ALL CATEGORY
Murad Ismail Doakan Megawati Diberikan Kesehatan oleh Allah SWT
Ambon FNN – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku priode 2019-2024 Murad Ismail menyatakan siap dan terima kasih menerima keputusan DPP PDIP yang memberhentikan dirinya dari jabatan tersebut. Bahkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DPP PDIP yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Setelah dibebastugaskan sebagai Ketua DPD PDIP periode 2019-2024, Murad Ismail malah mendo’akan Megawati Soekarnoputri. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan keluarga selalu dikarunia kesehatan oleh Allah SWT, “ujar Murad Ismail dalam keterangan pers yang dibuat dan ditandatangani sendiri Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Murad Ismail menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, yang telah menugaskan dan memperyakan dirinya memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. “Saya telah memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. Sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Mei 2023, “tambah Murad Ismail. Dijelaskan Murad Ismail, sebagai mantan seorang prajurit (mantan Komandan Brimob Polri) sejak awal, dirinya hanya mau menerima jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku kalau diperintah saya oleh yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Alasannya, karena Murad Ismail tidak mau, dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. “Sejak awal saya bersikap untuk tidak mau dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik manapun. Saya bersedia menerima, melaksanakan tugas dan perintah dari terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan saya kepada yang terhaormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, “tambah Murad Ismail. Menurut Murad Ismail, yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pernah menjabat Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Pada hakekatnya semua putra-putri terbaik bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah atasan dari setiap prajurit, sehingga harus tetap dihargai dan dihormati sampai kapanpun. “Sebagai mantan prajurit, saya hanya bisa menyatakan siap kalau diperintah oleh atasan dan mantan atasan untuk mengemban setiap tugas dan jabatan. Apapun tugas dan jabatan yang dipercayakan dan ditugaskan di pundak saya. Termasuk menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, “kata Murad Ismail. Sebagai konsekwensinya kata Murad Ismail, saya juga harus selalu siap untuk dibehentikan dari jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kapan saja. Bila diberhebntikan, maka Murad Ismail hanya menyatakan siap dan terima kasih. Berkaitan dengan telah keluarnya Surat Keputusan DPP PDIP tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, maka Murad ismail menyatakan siap. Malah Murad Ismail juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri yang telah menugaskan dan mempercarayakan dirinya untuk memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2023 ini. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri selalu dikarunia kesehatan oleh Allah Allah Subhaanahu Wata’ala, “pinta Murad Ismail. (BN)
Masih Tetap Cawe-Cawe Politik, Jokowi Addicted to Power
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya-upaya dari Presiden Jokowi untuk terus cawe-cawe dalam politik akhirnya terkonfirmasi dari lingkaran internal sendiri. Adalah mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang belakangan membongkar skenario all the President men’s, yaitu upaya mendorong calon presiden (capres) boneka pada Pilpres 2024. Sepertinya Jokowi hanya mau ada dua pasang calon presiden dan semuanya all the President men’s. Ini tentu berkaitan dengan ambisi Jokowi untuk meneruskan legasinya, proyek-proyeknya, mulai dari kereta api cepat, IKN, Esemka, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (12/5/23) mengatakan bahwa tampaknya Jokowi ketagihan pada nikmatnya berkuasa. \"Kelihatannya Pak Jokowi itu addicted pada power, ketagihan pada kekuasaan, lalu berupaya. Tetapi, orang yang ketagihan itu, kayak ketagihan narkotik, itu kalau dia punya uang tidak ada soal disuplai terus. Tapi, dalam soal seseorang tidak punya kapasitas padahal dia ketagihan, dia akan melakukan hal-hal yang kriminal,\" papar Rocky. Rocky juga mengatakan kalau Ibu Mega ketagihan kekuasaan masuk akal, dia punya partai, dia berpikir tentang dinastinya. Demikian juga SBY, lanjut Rocky bahwa dia punya partai. Sedangkan Pak Jokowi tidak punya partai. Jadi kenapa mesti ketagihan? \"Jadi kita lihat dalam sejarah bahwa seseorang yang punya ambisi dia justru harus membangun infrastruktur yang dia kendalikan sendiri. Sekarang Jokowi mengendalikan apa? Mending kita anjurkan pada Pak Jokowi untuk melakukan refleksi, bahwa itu ambisi orang yang ketagihan, bukan ambisi orang yang berpikir tentang bangsa. Dia berpikir tentang dirinya sendiri,” tambah Rocky. Saat ini, kasak-kusuk itu terus berlangsung, kata Rocky, dan Jokowi akhirnya makin lama makin dangkal, sementara ambisinya makin lama makin dalam. Jadi Jokowi berbeda sekali dengan para founding person kita yang ingin mempunyai kader, lalu dididik dalam sistem berpikir akademis. Kalau kita lihat, misalnya, M. Natsir masih kader dan sampai sekarang masih ada, yaitu Yusril Ihza Mahendra, karena yang diwariskan adalah pikirannya. Demikian juga Sultan Syahrir, masih punya kader, yaitu anak-anak muda yang membentuk semacam solidaritas demokrasi dan berbasis pada pikiran-pikiran Sutan Syahrir. Pengikut Kartosuwiryo juga masih ada. \"Jadi, ada pewarisan, yang kita sebut legacy itu, tumbuh karena ide, bukan karena ambisi Jadi gila betul. Jadi Presiden Jokowi mau berambisi buat apa. Apa pikiran Jokowi pada bangsa ini, itu yang ditunggu,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Jokowi membuat seri orasi publik atau seri kuliah publik. Tidak harus Jokowi, bisa juga orang-orang yang dipercaya Jokowi. Lalu Jokowi membuka sesi pertama, diikuti oleh yang lain untuk mengucapkan pikiran. Jika itu dilakukan, baru mungkin orang percaya bahwa cawe-cawe Jokowi itu demi ide. \"Kalau sekarang cawe-cawe-nya demi apa? Ya demi tukar tambah kepentingan yang makin lama orang tahu bahwa berarti Jokowi itu menyimpan banyak ‘kejahatan’. Dalam filosofi Jawa, kata Rocky, kita bisa pahami orang yang mampu membuat refleksi, pasti sudah tahu bahwa ada yang sudah hilang dalam dirinya. Pulung hilang, sabdo pandhito ratu tidak dia punyai, tapa bratanya sudah tidak direstui alam, tanda-tanda alam muncul sebagai protes terhadap ambisi kekuasaan. Jadi, sebetulnya ada moral yang masih bisa dipertahankan Pak Jokowi, apa sih jati diri ide kekuasaan dari Jokowi, yang mungkin kita sebutnya itu semacam ide di dalam politik Jawa. Tetapi, politik Jawa itu juga ada dua, ada yang jadi sabdo pandhito ratu, ada yang melakukan sabdo pandhito ratu beneran, ada yang melakukan kebusukan politik. Dan itu di dalam sejarah Ken Arok, Tunggul Ametung, dia berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang licik. “Pelajaran politik bangsa ini adalah kembalikan etika di dalam kehidupan bernegara,” ujar Rocky. (sof)
Polri Segera Merampungkan Penyampaian LHKPN Jajarannya
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri terkait kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Polri.\"Irwasum akan memimpin dan mengoordinasikan penyampaian LHKPN dari sekitar 700 wajib lapor di lingkungan Polri yang belum menyerahkan LHKPN,\" kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Jumat.Ipi mengatakan Korps Bhayangkara berkomitmen untuk merampungkan seluruh LHKPN jajarannya dalam tempo satu bulan.KPK menyambut baik komitmen Polri dan akan memberikan dukungan penuh agar Polri bisa mencapai kepatuhan lapor maksimal.\"Direktorat LHKPN siap untuk memberikan asistensi dan pendampingan demi mendukung komitmen Polri mewujudkan 100 persen kepatuhan lapor di lingkungan Polri,\" ujarnya.Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah merilis data kepatuhan LHKPN di berbagai instansi pemerintah. Batas waktu lapor LHKPN periode 2022, telah berakhir pada 31 Maret 2023.Dalam laporan tersebut KPK juga merilis data kepatuhan aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.Menurut data per 14 April 2023, Polri mencatatkan kepatuhan LHKPN sebesar 95,20 persen, Kejaksaan dengan 95,53 persen dan Mahkamah Agung dengan nilai kepatuhan 98,62 persen.(ida/ANTARA)
Pencak Silat Menjadi Kekuatan Diplomasi Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M Nabil Haroen menyatakan olahraga pencak silat dapat menjadi kekuatan diplomasi lunak (\"soft power diplomacy\") Indonesia.\"Pencak silat menjadi bagian tradisi yang bermanfaat untuk diplomasi Indonesia,\" katanya dihubungi di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Nabil terkait keberhasilan Indonesia sebagai Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2023 di Kamboja.\"Pencak silat Indonesia punya potensi luar biasa, tidak hanya dalam konteks prestasi dan tradisi, tapi juga dalam relasi antarnegara,\" jelasnya.Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) itu mengungkapkan pihaknya sudah memiliki rumusan terkait pengembangan olahraga itu.\"Sedang dikomunikasikan dengan antarpihak. Setiap tahun, ada banyak orang dari negeri lain yang datang ke Indonesia untuk belajar silat,\" ungkapnya.Dia berharap pencak silat Indonesia harus didukung terus agar kualitasnya semakin meningkat. Gus Nabil mencontohkan pada pertandingan, mereka telah menyiapkan \"digital scoring\" dan penggunaan pendekatan \"sport science\" untuk peningkatan kualitas ketahanan diri atlet.\"Ada ajang pertandingan prestasi berjenjang, dari daerah hingga nasional. Ini cara mencetak atlet terbaik Indonesia,\" katanya.Selain itu, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha swasta, dan organisasi masyarakat/publik menjadi penting.\"Harus ada skema berkelanjutan agar pencak silat Indonesia terus berprestasi di level dunia,\" harapnya.Gus Nabil mengucapkan selamat kepada semua atlet yang bertanding, jajaran pelatih, manajer, dan ofisial tim. Bagi dia, semua atlet Indonesia itu juara. Baik yang sekarang mendapatkan medali atau belum.\"Saya menyampaikan bahwa yang tahun ini belum juara, itu hanya belum dapat medali. Saya yakin, tahun-tahun selanjutnya atau di ajang lain, mereka juara,\" katanya.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengakui melihat bagaimana seleksi atlet serta proses pelatihan yang luar biasa.\"Para atlet ini merupakan generasi bangsa yang hebat. Punya kecerdasan, dedikasi, gairah bertanding, dan kecintaan mengabdi untuk Indonesia yang luar biasa,\" ungkapnya.Gus Nabil mendorong agar generasi muda mencintai pencak silat dengan cara yang mudah dipahami, menyenangkan, dan dibutuhkan.\"Kami dorong konten-konten pencak silat agar bisa masuk ke generasi Y dan Z dan bahkan generasi setelahnya. Selain itu, dorongan agar pencak silat \'trending\' di media sosial, terutama TikTok dan Instagram agar terhubung dengan para anak muda,\" katanya.(ida/ANTARA)
KPU Jawa Barat Menerima Pendaftaran Bakal Caleg DPRD dari PAN
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran 120 bakal calon legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi setempat pada Pemilu 2024 dari DPW PAN di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Pendaftaran ratusan bakal caleg tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Desy Ratnasari dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok.Tampak pula kader selebritis partai tersebut yang hadir mendaftarkan diri sebagai bakal caleg untuk DPRD Jawa Barat, seperti Eksanti, Ivan Fadilla, Selvi Kitty, Atep Rizal, dan Richie \"Five Minutes\".Rifki Ali Mubarok menjelaskan hingga Jumat, pukul 11.00 WIB, baru satu partai politik yang mendaftarkan bakal caleg ke KPU Jawa Barat, yakni PAN. Parpol lain yang sudah menginformasikan ke KPU Jawa Barat untuk mendaftarkan bakal caleg ialah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).Sementara itu, politikus sekaligus artis nasional Desy Ratnasari menambahkan alasan pihaknya mendaftarkan bakal caleg pada Jumat ialah sesuai dengan perintah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta nomor urut partai.\"Kami, dari DPW PAN Jawa Barat, melaksanakan pendaftaran ke KPU Jawa Barat. Sesungguhnya ini adalah perintah langsung ketum PAN bahwa di seluruh Indonesia harus hari ini mendaftarkan, yakni pada tanggal 12 (Mei), karena sesuai dengan nomor urut partai yakni PAN, 12, pas,\" kata Desy.Dia menambahkan pendaftaran tersebut berlangsung lancar tanpa ada hambatan tertentu.\"Alhamdulillah Allah Swt memudahkan tadi, tidak lama kami ngobrol di ruangan KPU Jawa Barat. Lalu, kemudian diselesaikan semua pemeriksaan berkas oleh KPU,\" jelasnya.Sebelum tiba di Kantor KPU Jawa Barat, Desy mengatakan rombongan bakal caleg dari PAN berkeliling Kota Bandung dengan menggunakan Bus Bandros (Bandung Tour on Bus).\"Jadi, supaya ada suasana ceria, kami tadi konvoi pakai Bandros karena itu ciri khas Kota Bandung. Kami apresiasi Pemprov Jabar punya Bandros. Lalu, ada penari jaipong, Shalawat Badar. Kami mixed and matched dunia akhirat, supaya Allah Swt memberikan keberkahan kepada langkah kami,\" ujar Desy Ratnasari.(ida/ANTARA)
KPU Diminta Memastikan Pengawasan Terhadap Petugas KPPS
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pengawasan kesehatan terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 2024.\"Kenapa Komnas HAM memberi perhatian soal ini? Karena salah satu hak warga negara adalah hak atas kesehatan, hak hidup; dan itu bukan hanya warga secara umum, tapi juga termasuk penyelenggara pemilu,\" kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Jumat.Menurut mantan anggota KPU RI itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjamin kesehatan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) karena hal itu merupakan hak asasi yang perlu dipenuhi.\"Penyelenggara pemilu yang bertugas pada saat pemilu itu memiliki hak atas kesehatan, yang itu harus dijamin oleh KPU sebagai regulatornya, sebagai yang merekrutnya, maupun Kementerian Kesehatan yang memang punya fasilitas dan infrastruktur kesehatan,\" tambahnya.Pramono menambahkan pihaknya telah mengkoordinasikan hal tersebut kepada KPU. Menurut dia, KPU sudah melakukan setidaknya tiga langkah inisiatif untuk memastikan pengawasan terhadap petugas KPPS.Langkah pertama adalah mengenai penetapan batas maksimal usia petugas KPPS. Diketahui, KPU menetapkan usia tertinggi untuk menjadi petugas KPPS pada Pemilu 2024 adalah 55 tahun.\"Kalau (Pemilu) 2019 dulu nggak ada batasannya,\" imbuhnya.Selain itu, KPU juga memperketat syarat kesehatan calon petugas KPPS dengan melampirkan surat keterangan sehat dari pihak yang berwenang.\"Kalau dulu, hanya surat pernyataan bahwa \'saya sehat\', sekarang harus dengan surat keterangan sehat yang lebih otoritatif,\" tuturnya.KPU pun akan mengurangi beban kerja para petugas KPPS dengan membagi proses penghitungan suara menjadi dua panel, sehingga durasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat optimal.Pramono menilai langkah inisiatif KPU tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja seperti pada Pemilu 2019.\"Dengan mengurangi beban pekerjaan, tingkat stres petugas itu potensinya akan berkurang. Dengan demikian, diharapkan peluang atau potensi terjadinya sakit maupun meninggal itu jauh lebih kecil,\" katanya.Lebih lanjut, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah menambahkan KPU perlu memastikan ketersediaan obat-obatan atau infrastruktur pendukung kesehatan lainnya di tiap-tiap TPS.\"Terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari akses (fasilitas kesehatan), ya, (seperti) kepulauan dan pedalaman. Sehingga, ini perlu afirmasi bagaimana layanan kesehatan di tempat untuk para petugas KPPS,\" kata Anis.Selain itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyebutkan Komnas HAM juga merekomendasikan KPU untuk memastikan adanya asuransi kesehatan untuk petugas yang terlibat Pemilu Serentak 2024.\"Kami ingin pastikan seluruh penyelenggara itu punya asuransi, itu paling penting juga; dan ketika ada sakit, harus memastikan ada asuransi yang di-cover oleh KPU. Itu bagian dari yang kami rekomendasikan,\" ujar Saurlin.(ida/ANTARA)
Kasad Menambah Perlengkapan Prajurit Bertugas ke Papua
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menambah sejumlah perlengkapan untuk prajurit TNI AD yang akan berangkat ke Papua demi mendukung tugas mereka di daerah operasi.Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Jumat, mengatakan tambahan dukungan perlengkapan dari Jenderal Dudung itu agar para prajurit lebih siap saat bertugas di Papua.\"Ini bukan dalam konteks tidak terpenuhi oleh Mabes TNI, tetapi ada perlengkapan yang membuat prajurit lebih nyaman dan lebih siap bergerak di sana. Contoh, di daerah pegunungan itu medannya bebatuan dan bahkan di sana kerap turun hujan; nah itu dilengkapi, ditambah lagi oleh Bapak Kasad dukungan sepatu PDL, termasuk juga mungkin nanti akan didukung ransel serbu,\" kata Hamim.Dia menjelaskan kebutuhan operasi para prajurit telah disediakan oleh Mabes TNI sebagai pengendali tugas operasi. Namun, ada beberapa perlengkapan yang perlu disesuaikan dengan kondisi daerahnya.\"Indeks operasional didukung Mabes TNI, tetapi ada beberapa perlengkapan tambahan yang membuat prajurit lebih nyaman dalam tugas. Contoh kemarin, Bapak Kasad memberi dukungan sepatu, sepatu yang memang nanti diharapkan benar-benar nyaman dipakai untuk medan operasi yang tidak sama dengan yang ada di Jawa,\" ujarnya.Sejak April lalu, Dudung bersama jajarannya telah berkeliling ke sejumlah markas satuan untuk memeriksa kesiapan prajurit yang akan diberangkatkan ke Papua.Beberapa satuan yang ditemui langsung oleh pejabat TNI AD itu, di antaranya Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya di Cianjur, Jawa Barat; Batalyon Infanteri Para Raider 433/Julu Siri di Maros, Sulawesi Selatan; Batalyon Infanteri 726/Tamalatea di Bone, Sulawesi Selatan; Batalyon Infanteri Para Raider 330/ Tri Darma di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat; serta Batalyon Infanteri Raider 310/Kidang Kencana.Pemberangkatan sejumlah pasukan ke Papua itu untuk menggantikan prajurit yang telah bertugas selama sembilan bulan atau lebih di Bumi Cendrawasih. Penugasan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono terkait rotasi pasukan di Papua.(ida/ANTARA)
Presiden Keluar dari Rambu Rambu Konstitusi
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih RENTETAN kejadian politik busuk terus terjadi. Partai Berkarya yang identik dengan keluarga Cendana, dan dianggap berpotensi menggangu kekuasaan, diambilalih oleh Muhdi PR dari kepemimpinan dari Tommy Soeharto. Pengambilalihan partai tetap dengan modus yang sama, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai, terjadilah Munaslub. Dari Munaslub itu, Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal. Secepatnya Kemenkumham mengesahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut mengesahkan Partai Berkarya di bawah pimpinan Muhdi PR. Kejadian dramatis terus terulang ketika penguasa merasa terganggu dengan munculnya capres Anies Baswedan, sebagai pengusung Partai Demokrat akan dipatahkan. Lagi dengan modus yang menciptakan Munaslub, masuk ke ranah PTUN, perampok partai dimenangkan oleh PTUN dan disyahkan oleh Menkumham. Patahlah Partai Demokrat, otomatis Anies Baswedan sebagai terpental dari capres 2024. Sebelumnya kongres Partai Amanah Nasional (PAN) dibuat ribut dan dalam perjalanan waktu harus dibersihkan dari tokoh pendiri partai PAN yang berseberangan dengan penguasa dan diserahkan ke Zulkifli Hasan yang relatif jinak dan bisa dikendalikan penguasa. Rentetan kejadian politik yang anomali menyimpang dari kondisi normal karena pengaruh berkuasa yang ingin tetap berkuasa, munculnya rekayasa dramatis bersumber dari rekayasa penyakit demokrasi adalah adanya ketentuan Presidential Treshold (PT) 20% kursi atau 25% suara, yang telah diberlakukan sejak Pemilu pilpres pertama tahun 2004. Dampak ikutannya makin runyam dan parah, presiden terkesan keluar dari rambu-rambu konstitusi: Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Sejalan dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Setelah rekayasa ini kandas muncul rekayasa lanjutan, strategi mengkerdilkan KPK berjalan beriringan dengan strategi memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan pilpres 2024. Calon presiden dari penguasa harus aman dan menang pada Pilpres 2024. Setelah penguasa merasa bisa memperdaya sebagian ketum partai, tidak ada habisnya akan bulus terus berlangsung disiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil pilpres 2024. Di ujung cerita rekayasa busuk yang akan menghancurkan proses demokrasi bisa berjalan secara normal. Paska Anies Baswedan bisa diamputasi maka capres Prabowo Subianto (PS) juga dalam ancaman dikerdilkan dengan membatasi parpol yang boleh koalisi dengan dengan PS. Sesungguhnya ada rekayasa tersembunyi, ketika PS bisa dipatahkan tanpa partner koalisi partai untuk memenuhi PT 20 %, maka terjadilah Capres tunggal Ganjar Pranowo. Seandainya rekayasa ini terjadi maka dipastikan akan ditolak oleh KPU. Kembalilah pada skenario awal perpanjangan masa jabatan Presiden atau hidup kembali masa jabatan presiden untuk periode ke tiga. Semua opsi di atas, penguasa saat ini tidak berdiri sendiri ada pengendali kekuatan yang lebih besar mengendalikan proses politik di Indonesia yang ingin tetap menancapkan kekuasaannya. Pertarungan kekuasaan Cina dan Amerika di Indonesia masuk begitu dalam dan penguasa saat ini seperti tidak berdaya menghadapinya. Ke mana proses politik Indonesia akan berlabuh, hancur atau Indonesia bisa kembali dan bangkit. Kata kuncinya adalah harus ada kekuatan rakyat mendobrak negara kembali ke UUD 45, baik sebelum atau sesudah Pilpres 2024. Idealnya sebelum Pilpres 2024; Indonesia sudah bisa kembali ke UUD 45. Kalau itu tidak terjadi Indonesia akan terus meluncur pada kekacauan dan kehancuran. Presiden keluar dari rambu rambu konstitusi, saat ini dalam kondisi tidak berdaya tersisa justru ketakutan paska lengser dari kekuasaannya. *****
Jokowi Menjelang Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AJAL kekuasaan Jokowi tinggal menghitung mundur. Meski pernah dan kuat wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan, akan tetapi wacana itu semakin meredup seiring Jokowi aktif untuk mendukung atau mengkondisikan Capres pilihannya. Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Kecenderungan terkuat tampaknya kepada Ganjar Pranowo. Meski dengan terpaksa. Mengapa terpaksa? Karena Jokowi kehilangan momentum untuk menjadi penentu atas Ganjar Pranowo sang jagoan awal yang kemudian ia tinggalkan saat tergoda untuk melirik Prabowo. Sementara Megawati merebut Ganjar atas dasar kalkulasi untuk masa depan PDIP. Meski harus mengorbankan karier dekat puterinya Puan Maharani. Ganjar yang direbut paksa membuat shock Jokowi. Ia limbung. Meski Jokowi mencoba memperbaiki posisi tetapi Ganjar kini sudah milik Megawati dan PDIP. Jokowi menjadi bukan penentu tetapi penyerta saja bahkan singgasana pun harus direlakan untuk dimanfaatkan. Jokowi panik menjelang tumbang. Tumbang normal pada tahun 2024 dan atas kecelakaan jika harus lengser sebelum 2024. Dua hal yang mungkin terjadi dalam proses politik. Kepanikan jika harus meninggalkan Istana pada tahun 2024 adalah ketidakpastian jaminan akan diri dan keluarga pasca tidak berkuasa. Jikapun Ganjar menjadi Presiden, Jokowi akan tetap berat berhadapan dengan tuntutan rakyat atas hutang dan beban berbagai kebijakan politiknya. Ganjar Pranowo yang berada di bawah kendali Megawati potensial melepas Jokowi tanpa perlindungan. Itu jika Ganjar sebagai pemenang. Nah jika ternyata Anies Baswedan yang justru menjadi Presiden, maka lebih celaka lagi bagi Jokowi. Anies Baswedan akan didesak oleh rakyat untuk mengaudit kekayaan Jokowi dan memproses hukum atas berbagai pelanggaran yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden. Kepanikan terbesar adalah jika ada tekanan rakyat yang meminta dirinya mundur atau mungkin dimundurkan segera. Gaung pemakzulan yang akan menggema. Manuver politik menuju 2024 yang dilakukan Jokowi semakin tak terkendali. Bergerak di antara usaha \"menyingkirkan\" Anies, merebut kembali kendali atas Ganjar serta mengobati dan memulihkan kepercayaan \"penghianatan\" kepada Prabowo. Berbagai manuver tak terkendali akan menjadi boomerang. Menggali kuburan sendiri untuk mengisinya lebih cepat. Blunder politik akan mempertajam perpecahan internal di lingkungan Istana. Publik sudah tahu dan bisa membaca antara Megawati dan Jokowi sebenarnya \"tidak akrab\" begitu juga dengan partai koalisi yang sedang bergerak sendiri-sendiri mencari posisi. Ketaatan pada Jokowi hanya basa-basi. Ketika mengumpulkan partai koalisi di istana ia menyatakan tidak melanggar konstitusi karena bertindak sebagai politisi. Ia lupa jika sebagai politisi memanfaatkan fasilitas negara itu yang disebut sebagai melanggar konstitusi. Masuk kategori \"perbuatan tercela\" yang menjadi elemen untuk impeachment. Manuver terdekat Jokowi adalah Musra relawan tanggal 14 Mei 2023 di GBK Senayan. Disebut sebagai puncak Musra. Jokowi akan hadir untuk memberi komando. \"Kita tunggu bersama apa yang akan diperintahkan Jokowi kepada kami semua di acara puncak Musra\", kata Budi Arie Setiadi Ketum DPP Projo. Kehadiran Jokowi dipastikan oleh DPP Projo tersebut. Kebingungan Jokowi menjelang tumbang akan terbaca dari perintah di Musra besok. Jika diarahkan untuk dukung Ganjar sebagai Capres maka itu pertanda Jokowi sudah sesak nafas berada di bawah arus kuat komando Megawati \"pemilik\" Ganjar Pranowo. Jika semangat mendorong Projo agar mendukung Prabowo, maka itu indikasi bahwa perpecahan elit politik Istana sudah semakin nyata. Memang kalau seseorang sudah mendekati ajal maka saat \"sakaratul maut\" ia meronta-ronta dengan tak jelas pegangan. Penuh ketakutan dan kekhawatiran akibat dosa-dosa yang bertumpuk. Pak Jokowi tidak terkecuali. Meronta menjelang tumbang. (*)
Pancasila dan Politik Identitas
Oleh Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag., - Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kallijaga Yogyakarta, Dosen S3 Prodi Psikologi Pendidikan Islam UMY, dan Dosen Studi Kitab Tafsir UAD, Ketua Umum MUI dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Yogyakarta, Anggota Tim Penyusun Tafsir Al-Quran Tematik, dan Tim Revisi Terjemah Al-Quran Kemenag RI, Penulis e-book 365 Kearifan dari Socratres Hingga Soekarno, dan 60-an buku lainnya. PANCASILA adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menghayati dan meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan yang penuh pengorbanan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga. Dalam perjalanannya Pancasila mengalami pengayaan hingga menjadi rumusan final pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Pancasila cerminan suara hati nurani manusia Indonesia yang menggelorakan semangat dan harapan akan hari depan yang lebih baik. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kemajuan seseorang ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya dalam mengendalikan diri dan kepentingannya dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan negara. Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila pertama manusia Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beridabah menurut ajaran agamanya. Manusia Indonesia saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup sesama umat beragama. Kebebasan beragama diakui sebagai salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Dengan sila kedua, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak, derajat, dan kewajibannya, tanpa pembeda-bedaan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial, dan sebagainya. Sila kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan sila ketiga, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar kebhinekaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan sila keempat, manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keputusan menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Permusyawaratan dalam demokrasi didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Praktik pemilihan presiden secara langsung oleh semua warga negara Republik Indonesia dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara) tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan sila kelima manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terpadu dan tak boleh dipisahkan yang satu dari yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian seterusnya. Sebagai dasar negara Pancasila niscaya menjadi landasan Undang-undang Dasar dan Undang-undang lain serta peraturan-peraturan turunannya. Segala Undang-undang dan peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila, sejak hari proklamasi, Jumat 17 Agustus 1945 hingga hari ini, harus ditinjau ulang, diperbaiki, dan/atau dibatalkan. Politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik yang akan hidup bahagia, karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Kegiatan politik menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan kolektif dan mengikat melalui pendamaian perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Kegiatan politik suatu bangsa bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Politik dalam bentuk paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Persepsi adil itu dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi dan zaman yang bersangkutan. Politik dalam bentuk paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Pengelolaan kebhinekaan merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kohesivitas sosial yang akan membuat penduduk lintas agama dan lintas etnis nyaman. Setiap warga negara harus mempercayai sesama warga dan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat secara inklusif. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2023 bertema Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2-5 Mei 2023 membuahkan Surabaya Charter. Salah satu poin rekomendasinya untuk merespons situasi dan kondisi yang perkembangan adalah sebagai berikut: (5) Rejecting the utilization of religion for political purposes. The phenomenon of identity politics, especially on the ground on religion, must be strongly turned down. Merespons Surabaya Charter tersebut, Prof. Daniel M. Rosyid menulis, “Piagam Surabaya: Corong Snouck Hurgronje?” Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS), di UINSA Surabaya melontarkan Piagam Surabaya yang salah satu isinya adalah menolak keras politik identitas, terutama pemanfaatan agama Islam dalam politik praktis. AICIS 2023 adalah forum studi, namun dengan menamai rumusan akhirnya sebagai Piagam Surabaya, sulit untuk menghindari kesan agenda politik dari konferensi ini. Bahkan dengan menamakannya sebagai Islamic Studies, tampak sekali agenda politik identitas yang justru hendak ditentangnya. Tesis pokok yang diperjuangkan AICIS 2023 adalah bahwa politik harus bebas dari agama. Tempat-tempat ibadah tidak boleh berbicara politik. Jika politik adalah perjuangan untuk menjadikan nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hanya pikiran yang terlatih yang menyadari bahwa agenda ini bertentangan secara langsung dengan Pembukaan UUD45 sebagaimana disepakati para pendiri bangsa ini. https://www.zonasatunews.com/tokoh-opini/piagam-surabaya-corong-snouck-hurgronje/ Politik identitas merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politik yang kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Antara nasionalisme dan agama sesungguhnya tidak bisa dan tidak pada tempatnya untuk dibenturkan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas tertentu digunakan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa \'sama\', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi pihak-pihak tertentu. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia. Belakangan ramai perbincangan mengenai politik identitas. Seorang muslim dianggap tidak baik jika memilih pemimpin berdasar agamanya, dengan alasan hal itu merupakan bentuk “politik identitas” yang buruk akibatnya. Jika yang dimaksud dengan “politik identitas” adalah memilih pemimpin muslim yang memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa, maka hukumnya wajib. Namun, jika yang dimaksud adalah mengeksploitasi dan memperjualbelikan Islam dan simbol-simbol lainnya untuk kepentingan politik pribadi dan golongan tertentu, maka hukumnya haram. Pemerintah adalah pihak yang memegang kekuasaan atau penanggung jawab yang dapat mengambil keputusan dan menangani berbagai macam persoalan. Di dalam Islam tidak ada pemisahan secara tajam antara soal-soal yang sakral dan sekular. Adanya suatu pemerintah diharapkan berjalan di atas kebenaran, dan dapat bertindak sebagai pemimpin yang saleh, benar, dan bersih pula. Kita harus menghormati dan mematuhi pemegang kekuasaan yang demikian. Dalam konteks pemilihan presiden 2024, pemerintah adalah penyelenggara sekaligus wasit dalam pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Semua warga negara Indonesia tanpa kecuali hendaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan tidak menyalahgunakan hak-haknya. Permainan apa pun akan rusak bila wasit ikut bermain. (*)
POPULER
