ALL CATEGORY
Kuali Besar
Oleh Ady Amar - Kolumnis KUALI besar itu sudah disiapkan guna menyambut pesta rakyat. Berharap pesta akan semarak. Waktu pesta memang masih sekitar setahunan, tapi kuali besar itu sudah disiapkan. Sang Chef muncul dengan wajah semringah. Suasana seperti ini memang yang sedang dinantikannya. Meski situasi itu muncul lebih karena desakan bercampur kemarahan yang ditumpahkan, hingga ia perlu menghadirkan kuali besar. Tidak tanggung-tanggung, Sang Chef yang menghadirkan kuali besar itu adalah Presiden Jokowi. Ia memang punya bakat menghidangkan hidangan dengan cara tidak biasa. Kuali besar itu sepertinya sejak lama dirancangnya, dan menjadi ngegas saat FIFA memastikan perhelatan sepak bola Piala Dunia U-20 di Indonesia dibatalkan. Jokowi tampak \"marah\" meski publik susah bisa melihat ekspresi kemarahan ditampakkan wajahnya. Digagalkannya PD U-20 itu menyodok emosi Jokowi dengan cara yang dipilihnya. Dan seperti biasanya, ia membalas dengan caranya. Penyebab utamanya memang partainya sendiri, yang menolak kehadiran tim Israel. Meski ia presiden dua periode, tetap saja menempel gelaran tak mengenakkan dan yang tak mau pergi, petugas partai. Ya petugas partai, itu yang pernah dinyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, meski apa pun jabatannya di PDIP ia tetaplah petugas partai. Karenanya, ia tak mampu frontal melawan partainya. PDIP lewat dua orang gubernurnya menolak kedatangan tim sepak bola Israel untuk bertanding di wilayahnya: Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak bisa dibayangkan kesumpekan hati Jokowi. PD U-20 yang digadang-gadang sejak lama, berharap itu jadi legacy bahwa dirinya pernah menghadirkan perhelatan akbar, itu buyar berantakan. Mimpi Jokowi seperti dikubur partainya sendiri. Dua gubernur itu, sebelum memutuskan menolak tim sepak bola Israel, pastilah mendapat arahan agar bersikap seperti yang disuarakan partai, yaitu menolak kedatangan tim PD U-20. Ganjar tentu beda dengan Koster. Ganjar lebih punya beban berat antara bersikap menolak atau meski diam saja, itu bisa diartikan setuju atas kedatangan tim Israel. Ganjar memang digadang-gadang Jokowi untuk pelanjut suksesinya, dan karenanya pastilah berada dalam kebimbangan sangat. Sebagai petugas partai, memilih sikap berbeda dengan PDIP, itu hal mustahil. Menuruti \"permintaan\" partai, itu tanda kesetiaan tapi punya beban risiko yang mesti diterimanya. Ganjar dipaksa untuk berhadapan dengan Jokowi, dan pasti itu menjadikannya menjauh dari pusaran Jokowi. Menjadikan Jokowi berpaling darinya. Meski tersirat Jokowi membalas dengan caranya, dan itu dengan menyiapkan kuali besar sebagai bentuk perlawanan dengan PDIP, bahkan berhadapan dengan orang yang membesarkannya, Megawati. Apa boleh buat jika itu mesti dilakukannya, dan bahkan jika mesti berpisah dengan masa lalunya. Lelaki kurus cengkering yang dipilih karena kasihan kata Megawati, itu menunjukkan taringnya melawan dengan menghadirkan kuali besar. Dan, ia sendiri tampil sebagai Sang Chef. Kuali besar itu memang sudah dihadirkan, meski masih prematur. Rumah PAN dipilih untuk menghadirkannya, yang pada saatnya akan dihidangkan, atau bahasa lain dikukuhkan menjadi satu kekuatan untuk diuji pada waktunya. Disebut prematur itu lebih terlihat sebagai gagasan Sang Chef sendiri menghadirkan kuali besar sebagai kekuatan, dan itu belum tentu jadi keinginan bersama antarpartai. Hadir dalam acara yang dibungkus silaturahmi itu, tentu PAN sendiri sebagai tuan rumah. Ada pula kawan PAN yang lain, yang sebelumnya tergabung dalam kuali kecil ikut hadir, Golkar dan PPP. Mereka biasa disebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ada pula kuali kecil lainnya, Gerindra dan PKB, disebut koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Dua \"kuali kecil\" tadi disatukan Sang Chef lewat ambisinya menghadirkan kuali besar. Buat Sang Chef, menyatukan 5 partai itu bukanlah perkara sulit. Semua seperti dibuat nurut perintahnya, meski sejatinya ia cuma petugas partai yang kebetulan menjadi presiden. Tahap itu tepat jika disebut sekadar kumpul-kumpul, belum sampai bicara strategi pemenangan, atau siapa nantinya yang diharap bisa menggantikan peran Sang Chef, dan siapa yang jadi asisten Sang Chef. Kuali kecil bernama KIB, menawarkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang berharap bisa dicalonkan menggantikan Chef Jokowi. Sedang kuali kecil yang lain, koalisi KIR, berharap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bisa dicalonkan sebagai pengganti Chef Jokowi. Sedang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, berharap dirinya yang dicalonkan sebagai asisten Chef. Sedang PAN dan PPP tidak mencalonkan siapa-siapa. Sepertinya pasrah saja dengan nasibnya, yang penting ikut apa kata Chef Jokowi. Hanya saja kehadiran PAN dan PPP tetap diperlukan, setidaknya untuk sama-sama menghadirkan kuali besar, meski dengan risiko masa depan partai yang tidak mustahil akan lumat, dan cuma bisa dikenang sejarah. Kuali besar ini tentu belum bisa dipastikan bertahan sampai 2024. Banyak kesulitan akan muncul jika menyangkut kepentingan antarpartai. Yang muncul dikedepankan adalah hasrat partai. Dan, itu jadi kesulitan tersendiri Sang Chef menemukan titik temu dalam berbagai kepentingan--memang baru kali ini dalam sejarah suksesi kepemimpinan nasional seorang Chef yang akan purna tugas ikut cawe-cawe, atur-mengatur siapa titisan yang lebih kurang sama dengan dirinya, yang pantas menggantikannya. Kuali besar yang dihadirkan Chef Jokowi itu sebenarnya lebih pada gerakan reaktif yang lebih diri ingin tunjukkan, utamanya pada PDIP, pihak yang dianggap menjegalnya, bahwa saya dengan kuasa yang ada bisa mengatur-atur bahkan mengobok-obok partai sesukanya. Tentu tidak semua partai mampu ditundukkannya. Beberapa partai yang memang sedari awal menjaga jarak dengannya, dan juga partai yang memilih berpisah dengannya, mencukupkan kerjasama sampai 2024, bahkan sudah membuat kualinya sendiri. Meski kuali tidak terlalu besar, lebih ramping, tapi punya visi restorasi atau perubahan yang sama. Punya kemistri yang sama. Tiga partai berkumpul dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP): NasDem, Demokrat dan PKS. Koalisi ini bahkan dinilai lebih maju, bahkan telah mendeklarasikan Bakal Calon Presidennya (Bacapres), Anies Rasyid Baswedan. Kuali besar memang hadir lebih pada maunya Chef Jokowi, sedang partai-partai yang dikumpulkannya itu seperti hanya ikut saja. Tapi pada waktunya partai-partai itu akan tunjukkan sikap partainya masing-masing. Tentu bersikap untuk masa depan partainya. Jika saat ini Chef Jokowi seperti mudah mengumpulkan mereka dalam satu genggaman, tapi itu tidak pada saat nanti. Semua akan berpencar mencari jalannya sendiri, tak lagi segan meninggalkan Chef Jokowi sendirian, bahkan tanpa hormat. Politik itu memang kepentingan, bukan seperti memasak tengkleng dalam kuali besar.**
ASPEK Indonesia Ingatkan Pengusaha Bayar THR Pekerja Berstatus Mitra
Jakarta, FNN - Jelang Hari Raya Idul Fitri pekerja berstatus mitra seperti driver online, ojek online, dan kurir ekspedisi mengharapkan tunjangan hari raya. Oleh karena itu Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengingatkan para penguasa untuk membayar THR mereka. ASPEK menegaskan bahwa THR menjadi hal yang dinanti pekerja/buruh, khususnya mereka yang hendak mudik dan berbelanja kebutuhan lebaran. THR sendiri merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib diberikan pemberi kerja menjelang Hari Raya keagamaan dalam bentuk uang tunai yang disesuaikan dengan lama bekerja dan agama yang dianut pekerja. Pemberian THR bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Namun THR tersebut hanya bisa dinikmati oleh pekerja formal, lalu bagaimana dengan perkerja seperti driver online, ojek online dan para pekerja ekspedisi yang berstatus pekerja mitra (driver online) Demikian disampaikan Presiden ASPEK Indonesia - Mirah Sumirat kepada FNN Sabtu, 8 April 2023 di Jakarta. Padahal kata Sumirat mereka sama-sama merayakan Hari Raya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu mereka minta THR pada siapa? Seharusnya Pemerintah bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi setiap tahun, bukan hanya memberikan himbauan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja mitra, pungkas Mirah. Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, gelombang PHK terus terjadi membuat pekerja formal semakin berkurang. Lalu kemana pekerja formal yang terPHK..? Ternyata hasil penelitian mereka banyak beralih menjadi driver online, ojek online dan kurir ekspedisi yang berstatus mitra yang saat ini jumlahnya kurang lebih 4 juta orang Senada apa yang disampaikan Presiden ASPEK Indonesia, Herman Hermawan- ketua umum Serikat Pekerja Platform Daring (SPPD) yang menjadi anggota/berafiliasi kepada ASPEK Indonesia menyampaikan, kalau pekerja formal untuk merayakan Hari Raya mendapatkan THR, lalu pekerja seperti kami mendapatkan THR dari mana, apa lagi “narik” sekarang lagi anyeb, istilah yg biasa digunakan kawan-kawan ojek online dan driver online untuk mengatakan orderan lagi sepi. Masih dikatakan oleh Herman bahwa hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan, jangan hanya pekerja formal saja yang dibuatkan permenaker tentang THR akan tetapi para pekerja platform juga harus segera dibuat kan Permenaker agar kami memiliki payung hukum yang jelas. Lebih lanjut dengan nada agak tinggi Herman “Chipeng”menyampaikan, kami ini pekerja yang sangat rentan. Hari ini kami narik kami punya uang, hari ini tidak narik kami tidak punya uang (no work no pay), apalagi dengan biaya potongan aplikasi yang sangat tidak manusiawi 20% + biaya pemesanan, bahkan sekarang ada argo Rp 20.000 tapi bersihnya ke driver hanya Rp 12.000. Faktor naiknya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp. 7.000 menjadi Rp 10.000, biaya perawatan kendaraan dan angsuran kendaraan. Dari tahun 2014 sejak ada nya Uber grab dan Gojek hingga kini 2023 kami belum juga memiliki payung hukum yang jelas, dimana peran Pemerintah selaku pemangku kebijakan. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah,agar nilai Pancasila yaitu sila ke -5 bisa di implementasikan sesuai bunyi nya , yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia\". (Ida)
Polres Karawang Mengantisipasi Masyarakat yang Mudik Lebih Awal
Karawang, FNN - Polres Kabupaten Karawang akan mengantisipasi masyarakat yang mudik lebih awal dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).\"Operasi Ketupat 2023 (pengaman mudik lebaran) akan digelar mulai 17 April 2023,\" kata Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, di Karawang, Sabtu.Sesuai dengan pengalaman, selalu saja ada masyarakat yang mudik lebih awal, agar bisa berlibur dan beraktivitas di kampung halamannya lebih lama.Atas hal tersebut, kata dia, pihaknya akan mengantisipasi dengan melakukan KRYD. Artinya, patroli di sepanjang jalur mudik sebelum dimulainya Operasi Ketupat 2023 akan dilakukan jajaran Polres Karawang.Di antara tujuannya ialah untuk tetap memberi rasa aman bagi pemudik yang berangkat lebih awal, sebelum operasi pengamanan mudik lebaran dimulai jajaran kepolisian.Pada pengamanan musim mudik lebaran tahun ini, Polres Karawang rencananya akan menyiapkan 51 titik pos pengamanan dan pelayanan.Puluhan titik pos pengamanan dan pelayanan mudik itu disiapkan di sepanjang jalur mudik wilayah Karawang, mulai dari Tanjungpura (perbatasan Bekasi-Karawang) hingga wilayah Gamon (perbatasan Karawang-Subang).Pos pengamanan dan pelayanan juga akan disiapkan di sepanjang jalur alternatif wilayah Karawang.Selain melakukan pengamanan di jalur arteri dan alternatif, jajaran kepolisian dari Polres Karawang juga akan melakukan pengamanan di jalan Tol Jakarta-Cikampek wilayah Karawang. Termasuk di antaranya pengamanan di rest area.Ia menyampaikan, sesuai dengan rapat koordinasi lintas sektoral, untuk jalan Tol Jakarta-Cikampek wilayah Karawang bakal diterapkan contra flow dan rekayasa lalu lintas lainnya.(ida/ANTARA)
Sebanyak 45,45 Persen Napiter Teradikalisasi Dengan Alasan Ideologi
Jakarta, FNN - Kasubdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kolonel Pas. Sujatmiko mengatakan bahwa persentase paling tinggi, yakni sebesar 45,45 persen, tentang mengapa narapidana terorisme melakukan tindak pidana terorisme (proses radikalisasi) dilatarbelakangi alasan ideologi.\"Berdasarkan hasil penelitian terhadap napiter di Indonesia, persentase paling tinggi mengapa napiter melakukan tindak pidana terorisme (proses radikalisasi) sebanyak 45,45 persen ialah karena alasan ideologi,\" ujar Sujatmiko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memaparkan empat poin penting tentang proses radikalisasi, bentuk radikalisasi, alasan terjadinya radikalisasi, dan indikator radikalisasi.\"Kita sering menyamakan ideologi itu dengan wahyu Ilahi, padahal wahyu Ilahi sangat agung, sangat tinggi, dan wahyu Ilahi tidak hanya mengenai Islam saja. Jangan sampai memiliki pemikiran yang berbeda, lalu merasa benar sendiri, dan menjadi eksklusif,\" ucapnya.Lebih lanjut, terkait dengan proses radikalisasi, Sujatmiko menyampaikan proses radikalisasi di Republik Indonesia sampai sekarang masih berjalan.Ciri-ciri proses radikalisasi antara lain anti-ideologi negara atau Pancasila, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika, dan anti-UUD 1945.\"Radikalisasi tersebut berbentuk intoleran, mengusung kekerasan, dan mengafirkan orang lain,\" tutur Sujatmiko ketika mengungkapkan bentuk radikalisasi.Mengenai indikator proses radikalisasi, Sujatmiko merujuk pada ajaran agama yang distorsi dan pengetahuan agama yang dangkal.“\"Radikalisasi yang selama ini terjadi ditandai dengan agama didistorsi dan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok dan kepentingan politik. Tidak ada kejahatan yang luar biasa, selain mendistorsi dan memanipulasi agama yang menimbulkan kerusakan,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa bukan agama yang salah, melainkan orang yang mendistorsi atau memanipulasi agama.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam silaturahmi sambil berbuka puasa bersama dengan mitra deradikalisasi atau mantan narapidana kasus terorisme (napiter) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (7/4).Kegiatan ini dihadiri oleh 16 mitra deradikalisasi yang merupakan mantan narapidana terorisme yang telah kembali ke tengah-tengah masyarakat.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Bupati Meranti Terkena OTT KPK, Gubernur Riau Menyurati Mendagri
Pekanbaru, FNN - Gubernur Riau Syamsuar segera mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri meminta petunjuk terkait dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Meranti setelah Bupati Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4).\"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) dan (4), ketika bupati dan wakil bupati berhalangan dilaporkan ke Mendagri,\" kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Sabtu.Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kena OTT KPK maka gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah melaporkan kondisi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap bupati tersebut.Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Riau perlu mengirim surat untuk meminta petunjuk terkait dengan siapa yang bakal menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati.\"Surat Gubernur Provinsi Riau itu sebagai dasar Mendagri menunjukkan wakil bupati sebagai Plt. Bupati Kepulauan Meranti, dan Mendagri yang akan mengeluarkan SK Plt. Bupati Kepulauan Meranti itu,\" katanya.Akan tetapi, kata lgi, sebelum SK keluar, ketika kepala daerah berhalangan secara otomatis wakil kepala daerah yang menjabat sebagai plt. kepala daerah.Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan daerahnya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).\"Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel perjalanan umrah,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.(ida/ANTARA)
Pembentukan Koalisi Besar, Jokowi Mengkhianati Demokrasi
Jakarta, FNN – Munculnya koalisi besar yang tiba-tiba dan di dalamnya banyak kasak kusuk, membuat banyak orang bertanya-tanya sebenarnya ke mana arah koalisi besar ini. Banyak orang menduga bahwa arahnya adalah dalam rangka menghadapi Anies atau bahkan dalam rangka tetap melanggengkan kekuasaannya, dengan cara apa pun. Indikasinya, kasak kusuk itu sudah lama sekali terjadi dan tidak pernah berhenti dari ide untuk menunda Pemilu. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung berpendapat bahwa pemberian nama koalisi besar mengandung makna untuk mengurus hal besar, bukan hal kecil. “Bagi mereka, sebut saja bagi istana, yang lebih penting adalah desain dasarnya, yaitu penundaan atau perpanjangan masa jabatan. Kira-kira itu maksudnya. Kalau soal Anies atau Prabowo itu soal teknis mungkin,” kata Rocky dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (8/4/23) dalam diskusibersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Menurut Rocky, kasak kusuk itu sudah lama sekali terjadi dan tidak pernah berhenti dari ide untuk menunda Pemilu. Meski Jokowi mungkin sudah memberi restu ke Prabowo, tapi kalau masih bisa diperpanjang, dia akan perpanjang dulu, meski harus menggunakan peralatan terakhir untuk memaksakan supaya secara legal jabatannya bisa diperpanjang. “Itu yang saya kira berbahaya pada bangsa ini karena restu Jokowi adalah restu seorang politisi yang cemas di ujung masa kekuasaannya. Itu artinya, dia bisa berbalik lagi untuk memakai ilmu-ilmu terakhir atau peralatan terakhir untuk memaksakan supaya secara legal jabatan beliau bisa diperpanjang,” ungkap Rocky. Meski Jokowi juga terus-menerus mengatakan bahwa pemilu tetap akan dilakukan, kata Rocky, tetapi watak seseorang yang cemas akan menggunakan segala macam cara. Oleh karena itu, lebih baik kita bersiaga terhadap penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan karena masih terbuka upaya untuk mengubah undang-undang Pemilu atau langsung lewat sistem MPR. “Itu semuanya option yang terbuka dan dikenali betul oleh mereka yang ada di kekuasaan,” ujar Rocky mengingatkan. Rocky menduga bahwa isu utamanya adalah penundaan atau perpanjangan masa jabatan demi menyelamatkan Jokowi. Sedangkan isu keduanya baru soal persaingan Anies dan Prabowo atau dengan Ganjar sekalipun. “Jangan sampai kita ditipu seolah-olah Pemilu akan dilakukan, tetapi nggak ada semacam jaminan bahwa kekuasaan tidak lagi punya ambisi untuk menunda Pemilu atau memperpanjang kekuasaan. Tetap ambisi itu yang musti kita curigai terus,” pesan Rocky. Tampaknya kita benar-benar berada dalam bukan kecemasan, tapi gelisah terhadap masa depan Indonesia, kata Rocky, karena satu upaya untuk memulihkan demokrasi justru berantakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang dulu dianggap berasal dari masyarakat sipil. “Jadi kelihatannya Pak Jokowi enggak paham bahwa dulu dia dipilih untuk meluruskan demokrasi, sekarang dia menunggangi ambisi dia sendiri untuk menghalangi demokrasi. Jadi kira-kira itu,” ungkap Rocky. (sof)
Polri Dipersilakan Kembali Mengajukan Endar Dalam Seleksi Dir Lidik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Polri bila ingin mengajukan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan (Dir Lidik) KPK.\"Ya silakan, boleh saja mengajukan lagi. Nanti kan tes, tidak otomatis diterima,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu.Alex mengungkapkan saat ini ada empat jabatan kosong di lembaga antirasuah tersebut, dan pihaknya telah bersurat kepada kejaksaan dan kepolisian untuk mengirimkan daftar calon untuk kemudian menjalani tes untuk mengisi posisi tersebut.\"Kita sedang berkirim surat kepada kejaksaan dan kepolisian, itu nanti ada beberapa bidding posisi yang kosong, untuk Deputi Penindakan dan Direktur penyelidikan, JPU kemudian Korwil (Koordinator Wilayah) 1,\" ujarnya.Dalam seleksi jabatan tersebut KPK akan membentuk panitia seleksi yang akan melibatkan pihak eksternal.Brigjen Pol. Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023.Namun, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyurati kembali Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.Kapolri dalam surat jawaban yang teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 per 3 April 2023 itu mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Polemik jabatan Endar Priantoro dalam lembaga antirasuah tersebut kemudian berujung dengan Endar melaporkan Sekjen dan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK.Pihak Dewas KPK saat ini masih mempelajari laporan yang dilayangkan Endar Priantoro terkait pemberhentian nya.\"Laporannya sudah diterima. Nanti kami pelajari, tapi kami sudah terima laporannya,\" kata anggota Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta, Rabu (5/4).(sof/ANTARA)
Bupati Meranti Akan Menggunakan Uang Hasil Korupsi untuk Kampanye
Jakarta,FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) diduga akan menggunakan uang hasil korupsi pemotongan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membiayai kampanye pencalonan dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2024.\"Uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu.Alex menjelaskan ada tiga kasus korupsi yang menjerat Muhammad Adil, yang pertama adalah pemotongan anggaran SKPD, penerimaan fee dari kegiatan umrah dan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.Penyidik juga menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni Muhammad Adil, kemudian M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti.Alex juga mengatakan penyidik KPK telah menemukan bukti bawah Muhammad Adil menerima uang sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak dan sebanyak Rp1 miliar digunakan untuk menyuap MFA.Ada pun konstruksi kasus tersebut berawal saat MA diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada FN selaku orang kepercayaan MA.Selain menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, FN juga diketahui menjabat sebagai Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah (TM) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah.PT TM terlibat dalam proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.Perusahaan travel tersebut mempunyai program setiap memberangkatkan lima jamaah umrah maka akan mendapatkan jatah gratis umrah untuk satu orang, namun pada kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemkab Kepulauan Meranti.Uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional MA juga digunakan untuk menyuap MFA demi memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.Atas perbuatannya para tersangka tersebut disangkakan dengan pasal sebagai berikut, tersangka MA sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Tersangka FN sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Kemudian MFA sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Ketiga tersangka kini ditahan selam 20 hari ke depan terhitung sejak 7 April 2023 sampai dengan 27 April 2023 demi kepentingan penyidikan.(sof/ANTARA)
Bupati Meranti Diduga Menyuap Auditor BPK Demi Predikat WTP
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).\"Dugaan suap-menyuap terkait pemeriksaan oleh auditor BPK agar Pemkab Kepulauan Meranti memperoleh predikat WTP,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali juga menyebut Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel umroh\"Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan penerimaan fee jasa travel umroh,\" ujarnya.Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.\"Sejauh ini tim KPK mengamankan 25 orang terdiri dari bupati, sekda, kepala dinas dan badan, kepala bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta ajudan bupati dan pihak swasta,\" ujar Ali.Lembaga antirasuah tersebut juga menyita uang miliaran rupiah dalam OTT terhadap Muhammad Adil.\"Betul, sejauh ini dugaan uang sebagai bukti dalam tangkap tangan ini miliaran rupiah,\" kata Ali.Ali menambahkan KPK tidak memandang besar atau kecilnya nilai transaksional dalam sebuah tindak pidana korupsi.\"Sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi,\" ujarnya.KPK memastikan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi selama hal itu terjadi di dalam wewenangnya.\"Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janji pun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Jokowi Menjadi Variabel Kunci Wacana Koalisi Besar Pilpres 2024
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Rajamuda Bataona menilai sosok Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi variabel kunci dalam wacana koalisi besar partai politik (parpol) menuju Pilpres 2024.\"Variabel kunci dari wacana gagasan koalisi besar antara KIR dan KIB dan bisa juga dengan PDI Perjuangan adalah sosok Jokowi karena kekuatan sosial politiknya, yaitu citra diri dan tingkat kecintaan rakyat kepada dirinya yang sangat tinggi,\" kata Mikhael Rajamuda Bataona ketika dihubungi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.Mikhael menyampaikan hal itu berkaitan dengan pengaruh sosok Joko Widodo dalam urusan koalisi parpol untuk mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.Ia mengatakan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pendukung, antara lain, Prabowo Subianto dari Gerindra, Airlangga Hartato dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Mardiono selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP beberapa waktu lalu mencerminkan kuatnya pengaruh Jokowi dalam urusan Pilpres 2024 yang nyata dan determinan.Pertemuan itu, kata dia, adalah langkah politik yang tidak tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang sudah dirancang sejak lama dan dalam hal ini variabel kunci dari ide koalisi adalah sosok Jokowi.Ia menjelaskan bahwa sosok Jokowi sangat berpengaruh pada urusan persepsi publik karena tingkat kepuasan publik (approval rating) relatif sangat tinggi.Hal ini, kata dia, yang membuat banyak ketua umum parpol mau bertemu dan menurunkan ego masing-masing untuk membicarakan kerja sama dalam menghadapi Pilpres 2024.\"Karena menggunakan citra Jokowi dan kekuatan endorsement-nya akan sangat memudahkan urusan pemenangan. Hal itu sejalan dengan kehendak mayoritas rakyat yang suka kepada Jokowi,\" katanya.Mikhael mengatakan bahwa mayoritas publik masih merindukan Jokowi, artinya pengganti presiden pada tahun 2024 haruslah figur yang profil dan kinerja sejalan dengan nilai-nilai yang dijalankan Jokowi seperti dekat dengan rakyat, bekerja keras, dan tidak diskriminatif dalam program pembangunan atau paham tentang konsep Indonesia sentris.Sebagai politikus, kata dia, para ketua umum partai politik tampak jeli membaca arah psikologi rakyat.\"Karena saat ini psikologi rakyat sangat nyaman dengan Jokowi sehingga mereka juga harus ke sana,\" katanya.Ketika arus besarnya adalah rakyat masih menghendaki figur yang bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi dan nilai-nilai kepemimpinan, menurut dia, pragmatisme politik yang harus dilakukan adalah mencari format koalisi yang bisa menghasilkan kesepakatan paling rasional soal sosok capres yang sesuai dengan kehendak rakyat sekaligus yang diasosiasikan sebagai penerus Jokowi.(sof/ANTARA)
POPULER
