ALL CATEGORY
KPU Jawa Barat Mengajak Warga Mengecek Nama di DPS
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat warga untuk mengecek namanya apakah telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. \"Pengumuman resmi dari KPU agar semua WNI memeriksa apakah namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS),\" kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat Undang Suryatna Undang Suryatna ketika dihubungi, Senin. Pemeriksaan atau pengecekan dapat dilakukan melalui tautan di bawah ini: https://cekdptonline.kpu.go.id/. \"Batas waktunya hingga tanggal *2 Mei 2023. Semangat ber-kobar-kobar untuk memilih calon yang pantas menjadi pemimpin bangsa akan percuma jika nama kita belum terdaftar sebagai pemilih. Ayo segera di-cek, hanya butuh 1 menit saja kok,\" kata dia. Sebelumnya, KPU Jawa Barat telah merilis jumlah daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada pertengahan April 2023. Adapun hasil rekapitulasi DPS tingkat provinsi, jumlah DPS di Jabar yaitu 35.910.407 pemilih. Jumlah total tersebut berasal dari 27 kota kabupaten, 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan, dan 140.472 TPS. Jumlah DPS terdiri dari 18.061.626 pemilih laki-laki dan 17.848.781 pemilih perempuan. Data-data tersebut telah mengakomodir masukan data dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat Undang Suryatna Undang Suryatna mengatakan, data pemilih sementara telah disebar di tempat strategis oleh KPU Kabupaten Kota atau dapat dicek langsung melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/ \"Ini masih dalam masa tanggap hingga 2 Mei mendatang sehingga calon pemilih diharapkan partisipasinya turut memastikan keikutsertaannya pada Pemilu 2024 nanti,\" ujar Undang.(sof/ANTARA)
Belum Ada Parpol yang Menyeahkan Daftar Bakal Calon DPR di Hari Pertama
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan belum ada partai politik (parpol) peserta pemilu yang menyerahkan daftar bakal calon anggota DPR RI pada hari pertama pendaftaran di Jakarta, Senin.\"Hari ini, belum ada partai politik tingkat pusat yang menyerahkan daftar bakal calon anggota DPR RI kepada KPU RI,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Senin.Sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, Senin, KPU RI telah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Ruang Sidang Utama, KPU RI, Jakarta.Masyarakat pun dapat memantau pendaftaran tersebut secara daring melalui kanal YouTube KPU RI. Namun, hingga pukul 16.00 WIB, tidak ada satu pun partai politik tampak hadir di Ruang Sidang Utama KPU RI yang berada di lantai dua itu.Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI Eberta Kawima telah menyampaikan seluruh jajaran KPU mulai dari tingkat pusat hingga daerah siap menerima pendaftaran bakal caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.\"Bukan hanya di KPU RI, di tanggal yang sama juga karena memang dilaksanakan serentak se-Indonesia, jajaran kami yang ada di KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota, ada 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Semua siap-siap melaksanakan hal yang sama, semua siap menerima tamu (partai politik yang akan mendaftar),\" kata Eberta.Dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan hal itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.\"Pada tanggal 1-14 Mei 2023 sesuai jadwal, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota oleh partai politik kepada KPU, sesuai dengan tingkatannya. Demikian pula pendaftaran calon anggota DPD,\" kata Hasyim.Pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik (parpol) dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian, untuk bakal calon anggota DPRD provinsi, akan didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten dan kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota di kantor KPU kabupaten dan kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Hasyim mengingatkan seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Robohnya Guru Bangsa
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) MENJELANG matahari terbenam di kala gerimis mulai turun, seorang guru bangsa yang lelah menangis sesunggukan. \"Tidak ada lagi kebaikan yang tersisa dari rezim ini.\" Memang sudah lama orang-orang pandai di negeri ini meninggalkan rakyat untuk hidup selingkuh dengan rezim. Bahkan, mereka ikut mengorkestrasi tentang kehebatan Mukidi. Tinggal sedikit orang bijak bestari yang coba menahan laju kebinasaan negara. Tapi tampaknya mereka tak bakal kuat bertahan lama. Rezim Mukidi terlalu kuat, didukung legislatif, yudikatif, tentara, polisi, intelijen, buzzerRp, dan oligarki. Terlebih, rakyat banyak yang jahil, militan, dan fanatik. \"Ampun ya Tuhan, aku yg salah,\" kata guru bangsa dengan tubuh yang terguncang. Memang dulu ketika Mukidi muncul sebagai capres, guru bangsa adalah orang pertama yang bersyukur kepada Tuhan sambil berseru kepada rakyat: \"Tuhan telah merahmati bangsa ini melalui Mukidi yang akan membuat kita menjadi bangsa yang kuat, maju, dan makmur. Maka, tak usah pikir panjang lagi, pilihlah dia yang, melalui revolusi mentalnya, marwah kita sebagai bangsa tak diremehkan lagi.\" Tapi tak lama, setelah Mukidi berkuasa, penyelewengan mulai terjadi. Orang-orang kritis mulai bersuara. Mahasiswa mulai protes. Guru bangsa juga mulai gusar. Tapi ia masih membela kebijakan Mukidi. \"Kita tak tahu apa maksud Mukidi melemahkan KPK, tapi pasti ada niat baik di balik itu,\" kata guru bangsa coba menenangkan mereka yang marah. Para buzzerRp malah menumpahkan sumpah serapah: \"Yang marah itu adalah kadrun picik, pendukung khilafah, yang otaknya terletak di anus.\" Bagaimana pun, diam-diam guru bangsa menelpon Mukidi menanyakan alasan rasional di balik pelemahan lembaga antirasuah itu. \"Saya terpaksa mengurangi wewenangnya agar tak disalahgunakan para Taliban di dalam KPK itu sendiri. Ini juga sudah sesuai dengan rencana saya melipatgandakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi besar-besaran yang terganggu gara-gara kiprah KPK yang terlalu ganas.\" Guru bangsa langsung menutup telepon dengan wajah agak jengkel. Tapi dia masih bergumam, \"Bisa saja Mukidi benar. Mungkin saya saja yang terlalu sensitif terhadap korupsi,\" kata guru bangsa dalam hati coba meneguhkan kepercayaan dirinya yang mulai goyah. Sementara pertentangan kaum kritis dengan rezim makin tajam. \"Rezim Mukidi kian memperlihatkan kepongahannya. Harus dihentikan!\" Tapi suara kaum kritis tenggelam di tengah hiruk-pikuk para pendusta yang memanipulasi realitas untuk menjaga dukungan pada rezim. Khalayak banyak yang siap untuk didustai senang bukan main mendengar puji-pujian kepada Mukidi yang datang dari para menteri, intelektual palsu, dan buzzerRp. Bagaimana pun, guru bangsa mulai khawatir: kalau akal sehat publik tak dijaga, kalau pertukaran gagasan dimatikan, kegelapan akan menguasai bangsa. \"Ah, ini cuma bersifat sementara, besok pagi matahari pasti masih akan terbit,\" kata guru bangsa meyakinkan dirinya. Namun, seiring perjalanan waktu, nurani dan akal sehatnya makin sering diganggu oleh kebijakan-kebijakan rezim yang tidak pro-rakyat. Juga tidak pro-negara. Hanya elite parpol, oligarki, dan rezim komunis Cina yang diuntungkan. Kini guru bangsa lebih banyak mengunci diri dalam rumah. Makin jarang ia membaca berita yang diproduksi kubu Mukidi. Bahkan, hasil survei yang menyatakan mayoritas rakyat puas pada kinerja Mukidi tak ia percayai. \"Tak masuk akal,\" katanya. Sementara itu, korupsi makin menggurita. Di mana pun kita memandang di situ ada korupsi. Ratusan triliunan, bukan miliaran. Guru bangsa tampak kian tua dan kehilangan daya hidup. \"Jangan lagi sebut-sebut nama Mukidi di hadapanku,\" katanya kepada istrinya yang ingin tahu pendapat suaminya tentang perkembangan situasi politik terkini. Biasanya istrinya jadi sumber berita pada acara-acara keluarga, arisan ibu-ibu, atau hajatan tingkat RT. Dan dia selalu jadi bintang manakala ia menyampaikan \"prestasi-prestasi\" Mukidi yang disimak sungguh-sungguh oleh ibu-ibu yang kurang berpendidikan sampai-sampai suaminya ketakutan. \"Hentikan semua itu!\" kata guru bangsa suatu hari setelah parlemen yang dikendalikan oligarki melalui Mukidi dan elite parpol mengesahkan UU Covid-19, UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU IKN. Guru bangsa hanya bisa menangis. Mukidi telah memblokir nomor teleponnya. \"Kita telah ditipu mentah-mentah,\" katanya kepada istrinya yang terkejut bukan kepalang. Guru bangsa berpendapat Mukidi berwajah ganda: wajah luar dan wajah dalam. Wajah luar adalah wajah kerakyatan yang tulus-ikhlas, yang dulu dijadikan tema kampanye. Wajah dalam adalah wajah durhaka, ambisius, dan culas. \"Dia ini penipu, rakus, dan bermental budak. Semua yang dia lakukan hanya untuk oligarki, keluarga, dan dirinya sendiri. Sembako yang dilemparkan dari jendela mobil kepada kaum papah tidak lain kecuali pencitraan. Kalaul begini terus pasti negara akan ambruk,\" kata guru bangsa terengah-engah sambil menahan dadanya yang kembang-kempis. Sebenarnya guru bangsa telah melakukan berbagai hal untuk membangunkan rakyat dari tidur panjang. Ini ia anggap sebagai penebusan dosa yang ia lakukan ketika dulu berkampanye untuk Mukidi. Sepanjang hidupnya belum pernah ia melakukan kesalahan sefatal ini. Tapi tulisan-tulisannya yang mengkritik Mukidi tidak dimuat satu pun media mainstream. Ia coba menghubungi para akademisi dan intelektual -- yang biasanya sangat respek kepadanya -- untuk memberi tahu mereka tentang bahaya yang sedang dihadapi bangsa, tapi semua cuek bebek. Kepala polisi, panglima tentara, pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ia hubungi pun tak menanggapi keluhannya. Bahkan, istri dan anak-anaknya pun memandangnya dengan sinis. \"Astaghafirullah,\" ia minta ampun pada Tuhan penuh penyesalan. \"Dunia telah terjungkir balik. Bagaimana mungkin semua orang telah menjadi jahat dan bodoh seperti Mukidi? Memang aku bersalah. Tapi tak adakah jalan pulang? Mengapa begitu sulit mengembalikan akal sehat rakyat, bahkan rasionalitas orang-orang berpendidikan tinggi?\" Ia memandang ke barat, matahari kian mendekat ke ufuk dan hujan mulai turun. Di dalam kamar yang sunyi, ia memberanikan diri menghidupkan televisi dngan maksud mencari hiburan. Tapi salah kanal. Yang muncul justru berita penjegalan seorang aspiran capres melalui berbagai cara. Berita itu juga menyebut Mukidi telah meninggalkan Wowo dan mempromosikan si rambut putih. \"Bukan main orang ini. Betapa gampangnya dia mempermainkan orang. Dan berkhianat berkali-kali,\" kata guru bangsa sambil mematikan tv. Yang paling sulit dia terima adalah tindakan Mukidi menzalimi bakal capres hanya karena dia tak mau mengikuti jalan yang telah dirintis Mukidi. \"Dia ini bangsa Indonesia atau bukan sih? Demokrasi dan HAM dia campakkan begitu saja. Kerusakan besar yang telah ia timpakan atas bangsa ini malah ia hendak paksakan untuk dilanjutkan oleh penggantinya. Herannya, si rambut putih yang nirprestasi dan nirintegritas malah dengan bangga berjanji akan melanjutkan kerja-kerja Mukidi yang dia katakan sukses besar. Naudzubillah min zalik,\" katanya murung. Cepat-cepat guru bangsa bersalin busana, pakai sepatu, lalu bergegas ke Istana. Kakinya terasa sakit karena sepatunya dipakai terbalik, yang sepatu kiri dipakai kaki kanan, dan sebaliknya. Dia hendak bertemu Mukidi secara langsung. Hanya ini jalan terakhirnya untuk menyadarkan si dogol itu tentang berbahayanya niat dan rencana-rencananya. Sepanjang perjalanan, pikiran hanya terfokus pada bakal capres yang hendak disingkirkan Mukidi dari arena pilpres. Guru bangsa tak habis pikir mengapa tokoh yang hebat itu tak diberi kesempatan untuk ikut berkompetisi. \"Toh, dialah satu-satunya bakal capres yang mampu menyelamatkan bahtera Indonesia yang nyaris karam ini. Tidak ada yang lain. Seharusnya Mukidi bersyukur ada orang pintar dan bijaksana yang menyediakan diri untuk meluruskan jalan bengkok yang sedang ditempuh bangsa ini. Bukan malah menyokong pemimpin yang serupa dengan dia,\" katanya dalam hati sambil mempercepat langkahnya. Sesampai di gerbang Istana, security menghadangnya. \"Bapak tak dibolehkan masuk.\" Guru bangsa marah, \"bknkah aku sudah biasa ke sini dan kau mengenal aku.\" Security tertawa sinis, \"Itu dulu. Sekarang Pak Mukidi memerintahkan saya untuk menghentikan Bapak di sini. Pak Mukidi bilang Bapak telah berubah menjadi kadrun dan karena itu Bapak berbahaya. Tolong tinggalkan tempat ini!\". Guru bangsa tersinggung. \"Apa kau bilang? Yang jahat, jahil, dan bahlul justru pemimpinmu itu. Biarkan aku masuk menemuinya.\" Tak banyak bicara lagi, security yang tegap itu mendorong dengan keras si guru bangsa. Orang tua itu terjungkal hingga ke anak tangga paling bawah. \"Ini tidak mungkin, tidak mungkin,\" sambil menghembuskan napas terakhir. Ternate, 1 Mei 2023
TNI Berikan Peringatan Jika Pilpres 2024 Curang, Rocky Gerung: Kemampuan TNI Lebih Tenang Dalam Membaca Situasi
Jakarta, FNN --- Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo menulis artikel tentang situasi sekarang ini, dengan judul Etika Menuju 2024. Kunto waswas dengan para politisi yang belum bisa mendidik masyarakat dalam berpolitik. \"Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran “tongkat membawa rebah” yang diperlihatkan,\" kata Kunto dalam artikel tersebut. Semestinya lanjut Kunto cukup dengan kembali ke Pancasila, melihat sisi-sisi yang diharuskan. Keharusan menjaga persatuan kesatuan, keberadaban, dan keadilan serta etika, itu sudah cukup. \"Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini, karena sedang tidak baik-baik saja,\" katanya. Akan tetapi, lanjut Kunto andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Artikel itu menarik perhatian wartawan senior FNN Hersubeno Arief untuk mengulasnya bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (30/04/2023). \"Seorang Jenderal menulis di Kompas dan menerangkan dengan bagus sekali keadaan bangsa ini. Ini artinya TNI selalu peka terhadap situasi kecil yang membuat ke arah yang tidak pasti. Jadi kalau kita lihat Pangdam Siliwangi itu menulis, kita tahu Siliwangi itu kaya akan pikiran intelektual,\" tegas Rocky. Rocky juga mengatakan, ketegangan-keteganan yang terjadi hari ini, termaksud yang terjadi antara Polisi dan Militer, ketidak pastian Capres dan Wapres ini semuanya dibaca dengan teliti oleh Pangdam Siliwangi. \"Ini menunjukkan bahwa TNI ini walaupun bukan partai, tetapi ia berpolitik, yaitu politik keadilan dan kesejahteraan. Siliwangi kita tahu bahwa ia mempunyai hak sejarah untuk menegur bangsa ini,\" ujar Rocky. Rocky juga meyakini, kemampuan TNI untuk mengantisipasi lebih tenang dari pada partai politik, partai politik mengevaluasi untuk kepentingannya sendiri, kalau TNI mengevaluasi bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan bangsa. \"TNI mengerti masalah pada intinya kalau saya liat, kalau kita liat keadaan dengan situasi pencapresan ini, kita akan melihat akan ada regrub antara para perwira TNI, seperti SBY dia punya kekuatan itu, dan ngerti TNI harus pro aktif. Dan akhirnya ada kesepahaman tentang keadaan, dan ini yang tidak dimiliki oleh Jokowi,\" terang Rocky. Terakhir, Rocky mengatakan ada kegelisahan di TNI bahkan juga perwira-perwira mudanya. Mereka memantau secara perlahan untuk menentukan sikap pada hak sejarah. Dari situ kita mengetahui ada teguran dari TNI terhadap politik sipil. \"Itu mengingatkan kita pada posisi TNI itu, mereka punya posisioning paper, dan juga sekaligus bukan sekadar teguran refleksi yang diminta oleh TNI terhadap politisi-politisi ini, yang gagal menghasilkan kesepakatan intelektual untuk memikirkan nasib bangsa, jernih seperti kristal yang ditulis oleh Mayjend Kunto,\" tutup Rocky. (far/ida)
Anggota TNI-Polri Diminta Tidak Mudah Terpancing Aksi KKB
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri meminta anggota TNI-Polri tidak mudah terpancing dengan berbagai aksi yang saat ini dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).\"KKB saat ini terus berupaya memancing dengan melakukan penyerangan atau penembakan terhadap personel TNI-Polri atau masyarakat dengan tujuan agar aksi yang mereka lakukan langsung direspon,\" kata Irjen Pol Fakhiri di Jayapura, Senin.Saat respon dilakukan dan anggota bergerak menuju TKP dimana KKB melakukan aksinya, personel TNI-Polri harus benar-benar memperhitungkan segalanya agar tidak jatuh korban.Dia mengakui ada indikasi KKB sengaja memancing agar TNI-Polri merespon aksi yang telah dilakukan dengan melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut.Saat melakukan pengejaran itulah biasanya terjadi kontak tembak hingga menyebabkan jatuhnya korban baik jiwa maupun peralatan seperti senjata dan amunisi.\"90 persen pasokan senjata dan amunisi untuk KKB diperoleh dari rampasan TNI-Polri sehingga harus benar-benar diperhitungkan, \" ujar Irjen Pol Fakhiri.Kapolda mengaku, hal itu juga terjadi pada KKB pimpinan Egianus Kogoya dimana pasokan senjata dan amunisi yang mereka dapatkan berasal dari rampasan anggota TNI-Polri.\"Saya selalu ingatkan agar anggota senantiasa waspada dan tidak mudah terpancing aksi yang KKB lakukan karena dapat membahayakan jiwa serta menambah amunisi dan persenjataan. Saya berharap agar patroli gabungan dapat dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, \" katanya.Kapolda juga berharap agar masyarakat terutama non OAP saat beraktivitas di luar rumah juga waspada dan mematuhi imbauan aparat keamanan khususnya yang berprofesi sebagai tukang ojek karena seringkali menjadi korban penyerangan KKB.\"Bila diminta tidak melayani ke wilayah yang dianggap rawan hendaknya dipatuhi dan jangan tergiur dengan tawaran ongkos angkut yang tinggi karena risikonya tidak tanggung-tanggung yakni nyawa taruhannya,\" jelas Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri.(ida/ANTARA)
Tidak Mudah Mengajak Koalisi KIR Bergabung Dengan PDIP
Kupang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, Marianus Kleden menilai tidak mudah mengajak koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk bergabung dengan PDIP dalam menghadapi Pilpres 2024.\"Koalisi KIR yang terdiri atas PKB dan Gerindra tentu bisa diajak bergabung dengan PDIP tapi dengan posisi tawar yang tidak mudah,\" katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan peluang koalisi partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024.Marianus mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden bisa menawarkan posisi calon wakil presiden dari koalisi KIR yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.Namun, sosok yang yang ditentukan sebagai cawapres dari KIR tidaklah mudah \"Mau dipasangkan siapa yang jadi cawapres. Yang dihitung tentu saja bukan hanya dukungan suara tetapi apakah ideologi nasional tetap dominan,\" katanya.Ia melanjutkan di sini tokoh PKB tentu diperhitungkan tetapi bagaimana dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.Lebih lanjut, Marianus mengatakan dalam menentukan cawapres untuk menggandeng Ganjar Pranowo akan mempertimbangkan dukungan yang kuat dari kalangan pemilih Islam.Ia menyebutkan selain Prabowo Subianto, ada sejumlah figur lain seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat Jawa Barat.Jika Ganjar yang mendapat dukungan kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipasangkan dengan Ridwan Kamil yang mendapat dukungan kuat di Jawa Barat, maka peluang memenangkan pilpres cukup besar.Selain itu, peluang untuk memasangkan figur dari kalangan kalangan nahdliyin juga ada misalnya dengan Mahfud MD, tetapi sosok Mahfud dikenal kuat dengan prinsip bisa membuat negosiasi di tingkat elit akan sulit terjadi.Oleh sebab itu, dari kalangan ini, mungkin lebih berpeluang yaitu Erick Thohir yang juga sedang menjabat Menteri BUMN.Marianus menyebutkan figur lain yang dianggap fleksibel mendayung di antara arus nasionalis dan Islamis adalah Sandiaga Uno.\"Namun situasi masih sangat fleksibel dan beberapa tokoh itu dan lainnya memiliki peluang untuk menjadi cawapres,\" katanya.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.(ida/ANTARA)
Anggota DPR Meminta Ada Kemudahan Akses Peningkatan Kemampuan Buruh
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI M. Nabil Haroen meminta Kementerian Ketenagakerjaan, pengusaha, serta pengelola perusahaan menghadirkan kemudahan bagi para buruh dan kelompok pekerja Indonesia dalam mengakses layanan peningkatan kemampuan atau keterampilan teknis.\"Saya mendorong pihak pengusaha, pengelola perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak terkait untuk memudahkan buruh dan kelompok pekerja mengakses peningkatan kemampuan atau keterampilan teknis,\" kata Nabil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut dia, hal tersebut dapat membantu peningkatan kualitas pekerja Indonesia, sehingga mereka dapat bersaing dengan pekerja lintas negara.Selain itu, lanjutnya, pasar kerja pun menjadi dinamis dan terbuka peluang besar bagi pekerja Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk mendapat kesejahteraan lebih baik. Nabil mengatakan hal itu terkait dengan peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional, Senin.Berikutnya, dia menilai harus ada dukungan penuh dari para pihak terkait dalam menyerap aspirasi buruh di Tanah Air untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.\"Harus ada dukungan penuh terhadap aspirasi buruh, terutama terkait kesejahteraan dan hak hidup yang layak,\" tambahnya.Dukungan penuh tersebut memang sudah seharusnya diberikan karena buruh merupakan bagian penting bagi bangsa ini. Bahkan, mereka layak disebut sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.Nabil mengatakan kontribusi buruh selama ini berperan besar dalam mempercepat gerak ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pekerja di berbagai sektor.\"Kontribusi buruh juga bernilai penting untuk meningkatkan ekonomi Indonesia pada masa kini dan mendatang,\" jelasnya.Nabil juga menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh anggota Komisi IX DPR RI terus berupaya menciptakan regulasi terbaik bagi kesejahteraan dan aspirasi buruh, terutama soal jaminan kesehatan, keamanan kerja, serta pendidikan anak para buruh. Hal itu menjadi konsentrasi utama Komisi IX.Dia pun mengingatkan agar aspirasi-aspirasi para buruh itu juga harus sesuai dengan kenyataan di lapangan serta realitas dan persaingan perekonomian antarnegara.Nabil menilai aspirasi para buruh harus disikapi secara bijaksana oleh para pemangku kepentingan. Salah satunya, dengan membandingkan aspirasi itu dengan usulan-usulan dari berbagai pihak, seperti pelaku industri dari lintas sektor terkait kendala, tantangan, dan dinamika yang ada di lapangan pekerjaan saat ini.\"Tujuannya, untuk kebaikan kelompok pekerja serta keberlanjutan ekosistem ekonomi Indonesia agar terus bertumbuh,\" ujar Nabil.(ida/ANTARA)
Sebanyak 500 Personel Dikerahkan untuk Mengamankan Aksi Buruh di Gedung Sate
Bandung, FNN - Sebanyak 500 personel polisi dari Polrestabes Bandung dikerahkan untuk mengamankan aksi buruh dalam rangka Hari Buruh Internasional (May Day) di Gedung Sate dan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan berdasarkan informasi, aksi dari serikat buruh itu dijadwalkan digelar pada 12.00 WIB di lokasi tersebut. \"Di Gedung Sate ini disiapkan 400 orang, di DPRD 100 orang bisa bergeser. Dan personel lainnya bersiaga di Polrestabes Bandung,\" kata Budi di Gedung Sate. Dalam pengamanan aksi buru itu, Budi memerintahkan seluruh personel untuk bersikap humanis terhadap massa aksi buruh. Dia pun memastikan para buruh bisa menyampaikan pendapatnya dengan aman. \"Kami akan memberikan pelayanan maksimal secara humanis, persuasif karena ini adalah hari buruh. Silahkan para buruh yang ingin menyampaikan pendapat,\" kata dia. Untuk itu, Budi pun mengimbau para buruh menyampaikan aspirasi dengan baik. Petugas pun menurutnya akan memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun hingga pukul 12.30 WIB, masa buruh belum terlihat berkumpul di Gedung Sate. Meski begitu, sejumlah personel polisi telah bersiaga mengamankan area Gedung Sate. Selain itu, ruas Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate pun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Biasanya ruas jalan itu ditutup jika ada kegiatan aksi atau semacamnya.(ida/ANTARA)
Seluruh Jajaran Pusat-Daerah Siap Menerima Pendaftaran Bakal Caleg
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan seluruh jajarannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah siap menerima pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.\"Bukan hanya di KPU RI, di tanggal yang sama juga karena memang dilaksanakan serentak se-Indonesia, jajaran kami yang ada di KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota juga siap,\" ujar Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI Eberta Kawima di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.Menurut Eberta Kawima, ada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, semua siap-siap melaksanakan hal yang sama, semua siap menerima partai politik yang mendaftarkan bakal caleg dan calon anggota DPD.Kawima pun menyampaikan KPU di tingkat pusat dan seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia memastikan kesiapan tempat, fasilitas, dan pihak yang menerima pendaftaran bakal caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4), KPU RI telah mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 1-14 Mei 2023.Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan hal itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.\"Pada tanggal 1-14 Mei 2023 sesuai jadwal, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota oleh partai politik kepada KPU, sesuai dengan tingkatannya. Demikian pula pendaftaran calon anggota DPD,\" kata Hasyim.Lebih lanjut, dia menyampaikan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik (parpol) dengan mengunjungi Kantor KPU RI.Kemudian untuk bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota di kantor KPU kabupaten/kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI, Hasyim menegaskan hal tersebut hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan yang sudah diajukan ke KPU provinsi.KPU RI sebelumnya telah menetapkan 700 bakal calon anggota DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.Hasyim mengingatkan bahwa seperti lazimnya prosedur pendaftaran tahapan pemilu terdahulu, KPU akan melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00 WIB-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023.\"Untuk hari terakhir, tanggal 14 Mei 2023, akan dilakukan mulai pada pukul 08.00-23.59 waktu setempat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Tujuh Belas Agustusan di Ibu Kota Negara (IKN) Baru
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ada hembusan angin dari Istana, rencana HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diperingati di IKN baru, Paser, Penajam, Kalimantan Timur? Bisa kabar Hoax , tapi juga bisa kabar benar, hanya pertanyaanya apakah layak atau tidak ditinjau dari prespektif akal sehat dan kelayakan. Dari latar belakang pemikiran IKN lahir dari pemikiran Istana yang beranggap seolah maha kuasa di negeri ini. Nggak tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan dan mendorong niat itu, yang bisa ditafsirksn beraneka ragam mulai yang paling baik hingga paling buruk. Secara umum bahwa Ibu Kota Negara merupakan Center Of Gravity suatu negara, bahkan merupakan barometer dan tolok ukur kemajuan suatu negara dengan mempertimbangkan posisi, kondisi geografi, keberadaan rakyat sekitarnya, Pusat pemerintahan dalam ketepatan dan kecepatan mengomando, mengendalikan, mengkordinasikan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan kegiatan bersama badan badan atau instansi jajaranya, disamping kekenyalan, efektifitas dan efisiensi dalam mengatur dan merencanakan strategi pertahanan dan keamanan negara. Apa lagi kondisi geografi Indonesia yang terpecah belah, rentan dengan ancaman dan bahaya dari luar negeri dengan banyaknya celah celah, lorong dan kehampaan antara pulau pulau besar dan pulau pulau kecil. Sudah bisa dipastikan, bahwa gagasan dan rencana pembangunan IKN baru tidak direncanakan secara komprehensif, detail, strategis, sosio ekonomis, bertahap, berlanjut, berkesinambungan dan saling mendukung. Bak tiba masa tiba akal, gagap, grusa grusu, panik, tak jelas arah dan tujuan dan bukan bekerja akhir diawal, juga tidak bekerja awal diakhir. Mana diingat itu dibangun, mana diingin itu dibuat, tanpa berpikir keseimbangan dengan hutang dan masalah masalah negara lainnya. Seolah hanya menggunakan kacamata kuda dari masing masing bidang yang tak peduli urusan dengan bidang bidang lain , yang mencerminkan ambisi konyol seseorang yang merasa bisa mengatur dan merencanakan negara segala tanpa melihat dan memperhitungkan untung rugi masa dulu, kini dan masa mendatang. Anehnya banyak para tokoh tokoh di kabinet yang diyakini banyak para orang orang pintar namun tidak berkutik dan nurut atas kehendak sang paduka. Hal ini bisa karena bentuk loyalitas, asal Presiden senang atau ada kepentingan lain yang diperoleh terkait keuntungan finansial yang diraih melalui udang dibalik batu atau sambil menyelam minum air, yang tidak peduli akibatnya terhadap masa depan bangsa atau kepentingan anak cucu cicit. Ironisnya dalam negara hukum dengan sistim demokrasi penguasa memberikan intimidasi terhadap siapapun dan pihak manapun yang mencoba membahas apalagi merintangi rencana pembangunan IKN baru ini, brengsek dan dungu. Hanya masyarakat yang lemah semangat yang menerima perlakuan ini, namun bagi masyarakat yang berpikir proaktif dan sensitif akan terus mengejar dan minta pertanggungan jawab atas rencana ini. IKN baru, jadi belum, keharmonisan pemerintah dengan rakyat tidak ada tanda tanda, namun pihak pemerintah terus memaksakan kehendak. Ada Apa? Apa lagi ada slentingan, upacara dan acara HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diselenggarakan di IKN baru. Jika ini benar layak rakyat melawan terhadap kebijakan ini, karena ini hanya merupakan sensasi yang tidak masuk akal dilihat dari prespektif akal sehat serta situasi dan kondisi saat ini. Berangkat dari hutang luarnegeri yang semakin membengkak, compang campingnya pelaksanaan pengadaan kereta api cepat Jakarta Bandung yang terus berubah meningkat naik beaya, perubahan perjanjian kontrak, bahkan bergeser pada peralihan APBN. Jika pemerintah sadar dan paham tentang makna dan hakiki peringatan HUT KEMERDEKAAN RI, kelengkapan, keterlibatan personil dan sarana prasarana, tidaklah masuk akal akan dilaksanakan di IKN baru yang belum dan tidak disahkan, yang rentan dengan kemangkrakan dan pemborosan uang negara yang dihambur hamburkan demi nafsu ambisi konyol. Kesimpulan Pemerintah tidak punya konsep yang signifikan atas rencana pembangunan IKN baru, bisa jadi sebagai politik mercusuar, pengalihan masalah atau krisis managemen negara, Leadership dan smrawutnya pemikiran para ahli dalam kabinet Jokowi. Ini terjadi karena dikondisikan oleh Oligarki (beberapa tokoh asing yang berkolaborasi dengan beberapa tokoh Pribumi melalui kekuasaan seperti Presiden, Mendagri, Menlu, Menhan) Namun tokoh tokoh ini didalangi oleh tokoh pribumi pelanjut paham KOMUNIS yang sedang bercokol dalam Kabinet Jokowi maupun di partai/swasta melalui caranya yang khas, merangkul untuk memukul, adu domba, lempar batu sembunyi tangan, lempar kotoran untuk fitnah orang lain. Ini harus disikapi dengan persatuan dan kesatuan bersama, dengan mengorbankan kepentingan sendiri dan mengutamakan kepentingan bangsa. Waspada!Jangan terbuai dengan hasil perolehan suara yang kasat mata dilapangan, kecerdikan dan kelicikan KPU, Bawaslu dan jajaranya sangat memungkinkan berbuat dan terjadi kecurangan. Oleh karenanya, kita berharap TNI POLRI jangan mau disetir OLIGARKI. TNI POLRI harus benar benar netral dan berdiri tegak bersama Rakyat, untuk bertekad mengubah dan memperbaiki masa depan bangsa Indonesia. Catatan: MenHan (Prabowo) perlu dilindungi, karena tekad dan niat baiknya terhadap NKRI terbaca dan terjegal oleh sahabatnya sendiri yang satu guru satu ilmu, dan ini yang harus dilenyapkan. OLIGARKI BUKAN KUAT, TAPI KELALAIAN DAN KELEMAHAN KITA SENDIRI YANG MEMBUAT OLIGARKI BERKUASA. Dalam keadaan paham dan sadar saya SUGENGWARAS siap menghadapi resiko apapun terhadap diri saya, tidak ada lain hanya KEBESARAN ALLOH yang menjadi tekad, tumpuan dan harapan saya untuk terus berjuang tanpa sia sia. Aamiin.....Yarobbal Aalaamiin.....ALLOHU AKBAR ! Bandung, 1 Mei 2023.
POPULER
