa. Berhukum pun tidak boleh hanya mengandalkan logika, melainkan juga rasa (compassion). Cara bertindak kita tidak sama cara ala Amerika dan Eropa, diakui atau pun tidak. Lalu, mengapa kita mati-matian mengidentifikasi diri untuk sejalan---- kalo tidak boleh dikatakan mengimitasi--- agar cara kita berhukum, berpolitik, berpolitik hukum sama dengan Amerika dan Eropah. Saudara, kita Indonesia tidak mengikuti aliran Hukum Murni (reinerechtslehre) secara letterlijk. Lihatlah sejak 1964 bersambung dengan UU POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN mulai UU No. 14 Tahun 1970 smp skrng UU No. 48 Tahun 2009 selalu mengamanatkan: (1) Memutus demi keadilan brdsrkn Ketuhanan YME bukan peraturan belaka. (2) Hakim DAN HAKIM KONSTITUSI wajib menggali, mengukuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. (3) Pancasila mulai Tap MPRS XX/MPRS 1966 hingga UU No. 12 Tahun 2011 dijadikan sbg sumber hukum nasional. (4) Pembangunan hukum nasional Indonesia juga bersumber dari HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT dan HUKUM MODERN. Inilah yang mewajibkan kepada kita untuk tidak memisahkan antara HUKUM DAN MORAL serta AGAMA. Ketiganya terkait. Upaya untuk memisahkannya adalah berarti menggiring kepada jurang keruntuhan negara Pancasila, negara yang berprinsip sebagai RELIGIOUS NATION STATE. Berdasarkan prinsip-prinsip ini adalah wajar bila para penegak hukum khususnya hakim apalagi HAKIM KONSTITUSI wajib menbaca hukum, konstitusi secara moral (MORAL READING ON CONSTITUTION). Ketiga, membaca HAM sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 harus dilakukan dalam bingkai moral dan agama. Moral dan agama dapat dipakai untuk membatasi hingga melarang perbuatan tertentu yang dinilai bertentangan moral dan agama. Dengan prinsip agung ini, akankah kita biarkan LGBT sebagai penyimpangan seksualitas terus berkembang tanpa mengambil langkah seribu utk mencegahnya. Hukum dapat dipakai sebagai sarana preventif dan represif untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran rasnya. Dengan catatan, cara kita berhukum tidak boleh hanya mengandalkan logika melainkan juga rasa mengagungkan keluhuran umat manusia sesuai harkat dan martabatnya. Mengingat Indonesia sebagai religious nation state, maka hukum indonesia punya cara untuk menanggulangi mulai dari segi pencegahan hingga pemberantasan LGBT. Sebenarnya telah terang di hadapan kita bahwa propaganda LGBT merupakan sebuah konspirasi global yang akan membawa bahaya besar bagi negeri ini dan penduduknya. Penyebaran LGBT di Indonesia, merupakan upaya sistematis yang banyak dipengaruhi oleh serangan budaya barat. Hal ini dimaksud untuk menjauhkan masyarakat Indonesia meninggalkan ajaran agamanya, alias sekulerisme. Karenanya harus ditolak dan dilawan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perlawanan dari segi hukum harus disiapkan sanksi bagi para pelakunya. Jika tidak ada sanksi apa gunanya hukum? Bukankah hukum dibuat sebagai sarana mencegah dan membuat jera pelaku kriminal. Jika tidak ada sanksi, sama saja bohong. Tanggal 6 Desember 2022, DPR telah menyetujui RKUHP menjadi UU. LGBT telah ditetapkan sebagai tindak pidana PERCABULAN sebagai mana diatur dalam Pasal 414, sbb: (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pada KUHP yang berlaku sekarang, LGBT diancam pidana paling lama 5 tahun jika perbuatan cabul dilakukan dgn korban yg belum cukup umur (kurang dari 18 tahun). Persoalannya ada pada komitmen para penyelenggara negara ini baik di bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Adakah mereka mempunyai SENSE OF CRISIS terhadap persoalan LGBT ini. Maka tadi saya tawarkan Presiden jika PANCASILAIS harus menginisiasi PELARANGAN LGBT di seluruh wilayah Indonesia serta MEMIDANA PELAKU, PELOPOR, PROMOTOR, PENYANDANG DANA layaknya pemberantasan TERORISME. INI merupakan TEROR MORAL, TEROR MENTAL dan TEROR AGAMA. Presiden membuat PERPPU dan DPR ancang-ancang menetapkannya sebagai UU. Jika perlu, di Pemerintahan Daerah diupayakan menyusun PERDA LARANGAN LGBT apabila di tingkat nasional Pemerintah Pusat mengabaikan terhadap fenomena kerusakan moral ini untuk mengisi KEKOSONGAN HUKUM dan mestinya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD, dan UU. Tujuannya satu, yakni memberantas perilaku seks menyimpang yang mengundang azab Alloh sebagaimana sejarah di zaman Nabi Luth telah membuktikannya. Saya berada di koordinat menolak perilaku LGBT dan segala bentuk propagandanya. Jika Coldplay terindikasi mempropagandakan LGBT, maka kita wajib menolak konsernya. Tabik..!!!
Densus Menangkap Dua Anggota Teroris di Jawa Timur
Jakarta, FNN - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap dua tersangka perkara tindak pidana terorisme dari Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di wilayah Jawa Timur. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis, menyebutkan penangkapan keduanya dilakukan pada hari berbeda, yakni Selasa (23/5) dan Rabu (24/5). \"Densus 88 Antiterpr menangkap dua tersangka teroris jaringan JI dan JAD di wilayah Jawa Timur,\" kata Ramadhan. Ia mengatakan identitas kedua terduga pelaku, yakni tersangka Y anggota JI dan tersangka T dari Kelompok JAD. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Densus 88 Antiteror Polri saat ini masih melakukan pendalaman kemungkinan ada tersangka lain. \"Untuk detail perkara atau kasusnya, masih dalam penyidikan guna pengembangan selanjutnya,\" kata Ramadhan. Sebelumnya, Rabu (24/5), Tim Densus 88 Antiteror Polri menggeledah salah satu rumah di wilayah Kelurahan Dupak Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, yang ditinggali seorang terduga teroris berinisial Y. Kemudian, pada Selasa (23/5), seorang terduga teroris berinisial YR ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Polri di Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Penegakan hukum tindak pidana terorisme terus berjalan, pada 17 Maret 2023, Densus 88 Antiterpr Polri menangkap lima tersangka teroris jaringan JI di Kota Palu, dan Sigi, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, pada 20 Januari 2023, tiga tersangka anggota kelompok teroris JI ditangkap di wilayah Jakarta dan Banten.(sof/ANTARA)
Masa Jabatan Pimpinan KPK Diubah Menjadi Lima Tahun
Jakarta, FNN - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun adalah tidak konstitusional dan mengubahnya menjadi lima tahun.Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, dipantau di Jakarta, Kamis.Anwar Usman menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semua berbunyi, \"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun\" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dengan demikian, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.\"Sepanjang tidak dimaknai, \'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan\',\" ujar Anwar Usman.Dalam menyampaikan pertimbangan, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan bahwa ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun tidak saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya.Guntur Hamzah membandingkan masa jabatan KPK dengan Komnas HAM. Masa jabatan pimpinan Komnas HAM adalah lima tahun. Oleh karena itu, akan lebih adil apabila pimpinan KPK menjabat selama lima tahun.\"Masa jabatan pimpinan KPK selama lima tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya,\" kata Guntur Hamzah.Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa masa jabatan empat tahun memungkinkan presiden dan DPR yang sama melakukan penilaian terhadap KPK sebanyak dua kali.\"Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK,\" kata Arief.Oleh karena itu, ujar Arief melanjutkan, kewenangan presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam masa jabatannya dapat memberikan beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.MK menilai penting untuk menyamakan ketentuan tentang periode jabatan lembaga negara yang bersifat independen, yaitu lima tahun.Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29 e dan Pasal 34 terhadap Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 112/PUU-XX/2022.(sof/ANTARA)
Mendagri Mengungkap Asal Pasokan Senjata KKB di Papua
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan beberapa sumber pasokan dan amunisi senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012 menjelaskan bahwa pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua berasal dari Papua Nugini. \"Saya pernah jadi Kapolda di sana (Papua), setahu saya ada beberapa kasus tapi tidak banyak,\" ujar Tito saat ditanya ANTARA terkait apakah senjata yang dipakai KKB berasal dari jalan tikus perbatasan Papua-PNG, Kamis. Senjata itu bisa masuk melalui jalur-jalur darat, menyebar dari perbatasan di wilayah Jayapura hingga Merauke. Kendati demikian, kasus senjata ilegal yang masuk melalui jalan tikus pada perbatasan Papua-PNG dinilai tidak banyak. Menurut dia, senjata ilegal itu juga merupakan hasil perampasan usai tembak menembak antara kelompok bersenjata Papua dengan aparat keamanan. \"Sebagian besar senjata-senjata itu adalah senjata rampasan dari aparat yang lengah,\" katanya. Tidak hanya itu, sambung Tito, senjata ilegal yang digunakan oleh KKB berasal dari daerah yang pernah berkonflik, seperti Konflik Ambon Bersenjata. Sebab, senjata yang tersisa usai konflik dijual kembali. \"Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Ini kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik,\" tutur Tito. Tito menambahkan Filipina adalah salah satu pemasok utama senjata api yang digunakan oleh KKB. Adapun negara yang berbatasan langsung dengan Pulau Miangas, Sulawesi Utara itu memang terkenal memiliki home industry senjata dengan kualitas bagus. \"Itu ada yang masuk lewat jalur-jalur laut, ada juga yang melalui jalur udara. Kan ada pilot yang ditangkap itu,\" imbuhnya.(sof/ANTARA)
Prabowo Bertemu Jokowi Kamis Siang
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada Kamis siang.\"Saya pikir pertemuan siang ini antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah hal yang biasa,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.Dia menyebut bahwa agenda pertemuan tersebut dilakukan dalam konteks Prabowo selaku Menteri Pertahanan yang duduk di kabinet pemerintahan Jokowi.\"Pertemuan antara presiden dan pembantu presiden sebagai menterinya, tentu Pak Prabowo kerap kali dipanggil dan juga kerap kali harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan,\" tuturnya.Namun, dia mengaku tidak tahu apakah pertemuan tersebut dilangsungkan karena dilatarbelakangi arah dukungan yang diberikan Jokowi kepada Prabowo atau menindaklanjuti elektabilitas Prabowo yang meningkat berdasarkan hasil survei.Dasco pun kembali menegaskan bahwa agenda pertemuan Prabowo dengan Jokowi berkaitan dengan pekerjaan yang diampunya sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Maju.\"Saya belum tahu, tetapi yang pasti hari ini pertemuannya adalah dalam rangka soal ya pekerjaan antara atau pembicaraan antara presiden dengan menteri soal pekerjaan,\" ucap dia.Sebelumnya, Pada 2 Mei 2023. Presiden Jokowi mengundang jajaran petinggi parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka.Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.Adapun pada Minggu (14/5), Prabowo Subianto masuk menjadi salah satu nama hasil musyawarah rakyat yang diserahkan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi, Panel Barus, ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada puncak musra.\"Bapak Presiden, musra telah menjaring tiga calon presiden. Yang pertama, Mas Ganjar Pranowo, yang juga capres PDI Perjuangan. Kedua, Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. (Ketiga) Pak Airlangga Hartaro, Ketua Umum Golkar,\" ujar Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea ketika menyampaikan sambutan di Gedung Istora, Jakarta, Minggu.Kemudian pada Jumat (19/5), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kaget dan tidak menyangka mendapat dukungan sebagai Calon Presiden 2024 dari 15 kelompok relawan Gibran Rakabuming Raka saat acara makan malam di Angkringan Omah Semar Jajar Laweyan Solo, Jawa Tengah, Jumat malam.\"Kami bersama 15 relawan Mas Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sama-sama berkomitmen ingin Indonesia kuat, aman, dan sejahtera,\" kata Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ketika mendapat dukungan sebagai Capres 2024 dari relawan di Solo.(sof/ANTARA)
Pemda Diingatkan Agar Menciptakan Pemilu 2024 yang Informatif
Bengkulu, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengingatkan pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk terus menciptakan Pemilu 2024 yang informatif bagi masyarakat. \"Semua berharap bahwa sumber informasi yang nantinya bapak ibu semua akan pegang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membuat keputusan menyongsong dan mengikuti pelaksanaan Pemilu 2024,\" kata Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam RI Marsda TNI Arif Mustofa di Bengkulu, Kamis. Menurut dia, pemilu informatif akan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dari sisi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu maupun menciptakan penyelenggaraan pesta demokrasi yang adil, transparan, dan demokratis. \"Saya yakin dan percaya bapak ibu sekalian akan netral, tidak akan mengikuti warna kanan, kiri, atas, bawah, insya Allah semoga bapak ibu semuanya diberi kesehatan dan bisa melaksanakan tugas dengan baik,\" katanya. Dia menyampaikan hal itu kepada pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dan anggota Komisi Informasi daerah se-Indonesia dalam kegiatan \"Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Informatif dan Transparan\" yang digelar di Bengkulu, pada Kamis (25/5). Forum koordinasi dan konsultasi, menurut dia, memiliki posisi cukup penting dalam mengawali penyelenggaraan Pemilu 2024. Kemudian, Pemilu 2024 menjadi landasan krusial untuk lompatan-lompatan bangsa dalam berbagai aspek di masa depan. \"Bapak Presiden Jokowi sudah menyampaikan di 13 tahun terakhir ini bahwa Indonesia mau maju atau tidak, di situlah nanti ditentukan pada 2024, jadi cukup penting untuk kegiatan FKK ini,\" ujarnya. Dalam FKK, pemerintah daerah, Komisi Informasi daerah, dan pihak terkait lain mendapatkan wawasan soal keterbukaan informasi publik untuk pemilu dari Komisi Informasi (KI) Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Kominfo, dan Kemendagri.(sof/ANTARA)
Otorita IKN Pamer Akan Ada Investasi Masuk, Ini Manipulasi Opini Publik
Jakarta, FNN – Usai acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5/2023), Ototrita IKN, Bambang Susantono, membawa oleh-oleh 5 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani OIKN dengan badan dan perusahaan Jepang. Selain MOU, juga membawa oleh-oleh 24 Letter of Intent (LoI) yang diserahkan oleh perusahaan Jepang kepada OIKN di hadapan Presiden Joko Widodo. Namun, kabar tersebut ditanggapi sinis oleh netizen. Dengan penuh keraguan netizen berkomentar kok pemerintah tidak kapok membicarakan hal itu. Netizen bahkan menyebut jangan-jangan itu bukan LOI tapi LOL. “Ini kan manipulasi opini publik. Kalau sinyal dari Kanada nggak ada, itu artinya investor dunia juga tahu bahwa IKN itu adalah kerusakan lingkungan. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah Kanada berupaya untuk menimbulkan efek euforia tentang cara mereka merawat dunia lewat program-program bantuan yang berbasis pada lingkungan. Jadi nggak mungkin itu ada MOU dengan Kanada. Negara lain juga pasti akan lihat sinyal Kanada tuh,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (24/5/23). Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, ini Rocky juga mengatakan bahwa dunia ini terkompilasi dalam tiga model, yaitu model yang ingin meneruskan kapitalisme dan itu sudah dibatalkan justru di pusat kapitalisme di Davos; model yang ingin menyelamatkan lingkungan dan itu terakumulasi karena tuntutan milenial dunia untuk jangan lagi lakukan produksi yang basisnya devostrasi; dan model yang pragmatis, anything goes. Yang paling pragmatis, lanjut Rocky, tinggal Indonesia. Indonesia mengatakan bahwa produk kami adalah green, itu oke. Tetapi, tidak oke secara demokrasi karena perolehan izin-izin eksploitasi tidak melalui kompetisi, tapi dengan penunjukan. Semua ini adalah isu yang ada di benak CEO dunia. “Ini ngaco kalau tiba-tiba sejumlah tokoh yang sekadar ngomong ada MOU. MOU kan semacam PHP aja tuh. Jadi ini MOU, memorandum of understanding yang bisa menyebabkan miss understanding juga itu. Kan itu intinya. Masa pemerintah nggak paham. MOU itu bukan dokumen bisnis, itu semacam basa-basi saja,” ungkap Rocky. Rocky heran mengapa pemerintah Indonesia atau tokoh-tokoh yang melakukan diplomasi IKN tidak paham LOI (Letter of Intens) itu semacam ucapan “saya pikir-pikir dulu lah”. Sedangkan MOU artinya “nanti saya pelajari”. Ini bahasa-bahasa diplomasi yang seolah-olah manis. Karena sebagai tuan rumah Jepang tidak mungkin menyatakan menolak, mereka berbasa basi. Basa basi inilah yang ditafsirkan sebagai janji bisnis. “Itu ngaco. Bukan ngaco ya, kayak orang yang ketagihan pujian atau ketagihan proposal,” ujar Rocky. Secara psikologis, Presiden Jokowi memang ibarat orang yang sedang hanyut sehingga tampaknya apa pun yang dianggap kabar baik tentang IKN, pasti Jokowi akan speak up. Dalam hal ini, Jokowi akan telan habis-habisan info mengenai 5 MOU dan 24 LOI. Padahal, MOU dan LOI bukan dokumen bisnis. Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi sedang dibuai mimpi tentang IKN. Dia ingin mimpinya tentang IKN itu terjadi. Kemampuan imajinasi Jokowi kemudian dibesar-besarkan oleh punakawan-punakawannya. “Jadi Jokowi mimpinya mungkin 20%, ditambah dengan imajinasi orang-orang sekitarnya, jadi mimpinya 70%, naik terus. Jadi dibuai oleh mimpi. Itu bahaya. Pak Jokowi dibuai oleh mimpi,” ungkap Rocky.(ida)
Partai Gelora: Erdogan Contohkan Seorang Pemimpin Harus Berbasis Prestasi Secara Konsisten, bukan Gimmick atau Pencitraan
JAKARTA, FNN - Pengamat politik luar negeri Tengku Zulkifli Usman mengatakan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil Indonesia dari Pemilu Turki 2023, yang kini berubah nama menjadi Turkiye. Yakni mengutamakan politik adu gagasan, adu ide dan adu narasi yang mewarnai secara dominan di ruang publik di Turki. Sementara politik uang (money politics), bagi-bagi sembako seperti beras dan minyak goreng tidak dipilih oleh masyarakat Turki. \"Partai AK Parti, partainya Erdogan (Recep Tayyip Erdoğan) ini berhasil mendidik masyarakat Turki. Ada transfer narasi dan prestasi yang bagus dari Erdogan. Sehingga meski dikasih sembako dan lain-lain oleh lawannya, mereka tetap nggak milih,\" kata Tengku Zulkifli dalam Gelora Talk \'Menyongsong Pilpres 2024: Pelajaran dari Pemilu Turki, Rabu (24/5/2023). Menurut dia, Kemal Kılıçdaroğlu, yang didukung CHP (Partai Rakyat Republik) dan mendapatkan bantuan dana 300 miliyar Lira dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, ternyata kalah sama dari Erdogan yang tidak memiliki dana yang besar, karena secara natural memiliki basis massa tradisional dan memiliki manajemen kampanye yang bagus. \"Meski CHP sudah bagi-bagi sembako seperti minyak goreng dan beras, serta berhasil mengerahkan massa dalam jumlah besar. Masyarakat Turki nggak peduli, mereka nggak pilih, karena pakai cara-cara yang tidak mendidik. Tapi lawan Erdogan bisa masuk putaran kedua, itu sudah luar biasa. Saya yakin Erdogan tetap akan menang,\" katanya. Tengku Zulkifli mengaku selalu berkomunikasi dengan para pengamat politik di Turki, bahwa berpolitik dengan bagi-bagi sembako atau politik uang tidak dipilih masyarakat Turki. Ia berharap agar partai di Indonesia bisa mencontoh AK Partai (Partai Partai Keadilan dan Pembangunan), yang dianggap sebagai partai modern. \"Karena itu, Indonesia ini sudah saatnya move on dari cara-cara berpolitik yang lama, itu sudah usang. Kita sudah reformasi 25 tahun, sudah cukup membiarkan budaya buruk seperti ini dalam politik kita,\" katanya. Masyarakat, lanjutnya, seolah-olah tidak pernah diajak berpikir, bahkan dianggap tidak bisa berpikir, cukup diberi minyak goreng dan beras saja dalam setiap pemilu, mereka akan pilih. \"Padahal politik itu, sejatinya adalah transfer narasi ke generasi. Coba lihat para ketua umum itu tidak ada yang mau turun, mereka maunya jadi pejabat terus. Padahal sudah tua, encokan, rematik dan tidak ada waktu belajar,\" katanya. Sebagai pendidikan politik, harusnya mereka turun dan ada transfer narasi dari generasi ke generasi. \"Ini bukan persoalan kursi, tapi sebenarnya yang senior itu harusnya legowo transfer narasi ke generasi muda. Tetapi, ini tidak terjadi,\" katanya. Tengku Zulkifli menegaskan, apa yang dilakukan Erdogan patut dicontoh para pemimpin dan ketua umum partai di Indonesia, karena mengedepankan kecerdasan berpolitik adu gagasan, adu ide dan adu narasi. \"Bukan sebaliknya, mengedepankan \'politik barbar\'. Apapun masalahnya, apapun polemiknya di masyarakat, ayo diselesaikan di kotak suara. Itu ajakan yang disampaikan Erdogan, makanya dia tidak pernah ngotot dengan satu jabatan apapun, kecuali itu semua kehendak rakyat,\" ujarnya. Karena itu, ia mengatakan, tiga upaya kudeta terhadap Erdogan selalu gagal, meski mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang tidak menginginkan Erdogan berkuasa lagi. \"Erdogan memiliki leadership yang kuat membawa perubahan, view baru di Turki. Meski banyak permainan geopolitik global tetap tidak pernah berhasil, karena kecerdasan politik adu gagasan, adu ide dan tidak barbar telah memenangkan hati masyarakat turki,\" tegasnya. Kekuatan Narasi, bukan Kekuatan Otot Sementara itu, pengajar FISIP Universitas Indonesia Syahrul Hidayat, Doktor lulusan University Of Exeter, United Kingdom mengatakan, sudah saatnya para pemimpin di Indonesia mulai mengedepankan narasi dan dialog dalam merebut hati rakyat. \"Pemimpin harus menawarkan solusi dari persoalan yang ada di masyarakat. Dimana kekuatan narasi harus mulai ditekankan daripada kekuatan otot,\" harap Syahrul. Erdogan ini, kata Syahrul, tidak pernah menjanjikan sesuatu, sehingga ketika terjadi inflasi dan pasca gempa bumi besar, masyarakat Turki tetap percaya kepada Erdogan untuk memperbaiki keadaan. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki 2019 - 2020 Darlis Aziz mengungkapkan, kampanye Pemilu di Turki benar-benar menerapkan strategi narasi dan dialog dengan masyarakat. \"Kalau di kita banyak sekali spanduk yang bertebaran merusak pemandangan ruang publik, kalau di Turki itu tidak ada,\" ujar Darlis Aziz. Kampanye di Turki, lanjutnya diisi dengan partemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi. Mereka menawarkan narasi terbaru kepada anak muda, sehingga menjadi tertarik. \"Dengan narasi itu memberikan optimis dulu kepada masyarakat Turki akan dimasukkan di rencana pembangunan. Nah, saya kira ini sangat mendidik, perlu diterapkan di kita, karena kampanye kita sangat boros dan merusak lingkungan,\" tegasnya. Kematangan Berdemokrasi Turki Sedangkan Dr. Sitaresmi Soekanto, Salah seorang Pendiri Partai Gelora Indonesia menegaskan, bahwa Pemilu Turki 2023 merupakan bentuk kematangan dalam berdemokrasi di Turki, baik rakyat maupun sistemnya. \"Saya melihat ada kematangan demokrasi di Turki. Ada kematangan rakyatnya yang melihat secara obyektif, bahwa partai-partai oposisi tidak mereka inginkan untuk mematikan demokrasi yang ada. Kemenangan Erdogan bagian dari penyelamatan Turki,\" kata Sitaresmi. Ia berpandangan, kematangan rakyatnya menjadi kunci dalam keberhasilan berdemokrasi di Turki. Sebab, Erdogan selalu mengedepankan dialog dengan masyarakatnya, dan mengatakan tidak bisa berjuang dengan melakukan hal-hal frontal seperti kudeta untuk melakukan perubahan. \"Kehadiran AK Parti pimpinan Erdogan ini berhasil memodernisasi Turki, meski kontitusinya tetap sekuler, tetapi masyarakat sangat religius sekarang. Itu sebenarnya sudah terlihat ketika Erdogan menjadi Wali Kota Istanbul,\" katanya. Pendiri partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berharap kerja partai politik (parpol) dan tokoh politik harus berbasis prestasi bukan gimmick dan pencitraan. Erdogan mencontohkan hal ini secara konsisten. \"Tugas partai politik adalah public educator dan public narrator, bukan pembawa sembako. Tata kelola partai politik yang bagus agar menghasilkan output yang bagus,\" katanya. Ia juga menilai AK Partai Turki contoh partai modern yang mampu menampilkan demokrasi yang sehat dan Islam yang damai di waktu yang sama. \"Perpecahan dan pembelahan politik selalu merugikan kita sendiri. Hal ini perlu selalu dihindari oleh semua pihak,\" katanya. Sitaresmi mengatakan, tokoh politik sudah saatnya melakukan transfer narasi ke generasi selanjutnya dan tidak mempertahankan iklim gerontokrasi dalam berpartai. \"Pemilu yang baik adalah pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu Turki salah satu pemilu yang paling memiliki keabsahan tinggi di dunia 2023,\" katanya. Partai Gelora menilai pergolakan idelogi dan perbedaan pendapat dalam politik jangan diarahkan ke arah negatif. Tapi seharusnya menjadi khazanah kekayaan bangsa dan menjadi konsensus bersama dalam membangun. \"Tidak ada yang sempurna, oleh sebab itu semua stakeholder partai politik, politisi dan seterusnya harus mau berproses menuju demokrasi yang sehat dan mau berproses dalam melakukan menajemen demokrasi yang lebih substansial lagi,\" pungkas Sitaresmi Soekanto. (Ida)
KPU Situbondo Tidak Bisa Verifikasi Administrasi Bakal Caleg di "Silon"
Situbondo, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Situbondo tidak bisa melaksanakan verifikasi administrasi caleg di sistem aplikasi pencalonan (silon) sejak berakhirnya tahapan pengajuan persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten.Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto menjelaskan bahwa tahapan verifikasi administrasi bakal caleg di silon tidak bisa dilaksanakan sesuai petunjuk KPU RI, karena masih ada beberapa pengembangan pada sistem aplikasi pencalonan atau silon.\"Kalau kami sudah menyiapkan perangkatnya untuk verifikasi administrasi. Tapi KPU RI belum mengizinkan karena di sistem aplikasi pencalonan ada yang belum dipahami oleh operator di masing-masing daerah, dan perlu mengikuti bimbingan teknis (bimtek),\" ujarnya di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.Oleh karena itu, kata Marwoto, KPU Kabupaten Situbondo akan segera memberangkatkan operator ke KPU pusat untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai penggunaan sistem aplikasi pencalonan (silon) ke Jakarta.\"Jumat, kami memberangkatkan operator dan penanggung jawab teknis mengikuti bimbingan teknis mengenai penggunaan sistem aplikasi pencalonan atau silon,\" ujarnya.Marwoto menyampaikan, jika sesuai jadwal tahapan Pemilu Serentak 2024, semestinya verifikasi administrasi bakal caleg di silon dilaksanakan sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023.\"Jadi, pelaksanaan verifikasi administrasi bakal caleg akan dilaksanakan setelah operator mengikuti bimbingan teknis atau bimtek di KPU RI,\" katanya.Marwoto menjelaskan, mekanisme tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU adalah mencocokkan data di sistem aplikasi pencalonan dengan beberapa syarat yang sudah diserahkan oleh partai politik ke KPU terkait dengan bakal calon legislatif yang diajukan.\"Misalkan kelengkapan SKCK, surat kesehatan, dan lainnya, kami cocokkan bukti fisiknya dengan di sistem aplikasi pencalonan,\" ujarnya.KPU Kabupaten Situbondo mencatat 16 partai politik yang mengajukan bakal calon legislatif hingga hari terakhir pendaftaran, yakni pada 14 Mei lalu.Dari 17 partai politik di Situbondo, hanya Partai Garuda yang tidak hadir mendaftar ke KPU hingga hari terakhir tahapan pengajuan persyaratan pencalonan dan syarat bakal caleg DPRD kabupaten.Sebanyak 16 parpol yang mendaftar dan dokumen pengajuan dinyatakan lengkap dan benar yakni, yakni PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo, dan Partai Ummat.(ida/ANTARA)
POPULER
