ALL CATEGORY
Penyelenggara Pemilu 2024 Tidak Boleh Keliru Menjalankan Peraturan
Bandarlampung, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meminta penyelenggara Pemilu 2024 tidak boleh keliru dalam menjalankan peraturan yang berlaku.\"Menjadi penyelenggara pemilu itu memang berat, baik itu KPU maupun Bawaslu. Makanya saya selalu bilang jadi penyelenggara pemilu tidak boleh salah dan keliru,\" kata anggota DKPP RI Tio Aliansyah, di Bandarlampung Senin.Sebab, lanjut dia, secara administrasi apabila terdapat penyelenggara pemilu yang keliru dalam menerapkan peraturan dan terbukti ada kesalahan maka hal itu bisa dilaporkan kepada DKPP.\"Ya, walaupun kecil kesalahannya tetap akan kami berikan sanksi, minimal peringatan tertulis,\" kata dia.Oleh karena itu, mantan Komisioner KPU Lampung itu mewanti-wanti agar pihak penyelenggara Pemilu 2024 jangan sampai menjadi teradu, bahkan sampai mendapatkan rekomendasi dari DPR RI.\"Pengadu itu ada enam unsur, yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR RI. Kalau sudah ada rekomendasi DPR RI ke DKPP artinya selesai,\" kata dia.Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa diperlukan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas untuk menciptakan dan berjalannya pemilu yang demokratis.\"Karena hal tersebut merupakan modal untuk mendapatkan pemimpin berkualitas,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Anggota DPR Minta Mahfud Tidak Mundur Mengungkap Transaksi Rp349 Triliun
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tidak mundur untuk mengungkap kebenaran mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.\"Untuk mengungkapkan kebenaran ini, saya mohon Pak Mahfud jangan mundur satu langkah,\" kata Benny di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Oleh karena itu, Benny meminta Mahfud untuk konsisten membuktikan kebenaran pernyataan yang diungkapkannya ke publik itu, sekalipun jabatan sebagai menteri yang diembannya harus dipertaruhkan.\"Saya minta, silakan ditulis! Jangan demi menjaga kursi dia mencla-mencle. Kalau berani dia, kalau mau benar sesuai omongan dia. Itu yang saya tantang. Jangan lepas, ini dan itu. Harus berani dong!\" ujarnya.Benny mengatakan bahwa DPR RI akan mendukung langkah Mahfud untuk membongkar transaksi keuangan mencurigakan tersebut apabila benar adanya.\"Akan kita dukung dia. Jadi, bukan ada perbedaan saya dengan Mahfud, tapi jangan setengah-setengah, jangan mencla-mencle. Kalau dia bilang menantang, saya justru menantang, Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia,\" tuturnya.Dia menyebut dalam rapat yang rencananya digelar Komisi III DPR bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Rabu (29/3) akan menanyakan kepada Mahfud perihal pernyataannya soal dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang diumumkannya ke publik dengan sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo.\"Posisinya apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya, kan. Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini,\" ucapnya.Benny mengatakan apabila Mahfud tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran pernyataannya maka berpotensi memunculkan anggapan publik bahwa pernyataan yang dilontarkannya itu bermuatan politis.\"Punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan kepada publik secara jelas, secara transparan, apa yang dia sampaikan,\" imbuhnya.Terlebih setelah Mahfud mengeluarkan pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sama-sama tergabung dalam Komite TPPU memberikan respons balik.\"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Kemenkeu atau apa? Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal saja,\" katanya.Sebelumnya, Sabtu (25/3), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan siap memberikan klarifikasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada DPR RI.\"Pokoknya, saya Rabu (29/3) datang, nanti yang ngomong-ngomong keras supaya datang juga,\" kata Mahfud ditemui dalam acara Tadarus Kebangsaan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta, Sabtu (25/3).Komisi III DPR dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite TPPU terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).\"Benar, Insyaallah dijadwalkan Rabu, 29 Maret, jam 15.00,\" kata anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto dalam keterangannya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/3).Dalam RDP Komisi III DPR dengan Komite TPPU itu rencananya dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite TPPU.(ida/ANTARA)
KPU RI Memberi Kesempatan Prima Menyerahkan Dokumen Perbaikan
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi administrasi (vermin) sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di aplikasi Sipol hingga Selasa (28/3). \"Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Prima paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,\" ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dalam masa perbaikan itu, lanjut Hasyim, Prima dapat memperbaiki kekurangan persyaratan data dan dokumen yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai partai politik calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sebelumnya, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai parpol calon peserta pemilu di beberapa kabupaten di antaranya, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah; Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah; Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan; Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan; Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah; dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Hasyim mengatakan ketentuan itu telah dimuat dalam surat kesepahaman tentang pembukaan Sipol dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu terhadap perkara Partai Prima. Sebelumnya, dalam persidangan pembacaan putusan di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Senin (20/3), Bawaslu memerintahkan sejumlah hal kepada KPU RI usai dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan Partai Prima, di antaranya Bawaslu memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. \"Memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Partai Prima diberi kesempatan Bawaslu untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan vermin berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi sebelum perbaikan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol bagi Prima oleh KPU RI. Setelah KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Prima, maka Bawaslu memerintahkan pula KPU untuk menerbitkan berita acara terkait dengan rekapitulasi hasil verifikasi tersebut. \"Berikutnya, memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini,\" lanjut Bagja. Sebagai salah satu langkah tindak lanjut pembahasan putusan itu, KPU RI menggelar rapat teknis dengan Partai Prima di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (24/3).(ida/ANTARA)
Rizal Ramli Tokoh Nasional Kembaran Jiwa Sukarno
Oleh: Arief Gunawan - Pemerhati Sejarah. ADA yang menarik dari buku “Bunga Rampai dari Sejarah” yang berisi kumpulan tulisan Wakil Perdana Menteri dan Menlu RI, Mohamad Roem, di sejumlah suratkabar pada era tahun 1960-an. Salah satunya adalah artikel yang mengulas otobiografi Sukarno, berjudul “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, terbitan tahun 1966. Dalam ulasan di Harian Abadi edisi 15-18 Februari 1969 yang dimuat di buku tersebut, Mohamad Roem mengungkapkan rasa bangga Sukarno kepada anak-anaknya yang memiliki bakat seni. Di antaranya Rachmawati dan Megawati yang pandai menari. Sedangkan Guntur mahir menyanyi dan bermain musik serta memimpin group band sendiri. Sukarno memang kerap membanggakan Guntur dan Megawati termasuk dalam pidatonya di depan publik. Di buku “Wedjangan Revolusi”, yang pertamakali diterbitkan Juni 1965, misalnya, Sukarno menyebut Guntur de appel valt niet ver van de boom (buah yang jatuh tak jauh dari pohon). “Guntur suka kepada ilmu elektris. Ia ingin menjadi ahli elektris, dan dia sekarang di ITB ...” kata Sukarno. Adapun Megawati disebut Sukarno sangat ingin menjadi insinyur pertanian. Dalam gurauan sebagai seorang ayah Sukarno juga berpesan: “Dis, Gadis, jangan engkau kawin sama pemuda yang tidak bercita-cita, meskipun rupanya seperti Robert Taylor ...”. Meski demikian, menurut Mohamad Roem di buku “Bunga Rampai dari Sejarah” Sukarno mengaku menyerahkan kepada anak-anaknya untuk memilih jalan kehidupan masing-masing. “Cuma satu doaku untuknya, semoga dia tidak terpilih menjadi presiden. Kehidupan itu sungguh terlalu berat ...” tandas Sukarno. (Halaman 181). Sukarno yang merupakan antitesa dari kolonialisme dan feodalisme yang pada era 1960-an dikecam oleh lawan-lawan politiknya karena hanyut dalam kultus individu ternyata tidak berambisi mewarisi jabatan presiden kepada anak-anaknya. Meski jalan sejarah akhirnya menempatkan Megawati jadi presiden kelima RI. Obsesi Sukarno yang sesungguhnya adalah Trisakti yang sampai kini tidak pernah kesampaian, karena oleh rezim boneka saat ini Trisakti hanya dipakai sebagai topeng. Tentang penguasa boneka yang mengkhianati kepentingan rakyat ternyata Sukarno pernah menyinggungnya dalam pidato Amanat Tahunan, di tahun 1962: “Dimana ada perjuangan yang tidak menjumpai boneka ? Pasar imperialis penuh dengan boneka-boneka, dan engkau bisa beli mereka dengan harga setalen sepotong ... Boneka-boneka itulah yang akan disapu-bersih oleh perjuangan para patriot, atau ditendang ke dalam timbunan sampahnya sejarah ...”. Apa sebenarnya esensi dari Trisakti yang kini hanya dijadikan topeng oleh penguasa boneka? “Indonesia yang merdeka dan berdaulat mutlak memiliki tiga hal. Yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang Bung Karno maksud dengan Trisakti.” tandas Maulwi Saelan dalam buku “Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Sukarno”. Tokoh nasional Rizal Ramli yang memiliki pertalian sejarah dengan Sukarno karena sejak belia menempuh jalan idealisme Sukarno, dan oleh banyak kalangan dipandang merupakan murid ideologis Sukarno turut pula berpendapat, bahwa ideologi Sukarno saat ini hanya dijadikan pidato dan slogan belaka. Menurutnya, sejauh ini belum ada upaya sistematis untuk melaksanakan ajaran Sukarno. Yang terjadi justru malah sebaliknya. “Sekarang adalah waktunya untuk melaksanakan ajaran Bung Karno untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.” tegas Rizal Ramli di akun twitter-nya belum lama ini. Dalam konteks capres 2024 di tengah semakin ditinggalkannya pendidikan karakter yang berganti dengan branding pencitraan, Rizal Ramli menilai Megawati tidak akan tergoda untuk mengusung figur capres yang kerap hanya ditampilkan dalam hasil-hasil survei dan polling-polling berbayar untuk tujuan elektabilitas dan popularitas belaka. Tanpa memiliki kemampuan problem solvers dan kesanggupan untuk mengkonkretkan kebijakan dan visi Sukarno tentang Trisakti. Megawati sendiri sebagai trah sejati Sukarno sesungguhnya mengemban tugas sejarah untuk mewujudkan amalan dari wasiat Sukarno itu agar menjadi kenyataan. Rizal Ramli dikatakan merupakan kembaran jiwa Sukarno tiada lain karena kedua-duanya adalah tokoh pergerakan, mengalami pesemaian nasionalisme di kota yang sama yaitu Bandung, dan sama-sama menempuh pendidikan di ITB. Keduanya merupakan patriot yang melawan penindasan ekonomi dan berbagai bentuk ketidakadilan, bahkan mengalami persamaan kepedihan riwayat pernah dijebloskan ke dalam bui di Penjara Sukamiskin dan mengalami berbagai tekanan rezim yang zolim. Seperti halnya Sukarno Rizal Ramli telah menempuh Via Dolorosa, ialah jalan kepemimpinan yang tak mudah, yang dilalui dengan proses pembuktian keberpihakannya kepada mayoritas rakyat negeri ini. *****
Mahfud MD Vs Komisi III DPR RI Siap Perang, Bisa Jadi Gempa Bumi Politik
Jakarta, FNN - Rabu pekan ini sepertinya akan terjadi ‘perang’ antara Menko Polhukam, Mahfud MD, dengan Komisi III DPR RI. Dalam akun media Tweeternya, Mahfud MD menantang anggota Komisi III Benny K. Harman, Arteria Dahlan, dan Asrul Sani, sembari berharap mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang dirinya dan jangan sampai ketiga orang tersebut tidak hadir. Seperti diketahui bahwa selain sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU). “Saya kira ini yang disebut sebagai moment of thrust, atau satu titik di mana akan diuji yang mana yang jujur: DPR yang mewakili rakyat tetapi diam ketika terjadi manipulasi uang rakyat di rekening yang dibongkar Pak Mahfud, atau Pak Mahfud yang justru di dalam pemerintahan tapi mau bicara berbasis pada kepentiingan rakyat,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (27/3/23) dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Jadi, lanjut Rocky, kita akan melihat nanti ada semacam perselisihan data tentu dan yang lebih penting adalah perselisihan perspektif, melihat apakah betul jumlah 349 T semacam permainan politik Mahfud atau di belakangnya memang ada yang riil, yaitu potensi money loundring. Rocky heran mengapa DPR belum melakukan semacam analisis, tapi sudah bereaksi konservatif, seolah mau membela Sri Mulyani. Dalam rapat kerja bersama Ketua PPATK, DPR mempersoalkan keabsahan Mahfud Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU). Mereka menyatakan bahwa Mahfud tidak berhak menyampaikan masalah mega skandal 349 T ke publik. Bahkan, mereka mengatakan bahwa hal itu bisa dipidanakan. Hal itu pula yang membuat Mahfud merasa bahwa DPR bereaksi di luar subtansi. “Saya kira Mahfud baru mengedarkan itu sebagai potensi tindak pidana. Karena itu, dia ambil alih. Kan tidak bisa kalau PPATK yang ucapkan itu. Walaupun Mahfud bukan bagian struktural dari PPATK, tapi dia sebagai oversight committee dan punya jabatan sebagai Menko Polhukam. Sebetulnya Mahfud memang mau memanfaatkan portofolio dia sebagai Menko Polhukam untuk mengatasi gejolak politik,” ujar Rocky. Menurut Rocky, jika yang menyampaikan mega skandal 349 T jurnalis atau LSM pasti langsung ditangkap. Tetapi, ini yang menyampaikan adalah pejabat nomor 2 di dalam struktur pemerintahan Bidang Keamanan, yaitu Menko Polhukam. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Padahal, kata Rocky, DPR punya hak angket dan hak-hak lain untuk menanggapi masalah mega skandal itu. Mestinya DPR juga paralel dengan Mahfud MD tentang potensi pidana di dalam kasus 349 T. DPR mesti melayani dengan membentuk semacam pansus supaya paralel, bukan dengan melawan Mahfud. “Ini dungu juga DPR ini. Hal yang sudah jadi persoalan publik masa dibalas dengan soal pribadi Mahfud. Nggak ada pribadi Mahfud di situ. Mahfud mewakili Menkopolhukam, DPR mesti mewakili kepentingan rakyat, maka dia harus bilang demi rakyat kami paralel bekerja dengan Mahfud MD atau membentuk Pansus DPR,” ungkap Rocky. Secara umum, Mahfud MD seperti diadili oleh Komisi III DPR pada rapat kerja bersama dengan Ketua PPATK. Bahkan, Beny K. Harman menuding Mahfud punya motif politik, Ateria menyatakan bahwa dia bisa dipidana, sementara Asrul Sani menyatakan Mahfud tidak punya kewenangan. Padahal, Mahfud tidak menyebut nama orang saat mengungkap mega skandal 349 T. Dia hanya mengatakan ada kasus yang besar. “Betul, dan ini kasus yang bisa membuat gempa bumi politik. Jadi, kelihatannya bahwa yang bersiap-siap untuk ketimpa bangunan yang retak karena gempa bumi ini DPR duluan, nanti dia yang kabur duluan kira-kira,” kata Rocky. “Kita menduga memang bahwa di dalam kasus ini ada uang-uang politik, jadi bereaksi duluan partai politik,” tambah Rocky. (ida)
Berhala Jokowinomics Produk Prabowo-Luhut
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) BEBERAPA hari lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membuat pernyataan mengejutkan, bahwa 100% program pembangunan pemerintahan Jokowi (Jokowinomics) berasal dari Prabowo Subianto. Tak heran, Prabowo menegaskan, kalau terpilih menjadi presiden, ia akan melanjutkan 99,99% Jokowinomics. Melihat kapasitas Jokowi, memang mustahil ia punya visi tentang Indonesia masa depan. Itu terlihat dari 60 janji omong kosongnya dalam kampanye pilpres 2014 dan 2019. Janji-janji itu memang dirancang untuk mengelabui rakyat dan hanya diniatkan untuk menegaskan adanya unsur kebaruan pada dirinya dibandingkan lawannya. Tetapi bgm kita menjelaskan Jokowinomics berasal dari Prabowo, sementara yg menjalankannya adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan? Pertama-tama kita hrs ingat bhw ketika Hashim melemparkan pernyataan kontroversial di atas, tdk ada bantahan dari Luhut maupun Jokowi. Hubungan antara Luhut dan Prabowo terkait Jokowinomics berdasarkan kenyataan bhw keduanya adalah anak kandung Orde Baru dan bersahabat karib sejak masih aktif di militer. Luhut adalah atasan Prabowo. Prabowo dan Hashim adalah putera begawan ekonomi UI, Soemitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan salah satu arsitek ekonomi Orba. Dus, masuk akal kalau Jokowinomics -- yang merupakan reinkarnasi developmentalism Orba -- berasal dari Prabowo yg di-share oleh Luhut. Jokowinomics, yang menjadi jargon model pembangunan ala Jokowi seringkali dipamerkan sbg prestasi nasional untuk memenangkan hati konstituen melalui gedung pencakar langit, jembatan penghubung, dan transportasi umum modern. Pendekatan teknokratik dan pragmatis ini disebut oleh dunia akademisi sebagai bentuk \'new developmentalism\'. Agenda pembangunan materialistis dengan Jokowinomics ternyata kemudian terlalu sempit untuk menjawab tantangan pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Ledakan pembangunan infrastruktur dibarengi dgn dikeluarkannya UU yg represif, pelemahan beberapa institusi penopang keadilan, hingga pembatasan kebebasan pers menjadi kontradiksi dlm pembangunan yang seharusnya menyejahterakan dan memerdekakan masyarakat sipil, serta mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebgmna konsep \'development as freedom\' yang ditawarkan Amartya Sen (Cheryl Pangestu, Universitas Parahyangan). Konsep \'pembangunan sebagai kebebasan\' dari Amartya Sen inilah yang nampaknya dianut dan diimplementasikan Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta. Kendati telah terbukti tdk memadai untuk pembangunan berkelanjutan, Jokowinomics hendak dipertahankan atau dilanjutkan presiden pengganti Jokowi. Setelah menemui jalan buntu dlm upaya memperpanjang masa jabatan presiden, Jokowi menyerah. Pada 25 Maret, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pilpres akan diselenggarakan sesuai jadwal, karena tertunda sehari pun akan melanggar konstitusi. Jokowi 3 periode pun tdk mungkin diwujudkan krn hrs mengamandemen konstitusi. Sementara 2/3 anggota DPR menentangnya. Namun, blm tentu pilpres berjalan jurdil dan transparan. Pertama, upaya menjegal Anies dari arena pilpres msh diusahakan. KPK masih mencari jalan untuk menjerat Anies dlm kasus Formula-E. Tetapi pemerintah menyadari upaya ini pun kian sulit direalisasikan krn, selain tak punya bukti, 3 parpol yg tergabung dlm Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah secara resmi mengusung Anies sbg capres mereka. Kedua, membatasi ruang gerak Anies. Kendati tak ada UU Pemilu yang dilanggarnya, Bawaslu tak henti mempermasalahkan kegiatan sosialisasi Anies di berbagai daerah. Ketiga, kampanye bahaya politik identitas. Badan Intelijen Negara (BIN) ikut bermain dlm hal ini. Ketua PP Nasdem Effendy Choiri mengaku menerima laporan tentang adanya operasi intelijen yang mengganggu safari Anies untuk melakukan provokasi terhadap masyarakat lewat spanduk (Kompas Tv, 24/3/2023). Keempat, kalaupun nanti Anies ikut kontestasi pilpres, tak ada jaminan hajat nasional itu akan berjalan fair. Ada indikasi KPU bekerja sesuai arahan pemerintah. Selain isu KPU Pusat mengintervensi KPUD dlm menetapkan parpol mana yang lolos dan mana yang tidak lolos verifikasi, juga dilaporkan hasil pilpres telah ditetapkan KPU. Info ini datang dari Hasnaeni Moein yg mengaku telah memberikan gratifikasi tubuhnya kpd Ketua KPU Hasyim Asy\'ari agar parpol yang dipimpinnya lolos verifikasi. Lebih jauh, wanita emas ini mengaku mendapat info dari Hasyim bahwa KPU telah mengatur Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pemenang pilpres. Upaya menjegal Anies tak bisa dilepaskan dari visi pembangunannya yang berbeda dengan Jokowinomics. Otomatis semua legacy ekonomi dan politik Jokowi yang tak sejalan dengan visinya mungkin akan direvisi. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan Jokowi -- dan menteri-menteri kepercayaannya -- adalah keselamatan diri dan kekuarganya terkait KKN, pelanggaran konstitusional, dan mungkin juga sejumlah masalah serius dari hasil perselingkuhannya dengan oligarki. Tentu saja tak ada niat Anies untuk mencelakakan Jokowi. Ia tdk melihat Jokowi sebagai sasaran balas dendam. Tetapi memang ketika Anies mewujudkan visi dan misinya yang berdasarkan pada semangat reformasi, mau tak mau akan beririsan dgn legacy dan kepentingan keluarga Jokowi. Juga konco-konconya. Karena itulah kita menyaksikan kepanikan Jokowi dan Luhut dalam mengatur siapa yang akan mnjdi presiden berikut berhubung peluang Ganjar, jagoan Jokowi, menjadi capres kian kecil. Ini terindikasi dari pernyataan Megawati yang blak-blakan mengatakan beliau tahu persis ada capres yang menimbun kekayaan lewat korupsi. Ganjar pernah berurusan dgn hukum terkait megakorupsi E-KTP, yang hari ini berita itu bermunculan kembali. Selain itu, kita tahu Megawati tak menghendaki Ganjar diusung PDI-P sebagai capres. Dus, masuk akal kalau Jokowi kini mengandalkan Prabowo. Kalau Ganjar tak ikut kontestasi pilpres, memang hanya Prabowo yang menjadi kompetitor Anies. Pakar komunikasi politik UI, Effendi Gazali, menilai Prabowo orang yang akan menjamin keamanan Jokowi dan keluarganya, serta kelanjutan IKN. Ia mendasarkan analisisnya pd sikap Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebut aura Jokowi kini seakan pindah ke Prabowo. Pernyataan ini berkaitan dengan arah dan waktu BG punya banyak info dan beliau dekat dengan Megawati. Lalu, adanya pertemuan di Istana antara Megawati dan Jokowi. Selain itu, kata Gazali, BG dinilai sangat tahu sosok Prabowo. Dia juga memahami betul narasi besar tentang keindonesiaan perlu sambung-menyambung. Menilik sistem ekonomi ekstraktif yang dijalankan pemerintahan Jokowi yang berada dalam kendali Luhut memang sangat mirip dengan developmentalism Orba. Penekanan pada stabilitas politik membuat pemerintah kurang menghargai demokrasi, HAM, dan kritisisme. Pertumbuhan ekonomi mengandalkan oligarki untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi asing sangat diandalkan sampai-sampai pemerintah membuat konsesi-konsesi besar bagi investor, termasuk melelang BUMN-BUMN, untuk menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan percepatan industrialisasi. Pemerataan dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur di mana akses ekonomi bagi rakyat makin besar dan diharapkan daya saing produk dlm negeri meningkat. Namun, ternyata, Jokowinomics melahirkan banyak masalah. Misalnya, selain yang sudah disebutkan di atas, Jokowinomics juga melahirkan pelanggaran HAM, KKN, dan lembaga legislatif serta yudikatif telah terkooptasi oleh eksekutif yang dikendalikan oligarki. Sementara keadilan sosial tdk tercipta. Bahkan, pengangguran dan kemiskinan meluas. Yg menjadi lbh kaya justru oligarki. Sekali lagi, Jokowinomics ini juga yg menjadi komitmen Prabowo untuk dilanjutkan. Dan hal ini cukup membuat Luhut bahagia. Kalaupun Ganjar atau bakal capres lain pendukung status quo yg nanti berkuasa, itu pun akan membuat Luhut happy karena ada jaminan keberlanjutan Jokowinomics yang dijalankannya selama ini. Ada dua alasan mengapa para bakal capres ini akan melanjutkan program pembangunan Jokowi. Pertama, mereka tak punya visi tentang Indonesia masa depan. Kedua, Jokowinomics -- yg tak lain merupakan reinkarnasi Orba -- telah menjadi berhala. Dalam rilis hasil survey Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 13-18 Maret lalu, secara mengejutkan menunjukkan kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mengalami peningkatan. Ada 73% responden yang menyatakan puas, sementara yg tdk puas 26%. Yang puas beralasan Jokowi membangun infrastruktur dan \"membagi-bagi\" uang pada rakyat kecil. Yang tidak puas mendasarkan pada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Sementara elektabilitas Prabowo meningkat signifikan setelah adanya endorsement dari Jokowi pada pencapresannya. Data ini -- kalau memang dapat diandalkan -- menunjukkan tidak ada korelasi antara Jokowimomics dengan ekses yang ditimbulkannya dan apa yang dikesankan Jokowi kepada rakyat banyak. Toh, menurut hasil survey itu juga, rakyat menyukai Jokowi karena \"kebaikan\" dan \"kesederhanaannya\". Bertahannya kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowi -- padahal banyak anomali yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara -- disumbangkan juga oleh sikap para cerdik pandai die hard Jokowi yang selalu merasionalisasi apapun kebijakannya yang, dengan begitu, menyiapkan infrastruktur politik bagi keberlangsungan berhala Jokowinomics. Rakyat dirayu dan dihipnotis untuk menjadi pemuja Jokowinomics yg bercirikan imoralitas dan antiintelektualisme. Berani sumpah sesungguhnya tidak ada kelebihan apapun dari Jokowi dalam konteks kapasitasnya sebagai presiden. Kalau nanti Prabowo (atau Ganjar) terpilih, maka Jokowinomics sebagai kekuatan destruktif akan terus menggelinding untuk menggilas apa saja yang ada di depannya. Luhut akan ikut serta di dalamnya sebagai cofounder Jokowinomics bersama Prabowo. Kalau demikian, reformasi 1998 menjadi hal yg sia-sia. Nubuat bahwa RI akan menjadi negara dengan besaran ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2045, bertepatan dengan perayaan 100 rahun RI, pun sangat mungkin cuma mimpi. Tangsel, 27 Maret 2023
Hari Keruntuhan Jokowi Tampaknya Sudah Mulai
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BAHWA Pemilu 2024 mengakhiri jabatan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ketujuh sudahlah pasti. Semakin sempit saja celah untuk memperpanjang periode walaupun sekedar tahun. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu menghadapi benturan keras. Rakyat sudah tidak menghendaki Presiden yang tidak berprestasi bahkan merusak negeri. Tetapi keruntuhan tidak mesti dari periodisasi normal. Bisa bergerak dan berkulminasi sebelum akhir masa jabatan. Tanda-tanda itu ada. Jokowi juga menyadari karenanya sudah sejak dini ia dan istri mengangkut barang pribadi dan memindahkan dari Istana ke kampung halaman di Surakarta. Iapun tengah mencari pengaman jika kelak tidak lagi berkuasa. Awal memegang Ganjar namun figur ini rapuh. Partainya sendiri tidak mendukung. Kini mencoba Prabowo akan tetapi nampaknya Prabowo pun tidak terlalu kokoh. Dukungan rakyat sudah sangat merosot. Prabowo kemarin berbeda dengan sekarang. Rakyat sudah mampu membaca karakter dan mental kepemimpinannya yang sulit dipegang dan dipercaya. Konflik internal kabinet menjadi indikasi pembusukan menuju keruntuhan. Kasus dugaan TPPU 349 trilyun di Kemenkeu yang diangkat Menkopolhukam Mahfud MD dapat menjadi pemantik. Serangan Mahfud MD kepada Sri Mulyani \"benteng\" jokowi menjadi bola salju dari kekacauan pemerintahan. Ancaman pidana anggota DPR Arteria Dahlan soal pembocor yang diarahkan pada Mahfud MD adalah bentuk dari kebodohan. DPR yang semestinya merespons konstruktif pengungkapan skandal 349 Trilyun itu ternyata menjadi pelindung bahkan penuduh. Internal DPR akan saling menggigit karena terbelah. Adanya perlindungan menandakan bahwa DPR juga terlibat dalam skandal. Mungkin beberapa oknum anggota DPR ikut makan uang cuci-cuci tersebut. 349 Trilyun menjadi kotak pandora. Mahfud MD maju terus atau mundur sama saja karena kotak mulai terbuka. PPATK memastikan itu sebagai pencucian uang. Apalagi jika DPR akhirnya terpaksa menggunakan hak angket dengan membentuk Pansus maka borok disana-sini akan terbongkar. Sri Mulyani bakal babak belur. Tidak ada lagi operasi penyelamatan sebagaimana dahulu dalam kasus Bank Century. Pilihan Sri Mulyani hanya dua yaitu mundur atau penjara. Kasus demi kasus terus mendera rezim Jokowi dari kasus pelanggaran hak asasi, korupsi hingga hukum yang dimanipulasi. Pemuliaan demokrasi hanya slogan yang prakteknya adalah otokrasi atau oligarki. Bahkan bernuansa monarki. Jokowi sendiri memerintah seperti seorang raja. Dilingkari kroni yang hanya berfikir investasi atau keuntungan materi. Khas para pengikut Machiavelli. Di tengah pencarian pemimpin baru yang mampu mengubah keadaan, bacaan pada diri Jokowi terus memburuk. Kasus 349 Trilyun menambah keriput dan kerut wajahnya. Hari keruntuhan Jokowi nampaknya sudah mulai. Kasus Sambo yang berlanjut ke Trisambodo telah mengguncang istana Widodo. Istana yang diisi para genderuwo. Jokowi itu banyak musuh yang hari demi hari terus menggerogoti kekuasaannya. Kekuasaan dengan kebijakan yang tidak populis dan oligarkis. Musuh itu datang dari luar atau lingkaran dalam sendiri. UU Cipta Kerja dan banjir TKA China adalah musuh buruh yang terus menggelorakan perlawanan. Isu radikalisme, intoleransi, moderasi hingga larangan berbuka bersama adalah musuh umat Islam yang membuat umat antipati pada Jokowi. Pengakuan kesalahan pada peristiwa G 30 S PKI adalah musuh TNI yang menambah tuduhan bahwa Jokowi itu pro PKI. Ditambah lagi dengan kecemburuan atas perhatian lebih pada institusi Kepolisian ketimbang TNI. Mulai merata rasa bahwa negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Keluhan dan keprihatinan terus bermunculan. Pemimpin yang dinilai gagal. Mungkin ke depan akan ada mosi tiidak percaya rakyat bahkan bisa saja masif desakan untuk pemakzulan. Hari keruntuhan Jokowi nampaknya sudah mulai. Teringat peristiwa Revolusi Perancis ketika sang raja terlambat menyadari lalu melarikan diri. Namun gagal dan harus kembali ke ibukota. Bukan untuk berkuasa lagi tetapi Louis XVI dan Marie Antoinette \"madame deficit\" Itu harus menghadapi pengadilan rakyat dan mengakhiri semua kekuasaannya di bawah kilatan guillotine. Bandung, 27 Maret 20239
SMI Mafia Licin dan Tangguh
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih REKAM jejak digital membangun ingatan bahwa mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI dan pindah pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century). Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang - Saya tidak minggat, saya akan kembali” Tetapi saat pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI menangis tidak wajar, berkali-kali dan terlihat sangat-sangat sedih. Ada keanehan kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal. Saat itu SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century, dalam proses yang sedang berjalan. Tiba tiba Bank Dunia menawarkan jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, efektif dimulai pada tanggal 1 Juni 2010. Dalam konferensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya. Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan baktinya kepada bangsa Indonesia. SMI tidak membutuhkan waktu lama hanya dalam 24 jam langsung memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Inilah sekilas bukti SMI orang kuat , kasus Century tiba tiba lenyap. Pansus Century DPR mentah, bubar hanya seperti dagelan. SMI memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian dan kejelasan oleh KPK. SMI mengatakan \"Tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama dibelakangnya ada Robert Zoelick.\" Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis, semua mundur. Sebaliknya, banyak sekali yang berbicara dengan nada memuji. Presiden RI SBY merasa berterima kasih kepada WB Robert Zoelick yang telah memberikan penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki jabatan yang terhormat di WB sebagai Managing Director. Artinya begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers internasional, sehingga peristiwa Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada. SMI dengan penuh percaya diri mengatakan : I will come back” ada kekuatan besar di balik SMI, yang sangat mirip dengan ucapan Mac Arthur : “ I shall return”. SMI komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh masyarakat luas. Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka yang merugikan bangsanya sendiri. Gambaran pendek drama di atas adalah sekilas kekuatan SMI dengan jaringan yang akan melindunginya. Taruhlah geger korupsi dan berubah menjadi skandal pencucian uang kita sebut \"SMI Gate\" akan sulit dituntaskan. Sangat mungkin Mahfudz MD hanya dimainkan karena pengalaman dan jaringan dengan lembaga keuangan dunia luar yang sangat terbatas. Kejadian yang terjadi sejak 2017 SMI tidak mengetahui dan tidak melakukan pencegahan. Mulai terasa DPR menghujat Mahfud MD, bukan membentuk kerjasama membongkar mega kasus korupsi di Kemenkeu. Dugaan kuat proses pencucian uang yang mencapai ratusan triliun terlibat di dalamnya kekuatan asing melakukan pencucian uang dan korupsi klas dunia. Wajar akan ada kekuatan asing back up dan melindungi SMI. Sejak awal SMI abai menjaga stabilitas keuangan negara, bahkan dengan utang negara tanpa kontrol dan kendali keamanannya, seperti melenggang tanpa beban. Sesekali membela diri utang masih aman. Inilah SMI track recordnya sebagai kader Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat gigih, militan, licin dan tangguh Untuk menuntaskan kasus \"SMI-Gate\" hanya bisa dilakukan dengan menghentikan kekuasaan Jokowi dan menghentikan SMI sebagai Menkeu, copot semua jabatan yang melekat dalam dirinya. Dari situ baru mungkin meneruskan kasus pencucian uang yang maha dahsyat oleh rezim baru yang memiliki komitmen membenahi negara dari campur tangan para mafia yang sudah mengepung Indonesia dari segala arah dan penjuru. ****
Ditpolairud Polda Jatim Menemukan Satu Jenazah Korban Perahu Tambang
Surabaya, FNN - Personel dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Timur menemukan satu jenazah perempuan yang diduga korban insiden tergulingnya perahu tambang di sungai kawasan Jalan Mastrip Kemlaten, Kota Surabaya, Minggu.Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Polisi Budi Sulistianto mengatakan jenazah perempuan itu ditemukan petugas patroli di area sungai yang terletak di bawah jembatan tol Gunung Sari Surabaya.\"Ditemukan sekitar pukul 12.15 WIB. Ini (sungai di bawah jembatan Tol Gunung Sari) masuk sektor empat, dekat pintu air,\" katanya.Budi menjelaskan penemuan jenazah itu bermula ketika petugas Ditpolairud yang diterjunkan sedang menyisir area pencarian sungai di bawah Jembatan Tol Gunung Sari hingga menuju pintu air.Tim yang diterjunkan melakukan penyisiran pada area sungai tak menemukan tanda-tanda keberadaan korban.Namun, tidak berselang lama, tubuh jenazah terlihat oleh petugas yang sedang berjaga di area tepi sungai.Posisi tubuh jenazah hanyut terseret arus dan ditemukan tepat di sungai yang ada di bawah jembatan tol Gunung Sari.Total ada 10 orang personel Ditpolairud yang diterjunkan untuk melakukan pencarian korban insiden perahu tambang terguling.\"Jadi, korban hanyut melintas bawah jembatan itu tim kami kebetulan stand by disini. Setelah mengetahui (melihat jenazah) petugas langsung mengejar, kemudian melakukan evakuasi korban,\" ujarnya.Dia menduga jenazah korban sempat tersangkut lumpur sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi mengambang di lokasi penemuan.\"Kami menyisir sisi di dekat pintu air rolak tidak ada. Kemudian ditemukan di sini. Sudah bolak-balik (penyisiran) dari kemarin tetapi tidak ditemukan keberadaannya, kalau tidak (terangkut) lumpur, kemungkinan batu,\" ujarnya.Usai ditemukan, jenazah langsung dievakuasi personel SAR Ditpolairud Polda Jawa Timur ke tepi sungai untuk dilakukan identifikasi.Budi menyebut berdasarkan hasil identifikasi awal, jenazah yang ditemukan memiliki ciri mirip dengan korban insiden perahu tambang terguling.\"Ciri-ciri kurang lebih sama tadi dengan yang diidentifikasi. Jenis kelamin perempuan dan umurnya kurang lebih 23 tahun pakai kaos. Nanti data lengkap ada di rumah sakit silahkan,\" ucapnya.Petugas kemudian membawa jenazah tersebut menuju Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya untuk dilakukan identifikasi lanjutan.Sebelumnya, berdasarkan data Kantor SAR Surabaya, perahu tambang mengangkut 12 orang penumpang, termasuk petugas atau operator perahu.Namun, dari 12 korban, terdapat satu korban yang dinyatakan hilang saat kejadian Sabtu (25/3). Personel gabungan dari berbagai unsur kemudian melakukan pencarian.Proses pencarian pada hari pertama belum membuahkan hasil. Operasi kemudian kembali dibuka Minggu pagi tadi.(ida/ANTARA)
Komnas HAM Minta Presiden Jokowi Memberi Amnesti untuk Budi Pego
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan amnesti kepada Heru Budiawan alias Budi Pego, aktivis penolak tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.Hal itu menjadi satu dari empat pernyataan sikap yang disampaikan Komnas HAM atas penangkapan kembali dan penahanan Budi Pego di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi, sejak Jumat (24/3).\"Yang pertama, meminta kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Heri Budiawan alias Budi Pego dalam kasus Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu,\" kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, pada jumpa pers daring di Jakarta, Minggu.Menurut Anis, aktivitas yang dilakukan Budi Pego merupakan bagian dari hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan untuk memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di sekitar.Kedua, Komnas HAM juga mendesak agar proses hukum di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, apabila nanti dilakukan upaya peninjauan kembali, dapat dilakukan secara independen, imparsial, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.Komnas HAM juga meminta penjaminan hak-hak Budi Pego untuk menemui dan menerima serta memberikan akses terhadap kuasa hukum, keluarga, hak kesehatan, makanan, dan menyediakan ruang tahanan yang layak sesuai standard HAM.\"Yang ketiga, kami meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri LHK tentang perlindungan tTerhadap pembela HAM di bidang lingkungan hidup,\" kata Anis.Keempat, Komnas HAM meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Polresta Banyuwangi, dan PT Merdeka Copper Gold beserta anak perusahaan PT BSI dan PT DSI, untuk memenuhi rekomendasi Komnas HAM pada 10 Juni 2020 agar mengedepankan prinsip-prinsip bisnis dan HAM.Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi terkait dorongan untuk memberikan amnesti bagi Budi Pego.\"Di tahun 2018, Komnas HAM pernah mengeluarkan surat perlindungan kepada Heri Budiawan atau Budi Pego sebagai human rights defender,\" kata Hari.Selain itu, Komnas HAM juga sejak penangkapan Budi Pego secara aktif menghubungi Polresta Banyuwangi serta tim penasihat hukum, untuk memastikan yang bersangkutan berada dalam kondisi baik ketika ditangkap dan ditahan.Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM agar prinsip-prinsip HAM terpenuhi dalam penahanan Budi Pego di Lapas Banyuwangi.Di sisi lain, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan keluarga Budi Pego serta masyarakat di Tumpang Pitu untuk mengantisipasi intimidasi terhadap mereka yang mungkin muncul menyusul penangkapan yang bersangkutan.Budi Pego merupakan salah satu warga Kecamaan Pesanggaran, Banyuwangi, yang melakukan aksi pemasangan spanduk penolakan tambang emas Tumpang Pitu pada 4 April 2017.Aksi tersebut kemudian dituduh aparat keamanan telah menggunakan logo mirip palu arit, kendati selama proses pembuatan spanduk warga diawasi dan didampingi langsung oleh Babinmas dan Babhinkamtibmas Kecamatan Pesanggrahan.Budi Pego dijerat Pasal 107a KUHP karena dituduh melakukan tindak pidana penyebaran dan mengembangkan ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme.Kendati dalam fakta persidangan barang bukti spanduk mirip palu arit tersebut hilang, Budi Pego dijatuhi vonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, yang diperkuat PN Jatim setelah banding dari jaksa dan tim kuasa hukum.Kemudian pada 16 Oktober 2018, Mahkamah Agung meningkatkan vonis Budi Pego menjadi pidana empat tahun berdasar hasil pengajuan kasasi.Budi Pego mendapat surat eksekusi tahap I atas putusan kasasi tersebut pada 7 Desember 2018 dan disusul surat eksekusi tahap II pada 21 Desember, namun baik yang bersangkutan maupun kuasa hukumnya belum menerima salinan putusan kasasi MA.Pada Jumat (24/3), Budi Pego ditangkap oleh aparat Polresta Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.Salah seorang warga kawasan Tumpang Pitu yang turut hadir pada jumpa pers Komnas HAM, Nur Hidayat, mengatakan bahwa sebelum penangkapan Budi Pego pada Jumat (24/3), warga setempat kerap mendapatkan intimidasi.\"Sebelum penangkapan Jumat kemarin, dari aparat kepolisian itu sering mengintimidasi warga dalam bentuk verbal. Misalnya, mendatangi rumah warga dan mengancam akan dikenakan Pasal 162, akhirnya warga takut,\" kata Nur Hidayat.Selain, lanjut Nur Hidayat, sembilan orang warga kawasan Tumpang Pitu juga pernah dipanggil untuk melakukan klarifikasi di Polresta Banyuwangi yang juga menimbulkan ketakutan lebih lanjut bagi masyarakat penolak tambang.Komnas HAM meyakini bahwa hak-hak Budi Pego sebagai pembela HAM sebetulnya dijamin oleh Deklarasi Pembela HAM, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Komnas HAM juga telah menerbitkan Standard Norma dan Pengaturan (SNP) Perlindungan Pembela HAM melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021, di mana Pembela HAM Sektor Lingkungan Hidup tercantum di angka 46, sehingga Komnas HAM menyesalkan tindakan eksekusi terhadap Budi Pego.(ida/ANTARA)
POPULER
