ALL CATEGORY
Penahanan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Diperpanjang
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Wali Kota Bandung, Jawa Barat, nonaktif Yana Mulyana (YM) selama 40 hari. \"Dengan masih diperlukannya waktu dalam proses pengumpulan alat bukti, tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka YM dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari ke depan. Penahanan lanjutan tersebut mulai 5 Mei 2023 sampai 13 Juni 2023 di Rutan KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis. Ali menjelaskan dalam rentang waktu tersebut penyidik KPK akan memanggil sejumlah saksi terkait kasus tersebut untuk dimintai keterangan. \"Rencana jadwal pemanggilan dan pemeriksaan berbagai pihak sebagai saksi telah disusun tim penyidik dan kami berharap saksi-saksi yang dipanggil nantinya agar kooperatif hadir,\" ujarnya. Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/4) malam. Yana kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk proyek \"Bandung Smart City\" tahun anggaran 2022-2023. Selain YM, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi. Tersangka YM diduga menerima gratifikasi untuk memenangkan PT CIFO dalam lelang proyek penyediaan jasa internet di Dishub Kota Bandung senilai Rp2,5 miliar. KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar AS, ringgit, yen, bath, serta sepatu merk Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 warna putih, hitam, dan cokelat dengan total nilai sekitar Rp924,6 juta. Atas perbuatan memberi suap, tersangka Benny, Sony dan Andreas melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Yana, Dadang dan Khairul sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Identitas Pelaku TPPO 20 WNI ke Myanmar Sudah Diantong Bareskrim
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri telah mengantongi identitas pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang mengirim 20 orang warga negara Indonesia sebagai pekerja migran ilegal di Myanmar.\"Sudah kami ketahui identitasnya, sementara masih kami lakukan penyelidikan,\" kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Djuhandhani menjelaskan pihaknya telah menerima laporan polisi dari keluarga korban yang masuk lewat SPKT Bareskrim Polri. \"Kami lakukan pemeriksaan,\" ujarnya.Informasi terkini terkait kasus 20 orang WNI di Myanmar, tambah dia, menyebutkan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia sudah meneruskan laporan kasus online scam tersebut kepada KBRI Yangon untuk ditindaklanjuti.\"Dan KBRI sudah mengirim nota diplomatik ke Kemenlu Myanmar. KBRI juga sudah berkoordinasi dengan aparat setempat,\" ujarnya.Kemudian, kata Djuhandhani, KBRI Yangon telah berkoordinasi dengan para korban. Diketahui pula 20 WNI tersebut tidak tercatat dalam lalu lintas Imigrasi Myanmar. \"Mereka diduga masuk Myanmar secara ilegal,\" ujarnya.Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Djuhandhani, para WNI tersebut terdeteksi berada di Myawaddy, yang merupakan daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar (Tat Ma Daw) dengan pemberontak Karen.Kondisi tersebut membuat otoritas Myanmar tidak dapat memasuki wilayah Myawaddy. \"Karena lokasi tersebut dikuasai oleh pemberontak,\" imbuhnya.Menurut Djuhadhani, pemerintah Myanmar belum dapat menindaklanjuti pengaduan dari KBRI Yangon karena situasi tersebut.Meski demikian, kata Djuhandhani, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya membantu 20 orang WNI tersebut untuk bisa keluar dari Myanmar.\"Kemenlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari cara agar dapat membantu para WNI tersebut,\" katanya.Beberapa upaya yang dilakukan, seperti berkoordinasi dengan Regional Support Office BALI PROCESS di Bangkok, Thailand, berkoordinasi dengan IOM serta International Justice Mission (IJM).Selain itu, pihak Kemenlu telah bertemu dan menjelaskan update penanganan, tantangan dan situasi terakhir kepada SBMI dan keluarga 20 WNI tersebut.Adapun rencana tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, yakni meminta data para korban atau keluarga korban, melakukan penyelidikan terkait TPPO, dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.\"Kami terus berkoordinasi dengan Kemenlu dan KBRI Yangon untuk update penanganan para korban,\" katanya.Djuhandhani mengakui kendala lain yang dihadapi, yakni penyidik belum bisa berkomunikasi dengan para korban. Namun, pihaknya telah menindaklanjuti laporan polisi dari pihak keluarga korban.\"Belajar dari kesulitan tetap kami yakini tidak ada kejahatan yang sempurna, kewajiban kami untuk membuktikan dan mengungkap perkara ini,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Kapolda Kaltara Memastikan Penerimaan Anggota Polri 2023 Bebas KKN
Tanjung Selor, FNN - Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Pol. Daniel Adityajaya memastikan penerimaan calon anggota Polri 2023, baik melalui jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama bebas calo dan unsur KKN.\"Tidak ada yang namanya masuk polisi itu bayar, penerimaan Polri saya pastikan gratis dan tidak ada calo maupun KKN,” tegas Kapolda Kaltara di Tanjung Selor, Kamis.Daniel Adityajaya menegaskan dalam penerimaan Polri 2023, diharapkan masyarakat bisa langsung mengawasi langsung proses dan seluruh tahapannya.\"Semuanya proses saya pastikan terbuka dan transparan, silahkan masyarakat mengawasi langsung dalam setiap tahapan,” ujarnya.Kapolda menambahkan, dalam penerimaan polri tahun ini Polda Kaltara mendapatkan kuota lebih dari sebelumnya, yakni 350 orang. Sebab Kaltara sudah mempunyai Sekolah Polisi Negara (SPN). Kaltara mendapatkan tambahan kuota rekrutmen Polri tahun ini sekitar 350 orang, sebelumnya hanya 200 orang.Untuk diketahui, khusus jalur Bintara Polri, pendidikan tahun ini akan dilaksanakan di SPN Polda Kaltara di Kabupaten Malinau.Kapolda berharap masyarakat Kaltara bisa memanfaatkan dengan baik dengan kesempatan penerimaan Polri khususnya di Polda Kaltara tahun 2023, terutama putra dan putri terbaik Kaltara yang ingin mengabdi sebagai anggota Polri.\"Sekarang tahapan sudah berjalan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, jangan sampai orangtua calon peserta seleksi percaya oknum atau calo yang menawarkan diri bisa dan mampu meloloskan semua proses seleksi, dan kalau ada temuan masyarakat ada oknum atau calo yang bermain dalam proses seleksi, silakan langsung melaporkan ke saya,” tegas Kapolda.Berdasarkan catatan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kaltara, pada 26 April sampai 3 Mei 2023 pelaksanaan pemeriksaan administrasi awal yang dilaksanakan di Polres jajaran Polda Kaltara.Hasilnya Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) sebanyak 1.542 orang. Yang memenuhi syarat 1.454 orang dan tidak memenuhi syarat 88 orang.Lalu Bintara Polair 32 orang pendaftar. Bintara Brimob 73 pendaftar (64 memenuhi syarat dan 9 tidak memenuhi syarat), Bintara Tenaga Kesehatan 5 pendaftar (seluruhnya memenuhi syarat).Pada 2 Mei 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap satu calon taruna dan taruni Akpol dengan jumlah peserta 33 orang dan yang memenuhi syarat 28 orang, yang tidak memenuhi syarat 5 orang.Selanjutnya pada 4 sampai 14 mei 2023 akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap satu di Aula Kecamatan Tanjung Selor.Adapun tahapan administrasi meliputi pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, domisili di wilayah Kaltara minimal dua tahun, pemeriksaan KTP dan Kartu Keluarga, pemeriksaan ijazah dan rapor bagi peserta kelas XII.(ida/ANTARA)
Kapolri Berharap Satgas Pengamanan ASEAN Summit Memahami Tugasnya
Labuan Bajo, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berharap satuan tugas (satgas) pengamanan dari pihak kepolisian pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bisa memahami tugas dan berkoordinasi untuk penyelesaian persoalan.\"Kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini masing-masing anggota mengerti apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas dan berkomunikasi saat menerima informasi dan arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan atau command center,\" kata Kapolri Listyo usai Tactical Floor Game (TFG) Operasi Komodo-2023 dalam rangka pengamanan KTT Ke-42 ASEAN di Aula Sekretariat Daerah Pemkab Manggarai Barat, Labuan Bajo, Kamis.Sebanyak delapan satgas pengamanan terlibat dalam Tactical Floor Game (TFG) Operasi Komodo-2023 dalam rangka pengamanan KTT Ke-42 ASEAN.Delapan satgas tersebut yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Rolakir, Satgas Humas, Satgas Banops, Satgas Gakkum, dan Satgas Anti Teror.Kapolri mengatakan pelatihan yang dilakukan merupakan bentuk persiapan rencana pengamanan yang juga dilakukan bersama dengan TNI.Listyo menyebut ada beberapa persoalan yang disampaikan yang menjadi tugas dari satuan tugas yang telah dipersiapkan tersebut.Oleh karena itu, dengan pelatihan yang telah diberikan, dapat menjadi contoh bagi para anggota satgas untuk memahami apa yang menjadi tugas dalam menyelesaikan persoalan.\"Cara bertindak seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas lain dan berkoordinasi dengan rekan TNI yang ada di Ring 1,\" kata Kapolri.\"Secara lebih lengkap akan dilatihkan saat pelaksanaan TFG Gabungan,\" ucapnya menambahkan.Kapolri berharap masing-masing anggota bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama rekan baik di lapangan maupun command center.\"Ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang,\" katanya menandaskan.(ida/ANTARA)
Ratusan Personel TNI AD Diberangkatkan ke Labuan Bajo
Kupang, FNN - Sebanyak 900-an personel TNI Angkatan Darat diberangkatkan menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 yang berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2023.Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kolonel Cpl. Simon Petrus Kamlasi ditemui di Dermaga Tenau Kupang, Kamis, mengatakan personel TNI AD itu diberangkatkan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592.\"Mereka yang berangkat ini adalah personel TNI yang bertugas di Pulau Timor,\" katanya.Para personel TNI tersebut dibagi dalam dua satuan tugas, yakni satgas pengamanan wilayah dan juga satgas evakuasi. Selain itu juga terdapat personel dari satuan tempur.Dia mengatakan para personel TNI AD itu akan melakukan perjalanan laut selama sekitar 28 jam dan dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada Jumat (5/5) siang.Selain personel TNI AD yang naik kapal tersebut, sejumlah kendaraan TNI juga dimuat ke dalam kapal perang tersebut.\"Selain personel, kendaraan-kendaraan juga kita muat dan bawa ke Labuan Bajo untuk membantu pengamanan,\" kata Simon.Dia menambahkan bahwa sejumlah kendaraan itu sudah mulai dimuat ke KRI Banjarmasin pada Rabu (3/5) pagi hingga tengah malam.Simon menambahkan pergeseran pasukan tidak hanya dilakukan dari Pulau Timor, tetapi juga pada hari yang sama sejumlah personel TNI dari Flores Timur dan Sikka berangkat menuju Labuan Bajo dari Sikka menggunakan kapal laut.Sementara personel TNI dari Kabupaten Ngada, Ende dan sekitarnya berangkat melalui jalan darat langsung ke Labuan Bajo.(ida/ANTARA)
Ditjen Bina Pemdes Mendukung Kerja Sama Pembangunan Desa Dengan Kemendes
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung usulan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa antara Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).Dukungan tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat menerima audiensi Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta di Ruang Nawasena, Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Rabu (3/5).Dalam kesempatan tersebut, Eko menyampaikan sejauh ini telah ada beberapa usulan dari Kemendes terkait dengan wujud kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kemendagri dan Kemendes dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, seperti penyelenggaraan webinar dan langkah mengintegrasikan data antarlembaga.\"Di antaranya, ada beberapa usulan dari Kemendes, seperti pembuatan serial video pelatihan, sustainable development goals (SDGs), webinar, dan integrasi data aplikasi antarlembaga untuk menyatukan persepsi dalam membangun desa,\" kata Eko.Selain itu, lanjutnya, terdapat pula beberapa hal tambahan terkait dengan kebijakan satu peta dan satu data, pembuatan modul secara bersama, dan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).Ada pula pelatihan dan lelang program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) yang saling melibatkan kedua belah pihak, pengaturan tata ruang dan wilayah pedesaan, serta langkah saling mengontrol tugas dan fungsi masing-masing.\"Dari hasil audiensi ini, kami mendapatkan banyak usulan untuk bahan kerja sama. Pertama, untuk pelatihan dapat saling berintegrasi dalam hal substansi materi, webinar secara bersama-sama yang akan diatur secara teknis pelaksanaannya,\" ujar Eko.Sementara itu, Ivanovich Agusta menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Bina Pemdes beserta jajarannya atas penerimaan kunjungan tersebut. Menurutnya, hal itu akan membuat koordinasi terkait kerja sama antara kedua belah pihak menjadi berjalan dengan baik dan lancar dalam upaya mendukung pembangunan desa dan tata ruang wilayah desa.Dalam audiensi itu, turut pula hadir sejumlah pihak, seperti Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Matheos Tan, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Mohammad Noval, dan Sekretaris BPI Kemendes Fince Decima Hasibuan.(ida/ANTARA)
Fahri Hamzah Berharap Pilpres 2024 Diikuti Prabowo, Ganjar dan Anies
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap tiga nama calon presiden (Capres) yang muncul, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa maju semua di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Karena pembicaraan tentang calon presiden yang sudah muncul ada tiga nama, Kalau bisa tiga-tiganya maju, tidak ada perubahan. Sehingga kita bisa menyaksikan figur-figur kita ini bertarung. Dan akan lebih indah tentunya pesta rakyat ini, akan semakin semarak,\" kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertajuk \'Menakar Peluang Capres & Format Koalisi Parpol 2024, Rabu (3/5/2023) sore. Dengan adanya tiga capres yang maju di Pilpres 2024, menurut Fahri, akan dilahirkan pemimpin terpilih yang sanggup memimpin beban bangsa Indonesia ke depan di tengah ketidakpastian situasi global saat ini. \"Mudah-mudahan dengan itu, pemimpin baru yang terpilih adalah mereka-mereka yang kita anggap akan sanggup memikul beban bangsa ini ke depan,\" katanya Wakil Ketua Umum Partai Nomor 7 di Pemilu 2024 ini. Namun, Fahri mengkritik cara partai politik (parpol) mencalonkan capres yang mereka dukung berdasarkan hasil survei, bukan dari pengkaderan, kecuali Prabowo Subianto. Sebab, bukan hal mustahil, jika suatu saat pencalonan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa batal di tengah jalan ketika tiba-tiba hasil surveinya jeblok atau ada perubahan konstelasi politik saat ini. \"Pertemuan antara Demokrat dan Golkar mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi baru, Airlangga Hartarto berpasangan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Anies bisa batal jadi capres, dan Koalisi Perubahan bisa bubar,\" katanya. Fahri menegaskan, hanya Partai Gerindra saja saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal, karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. \"Hanya Pak Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau yang lainnya itu provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau nggak dijalankan ini bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede-gede (besar-besar) semua,\" ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menggelar debat capres mengisi kekosongan waktu hingga 6-7 bulan ke depan sebelum masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 ini dimulai. \"Karena tidak ada perdebatan ide dan gagasan dari capres, maka wajar mereka baru minum kopi, diajak ngumpul makan bakso, makan nasi goreng. Kita akan menyaksikan akan lebih banyak lagi kuliner yang bermunculan, bukannya perdebatan. Harusnya penyelenggara Pemilu bikin aturan, dan memfasilitasi perdebatan capres saat ini,\" pungkasnya. Keadaan Dikte Koalisi Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut koalisi seharusnya mendikte keadaan, bukan keadaan yang mendikte koalisi. Maksudnya, saat ini, kata Rocky, koalisi partai malah mengikuti arus pergerakan politik, bukan koalisi yang menentukan apa keputusan yang harus diambil secara mandiri. \"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya hanyalah upaya untuk saling mengintip, saling mengintai, kan itu dasarnya,\" ujar Rocky. Ia menyebut, koalisi partai politik saat ini terlihat plin-plan. Apalagi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain dengan endorse tokoh bakal calon presiden dengan asal koalisi yang berbeda-beda. \"Jadi dari awal koalisi ini adalah barang busuk di dalam demokrasi di Indonesia, di tempat lain itu gak ada,\" katanya. Menurut Rocky, di negara lain, koalisi partai politik akan menuntun secara koheren dan konsisten tokoh politik yang diusung mereka untuk maju dalam pencalonan. Sedangkan di Indonesia, ujar Rocky, keputusan yang dihasilkan dari koalisi malah menunggu sinyal dari seseorang yang bukan anggota koalisi. \"Kalau saya tanya, Pak Jokowi anggota koalisi mana, KIB? Oh iya, tapi dia endorse juga yang bukan anggota koalisi KIB,\" ujar Rocky yang juga pengamat filsafat ini. Namun, Rocky memaafkan Jokowi karena tidak memahami dasar dari ide demokrasi, padahal Jokowi sebelumnya dipilih secara demokratis oleh rakyat dalam dua pemilu lalu. \"Pak Jokowi memang tidak paham dasar dari ide demokrasi itu. Kalau tahu, ya ngapain kita nunggu lagi Jokowi, yang katanya mampu menjadikan demokrasi. Pak Jokowi dipilih secara demokratis, tapi dia sendiri tidak paham atas pilihannya,\" tandasnya. Jaga Kekompakan Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindara Habiburokhman mengatakan, Prabowo bukan seperti politisi biasa yang mengandalkan pencitraan. Prabowo, lanjutnya, selalu mengedepankan gagasan-gagasan besar. \"Pak Prabowo punya gagasan-gagasan besar, agak susah kalau Pak Prabowo kita arahkan untuk melakukan komunikasi receh atau gaya pencitraan seperti yang lainnya,\" kata Habiburokhman. Menurut dia, apa yang dilakukan Prabowo justru sejalan dengan pemikiran Partai Gelora, bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja dan berada dalam ancaman perang nuklir, serta peningkatan ketegangan di Laut China Selatan patut diwaspadai pasca perang Rusia-Ukraina. \"Di Pilres 2019 lalu, Pak Prabowo sudah wanti-wanti akan kemungkinan terjadinya perang, dan terbukti terjadi perang sekarang. Dan ketegangan di Laut China Selatan ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang pegang tombol senjata. Kalau ada satu pihak yang sedikit tidak sabar, semua penghuni bumi bisa di bom seperti Heroshima. Kita terancam barang yang sangat mematikan,\" katanya. Habiburokhman mengungkapkan, banyak ahli strategi di dunia sekarang yang meramalkan terjadinya perang di Laut China Selatan, yang dipicu perang antara China-Taiwan. \"Karena itu, kita sebagai negara besar tentu harus mempertimbangkan politiknya, juga dampak dari konteks keamanan. Karena itu, kita sebagai bangsa harus menunjukkan kekompakan, karena bangsa yang bisa bertahan lama, negara yang elitnya bisa menunjukkan kekompakan,\" katanya. Kekompakan ini, kata Habiburokhman, menjadi fokus Prabowo yang menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk menyatukan seluruh masyarakat dalam menghadapi tantangan global ke depan. \"Sehingga ketika terjadi perbedaan pilihan tidak sampai terjadi konflik. Masyarakat tidak terbelah lagi dan menganggap sebagai bagian dari demokrasi,\" ujarnya. Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, pengumuman capres sejak awal agar masyarakat bisa mencermati calon-calon pemimpinnya, apakah pemimpinnya berintegritas atau tidak, dan sebagainya. \"Kami melihat bahwa pencalonan jauh lebih awal adalah sangat penting, masyarakat secara dini bisa mencermati calon pemimpin mereka seperti kualitas tentang integritas tentang apa yang mau disampaikan dan sebagainya,\" kata Sugeng. Masyarakat, lanjutnya, akan mendengar pandangan dari para capres tersebut, mengenai politik, ekonomi dan sosial budaya. \"Tetapi kita juga perlu mendengar tentang calon wakil presiden (cawapres), karena akan menjadi pasangannya. Dan tentunya keberadaan wakil presiden akan menambah energi bagi presidennya,\" katanya. Sugeng menyebut ada lima bakal Cawapes Anies Baswedan semakin mengerucut. Seluruhnya sudah diketahui oleh Anies Baswedan. \"Sekarang sudah ada lima kandidat,\" ujar Sugeng. Sugeng belum dapat membeberkan nama-nama tersebut. Sebab, hal ini merupakan bagian dari strategi kemenangan. \"Kita juga menunggu kandidat lain siapa, sehingga kita ada pertimbangan kalau menunjuk salah satu (nama),\" jelasnya. Koalisi Perubahan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan pendampingnya. Ia meyakini Anies tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk bakal cawapresnya. \"Kita sedang merangkum sedemikian rupa persoalan-persoalan kebangsaan ini ke depan, baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga ekonomi. Lantas itulah yang kita formulasikan menjadi sebuah Indonesia yang harus kita hadapi ke depan,\" ungkapnya. (*)
Peran Kritikal TNI dalam Menegakkan Demokrasi dan Konstitusi (Bagian 2)
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TULISAN sebelumnya (bagian 1) berjudul “Menanyakan Peran dan Posisi TNI dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusi”. Tulisan tersebut menanyakan sikap TNI dalam menghadapi pemerintahan tirani atau otoriter. Yaitu, pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenangnya tidak sesuai hukum dan konstitusi yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, apakah militer (baca: TNI), harus diam saja, dan menonton para tiran berpesta pora, dengan alasan bahwa semua itu bagian dari demokrasi? http://fnn.co.id/post/menanyakan-peran-dan-posisi-tni-dalam-penegakan-demokrasi-dan-konstitusi-1 Memang, beberapa kalangan berpendapat, militer sebaiknya jangan ikut campur urusan politik, jangan ikut campur urusan presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan lembaga peradilan (yudikatif). Apakah seperti itu? Ozan Varol, profesor bidang hukum asal Turki di perguruan tinggi Lewis & Clark Law School, Amerika Serikat, mempunyai pandangan berbeda. Menurut Ozan Varol, peran militer sangat penting dalam menjaga demokrasi dan konstitusi, seperti tercermin di beberapa tulisannya dengan judul ”The Democratic Coup d’Etat”: Kudeta Demokratis, dan “The Military as the Guardian of Constitutional Democracy”: Militer Sebagai Penjaga Demokrasi Konstitusional. Menurut Ozan Varol, kudeta militer melawan pemerintahan otoriter justru akan memperkuat demokrasi konstitusional. Karena, pemerintahan otoriter pada prinsipnya adalah pemerintahan anti-demokrasi yang melanggar kedaulatan rakyat dan konstitusi. Sehingga menumbangkan pemerintahan otoriter secara otomatis akan menegakkan demokrasi dan konstitusi. Ozan Varol memberi contoh Kudeta Demokratis (Democratic Coup d’Etat) yang terjadi di beberapa negara, antara lain Turki dan Portugal. Kudeta Demokratis militer melawan pemerintahan otoriter tersebut berhasil memperkuat sistem demokrasi di negara tersebut. Kudeta Demokratis beda dengan Kudeta Non-Demokratis, yaitu kudeta militer dengan tujuan merebut kekuasaan dengan mempertahankan status quo sistem pemerintahan dan sistem politik yang otoriter. Artinya, Kudeta Non-Demokratis merupakan kelanjutan dari pemerintahan otoriter, yang beralih di bawah kekuasaan militer. Sedangkan Kudeta Demokratis mempunyai tujuan menegakkan demokrasi dan konstitusi yang dirusak oleh pemerintahan otoriter, dengan melaksanakan pemilu demokratis yang jujur, adil dan bebas, dalam waktu singkat pasca kudeta. Kudeta Demokratis militer di Turki (1960) berhasil mengembalikan sistem demokrasi di Turki dari pemerintahan otoriter yang dipimpin Partai Demokrat (Demokrat Parti) sejak 1950. Setelah berhasil menurunkan rezim otoriter, militer Turki mengeluarkan pernyataan, “kudeta dimaksudkan untuk menyelamatkan demokrasi Turki dari pemerintahan otoriter”. Militer Turki juga membuat komitmen tegas, untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan bebas secepatnya. Pasca Kudeta Demokratis, militer Turki membubarkan Demokrat Parti, dan membentuk pemerintahan transisi dengan memasukkan unsur sipil. Militer Turki menolak perintah PM Adnan Menderes untuk mengambil tindakan represif kepada para demonstran dan aksi unjuk rasa, setelah ditetapkan status darurat untuk meredam gelombang protes masyarakat. Militer Turki melakukan sebaliknya, menurunkan rezim otoriter. Kudeta Demokratis militer di Portugal (1974), yang juga dikenal dengan Carnation Revolution berhasil menegakkan Demokrasi dan Konstitusi Portugal dari cengkeraman rezim otoriter Estado Novo yang berkuasa sejak 1932. Partai politik terafiliasi rezim Estado Novo kemudian dibubarkan, dan semua tahanan politik dibebaskan. Kedua contoh Kudeta Demokratis yang dilakukan militer di negara tersebut memberi ilustrasi bahwa kudeta militer tidak selalu buruk bagi demokrasi. Sebaliknya, demokrasi di negara tersebut menjadi lebih baik pasca kudeta. Ada persamaan pemikiran Ozan Varol dengan pemikiran John Locke (1632-1704), filsuf asal Skotlandia, yang menyatakan bahwa revolusi sah untuk melawan pemerintahan otoriter yang melanggar konstitusi dan kedaulatan rakyat. Pemikiran John Locke bahkan diadopsi oleh Amerika Serikat, dituangkan secara eksplisit didalam dokumen deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Untuk tujuan ini, peran militer sangat kritikal untuk mempercepat proses penyelamatan demokrasi dari tangan pemerintahan otoriter. Terakhir, dari dalam negeri, pernyataan Pangdam Siliwangi, Mayor Jendral Kunto Arief Wibowo, yang ditulis di Harian Kompas, 10 April 2023, perlu dicermati dengan seksama. Pernyataan ini menyiratkan, TNI selama ini memantau dengan cermat dan detil perkembangan demokrasi Indonesia. Pernyataan Pangdam terkesan memberi peringatan, pemerintah sebaiknya jangan main-main dengan demokrasi. Pemilu 2024 harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Lebih spesifik, Pangdam Siliwangi menegaskan, siapapun yang memenuhi syarat, silahkan turun ke gelanggang kontestasi. Tersirat, jangan sampai ada pihak yang sudah memenuhi syarat tetapi sengaja dijegal. Karena tindakan tersebut tidak demokratis dan melanggar konstitusi. Pangdam Siliwangi juga menyatakan bahwa pemilu dan pilpres harus jujur, dan tidak boleh curang. Semua proses pemilu dan pilpres harus sesuai aturan dan hukum, dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Pangdam Siliwangi secara eksplisit juga menegaskan, kondisi politik saat ini sedang tidak baik-baik saja. Secara formal, partai politik yang paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Kalau terus terjadi seperti ini, “demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI siap mengambil posisi”. Silakan cerna, apa arti “mengambil posisi” yang dimaksud Pangdam Siliwangi Mayor Jendral Kunto Arief Wibowo. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/10/06163791/etika-menuju-2024 —- 000 —-
Semua Atas Petunjuk Sang Dalang
Oleh Tony Rosyid Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KOALISI Indonesia Bersatu atau yang lebih dikenal dengan KIB masih ada atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan publik selama ini. Yang pasti belum ada pembubaran. Koalisi yang konon dibentuk atas perintah Sang Dalang ini terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Lahir paling awal dan hingga hari ini belum deklarasi capres. Namun, publik dikejutkan ketika PPP mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar. PPP sendirian? Tampaknya begitu. Sementara PAN sedang bermanuver ke Gerindra, membawa nama Erick Thohir untuk jadi cawapes Prabowo. Apakah ini artinya KIB bubar? Belum jelas juga. Terus dan bubarnya tetap harus menunggu petunjuk Sang Dalang. Sementara Golkar masih lontang lantung. Merasa ditinggalkan? Mungkin iya. Mungkin juga tidak. Boleh jadi Golkar diberi tugas untuk melakukan manuver ke Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Golkar tidak bisa apa-apa kalau semua sekenario ini atas perintah Sang Dalang. Di hadapan Sang Dalang, tidak ada partai koalisi yang bisa mengurus takdirnya sendiri. Inilah yang disebut dengan loyalitas. Mungkin lebih dari itu. KIB tidak kokoh sejak kelahirannya. Sebab, bukan tiga partai anggota koalisi yang menjadi penentu nasib mereka. Mereka bekerja sesuai petunjuk. Tidak hanya KIB, Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang beranggotakan Gerindra dan PKB pun ikut petunjuk. Cerita Prof. Denny Indrayana sepertinya telah dipercaya publik. Bahwa semuanya ikuti petunjuk Sang Dalang. Buktinya? Carita itu viral. Publik yang menviralkan. Anggota parpol punya mau, tapi kalau kemauan itu tidak direstui oleh Sang Dalang, mereka bisa apa? Ini bagian dari konsekuensi loyalitas. Harus total! Harus YES. Tidak ada kata NO. Situasi politik saat ini memang tidak biasa. Variabel-variabelnya tidak bebas. Semua ditentukan Sang Dalang. Anda akan keliru kalau membaca politik hari ini dengan kaca mata dan analisis normal. Sebab, penentu permainan bukan para parpol. Sekali lagi, bukan. Mereka tidak punya pilihan kecuali mengikuti petunjuk dan skenario Sang Dalang. Inilah loyalitas total. Jika anda ingin membaca politik hari ini, bacalah sekenario Sang Dalang. Apa mau dan yang dikehendaki Sang Dalang, itu bisa menjadi petunjuk untuk membuat analisis politik. Misalnya, Sang Dalang inginnya dua pasang capres di 2024. Maka, anda harus menganalisis sebesar apa kemampuan pihak lain, baik oposisi maupun pihak yang tidak setuju dengan langkah politik Sang Dalang untuk menghadangnya. Analisis politik fokus ke obyek adu kuat ini. Siapa paling kuat, di situlah eksekusi politik terjadi. Kalau Sang Dalang lebih kuat, maka ini akan terjadi. Kalau pihak yang menentang lebih kuat, maka gagasan itu dipending untuk kemudian muncul kembali di waktu yang tepat. Setelah itu, adu kuat lagi. Kata Ibnu Khaldun, Bapak perintis ilmu sosiologi paling awal, pemenang adalah yang paling kuat. Bukan paling baik. Cerita ini juga berlaku untuk gagasan tiga periode, tunda pemilu, dan terakhir capres dua pasang. Nah, jika anda ingin tahu bagaimana dinamika pilpres 2024, baca kekuatan yang berhadapan antara Sang Dalang dengan lawan-lawan politiknya. Ada yang bertanya: bagaimana nasib Anies Baswedan? Akankah ia dapat nyapres? Jawabnya ada pada adu kuat antara Sang Dalang dengan SBY. Tidak bisa keluar dari jalur ini. Karena ini yang tersisa. Sedangkan Nasdem dan PKS aman. Keduanya konsisten dan berada di garda terdepan pengusung Anies. Terutama Nasdem yang berani ambil risiko sejak awal deklarasi Anies. Saat ini, sedang berproses \"pencaplokan Partai Demokrat\". Kalau SBY tidak cukup kuat untuk mempertahankan partainya, ya SBY wassalam. Ini akan mempengaruhi pencapresan Anies. Tidak otomatis Anies gagal. Tapi, untuk mencari pengganti Demokrat, itu tidak mudah. Sang Dalang tahu bagaimana gagasan dua pasang capres itu bisa terlaksana. Maka, Anies harus gagal. Gagal dengan cara dijegal. Dan Sang Dalang tahu bagaimana cara menjegalnya. Kisruh di KPK juga dianggap publik bagian dari skenario dua paslon, dengan menjegal Anies. Sepertinya, sekenarionya tidak mulus. Jika ternyata skenario dua paslon gagal, dan Anies tetap maju di pilpres? Maka, dinamikanya bisa jadi hampir mirip dengan pilgub DKI 2017 dan pilpres 2019. Akan muncul begitu banyak oknum yang ikut \"ngrusuhi\" pemilu. Tahu-tahu ada TPS yang semua pemilihnya coblos satu paslon. Yang lain gak dapat satu suara pun. Marak money politics, berhamburan sembako bertruk-truk, dan yang agak ngeri kalau ada yang melakukan intimidasi. Situasi bisa terbelah dan sangat gaduh. Ironis memang. Tentu, kita semua tidak menginginkan hal itu. Idealnya, pemilu itu fair play, transparan, aman dan adem ayem, semua memikmati dan bergembira, berjalan secara normal sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPU dan Bawaslu bersikap netral dan adil. Itu mah harapannya. Tapi, fakta di lapangan seringkali memang jauh dari harapan. Tanda-tanda ke arah itu nampaknya semakin menakutkan. Gak asik... Purwokerto, 4 Mei 2023.
Muhasabah dalam Perjuangan Politik Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MENJELANG larut pada Rabu malam tanggal 03.05.2023, handphone nyala sinyal ada tulisan masuk. Ternyata kiriman dari, sosok ustadz yang cukup santun dan hati hati dalam tutur katanya dari Jogjakarta, beliau \"Ustadz Sukri Fadloli\". Dalam sejarah perjalanan politiknya selain sebagai tokoh Muhammadiyah juga sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari masa ke masa. Saat ini sebagai ketua presedium FUI DIY. Luapan rasa selaras dengan kepekaan dan naluri politiknya yang utuh dengan kekuatan akidah dan ghirahnya, ternyata berisi kisah seorang pejuang syuhada PPP yang dilupakan oleh para petinggi PPP yang selama ini justru meninggalkan misi kepartaiannya sebagai partai Islam, hanya memburu kepentingan politik dunia yang sesaat. Kisahnya adalah pada hari Rabu sore tanggal 3 April 2023 diiringi hujan turun yang agak lebat, saya (Ustadz Sukri Fadloli) berjalan menyusuri Jalan Ledok Gondolayu yang menurun menuju rumah Keluarga Alm. Agung Syahida (syuhada PPP). Sebuah rumah yang terletak dekat dengan lereng Talud Sungai Code di kawasan jembatan Gondolayu, rumah kecil yang sangat sederhana sekali. Kalau hujan genting ada beberapa yang bocor membasahi lantai dengan kursi tamu yang sudah mulai rusak. Rumah kecil dan sederhana tersebut dihuni oleh seorang janda tua Ibu Agung Syahida yang telah berumur senja 74 tahun, sudah mulai sakit - sakitan. Ibu Agung Syahida tinggal dirumah bersama putrinya yang sudah dewasa tapi belum nikah. Sementara anak laki yang sulung kerja di kapal pengangkut yang tinggal di kota Cilegon Banten, sangat jarang sekali dapat nenengok dan menyantuni orang tuanya yg semakin menua dan agak sakitan. Sosok almarhum Agung Sahida adalah aktifis dan pahlawan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang gugur saat mempertahankan kantor DPW PPP DIY dari serbuan pasukan Cakra dan Kotikam Golkar saat terjadi sebuah keributan. Waktu sudah berlaku dan dengan berjalan waktu tersisa cerita yang memilukan. Sebagai partai Islam dan ingin berjuang dengan nafas dan nilai nilai Islami. Tragedi almarhum \"Agung Syahida\" di lupakan tidak diperhatikan, apalagi disantuni sebagai pejuang partai. Baik oleh DPC PPP DIY, DPW PPP, apalagi oleh DPP PPP, kata Ust. Sukri Fadloli. Luapan sedih, marah dari seorang sesepuh PPP yang mengikuti perjuangan sepanjang waktu berganti waktu seperti sangat menyayat perasaan yang paling dalam. Tak pelak marah atau teguran muncul dari beliau: PPP Sebagai Partai Ber Asas Islam mempunyai Tiga Misi Utama dalam menegakkan Prinsip dan Khitah Perjuangan Partai dalam kehidupan Bangsa dan Negara. Pertama, sebagai penegak risalah Islamiyah (Aqidah dan Ahlak Islam) dalam tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa, serta sebagai pembawa aspirasi dan pembela umat Islam Indonesia. Kedua, sebagai benteng agama dan moral bangsa agar negara tidak menjadi / mengarah kepada negara yang sekuler dan komunis, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Ketiga, menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum dan ekonomi bagi rakyatnya , agar bangsa dan negara tidak ditindas oleh kekuatan Oligharchi dan kekuatan asing. Pertanyaannya apakah elit partai dari tingkat pusat sampai wilayah dan daerah sudah mampu melaksanakan dan menegakkan misi tersebut atau belum, demi memperjuangkan nasib rakyat dan umat Islam Indonesia. Atau justru sebaliknya berkhianat kepada asas Islam dan khittah serta prinsip perjuangan partai. Sungguh Alloh SWT Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh umat Nya, maha benar Alloh dg segala firman Nya. Sosok ustadz. sangat jarang untuk marah apalagi sampai mengeluarkan perasaan dalam ucapan yang cukup keras dan tajam, untuk urusan apapun. Hanya akan keluar ketika keadaan memang benar-benar sudah keterlaluan dan keadaan sudah keluar dari rel aqidah dan akhlak yang harus menjadi pedoman dan pegangan umat Islam. Apalagi ini sebuah partai ( PPP ) yang menurut beliau sudah menyimpang jauh dari misi perjuangan Islam. Suasana kebatinan yang muncul dari tokoh sekaliber Ustadz Sukri Fadloli ternyata ada dalam radar yang sama ditangkap oleh tokoh senior PPP dari Solo \"Bapak Mudrick SM Sangidu\" Dari cerita almarhum \"Agung Syahida dan PPP sudah melenceng dari misi perjuangannya tidak direspons dengan bijak oleh seluruh jaringan kader PPP di semua tingkatan, apalagi diabaikan oleh DPP PPP, ini lonceng kelam akan menimpa masa depan PPP. Diperburuk dengan ribut-ribut soal koalisi yang elit pimpinan PPP mendukung Ganjar Pranowo yang oleh sebagian kader PPP sendiri tidak layak PPP bergabung dan mendukung capres Ganjar Pranowo, mulai membawa perpecahan dan keretakan di internal PPP. Dengan tulisan ini semoga membuka kesadaran elit tokoh PPP jangan begitu mudah melupakan tokoh sepuh PPP , para syuhada pejuangnya, apalagi melepaskan nilai nilai Islami sekedar memburu dunia dengan dalih politik yang mengarah sekuler. Resiko politiknya cukup berbahaya, PPP bisa hilang dari ranah perpolitikan nasional, ahirnya hanya meninggalkan tapak tapak sejarahnya akibat salah kelola oleh pengurusnya sendiri dari dalam.****
POPULER
