ALL CATEGORY
Johnny Plate Tersangka Korupsi, Rocky: Sudah Bisa Dibaca Arahnya Pembatalan Capres Anies
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu (17/05/2023). Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. \"Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,\" kata Kuntadi. Menanggapi peristiwa tersebut pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin mengganggu Surya Paloh karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. “Ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak. Ini soal yang diduga dari awal ketika nama Johnny Plate disebut, itu artinya Jokowi mau ganggu Nasdem, terutama Surya Paloh, seolah-olah masih ada proses tawar menawar, bahwa kami masih bersama Jokowi,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (17/05/2023) Namun demikian, Rocky menilai bahwa bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak, akan tetapi soal Anies. Apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem. Rocky menduga kalau settingnya dibikin lebih lengkap, Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti menteri Nasdem. “Kalau mau berbaikan dengan saya lakukan sesuatu yang sejak awal saya minta supaya menteri menteri Nasdem diganti. Anda sebagai petugas partai saya, sejak 2-3 tahun lalu kenapa gak diganti-ganti,” kata Rocky membayangkan ucapak Mega ke Jokowi. Sesungguhnya, lanjut Rocky, Jokowi juga paham apa yang dikehendaki Mega. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, kalau Surya Paloh minta maaf, maka akan beres semuanya. “Bisa juga kan. Kita bisa bayangkan, Surya Paloh tentu sudah tahu bahwa dia akan diincar, karena itu dia naikin lagi tone-nya seolah-olah melawan. Sebetulnya upaya Surya Paloh untuk naikin tawaran itu, dianggap sebagai kelancangan. Tapi bagi Surya Paloh itu dianggap tukar tambahnya enak. Tapi itu gagal, karena Jokowi mendapat sinyal dari Mega supaya dipercepat prosesnya,” papar Rocky. Jadi antara Mega, Jokowi dan Surya Paloh saling berkiat. Kejagung dalam kendali PDIP, dan PDIP sejak lama ingin agar menteri-menteri Nasdem direshuffle. Ketemulah di sini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem. Kasus ini, kata Rocky sama dengan kasusnya Ganjar. Ganjar dibarter antara Mega dan Jokowi. Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan Musyawarah Rakyat (Musra). Menurut Rocky, Jokowi mau memberi sinyal ke Mega, bahwa ia harus melakukannego dengan Jokowi. “Kalau mau merampok calon raja saya, Ganjar, Mega harus nego dengan saya,” kata Rocky membayangkan ucapan Jokowi. Akan tetapi lanjut Rocky, Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan bahwa menteri-menteri strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi. “Ini kesempatan buat Mega, dan Jokowi bisa ajukan tukar tambah,” katanya. Dengan cara seperti ini lanjut Rocky bahwa skenario ini sudah bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem. “Poin kita sekarang mau apa setelah Johny G Plate jadi tersangka? Dia akan dihukum sampai di atas 5 tahun. Dengan demikian suara Nasdem akan drop, dan public menilai ternyata partai pendukung Anies adalah partai korup. Elektabilitas Nasdem akan turun. Itu berarti legitimasi Anies juga akan turun secara formal. Tetapi secara informal, Anies justru akan tambah elektabilitasnya, karena publik menganggap menyerang Anies dengan cara mengerjai Nasdem. Ini kesempatan Nasdem untuk mendapatkan kesempatan dalam game berikutnya. Nasdem bisa merasa terzolimi. Ini saya kira yang sedang dihitung Nasdem. Mau memainkan opini publik atau tawar-menawar ulang dengan Jokowi,” pungkasnya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Plate sempat diperiksa pada Selasa (14/2/2023) dan Rabu (15/3/2023) dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 8 triliunlebih. Kejagung sudah menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA), dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH). Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS). (ida)
Menjelang Pilpres: Akan Muncul Kebohongan dan Penipuan Massal
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MASUK artikel dengan judul \"AI presents political peril for 2024 with threat to mislead voters, menjadi topik khusus kajian Merah Putih, sebagai referensi gambaran bahwa tipuan dan masifnya informasi palsu pada proses Pemilihan Presiden tengah berlangsung, akan menyerbu masyarakat luas, untuk mengacaukan persepsi dan menggiring kearah Capres tertentu. Pada negara yang masyarakatnya masih agraris, penguasaan teknologi relatif terbelakang, akan menjadi permainan dan sergapan apa yang di kenal dengan deepfake adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk menyebarkan informasi sesat baik berupa foto, audio, video yang semuanya hoax dan tipuan dianggap benar yang cukup meyakinkan. Dampak kerusakan dari manipulasi informasi politik akan sangat parah. Akan menimbulkan benturan, pertengkaran, dan perselisihan di media sosial bahkan akan mengena masyarakat tanpa kecuali. Ketika mereka dalam kendali rekayasa Kecerdasan Buatan (AI) ilmu komputer canggih modern yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola, yang semua akab dipalsukan Alat kecerdasan buatan yang murah dan kuat akan segera menjadi media bisnis politik membuat gambar, video, dan audio palsu yang cukup realistis untuk menipu pemilih dan mempengaruhi pemilihan, untuk kemenangan Capres yang telah kontrak untuk kemenangan. Deepfake dibuat menggunakan dua algoritma AI yang saling bertentangan: satunya disebut generator, yang lain disebut dis kriminatif. Alat AI generatif yang canggih ini dapat membuat suara manusia yang dikloning dan gambar, video, dan audio hiper-realistis dalam hitungan detik, dengan biaya minimal. Ketika diikat ke algoritme media sosial yang kuat, konten palsu dan dibuat secara digital ini dapat menyebar jauh dan cepat dan menargetkan audiens yang sangat spesifik, berpotensi melakukan trik kotor kampanye. Implikasi untuk kampanye dan pemilu 2024 sama besarnya dan meresahkan. AI generatif baru saat tidak hanya dapat menghasilkan email, teks, atau video kampanye yang ditargetkan dengan cepat, tetapi juga dapat digunakan untuk menyesatkan pemilih, meniru identitas kandidat, dan melemahkan pemilu dalam skala dan waktu tertentu. Tekhnolgi AI sewaan dapat dengan cepat membuat sejumlah skenario di mana AI generatif digunakan untuk membuat media sintetik untuk tujuan membingungkan pemilih, memfitnah kandidat, atau bahkan menghasut kekerasan. Robocall otomatis, akan memproduksi rekaman audio bisa untuk menyerang kandidat Capres Prabowo Subianto (PS) bersamaan akan menyergap capres Anies Baswedan (ARB), secara bersamaan dengan narasi kelemahan buatan yang akan diubah seolah menjadi benar dan meyakinkan. PS akan diserang seorang pelanggar kejahatan HAM berat, pembunuh, juga fitnah lainnya dan dibatasi partai pengusungnya, sementara ARB akan divisualkan seorang yang terpapar radikalisme, picik, sentris, politik identitas dan non pribumi. Sementara kandidat lain Ganjar Pranowo akan ditampilkan seorang hero, pahlawan, anti rasis, nasionalis dan sebutan lain yang telah dipersiapkan melalui teknologi AI membius seolah olah menjadi pahlawan besar dan seorang pembaharu. Dimunculkan iklan kampanye distopia (merupakan suatu komunitas atau masyarakat yang tidak didambakan atau terkesan menakutkan) akan dirilis dan di manipulasi seolah-olah masa depan Indonesia akan, sejahtera, selamat dan jaya di bawah sang pejuang dan hero Ganjar Pranowo (GP). \"Kajian politik Merah Putih dengan sungguh sungguh, merekomendasikan, masyarakat luas harus ada pendamping betapapun sulitnya dengan jangkauan wilayah yang sangat luas.\" Dari kampanye politik jahat musuh Taipan dan Oligargi yang terdeteksi telah memesan jasa tekhnolgi AI yang bisa membius menipu secara massal dalam hitungan detik dengan jangkauan luas. Semua lapisan masyarakat akan terkena radiasinya. Informasi yang salah dan sesat akan viral di media online saat ini dan mendatang dan menjadi sangat masih menjelang hajatan pilpres berakhir. Masyarakat kita belum dilindungi dengan memasang beberapa pagar pembatas. Orang bisa tertipu, dan hanya butuh sepersekian detik. Orang-orang sibuk dengan kehidupan mereka dan mereka tidak punya waktu untuk memeriksa setiap informasi. AI dipersenjatai senjata canggih sebagai penipu dan pembunuh sekaligus. Keadaan saat ini telah menggambarkan sangat mungkin rezim akan melakukan praktek politik kotor dengan teknologi AI. Menebar informasi bohong dan memanipulasi informasi palsu, kepada masyarakat luas. Kejahatan paling buruk adalah memanipulasi angka hasil pemilihan presiden dengan angka palsu hasil kloning angka rekayasa curiannya . Bukan hoak dan bukan mengada- ada prediksi dan kecurigaan masyarakat bahwa angka kemenangan salah satu capres 2024 saat ini sudah dipersiapkan. ****
Penyelenggara Negara dalam Krisis
Oleh: Chazali H. Situmorang (Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik) PENYELENGGARA Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada diri Presiden itu menyatu satu sisi sebagai penanggung jawab mutlak penyelenggaraan pemerintahan, dan sisi lain sebagai Kepala Negara. Sebagai Kepala Negara penanggung jawab penuh terhadap seluruh wilayah, dan rakyat Indonesia. Akhir-akhir ini, penyelenggara negara dan pemerintahan kehilangan karakternya. Tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden begitu saja dipanggil oleh Ketua Umum Partai yang berkuasa untuk hadir dalam acara rapat akbar dalam menentukan calon Presiden dari partai yang bersangkutan. Dalam tata cara rapat partai itu, jelas kehadiran Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Penempatan duduk pada acara tgl 21 April 2023 yang lalu itu, posisi Presiden disamakan dengan pengurus Partai. Dalam sambutan Sekjen Partai dan Capres yang ditugaskan partai itu, dalam urutan yang terhormat, menyebutkan Ketua Umum Partai, baru berikutnya Presiden Jokowi. Ini tidak lazin sepanjang puluhan tahun saya mencermati tata protokol kegiatan Presiden. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu, ingin menunjukkan pada dunia, bahwa kehormatan, harkat dan martabat Presiden Jokowi dibawah harkat dan martabat Ketua Umum Partai. Tapi bagi Presiden Jokowi itu bukan problem, tidak merasakan dignity nya mengalami erupsi. Suatu fenomena baru dalam penyelenggaraan negara dengan sistem Presidential seperti yang dianut Indonesia. hal ini akan memberikan preseden yang kurang baik dalam perjalanan anak bangsa ke depan. Kesibukan Presiden sekarang ini adalah mengumpulkan Ketua Ketua Partai Pemerintah. Mendorong agar partai membuat koalisi besar. Sehingga yang akan meneruskan kepemimpinan negara 5 tahun ke depan, juga tidak lepas dari peran dan dukungan Presiden Jokowi. Malam ini (2/5) Presiden mengumpulkan 6 Ketua Umum pendukung pemerintah di Istana Negara, kecuali Nasdem. Menurut petinggi PPP, karena Nasdem pilihan Capresnya beda. Mulai malam ini sudah terbuka lebar fakta bahwa posisi partai Nasdem sudah bukan lagi masuk dalam poros pendukung Jokowi. Bagaimana Surya Paloh menyikapi situasi ini, tentu ada kejutan yang agak susah juga menebaknya. Jokowi yakin betul dengan Ganjar dan Prabowo yang diusung gabungan koalisi partai besar itu, akan melindungi dan mengamankan Jokowi dari jangkauan hukum kelak jika sudah tidak jadi Presiden, atas berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Presiden Jokowi sudah mulai khawatir atas berbagai analisis dan opini yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, yang akan meminta pertanggung jawaban hukum kepada Pak Jokowi. Tidak ada sahabat yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Pak Presiden seharusnya menyadari kata mutiara itu. Perjalanan runtuhnya rejim Orde Baru Presiden Soeharto merupakan bukti sejarah yang nyata. Siapa yang tidak kenal Alm Harmoko loyalis kental Presiden Soeharto waktu itu. Begitu mudah berbalik arah menjatuhkan Presiden Soeharto. Apakah Presiden Jokowi dapat menjamin, jika Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto menjadi Presiden, dapat melindungi Jokowi, jika harus berhadapan dengan tekanan rakyat atau sudah menganggu dan mengusik kepentingan Presiden yang baru? Siapa yang bisa menjamin? Jika kita powerless semua akan menjauh. Itu adat dunia. Apalagi jika selama berkuasa banyak rakyat yang menjadi “korban” kekuasaan. Boleh jadi Anis Baswedan, Capres yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi, dan ternyata dipilih rakyat sebagai Presiden, akan memberikan perlindungan hukum kepada Presiden yang digantikannya. Walaupun tentu akan meminta pertanggung jawaban jika memang ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Tentu dengan pendekatan manusiawai dan tidak mengabaikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan gambaran di atas, Presiden harus benar-benar jangan sempat masuk dalam jebakan batman. Presiden Jokowi harus mampu melihat, merasakan dan bahkan disadari atau tidak menjadi pelaku terhadap krisis penyelenggaraan negara. Presiden Jokowi belum terlambat jika ingin husnul khatimah, akhir yang baik, happy ending. Atasi krisis penyelenggaraan negara yang berlangsung di depan mata. Mulai dari persoalan UU Cipta Kerja, UU P2SK, RUU Omnibus Kesehatan. Pencucian uang Rp. 349 Triliun di Kemenkeu, kereta api cepat Bandung – Jakarta, tenaga kerja asing, dan persoalan ketidakadlian sosial, ekonomi, dan ketimpangan pendapatan yang semakin mendalam. Hentikan mengelontorkan APBN untuk IKN, dan menyelesaikan KKB Papua secara lebih tegas, terukur dan menangkap para pemberontak. Masih ada waktu setahun ini untuk kembali menata penyelenggaraan negara ini. Berbagai persoalan krusial di atas, yang jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang akan membawa banyak korban penyelenggara negara. Sudah hampir terlambat Pak Presiden. Biarlah ketua-ketua partai itu mengkonsolidasi kekuatan partainya masing-masing. Presiden harus berada di atas semua partai, baik pendukung pemerintah maupun yang tidak mendukung. Mereka semua berada di bawah naungan Presiden sebagai Kepala Negara. Sebagai Presiden, harus memastikan bahwa semua partai itu mempunyai hak yang sama untuk berkompetesi, menyalurkan aspirasi politik anggota partainya. Jika Presiden dapat lakukan itu, kemandirian partai akan terjaga. Partai kecil tidak perlu “menjual diri” dan demikian juga partai besar jangan meremehkan partai kecil sebagai pelengkap dan asesoris, sekadar pantas pantasnya saja. Semuanya itu kembali kepada Presiden, dan kabinet penikmat semasa pemerintahan Jokowi. Tugas kita hanya mengingatkan. Sebelum bangsa ini mengalami kelumpuhan total, dan tenggelam dalam danau air mata penyesalan. (*)
Jhonny Plate Ditahan Kejagung, Apakah Semua Menteri Nasdem Bakal Dipreteli?
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny langsung ditahan di rumah tahanan Kejagung Rabu (17/5/2023). Jhonny tampak mengenakan rompi tahanan Kejagung warna merah muda. Sekjen Partai Nasdem itu ditahan setelah diperiksa oleh penyidik terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun lebih. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun). Menanggapi hal itu wartawan senior FNN Hersubeno Arief menduga bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen Nasdem ada kaitannya dengan rivalitas politik. \"Ini tentu berpengaruh terhadap konstelasi politik. Seperti diketahui Jhonny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Nuansa politiknya sangat kuat,\" kata Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu (17/05/2023). Bukan menafikan kasus korupsinya, kata Hersu, sebab banyak juga pejabat lain yang diduga melakukan korupsi. Peristiwa ini lanjut Hersu jika diamati merupakan kelanjutan dari pertemuan Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP). LBP pernah mengingatkan kepada Surya Paloh bahwa pencalonan Anies merupakan ketersinggungan bagi Jokowi, karena Surya Paloh tidak izin sebelumnya kepada Jokowi perihal pencalonan Anies. Diingakan oleh LBP bahwa Surya Paloh telah lancang mencalonkan Anies. Oleh karenya bakal ada pembalasan \"Nah, kebetulan Jhonny Plate diduga korupsi. Setelah ini tentu akan ada reshuffle kabinet. Apakah semua menteri Nasdem akan diganti?,\" kata Hersu. Hersu mempertanyakan apakah kelak akan ada bargaining antara Jokow dengan Surya Paloh. \"Kita lihat siapa pengganti Jhonny. Kalau penggantinya tetap orang Nasdem berarti tak ada masalah,\" katanya. Sejauh ini kata Hersu, bisnis Surya Paloh banyak yang dimaputasi pemerintah, apalagi bisnis yang berkaitan dengan BUMN. Sebagai contoh pembangunan tower di Thamrin sudah terdampak karena menggunakan pembiayaan bank BUMN. (ida)
Komisi Yudisial Segera Menggelar Sidang Etik Sekretaris Mahkamah Agung
Padang, FNN - Komisi Yudisial (KY) RI segera menggelar sidang kode etik terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Sesegera mungkin, kita tidak menunda-nunda karena sudah banyak kasus maka harus kita selesaikan,\" kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata di Padang, Rabu.Hal tersebut disampaikan Mukti usai kegiatan Stadium General dengan Tema \"Menjaga Integritas Hakim dan Membangun Kredibilitas Peradilan\" di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat.Mukti mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan MA termasuk teknis pengaturan jadwal sidang kode etik terhadap Sekretaris MA tersebut kapan akan dilakukan.Pada dasarnya, ujar dia, baik KPK maupun MA membuka diri terhadap KY untuk terlibat langsung memproses kasus yang menjerat Hasbi Hasan dalam perkara dugaan korupsi tersebut.Di satu sisi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut, menegaskan institusi yang dipimpinnya memiliki kewenangan menanganinya karena Hasbi Hasan merupakan seorang hakim.\"Jadi ini memang kewenangan KY, makanya KPK dan MA membuka diri untuk melakukan pemeriksaan,\" ujar dia.Terpisah, Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.Ali mengingatkan kepada kedua tersangka untuk bersikap kooperatif dan hadir memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah.\"Karena ini kesempatan para tersangka dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik. Kami juga pastikan semua hak-hak para tersangka kami berikan sebagaimana ketentuan,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Terkait Serangan Siber BSI, Polri Belum Menerima Laporan
Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugraha di Jakarta, Rabu, menyebutkan Polri belum menerima adanya laporan terkait serangan siber yang dialami PT Bank Syariah Indonesia (BSI).\"Sampai dengan hari ini dari pihak kepolisian belum menerima laporan khusus atau laporan yang terkait dengan masalah BSI tersebut,\" ucap Sandi.Meski demikian, kata Sandi, Polri sudah mendengar, melihat dan mempelajari apa yang terjadi di dunia maya maupun apa yang dialami oleh BSI.Polri, lanjut dia, mempunyai tanggung jawab salah satunya adalah membuat terang tindak pidana. Namun, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penyidik tersebut tentunya didasari dengan adanya laporan polisi.Jenderal bintang dua itu juga menyampaikan Direktorat Siber Bareskrim Polri tentunya sudah mengumpulkan data-data terkait hal tersebut supaya nanti apabila ada laporan bisa segera ditindaklanjuti oleh penyidik.\"Apabila ada update tentang laporan atau tentang adanya informasi lanjut tentang kejadian tersebut akan kami informasikan lebih lanjut,\" ujar Sandi.Terkait adanya pengakuan peretas bernama Ransomware yang meretas data nasabah BSI. Menurut Sandi, secara keseluruhan informasi tersebut sudah dikembangkan oleh pihak kepolisian menjadi bahan penelitian dalam penyelidikan.\"Jadi informasi orang maupun jumlah atau lainnya terkait masalah ini tentu saja menjadi hal-hal yang akan dikumpulkan nanti,\" tutur Sandi.Sebelumnya diberitakan, PT BSI mengungkapkan telah berkoordinasi untuk investigasi terkait serangan siber yang dialami pihaknya kepada pemangku kepentingan lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).BSI memastikan layanan memprioritaskan kepentingan nasabah termasuk perlindungan data serta dana konsumen tetap terjaga.(sof/ANTARA)
Cak Imin: PKB, Gerindra, dan Golkar Akan Membentuk Koalisi Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partai-nya akan membentuk koalisi baru bersama Partai Golkar dan Gerindra. \"Ya koalisi baru, kalau sudah tiga gabung berarti baru. Ya kalau tiga gabung kan baru,\" ujar Cak Imin usai menyambangi kediaman Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. Menurut Cak Imin, dengan menyatu-nya ketiga partai ini, maka akan tercipta koalisi yang semakin kuat. \"Ya, pokoknya menyatu, otomatis koalisi menjadi semakin kuat,\" ucap Cak Imin. Selain ketiga partai itu, lanjut Cak Imin, akan ada partai politik (parpol) non-parlemen yang bergabung bersama koalisi baru tersebut. \"Sama partai non-parlemen ya. Itu mulai intensif,\" ujar dia. Akan tetapi, Cak Imin tak membeberkan siapa partai non-parlemen yang dimaksud. Ia hanya memberi kode bahwa partai itu identik dengan warna merah. \"Warnanya merah. Merah \'kan PDIP berarti,\" ujar dia berseloroh. Adapun PKB dan Gerindra sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Di sisi lain, Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lebih jauh, Golkar dan PKB dalam pertemuan ketum antar-kedua parpol di Jakarta, Rabu (3/5) juga sepakat untuk membangun koalisi inti sebagai bentuk tindak lanjut dari wacana pembentukan koalisi besar.(sof/ANTARA)
Deputi KSP Menyatakan bahwa Penetapan Plate Tersangka Murni Proses Penegakan Hukum
Jakarta, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka murni proses penegakan hukum.\"Yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tidak perlu banyak berspekulasi,\" kata Jaleswari dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan mempercayakan profesionalitas aparat penegak hukum dalam bekerja.\"Kita serahkan pada proses hukum,\" kata dia.Dia menyampaikan, apa yang terjadi bukan hal yang diharapkan bersama. Menurutnya, pada banyak kesempatan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk bekerja dengan benar dan berhati-hati.Terpisah, Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan diambil alih Pelaksana tugas (Plt) dan akan diumumkan segera.Faldo meminta semua pihak tidak terlalu khawatir dengan efektivitas pemerintahan.Diberitakan sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Jhonny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022.Jhonny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.(sof/ANTARA)
Untuk Operasi Gannet, Tiga Kapal Patroli Indonesia-Australia Dikerahkan
Kupang, FNN - Sebanyak tiga kapal patroli milik Pemerintah Indonesia dan Australia dikerahkan dalam kegiatan patroli bersama melalui operasi Gannet 7 2023 di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia-Australia.Kepala Kantor Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Haris Djoko Nugroho di Kupang, Rabu mengatakan tiga unit kapal tersebut, antara lain KN Pulau Nipah 321 milik Bakamla RI, KN Orca 01 milik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan satu lagi ADV Cape Naturaliste milik Australian Border Force (ABF).“Tak hanya itu ada juga dua pesawat udara patroli, satu milik Bakamla dan satu lagi milik ABF untuk membantu pengawasan dari udara,” katanya.Dia menambahkan pelaksanaan patroli bersama ini setiap tahun. Tahun sebelumnya operasi tersebut dilakukan di wilayah Australia dan tahun 2023 dilakukan di wilayah Indonesia, khususnya di perairan yang berbatasan dengan Australia.Kegiatan operasi tersebut, kata dia, dilaksanakan selama 10 hari yang mulai pada Rabu (17/5) dan sejumlah kapal akan terus melakukan patroli di perbatasan.Haris menambahkan patroli bersama yang sudah dilakukan untuk ketujuh kali itu juga akan meningkatkan kedekatan antara kedua negara yakni antara Indonesia dan Australia dalam pengamanan wilayah perbatasan kedua negara.Deputy Commander, Maritime Border Command ABF Benjamin Honey mengatakan pihaknya menerjunkan dua alutsista yakni satu pesawat udara dan satu unit kapal patroli.Sementara jumlah personel yang dikerahkan oleh ABF dalam patroli tersebut berjumlah 30 personel yang semuanya ada kru kapal patroli tersebut.“Saya mengapresiasi karena dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya akan mempererat hubungan politik antara Indonesia dan Australia,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Kecelakaan Kalimat, Klaim Hary Tanoe 7 Juta Etnis China Mendukung Capres Pilihan Jokowi
Jakarta, FNN - Kunjungan Ketua Partai Perindo, Hary Tanoe Sudibyo bersama Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia kepada Presiden Jokowi, sedang heboh di media sosial. Pasalnya, dalam kunjungan tersebut Hary Tanoe mengklaim bahwa tujuh juta warga Tionghoa di Indonesia mendukung calon presiden pilihan Jokowi. Netizen pun menganggapi dengan penuh keheranan karena bukankah mereka yang teriak-teriak anti-politik identitas? Lalu, mengapa sekarang mereka sendiri yang bermain politik identitas? Yang menarik, netizen yang mengatakan seperti itu bukan hanya muslim, tetapi juga komunitas Tionghoa yang berada di luar negeri. Mereka mengatakan bahwa klaim Hary Tanoe membahayakan mereka. Menanggapi kehebohan tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, itu Hary Tanoe terlalu gembira untuk melakukan klaim itu. Tetap dalam politik ada unsur di mana nggak mungkin satu blok pindah langsung atau nggak mungkin dipaksakan opini itu,” ujar Rocky dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (17/5/23). Tetapi, lanjut Rocky, tentu kita melihat hal itu sebagai klaim politik dari Hary Tanoe yang juga adalah tokoh partai politik. Mungkin dia akan merevisi, tetapi satu point adalah keadaan berubah karena Jokowi berupaya untuk memberi sinyal yang makin lama makin terarah, terutama kepada Prabowo. Bagi Prabowo hal itu bagus, tetapi tentu Prabowo mesti memberi sinyal kembali bahwa yang dimaksudkan adalah warga negara yang mendukung program seorang presiden, bukan ethnicity, tambah Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, tersebut Rocky juga mengatakan bahwa 7 juta warga Tionghoa yang diklaim oleh Hary Tanoe itu juga ada klasifikasinya. Jadi, kalau menyatakan klaim dari awal berbahaya, karena akan menjadi negative campaign untuk seseorang yang didukung oleh Hary Tanoe, terutama Jokowi. Kemungkinan, kata Rocky, Hary Tanoe berpikir untuk menemui Jokowi, setelah itu menemui Prabowo, sehingga sinyal dia sebagai salah satu tokoh masyarakat China akan mempunyai gerbong untuk masuk dalam politik. Padahal, sebetulnya secara resmi Hary Tanoe sudah punya Perindo dan Perindo itu bukan masyarakat China saja, karena anak-anak muda di daerah justru juga Perindo. Rocky menyebut klaim Hary Tanoe sebagai kecelakaan kalimat. “Itu sebetulnya kecelakaan kalimat,” tandas Rocky. Saat ini, keadaan Indonesia masih dalam satu situasi yang terbelah dan isu sensitif tentang etnis China masih sangat kuat. Mestinya politisi berhati-hati dalam berbicara, terlebih yang berkaitan dengan isu sara. Jangan karena sedang euforia, merasa sedang di atas, bergaul dengan pusat-pusat kekuasaan, dia mengklaim seperti itu. “Itu bahayanya kalau tim di sekitar Hary Tanoe itu tidak peka. Nanti orang anggap berarti Hary Tanoe jadi agen TKA China ke Indonesia. Orang lupa bahwa ada China Indonesia, ada China Tionghoa, China dari RRC, itu yang bisa beda jalan pikirannya,” ungkap Rocky. Karena soal ethnicity peka sekali, Rocky berharap ada koreksi yang lebih kuat, terutama dari Perindo, supaya orang merasa bahwa ini permainan politik, bukan permainan ethnicity. “Jadi, klaim-klaim politik identitas mesti dihilangkan,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar media mengejar terus apa yang dimaksud, supaya ada klarifikasi. Dengan demikian, opini publik tidak terbentuk bahwa seolah-olah ada infiltrasi atau ada penempatan komunitas China di beberapa capres, karena dianggap bahwa komunitas China isinya adalah modal dan kapital. (ida)
POPULER
